Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Kebijakan FWA ASN 8 April 2025, Kementerian PANRB Beri Penjelasan – Halaman all

    Kebijakan FWA ASN 8 April 2025, Kementerian PANRB Beri Penjelasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik lainnya, berlaku pada 8 April 2025.

    Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi arus balik Lebaran 2025 dan memastikan pelayanan publik tetap optimal.

    Alasan Penyesuaian FWA

    Menteri PANRB, Rini Widyanti, menjelaskan keputusan untuk memperpanjang FWA diambil setelah mendengarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman,” kata Rini. 

    Penyesuaian ini diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB No 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Surat Edaran sebelumnya.

    Rini menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterukuran kinerja selama pelaksanaan FWA.

    Instansi diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi.

    Tentang Jenis Fleksibilitas Kerja FWA

    FWA memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam hal lokasi dan waktu kerja.

    Berikut adalah rincian jenis fleksibilitas yang diterapkan saat FWA, dikutip dari Instagram resmi KemenPANRB, @kemenpanrb:

    – Fleksibilitas Kerja secara Lokasi

    Fleksibilitas Kerja secara Lokasi:

    Kantor selain tempat yang menjadi lokasi kerja pegawai ASN tersebut, ditempatkan/ditugaskan di kantor utama, kantor versital, kantor unit pelaksana teknis, atau kantor lainnya pada instansi bersangkutan.

    Rumah atau tempat tinggal: merupakan domisili atau lokasi menetap ASN yang telah terdaftar dalam data kepegawaian.

    Lokasi lain yang ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi pemerintah (WFA)

    – Fleksibilitas Kerja secara Waktu

    Fleksibilitas Kerja Sif:

    Pelaksanaan kerja ASN secara bergantian melalui pembagian hari kerja dan jam kerja.

    Fleksibilitas Kerja Dinamis:

    Pelaksanaan kerja ASN yang diatur dengan menyesuaikan kebutuhan pencapaian target kinerja dan pemenuhan jumlah jam kerja dalam satu minggu.

    Meski sistem kerja boleh fleksibel, tapi kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang dan target kinerja tetap tercapai sesuai perencanaan organisasi

    Pelaksanaan FWA Jelang Lebaran

    Sebelumnya, FWA diterapkan selama empat hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Hari Raya Idul Fitri. Yakni, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai 27 Maret 2025.

    Kini, tambahan satu hari FWA pada 8 April 2025.

    Pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau untuk tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional.

    Instansi diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.

    “Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata untuk menjaga kualitas ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” ucap Menteri PANRB Rini di Jakarta, Jumat (4/04/2025).

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Program Mudik Gratis di Terminal Giwangan Yogyakarta, Pemudik Terbantu

    Program Mudik Gratis di Terminal Giwangan Yogyakarta, Pemudik Terbantu

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Memasuki arus balik Lebaran 2025, ratusan penumpang memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Terminal Giwangan, Yogyakarta, Sabtu (5/4/2025).

    Program mudik gratis ini menjadi solusi transportasi yang aman, nyaman, dan hemat biaya bagi para pemudik yang hendak kembali ke kota perantauan.

    Pantauan di lapangan sejak pagi hari, ratusan peserta program telah memadati area Terminal Giwangan dengan membawa barang dan perlengkapan pribadi. Mereka tampak antusias menanti keberangkatan bus yang akan membawa mereka menuju berbagai kota tujuan seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

    Kepala Terminal Giwangan Sigit Saryanto mengatakan, program mudik gratis arus balik ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi yang terjangkau. Di samping itu, mengurangi kepadatan lalu lintas dan angka kecelakaan selama masa Lebaran.

    “Kita menyiapkan 20 bus untuk hari ini dan cadangan dua bus jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dengan jumlah penumpang ada sekitar 823 dengan tujuan Jabotabek kota Jakarta dan sekitarnya,” kata Sigit.

    Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, program ini juga membantu mengurangi beban ekonomi pemudik. Salah seorang peserta, Johari mengaku sangat terbantu dengan program ini.

    “Senang ya pak, alhamdulillah sangat terbantu sekali terutama untuk masyarakat seperti saya yang menengah ke bawah bisa terbantu, jadi biaya tiket bisa dialihkan untuk yang lain,” ujar Johari yang akan kembali ke Jakarta Timur dengan tujuan Terminal Pulogebang.

    Program mudik gratis arus balik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan mudik yang selamat, aman, dan berkesan.

    Diharapkan, ke depannya program ini dapat terus ditingkatkan cakupannya agar menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia.

    Terminal Giwangan, Yogyakarta dipadati pemudik program mudik gratis dalam momen arus balik Lebaran 2025. 

  • Kakorlantas Polri: 41 Persen Pemudik Sudah Kembali Mengarah ke Jakarta – Halaman all

    Kakorlantas Polri: 41 Persen Pemudik Sudah Kembali Mengarah ke Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho memperkirakan jumlah arus balik Lebaran 2025 mencapai 2,2 juta kendaraan.

    Menurutnya, sekitar 41 persen pemudik telah kembali ke Jakarta dan sekitarnya.

    “Proyeksi arus mudik sama arus balik itu beda ya proyeksi arus balik itu 2,2 juta, diperkirakan sudah hampir 40 atau 41 persen yang sudah mengarah ke Jakarta,” katanya dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Agus menambahkan, sisa pemudik diprediksi akan kembali secara bertahap mulai 5 hingga 8 April 2025. 

    Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025, yang menetapkan hari kerja efektif dimulai pada 8 April.

    “Maka dari itu 60 persen tentunya akan dibagi di tanggal 5, 6, 7, 8. Artinya saat arus balik, terurai. Ada surat edaran Menteri Menpan nomor 3 2025 menyatakan bahwa hari kerja nanti adalah tanggal 8 April,” ujar dia.

    Korlantas Polri telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas, bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga.

    “Saya sebagai Kakorlantas dalam rangka mengantisipasi Arus Balik, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kami rumuskan. Arus balik ini situasinya beda, karena teman-teman kita yang balik ini kondisinya mungkin sudah lelah, sudah capek, kondisi psikologisnya beda,” ucap Irjen Agus.

    “Maka dari itu untuk memecah arus, untuk mengatur arus, Korlantas Polri dengan jajaran sepakat untuk melakukan rekayasa bertahap,” lanjut dia.

    Dia mengatakan, kebijakan skenario rekayasa lalu lintas telah diberlakukan sejak 3 April, mulai dari contraflow hingga one way lokal. 

    Sementara itu, kebijakan one way akan diberlakukan secara nasional pada Minggu, 6 April 2025, dari Gerbang Tol Kalikangkung pada pukul 09.00 WIB. 

    Kapolri dijadwalkan hadir untuk melepas secara simbolis arus balik nasional dari Jawa Tengah.

    “Ini sudah kita persiapkan karena memang kehadiran Bapak Kapolri ke Jawa Tengah akan memberangkatkan flag off Arus Balik. jadi one way nasional Arus Balik nanti pada tanggal 6 kurang lebih jam 9 di Kalikangkung. Tanggal 6 kan hari Minggu,” pungkasnya.

  • Masa WFA PNS Diperpanjang Sehari, hingga 8 April 2025 – Page 3

    Masa WFA PNS Diperpanjang Sehari, hingga 8 April 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Mengantisipasi momen arus balik Lebaran 2025 dan masa libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menetapkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) atau populer dengan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

    Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri PANRB, Jumat (4/4/2025).

    Menpan RB Rini mengatakan, penyesuaian kerja ASN ini ditetapkan setelah menerima masukan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan stakeholder terkait.

    “Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Rini, Sabtu (4/4/2025).

    “Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik,” ungkap dia.

    Pemerintah Daerah Menyesuaikan

    Melalui SE tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema WFA atau Flexible Working Arrangements (FWA) sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi.

    Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.

     

  • Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun

    Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 16:56 WIB

    Elshinta.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penurunan uang beredar di masyarakat melalui langkah preventif demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.

    Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari dalam keterangan di Jakarta, Jumat menilai sejumlah indikasi pelambatan ekonomi mulai muncul, salah satunya penurunan jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini menjadi “lampu kuning” bagi Pemerintah.

    Dia mengatakan, sejak pergantian tahun, indikasi pelambatan ekonomi mulai bermunculan. Puncaknya, tercermin pada momen Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    “Dari tahun ke tahun, Lebaran menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mengerek ekonomi. Namun, sepertinya hal itu tak terjadi sekarang,” katanya.

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hitungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, asumsi perputaran uang selama Lebaran turun 12,28 persen. Jika asumsi tahun 2024 mencapai Rp157,3 triliun, tahun ini hanya Rp137,975 triliun.

    Bahkan, lanjut Akbar, Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi tambahan Jumlah Uang Beredar (JUB) hanya Rp114,37 triliun. Turun 16,5 persen dari tahun 2024 yang mencapai Rp136,97 triliun.

    “Ini merupakan warning atau lampu kuning bagi Pemerintah. Jika tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya akan menjadi isapan jempol belaka,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Akbar menyebutkan bahwa indikasi lainnya yakni penurunan jumlah pemudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), total pemudik tahun ini hanya 146,48 juta orang. Turun 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

    Fenomena ini tentu mempengaruhi industri pariwisata. Akbar mencontohkan okupansi hotel kamar di Yogyakarta. Menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), okupansi libur Lebaran jeblok 30 persen. Begitu juga di Bali.

    “Saat ini, masyarakat benar-benar hati-hati membelanjakan uang. Ini menandakan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga perlu intervensi Pemerintah,” terang Akbar.

    Soal daya beli, Akbar melihat adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,4 persen dari Desember 2024 ke Januari 2025. Padahal, sejak 2022, IKK selalu naik di awal tahun. Hal itu cermin bahwa konsumen optimistis.

    Data lainnya juga menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin, turun menjadi 211,5 di Januari 2025.

    Menurut Akbar, pemerintah harus segera turun tangan, memperbaiki berbagai indikasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, persoalan tidak semakin buruk.

    “Caranya, dengan berbagai hal. Seperti mempercepat realisasi belanja sosial dan infrastruktur padat karya, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memastikan UMKM mendapat dukungan konkret,” kata Akbar.

    Sumber : Antara

  • Tambah 1 Hari, PNS Boleh FWA di 8 April

    Tambah 1 Hari, PNS Boleh FWA di 8 April

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) pada tanggal 8 April 2025. Hal ini untuk mengurangi kepadatan arus balik Lebaran berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait.

    Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN tersebut diatur dalam SE Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri PANRB pada Jumat (4/4).

    “Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

    Melalui SE tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema Flexible Working Arrangements (FWA) sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi. Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.

    Sebelumnya pada SE Menteri PANRB No.2 Tahun 2025 pengaturan FWA dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, melalui perubahan SE ini dilakukan penyesuaian dengan menambahkan 1 hari yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.

    Pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau untuk tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional. Instansi juga diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.

    Lebih lanjut, Rini menekankan pentingnya kolaborasi antar pimpinan instansi dalam mengelola pelaksanaan tugas selama masa arus balik.

    “Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Warga Keluhkan Harga Tiket Kereta Api Setelah Lebaran Naik Hampir Dua Kali Lipat Megapolitan 4 April 2025

    Warga Keluhkan Harga Tiket Kereta Api Setelah Lebaran Naik Hampir Dua Kali Lipat Megapolitan 4 April 2025

    Warga Keluhkan Harga Tiket Kereta Api Setelah Lebaran Naik Hampir Dua Kali Lipat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga yang baru berangkat mudik setelah Lebaran mengeluhkan kenaikan
    harga tiket
    kereta api yang cukup signifikan.
    Salah satunya adalah Kartini (29), warga Jakarta. Ia menyebut harga
    tiket kereta api
    dari
    Stasiun Pasar Senen
    , Jakarta Pusat, ke Cirebon, Jawa Barat, yang biasa dibelinya seharga Rp 190.000 kini melonjak menjadi Rp 300.000.
    “Biasanya Rp 190.000, sekarang Rp 300.000. Hampir dua kali lipat,” ujar Kartini saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jumat (4/4/2025).
    Kartini mengaku sempat memantau penjualan tiket kereta api secara
    online
    sejak sebelum Ramadhan, tetapi tidak berhasil mendapatkannya karena langsung habis terjual.
    Akhirnya, ia bersama suami dan dua anaknya memilih mudik setelah Lebaran 2025.
    “Tiketnya baru dapat sekarang, kemarin-kemarin itu penuh, enggak bisa diakses,” kata dia.
    Kenaikan harga tiket kereta api juga dirasakan oleh Hesti (46), warga Depok, yang mudik ke Tegal, Jawa Tengah, bersama keluarga besarnya.
    Hesti menyebut harga tiket kereta api ekonomi menuju Tegal yang biasanya Rp 120.000 melonjak menjadi Rp 156.000 per orang.
    “Alhamdulillah kami sudah pesan dari awal puasa, tapi memang harganya naik sekitar 20 persen,” kata Hesti.
    Untuk tiket kereta api dari Tegal ke Jakarta, Hesti bahkan harus membeli tiket kereta Argo seharga Rp 600.000 per orang karena keterbatasan pilihan.
    “Ngejar waktu kerja, jadi enggak ada pilihan lain,” jelas dia.
    Hesti berharap agar ke depannya PT Kereta Api Indonesia (KAI) bisa memperpanjang masa pemesanan tiket dan mempertimbangkan kenaikan harga saat momen Lebaran.
    “Kalau bisa, penjualan tiket dibuka lebih lama dan kenaikannya jangan terlalu signifikan,” ucap dia.
    Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daop 1 Jakarta membantah harga tiket kereta api naik setelah Lebaran 2025.
    Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan, penetapan tarif tetap mengacu pada regulasi pemerintah, khususnya sistem Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) untuk kereta api komersial atau non-subsidi.
    “Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada KAI dalam menentukan harga tiket, selama tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Ixfan Hendriwintoko saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (5/4/2025).
    Dia menjelaskan, pengaturan TBA dan TBB merupakan bentuk regulasi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, terutama saat mudik Lebaran.
    Hal ini bertujuan untuk melindungi para penumpang sekaligus menjamin keberlangsungan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman.
    Oleh sebab itu, Ixfan menilai, penyesuaian harga tiket telah dilakukan secara transparan dan tetap dalam batas tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
    Ia memastikan, tidak ada lonjakan harga di luar batas yang telah ditetapkan oleh Kemenhub.
    “Penyesuaian harga dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar dalam koridor TBA-TBB,” kata dia.
    Lebih lanjut, ia juga menegaskan, tiket kereta ekonomi bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah.
    Tentunya ini membuat harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat, berbeda dengan tiket komersial yang penetapannya disesuaikan dengan permintaan pasar namun tetap dalam batas tarif resmi.
    “Sistem tarif TBA-TBB memastikan keseimbangan antara kepentingan operasional perusahaan dan perlindungan konsumen,” jelas dia.
    KAI pun mengimbau, agar para penumpang untuk memanfaatkan sejumlah tips agar mendapatkan tiket dengan harga yang lebih terjangkau.
    Beberapa di antaranya adalah memesan tiket lebih awal, memilih kelas ekonomi subsidi, menggunakan aplikasi resmi KAI, merencanakan perjalanan di luar masa puncak, serta memanfaatkan program promo resmi dari KAI.
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI. Kami akan terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan,” ucap Ixfan.
    Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui dengan klarifikasi dari PT KAI. Selengkapnya, Anda bisa baca di sini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diprediksi Turun, Hanya 15.000 Orang Megapolitan 4 April 2025

    Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diprediksi Turun, Hanya 15.000 Orang Megapolitan 4 April 2025

    Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diprediksi Turun, Hanya 15.000 Orang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru ke ibu kota saat
    arus balik Lebaran 2025
    mengalami penurunan.
    Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta,
    Budi Awaluddin
    mengatakan jumlah pendatang baru diprediksi hanya sekitar 10.000-15.000 orang. 
    “Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta memprediksi bahwa pada arus mudik balik tahun ini diperkirakan akan turun. Prediksi kami jumlah pendatang pada arus mudik balik sekitar 10.000 hingga 15.000 orang pendatang baru,” kata Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Jumat (4/4/2025).
    Menurut Budi Awaluddin, penurunan pendatang terjadi karena sejumlah faktor sehingga pendatang baru mengalami penurunan.
    “Jumlah yang mudik mengalami penurunan menurut data kementerian perhubungan pada tahun ini sebesar 24%, di mana pada tahun ini diprediksi mencapai 146,48 juta orang, sedangkan tahun 2024 mencapai 193,6 juta pemudik,” ungkap Budi Awaluddin.
    Selain itu, Jakarta bukan menjadi kota tujuan perantau untuk mengadu nasib, karena ada sejumlah kota besar yang menjadi pilihan perantau.
    “Jakarta bukan satu-satunya kota besar di Indonesia dan itu jadi pilihan bagi para urban untuk menjadi tujuan baru. Terjadinya pemerataan pembangunan di kota-kota besar lainnya, persaingan di Jakarta yang semakin ketat,” ungkap Budi.
    Berdasarkan data, pendatang setelah hari raya tahun 2024 sebesar 16.207 jiwa, turun sekitar 37,47% dari tahun 2023 yaitu sebesar 25.918 jiwa.
    Sebelumnya, Disdukcapil DKI Jakarta meminta masyarakat pendatang yang masuk ke Jakarta setelah Lebaran 2025 harus memiliki jaminan pekerjaan dan tempat tinggal.
    Imbauan ini bertujuan untuk memastikan pendatang dapat hidup secara mandiri dan berkontribusi positif bagi Kota Jakarta.
    Budi Awaluddin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tidak melarang pendatang datang ke ibu kota, namun mereka harus mematuhi aturan yang berlaku.
    “Pemda DKI tidak melarang pendatang dari luar untuk ke Jakarta, namun secara adil dan terukur, tiap penduduk tetap terlayani sesuai aturan yang berlaku. Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, serta memiliki keahlian tetap,” ujar Budi saat dikonfirmasi pada Rabu (2/4/2025).
    Budi juga menyatakan bahwa pendatang dengan keterampilan dan keahlian tertentu bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi Jakarta dalam pencapaiannya sebagai kota global dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
    “Tentunya, jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill yang baik, kontribusinya akan sangat bermanfaat dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan Indonesia Emas 2045,” ungkap Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WFA ASN dan Pejabat Publik Diperpanjang sampai 8 April untuk Urai Arus Balik Lebaran

    WFA ASN dan Pejabat Publik Diperpanjang sampai 8 April untuk Urai Arus Balik Lebaran

    WFA ASN dan Pejabat Publik Diperpanjang sampai 8 April untuk Urai Arus Balik Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperpanjang masa
    Work From Anywhere
    (
    WFA
    ) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik lainnya hingga Selasa (8/4/2025).
    Penyesuaian ini dilakukan untuk mengurai arus balik lebaran 2025 sekaligus menjamin penyelenggaraan pelayanan publik berjalan secara optimal.
    “Melalui perubahan surat edaran (SE) ini dilakukan penyesuaian dengan menambahkan satu hari, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini melalui keterangannya, Jumat (4/4/2025).
    Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN ini diatur dalam SE Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri PANRB pada Jumat (4/4/2025).
    Rini menyebutkan, keputusan untuk memperpanjang masa WFA ini diambil usai mendengarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan
    stakeholder
    , terutama setelah melihat kepadatan arus balik yang ada.
    “Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman,” kata Rini.
    Rini meminta setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema
    Flexible Working Arrangements
    (FWA) sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi.
    Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.
    Rini mengimbau agar pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional.
    Instansi diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.
    “Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Balon Udara Bahayakan Penerbangan, Kemenhub Minta Masyarakat Patuhi Aturan

    Balon Udara Bahayakan Penerbangan, Kemenhub Minta Masyarakat Patuhi Aturan

    Jakarta –

    Menerbangkan balon udara pada momen Lebaran sudah menjadi bagian tradisi bagi masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. Misalnya di wilayah Wonosobo yang setiap tahunnya menggelar festival balon udara. Namun, balon udara bisa membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan AirNav Indonesia selaku pengatur lalu lintas penerbangan di Indonesia, hingga 3 April 2025 tercatat 19 laporan pilot akibat gangguan balon udara dan berpotensi akan meningkat.

    Oleh karena itu, Kemenhub mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi dan memahami aturan penggunaan atau pelepasan balon udara. Hal ini terkait keselamatan dan keamanan penerbangan.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi dan memahami ketentuan dalam menerbangkan balon udara. Tanpa memahami aturan menerbangkan balon udara dapat berpotensi mengancam keselamatan penerbangan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Lukman menambahkan, penerbangan balon udara bebas dan tidak terkendali, bukan hanya berdampak pada keselamatan penerbangan. Namun juga merugikan masyarakat karena bisa jatuh di rumah warga, dan lebih fatalnya dapat menyebabkan pemadaman listrik apabila balon udara jatuh pada jaringan listrik.

    Langkah antisipasi, Kemenhub terus melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun turun ke lokasi, koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat dan kepolisian serta masyarakat guna langkah pencegahan dan penertiban dilapangan.

    “Selain itu, kami juga melakukan koordinasi dengan BMKG terkait prediksi arah angin guna memprediksi pergerakan balon udara liar serta informasi penerbangan dari Airnav Indonesia sebagai pedoman bagi para pilot dalam bertugas, ” kata Lukman.

    Lukman menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat disebutkan wajib memenuhi ketentuan pelaporan penggunaan balon udara, warna dan ukuran balon udara, batasan area penggunaan udara, peralatan pelengkap untuk penggunaan balon udara, lokasi penggunaan balon udara, waktu penggunaan balon udara dan tidak boleh dipasang bahan-bahan yang mudah terbakar seperti petasan serta tidak dioperasikan di dekat pemukiman.

    Adapun pelaksanaan penerbangan balon udara untuk festival budaya masyarakat yang telah diatur sesuai PM 40 tahun 2018 telah memberikan efek yang positif terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan. Hal ini terlihat dari menurunnya laporan pilot tiap tahunnya yang masuk ke Airnav Indonesia. Tahun 2023 berjumlah 68 laporan, tahun 2024 berjumlah 56, dan hingga saat ini untuk tahun 2025 berjumlah 19 laporan.

    Terkait membahayakan Keselamatan Penerbangan, diatur juga dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, bagi siapa saja yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain maka akan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

    “Kami harap dengan koordinasi dan kolaborasi serta penguatan yang berkesinambungan oleh Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pemerintah Daerah setempat dan tentunya dukungan seluruh masyarakat, serta AirNav Indonesia juga turut berperan aktif mendukung Pemerintah secara konsisten dalam upaya penanganan pencegahan penerbangan balon udara bebas yang tidak terkendali ini, termasuk antisipasi pada daerah-daerah lainnya dapat mengurangi angka penggunaan balon udara secara liar,” ucap Lukman.

    (acd/acd)