Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara

  • Seskab Teddy ajak elemen bangsa kembali ke jati diri Indonesia

    Seskab Teddy ajak elemen bangsa kembali ke jati diri Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini kembali menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai dasar yang mempersatukan Indonesia.

    Teddy menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi kompas moral bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Nilai-nilai Pancasila menjadi tuntunan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, yang akan membawa kita kembali ke jati diri sebagai manusia Indonesia,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

    Menurut Seskab Teddy, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini, baik dari dalam maupun luar, menuntut penguatan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.

    Dia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

    “Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025. Mari terus jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari kita,” ucap Seskab Teddy.

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan penyesuaian pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025.

    Langkah ini dilakukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan nasional tersebut, yang dikoordinasikan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    Sesuai edaran tersebut, Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila di tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, beserta sejumlah tokoh nasional.

    Penurunan bendera akan dilakukan di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB, namun tanpa kehadiran peserta dan tamu undangan. Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan diminta menggelar upacara bendera secara luring pada 2 Juni 2025 pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta untuk ikut menyelenggarakan upacara bendera di tanggal yang sama. Selain itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yakni 1 dan 2 Juni 2025.

    Adapun tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama berupa Burung Garuda Pancasila sebagai karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gibran: Resapi nilai luhur Pancasila sebagai dasar kemajuan bangsa

    Gibran: Resapi nilai luhur Pancasila sebagai dasar kemajuan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menilai peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momen untuk mengenang, meresapi, dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan sumber inspirasi kemajuan bangsa.

    “Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Kita kenang, resapi dan implementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sumber inspirasi bagi kemajuan bangsa,” ujar Gibran dalam unggahan di akun Instagram @gibran_rakabuming, Minggu.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa anak-anak generasi emas adalah garda terdepan dalam menjaga Pancasila tetap hidup, bukan sekadar dalam hafalan, tetapi dalam sikap, karya, dan karakter.

    Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) di Jakarta, Minggu, dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 2025.

    “Anak Generasi Emas merupakan garda terdepan dalam menjaga Pancasila tetap hidup dalam karya dan karakter. Bukan hanya hafalan, namun dihayati untuk menjadi cahaya dan pedoman yang membimbing langkah mereka menuju masa depan,” demikian petikan pernyataannya melalui akun Instagram @Presidenrepublikindonesia.

    Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata.

    Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengokohkan ideologi Pancasila sebagai fondasi dalam membangun masa depan bangsa.

    Dalam semangat menuju Indonesia Emas 2025, Presiden memandang Pancasila sebagai titik temu dan kekuatan pemersatu bangsa di tengah kemajuan zaman.

    “Mari terus kokohkan ideologi Pancasila, untuk wujudkan Indonesia Emas 2025 yang kuat dan bersatu. Selamat Hari Lahir Pancasila!” kata Presiden.

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menetapkan penyesuaian pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025.

    Penyesuaian ini merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara guna menyempurnakan rangkaian peringatan nasional tersebut.

    Upacara tingkat pusat digelar pada Senin (2/6) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta pejabat tinggi negara lainnya.

    Seluruh instansi pemerintah, perwakilan RI di luar negeri, dan satuan pendidikan diminta melaksanakan upacara serupa secara luring pukul 07.00 waktu setempat. Pengibaran bendera Merah Putih juga diwajibkan selama dua hari, yaitu 1-2 Juni 2025.

    Peringatan tahun ini mengangkat tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” dengan visual utama Burung Garuda Pancasila, sebagai simbol karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Generasi emas garda terdepan penjaga nilai Pancasila

    Generasi emas garda terdepan penjaga nilai Pancasila

    Tangkapan layar – Unggahan ilustrasi Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 yang diposting melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia di Jakarta, Minggu (1/6/2025). ANTARA/HO-PCO

    Prabowo: Generasi emas garda terdepan penjaga nilai Pancasila
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa anak-anak generasi emas adalah garda terdepan dalam menjaga Pancasila tetap hidup, bukan sekadar dalam hafalan, tetapi dalam sikap, karya, dan karakter. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) di Jakarta, Minggu, dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 2025.

    “Anak Generasi Emas merupakan garda terdepan dalam menjaga Pancasila tetap hidup dalam karya dan karakter. Bukan hanya hafalan, namun dihayati untuk menjadi cahaya dan pedoman yang membimbing langkah mereka menuju masa depan,” demikian petikan pernyataannya melalui akun Instagram @Presidenrepublikindonesia.

    Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengokohkan ideologi Pancasila sebagai fondasi dalam membangun masa depan bangsa.

    Dalam semangat menuju Indonesia Emas 2025, Presiden memandang Pancasila sebagai titik temu dan kekuatan pemersatu bangsa di tengah kemajuan zaman.

    “Mari terus kokohkan ideologi Pancasila, untuk wujudkan Indonesia Emas 2025 yang kuat dan bersatu. Selamat Hari Lahir Pancasila!” kata Presiden.

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menetapkan penyesuaian pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025. Penyesuaian ini merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara guna menyempurnakan rangkaian peringatan nasional tersebut.

    Upacara tingkat pusat digelar pada Senin (2/6) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta pejabat tinggi negara lainnya. Seluruh instansi pemerintah, perwakilan RI di luar negeri, dan satuan pendidikan diminta melaksanakan upacara serupa secara luring pukul 07.00 waktu setempat. Pengibaran bendera Merah Putih juga diwajibkan selama dua hari, yaitu 1-2 Juni 2025.

    Peringatan tahun ini mengangkat tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” dengan visual utama Burung Garuda Pancasila, sebagai simbol karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Sumber : Antara

  • Seskab Teddy: Pancasila kompas moral bangsa hadapi tantangan zaman

    Seskab Teddy: Pancasila kompas moral bangsa hadapi tantangan zaman

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan pentingnya peran Pancasila sebagai dasar negara dan kompas moral bangsa.

    Pernyataan tersebut disampaikan melalui postingan akun Instagram @sekretaris.kabinet di Jakarta, Minggu, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 2025 yang jatuh pada hari ini.

    “Pancasila adalah dasar negara sekaligus kompas moral bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi tuntunan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, yang akan membawa kita kembali ke jati diri kita sebagai manusia Indonesia,” demikian petikan pernyataan Teddy.

    Menurutnya, nilai-nilai luhur Pancasila harus terus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

    Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Hari Lahir Pancasila dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

    “Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025. Mari terus jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari kita,” katanya.

    Postingan itu mengunggah gambar berjenis vektor yang memperlihatkan suasana keramaian pasar tradisional dengan berbagai aktivitas pedagang dan konsumen yang sedang bertransaksi.

    Menariknya, gambar itu menyisipkan lambang-lambang Pancasila pada sejumlah objek. Teddy mengajak warganet untuk lebih mengenal dan memahami sila-sila dalam Pancasila melalui poster interaktif itu.

    “Ayo cari lambang-lambang sila Pancasila di dalam poster ini!” ajaknya.

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan penyesuaian pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025.

    Langkah ini dilakukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan nasional tersebut, yang dikoordinasikan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    Sesuai edaran tersebut, Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila di tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, beserta sejumlah tokoh nasional.

    Penurunan bendera akan dilakukan di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB, namun tanpa kehadiran peserta dan tamu undangan. Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan diminta menggelar upacara bendera secara luring pada 2 Juni 2025 pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta untuk ikut menyelenggarakan upacara bendera di tanggal yang sama. Selain itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yakni 1 dan 2 Juni 2025.

    Adapun tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama berupa Burung Garuda Pancasila sebagai karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Bunyi Deklarasi Bersama Perancis-Indonesia soal Palestina Nasional 31 Mei 2025

    Ini Bunyi Deklarasi Bersama Perancis-Indonesia soal Palestina Nasional 31 Mei 2025

    Ini Bunyi Deklarasi Bersama Perancis-Indonesia soal Palestina
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Presiden
    Perancis
    Emmanuel Macron telah membuat deklarasi bersama mengenai isu
    Palestina
    . Begini bunyi deklarasi bersama itu.
    Bunyi deklarasi bersama ini dilansir oleh situs resmi Kepresidenan Republik Perancis, Elysee (elysee.fr), diunggah pada 28 Mei 2025, diakses
    Kompas.com
    pada Jumat (30/5/2025) malam.
    Hingga berita ini diunggah,
    Kompas.com
    belum menemukan unggahan deklarasi serupa di situs resmi Presiden Republik Indonesia (presidenri.go.id) maupun Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (setneg.go.id)
    Deklarasi ini menjadi salah satu dari 21 kesepakatan yang diteken kedua belah pihak saat Macron mengunjungi Indonesia, Rabu (28/5/2025) lalu.
     
    Pelbagai isu spesifik mengenai Palestina tercantum di deklarasi ini, termasuk seruan gencatan senjata terhadap perang di Gaza yang merenggut nyawa sipil.
    Perancis dan Indonesia menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Arab untuk menjalankan rekonstruksi Gaza yang sudah hancur lebur.
    Kedua negara juga mendukung terciptanya pemerintahan baru di Gaza yang dipimpin oleh Otoritas Palestina.
    Perancis dan Indonesia juga menolak tegas rencana apapun untuk memindahkan penduduk Palestina secar paksa dari tanah airnya.
    Mereka juga mengutuk keras kekerasan oleh ekstremis di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta mengutuk keras perluasan permukiman
    Israel
    di Tepi Barat.
     
    Kompas.com
    menerjemahkan deklarasi bersama ini dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.
    Simak selengkapnya:
    Deklarasi Bersama Prancis-Indonesia tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Penerapan Solusi Dua Negara
    1. Perancis dan Indonesia mengecam kembalinya perang di Gaza, yang menandai langkah mundur yang dramatis bagi rakyat Gaza, para sandera, keluarga mereka, dan seluruh wilayah. Perancis dan Indonesia menyesalkan jumlah korban yang tidak dapat dibenarkan yang telah melampaui 50.000 orang, di antaranya sebagian besar warga sipil. Mereka menyerukan agar segera kembali ke gencatan senjata dan pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan tahanan yang ditahan oleh Israel yang melanggar hukum internasional, sesuai dengan Konvensi Jenewa keempat. Perancis dan Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk terlibat kembali secara konstruktif dalam negosiasi untuk memastikan gencatan senjata dilaksanakan dan menjadi permanen, dengan menegaskan bahwa gencatan senjata yang bertahan lama adalah satu-satunya jalan yang kredibel untuk perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
    2. Perancis dan Indonesia menyatakan keprihatinan mereka yang mendalam tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza. Mereka menekankan bahwa warga sipil Palestina – termasuk satu juta anak-anak – menghadapi risiko kelaparan, penyakit epidemik, dan kematian yang akut. Perancis dan Indonesia meminta otoritas Israel untuk memulihkan akses terhadap air dan listrik, dan segera mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan, sesuai dengan hukum internasional. Perandis dan Indonesia juga meminta otoritas Israel untuk memastikan pekerja kemanusiaan bebas bergerak di Gaza dan memastikan mereka dapat memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkannya, terlepas dari pihak-pihak yang berkonflik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prancis dan Indonesia menggarisbawahi kesiapan mereka untuk bertindak bersama di Gaza guna menanggapi kebutuhan rekonstruksi, tata kelola, dan keamanan setelah perang di Gaza.
    3. Perancis dan Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam terkait berbagai insiden yang menewaskan personel kemanusiaan, termasuk personel PBB. Mereka menekankan perlunya memastikan perlindungan tanpa syarat dan permanen bagi personel PBB dan tempat-tempatnya, serta pekerja kemanusiaan dan khususnya pekerja pertolongan pertama. Pekerja kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran.
    4. Perancis dan Indonesia menegaskan kembali dukungan mereka terhadap inisiatif Arab berupa Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Gaza, yang menyediakan jalur realistis menuju rekonstruksi Gaza dan menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan mitra Arab, OKI, dan UE dalam pelaksanaan rencana ini serta meminta Israel untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh rencana ini. Prancis dan Indonesia mengingatkan bahwa rencana ini harus membuka jalan bagi pemerintahan Palestina baru di Gaza, yang dipimpin oleh Otoritas Palestina. Perancis dan Indonesia juga menekankan perlunya gencatan senjata jangka panjang agar rencana ini dapat dilaksanakan.
    5. Mereka (Perancis dan Indonesia -red) menegaskan kembali penolakan tegas mereka terhadap rencana apa pun yang akan secara paksa memindahkan penduduk Palestina dari tanah air mereka dan mencaplok wilayah mereka, yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan ancaman bagi keamanan kawasan tersebut sejalan dengan berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional. Sejalan dengan ini, mereka juga menekankan kecaman keras mereka terhadap rencana Israel untuk mengambil alih Gaza dan menggarisbawahi kewajiban hukum Israel untuk mematuhi hukum internasional, terutama berbagai perintah Mahkamah Internasional dalam hal ini.
    6. Perancis dan Indonesia mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim ekstremis di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta keputusan pemerintah Israel untuk memperluas permukiman dan melegalkan pos-pos pemukim di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki. Mereka meminta Israel untuk menghentikan perluasan permukiman dan kegiatan terkait lainnya, yang telah mencapai rekor tertinggi dalam setahun terakhir. Prancis dan Indonesia juga menegaskan kembali perlunya mempertahankan status quo bersejarah Tempat-Tempat Suci di Yerusalem dan menegaskan pentingnya peran khusus Yordania dalam hal ini.
    7. Perancis dan Indonesia mengutuk keras segala bentuk terorisme dan kekerasan terhadap warga sipil. Baik perang maupun terorisme tidak akan menghasilkan solusi bagi konflik Israel-Palestina.
    8. Perancis dan Indonesia menekankan perlunya mengakhiri pendudukan ilegal atas wilayah Palestina dan pemenuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dengan mengintensifkan upaya untuk mencapai resolusi yang komprehensif dan adil berdasarkan solusi dua negara, inisiatif perdamaian Arab, Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Arab untuk Gaza, dan resolusi-resolusi PBB yang relevan, yang memastikan kedua bangsa hidup berdampingan dalam damai dan aman. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra lain dalam langkah-langkah berorientasi aksi menuju penyelesaian damai masalah Palestina dan penerapan solusi dua negara.
    9. Perancis dan Indonesia menekankan bahwa Konferensi Internasional Tingkat Tinggi tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan pelaksanaan solusi dua negara, yang diputuskan oleh resolusi UNGA A/RES/79/81, akan memberikan kontribusi pada tujuan ini. Mereka menekankan bahwa konferensi ini akan menjadi kesempatan untuk merancang peta jalan yang kredibel bagi pelaksanaan solusi dua negara, guna mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas yang langgeng di kawasan tersebut, dan memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk menyelesaikan krisis saat ini. Perancis dan Indonesia lebih lanjut menekankan bahwa tujuan konferensi tersebut adalah untuk mendorong pengakuan kolektif Negara Palestina oleh semua negara dengan jaminan keamanan bagi semua. Mereka menggarisbawahi bahwa konferensi tersebut juga harus memungkinkan kemajuan menuju pelaksanaan Solusi Dua Negara di mana kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai di dalam batas-batas yang diakui secara internasional, mengidentifikasi langkah-langkah untuk mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, dan memulihkan prospek politik penyelesaian damai konflik ini, yang seharusnya memungkinkan jalan yang tidak dapat diubah menuju terwujudnya Negara Palestina, pengakuan bersama antara Israel dan Palestina, dan integrasi regional sesuai dengan Prakarsa Perdamaian Arab. Dengan semangat tersebut, konferensi ini harus membuka proses menuju kerangka kerja regional yang terpadu dan mengupayakan langkah-langkah untuk mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, serta memajukan perdamaian dan keamanan yang adil, langgeng, dan menyeluruh bagi semua pihak di kawasan ini. Indonesia dan Prancis menggarisbawahi niat mereka untuk menjadi mitra utama dalam tujuan ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah investor asal China tengah menjajaki peluang investasi di proyek hilirisasi nikel hingga batu bara di Tanah Air.

    Salah satu proyek hilirisasi yang diminati investor China adalah hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek yang produknya diproyeksikan sebagai subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) ini mandek usai ditinggal oleh investor asal Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc (APCI). Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong pengembangan proyek ini.

    Untuk diketahui, Air Product semula berkomitmen mengembangkan dua proyek strategis nasional hilirisasi batu bara, salah satunya proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, Sumatra Selatan dengan membentuk joint venture bersama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Pertamina (Persero).

    Baru-baru ini, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan bahwa Perseroan telah mendekati sejumlah perusahaan China untuk mencari mitra pengganti Air Product dalam proyek DME.

    Calon mitra yang telah dijajaki, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dari sejumlah perusahaan itu, hanya ECEC yang berminat sebagai mitra investor.

    “Dari seluruh calon mitra tersebut baru ECEC gitu ya, yang menyatakan minat menjadi mitra investor meskipun belum dari dalam skema investasi penuh atau full investment,” kata Arsal dalam RDP Komisi XII, Senin (5/5/2025).

    Merujuk pada paparan PTBA dalam rapat tersebut, ECEC telah menyampaikan preliminary proposal coal to DME pada November 2024.

    Di samping penjajakan yang masih berlanjut, PTBA masih terus mempersiapkan proyek DME ini secara paralel. Hingga saat ini, PTBA telah berhasil melakukan pembebasan lahan seluas 198 hektare atau sekitar 97% dari total kebutuhan lahan sebesar 203 hektare.

    “Itu merupakan komitmen dari kesiapan kami dalam menjalankan proyek ini. Nah, kami juga terus menjalin tentunya koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Satgas Hilirisasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait lainnya untuk memproyek arahan dan dukungan kebijakan yang kami butuhkan,” tutur Arsal.

    Dominasi China di Proyek Hilirisasi Nikel

    Selain DME, investor asal China juga akan menggarap proyek hilirisasi nikel menjadi baterai kendaraan listrik (EV). Terbaru, pemerintah telah menunjuk Zhejiang Huayou Cobalt Co menjadi mitra strategis dalam megaproyek rantai pasok baterai. Huayaou akan menggantikan konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin LG Energy Solution yang semula akan berinvestasi senilai US$8,6 miliar atau Rp145 triliun di Proyek Titan. 

    Terpilihnya Huayou semakin menancapkan dominasi China dalam proyek hilirisasi nikel di Tanah Air. Hal ini mengingat mayoritas smelter nikel dalam negeri saat ini dimiliki oleh raksasa-raksasa logam China, seperti Tsingshan Group dan Jiangsu Delong Nickel Industry Co.

    Tak hanya itu, raksasa baterai China, Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL), juga telah berkomitmen menanamkan investasi dalam megaproyek rantai pasok baterai bernama Proyek Dragon. Melalui anak usahanya CBL International Development Pte Ltd, CATL membentuk joint venture dengan konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk membangun pabrik sel baterai dengan kapasitas produksi sebesar 15 gigawatt hour (GWh) per tahun. Nilai investasinya mencapai US$1,18 miliar atau sekitar Rp19,13 triliun.

    Terkait Huayou, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengungkap pemerintah mempercayakan Huayou untuk menggantikan LG karena pemerintah melihat minat Huayou yang tinggi. Pemerintah juga menilai kemampuan Huayou yang telah mumpuni lantaran sudah lama berinvestasi di Indonesia dalam bidang yang sama. 

    Rosan mengungkapkan bahwa saat ini investasi yang telah ditanamkan Huayou di RI sebesar US$8,8 miliar atau setara Rp147 triliun.

    “Huayou saja investasi di Indonesia per hari ini itu sudah mencapai US$8,8 miliar, sudah menanamkan investasi loh, sudah selesai. Mereka menyampaikan potensi untuk investasi dari Grup Huayou ini ke depannya menurut perhitungan mereka bisa akan mencapai US$20 miliar tambahan,” kata Rosan kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

    Rosan menyebut, pihak Huayou meminta waktu untuk mematangkan rencana proyek baru tersebut. Rencana investasi proyek ini dijadwalkan akan dibeberkan secara terperinci pada pekan ketiga Mei 2025.

    Dalam hal ini, tak hanya sebagai pengganti LG Energy Solution di proyek rantai pasok baterai Indonesia, Huayou juga berencana untuk mengembangkan kawasan industri di Pomala, Sulawesi Tenggara.

    “Mereka sudah pelajari dan ingin mereka investasikan di Indonesia, termasuk adalah pengembangan klaster industrial park seperti yang di Morowali dan di Weda Bay. Yang di Weda Bay mereka adalah pemegang saham minoritas, nah mereka sekarang ingin mengembangkan juga sendiri,” jelasnya.

    Oleh karena itu, tak heran jika Huayou berencana untuk meningkatkan investasi jumbo di Indonesia. Menurut Rosan, untuk membangun industrial park seperti Morowali atau Weda Bay membutuhkan ongkos yang besar.

    “Tidak hanya dari Huayou, saya pun sudah bertemu lagi dari perusahaan lain yang ingin membangun yang sama dan nanti mereka akan bisa masuk investasi dari negara-negara lain juga,” pungkasnya.

    Meski menggandeng Huayou, pemerintah juga menegaskan tetap terbuka terhadap investasi dari negara lain untuk proyek hilirisasi dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa akan ada investor baru yang akan menjadi mitra Huayou dalam proyek baterai. 

    Menurutnya, calon investor itu merupakan salah satu dari tujuh perusahaan besar di dunia. 

    “Nanti kita umumkan ya. Ini salah satu perusahaan yang masuk tujuh besar di dunia. Enggak mungkin dong kami memasukkan partner yang belum comply dan belum teruji. Semuanya sudah teruji,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (28/4/2025) sore.

    Namun, Bahlil belum bisa memerinci mitra baru tersebut berasal dari negara mana. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah tak terpaku pada negara asal.

    “Kita sekarang tidak menghitung mau China, mau Arab, mau Eropa, mau Korea, yang mau ke Indonesia aku enggak membedakan,” katanya. (Afiffah Rahmah Nurdifa)

  • Seleksi Calon Anggota KY Dibuka, Pendaftaran Juni 2025

    Seleksi Calon Anggota KY Dibuka, Pendaftaran Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) untuk masa jabatan 2025-2030 secara resmi mengumumkan dimulainya proses seleksi publik.

    Masa jabatan anggota KY periode 2020–2025 akan berakhir pada 20 Desember 2025 dan pemerintah telah membentuk panitia seleksi (pansel) melalui Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2025 yang ditetapkan pada 21 Maret 2025.

    Ketua merangkap anggota pansel adalah Dhahana Putra, bersama empat anggota lainnya yakni Yanto; Basuki Rekso Wibowo; dan Widodo; serta M. Maulana Bungaran.

    Dhahana mengatakan bahwa pansel mengajak publik dan media massa untuk aktif memberikan informasi terkait rekam jejak para calon.

    “Banyak orang yang punya kemampuan, tapi mereka tidak mendaftar. Maka kami terbuka terhadap masukan, termasuk dari media. Bila ada individu yang punya kompetensi dan cocok, informasikan kepada kami,” ujar Dhahana di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Senin (5/5/2025).

    Pansel diberi mandat untuk mengumumkan pembukaan pendaftaran, melakukan seleksi administrasi dan penilaian integritas, serta memilih tujuh nama calon untuk diajukan kepada Presiden dan kemudian diserahkan ke DPR RI.

    Pengumuman pendaftaran dimuat mulai 6 hingga 28 Mei 2025 melalui berbagai kanal resmi, termasuk situs Kementerian Sekretariat Negara, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran calon akan dibuka mulai 2 hingga 23 Juni 2025.

    Pansel mengundang seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam proses seleksi ini. Informasi detail mengenai syarat dan tata cara pendaftaran tersedia pada media pengumuman resmi yang telah ditentukan.

  • Sindiran Prabowo ke Birokrat hingga Klaim Aset Negara Tembus US Triliun

    Sindiran Prabowo ke Birokrat hingga Klaim Aset Negara Tembus US$1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa total aset negara Indonesia yang berada di bawah pengelolaan pemerintah telah mencapai US$1 triliun.

    Angka ini disebutkan setelah konsolidasi dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah, termasuk dengan menghitung aset yang selama ini kurang diperhatikan atau bahkan tersembunyi.

    “Setelah kami konsolidasi, kami kaget bahwa asset under management kami mencapai US$982 miliar. Tapi kita konservatif katakan sekitar US$900 miliar. Ternyata, ada lagi aset yang selama ini tak tercatat dengan baik,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Salah satu temuan mengejutkan, kata Prabowo, adalah nilai kawasan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) di Senayan, Jakarta.

    “Kompleks GBK saja, menurut pengusaha, nilainya US$25 miliar sepuluh tahun lalu. Sekarang mungkin sudah US$30 miliar. Kalau ditambah, total aset kita sudah tembus US$1 triliun,” ucapnya.

    Meski begitu, Prabowo juga menyoroti kurangnya kesadaran sebagian pejabat dan birokrat dalam mencermati dan mengelola aset negara. Dia bahkan menuding ada praktik penyembunyian aset yang bisa merugikan negara.

    “Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti. Kadang-kadang, pandainya beberapa birokrat kita adalah menyembunyikan aset,” kata Prabowo.

    Oleh sebab itu, dia meminta para menteri untuk melakukan audit dan kajian menyeluruh terhadap aset yang berada dalam tanggung jawab kementerian masing-masing.

    “Saya minta menteri-menteri yang punya aset banyak, tolong dikaji. Karena kalau tidak, bisa saja nanti setelah ganti 3–4 kali menteri atau presiden, aset itu hilang atau tidak jelas keberadaannya,” pungkas Prabowo.

    Dikelola Danantara 

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

    Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.

    “Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)

    Rosan menegaskan, sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

    “Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara,” imbuhnya.

    Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.

    Selain itu, Rosan mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.

    Aset tersebut, yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi.

    “Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” ucapnya.

    Tak hanya itu, dia menambahkan, nilai aset BUMN yang saat ini dikelola Danantara sebenarnya jauh lebih besar dari yang sebelumnya banyak disebut, yaitu sekitar US$900 miliar dan akan terus bertambah seiring dengan masuknya aset-aset tambahan.

    Langkah ini, menurut Rosan, merupakan bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam mensesneg akan berada di bawah Danantara itu,” pungkas Rosan.

  • GBK Jadi Aset Termahal yang Dikelola Danantara, Segini Nilainya – Page 3

    GBK Jadi Aset Termahal yang Dikelola Danantara, Segini Nilainya – Page 3

    Kawasan GBK merupakan salah satu aset negara yang memiliki nilai strategis dan historis tinggi. Terletak di jantung ibu kota Jakarta, kawasan ini membentang seluas 279 hektare dan dikelilingi oleh pusat kegiatan ekonomi utama dari Jalan Sudirman hingga Gatot Subroto. GBK bukan hanya pusat olahraga nasional, namun juga menjadi ruang terbuka publik yang menjadi paru-paru kota.

    Saat ini, pengelolaan GBK berada di bawah Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), sebuah BLU di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara. PPK GBK mengelola berbagai aset penting di dalam kompleks tersebut, termasuk Stadion Utama GBK, Istora, Aquatic Center, hingga area hijau dan ruang publik lainnya.

    Dengan potensi nilai ekonomi yang besar, kawasan ini kerap menarik minat berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk dioptimalkan penggunaannya. Apabila pengelolaan resmi dialihkan ke Danantara, maka kawasan GBK diproyeksikan menjadi motor baru pertumbuhan nilai investasi nasional, sekaligus memperkuat posisi Danantara sebagai pengelola aset strategis Indonesia.

    Apakah Anda ingin penjabaran lebih lanjut mengenai status hukum BLU dan proses pengalihan aset negara ke lembaga investasi seperti Danantara?

  • Buruh Minta Presiden Bentuk Satgas PHK, Mampu Tangani Gelombang PHK?

    Buruh Minta Presiden Bentuk Satgas PHK, Mampu Tangani Gelombang PHK?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ketenagakerjaan mempertanyakan tuntutan buruh yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK).

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak menilai pembentukan Satgas PHK tidak secara langsung bisa menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan gelombang PHK di Tanah Air.

    “Buruh menuntut Presiden membentuk Satgas PHK? Apa tugasnya? Mampukah Satgas itu meningkatkan produktivitas pekerja supaya perusahaan mampu bertahan tidak melakukan PHK?” ujar Payaman ketika dihubungi, dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

    Terlebih, Payaman menjelaskan gelombang PHK terjadi lantaran ekonomi yang melesu. Alhasil, perusahaan dengan produktivitas dan daya saing yang rendah terpaksa memutus hubungan kerja sebagian karyawannya.

    Namun sebelum melakukan PHK, lanjutnya, biasanya perusahaan harus memberitahukan maksudnya dulu kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

    Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan akan memeriksa kondisi perusahaan, termasuk bantuan untuk menyelamatkan perusahaan supaya tidak perlu melakukan PHK.

    Namun, jika PHK terpaksa harus dilakukan, Dinas Ketenagakerjaan harus memastikan kompensasi atau pesangon harus dibayar, dan kayawan korban PHK diusahakan untuk mengisi lowongan kerja di tempat lain.

    Sementara itu, jika tidak ada kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi kerjanya, Payaman menuturkan bahwa para buruh yang ter-PHK harus dipersiapkan untuk bekerja mandiri.

    “Jadi sebenarnya tidak perlu membentuk Satgas PHK atau badan baru untuk menangani PHK. Yang perlu dilakukan adalah memberdayakan sarana yang telah ada, yaitu Dinas Ketenagakerjaan di semua provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya.

    Payaman mengatakan setiap Dinas Ketenagakerjaan harus memiliki informasi pasar kerja yang lengkap seperti lowongan kerja dan persyaratannya. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga harus memiliki data jumlah pencari kerja, termasuk penganggur dan tenaga ter-PHK dengan kompetensinya.

    Dia menambahkan bahwa setiap Dinas Ketenagakerjaan juga harus berperan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja yang sesuai, serta memantau perusahaan bermasalah dan membantu memberikan solusi supaya tidak perlu melakukan PHK.

    “Dinas Ketenagakerjaan juga harus memastikan pemberian hak-hak pekerja ter-PHK dan bekerja sama dengan instansi lain terkait seperti Kementerian UMKM mempersiapkan pencari kerja untuk bekerja mandiri,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengumumkan akan segera membentuk Satgas untuk menangani kasus PHK.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” kata Prabowo.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    “Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.