Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Momen Libur Sekolah, Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Tarif Tol di Sini!

    Momen Libur Sekolah, Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Tarif Tol di Sini!

    o Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    Diskon Tarif Listrik

    o Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA).

    o Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari-Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025).

    o Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    a. Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.

    b. Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    c. Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    a. Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    b. Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

    c. Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer).

    Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    a. Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).

    b. Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • DKI siap beri modal awal untuk buka rute MRT ke Tangsel

    DKI siap beri modal awal untuk buka rute MRT ke Tangsel

    Arsip foto – Foto udara jembatan layang (skybridge) penghubung Stasiun MRT Asean dan Halte Transjakarta CSW di Jakarta, Rabu (11/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/aa.

    DKI siap beri modal awal untuk buka rute MRT ke Tangsel
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 25 Mei 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberi modal awal untuk proyek perluasan rute Moda Raya Terpadu (MRT) dari Jakarta menuju ke Tangerang dan Tangerang Selatan.

    “Saya menyampaikan ke Pemerintah Banten, kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya dari Pemerintah Provinsi DKI ya nanti tergantung hitungan bisnis ke bisnisnya,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Minggu.

    Pramono meyakini rute MRT bisa diperluas sampai Tangerang dan Tangerang Selatan. Bahkan Tanjung Priok dan Ancol sekalipun mampu untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

    “Saya meyakini kalau bisa sampai Tangerang atau Tangerang Selatan, dan bahkan nanti sampai Tanjung Priok, kemudian Ancol. Saya yakin MRT akan betul-betul bisa mengurai kemacetan yang ada di Jakarta,” katanyaml.

    Sementara itu, menurut informasi, rancangan proyek MRT menuju Tangsel sudah melewati tahap uji kelayakan dan sudah dilakukan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD).

    Diskusi melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat mulai dari Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta dan Banten, Pemkab Tangerang, hingga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan PT MRT Jakarta (Perseroda).

    Adapun terkait jalur, terdapat dua yang dinilai potensial, yakni jalur Pondok Aren-Serpong dan Ciputat-Pondok Cabe. Kedua jalur ini akan terhubung dengan stasiun utama di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

    Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menyatakan pihaknya mendukung rencana kelanjutan pembangunan transportasi massal berbasis kereta itu hingga ke Tangerang Selatan (Tangsel).

    Dia berpendapat dengan kehadiran jalur perpanjangan itu, maka interkoneksi dari Jakarta ke kota penyangga pun akan semakin baik.

    Meski demikian, menurut Tuhiyat, masalah utama dari rencana ini adalah dari sisi pendanaan. Dia menyebut tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan pendanaan seperti DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Perusahaan Tommy Soeharto Lagi Cari Banyak Kru Kapal, Kirim CV ke Sini

    Perusahaan Tommy Soeharto Lagi Cari Banyak Kru Kapal, Kirim CV ke Sini

    Jakarta –

    Perhelatan Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 resmi digelar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025) selama tiga hari pada 26 hingga 28 Mei 2025. Perhelatan ini turut dihadiri sejumlah raksasa maritim dalam negeri.

    Berdasarkan lawatan detikcom, terdapat salah satu perusahaan milik putra Presiden ke-2 Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, yakni PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI). Kehadiran Humpuss dalam perhelatan ini hendak memberi tahu publik terkait komitmen perseroan dalam penerapan prinsip ESG dalam lima tahun ke depan.

    Selain itu, dalam gelaran IMW 2025 ini Humpuss juga membuka lowongan pekerjaan. Lowongan kerja ini terbuka untuk seluruh tingkatan, baik lulusan baru maupun pengalaman.

    “Kita open talent, kalau memang cocok sebagai kru kapal, itu bisa. Nanti drop CV di kita nanti bisa kita, kalau memang cocok dan rezekinya, mungkin bisa kita panggil,” kata Project Manajer Humpuss Maritim Indonesia, Yudhis, saat ditemui detikcom di lokasi, JCC Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Yudhis mengatakan, Humpuss membutuhkan tenaga kerja setiap tahun untuk perwira kapal. Ia menyebut, pihaknya juga turut menyalurkan tenaga kerja maritim untuk perusahaan lain di bawah naungan Humpuss.

    “Targetnya sebanyak-banyaknya. Tahun 2024 kita sempat bisa mendistribusikan kru itu banyak, 10.000 orang,” jelasnya.

    Namun begitu, Yudhis tak menyebut angka pasti gaji dari pekerja yang direkrutnya dalam acara IMW. Namun begitu, ia memastikan gaji Humpuss sesuai dengan standar gaji industri maritim.

    Di temui terpisah, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Pertamina Corporate University Maritime Training Center, turut hadir membuka pelatihan untuk para awak kapal. Pelatihan yang ditawarkan juga juga telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

    Analis Pertamina Maritime Training Center Rieza Melani menjelaskan, kliennya berasal dari perusahaan perkapal, agen pelatihan awak kapal, hingga perusahaan maritim luar negeri.

    “2024 kurang lebih itu totalnya itu kurang lebih ada 25.000 peserta (pelatihan). Itu campuran, mulai dari awak kapal sampai yang non-mandatori atau kemaritiman. 80% berasal dari eksternal (Pertmina),” ujar Reiza.

    Ia menyebut, pihaknya turut membuka kesempatan bagi publik maupun perusahaan yang hendak mendaftar pelatihan. Reiza menyebut, perhelatan IMW 2025 ini juga menjadi salah satu langkah memperluas jangkauan pasar Pertamina Maritime Training Senter.

    “Sebagian tenant dari booth expo ini, memang sudah ada yang menjadi rekaman kami, ataupun ada perusahaan-perusahaan baru yang baru kenal sama kami. Jadi kami bisa memberikan awarness juga,” jelasnya.

    Melalui booth pameran di IMW 2025, Pertamina Maritime Training Center juga hendak mengenalkan teknis pelayaran. Dalam booth ini, Reiza turut menghadiri alat simulasi pelayaran.

    “Dari operator kami bisa memberikan edukasi bagaimana bisa memberi komando di atas kapal itu seperti apa. Tapi kalau di kantor kami, simulator kami ini 360, jadi sangat real, termasuk suara, sama bisa di seting (cuacanya),” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Kemenhub sebut sektor maritim sumbang 7 persen PDB Indonesia

    Kemenhub sebut sektor maritim sumbang 7 persen PDB Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia menyebutkan sektor maritim memainkan peran sentral sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Sektor maritim memberikan kontribusi kurang lebih 7 persen kepada PDB Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kita,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan Indonesia memiliki potensi luar biasa sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia yang mendukung kekuatan sektor maritim nasional.

    Posisi strategis Indonesia di persimpangan jalur laut utama dunia memberikan peluang besar untuk pengembangan logistik maritim, perdagangan antarnegara, dan penguatan rantai pasok global yang efisien.

    Dengan keunggulan geografis ini, sektor maritim Indonesia diarahkan untuk berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

    “Kita merupakan supplier untuk pelayaran niaga dengan sumber daya yang berkelanjutan dan pembangunan yang berkelanjutan yang ketiga di dunia, secara strategis terletak di persimpangan dari jalur laut utama, sektor maritim adalah tulang punggung ekonomi kita,” ucap Antoni.

    Ia menyampaikan pihaknya terus memperkuat infrastruktur, shipping network, dan sistem digitalisasi untuk memastikan sebuah konektivitas maritim yang inklusif dan aman.

    Menurutnya Indonesia memainkan peran yang penting untuk membangun dan mempertahankan sebuah supply chain yang aman dan cepat dalam transportasi pelayaran niaga untuk bisa mendapat pertumbuhan yang baik dan juga pembangunan yang inklusif.

    Kemenhub terus mengoptimalkan manajemen laut berkelanjutan, pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kesejahteraan wilayah pesisir untuk mewujudkan ekosistem maritim yang inklusif dan produktif.

    Upaya tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan maritim sebagai pilar penting kemajuan ekonomi nasional berbasis potensi wilayah dan sumber daya manusia.

    Komitmen ini juga tercermin dari pengembangan 107 pionir pelayaran yang melayani wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) guna memastikan logistik dan konektivitas antarwilayah terdistribusi secara merata dan berkeadilan.

    Hal itu untuk menciptakan pertumbuhan inklusif, lapangan kerja baru, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam rantai industri dan logistik maritim Asia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR: Pariwisata Sumut punya banyak hal baik untuk dipromosikan

    Anggota DPR: Pariwisata Sumut punya banyak hal baik untuk dipromosikan

    Bangun cerita, buat paket wisata Danau Toba dan geosite, pesta adat, dan hal menarik lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengemukakan bahwa banyak hal yang baik untuk mempromosikan pariwisata di Sumatera Utara, seperti Danau Toba.

    “Begitu banyak hal baik yang bisa disampaikan ke publik untuk promosikan kebaikan Danau Toba,” ujar anggota dewan yang membidangi pariwisata itu dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Sebelumnya, dalam sebuah seminar pariwisata di Simalungun, Sumut, Sabtu (24/5), Bane Raja Manalu mengajak masyarakat Sumut untuk saling menyebarkan kebaikan guna memajukan pariwisata daerahnya.

    Dikatakan pula bahwa perkembangan dunia digital harus dimanfaatkan oleh masyarakat Sumut untuk promosikan destinasi pariwisata setempat.

    Pemanfaatan yang tepat, menurut dia, dapat membuat Sumut menarik wisatawan, terlebih pariwisata di provinsi ini unggul dalam keindahan alam, seni budaya, kuliner, hingga sejarah.

    “Bangun cerita, buat paket wisata Danau Toba dan geosite, pesta adat, dan hal menarik lainnya,” ujar Bane ketika mencontohkan upaya promosi pariwisata Sumut seperti Danau Toba.

    Bane Raja Manalu mengatakan bahwa saat ini Komisi VII DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

    Dalam RUU tersebut, kata dia, salah satu pembahasan adalah mengenai lembaga kepariwisataan yang di dalamnya juga terdapat perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Kehutanan.

    “Semoga terwujud supaya infrastruktur dasar destinasi pariwisata akan jauh lebih baik,” kata Bane Raja Manalu.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Group proyeksikan layani 421 juta pengguna PSO di 2025

    KAI Group proyeksikan layani 421 juta pengguna PSO di 2025

    Proyeksi ini menunjukkan semakin banyak masyarakat menggunakan Kereta api —terjangkau, tepat waktu, dan mendukung transisi menuju transportasi rendah emisi,

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Group memproyeksikan volume pengguna Kereta Api Public Service Obligation (PSO) atau layanan kereta bersubsidi pada tahun 2025 mencapai 421.391.252 pengguna.

    “Pada tahun 2025, PSO diproyeksikan melayani 421.391.252 pelanggan, bukti nyata hadirnya negara menjamin hak mobilitas masyarakat yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan, estimasi pengguna kereta api (KA) PSO tahun 2025 meliputi KA antarkota 11.525.805 pelanggan dan KA perkotaan 409.865.447 pelanggan.

    “Proyeksi ini menunjukkan semakin banyak masyarakat menggunakan Kereta api —terjangkau, tepat waktu, dan mendukung transisi menuju transportasi rendah emisi,” ujarnya.

    Anne menyebutkan hingga April 2025, KAI Group juga mencatat pertumbuhan positif. Sebanyak 157.161.247 pelanggan telah dilayani, naik 9,01 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 mencapai 144.173.430 pelanggan.

    Ia merinci 157.161.247 pelanggan terbagi atas KAI Induk: 17.709.671 pengguna; KAI Commuter 125.818.020; KAI Bandara 1.745.766; KAI Wisata 58.636; LRT Jabodebek 8.434.674; Whoosh (KCIC) 1.852.555; LRT Sumsel 1.462.303; dan KA Makassar–Parepare 79.622 pengguna.

    “PSO harus dilihat sebagai investasi masa depan yang berkelanjutan. KAI berkomitmen terus bersinergi lintas sektor agar kereta api makin menjadi andalan, lebih aman, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan,” ucap Anne.

    Lebih lanjut, dia mengatakan KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus memperluas akses transportasi publik berbasis rel melalui skema tarif bersubsidi atau PSO.

    “PSO adalah bentuk nyata dukungan pemerintah melalui DJKA Kemenhub dan KAI Group untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luas. Ini bukan sekadar subsidi, tapi solusi konkret untuk keadilan akses transportasi,” tuturnya.

    Dalam lima tahun terakhir, lanjut Anne, tren pelanggan KA yang menggunakan PSO terus meningkat dimana pada tahun 2021 tercatat 145 juta pelanggan; lalu di tahun 2022 menjadi 255 juta pelanggan, kembali naik menjadi 347 juta pelanggan pada 2023; serta menjadi 427 juta pelanggan pada tahun 2024.

    “Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran strategis DJKA sebagai penyusun kebijakan, pengawas layanan, dan pengalokasi anggaran PSO secara berkelanjutan,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fakta Baru Kecelakaan KA Malioboro Ekspres di Magetan, CCTV Tak Fungsi Hingga 7 Saksi Diperiksa

    Fakta Baru Kecelakaan KA Malioboro Ekspres di Magetan, CCTV Tak Fungsi Hingga 7 Saksi Diperiksa

    Magetan (beritajatim.com) – Sejumlah fakta baru ditemukan saat Polres Magetan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian tujuh sepeda motor yang tertabrak KA Malioboro Ekspres, yakni di Jalan Pelintasan Langsung (JPL) 08 Kelurahan Mangge Kecamatan Barat, Magetan.

    Tak hanya polisi, insiden yang terjadi pada Senin (19/5/2025) itu jadi atensi Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan. Tim dari Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Surabaya juga meninjau sarana prasarana di Pos penjagaan JPL 08.

    Berikut sederet temuan fakta baru dari kejadian tragis yang menewaskan empat orang pengendara motor itu:

    1. Kamera CCTV di POs Penjagaan Tak Berfungsi Sejak 2023
    Sekitar tiga kamera CCTV di sekitar Pos JPL 08 ternyata tidak berfungsi sejak 2023 lalu. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BTP Kelas 1 Surabaya Denny Michels Adlan. Menurut hasil tinjauannya di lokasi, dia menemukan bahwa kamera CCTV tidak berfungsi atau tidak beroperasi. Artinya, kamera tersebut tidak merekam seluruh kejadian apapun sejak mati pada 2023 lalu.

    “Ada CCTV tapi tidak beroperasi. Kami sudah tanyakan pada rekan-rekan PT KAI, ternyata memang tidak berfungsi,” terang Denny.

    2. Sarana dan Prasarana Berfungsi Baik
    Tak hanya soal CCTV, Denny juga menilik semua sarana prasarana untuk mengamankan jalur kereta dan para pengguna jalan. Utamanya fungsi dari palang pintu, sirine, alat komunikasi dan perangkat pendukung lainnya. Dia tak menemukan satupun peralatan yang tidak berfungsi ataupun mengalami kerusakan. Menurutnya seluruh sarpras dalam kondisi baik.

    “Memang sudah kami lihat dan didampingi juga dari teman-teman dari PT. Kereta Api yang mana mereka yang melakukan penjagaan di JPL 08 ya. dari sinyal sebenarnya sudah cukup baik beroperasi dengan baik,” terangnya.

    3. Ada Empat Orang Petugas Jaga di JPL 08, Bekerja Shift
    Masih kata Denny Michels Adlan, ada empat orang yang bertugas menjaga di Pos JPL 08. Keempatnya bekerja shift. Masing-masing shift yakni sekitar 8 jam. Menurutnya, jam kerja ini masih tergolong ideal. Artinya tak sampai membuat petugas terlalu lelah. ”Jam kerja ini masih ideal. Artinya tidak sampai kelelahan,” terangnya.

    4. Polisi Periksa 7 Saksi, termasuk Kepala PT KAI Daop 7 Madiun
    Kapolres Magetan AKBP Erik Bangun Prakasa menjelaskan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. Mulai Agus Supriyanto (49) penjaga palang pintu saat kejadian, Masinis dan Asisten Masinis KA Malioboro Ekspres, Kepala PT KAI Daop 7 Madiun, Petugas Polsuska, dan sejumlah warga yang menyaksikan kejadian itu.

    ”Semua saksi sudah kami ambil keterangannya, akan kami cocokkan dengan hasil olah TKP,” terang Erik.

    5. Penyelidikan Libatkan Tim TAA Subdit Gakkum POlda Jawa Timur
    Penyelidikan diperkuat dengan penggunaan metode Traffic Accident Analysis (TAA) yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Timur. Teknologi ini memungkinkan rekonstruksi kejadian secara tiga dimensi untuk menggambarkan posisi kendaraan, korban, dan kereta saat tabrakan.

    “Dengan scientific identification yang kita miliki di Polda Jawa Timur, kita nanti bisa menggambarkan kejadian tiga dimensi, bagaimana posisi terjadinya kecelakaan, bagaimana posisi korban dan juga bagaimana posisi akhir dari kereta yang ketika menyambar ketujuh kendaraan tersebut itu bisa tergambarkan melalui TAA yang dimiliki oleh Polda Jawa Timur yang tadi dipimpin langsung oleh Kasubdit Gakkum AKBP Septa,” jelas Kapolres.

    Hingga Rabu (21/5/2025), pihak kepolisian belum menentukan tersangka dari kejadian ini. Sekaligus, belum menyimpulkan adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian dari kejadian ini. [fiq/beq]

  • Kemenko Polkam dukung upaya penyelesaian masalah ojek daring

    Kemenko Polkam dukung upaya penyelesaian masalah ojek daring

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendukung penyelesaian masalah yang sedang dihadapi mitra ojek daring dengan memfasilitasi pertemuan antara mitra ojek daring bersama Kementerian Perhubungan.

    Pertemuan tersebut digelar di ruang rapat Menko Polkam di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).

    “Pertemuan itu adalah hasil kesepakatan dari rapat koordinasi kementerian/lembaga yang dipimpin Wamenko Polkam, yang salah satunya adalah kita mendorong penyelesaian secara komprehensif permasalahan dari ojek online,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam Irjen Polisi Asep Jenal Ahmadi dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Asep mengatakan pertemuan itu dihadiri beberapa pejabat, di antaranya Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Pemerintah (PCO), dan Kementerian Ketenagakerjaan.
    Sementara itu, dari pihak mitra ojek daring diwakili 23 orang.

    Asep melanjutkan pertemuan tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif. Beberapa keputusan dan kesimpulan rapat pun lahir dari pertemuan antara mitra ojek daring dan pemerintah itu.

    Tidak hanya pertemuan di dalam ruang rapat, Asep juga mengatakan aksi demonstrasi yang berlangsung di luar gedung juga berjalan dengan kondusif dan aman.

    Asep memastikan pihaknya akan terus mendukung jalannya demonstrasi dan diskusi di dalam ruang rapat demi terciptanya keputusan yang menguntungkan bersama.

    “Semuanya bisa kita tindaklanjuti dan kita mendorong, kita monitor langkah-langkah yang bisa menjadi solusi dan penyelesaian yang konstruktif,” kata Asep.

    Dalam demo itu, ada lima tuntutan yang disampaikan mitra ojek daring, yakni Pertama, pemberian sanksi tegas oleh Presiden RI dan Menteri Perhubungan kepada aplikator yang melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan KP Nomor 1001 Tahun 2022.

    Kedua, rapat dengar pendapat gabungan antara Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan aplikator guna membahas persoalan sistem dan regulasi transportasi daring.

    Ketiga, penetapan batas potongan maksimal sebesar 10 persen dari pendapatan mitra pengemudi oleh perusahaan aplikator, menggantikan aturan saat ini yang kerap dilanggar hingga mendekati 50 persen.

    Keempat, revisi sistem tarif penumpang, termasuk penghapusan skema-skema tarif seperti “aceng”, “slot”, “hemat”, dan “prioritas” yang dinilai merugikan pengemudi.

    Kelima, penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan semua pihak: asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan Driver Ojol Demo Besar, Puan Maharani Janji DPR Turun Tangan Cari Solusi

    Ribuan Driver Ojol Demo Besar, Puan Maharani Janji DPR Turun Tangan Cari Solusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut keadilan dalam potongan tarif aplikasi yang dinilai terlalu tinggi. Para driver mendesak agar potongan dari perusahaan aplikasi tidak melebihi 10 persen dari pendapatan mereka.

    Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa DPR telah menindaklanjuti tuntutan para driver ojol melalui beberapa komisi terkait.

    “Dan kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari Komisi V, dari Komisi IX bahkan Komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Puan menambahkan, Komisi V DPR yang membidangi transportasi, Komisi IX yang membahas soal ketenagakerjaan, serta Komisi I yang mengawasi sektor komunikasi dan informatika telah mulai bekerja untuk mencari solusi terbaik.

    “Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution,” sambungnya.

    Ia juga menegaskan bahwa DPR terus memfasilitasi komunikasi antara driver ojol dan perusahaan aplikasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

    “Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah,” kata mantan Menteri Koordinator PMK itu.

    Sebelumnya, ribuan driver ojol turun ke jalan dalam aksi damai di sejumlah titik strategis seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, Gedung DPR RI, dan kantor pusat perusahaan aplikasi transportasi daring.

    Selama aksi berlangsung, para driver menyatakan akan menolak semua bentuk pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan sementara waktu.

    Dalam tuntutannya, para pengemudi meminta pemerintah menindak tegas perusahaan aplikasi yang dianggap melanggar regulasi. Mereka merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang harus ditegakkan. [hen/ian]

  • Wabup Djoko Disambut Meriah Massa Ojol di Depan Kantor Pemkab Jember

    Wabup Djoko Disambut Meriah Massa Ojol di Depan Kantor Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto disambut meriah massa demonstran dari Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) yang berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (20/5/2025).

    Djoko yang ditemani Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bobby Adimas Candra Putra dan sejumlah anggota DPRD Jember, didaulat untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan perwakilan FKJOB.

    Begitu keluar dari kantor Pemkab Jember, Djoko disambut tepuk tangan dan teriakan mengelu-elukannya. “Hidup Pak Djoko. Semua karena hati,” celetuk salah satu pendemo.

    Sebelum berbicara, Djoko menunggu azan duhur selesai berkumandang. Dia menawarkan rokok kepada pendemo yang melingkarinya.

    “Terima kasih kepada teman-teman ojol yang sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Ada salam tadi dari Bupati. Beliau juga menyampaikan terima kasih, kalian sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Aspirasi juga sudah ditanggapi oleh bupati kita,” kata Djoko.

    Djoko menyampaikan bahwa akan ada tim kecil untuk berdiskusi menindaklanjuti aspirasi FKJOB, termasuk keinginan untuk menerbitkan peraturan daerah khusus ojol. Selain itu, ia menyepakati aspirasi FKJOB agar aplikator atau investor yang masuk ke Jember harus membuka kantor.

    Djoko juga sepakat agar aplikator tidak terus-menerus membuka lowongan pengemudi ojol tanpa memperhatikan kesimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan pengemudi.

    Djoko juga meminta agar aspirasi pengemudi ojol mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Jember. Keterjangkaan tarif tanpa merugikan pengemudi ojol harus diperhatikan untuk menempatkan transportasi online sebagai pilihan utama di Kabupaten Jember. “Kalau transportasi online sudah menjadi transportasi umum tadi tentunya transportasi pribadi kan akan berkurang,” katanya.

    Ratusan orang pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) berunjuk rasa dan membakar ban di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (20/5/2025).

    Mereka menuntut kenaikan tarif layanan penumpang roda dua, ruang regulasi yang disediakan oleh pemerintah untuk meninjau kembali ketentuan kenaikan tarif penggunaan sepeda motor, menuntut Kementerian Perhubungan menerbitkan regulasi makanan dan barang roda dua, mendesak adanya ketentuan tarif bersih angkutan sewa khusus roda empat. dan ,mendesak kehadiran Undang-Undang Transportasi Online di Indonesia.

    Sementara untuk di Jember, Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) mendesak Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerbitkan peraturan daerah khusus ojek dalam jaringan (online) atau ojol. [wir]