Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • ASDP Operasikan 4 Kapal Menuju Raja Ampat, Cek Rutenya – Page 3

    ASDP Operasikan 4 Kapal Menuju Raja Ampat, Cek Rutenya – Page 3

    Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat total 5,82 juta penumpang dan 1,3 juta unit kendaraan yang telah diseberangkan di 15 lintasan pantauan nasional sepanjang periode layanan Angkutan Lebaran 2025. Layanan ini berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait lain. 

    Data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5% dibandingkan tahun lalu. Jumlah kapal meningkat 3,81% menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2% menjadi 21.973 perjalanan.

    Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2%, yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

    Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan mudik tahun ini.

    “Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah dengan tulus melayani masyarakat dalam perhelatan tahunan mudik lebaran ini, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI dan Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah, Dinas Perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, para operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan. Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9%, berdasarkan survei. “Sebanyak 92,1% masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” tambah dia.

    Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31% angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.

    Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

     

  • Awal Pekan, Cek Aturan Ganjil Genap Jakarta yang Berlaku Senin 28 April 2025 – Page 3

    Awal Pekan, Cek Aturan Ganjil Genap Jakarta yang Berlaku Senin 28 April 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Memasuki awal pekan, Senin (28/4/2025), kebijakan ganjil genap di wilayah Jakarta kembali diterapkan seperti biasa.

    Setelah akhir pekan yang bebas dari pembatasan pelat nomor kendaraan, para pengendara roda empat atau lebih harus kembali memperhatikan aturan ini untuk menghindari sanksi tilang dan mendukung kelancaran lalu lintas.

    Pemberlakuan ganjil genap Jakarta mengacu pada sejumlah regulasi utama, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018.

    Selain itu, penerapan aturan ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dan Surat Edaran (SE) dari Kementerian Perhubungan yang menjadi dasar hukum pendukung dalam upaya pengendalian lalu lintas dan penurunan tingkat polusi udara di Jakarta.

    Sebagaimana ketentuan yang berlaku, aturan ganjil genap di Jakarta diterapkan setiap hari kerja, yakni dari Senin hingga Jumat dan tidak berlaku saat akhir pekan Sabtu Minggu serta tanggal merah hari libur nasional.

    Penerapan dilakukan dalam dua periode waktu, yaitu pagi hari pukul 06.00 hingga 10.00 WIB dan sore hingga malam hari pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. Di luar jam tersebut, kendaraan dengan pelat nomor ganjil maupun genap dapat melintas tanpa pembatasan.

    Sistem ini mengatur bahwa kendaraan dengan angka terakhir pelat nomor ganjil hanya boleh melintas di tanggal ganjil, sedangkan kendaraan berpelat genap hanya boleh melintas di tanggal genap.

    Untuk hari ini di awal pekan, Senin (28/4/2025) karena tanggalnya adalah angka genap, maka kendaraan dengan pelat nomor genap yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8 diperbolehkan melintasi ruas-ruas jalan yang masuk dalam cakupan ganjil genap. Sebaliknya, kendaraan berpelat ganjil yaitu 1, 3 ,5, 7, dan 9 tidak diperbolehkan melintas di ruas tersebut pada jam operasional aturan.

    Saat ini, ada 26 ruas jalan di Jakarta yang diberlakukan sistem ganjil genap. Selain itu, beberapa area persimpangan juga menjadi bagian dari pengawasan agar penerapan aturan semakin optimal.

    Pengawasan dilakukan dengan dua metode, yaitu patroli langsung petugas di lapangan dan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang tersebar di sejumlah titik strategis.

    Bagi pengendara yang melanggar aturan, ancaman sanksi berupa denda tilang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Denda maksimal bagi pelanggar dapat mencapai Rp500.000 atau sanksi pidana kurungan.

    Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menegaskan bahwa kebijakan ganjil genap merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan menekan tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor.

    Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.

    Mengingat pentingnya kepatuhan terhadap aturan ini, masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan jadwal, ruas jalan yang terdampak, dan karakteristik penerapan aturan sebelum memulai perjalanan.

    Penggunaan aplikasi navigasi digital juga disarankan untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time dan mencari rute alternatif yang tidak terkena pembatasan ganjil genap.

    Dengan kerja sama dari seluruh pengguna jalan, diharapkan mobilitas di Jakarta dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan aman untuk semua pihak.

    Kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta diterapkan mulai Senin (06/06) pagi ini di 25 titik. Jalan Pramuka-Jalan Gunung Sahari jadi salah satu titik ganjil-genap terbaru. Adanya penyesuaian rute dan waktu oleh bus Transjakarta.

  • Kembalinya Status Bandara Ahmad Yani Bakal Beri Kemudahan Investasi

    Kembalinya Status Bandara Ahmad Yani Bakal Beri Kemudahan Investasi

    JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut kembalinya status internasional Bandara Ahmad Yani Semarang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi ini dan tingkat nasional

    “Status internasional begitu strategis bagi Jawa Tengah yang akan memberi kemudahan berinvestasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara,” kata gubernur di Semarang, dikutip Antara, Minggu, 27 April.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan kembali menetapkan Bandara Ahmad Yani sebagai Bandara internasional mulai 25 April 2025 melalui Surat Keputusan Nomor 26 Tahun 2025.

    Menurut dia, upaya untuk mengembalikan status internasional Bandara Semarang sudah dilakukan berulang kali melalui pengiriman surat permohonan ke Kementerian Perhubungan.

    Surat permohonan terakhir kali dilayangkan pada 8 April 2025, kata dia, sebelum akhirnya direspon oleh Menteri Perhubungan.

    Selain Kementerian Perhubungan, koordinasi juga terus dilakukan dengan Airnav cabang Semarang.

    Menurut dia, komunikasi dengan maskapai penerbangan untuk melayani penerbangan internasional juga sudah dilakukan, khususnya untuk tujuan Malaysia dan Singapura

    “Keberadaan bandara internasional ini diharapkan menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” katanya.

  • 5 Status Bandara Ahmad Yani Semarang Kembali Jadi Bandara Internasional Regional

    5 Status Bandara Ahmad Yani Semarang Kembali Jadi Bandara Internasional Regional

    Status Bandara Ahmad Yani Semarang Kembali Jadi Bandara Internasional
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Status
    Bandara Jenderal Ahmad Yani
    kembali menjadi internasional mulai 25 April 2025.
    Keputusan penetapan status bandara di Kota Semarang itu menjadi bandara internasional telah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2025.
    “Alhamdulillah, sesuai Keputusan Menhub statusnya sudah internasional. Ini berkat kerja keras semua stakeholder,” kata Gubernur Jawa Tengah,
    Ahmad Luthfi
    , dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/4/2025).
    Sejak masa kampanye Pilkada 2024, Ahmad Luthfi telah memprioritaskan peningkatan status Bandara A. Yani tersebut.
    Ia mengetahui bahwa setahun lalu, status Bandara Jenderal Ahmad Yani sebagai bandara internasional dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024.
    Setelah ia memimpin Jateng, Pemprov Jateng tiga kali melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk memohon dukungan penetapan Bandara Jenderal A. Yani sebagai bandara internasional.
    Surat terakhir tertanggal 8 April 2025 dan akhirnya mendapat persetujuan.
    Selain dengan Kementerian, Luthfi juga melakukan komunikasi dengan instansi terkait lainnya, salah satunya Airnav Cabang Semarang.
    Menurutnya,
    status internasional
    ini sangat strategis bagi Jawa Tengah.
    Kembalinya status sebagai bandara internasional dapat memberi kemudahan akses kepada investor yang berinvestasi di Jateng, serta meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional.
    Dengan status internasional tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia – Bandara Jenderal A. Yani Semarang sudah berkomunikasi dengan Maskapai Air Asia untuk mempersiapkan pembukaan rute internasional.
    Maskapai Air Asia sudah merespons positif. Berdasarkan kajian PT Angkasa Pura Indonesia, rute untuk Maskapai Air Asia adalah Singapura dan Malaysia.
    PT Angkasa Pura Indonesia – Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang juga akan memberikan penawaran rute internasional kepada Maskapai Scoot dan Malindo.
    Di sisi lain, infrastruktur maupun personel CIQ (Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina) sudah siap beroperasi.
    Alasannya, per November 2024, Bandara Jenderal Ahmad Yani sudah melayani penerbangan kargo internasional.
    Persiapan operasi layanan rute internasional sekitar tiga bulan.
    Ahmad Luthfi berharap keberadaan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani menjadi daya ungkit perekonomian Jateng.
    “Tingkatkan daya ungkit perekonomian dan tentu mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” tandas Luthfi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong Transportasi Ramah Lingkungan, Sri Mulyani Jajaki Peluang Pendanaan EIB

    Dorong Transportasi Ramah Lingkungan, Sri Mulyani Jajaki Peluang Pendanaan EIB

    Jakarta: Transportasi publik terintegrasi dan rendah emisi kini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam menekan polusi dan mencapai target net zero emission pada 2060. Salah satu upaya terbarunya adalah menjajaki potensi pendanaan dari European Investment Bank (EIB).

    Sri Mulyani temui presiden EIB
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Presiden EIB, Nadia Calviño, untuk membahas peluang kerja sama dalam membiayai pembangunan transportasi publik yang terkoneksi dan ramah lingkungan di Indonesia.
     
    “Transportasi publik yang terkoneksi dan ramah lingkungan bisa menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon akibat padatnya penggunaan kendaraan pribadi, terutama di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, Sabtu, 26 April 2025.
    EIB dukung transisi energi bersih
    European Investment Bank memang memiliki perhatian khusus terhadap pendanaan sektor energi bersih. Komitmen ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam mempercepat transisi energi dan menurunkan emisi karbon.
     
    Sri Mulyani menyebut kerja sama potensial dengan EIB akan mencakup teknologi pendukung transisi energi serta skema pendanaan yang lebih fleksibel dan menyeluruh.
     

    Kerja sama transportasi RI-Prancis juga diperkuat
    Selain EIB, Indonesia juga terus mempererat kerja sama internasional di sektor transportasi. Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Perdagangan Prancis menjajaki kemitraan strategis di berbagai moda transportasi, termasuk darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

    Pertemuan antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor transportasi, melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, hingga pengembangan politeknik dan akademi transportasi.
     
    “Diskusi ini bertujuan memastikan bahwa kerja sama yang terjalin bisa memberi dampak nyata dan positif bagi kedua negara,” ujar Dudy.

    Langkah strategis menuju transportasi berkelanjutan
    Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen nyata menuju transportasi masa depan yang lebih hijau dan efisien. Dengan dukungan pendanaan internasional serta penguatan SDM, Indonesia berharap bisa menciptakan sistem transportasi publik yang tidak hanya nyaman, tapi juga ramah lingkungan.
     
    Inisiatif ini tak hanya bermanfaat bagi kualitas udara dan kesehatan masyarakat, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa mendatang
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Upaya Ahmad Luthfi yang Berhasil Kembalikan Status Bandara Ahmad Yani Jadi Bandara Internasional – Halaman all

    Upaya Ahmad Luthfi yang Berhasil Kembalikan Status Bandara Ahmad Yani Jadi Bandara Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Upaya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mengembalikan status Bandara Jendral Ahmad Yani menjadi internasional membuahkan hasil. Per 25 April 2025, Bandara di Kota Semarang itu kembali berstatus menjadi bandara internasional.

    Penetapan kembalinya status ini, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 26 tahun 2025. Hal ini sekaligus sebagai kado yang indah di hari ke-64 Ahmad Luthfi dan pasanganya Taj Yasin Maimoen memimpin Jateng.

    “Alhamdulillah, sesuai Keputusan Menhub statusnya sudah internasional. Ini berkat kerja keras semua stakeholder,” ungkap Ahmad Luthfi dalam keterangan persnya, Sabtu (26/04/2025).

    Sejak masa kampanye Pilkada 2024, Ahmad Luthfi sudah menjadikan peningkatan status Bandara A Yani tersebut menjadi prioritas. Ia mengetahui jika setahun lalu, status Bandara Jendral Ahmad Yani sebagai Bandara Internasional dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor KM 31 tahun 2024. Maka begitu terpilih, ia bersama Gus Yasin langsung tancap gas.

    Upaya yang dilakukan telah berulang kali. Pemprov Jateng telah tiga kali melayangkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk memohon dukungan penetapan Bandara Jendral A Yani sebagai bandara internasional. 

    Surat terakhir tertanggal 8 April 2025 dan akhirnya mendapat persetujuan. Tak hanya berkomunikasi dengan Kementerian, Ahmad LUthfi juga melakukan komunikasi pada instansi terkait lainya, salah satunya Airnav Cabang Semarang.

    Status internasional ini begitu strategis bagi Jawa Tengah. Dengan kembalinya status sebagai bandara internasional, maka memberi kemudahan akses kepada investor yang berinvestasi di Jateng, dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

    Dengan status internasional tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia-Bandara Jendral A Yani Semarang sudah komunikasi dengan Maskapai Air Asia untuk mempersiapkan pembukaan rute internasional. Maskapai Air Asia sudah memberikan respon positif. Berdasarkan kajian PT Angkasa Pura Indonesia, rute untuk Maskapai Air Asia adalah Singapura dan Malaysia.

    PT Angkasa Pura Indonesia-Bandara Jendral Ahmad Yani Semarang juga akan memberikan penawaran rute internasional kepada Maskapai Scoot dan Malindo.

    Di sisi lain, infrastruktur maupun personil CIQ (Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina) sudah siap beroperasi. Alasanya, per November 2024, Bandara Jendral Ahmad Yani sudah melayani penerbangan kargo internasional. Persiapan operasi layanan rute internasional sekitar tiga bulan.

    Ahmad Luthfi berharap keberadaan Bandara Internasional Jendral Ahmad Yani menjadi daya ungkit perekonomian Jateng. 

    “Tingkatkan daya ungkit perekonomian dan tentu mampu menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” tutupnya. 

  • Penumpang Pesawat Kena Delay Berhak Dapat Kompensasi, Ini Aturannya

    Penumpang Pesawat Kena Delay Berhak Dapat Kompensasi, Ini Aturannya

    Jakarta –

    Terkadang dalam penerbangan mengalami keterlambatan alias delay. Para penumpang pun bisa mendapatkan kompensasi apabila mengalami delay.

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menjelaskan kompensasi delay wajib diberikan oleh maskapai penerbangan apabila terjadi keterlambatan akibat faktor manajemen maskapai ataupun non teknis operasional (NTO).

    Hal itu termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan 89 tahun 2015.

    “Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, kamu mendapatkan hak kompensasi delay, hanya jika terjadi keterlambatan akibat faktor manajemen airlines ataupun NTO,” dikutip dari Instagram Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan @djpu_151, Jumat (25/4/2025).

    Lantas, apa saja kompensasi yang bisa didapatkan penumpang dari pesawat yang delay?

    Berikut ini rinciannya:

    Kategori 1: keterlambatan 30-60 menit mendapatkan minuman ringan
    Kategori 2: keterlambatan 61-120 menit mendapatkan minuman dan makanan ringan (snack box)
    Kategori 3: keterlambatan 121-180 menit mendapatkan minuman dan makanan berat (heavy meal)
    Kategori 4: keterlambatan 181-240 menit mendapatkan minuman, makanan ringan (snack box) dan makanan berat (heavy meal)
    Kategori 5: keterlambatan lebih dari 240 menit mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 300 ribu
    Kategori 6: pembatalan penerbangan mendapatkan pengalihan penerbangan ke jadwal berikutnya atau melakukan pengembalian seluruh biaya tiket alias refund sepenuhnya.

    (hal/hns)

  • Kementan: Distribusi sapi kurban dari NTB diatur ulang, pasokan aman

    Kementan: Distribusi sapi kurban dari NTB diatur ulang, pasokan aman

    Dari 13 kapal ternak yang tersedia, masing-masing mampu memuat 10 sampai 12 truk. Ada 143 truk yang mau berangkat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah mengatur ulang distribusi atau pengiriman sapi dari Nusa Tenggara Barat ke Pulau Jawa untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha 1446 H dan memastikan pasokan aman.

    “Melalui skema pengiriman kombinasi laut-darat yang melintasi Pulau Bali, pengangkutan ternak dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan sebanyak 186 ekor sapi telah diberangkatkan melalui Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Selasa (22/4) menggunakan truk.

    Rute yang digunakan yakni Gili Mas – Padang Bai – Gilimanuk – Ketapang. Jalur itu dipilih untuk mengurai antrean truk pengangkut sapi di pelabuhan utama NTB.

    “Dari 13 kapal ternak yang tersedia, masing-masing mampu memuat 10 sampai 12 truk. Ada 143 truk yang mau berangkat,” ujarnya.

    Penggunaan jalur alternatif itu merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan dan Badan Karantina Indonesia, serta dukungan pemerintah daerah.

    “Skema ini diputuskan setelah mempertimbangkan mitigasi risiko penyakit hewan dan efektivitas logistik,” tutur Agung.

    Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan Imron menyampaikan seluruh ternak yang dikirim wajib bebas gejala penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD) dan anthrax.

    “Persyaratan kesehatan hewan harus lengkap dan diverifikasi oleh pejabat karantina di titik keberangkatan dan tujuan,” ujarnya.

    Ia juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 yang memperbolehkan transit ternak tanpa bongkar muat, selama pengawasan tetap dilakukan oleh otoritas veteriner.

    Sementara itu, Direktur Standar Karantina Hewan, Wisnu Wasisa menjelaskan tindakan karantina tetap dilakukan melalui biosekuriti dan pemberian segel truk pengangkut ternak.

    “Truknya nanti disegel, jadi terpantau apakah dalam perjalanan terjadi pembongkaran atau tidak. Selain itu pengecekan juga dilakukan terhadap kesesuaian dokumen, misalnya nomor polisi truk, pengemudi, jenis dan jumlah ternak, dan pastinya kondisi kesehatan ternaknya itu sendiri,” katanya.

    Wisnu juga menambahkan bahwa Jika terjadi kematian di perjalanan, telah disiapkan fasilitas pemusnahan bangkai di Pelabuhan Ketapang.

    Terkait tindakan karantina Direktur Tindakan Karantina Hewan, Cicik Sukarsih menambahkan untuk dilakukan tindakan desinfeksi di pelabuhan pemasukan.

    Provinsi NTB merupakan salah satu lumbung ternak nasional. Setiap tahun, wilayah ini menyuplai ribuan ekor sapi ke Pulau Jawa, terutama untuk kebutuhan hewan kurban.

    Kelancaran distribusi ternak sangat menentukan stabilitas pasokan dan harga di pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

    Dengan adanya skema alternatif ini, pemerintah optimistis penumpukan distribusi di Pelabuhan Gili Mas dapat terurai dalam waktu dekat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Reaktivasi rel Banjar-Pangandaran butuh Rp3,2 triliun

    Reaktivasi rel Banjar-Pangandaran butuh Rp3,2 triliun

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan reaktivasi rel kereta Banjar – Pangandaran dibanding lainnya, adalah yang paling rasional saat ini dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp3,2 triliun.

    “Yang paling rasional dan bisa dilaksanakan, tahap pertama adalah Banjar-Pangandaran. Ya kurang lebih Rp3,2 triliun,” kata Dedi dikutip di Bandung, Kamis.

    Reaktivasi jalur kereta adalah mimpi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat meski saat ini keadaan fiskal daerah diakuinya belum memungkinkan.

    Target dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, bisa mereaktivasi jalur kereta Cipatat-Padalarang, Bandung-Ciwidey, jalur Garut (Cikajang), termasuk Banjar-Pangandaran dengan proyeksi kebutuhan dana Rp20 triliun.

    “Terkait nilai pembiayaan Rp20 triliun ini akan dilakukan sekarang atau ke depan minimal kan kita sudah punya mimpi. Siapa tahu, keuangan pemerintah pusat ke depan semakin sehingga Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan mampu alokasikan dana untuk Jabar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan akan mendahulukan dukungan aksesibilitas untuk proyek strategis nasional.

    “Ini masih didalami karena kan harus dikaji dari berbagai aspek, satu misalnya dari aspek aksesibilitas tempat-tempat yang menjadi proyek strategis nasional misalnya, lalu dari sisi sosial budaya, kependudukan, dan sisi lingkungan jadi multi aspek yang harus kita pertimbangkan, tapi tetap akan dikaji DED-nya,” ujarnya.

    Pengkajian itu akan diikuti dengan kajian anggaran dari jumlahnya, termasuk sumber pendanaannya.

    “Alternatif anggarannya yang pertama tentu kita harapkan dari pemerintah pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan skema transfer pusat ke daerah lainnya. Kemudian nanti tentu di dalamnya juga bagaimana kapasitas fiskal kita untuk ikut juga memastikan pembangunan reaktivasi bisa berjalan optimal,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar

    Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan berkat kolaborasi lintas sektor sehingga bisa mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 yang aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

    “ASDP berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib,” kata Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Heru menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan angkutan Lebaran 2025 di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI-Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah.

    Selain itu, kontribusi dari dinas perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan.

    “Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya.

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5 persen ketimbang tahun sebelumnya.

    Jumlah kapal meningkat 3,81 persen menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2 persen menjadi 21.973 perjalanan.

    Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2 persen yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

    Heru menegaskan bahwa pencapaian positif tahun itu akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan.

    Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9 persen. Ia mengutip hasil survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas.

    “Sebanyak 92,1 persen masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” imbuh Menhub.

    Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31 persen angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.

    Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

    Sementara itu, Ketua Komisi V (membidangi infrastruktur dan perhubungan) DPR RI Lasarus turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mulai Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN.

    “Dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan Angkutan Lebaran,” ujarnya.

    Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.

    Menurutnya, ASDP berhasil menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan tarif satu harga, dan manajemen tiket daring Ferizy yang kini semakin baik.

    “ASDP telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrean namun dapat terurai dengan baik,” kata Hamka.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025