Kementrian Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara

  • DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

    DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun memastikan bahwa satuan harga untuk menjadi acuan penetapan tunjangan perumahan DPR berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Usai rapat bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Misbakhun menjelaskan bahwa tunjangan Rp50 juta untuk setiap anggota DPR itu adalah sebagai ganti karena mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut, banyak anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta sehingga harus memiliki tempat tinggal di Jakarta dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara.

    “Dan angka Rp50 juta itu adalah angka Rp50 juta dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Sementara itu, lanjutnya, pejabat negara tentunya mempunyai satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misbakhun menegaskan bahwa satuan harga itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

    “Kita ini cuma menerima. Sehingga apa, ketika mereka tidak mendapatkan rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, itu maka yang menentukan satuan harganya penggantinya itu per bulan itu Kementerian Keuangan. Nah, DPR itu kan cuma menerima saja,” terangnya.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pertanyaan mengenai tunjangan rumah maupun isu kenaikan tunjangan kepada anggota DPR turut ditanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    Saat ditanyai mengenai hal tersebut usai rapat, Sri Mulyani enggan menjawab sambil bergegas ke mobilnya untuk bertolak ke lokasi lain. Sementara itu, Suahasil enggan menjawab pertanyaan yang sama dengan melambaikan tangan saat sudah berada di dalam mobilnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pengaturan pemberian fasilitas dan kenaikan tunjangan anggota DPR diatur oleh Kemenkeu selaku Bendahara Negara.

    Tunjangan untuk rumah sebesar Rp50 juta diberikan karena tidak ada lagi fasilitas rumah dinas anggota dewan yang berada di Kalibata.

    “Ya makanya tanyakan ke Bu Menkeu. kalau masalah rumah itu kan ada peralihannya, tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah di Kalibata,” terangnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menyebut bahwa bekas rumah-rumah dinas DPR adalah aset negara yang dikelola Kemenkeu dan Kemensetneg. Namun, dia menyebut paling besar dimiliki oleh Kemenkeu.

    “Kementerian Sekretariat Negara itu hanya sedikit, sebagian kecil. Itu kan ada beberapa blok, nah yang sebagian besar blok itu adalah Kementerian Keuangan,” tutur Prasetyo.

  • 350 calon Ombudsman RI lanjut tes buat makalah di Setneg

    350 calon Ombudsman RI lanjut tes buat makalah di Setneg

    “Sesi pertama diikuti oleh peserta dari nomor urut 1 sampai dengan 175, dan sesi kedua diikuti oleh peserta dengan nomor urut 176 sampai dengan 350,”

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 350 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia yang telah lolos seleksi administrasi lanjut menjalani tahapan tes objektif dan pembuatan makalah di Aula Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu.

    Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Ombudsman RI Masa Jabatan 2026–2031 Prof. Erwan Agus Purwanto menyampaikan tes objektif dan pembuatan makalah merupakan bagian dari seleksi kualitas yang digelar dalam dua sesi.

    “Sesi pertama diikuti oleh peserta dari nomor urut 1 sampai dengan 175, dan sesi kedua diikuti oleh peserta dengan nomor urut 176 sampai dengan 350,” kata Erwan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Sesi pertama berlangsung pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Ada 154 peserta yang hadir, sementara 21 orang mangkir. Kemudian, sesi kedua berlangsung pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

    Erwan lanjut menjelaskan panitia dibantu oleh tim eksternal yang terdiri atas akademisi dan praktisi selama pelaksanaan tes objektif dan pembuatan makalah berlangsung.

    “Pansel dibantu oleh 10 orang external reader (pembaca luar, red.) yang berasal dari akademisi dan praktisi dengan menggunakan metode double blind review. Adapun poin-poin penilaian yang akan kami nilai sekitar pemahaman peserta tentang ORI (Ombudsman Republik Indonesia) terutama pelayanan publik,” kata Erwan.

    Nantinya, peserta yang lolos, Erwan menyebut akan lanjut mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tes pemeriksaan profil (profile assesment).

    “Hasil tes objektif dan pembuatan makalah ini akan diumumkan melalui laman Kemensetneg www.setneg.go.id dan kaman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik https://apel.setneg.go.id pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025,” kata Erwan.

    Pendaftaran anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk Masa Jabatan tahun 2026 sampai dengan 2031 dibuka sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan 29 Juli 2025. Dalam rentang waktu itu, ada 476 orang yang mendaftar, tetapi kemudian satu mengundurkan diri sehingga menjadi 475 orang.

    Dari 475 pelamar, sebanyak 125 orang tidak lolos tahapan seleksi berkas, sementara 350 pelamar lainnya berhasil lanjut ke tahapan seleksi berikutnya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Jakarta (ANTARA) – Agustus selalu menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Tak sekadar pengingat sejarah perjuangan bangsa, momentum ini adalah upaya menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif bangsa agar terus berkobar, tumbuh menjadi terang, sejahtera, dan maju.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), mengarahkan makna kemerdekaan sejati adalah saat tiga tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia.

    Terkait mewujudkan kemakmuran, pemerintah terus berupaya menjaga laju kebijakan di arah yang tepat, salah satunya dengan menghadirkan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Hingga semester I 2025, lebih dari 5 juta rakyat telah menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi Rp5 triliun, melalui 1.863 dapur umum. Target penerima manfaat ditingkatkan hingga 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum, guna mendukung kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Di sektor pendidikan, inisiatif Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. APBN menyalurkan Rp327,1 miliar, dengan tujuan menekan angka 3 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah akibat hambatan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada triwulan II 2025, ditopang konsumsi domestik yang solid, investasi yang melonjak 6,99 persen (tertinggi sejak 2021), serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,67 persen (yoy).

    APBN berkontribusi besar menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial atau bansos, hingga subsidi upah.

    Untuk pemenuhan kebutuhan papan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp18,8 triliun bagi 115 ribu unit rumah pada semester I 2025, dengan target 350 ribu rumah subsidi pada akhir tahun.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

    Di bidang kesehatan, alokasi APBN mencapai Rp218,5 triliun, dengan fokus memperluas akses layanan, hingga pelosok. Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dijalankan secara rutin untuk balita, remaja, usia subur, hingga lansia, sehingga masyarakat terpencil tetap terlayani kebutuhan kesehatannya.

    Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, sudah terbentuk lebih dari 80 ribu KDMP yang berperan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, memperluas partisipasi kelompok rentan, serta diproyeksikan menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

    Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu melalui Program ATENSI YAPI, yang hingga Juni 2025 telah menjangkau 134.718 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp354,09 miliar.

    Delapan dekade

    Setiap tahun, semangat kemerdekaan terus bergema dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil di pedalaman, hingga pusat-pusat kota besar.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Indonesia telah melewati berbagai dinamika: masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan pasca-kolonial, hingga menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut leluhur dan orang tua kita, pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang.

    Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi refleksi kolektif tentang betapa pentingnya persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi bangsa.

    Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan tema besar perayaan hari kemerdekaan tahun 2025 ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini tidak hanya menggaungkan visi besar bangsa, tetapi juga mengikat masyarakat untuk menghayati nilai-nilai sejati kemerdekaan.

    Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh presiden terdahulu atas perjuangan dan dedikasi mereka membangun bangsa.

    Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang selama lima tahun melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, hingga kedaulatan diakui pada 1949.

    Pemerintah menghormati seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden pertama, hingga ketujuh, yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terbangunnya negara yang adil dan makmur.

    Kepala negara juga menguraikan kontribusi masing-masing presiden. Sukarno dikenang sebagai pemimpin yang mempersatukan bangsa serta berhasil mengintegrasikan Irian Barat (Papua).

    Soeharto dinilai meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. B.J. Habibie dianggap menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998, sekaligus memperkenalkan teknologi tinggi.

    Kontribusi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang penting dalam memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Megawati Soekarnoputri diakui perannya dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis serta menginisiasi pemilihan umum langsung pertama.

    Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas penyelesaian konflik Aceh dan kemampuannya menghadapi krisis keuangan global 2008. Sementara Joko Widodo disebut meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, serta perintisan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

    Presiden menilai seluruh pemimpin terdahulu bersama pemerintahan yang mereka pimpin telah berupaya membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

    Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

    Karena itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci utama. Indonesia telah dianugerahi sumber daya melimpah, sehingga tantangan utama adalah menjaga, sekaligus mengelolanya secara tepat agar cita-cita kemerdekaan dapat segera terwujud.

    Semarak di Ibu Kota

    Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi denyut utama semarak Bulan Kemerdekaan 2025. Rangkaian kegiatan dimulai sejak akhir Juli, dengan pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, dan lampu-lampu hias di sepanjang jalan protokol.

    Gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga gang dan rumah-rumah warga serentak mengibarkan Sang Merah Putih.

    Puncak perhatian tentu tertuju pada Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi.

    Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ini, lengkap dengan atraksi pasukan berkuda, marching band, pasukan berseragam tradisional, hingga parade kebudayaan dari berbagai provinsi.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah mantan dan keluarga presiden menambah khidmat momen bersejarah pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Malam harinya, langit Jakarta dipenuhi kembang api raksasa yang dipusatkan di Monas. Suasana Monas semarak dengan “Karnaval Bersatu” yang menampilkan 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Parade ini menghadirkan gemerlap cahaya, musik, serta antusiasme masyarakat, sekaligus memamerkan capaian pembangunan dan semangat kolaborasi.

    Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Pertanian menonjolkan simbol swasembada pangan, Kemendagri menampilkan konsep tiga dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemlu mengusung pilar diplomasi Indonesia di ASEAN hingga PBB.

    Karnaval ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mendekatkan capaian pembangunan dan visi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

    Semangat

    Tidak hanya di ibu kota, semarak nasionalisme juga berdenyut, hingga ke pelosok negeri. Di pinggiran kota dan desa-desa, warga menggelar lomba khas 17 Agustusan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga makan kerupuk sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan rakyat dalam merayakan kemerdekaan.

    Di kota-kota besar, kreativitas masyarakat semakin beragam. Di Kota Bekasi digelar lomba tangkap bebek dan belut, hingga parade budaya Nusantara yang melibatkan ribuan pelajar dengan pakaian adat.

    Yogyakarta, menjadi pusat perayaan budaya, seni, dan kemerdekaan yang ditandai dengan “Yogyakarta International Dance Carnival” di Titik Nol Kilometer yang menampilkan tarian dari delapan negara dan berbagai provinsi yang dirangkai dengan Upacara Pengibaran Bendera di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

    Siangnya, “Jogja Fashion Carnival” meramaikan Jalan Malioboro dengan parade busana tradisi dan inovasi, dilanjutkan Pentas Musikan Kamardikan di Keraton Yogyakarta yang mempersembahkan peragaan busana prajurit diiringi “gending” Jawa.

    Di ujung timur Indonesia, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, digelar berbagai kegiatan seni budaya dan perlombaan tradisional, pada Senin (18/8).

    Perayaan HUT ke-80 RI di Kampung Biha dimeriahkan dengan pementasan seni tradisi, seperti Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan Tari Wesisi, disertai aneka lomba rakyat untuk pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

    Panitia lomba menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum syukur dan refleksi untuk mewariskan semangat kemerdekaan kepada generasi muda.

    Bulan Kemerdekaan 2025 juga menjadi ruang ekspresi generasi muda. Melalui platform digital, mereka menggelorakan nasionalisme dalam bentuk konten kreatif, seperti film animasi, ilustrasi digital, hingga lagu bertema perjuangan.

    Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi kebangsaan, lomba esai sejarah, serta aksi sosial, berupa donor darah dan bakti lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, bukan hanya milik generasi tua, tetapi terus diwariskan secara dinamis kepada anak muda.

    Semarak Bulan Kemerdekaan juga menjalar hingga ke kancah internasional. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara menggelar upacara bendera, pameran budaya, serta festival kuliner Nusantara.

    KJRI Frankfurt menggelar upacara yang dihadiri ASN, TNI, diaspora, serta masyarakat Indonesia. Acting Konsul Jenderal Toary C.F Worang menyoroti capaian diplomasi dan pembangunan Indonesia, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pegiat budaya serta anggota Paskibra dan pegawai terbaik.

    Acara dilanjutkan dengan Bazaar Kuliner Nusantara, menutup rangkaian perayaan sejak 9 Agustus yang juga menghadirkan fun walk, senam, seni budaya, dan kuliner.

    Perayaan ini menjadi simbol persaudaraan diaspora Indonesia di enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang dihuni sekitar 17 ribu WNI.

    Ketika kembang api meriah menghiasi langit malam pada 17 Agustus 2025, jutaan pasang mata menatap ke atas dengan rasa haru. 80 tahun lalu, bangsa ini menentang penjajahan.

    Kini, semarak Bulan Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Nasionalisme harus terus hidup dalam dada setiap insan Indonesia, agar cita-cita “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat benar-benar terwujud.

    Di tengah perayaan kemerdekaan itu, Indonesia tetap menunjukkan keberpihakannya pada isu mendasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada momentum Agustus tahun ini, Indonesia, melalui TNI, mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 350 Calon Anggota Ombudsman Lolos Seleksi Administrasi, Maju Tahap Tes Objektif

    350 Calon Anggota Ombudsman Lolos Seleksi Administrasi, Maju Tahap Tes Objektif

    Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan 2026–2031 mengumumkan sebanyak 350 pelamar dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi.

    Nama-nama yang lolos tercantum dalam lampiran resmi pengumuman bernomor 05/PANSEL-ORI/08/2025 yang ditandatangani pada 11 Agustus 2025.

    Nantinya, peserta yang lolos wajib mengikuti tahapan berikutnya berupa Tes Objektif dan Pembuatan Makalah pada Rabu, 20 Agustus 2025 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan.

    Ujian akan dibagi dalam dua sesi yaitu sesi pertama pada pukul 07.00–12.00 WIB untuk peserta nomor urut 1–175 dan nantinya sesi kedua pukul 12.00–17.00 WIB untuk peserta nomor urut 176–350.

    Panitia menegaskan peserta yang tidak hadir pada tahap ini dinilai gugur dan tidak berhak mengikuti seleksi lanjutan. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya, dan hasil Tes Objektif serta Pembuatan Makalah akan diumumkan pada 29 Agustus 2025 melalui laman resmi Setneg dan aplikasi seleksi elektronik (APEL).

    Selain itu, panitia juga membuka ruang masukan masyarakat terhadap nama-nama calon yang lolos. Masukan dapat disampaikan melalui laman APEL (https://apel.setneg.go.id) sejak pengumuman ini hingga 20 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB.

    Panitia menekankan seluruh proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel, serta keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

  • 9
                    
                        Alasan Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas, Ganti Tunjangan Rp 50 Juta Per Bulan
                        Nasional

    9 Alasan Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas, Ganti Tunjangan Rp 50 Juta Per Bulan Nasional

    Alasan Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas, Ganti Tunjangan Rp 50 Juta Per Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota DPR RI periode 2024-2029 kini tak lagi mendapatkan rumah dinas sebagaimana para legislator di periode sebelumnya.
    Fasilitas rumah dinas dari negara itu kini dialihkan menjadi tunjangan rumah senilai Rp 50 juta setiap bulan, yang membuat pendapatan bulanan anggota DPR meningkat.
    Isu kenaikan penghasilan anggota DPR yang terjadi beberapa waktu terakhir sebenarnya sudah bergulir sejak tahun lalu.
    Saat itu, Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI, Indra, menyebut anggota DPR tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas dari negara.
    Alasannya, rumah jabatan anggota (RJA) yang diperuntukkan bagi para anggota Dewan sudah tua dan sering rusak.
    Kondisi tersebut membuat Setjen DPR harus mengeluarkan dana pemeliharaan yang tidak sedikit.
    Fasilitas rumah dinas kemudian dialihkan menjadi tunjangan perumahan.
    “(Pertimbangannya) Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharaan sudah tidak
    balance
    , dan kalau dalam bentuk tunjangan kan lebih fleksibel. Jadi karena rumah itu sudah sangat tua, itu sudah enggak ekonomis,” ujar Indra saat dihubungi, Kamis (3/10/2024).
    Kebijakan pengalihan uang fasilitas itu tertuang dalam Surat Sekretariat Jenderal DPR dengan nomor B/733/RT.01/09/2024 pada 25 September 2024.
    Indra saat itu sudah menjelaskan, tunjangan rumah bakal masuk dalam komponen gaji yang akan masuk ke rekening anggota Dewan setiap bulan.
    Dengan cara seperti itu, anggota DPR juga bisa lebih leluasa menggunakan dana tunjangan dari negara.
    “Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabotabek, itu kan hak masing-masing,” kata Indra.
    Namun, saat itu belum ditentukan berapa besaran tunjangan.
    Peniadaan fasilitas rumah dinas juga belum diberlakukan pada Oktober 2024.
    Indra mengaku pihaknya masih melakukan survei besaran biaya sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru.
    “Besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran itu untuk rumah atau hunian tiga kamar kan harganya sangat variatif dan fluktuatif,” ujar Indra.
    “Jadi kami harus pastikan dulu, nanti kalau sudah firm barulah kami sampaikan,” tambahnya.
    Menurut Indra, rumah dinas yang selama ini menjadi fasilitas bagi anggota DPR akan dikembalikan ke negara.
    Ia menyebut, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bakal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
    Indra menegaskan, fasilitas rumah dinas untuk anggota periode sudah ditarik.
    “Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg, karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg,” kata Indra.
    Setelah hampir setahun, informasi besaran tunjangan rumah anggota DPR akhirnya diputuskan: Rp 50 juta untuk setiap bulannya.
    Besaran tunjangan itu membuat penghasilan anggota DPR RI per bulannya naik, meski tidak sampai Rp 100 juta.
    Besarnya gaji anggota Dewan ini kemudian menjadi sorotan publik.
    Dihubungi Kompas.com, Indra mengonfirmasi besaran tunjangan anggota Dewan masih mengacu pada Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
    Sementara, gaji pokok masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.
    Berikut rincian tunjangan dan gaji anggota DPR adalah sebagai berikut, berdasarkan kategori pimpinan dan anggota:
    1. Gaji pokok
    2. Tunjangan suami/istri senilai 10 persen gaji pokok
    3. Tunjangan anak sebesar 2 persen gaji pokok, paling banyak dua anak
    4. Tunjangan jabatan
    5. Tunjangan beras: Rp 30.090 per jiwa, maksimal empat jiwa
    6. Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.813
    7. Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
    8. Tunjangan kehormatan:
    9. Tunjangan komunikasi:
    10. Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3.750.000
    11. Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000
    12. Asisten anggota: Rp 2.250.000
    13. Tunjangan perumahan Rp 50.000.000
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil AKP Raden Bimo Dwi Lambang, Komandan Kompi Paskibraka di HUT ke-80 RI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Agustus 2025

    Profil AKP Raden Bimo Dwi Lambang, Komandan Kompi Paskibraka di HUT ke-80 RI Nasional 17 Agustus 2025

    Profil AKP Raden Bimo Dwi Lambang, Komandan Kompi Paskibraka di HUT ke-80 RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (17/8/2025).
    Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas tahun ini diberi nama “Indonesia Berdaulat.”
    Sedangkan AKP Raden Bimo Dwi Lambang dipercaya sebagai Komandan Kompi Paskibraka. Tugas utama Komandan Kompi (Danki) adalah memimpin, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas seluruh anggota dan kegiatan di kompinya.
    Berikut profil singkat AKP Raden Bimo Dwi Lambang:
    Dilansir dari laman Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), AKP Raden Bimo Dwi Lambang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Batuaji di Provinsi Kepulauan Riau.
    Ia merupakan pria kelahiran 16 September 1994 di Jakarta. AKP Raden Bimo Dwi Lambang diketahui merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada 2016.
    Di sisi lain, yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury yang saat ini menjabat Wakil Komandan Grup 1 Kopassus.
    Penunjukan para anggota Paskibraka ini merupakan simbol pengabdian generasi muda kepada bangsa dan negara. Mereka adalah representasi keberagaman yang bersatu di bawah panji merah putih.
    Dalam prosesi upacara, Paskibraka membentuk formasi 80 saat mengibarkan Bendera Merah Putih dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, formasi itu dibentuk sesaat Paskibraka mengambil baki yang berisi Bendera Merah Putih dari mimbar kehormatan.
    Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberikan baki tersebut kepada pembawa baki, Bianca Alessia Christabella Lantang, perwakilan asal Provinsi Sulawesi Utara.
    YouTube / Sekretariat Presiden Paskibraka membentuk formasi 80 saat mengibarkan bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Presiden Prabowo tampak mencium Bendera Merah Putih itu sebelum dibawa oleh Bianca. Setelah mengambil baki, Paskibraka berbalik arah menuju tiang bendera di depan Istana Merdeka, tepatnya ke arah Jalan Medan Merdeka Utara.
    Pasukan berderap melangkah hingga mendekati tiang bendera berwarna putih. Setelahnya, pasukan tampak membagi posisi ke dalam tiga bagian.
    Posisi tersebut kemudian berubah menjadi angka 80, sebagai makna bahwa Indonesia telah Merdeka selama 80 tahun. Formasi itu terus dipertahankan hingga pengibaran bendera Merah Putih selesai dan lagu Indonesia Raya berkumandang.
    Setelah bendera berkibar, burung merpati dilepas mengisi ruang udara di halaman Istana Merdeka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Link Live Streaming Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Hari Ini 
                        Nasional

    1 Link Live Streaming Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Hari Ini Nasional

    Link Live Streaming Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Hari Ini
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Upacara detik-detik Proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI akan digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta mulai pukul 07.30 WIB, Minggu (17/8/2025).
    Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara itu. Rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan ini akan dimulai dengan kirab pengantaran bendera Merah Putih dan naskah Teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas) menuju ke Istana.
    Dari unggahan Instagram Kementerian Sekretariat Negara, @kemensetneg.ri, kirab tersebut akan dilakukan sekitar pukul 08.00 WIB.
    Sejumlah hiburan berupa lagu hingga atraksi tarian juga akan ditampilkan sebelum dan sesudah proses upacara detik-detik Proklamasi.
    Upacara pada 17 Agustus juga akan digelar sebanyak dua kali. Keduanya akan dipimpin oleh Presiden Prabowo.
    Di sore harinya, Paskibraka juga akan melakukan proses penurunan bendera Merah Putih.
    Sebanyak 16.000 masyarakat umum pun akan hadir dalam dua sesi upacara ini.
    “Pagi 8.000, sore 8.000,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, usai gladi kotor upacara HUT Ke-80 RI di Istana, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
    Saksikan live streaming upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana lewat link di bawah ini: 
    Link live upacara HUT ke-80 RI di Istana
    Saksikan juga upacara 17 Agustus di Istana Merdeka lewat tayangan Obrolan Newsroom:
    Link live Obrolan Newsroom spesial HUT ke-80 RI
    Mensesneg Prasetyo Hadi telah mengukuhkan sebanyak 76 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2025.
    Dalam upacara pengukuhan ini, Prasetyo selaku Pembina Upacara.
    “Dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2025, yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2025. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan menjalankan tugas negara,” kata Prasetyo, saat mengukuhkan di Istana Negara, pada Sabtu (16/8/2025).
    Setelah pengukuhan, Prasetyo secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara, yakni Ritha Lovely, perwakilan daerah Papua Barat, sebagai tanda pengukuhan.
    Sebelum dikukuhkan oleh Prasetyo, para anggota Paskibraka juga mengucapkan ikrar Putra Indonesia.
    Pembacaan ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
    Dalam pengukuhan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.
    Beberapa tokoh lain yang hadir yaitu Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Imam Widodo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Anggota DPR RI Puti Guntur Soekarnoputri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​8 Titik Lokasi Parkir Resmi saat Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara, Catat Nih!

    ​8 Titik Lokasi Parkir Resmi saat Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara, Catat Nih!

    Jakarta: Buat kamu yang besok mengikuti upacara bendera 17 Agustus 2025 di Istana Negara perlu mengetahui lokasi parkir resmi. Ada delapan kantong parkir resmi yang disiapkan.

    Berdasarkan pedoman dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), upacara peringatan HUT RI ke-80 terdiri dari beberapa rangkaian. Dimulai dengan kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi pukul 07.00 WIB.

    Kemudian Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dimulai 10.17 WIB-10.20 WIB di Halaman Istana Merdeka. 
    Lokasi Parkir Resmi
    Karena rangkaian pacara bendera 17 Agustus 2025 cukup panjang dan dimulai dari pagi buat kamu yang naik kendaraan pribadi perlu mengetahui lokasi parkir agar tidak repot. Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan 8 kantong parkir saat upacara Bendera 17 Agustus 2025 di Istana.
     

    Berdasarkan unggahan Dinas Perhubungan DKI Jakarta @dishubdkijakarta lokasi kantong parkir berada di sekitar Monumen Nasional. Disebutkan kapasitas kantong parkir bisa untuk 2 ribu sepeda motor dan 2 ribu mobil.

    “Terdapat 8 (delapan) titik lokasi parkir untuk Kegiatan Kirab Bendera Pusaka Dalam Rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka dengan Satuan Ruang Parkir (SRP) sebanyak 2.700 SRP sepeda motor dan 2.115 SRP mobil,” tulis @dishubdkijakarta.

    Berikut daftar lokasi parkir resmi:

    Pelataran Parkir IRTI Monas
    Stasiun Gambir
    Lemhamnas
    Perpustakaan Nasional
    Gedung Telkom STO Gambir
    Kementerian BUMN
    Menara Dana Reksa
    Gedung Indosat

    Jakarta: Buat kamu yang besok mengikuti upacara bendera 17 Agustus 2025 di Istana Negara perlu mengetahui lokasi parkir resmi. Ada delapan kantong parkir resmi yang disiapkan.
     
    Berdasarkan pedoman dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), upacara peringatan HUT RI ke-80 terdiri dari beberapa rangkaian. Dimulai dengan kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi pukul 07.00 WIB.
     
    Kemudian Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dimulai 10.17 WIB-10.20 WIB di Halaman Istana Merdeka. 
    Lokasi Parkir Resmi
    Karena rangkaian pacara bendera 17 Agustus 2025 cukup panjang dan dimulai dari pagi buat kamu yang naik kendaraan pribadi perlu mengetahui lokasi parkir agar tidak repot. Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan 8 kantong parkir saat upacara Bendera 17 Agustus 2025 di Istana.
     

    Berdasarkan unggahan Dinas Perhubungan DKI Jakarta @dishubdkijakarta lokasi kantong parkir berada di sekitar Monumen Nasional. Disebutkan kapasitas kantong parkir bisa untuk 2 ribu sepeda motor dan 2 ribu mobil.
     
    “Terdapat 8 (delapan) titik lokasi parkir untuk Kegiatan Kirab Bendera Pusaka Dalam Rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka dengan Satuan Ruang Parkir (SRP) sebanyak 2.700 SRP sepeda motor dan 2.115 SRP mobil,” tulis @dishubdkijakarta.
     
    Berikut daftar lokasi parkir resmi:

    Pelataran Parkir IRTI Monas
    Stasiun Gambir
    Lemhamnas
    Perpustakaan Nasional
    Gedung Telkom STO Gambir
    Kementerian BUMN
    Menara Dana Reksa
    Gedung Indosat

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI

    Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum dapat memastikan kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Saya belum tanya, belum ketemu karena hari ini padat sekali acaranya, karena beliau kemarin ada rapat dan lain-lain, sepertinya agak kurang sehat, jadi mungkin belum tahu, hari ini belum sempat berkomunikasi dengan Ibu Mega,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, Puan menyebut dewan pimpinan pusat PDIP akan menggelar upacara tersendiri di kawasan Sekolah Partai PDIP yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Minggu (17/8).

    “Biasanya, kita DPP partai mengadakan upacara di Lenteng Agung dan di sekolah partai, jadi selalu setiap tahun akan ada upacara internal,” katanya.

    Adapun Megawati juga tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8) pagi. Menurut Puan, Megawati tidak dapat hadir karena sakit.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan Megawati direncanakan memimpin upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

    “Saya kira Ibu akan memimpin upacara di Lenteng Agung,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta (14/8).

    Megawati diketahui pernah absen dari undangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun lalu.

    Saat itu, pihak DPP PDIP mengungkapkan alasan bahwa ketua umum partainya memimpin upacara HUT Ke-79 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta berdasarkan permintaan langsung dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Sumber : Antara

  • Peristiwa 15 Agustus 1945: Indonesia alami kekosongan kekuasaan

    Peristiwa 15 Agustus 1945: Indonesia alami kekosongan kekuasaan

    Sumber foto: https://shorturl.at/uLtQS/elshinta.com.

    Peristiwa 15 Agustus 1945: Indonesia alami kekosongan kekuasaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 06:12 WIB

    Elshinta.com – Pada tanggal 15 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. 

    Berikut ini kronologi kekosongan kekuasaan atau disebut vacuum of power yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 di Indonesia.

    Indonesia pernah mengalami kekosongan kekuasaan pada tanggal 15 Agustus 1945. Dalam sejarah penjajahan di Indonesia, Jepang mulai berkuasa pada Maret 1942.

    Pada saat itu, Jepang tengah terlibat Perang Dunia II, khususnya Perang Asia-Pasifik melawan Sekutu. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan oleh Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. 

    Kehancuran yang disebabkan oleh dua bom atom tersebut membuat pemerintahan Jepang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kekalahan dari Sekutu. 

    Akhirnya, pada 14 Agustus 1945 Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

    Menyerah tanpa syarat berarti penyerahan di mana tidak ada jaminan apapun yang diberikan kepada pihak yang menyerah. 

    Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan langsung keputusan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu melalui radio nasional. 

    Menyerahnya Jepang kepada Sekutu menimbulkan kekosongan kekuasaan di Indonesia.

    Sebenarnya Jepang berusaha menyembunyikan berita penyerahannya supaya tidak terdengar oleh para pemuda Indonesia. 

    Akan tetapi, berita penting itu terdengar oleh salah satu tokoh golongan muda Indonesia, yakni Sutan Syahrir. 

    Menyadari adanya kekosongan kekuasaan, Syahrir segera mengajak para pejuang golongan muda untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

    Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara RI, pada 15 Agustus 1945 sekitar pukul 22.00 WIB, di kediaman Bung Karno berlangsung perdebatan antara golongan pemuda dengan Soekarno-Hatta. 

    Perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai proklamasi terletak pada masalah waktu. Soekarno tetap berpendapat bahwa Jepang masih berkuasa secara de facto. 

    Karena itu, Soekarno ingin sidang bersama PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) terlebih dulu, yang tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

    Pertimbangan Soekarno untuk mengadakan sidang bersama PPKI sebelum proklamasi kemerdekaan yakni agar tidak terjadi pertumpahan darah dengan tentara Jepang. 

    Hatta juga menyampaikan bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang perhitungan serta kemungkinan timbulnya banyak korban jiwa dan harta.

    Sumber : Elshinta.Com