Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

    Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok, tak hanya mempengaruhi aktivitas industri tapi akan berdampak pada masyarakat, sebagai pengguna produk.

    Ia menyatakan kemacetan itu terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025 lalu, yang terekspose ke dunia industri dan pelayaran terutama internasional, yang menuju manca negara, terbanyak ke Singapura.

    “Ini akibat pembatasan kemarin. Pabrik dan angkutan laut kan menyesuaikan pada kebijakan tersebut. Mereka baru aktif melakukan aktivitas pada minggu ini, sehingga terjadi peningkatan signifikan. Baik dari pabrik yang secara serentak pengiriman produk dan juga kapal-kapal yang ingin menurunkan kontainernya di Pelabuhan, hingga mencapai 4.300 Teus. Peningkatan ini dua kali lipat dari hari biasa,” kata Bambang Haryo.

    Ditambah, pabrik-pabrik di Jakarta Raya pun mulai mengirimkan barang-barang untuk tujuan Sumatera maupun wilayah lainnya di Indonesia. 

    “Peningkatannya ganda. Ini yang tidak diantisipasi oleh regulator. Apalagi ditambah dengan berakhirnya WFA, yang menyebabkan penumpukan juga pada akses lintas Tanjung Priok. Hal ini juga terjadi di beberapa jalur tol di Jawa Tengah. Kedepannya, pihak regulator harus lebih memperhatikan pengaturan lalu lintas untuk semua kendaraan ini,” ucapnya.

    Bambang Haryo kembali menyampaikan, apa yang kerap kali disuarakan olehnya, terkait penggunaan lintas selatan, lintas tengah, lintas tol, dan lintas utara di Pulau Jawa sebagai jalur kendaraan.

    “Pihak regulator seharusnya bisa mengatur lintas kendaraan ini. Bukan hanya berdasarkan jumlah, tapi juga berdasarkan waktu dan muatan. Dan pengaturan lintas ini harus secara masif diinformasikan kepada publik,” ucapnya lagi.

    Untuk penyebaran informasi ini, ia mendorong Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga publikasi pelat merah seperti Antara, RRI, dan TVRI.

    “Komdigi bisa melakukan blasting informasi melalui SMS. Antara, RRI, dan TVRI menyampaikan informasi juga. Sehingga publik bisa mengetahui lokasi kemacetan dan bisa mengetahui jalur alternatifnya lewat mana. Pihak regulator harus bersinergi untuk memberikan informasi terkini dan alternatif jalur. Sehingga, walaupun liburan panjang, tidak akan terjadi penumpukan di satu lintas,” kata Bambang Haryo. 

    Jika hal ini dilakukan, ia menyatakan tak perlu lagi dilakukan pembatasan, yang berpotensi akan menimbulkan lonjakan pergerakan secara bersamaan di akhir waktu libur. 

    “Kalau terjadi kemacetan, yang dikorbankan bukan hanya waktu tapi juga kapasitas angkut. Buntutnya, akan terjadi peningkatan harga produk yang membebani masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan biaya logistik. Pemilik industri dan pelaku logistik akan mengalami beban ganda, sudah mengalami rugi waktu karena kemacetan, terkena juga beban biaya tambahan,” ungkapnya.

    Kejadian kemacetan sektor transportasi logistik ini, lanjutnya, akan semakin memperburuk indeks logistik Indonesia (Logistics Performance Index-LPI), yang saat ini terburuk dibandingkan negara-negara ASEAN. Yaitu, menduduki posisi 63 dengan nilai indeks 3,0 pada laporan tahun 2023.

    “Kejadian ini harus menjadi catatan bagi semua pihak yang terkait, agar tidak kembali terulang. Saya tekankan sekali lagi, harus ada koordinasi antara Kemenhub dan Kepolisian dengan Komdigi. Jangan sampai, saat Tanjung Priok mengalami peningkatan kapasitas, yang menurut data meningkat sekitar 11 persen per tahun, tidak ada perubahan pengaturan lintas, kemacetan yang terjadi pasti lebih parah,” ungkapnya lagi.

    Ia pun mengingatkan bahwa Tanjung Priok tidak hanya mengakomodir kontainer, tapi juga ada penumpang dan muatan curah, baik cair maupun kering. 

    “Pihak regulator harus bisa memproyeksikan pertumbuhan Tanjung Priok dan mulai merencanakan untuk membangun akses jalan khusus angkutan barang. Jadi akan terpisah antara kendaraan pribadi dan kendaraan publik massal dengan angkutan barang. Kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya arus logistik harus lancar,” pungkasnya.

    Tanggapan Pelaku Usaha

    DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengajak seluruh pihak menahan diri agar tidak saling menyalahkan terkait kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis dan Jumat (17-18/4/2025).

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kemacetan terjadi karena peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana ini menjadi sinyal positif bahwa kegiatan ekspor Indonesia tetap menggeliat di tengah situasi tekanan situasi global akibat tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika.

    “Memang terjadi kemacetan yang harus jadi catatan perbaikan kedepan, tapi peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Priok di tengah tekanan tarif resiprokal adalah berkah tersendiri yang mesti disyukuri,” katanya Jumat (18/04/2025).

    Carmelita mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pelindo terkait dengan kondisi kemacetan yang terjadi. 

    Menurutnya, Pelindo sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok telah bersikap responsif dan mengambil langkah terukur dengan memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang dapat dijadikan kantor parkir dan pengalihan lalu lintas truk ke dalam gate pos 9.

    Menurut Carmelita, para pelaku usaha juga memahami, Pelindo tengah melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kemacetan kembali terjadi di masa mendatang.

    Salah satunya dengan membangun area jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tol maupun jalan arteri di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

    Hanya saja, pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pembangunan jalan membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan lembaga instansi lainnya.

    “Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi kita harus mendorong Pelindo untuk lebih baik kedepan dengan memberikan layanan terbaik, termasuk pencegahan kemacetan jalan masa depan.”

    Kemacetan terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok hingga ke jalan sekitar lokasi pelabuhan. Kemacetan ini terjadi ditengarai karena peningkatan aktivitas bongkar muat ekspor.

    Salah satu titik kemacetan terjadi di NPCT 1 yang disebabkan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas, dan dipastikan  kegiatan bongkar muat berjalan lancar serta tidak terjadi error sistem di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    Kompensasi

    Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Drajat Sulistyo, mengungkap sejumlah kompensasi yang diberikan imbas kemacetan parah yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Diketahui, kemacetan parah ini terjadi akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Beberapa kompensasi yang diberikan antara lain adalah penambahan waktu pembatalan Surat Penarikan Peti Kemas (SP2) atau Surat Penarikan Peti Kemas Impor (SP2/tila).

    “Kami tidak menarik cost, sehingga akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo,” kata Drajat dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (18/4/2025).

    Kompensasi berikutnya yang diberikan adalah melepas gate saat melakukan tapping dan juga kemudahan bagi sopir truk yang terjebak di jalan arteri.

    Lewat kerja sama dengan Polri, truk-truk yang terjebak di jalan arteri dibantu masuk ke jalan tol dan biayanya dibantu.

    “Teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol itu juga biaya tol kami bantu. Kami bersama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres bantu masukkan ke tol juga,” ujar Drajat.

    Lalu, ada juga kompensasi berupa konsumsi yang diberikan kepada sopir truk yang terjebak macet.

    “Itu sementara yang kami berikan di lapangan,” ucap Drajat.

    Sebelumnya, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, mengungkap kemacetan ini akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Peningkatan arus barang petikemas yang akan melakukan kegiatan receiving delivery petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Adi dalam keterangan tertulis pada Kamis (17/4/2025).

    Peningkatan aktivitas bongkar muat ini bersamaan dengan selesainya masa arus mudik lebaran dan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

    Adi memastikan tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem, baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    “Kegiatan bongkar muat kapal berjalan lancar tanpa ada kendala,” ujar Adi.

    Terminal NPCT 1 menjadi satu dari sekian titik kemacetan.

    Hal itu dikarenakan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas.

    Berdasarkan data Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, ada peningkatan hampir 100 persen jumlah truck yang masuk kedalam terminal.

    Biasanya, jumlah rata–rata truk yang masuk kurang dari 2.500.

    Namun, pada Kamis ini, jumlahnya mencapai di atas 4.000 truk yang menuju NPCT 1.

    “Sistem operasi yang ada di terminal dan di Common Area pintu masuk menuju NPCT 1 dipastikan normal tanpa kendala,” ucap Adi.

    Ia pun menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, mitra, dan stakeholder yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

    Selain itu, ada juga yang mengejar sebelum libur bersama jatuh pada Jumat (18/4/2025) hingga Minggu (20/4/2025).

    “Kami terus berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi peningkatan volume logistik,” kata Adi.

    “Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

  • DPR Soroti Kasus Pelecehan Seksual di KRL, Desak Jaminan Keamanan untuk Perempuan dan Anak

    DPR Soroti Kasus Pelecehan Seksual di KRL, Desak Jaminan Keamanan untuk Perempuan dan Anak

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri menyoroti kasus pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi di KRL Commuter Line relasi Tanah Abang-Rangkasbitung. Irine meminta jaminan keamanan bagi perempuan dan anak-anak di transportasi umum termasuk KRL.

    Apalagi, kata Irine, setiap harinya jutaan penumpang perempuan baik pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga mengandalkan moda transportasi umum seperti KRL.

    “Transportasi umum bukan hanya alat mobilitas, tetapi ruang publik yang harus aman. Fasilitas transportasi umum harus jadi ruang aman bagi setiap perempuan dan anak di Indonesia,” ujar Irine, Sabtu 19 April 2025.

    “Tidak boleh ada satu pun perempuan yang merasa terancam hanya karena sedang dalam perjalanan. Pelecehan bukan kesalahan korban, dan tidak boleh ditoleransi dengan alasan apapun,” lanjutnya.

    Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perhubungan dan infrastruktur itu pun mengapresiasi langkah cepat PT KAI Commuter dalam mengidentifikasi pelaku lewat teknologi CCTV serta koordinasi yang sigap dengan aparat kepolisian. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa langkah reaktif harus dibarengi upaya preventif yang kuat.

    “Tidak cukup hanya mengejar pelaku. Yang lebih penting adalah mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang. Edukasi, pengawasan, dan sistem pelaporan yang responsif harus menjadi standar dalam setiap layanan publik,” katanya.

    Irine juga meminta Kementerian Perhubungan dan PT KAI Commuter memastikan tidak ada celah bagi pelecehan seksual terjadi di transportasi umum. Ia menekankan keamanan pengguna, terutama perempuan dan anak-anak, harus menjadi prioritas utama dalam layanan publik.

    “Pengawasan, edukasi, dan tindakan pencegahan adalah tanggung jawab bersama. Operator wajib membangun sistem keamanan yang proaktif dan tanggap. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal komitmen melindungi penumpang,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Irine menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindakan pelecehan seksual. Ia juga meminta pemerintah menjadikan keselamatan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam kebijakan publik.

    “Pemerintah harus menjadikan keselamatan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam setiap kebijakan publik,” ucapnya menegaskan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Horor Macet di Tanjung Priok, Digitalisasi Gagal Atasi Lonjakan Logistik – Halaman all

    Horor Macet di Tanjung Priok, Digitalisasi Gagal Atasi Lonjakan Logistik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai sistem logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, bermasalah menyusul terjadinya kemacetan parah pada Kamis dan Jumat, 17-18 April 2025 kemarin.

    Kemacetan parah ini merembet ke jalan tol dan jalan-jalan utama di kota Jakarta dan menyebabkan jadwal dan perjalanan banyak moda transportasi kacau-balau. Begitu juga aktivitas warga dan di perkantoran.  

    Hakeng berpendapat peroalan ini lebih dari sekadar kemacetan musiman dan memerlukan perhatian serius. Tantangan utama bukan hanya masalah infrastruktur fisik pelabuhan.

    “Tetapi juga terletak pada lemahnya regulasi mikro serta kurangnya koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan sistem logistik nasional,” ujar Hakeng di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

    Dia menambahkan, peningkatan volume kendaraan ini tidak diimbangi dengan manajemen arus masuk kontainer yang adaptif dan efisien. 

    Meski sistem digitalisasi yang diterapkan oleh PT Pelindo tetap beroperasi dengan baik tapi sistem pembatasan dan pengaturan gate pass yang berbasis waktu secara real-time dinilai belum optimal.

    “Terutama dalam menangani lonjakan volume kendaraan yang terjadi,” tutur Marcellus Hakeng.

    MHakeng mengingatkan soal tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul.

    Data terbaru memperlihatkan aktivitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada kuartal pertama tahun 2025 mencapai 1,88 juta TEUs (Twenty Foot Equivalent Unit) yang mengalami kenaikan sebesar 7,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    “Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta TEUs berasal dari kegiatan ekspor-impor, sementara sisanya berasal dari kegiatan domestik,” tuturnya.

    Hakeng menilai meskipun terjadi peningkatan volume yang signifikan, sistem penerimaan dan pengeluaran kontainer di pelabuhan ini belum memadai untuk menangani lonjakan tersebut. Salah satu masalah utama, adalah ketidakakuratan dalam sistem stacking (sistem penumpukan) di tempat parkir kontainer (container yard).

    “Hal itu menyebabkan waktu sandar kapal menjadi lebih lama dan mengarah pada penumpukan dan antrean panjang truk logistik yang keluar dari pelabuhan,” terangnya.

    Menurut dia meski PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sudah menerapkan sejumlah sistem seperti Terminal Operating System (TOS), gerbang otomatis (autogate), dan jadwal gate pass (akses masuk) berbasis waktu, implementasi sistem-sistem ini masih terbentur pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan dari operator logistik.

    Selain itu kurangnya integrasi data yang efektif antara pelabuhan, penyedia jasa truk, dan pengelola lalu lintas.

    Sistem-sistem yang telah diterapkan pun belum mampu mengatasi masalah antrean yang terjadi yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini lebih kompleks daripada hanya sekadar pengelolaan waktu masuk dan keluar kendaraan.

    Makeng mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan klasik yang sudah lama terabaikan seperti antrean kendaraan yang panjang, tumpukan kontainer, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

    “Reformasi sistem logistik pelabuhan Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh. Rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini,adalah penerapan sistem pre-booking gate time yang berbasis data real-time,” ujarnya.

    Perlu dilakukan kajian pengembangan digital twin pelabuhan untuk melakukan simulasi beban harian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. 

    Serta, peningkatan koordinasi yang lebih erat antara Pelindo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), dan asosiasi logistik.

     

  • Pakar Ungkap Penyebab Kemacetan Parah di Tanjung Priok – Halaman all

    Pakar Ungkap Penyebab Kemacetan Parah di Tanjung Priok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa, mengungkapkan penyebab kemacetan arus lalu lintas di jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Menurut dia, kemacetan arus lalu lintas terjadi karena peningkatan volume kendaraan tidak diimbangi dengan manajemen arus masuk yang adaptif dan efisien. 

    “Meskipun sistem digitalisasi yang diterapkan oleh Pelindo tetap beroperasi dengan baik, namun sistem pembatasan dan pengaturan gate pass yang berbasis waktu secara real-time dinilai belum optimal menangani lonjakan volume kendaraan yang terjadi,” kata dia, kepada wartawan, pada Jumat (18/4/2025). 

    Selama dua hari terakhir ini, terjadi kemacetan panjang yang melanda 

    Pelabuhan Tanjung Priok. Ini terjadi setelah libur Hari Raya Idul Fitri. 

    Berdasarkan pemantauan, kemacetan memanjang hingga lebih dari delapan kilometer, dengan antrean ribuan truk logistik yang mengular di sepanjang jalan.

    Tidak hanya mengganggu aktivitas pelabuhan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap akses vital menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

    Menurut Marcellus Hakeng peristiwa itu berawal dari lonjakan kendaraan logistik yang luar biasa, di mana jumlah truk yang biasanya beroperasi sekitar 2.500 unit per hari, meningkat menjadi lebih dari 4.000 unit per hari pasca-libur Idul Fitri. 

    Melihat adanya kemacetan itu, kata dia, tantangan utama bukan hanya masalah infrastruktur fisik pelabuhan, tetapi juga terletak pada lemahnya regulasi mikro serta kurangnya koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan sistem logistik nasional.

    Persoalan ini, dia melanjutkan, lebih dari sekadar kemacetan musiman. Ini adalah sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang memerlukan perhatian serius. 

    KEMACETAN TANJUNG PRIOK – Kemacetan di Jalan Yos Sudarso menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, terpantau macet, Jumat (18/4/2025) pagi. Kemacetan didominasi oleh truk-truk trailer. (Tribunnews.com/Alfarizy AF)

    “Tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul,” ujarnya.

    Dari data terbaru aktivitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada kuartal pertama tahun 2025 tercatat mencapai 1,88 juta TEUs, yang mengalami kenaikan sebesar 7,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

    Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta TEUs berasal dari kegiatan ekspor-impor, sementara sisanya berasal dari kegiatan domestik.

    Dia menilai bahwa meskipun ada peningkatan volume yang signifikan, sistem penerimaan dan pengeluaran kontainer di pelabuhan ini belum memadai untuk menangani lonjakan tersebut. 

    “Salah satu masalah utama, adalah ketidakakuratan dalam sistem stacking di container yard, yang menyebabkan waktu sandar kapal menjadi lebih lama dan mengarah pada penumpukan dan antrean panjang truk logistik yang keluar dari pelabuhan,” tegasnya.

    Meskipun Pelindo sudah menerapkan sejumlah sistem seperti Terminal Operating System (TOS), autogate, dan jadwal gate pass berbasis waktu, implementasi sistem-sistem ini masih terbentur pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan dari operator logistik serta kurangnya integrasi data yang efektif antara pelabuhan, penyedia jasa truk, dan pengelola lalu lintas. 

    Sistem-sistem yang telah diterapkan pun belum mampu mengatasi masalah antrean yang terjadi, yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini lebih kompleks daripada hanya sekadar pengelolaan waktu masuk dan keluar kendaraan.

    Dalam perbandingan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, justru Indonesia masih menghadapi persoalan klasik yang sudah lama terabaikan, seperti antrean kendaraan yang panjang, tumpukan kontainer, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

    Capt. Marcellus Hakeng mengungkapkan bahwa reformasi sistem logistik pelabuhan Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh.

    “Rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini,adalah penerapan sistem pre-booking gate time yang berbasis data real-time,” tegas Hakeng.

    Selanjutnya DR. Capt. Marcellus Hakeng memaparkan bahwa perlu dilakukannya kajian pengembangan digital twin pelabuhan untuk melakukan simulasi beban harian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. 

    “Serta,peningkatan koordinasi yang lebih erat antara Pelindo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), dan asosiasi logistik,” jelas Hakeng. 

    Menurutnya, jika Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, maka sektor logistik, khususnya pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, harus dikelola dengan lebih baik dan efisien. 

    “Kita harus berpindah dari paradigma reaktif yang hanya menanggulangi masalah setelah terjadi, menuju strategi logistik nasional yang prediktif dan resilien. Jika kita tidak bisa mengelola Tanjung Priok dengan baik, maka impian untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan sangat sulit tercapai,” kata Hakeng.

    MACET PARAH DI PRIOK – Situasi arus lalu lintas menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak menjadi horor pada Kamis(17/4/2025) pagi. Kemacetan panjang mengular hingga sepanjang Jalan Yos Sudarso dan ruas jalan tol pelabuhan. Kemacetan kabarnya sudah terjadi sejak Rabu(16/4/2025) malam. Hingga Kamis sore sekitar pukul 16.00 WIB kemacetan belum terurai. (X(Twitter)/SenkomCMNP)

    Dari itu kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok ini bukan sekadar menghadirkan peringatan, melainkan juga sebuah dapat dijadikan sebuah momentum yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi sektor logistik nasional. 

    “Jika tidak ada langkah-langkah yang tepat, dan terkoordinasi untuk memperbaiki tata kelola logistik, maka Indonesia akan kesulitan dalam menghadapi lonjakan arus barang yang terjadi pada periode tertentu, serta menjadi kurang kompetitif di pasar global. Berapa banyak kerugian pengusaha truk akibat kemacetan panjang kemarin? Berapa banyak kerugian masyarakat pengguna jalan yang ikut terimbas akibat kemacetan yang terjadi? Bukan hanya dicari siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini, kalau itu sih sudah sangat jelas, tapi mencegah kejadian berulang adalah jauh lebih penting,” ujar Capt. Hakeng.

    Dia mengingatkan kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok itu harus menjadi titik balik untuk mewujudkan sistem logistik yang lebih modern, efisien, dan dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan logistik baik di level nasional maupun internasional. 

    Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem logistik yang lebih tangguh, mampu menghadapi lonjakan musiman.

    “Juga, siap bersaing dengan negara-negara tetangga yang telah lebih dulu maju dalam mengembangkan infrastruktur logistik mereka. Tanpa langkah konkret dan reformasi yang menyeluruh, Indonesia berisiko tertinggal jauh dalam persaingan logistik regional dan global,” tambahnya.

  • Kemacetan di Tanjung Priok sinyal sistem logistik bermasalah

    Kemacetan di Tanjung Priok sinyal sistem logistik bermasalah

    ini merupakan sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang memerlukan perhatian serius

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai kemacetan panjang ribuan truk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sejak Rabu (6/4) malam merupakan sinyal sistem logistik yang bermasalah.

    “Persoalan ini lebih dari sekadar kemacetan musiman dan ini merupakan sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang memerlukan perhatian serius,” kata Hakeng di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan tantangan utama bukan hanya masalah infrastruktur fisik pelabuhan, tetapi juga terletak pada lemahnya regulasi mikro serta kurangnya koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan sistem logistik nasional.

    Peningkatan volume kendaraan ini tidak diimbangi dengan manajemen arus masuk yang adaptif dan efisien.

    Ia mengatakan meski sistem digitalisasi yang diterapkan oleh PT Pelindo tetap beroperasi dengan baik tapi sistem pembatasan dan pengaturan gate pass yang berbasis waktu secara real-time dinilai belum optimal dalam menangani lonjakan volume kendaraan yang terjadi.

    Menurut dia tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul.

    Data terbaru memperlihatkan aktivitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada kuartal pertama tahun 2025 mencapai 1,88 juta TEUs (Twenty Foot Equivalent Unit) yang mengalami kenaikan sebesar 7,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    “Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta TEUs berasal dari kegiatan ekspor-impor, sementara sisanya berasal dari kegiatan domestik,” kata dia menambahkan

    Hakeng menilai meskipun terjadi peningkatan volume yang signifikan, sistem penerimaan dan pengeluaran kontainer di pelabuhan ini belum memadai untuk menangani lonjakan tersebut.

    “Salah satu masalah utama, adalah ketidakakuratan dalam sistem stacking (sistem penumpukan) di tempat parkir kontainer (container yard) yang menyebabkan waktu sandar kapal menjadi lebih lama dan mengarah pada penumpukan dan antrean panjang truk logistik yang keluar dari pelabuhan,” katanya.

    Menurut dia meski PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sudah menerapkan sejumlah sistem seperti Terminal Operating System (TOS), gerbang otomatis (autogate), dan jadwal gate pass (akses masuk) berbasis waktu, implementasi sistem-sistem ini masih terbentur pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan dari operator logistik.

    Selain itu kurangnya integrasi data yang efektif antara pelabuhan, penyedia jasa truk, dan pengelola lalu lintas.

    Sistem-sistem yang telah diterapkan pun belum mampu mengatasi masalah antrean yang terjadi yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini lebih kompleks daripada hanya sekadar pengelolaan waktu masuk dan keluar kendaraan.

    Ia mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan klasik yang sudah lama terabaikan seperti antrean kendaraan yang panjang, tumpukan kontainer, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

    Ia mengatakan bahwa reformasi sistem logistik pelabuhan Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh.

    “Rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini,adalah penerapan sistem pre-booking gate time yang berbasis data real-time,” kata dia.

    Ia mengatakan bahwa perlu dilakukannya kajian pengembangan digital twin pelabuhan untuk melakukan simulasi beban harian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

    “Serta, peningkatan koordinasi yang lebih erat antara Pelindo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), dan asosiasi logistik,” kata Hakeng.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub Beberkan Kronologi Macet Panjang di Tanjung Priok

    Kemenhub Beberkan Kronologi Macet Panjang di Tanjung Priok

    Jakarta –

    Kemacetan panjang terjadi pada lalu lintas ke arah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kementerian Perhubungan mengungkapkan kronologi kemacetan yang terjadi sejak Rabu 16 April 2025 malam, kemacetan berlanjut seharian di hari Kamis 17 April 2025.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok M. Takwim Masuku mengungkapkan kemacetan terjadi dipicu oleh meningkatnya volume kegiatan di pelabuhan yang sangat signifikan menjelang libur panjang atau long weekend yakni tanggal 18,19, dan 20 April 2025.

    Takwim menegaskan area common gate dan Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1) di pelabuhan berfungsi normal, hanya saja lonjakan aktivitas ini menyebabkan terjadinya kemacetan.

    Kronologinya, kemacetan mulai terjadi pada Rabu malam yang lalu. Kala itu ada sekitar tiga kapal besar bersandar di area Pelabuhan NPCT1. Kala itu total volume bongkar muat mencapai lebih dari 4000 TEUs. Padahal biasanya volume bongkar muat yang umumnya dilakukan di Pelabuhan NPCT1 adalah sebesar 2.000-2.500 TEUs.

    “Hal tersebut menyebabkan peningkatan volume kegiatan yang sangat signifikan dari yang biasanya berkisar antara 2.000-2.500 TEUs dan merupakan salah satu penyebab kemacetan yang terjadi,” ungkap Takwim dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).

    Untuk mengatasi kemacetan, pihak KSOP telah mengalihkan kendaraan yang menuju NPCT1 diarahkan masuk ke area pelabuhan untuk dilakukan penguraian. Sedangkan kemacetan dari arah Ancol, pihak KSOP mengantisipasi kendaraan untuk ke buffer area di Inggom, sambil menunggu kondisi lalu lintas di luar pelabuhan membaik.

    “Kami juga terus berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelindo Regional 2 Tanjung Priok untuk mengurai kemacetan,” lanjut Takwim.

    Sementara itu, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok melalui Executive General Manager Adi Sugiri menjelaskan lonjakan aktivitas bongkar muat di pelabuhan ini disebabkan oleh banyaknya pengguna jasa yang mengerahkan truk untuk mengambil barang sebelum libur panjang.

    “Kami terus berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan tetap berjalan optimal,” kata Adi.

    Sementara itu Kasat Lantas Polres Jakarta Utara, AKBP Donni Bagus Wibisono mengungkapkan bahwa kemacetan terjadi di beberapa titik, terutama di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok dan area depan NPCT 1, di mana kendaraan besar mendominasi jalur masuk pelabuhan. Dia mengimbau pengendara non-angkutan untuk mencari jalur alternatif dan berhati-hati.

    Hingga semalam, kendaraan yang menuju NPCT1 diarahkan ke buffer area, dan pihak KSOP bersama Polres dan Pelindo terus berupaya agar kemacetan dapat segera terurai dan aktivitas bongkar muat kembali berjalan lancar.

    (hal/fdl)

  • ESDM Bengkulu: Pelabuhan Alami Pendangkalan, Pertamina Rugi Rp 500 Juta Per Hari Regional 17 April 2025

    ESDM Bengkulu: Pelabuhan Alami Pendangkalan, Pertamina Rugi Rp 500 Juta Per Hari Regional 17 April 2025

    ESDM Bengkulu: Pelabuhan Alami Pendangkalan, Pertamina Rugi Rp 500 Juta Per Hari
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bengkulu, Donni Swabuana, menjelaskan sejak alur pelabuhan Pulau Baai mengalami pendangkalan, Pertamina melaporkan kerugian Rp 500 juta per hari.
    “Kerugian Pertamina yang disampaikan kepada kami (ESDM) Rp 500 juta per hari sejak pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai,” ujar Donni saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Kamis (17/4/2025).
    “Pertamina biasanya menggunakan jalur laut untuk mengirim BBM ke Bengkulu, sekarang menggunakan jalur darat, itu yang membuat merugi,” tuturnya.
    Menurut Donni, Pertamina juga menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang mempertimbangkan menjadikan
    Pelabuhan Linau
    di Kabupaten Kaur sebagai dermaga tempat sandarnya kapal Pertamina untuk mengirim BBM ke Bengkulu.
    “Pertamina sedang melakukan kajian apakah memungkinkan melakukan pengiriman BBM via laut menggunakan Pelabuhan Linau,” ujar Donni.
    Menanggapi hal ini, Bupati Kaur, Gusril Pausi, menyatakan kesiapannya untuk membantu Pertamina dan Pemprov Bengkulu jika diperlukan.
    “Pelabuhan Linau itu kewenangan pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kami siap membantu bila dibutuhkan. Kami merasa senang bila Pelabuhan Linau dimaksimalkan,” ujar Gusril.
    Menurut Gusril, Pelabuhan Linau merupakan pelabuhan alam yang dimanfaatkan sejak zaman Belanda.
    “Pelabuhan itu alami, tidak ada pendangkalan. Sejak zaman Belanda digunakan,” ujar Gusril.
    Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, S. Joko, menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk mendukung kelancaran transportasi laut di Bengkulu, termasuk akses ke Pulau Enggano.
    “Pelindo berkomitmen untuk terus mendukung kelancaran transportasi dan distribusi logistik ke Pulau Enggano,” ujar S. Joko dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (15/4/2025).
    Hingga saat ini, pengerukan masih dilakukan di Pelabuhan Pulau Baai.
    Kapal penumpang KMP Pulo Tello melayani pelayaran Bengkulu-Enggano dan sudah berhasil berlayar meski masih menemukan kendala antar-jemput penumpang dari kolam pelabuhan menuju kapal yang sandar di tengah laut.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mudik Tak Lagi Sekadar Pulang Kampung, ASDP Berbagi Kenangan Manis di Pelabuhan – Halaman all

    Mudik Tak Lagi Sekadar Pulang Kampung, ASDP Berbagi Kenangan Manis di Pelabuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ada yang berbeda di pelabuhan-pelabuhan utama milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selama masa mudik Lebaran 2025. 

    Tangis bocah yang biasa terdengar saat menunggu kapal, berubah menjadi gelak tawa. 

    Bukan karena perjalanan lebih cepat, melainkan karena suasana menanti kini jauh lebih menyenangkan.

    Momen mudik yang selama ini identik dengan kemacetan, antrean panjang, dan rasa lelah, tahun ini terasa lebih hangat dan manusiawi.

    ASDP Indonesia Ferry menghadirkan sebuah inisiatif kecil dengan dampak besar: Semarak Serunya Mudik Bareng Anak.

    Program ini bukan sekadar posko, melainkan ruang bermain dan berinteraksi yang disulap menjadi taman kecil kebahagiaan di tengah kesibukan pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. 

    Di sana, anak-anak bisa mewarnai, bermain seluncuran, mendengar dongeng, hingga menyaksikan pertunjukan sulap.

    Sebanyak 1.211 anak dan orang tua singgah di posko ini. 

    Sebagian besar pulang dengan senyum, membawa cerita yang tak akan cepat terlupakan.

    “Dari awal kami ingin mudik tak hanya tentang perpindahan fisik, tapi juga pengalaman emosional. Kami ingin orang tua merasa nyaman, dan anak-anak tetap riang meski berada di tengah perjalanan panjang,” ujar Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin.

    Tak main-main, ASDP menggandeng Dongeng Academy dan melibatkan 14 relawan dari kalangan karyawan yang telah dilatih khusus. 

    Mereka dibekali kemampuan psychological first aid dan seni mendongeng—sebuah upaya sederhana namun penuh makna dalam mengubah pelabuhan menjadi tempat yang lebih manusiawi.

    Tak hanya untuk anak-anak, ASDP melalui anak usahanya IFPRO (PT Indonesia Ferry Properti), juga menghadirkan sentuhan hiburan untuk para pemudik dewasa lewat program MUSIK — Mudik Asik.

    Di Terminal Eksekutif Sosoro Merak dan Anjungan Agung Bakauheni, para penumpang disuguhi live music, stand-up comedy, karaoke hingga takjil gratis.

    “Setiap tahun kami berupaya menambahkan warna dalam perjalanan para pengguna jasa kami. Hiburan kecil bisa memberi efek besar pada suasana hati mereka,” ujar Ferry Snyders, Direktur Utama IFPRO.

    Tak hanya berhenti pada layanan, perhatian juga diberikan pada detail lain yang sering luput: kebersihan toilet, pengawasan tenaga alih daya, dan kualitas pelayanan di pelabuhan. Tim IFPRO aktif melakukan inspeksi untuk memastikan setiap sudut terminal nyaman dan layak untuk digunakan ribuan penumpang yang datang silih berganti.

    Apresiasi pun datang, bahkan dari orang nomor satu di Indonesia.

    Presiden RI Prabowo menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pihak dalam memastikan Angkutan Lebaran 2025 berjalan lancar dan aman. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga mencatat penurunan signifikan jumlah kecelakaan lalu lintas tahun ini sebesar 34,31 persen sebagai bukti sinergi berbagai lembaga dan operator transportasi termasuk ASDP.

    ASDP sendiri juga turut mendukung program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan, khususnya di sektor penyeberangan. Ini bukan hanya bentuk layanan, tetapi komitmen sosial dalam menghadirkan mudik yang inklusif dan terjangkau bagi semua.

    Kini, posko telah ditutup, pelabuhan kembali tenang. Namun, senyum anak-anak yang sempat tertawa riang di ruang bermain, dan lagu-lagu yang mengalun di terminal, akan terus hidup dalam ingatan para pemudik. 

    Karena bagi ASDP, mudik bukan semata soal perpindahan tapi tentang menciptakan kenangan pulang yang hangat dan berarti.

  • KRL Impor China Bakal Layani Lintas Bogor dan Cikarang

    KRL Impor China Bakal Layani Lintas Bogor dan Cikarang

    JAKARTA – Kereta Rel Listrik (KRL) yang diimpor dari China nantinya akan melayani penumpang pada lintas Bogor dan Cikarang. Saat ini, operasional KRL tersebut masih menunggu sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Direktur Operasi dan Komersial KAI Commuter Broer Rizal mengatakan bahwa KRL baru asal China tersebut masih menjalani uji dinamis hingga saat ini. Proses uji dinamis mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari performa perjalanan hingga kelayakan sistem komunikasi.

    Adapun uji coba dilakukan dengan menjalankan satu trainset mencapai jarak 4.000 kilometer (km). Adapun satu trainset sendiri terdiri dari 12 gerbong kereta.

    “Belum (beroperasi), masih uji dinamis,” katanya saat ditemui di Kantor KCI, Jakarta, Selasa, 15 April.

    Nantinya, kata Rizal, KRL asal China ini akan melayani penumpang di lintasan Bogor maupun lintas Bekasi sampai dengan Cikarang. Sebab, KRL tersebut memiliki panjang 12 gerbong sehingga hanya bisa digunakan pada lintasan tersebut.

    “Karena yang datang atau yang kami pesan baik dari China maupun dari INKA adalah SF12. Ini rangkaian panjang ya, sedangkan SF12 itu baru bisa kami lakukan pelayanan di Lintas Bogor maupun Lintas Bekasi sampai dengan Cikarang. Sementara untuk rencana operasionalnya tentu di Lintas Bogor dan Lintas Cikarang,” jelasnya.

    Saat dikonfirmasi kapan KRL tersebut siap beroperasi mengangkut penumpang, Rizal bilang pihaknya masih menunggu sertifikasi dari DJKA Kementerian Perhubungan.

    Lebih lanjut, Rizal bilang sertifikasi DJKA ini menjadi syarat yang harus dipenuhi agar KRL tersebut bisa beroperasi mengangkut penumpang.

    “Tuggu sertifikasi dulu karena itu menjadi persyaratan armada kami layak untuk operasional mengangkut penumpang, baru nanti kami akan gunakan untuk mengambil penumpang,” ujarnya.

    Sekadar informasi, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter kembali menerima kedatangan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) baru sebanyak 2 trainset atau 24 kereta (SF12) dari CCRC Sifang, China di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Sebelumnya, satu trainset KRL baru juga telah datang pada akhir Januari 2025 lalu. Dengan tambahan dua trainset baru yang datang kemarin, maka totalnya menjadi tiga trainset. Kedatangan sarana KRL baru ini merupakan bagian dari 11 trainset yang dipesan oleh KAI Commuter.

  • Pemerintah Prabowo Susun Aturan Ojek Online, Begini Bocorannya

    Pemerintah Prabowo Susun Aturan Ojek Online, Begini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mulai merancang regulasi khusus untuk para pengemudi ojek online (ojol) guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Fokus utama dalam aturan ini mencakup pemberian Bantuan Hari Raya (BHR) serta jaminan perlindungan kerja.

    “Iya, Sekretariat Negara akan mengkoordinir regulasi khusus untuk yang driver online. Tidak hanya BHR tapi perlindungan,” kata Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Dhatun Kuswandari ditemui di kantor Kemenaker, dikutip Senin (14/4/2025).

    “Semua perlindungan terhadap driver ojek online, baik pengemudi pengangkutan orang maupun barang,” ujarnya menambahkan.

    Dhatun menjelaskan Sekneg tengah mengumpulkan beberapa sektor untuk menyusun aturan yang tepat. Terkait aturan tersebut memang berasal dari lintas sektor, dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga Kementerian Ketenagakerjaan.

    Namun memang belum diputuskan bentuk aturannya nanti, apakah Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah.

    “Nah, ini yang masih dibahas terus ya. Dan nanti dari sekretariat negara pun akan mengundang dari pihak aplikator,” ujarnya.

    Pembicaraan soal aturan pengemudi online memang sudah dilakukan sejak lama. Namun dia mengatakan belum komprehensif karena belum menyentuh banyak sektor, seperti tarif yang dipegang oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komdigi.

    Dengan dilibatkan semua sektor, diharapkan aturannya bisa lebih komprehensif dan tidak sepotong-potong.

    Ditanya apakah juga ada soal kemitraan, dia mengatakan akan dibicarakan nanti. Namun tidak dalam konteks yang sekarang.

    “Iya itu nanti dibicarakan tidak dalam konteks teknis ini ya kan itu masih jauh lagi nanti,” kata Dhatun.

    Soal kapan aturan tersebut akan diluncurkan, dia mengatakan belum akan dilakukan hingga akhir tahun. “Jadi masih dibahas. Jadi kita nunggu dari Sekretariat Negara karena di apa ya, di lead oleh Sekretariat Negara,” terangnya.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan membentuk aturan itu menjadi tanda pemerintah sangat peduli dengan keberadaan para driver, baik pengantaran orang hingga barang. Kekosongan aturan yang ada sekarang, dia menjelaskan dimanfaatkan oleh para platform tersebut.

    “Jujur berapa tahun ini kan sepertinya negara ini tidak ada. Dengan apa? Tidak hadirnya yang namanya regulasi. Kita melihat itu dijadikan momentum mungkin ya dengan kawan-kawan platform digital memanfaatkan kekosongan ini,” jelasnya.

    (dem/dem)