Kementrian Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara

  • PPK Kemayoran optimalkan pengamanan kawasan jelang Idulfitri

    PPK Kemayoran optimalkan pengamanan kawasan jelang Idulfitri

    Tim pengamanan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) mengoptimalkan pengamanan kawasan menjelang perayaan Hari Idul Fitri 1446 Hijriah. (ANTARA/HO-PPK Kemayoran)

    PPK Kemayoran optimalkan pengamanan kawasan jelang Idulfitri
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 29 Maret 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) mengoptimalkan pengamanan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang perayaan Hari Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Direktur Utama PPK Kemayoran Medi Kristianto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu menyampaikan patroli keamanan di kawasan itu menggabungkan pendekatan tradisional dan teknologi untuk memaksimalkan efektivitas pengamanan.

    Setiap sudut dan titik rawan kemacetan, kerumunan hingga lokasi yang berisiko tinggi menjadi pusat utama pengamanan. Patroli tidak hanya dilakukan oleh puluhan tim pengamanan yang sudah rutin bertugas di kawasan tersebut, tetapi juga dilaksanakan pada jadwal yang lebih intensif dan teratur.

    Selain patroli fisik yang dilakukan secara langsung oleh tim pengamanan, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan kamera pengawas (CCTV) di beberapa titik juga diterapkan untuk membantu petugas memantau keadaan secara real-time.

    “Idul Fitri adalah momen penuh kebersamaan yang dinanti-nanti dan kami ingin setiap warga Kemayoran merayakannya dengan perasaan aman dan nyaman. Kami tidak hanya hadir untuk mengawasi, tetapi untuk memastikan bahwa setiap sudut kawasan ini tetap kondusif bagi semua,” kata Medi.

    Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan, tim pengamanan PPK Kemayoran melakukan patroli di beberapa titik strategis di sekitar kawasan Kemayoran. Titik-titik tersebut, di antaranya di jalan-jalan utama Kemayoran, yaitu Jalan Benyamin Sueb, Jalan HBR Motik, Jalan Angkasa, Jalan Casa, Jalan Haji Keneng, Jalan Landas Pacu Selatan, Jalan Angsana, Jalan Trembesi, Jalan Terusan Marto, dan Jalan Garuda.

    Masjid-masjid binaan PPK Kemayoran juga menjadi titik fokus patroli, terutama pada saat Shalat Idul Fitri, yaitu Masjid Akbar Kemayoran, Masjid Al-Ihsan, Masjid Al-Hidayah Dirgantara, dan Masjid Baiturrahim.

    Selanjutnya, pengamanan di tempat-tempat ibadah akan diperketat untuk memastikan kenyamanan beribadah jamaah, baik sebelum, selama maupun sesudah. Patroli akan dilakukan secara berkala dengan memenuhi kebutuhan pengamanan di area masjid.

    “Dengan sinergi kekuatan tim pengamanan, dukungan teknologi, dan peran aktif masyarakat, kami ingin menjadikan Kemayoran sebagai kawasan yang nyaman bagi semua,” ujar Medi.

    Selain itu, tim pengamanan juga dilengkapi dengan peralatan memadai untuk memudahkan tindakan pengamanan seperti handy talkie (HT), peluit, sangkur, tongkat satpam, dan borgol. Hal itu akan mempermudah tim untuk merespons situasi darurat dengan cepat dan efisien.

    Patroli keamanan mandiri yang dilakukan di Kemayoran diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap kenyamanan masyarakat yang merayakan Idul Fitri. Masyarakat bisa merasa lebih tenang karena ada pengawasan intensif di sekitar kawasan Kemayoran.

    Pengamanan yang lebih ketat dan lebih terfokus tersebut juga bertujuan untuk menurunkan angka kriminalitas yang kerap meningkat pada musim libur panjang. Di sisi lain, dengan patroli yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan tim pengamanan PPK Kemayoran bisa lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengatasi potensi masalah dengan cepat.

    Untuk diketahui, PPK Kemayoran merupakan badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2011 tanggal 21 November 2011.

    BLU PPK Kemayoran bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran yang memiliki kawasan seluas 450 hektare yang terdiri atas Blok A (hunian), Blok B (perkantoran), Blok C (niaga), dan Blok D (ruang hijau).

    Sumber : Antara

  • Bank Mandiri Gelar Program Mudik Gratis 2025, 8.500 Pemudik Berangkat dengan 170 Bus

    Bank Mandiri Gelar Program Mudik Gratis 2025, 8.500 Pemudik Berangkat dengan 170 Bus

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Mandiri kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis 2025 dengan tema “Mudik Aman Sampai Tujuan” untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat dalam merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Program ini diselenggarakan bersinergi dengan Kementerian BUMN dan dihadiri oleh jajaran direksi serta perwakilan pemerintah, termasuk dari Kementerian Sekretariat Negara, dalam seremoni pelepasan yang berlangsung pada Jumat (28/3/2025) di area Parkir Timur Stadion GBK, Jakarta.

    SEVP Corporate Relations Bank Mandiri M. Wisnu Trihanggodo, mengatakan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri dalam memperkuat ekosistem sosial dan mendukung partisipasi dalam membantu masyarakat yang ingin mudik dengan aman. 

    “Kami ingin memastikan bahwa para pemudik dapat raih ketenangan rayakan Idul Fitri di kampung halaman, berkat kenyamanan dan keselamatan yang kami prioritaskan dalam perjalanan mereka,” ujar Wisnu.

    Tahun ini, Program Mudik Gratis Bank Mandiri mencatatkan peningkatan signifikan dengan total 8.500 pemudik yang akan diberangkatkan menggunakan 170 unit bus dengan tujuan kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatra. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, dengan penambahan 75 bus tambahan khusus untuk rute Sumatra, melengkapi 95 bus yang sebelumnya difokuskan untuk jalur Trans Jawa dan Pantura.

    Adapun, pada bulan Maret telah dilakukan pembukaan registrasi mudik yang dibuka untuk masyarakat melalui Livin’ by Mandiri, di mana setiap pendaftar bisa mendaftarkan anggota keluarga mereka hingga maksimal 4 pemudik dalam sekali pesan. 

    Bank Mandiri juga telah melakukan pemberangkatan mudik gratis di 18 titik. Seluruh pemudik turut mendapatkan fasilitas lengkap untuk mendukung kenyamanan perjalanan, mulai dari makanan dan snack selama perjalanan, kaos dan topi, hingga goodie bag berisi perlengkapan kebutuhan mudik.

    Selain menjadi bagian dari semangat kebersamaan menyambut Lebaran, program ini juga selaras dengan tema Ramadan Bank Mandiri tahun ini, yaitu “Raih Ketenangan, Banyak Kemenangan”. Tema tersebut menggambarkan pentingnya menjalani bulan suci dengan penuh ketenangan, kepedulian terhadap sesama, dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

  • Pemerintah Bakal Siapkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan Jalan pada 2025

    Pemerintah Bakal Siapkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan Jalan pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini sedang menanti aturan baru untuk melanjutkan program perbaikan jalan daerah atau Inpres Jalan Daerah (IJD) pada 2025. IJD itu juga akan mengatur anggaran perbaikan jalan pada 2052.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, anggaran yang telah diusulkan untuk merealisasikan program yang dimaksud senilai Rp 15 triliun. Dirinya mengungkapkan, angka tersebut tidak jauh berbeda dengan usulan Kementerian PU untuk program IJD pada tahun sebelumnya.

    “(Nilai usulan anggaran) Inpres Jalan Daerah masih sama seperti tahun lalu, sekitar Rp 15 triliun. Nanti akan disesuaikan dengan perkembangan fiskal,” ungkap Dody dikutip Jumat (28/3/2025).

    Sebagai informasi, program IJD sendiri pertama kali dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program ini sejalan dengan adanya Instruksi Presiden Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

    Aturan ini ditujukan untuk penanganan sejumlah jalan non-nasional yang rusak dan peningkatan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia, dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    IJD menghubungkan pusat-pusat produksi, seperti pariwisata atau daerah industri dengan pelabuhan, bandara, pasar dan infrastruktur primer lainnya. Jadi, kawasan-kawasan produktif di daerah akan terhubung dengan jalan berstandar yang sesuai dengan anggaran perbaikan jalan 2025.

    Saat ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tengah berupaya menyelesaikan aturan Instruksi Presiden (Inpres) baru untuk merealisasikan kelanjutan program yang dimaksud.

    Namun, Dody masih enggan menjelaskan secara rinci daerah-daerah mana saja yang menjadi prioritas.

    “Kalau Inpres Jalan Daerah itu, Inpresnya sendiri masih digodok di Kemensetneg. Kalau Inpresnya belum ada, ya anggarannya belum ada,” pungkasnya terkait anggaran perbaikan jalan 2025.

  • Prajurit TNI Aktif Bisa Duduki 14 Jabatan Sipil, Kapuspen TNI Ingatkan untuk Jaga Nama Baik TNI – Halaman all

    Prajurit TNI Aktif Bisa Duduki 14 Jabatan Sipil, Kapuspen TNI Ingatkan untuk Jaga Nama Baik TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Prajurit TNI aktif kini sudah bisa menduduki jabatan sipil di 14 kementerian dan lembaga setelah RUU TNI resmi disahkan menjadi UU TNI oleh DPR.

    Menanggapi hal tersebut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi pun memberikan peringatan kepada anggota TNI.

    Kristomei meminta agar para prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil tidak melakukan hal-hal yang membuat malu nama TNI.

    Karena selama mereka menduduki jabatan sipil, mereka juga masih tercatat sebagai anggota TNI aktif.

    “Jangan sampai bikin malu saja.”

    “Ngapain? Kita juga ingin walaupun dia bertugas di kementerian/lembaga, dia juga membawa nama TNI,” kata Kristomei dilansir Kompas TV, Rabu (26/3/2025).

    Kristomei juga menegaskan bahwa nama baik TNI harus bisa dipertanggungjawabkan.

    Terutama saat para prajurit TNI ini menduduki jabatan sipil.

    “Nama baik TNI harus bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan saat dia berdinas di kementerian/lembaga atau yang tadi membutuhkan,” 

    Seleksi Ketat dan Pembatasan Jabatan

    Dalam memenuhi jabatan sipil ini, Kristomei menuturkan sebelumnya terdapat proses seleksi oleh Mabes TNI.

    Nantinya Mabes TNI yang akan melakukan seleksi untuk menentukan prajurit yang layak menempati posisi yang diminta.

    “Kandidat tadi, kita serahkan kembali kepada kementerian/lembaga yang bersangkutan yang meminta tadi, silakan diasesmen sesuai kebutuhannya,” tutur Kristomei.

    Kristomei memastikan  bahwa revisi UU TNI bukan untuk memperluas kewenangan prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil, melainkan justru membatasi ruang lingkupnya.

    “Jadi, revisi UU TNI ini bukan memperluas kewenangan, tetapi justru membatasi,” jelasnya.

    Kristomei juga menekankan aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa perwira aktif yang menduduki jabatan sipil tetap berada dalam kendali dan sesuai dengan kepentingan nasional.
     
    Saat ini, dalam revisi UU TNI, prajurit aktif diperbolehkan menempati jabatan di 14 kementerian/lembaga. Sebelumnya, dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, prajurit hanya diizinkan menduduki jabatan di 10 kementerian/lembaga.

    “Setelah disahkan nanti, RUU TNI ini ada 14 lembaga, tambahannya yaitu BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Bakamla (Badan Keamanan Laut), serta Kejaksaan Agung,” ujar Kristomei.

    DPR: UU TNI Baru Bisa Disosialisasikan Setelah Diteken oleh Presiden

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan, pihaknya sejauh ini belum bisa melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru.

    Tak hanya sosialisasi, pihaknya juga hingga kini belum bisa mengunggah draft UU TNI yang baru tersebut di situs resmi DPR RI untuk bisa diakses publik.

    Kata Hasanuddin, hal itu bisa terjadi apabila draft UU TNI yang baru sudah disahkan atau diteken oleh pemerintah dalam hal ini Presiden RI dan dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

    “Ya begini biasanya itu diubah kalau sudah diundangkan, jadi nanti itu akan dikirim ke pemerintah, oleh pemerintah nanti diperiksa gitu, setelah itu kalau sudah seizin Presiden baru dimasukkan ke dalam lembaran negara, lalu dikasih nomer, ya, Undang-Undang nomor berapa tahun berapa gitu ya, setelah itu diundangkan,” kata Hasanuddin saat dihubungi awak media, Senin (24/3/2025).

    Setelah tahapan tersebut selesai, maka kata dia, UU TNI yang sudah diberi nomor tersebut disosialisasikan kepada publik.

    Selanjutnya kata purnawirawan TNI bintang dua tersebut, DPR RI mengunggah draft resmi UU TNI ke situs DPR RI.

    “Ketika diundangkan disosialisasikan nah baru DPR mengunggah ya diunggah itu, mengunggah ya itu biasanya,” kata dia.

    Dengan begitu kata Hasanuddin, hingga kini publik belum dapat mengakses draft Revisi UU TNI yang sudah disahkan pada, Kamis (20/3/2025) lalu tersebut.

    “Tidak boleh ada yang diunggah sebelum resmi diundangkan, kan itu pengumuman resmi dari pemerintah bukan dari DPR, itu ya,” kata dia.

    “Yang (resmi) dikeluarkan oleh Kemensesneg,” tandas Hasanuddin.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR) Ahmad Muzani meyakini kalau Presiden RI Prabowo Subianto akan menandatangani pengesahan Revisi Undang-Undang TNI menjadi UU yang baru disahkan oleh DPR RI, Kamis (20/3/2025).

    Meski begitu, Muzani belum dapat memastikan kapan Prabowo akan menekan beleid yang hingga kini pengesahannya masih mendapatkan penolakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa tersebut.

    “Saya kira iya (akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo). Saya tidak tahu (tanggalnya),” kata Muzani saat ditemui awak media di Kawasan Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Saat ditanyakan soal respons dirinya terhadap gelombang penolakan terhadap pengesahan UU TNI tersebut, menurut Muzani beragam kekhawatiran yang muncul di publik sejauh ini sudah dibantahkan, baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

    Termasuk kata Muzani, perihal adanya potensi hidupnya kembali Dwifungsi ABRI seperti di masa orde baru juga itu sudah dijelaskan tidak akan terjadi.

    “Ya karena ada kekhawatiran ada kekhawatiran militerisasi, dan kekhawatiran itu kan sudah dijawab dalam pengesahan Undang-Undang itu, bahwa apa yang dikhawatirkan adanya dominasi militer dalam kehidupan masyarakat sipil itu sudah cukup jelas tidak terjadi,” tutur dia.

    Atas hal itu, Sekjen DPP Partai Gerindra tersebut berharap agar setiap stakeholder dapat menerima keputusan yang sudah ditetapkan oleh DPR RI.

    “Undang-Undang itu sudah disahkan sehingga dari sisi mekanisme itu sudah menjadi Undang-Undang tentu saja pemahaman itu harus terus dilakukan oleh para stakeholders hingga kawan-kawan atau pihak-pihak yang masih berpandangan berbeda mungkin perlu mendapatkan penjelasan lebih komprehensif lagi,” beber dia.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra)

    Baca berita lainnya terkait Revisi UU TNI.

  • Heboh Mojang Bandung Adelia Septa Jadi Korban KDRT Suami Bertahun-tahun

    Heboh Mojang Bandung Adelia Septa Jadi Korban KDRT Suami Bertahun-tahun

    GELORA.CO – Adelia Septa, mojang Jawa Barat menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

    Media sosial tengah dihebohkan dengan video bukti perempuan berparas cantik ini saat mendapatkan KDRT dari suaminya.

    Video itu dibagikan Adelia Septa melalui unggahan Instagramnya.

    Wanita yang akrab disapa Adel itu mengaku mendapatkan KDRT dari suaminya berinisial MNFW selama 3 tahun.

    Adel sebenarnya telah melaporkan kasus KDRT yang dialaminya dari sang suami ke Polresta Bandung sejak 6 Desember 2023 lalu.

    Namun hampir 2 tahun kasus KDRT yang dialaminya tak kunjung diproses.

    Adelia Septa menduga macetnya kasus KDRT yang dilaporkannya karena sosok suaminya yang tak tak sembarangan.

    Diketahui sosok suaminya itu anak seorang Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) Prof Dr Dadan Wildan.

    Lalu, bagaimana kronologinya?

    Adel mengaku tidak kuat menahan penderitaanya, ia pun membongkar kelakuan suaminya tersebut.

    Dalam video yang viral, mojang Jabar tahun 2019 itu membagikan video saat dirinya mendapat KDRT dipiting suaminya.

    “Ya udah spill 1 luka dulu soalnya aku muak. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah maafin dosa aku karena mengumbar aib. Berdarah karena dilempar sendal tebel,” ujar Adelia Septa, dikutip dari unggahannya, Selasa (25/3/2025).

    Heboh Mojang Bandung Adelia Septa Jadi Korban KDRT Suami Bertahun-tahun

    Adel juga membagikan rekaman CCTV ketika ia dipiting oleh MNFW bahkan terdengar berteriak kesakitan.

    Adel mengaku pernah nyaris meregang nyawa karena penganiayaan suaminya tersebut.

    “Lukanya memar berdarah-darahnya udah sembuh tapi traumanya sampe sekarang”

    “Dipiting? gapapa udah biasa. Hampir mati juga pernah kok,” tambahnya.

    Pernah Lapor Tahun 2023

    Di dalam unggahan Instagram story pribadinya, Adel juga mengaku jika dirinya pernah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Mapolresta Bandung pada tahun 2023 lalu.

    Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono mengaku pihaknya telah merespons video yang diunggah oleh Adel tersebut.

    “Baik untuk yang viral KDRT ini juga saya dapat informasi dari Instagram, begitu saya dapat informasi itu saya coba kirim pesan kepada diduga korban,” ujarnya saat ditemui di Pos Pelayanan Cikaledong, Nagreg, Kabupaten Bandung pada Selasa (25/3/2025). 

    Aldi juga membenarkan jika pada tahun 2023, Adel sempat melakukan pelaporan ke Mapolresta Bandung.

    Namun pada kasus tersebut disebut berakhir damai.

    “Ternyata korban ini sudah pernah melapor tahun 2023. Tapi ada kesepakatan damai kedua belah pihak sehingga perkara tidak bisa dilanjutkan, namun karena hari ini korban ingin melanjutkan kembali, maka kami akan proses dengan tuntas,” katanya.

    Aldi berjanji akan menangani kasus tersebut secara profesional, dengan mengumpulkan alat bukti sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

    “Harapannya saksi-saksi bisa segera hadir, alat bukti bisa segera dikumpulkan, apabila sudah jelas maka kita lakukam gelar perkara, tidak menutup kemungkinan pelaku jadi tersangka,” ucapnya.

    Soal isu adanya bekingan yang berada di pihak suami Adel, A menegaskan pihaknya tidak akan takut dan akan tegak lurus untuk menanganis kasus KDRT tersebut.

    “Walah gak ada bekingan, ini negara hukum. siapa berbuat apa, kalau salah berdasarkan alat bukti yang ada ya nanti digelarkan, kalau memenuhi unsur sebagai tersangka tersangka, semua masyarakat sama di muka hukum. Polresta Bandung tegak lurus,” ujarnya.

    Sosok Adelia Septa

    Rupanya sosok Adelia Septa tak asing, ia merupakan mojang Jawa Barat tahun 2019.

    Wanita yang memiliki nama lengkap Adelia Septa Maharani ini memiliki rekam jejak yang menuai pujian.

    Ia merupakan alumni SMAN 1 Cianjur berkesempatan mengikuti ajang mojang dan jajak (MOKA) mewakili Kabupaten Cianjur hingga ke tingkat Jawa Barat.

    Lalu pada 2013, gadis kelahiran 1998 ini menjadi mojang Cianjur.

    Adelia Septa kemudian terpilih kembali menjadi mojang Kabupaten Cianjur mewakili Jawa Barat 2019.

    Sebelum menjadi mojang, Adelia Septa merupakan lulusan Universitas Padjadajaran (Unpad) jurusan Ilmu Politik.

    Tak hanya lulusan S1, ia juga mengenyam pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Unpad.

    Setelah dikenal sebagai mojang Cianjur dan mojang Jawa Barat, Adelia Septa juga merambah memiliki profesi sebagai influencer beauty, fashion hingga lifestyle.

    Tak ayal Adelia Septa memiliki akun media sosial yang memiliki cukup banyak followers.

    Ia memiliki akun Instagram @adeliasepta yang diikuti 13,9 ribu pengikut.

    Tak hanya jadi influencer, Adelia Septa juga menjadi seorang pengusaha kafe.

    Diketahui Adelia Septa menjabat sebagai CEO dari kafe Neiira Kitchen & Coffee di Bandung.

    Adelia Septa menikah dengan Muhammad Nurul Fikry Wildani alias MNFW dan  dikaruniai seorang anak. 

  • Kisah Pilu Mojang Bandung Adelia Septa Jadi Korban KDRT Suami: ‘Dipiting Ga Apa-apa, Udah Biasa’ – Halaman all

    Kisah Pilu Mojang Bandung Adelia Septa Jadi Korban KDRT Suami: ‘Dipiting Ga Apa-apa, Udah Biasa’ – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG  –  Adelia Septa, mojang Jawa Barat menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

    Media sosial tengah dihebohkan dengan video bukti perempuan berparas cantik ini saat mendapatkan KDRT dari suaminya.

    Video itu dibagikan Adelia Septa melalui unggahan Instagramnya.

    Wanita yang akrab disapa Adel itu mengaku mendapatkan KDRT dari suaminya berinisial MNFW selama 3 tahun.

    Adel sebenarnya telah melaporkan kasus KDRT yang dialaminya dari sang suami ke Polresta Bandung sejak 6 Desember 2023 lalu.

    Namun hampir 2 tahun kasus KDRT yang dialaminya tak kunjung diproses.

    Adelia Septa menduga macetnya kasus KDRT yang dilaporkannya karena sosok suaminya yang tak tak sembarangan.

    Diketahui sosok suaminya itu anak seorang Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) Prof Dr Dadan Wildan.

    Lalu, bagaimana kronologinya?

    Adel mengaku tidak kuat menahan penderitaanya, ia pun membongkar kelakuan suaminya tersebut.

    Dalam video yang viral, mojang Jabar tahun 2019 itu membagikan video saat dirinya mendapat KDRT dipiting suaminya.

    “Ya udah spill 1 luka dulu soalnya aku muak. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah maafin dosa aku karena mengumbar aib. Berdarah karena dilempar sendal tebel,” ujar Adelia Septa, dikutip dari unggahannya, Selasa (25/3/2025).

    Adel juga membagikan rekaman CCTV ketika ia dipiting oleh MNFW bahkan terdengar berteriak kesakitan.

    Adel mengaku pernah nyaris meregang nyawa karena penganiayaan suaminya tersebut.

    “Lukanya memar berdarah-darahnya udah sembuh tapi traumanya sampe sekarang”

    “Dipiting? gapapa udah biasa. Hampir mati juga pernah kok,” tambahnya.

    Pernah Lapor Tahun 2023

    Di dalam unggahan Instagram story pribadinya, Adel juga mengaku jika dirinya pernah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Mapolresta Bandung pada tahun 2023 lalu.

    Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono mengaku pihaknya telah merespons video yang diunggah oleh Adel tersebut.

    “Baik untuk yang viral KDRT ini juga saya dapat informasi dari Instagram, begitu saya dapat informasi itu saya coba kirim pesan kepada diduga korban,” ujarnya saat ditemui di Pos Pelayanan Cikaledong, Nagreg, Kabupaten Bandung pada Selasa (25/3/2025). 

    Aldi juga membenarkan jika pada tahun 2023, Adel sempat melakukan pelaporan ke Mapolresta Bandung.

    Namun pada kasus tersebut disebut berakhir damai.

    “Ternyata korban ini sudah pernah melapor tahun 2023. Tapi ada kesepakatan damai kedua belah pihak sehingga perkara tidak bisa dilanjutkan, namun karena hari ini korban ingin melanjutkan kembali, maka kami akan proses dengan tuntas,” katanya.

    Aldi berjanji akan menangani kasus tersebut secara profesional, dengan mengumpulkan alat bukti sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

    “Harapannya saksi-saksi bisa segera hadir, alat bukti bisa segera dikumpulkan, apabila sudah jelas maka kita lakukam gelar perkara, tidak menutup kemungkinan pelaku jadi tersangka,” ucapnya.

    Soal isu adanya bekingan yang berada di pihak suami Adel, A menegaskan pihaknya tidak akan takut dan akan tegak lurus untuk menanganis kasus KDRT tersebut.

    “Walah gak ada bekingan, ini negara hukum. siapa berbuat apa, kalau salah berdasarkan alat bukti yang ada ya nanti digelarkan, kalau memenuhi unsur sebagai tersangka tersangka, semua masyarakat sama di muka hukum. Polresta Bandung tegak lurus,” ujarnya.

    KORBAN KDRT – Seorang wanita di Bandung bernama Adelia diduga mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ia mengaku sempat lapor polisi pada tahun 2023. (Instagram @adeliasepta)

    Sosok Adelia Septa

    Rupanya sosok Adelia Septa tak asing, ia merupakan mojang Jawa Barat tahun 2019.

    Wanita yang memiliki nama lengkap Adelia Septa Maharani ini memiliki rekam jejak yang menuai pujian.

    Ia merupakan alumni SMAN 1 Cianjur berkesempatan mengikuti ajang mojang dan jajak (MOKA) mewakili Kabupaten Cianjur hingga ke tingkat Jawa Barat.

    Lalu pada 2013, gadis kelahiran 1998 ini menjadi mojang Cianjur.

    Adelia Septa kemudian terpilih kembali menjadi mojang Kabupaten Cianjur mewakili Jawa Barat 2019.

    Sebelum menjadi mojang, Adelia Septa merupakan lulusan Universitas Padjadajaran (Unpad) jurusan Ilmu Politik.

    Tak hanya lulusan S1, ia juga mengenyam pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Unpad.

    Setelah dikenal sebagai mojang Cianjur dan mojang Jawa Barat, Adelia Septa juga merambah memiliki profesi sebagai influencer beauty, fashion hingga lifestyle.

    Tak ayal Adelia Septa memiliki akun media sosial yang memiliki cukup banyak followers.

    Ia memiliki akun Instagram @adeliasepta yang diikuti 13,9 ribu pengikut.

    Tak hanya jadi influencer, Adelia Septa juga menjadi seorang pengusaha kafe.

    Diketahui Adelia Septa menjabat sebagai CEO dari kafe Neiira Kitchen & Coffee di Bandung.

    Adelia Septa menikah dengan Muhammad Nurul Fikry Wildani alias MNFW dan  dikaruniai seorang anak. (Tribun Jabar/Salma Dinda Regina/Hilda Rubiah)

     

  • Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar

    Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar

    Presiden Prabowo Subianto melantik 31 duta besar RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Maret 2025 – 20:21 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto melantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI untuk organisasi-organisasi internasional dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/03).

    Sebanyak 31 duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Upacara pelantikan duta besar dan pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para dubes baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ada pula dua wakil ketua Komisi I DPR RI, yaitu Dave Laksono dan Anton Sukartono.

    Dari total 31 duta besar yang dilantik sore ini, 25 duta besar memiliki latar karier sebagai diplomat, sementara enam orang lainnya merupakan nondiplomat, yaitu mantan hakim Mahkamah Konstitusi, guru besar, mantan KSAU, purnawirawan TNI AD, dan politikus sekaligus anggota DPR RI.

    Berikut daftar duta besar yang dilantik sore ini oleh Presiden Prabowo:

    1. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar RI untuk Hungaria;

    2. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar RI untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;

    3. Dicky Komar sebagai Duta Besar RI untuk Republik Lebanon;

    4. Agus Priyono sebagai Duta Besar RI untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;

    5. Andreano Erwin sebagai Duta Besar RI untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;

    6. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar RI untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;

    7. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;

    8. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar RI untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobango;

    9. Hendra Halim sebagai Duta Besar RI untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;

    10. Tyas baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar RI untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Urganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);

    11. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;

    12. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar RI untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Repuiblik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai gading, dan Republik Sierra Leone;

    13. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;

    14. Junimart Girsang sebagai Duta Besar RI untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);

    15. Cecep Herawan sebagai Duta Besar RI untuk Republik Korea;

    16. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;

    17. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar RI untuk Republik Islam Pakistan;

    18. Listiana Operananta sebagai Duta Besar RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;

    19. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar RI untuk Bosnia dan Herzegovina;

    20. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;

    21. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar RI untuk Republik Mozambik merangkap Republik Malawi;

    22. Bambang Suharto sebagai Duta Besar RI untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, dan ECOWAS;

    23. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar RI untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);

    24. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar RI untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika;

    25. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar RI untuk Republik Portugal;

    26. Marsekal TNI (Purn.) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania;

    27. Arief Hidayat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;
    28. Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar RI untuk Republik Irak;

    29. Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar RI untuk Republik Ceko;

    30. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar RI untuk Republik Chile;

    31. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar RI untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.

    Sumber : Antara

  • Politik kemarin, pelantikan 31 dubes hingga PSU di empat kabupaten lancar

    Politik kemarin, pelantikan 31 dubes hingga PSU di empat kabupaten lancar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (24/3) menjadi sorotan, mulai dari Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar hingga KPU sebut PSU di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar

    Presiden Prabowo Subianto melantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI untuk organisasi-organisasi internasional dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Sebanyak 31 duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Upacara pelantikan duta besar dan pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Anggota DPR: Negara harus ambil tindakan tegas atas serangan KKB di Anggruk

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan negara harus mengambil tindakan tegas atas penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap tenaga pendidik di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

    “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang seharusnya dilindungi, bukan menjadi korban kekerasan. Negara tidak boleh diam, tindakan tegas harus segera dilakukan untuk menumpas kelompok ini,” kata Hasanuddin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut ia, serangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan itu merupakan bentuk teror yang bertujuan menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan sumber daya manusia di Papua.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Baleg DPR setujui RUU Perkoperasian jadi RUU usul inisiatif

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menjadi usul inisiatif DPR RI

    “Apakah hasil penyusunan RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Prabowo panggil menteri bahas persiapan sekolah rakyat tiap kabupaten

    Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas persiapan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten.

    Sejumlah menteri, seperti Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar

    “Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik, sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. KPU RI: PSU di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pada Sabtu, 22 Maret 2025 di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    “Pada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 24 daerah dilakukan PSU, yaitu satu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 20 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan tiga untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun dari 24 daerah tersebut, terdapat empat daerah yang telah lebih awal dilakukan PSU, yaitu pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, yakni Kabupaten Siak (Provinsi Riau), Bangka Barat (Kepulauan Bangka Belitung), Barito Utara (Kalimantan Tengah) dan Magetan (Jawa Timur).

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sah! Prabowo Lantik 31 Duta Besar Negara Sahabat, Ini Daftarnya

    Sah! Prabowo Lantik 31 Duta Besar Negara Sahabat, Ini Daftarnya

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 31 Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat, Senin (24/3/2025). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 31 Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat. Mereka itu menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan sumpah/janji jabatan bagi para dubes.

    Usai mendiktekan sumpah dan janji jabatan, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada para dubes yang baru saja dilantik.

    Sementara tampak Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, kemudian sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir diantara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

    Berikut Nama Duta Besar LBBP RI yang Dilantik:
    1. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria;

    2. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;

    3. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;

  • 10
                    
                        Prabowo Lantik 31 Duta Besar di Istana, Ada Politikus PDI-P hingga Eks Hakim MK
                        Nasional

    10 Prabowo Lantik 31 Duta Besar di Istana, Ada Politikus PDI-P hingga Eks Hakim MK Nasional

    Prabowo Lantik 31 Duta Besar di Istana, Ada Politikus PDI-P hingga Eks Hakim MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    melantik para
    Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
    (Dubes LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat di
    Istana Negara
    , Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (24/3/2025).
    Sebanyak 31
    Duta Besar LBBP
    itu menjalani prosesi pelantikan yang pengambilan sumpah jabatannya dipimpin oleh Presiden.
    Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, prosesi pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
    Kemudian, Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh para Duta Besar.
    “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji,” kata para Duta Besar mengikuti sumpah jabatan.
    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” imbuh dia.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Kiranya Tuhan menolong saya,” tutup para duta besar.
    Setelah pelantikan, Prabowo memberikan ucapan selamat dengan menyalami para duta besar yang dilantik satu per satu.
    Hadir dalam pelantikan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
    Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Anggota DPR RI Budi Djiwandono.
    Berikut daftar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang dilantik Prabowo hari ini:
    1. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina.
    2. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria.
    3. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO).
    4. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania.
    5. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, United Nations Environmental Programme (UNEP), dan United Nations Human Settlement Programme (UN-HABITAT).
    6. Marsekal TNI (Purn) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania.
    7. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia.
    8. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago.
    9. Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara.
    10. Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko.
    11. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile.
    12. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.
    13. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia.
    14. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon.
    15. Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak.
    16. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan.
    17. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan.
    18. Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
    19. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.
    20. Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea.
    21. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Republik Jamaika.
    22. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi.
    23. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola.
    24. Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, Gabon, dan ECOWAS.
    25. Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua.
    26. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal.
    27. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone.
    28. Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro.
    29. Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana.
    30. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan.
    31. Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.