Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Kembali Datangkan Rangkaian KRL, KAI Commuter Segera Operasikan 96 Unit Kereta Baru Megapolitan 30 Mei 2025

    Kembali Datangkan Rangkaian KRL, KAI Commuter Segera Operasikan 96 Unit Kereta Baru Megapolitan 30 Mei 2025

    Kembali Datangkan Rangkaian KRL, KAI Commuter Segera Operasikan 96 Unit Kereta Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter kembali mendatangkan Train Set (TS) atau rangkaian dari China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) pada Jumat (23/5/2025).
    Manager Public Relations
    KAI Commuter
    , Leza Arlan, menyampaikan bahwa rangkaian yang baru saja tiba merupakan TS nomor enam dan tujuh, atau rangkaian ketiga dan keempat dari total delapan rangkaian yang tercantum dalam kontrak pengadaan sarana KRL baru.
    Sampai saat ini, telah tiba delapan unit rangkaian, terdiri atas tujuh TS dari CRRC dan satu TS dari PT Industri Kereta Api (INKA).
    “KAI Commuter telah mendatangkan Sarana KRL Baru sebanyak 8 rangkaian KRL Baru. Setiap rangkaian ini terdiri dari 12 unit kereta atau total sebanyak 96 unit kereta,” jelas Leza dalam keterangannya, Jumat.
    Leza berujar, proses pengiriman sarana KRL baru untuk mendukung layanan Commuter Line di wilayah Jabodetabek telah dilakukan secara bertahap sejak 30 Januari 2025 hingga 22 Mei 2025.
    Ia menambahkan, KAI Commuter memesan 27 TS KRL baru, atau total sebanyak 324 unit kereta, baik yang diproduksi di dalam negeri oleh PT INKA maupun yang diproduksi oleh pabrikan di luar negeri.
    Seluruh sarana KRL baru ini akan menjalani uji parameter dan uji dinamis sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
    KAI Commuter berharap sarana KRL baru yang telah tiba dapat segera dioperasikan untuk melayani pengguna, setelah seluruh uji keselamatan dan kelayakan operasi selesai dilakukan.
    Pengadaan sarana KRL baru ini juga merupakan salah satu upaya KAI Commuter dalam mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, khususnya pengguna Commuter Line Jabodetabek.
    “Selain itu, proses pengadaan sarana KRL baru ini juga merupakan salah satu komitmen KAI Commuter dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna Commuter Line,” tutup Leza.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kendaraan Kelebihan Muatan Rugikan Negara Rp 43 Triliun Per 10 Tahun

    Kendaraan Kelebihan Muatan Rugikan Negara Rp 43 Triliun Per 10 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat kendaraan over dimensi dan over load atau kelebihan muatan merugikan negara akibat kerusakan jalan diperkirakan mencapai Rp 43 triliun per 10 tahun. 

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut selain kerugian, kendaraan kelebihan muatan juga menyumbang sekitar 30-40% kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat.

    Maka dari itu, Korlantas akan secara intensif melakukan penindakan terhadap kendaraan kelebihan muatan sebagai bagian dari strategi nasional keselamatan transportasi. 

    “Langkah tegas Korlantas Polri dalam menertibkan kendaraan over dimensi, merupakan kejahatan lalu lintas, dan over load, merupakan pelanggaran lalu lintas, mendapat dukungan luas dari masyarakat dan instansi pemerintah,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025). 

    Adapun penertiban itu dianggap penting untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan menjaga infrastruktur jalan dari kerusakan berat.

    Hingga saat ini, pemerintah terus memperkuat langkah menargetkan menuju Indonesia bebas kendaraan kelebihan muatan pada 2026. Penertiban ini dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan masa transisi bagi pelaku usaha.

    “Kami akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif di samping penegakan hukum,” tutur Agus.

  • Korlantas Targetkan Zero Kendaraan Over Dimensi dan Load pada 2026

    Korlantas Targetkan Zero Kendaraan Over Dimensi dan Load pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri secara intensif melakukan penindakan terhadap kendaraan over dimensi dan over load  sebagai bagian dari strategi nasional keselamatan transportasi. 

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan, pihaknya tidak bekerja sendiri melainkan bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyukseskan target menuju zero kendaraan over dimensi dan over load   2026.

    “Penertiban ini didukung oleh sejumlah kementerian dan instansi, seperti, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, yang mengoordinasikan kebijakan lintas sektor dalam penguatan sistem transportasi nasional,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

    Kemudian Kementerian Perhubungan sebagai pembuat regulasi teknis kendaraan dan pelaksana pengawasan, Kementerian Perdagangan yang mengatur distribusi logistik barang agar sesuai dengan beban standar. 

    Selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani pembangunan dan perawatan jalan nasional serta tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang menerapkan sistem Weigh-In-Motion (WIM) di sejumlah ruas tol. 

    Tidak hanya itu, Dinas Perhubungan Daerah, yang aktif dalam pengawasan dan razia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Asosiasi Pengusaha Logistik dan Transportasi yang diajak berkolaborasi agar pelaku usaha menyesuaikan armadanya dengan aturan.

    Hingga saat ini, pemerintah terus memperkuat langkah menargetkan menuju Indonesia bebas over dimensi dan over load pada 2026. Penertiban ini dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan masa transisi bagi pelaku usaha. 

    “Kami akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif di samping penegakan hukum,” tutur Agus.

  • Kondisi Ojol Terdesak, DPR RI: RUU Transportasi Online Tidak Boleh Hanya Wacana

    Kondisi Ojol Terdesak, DPR RI: RUU Transportasi Online Tidak Boleh Hanya Wacana

    Jakarta (beritajatim.com) — Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online tidak boleh hanya menjadi wacana yang berlarut-larut tanpa menghasilkan langkah nyata. Menurutnya, para driver ojol saat ini sudah berada dalam kondisi ekonomi yang mendesak, dan membutuhkan solusi segera dari pemerintah, bukan janji-janji semata.

    “Diskusi tanpa solusi hanya akan menambah harapan palsu. Ini menjadi tanggung jawab kami di DPR untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab realita di lapangan,” tegas anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

    Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur ini pun mengusulkan agar Komisi V DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mempercepat pembahasan RUU Transportasi Online. Ia menekankan pentingnya tenggat waktu yang jelas, misalnya dalam dua hingga tiga bulan ke depan, untuk menghadirkan solusi nyata.

    Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan sanksi yang tegas namun adil terhadap aplikator yang melanggar, tanpa mematikan mata pencaharian para driver.

    “Kita ingin semua pihak tumbuh bersama—driver, aplikator, dan pengguna. Tapi jangan ada eksploitasi, jangan ada ketidakadilan. Negara harus hadir memastikan kesejahteraan sebagaimana visi besar Presiden Prabowo,” katanya.

    Reni berpendapat, belum melihat keberpihakan yang nyata dari Kementerian Perhubungan terhadap kesejahteraan para driver ojol. Ia mendesak adanya langkah konkret seperti konferensi pers atau pernyataan resmi dari pemerintah mengenai posisi mereka atas isu tersebut.

    Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara aturan potongan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan aplikator dan praktik di lapangan. Reni menyebut bahwa meski peraturan menteri telah menetapkan batas potongan maksimal sebesar 20% (15% + 5%), banyak aplikator justru memotong hingga 40–50%.

    “Kalau memang transparansi ini penting, mestinya Kementerian Perhubungan melakukan audit terhadap potongan yang diberlakukan aplikator,” tegasnya. [hen/ian]

  • Ada Diskon Tarif Tol 20% buat 110 Juta Pengendara, Catat Waktunya!

    Ada Diskon Tarif Tol 20% buat 110 Juta Pengendara, Catat Waktunya!

    Jakarta –

    Pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif jalan tol. Diskon tarif tol ini berlaku pada periode Juni-Juli 2025, bertepatan dengan libur anak sekolah.

    Pemberlakuan diskon tarif tol ini merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Triwulan II (Q2) 2025 di kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025. Diharapkan, pemberian berbagai stimulus ekonomi dapat menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik.

    “Stimulus Ekonomi Q2-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada hari Jumat (23/05) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulisnya.

    Pada periode libur sekolah tersebut, tarif tol akan didiskon sebesar 20 persen. Skema program diskon tarif jalan tol ini sama dengan pemberlakuan diskon tarif tol saat Natal-Tahun Baru dan Lebaran.

    “Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025),” demikian dikutip dari keterangan tertulis Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    Adapun program diskon tarif jalan tol ini akan diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

    Skema Diskon Tarif Tol saat Libur Lebaran Lalu

    Jika mengacu pada diskon tarif tol saat Hari Raya Idulfitri lalu, ada beberapa ruas jalan tol yang menerapkan diskon. Saat itu, diskon tarif tol berlaku di ruas tol yang dikelola Jasa Marga dan Non-Jasa Marga.

    Adapun tol yang dikelola Jasa Marga yang menerapkan diskon tarif jalan tol ketika lebaran lalu antara lain Tol Tangerang-Merak, Jakarta-Cikampek, MBZ, Cikampek-Palimanan, Palimanan-Kanci, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang dan Semarang ABC. Perjalanan menerus dari Jakarta (asal GT Cikampek Utama) menuju Semarang (tujuan GT Kalikangkung) yang tarif awalnya Rp 440.000 untuk kendaraan Golongan I, didiskon Rp 88.000 menjadi Rp 352.000.

    Selain itu, ruas tol yang dikelola HK juga didiskon tarifnya ketika Lebaran. Adapun ruas tol HK yang didiskon antara lain Indrapura-Kisaran, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Segmen Tebing Tinggi-Sinaksak, Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Prabumulih, Kayuagung-Palembang, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung dan Bakauheni-Terbanggi Besar.

    (rgr/dry)

  • Lagi-lagi Truk Rem Blong Jadi Mesin Pembunuh

    Lagi-lagi Truk Rem Blong Jadi Mesin Pembunuh

    Jakarta –

    Truk rem blong lagi-lagi menjadi penyebab kecelakaan maut. Kecelakaan maut akibat rem blong terjadi di Probolinggo, Jawa Timur, kemarin.

    Diberitakan detikJatim, kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Raya Malasan, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Probolinggo. Sebuah truk menyeruduk sejumlah sepeda motor dan sebuah mobil pikap. Empat orang dilaporkan meninggal dunia.

    Dump truk dengan nomor polisi W 8197 UR mengalami rem blong. Sopir sempat membunyikan klakson panjang sebagai peringatan. Namun, sepersekian detik kemudian suara keras terdengar mengguncang. Tabrakan tak terhindarkan. Pikap Granmax dan satu sepeda motor tertabrak sebelum truk itu terjungkal ke sungai sedalam 5 meter.

    “Sempat klakson panjang dari jauh kayak rem blong. Akhirnya nabrak pikap lalu nabrak sepeda motor,” ujar Umar Faruk, saksi mata kejadian, seperti dikutip detikJatim.

    Dalam kecelakaan maut itu, lima orang menjadi korban. Empat di antaranya meninggal di lokasi kejadian. Salah satu korban tewas sempat terjepit di kabin truk, sedangkan 1 korban lainnya tertimpa badan truk. Sopir pikap Grandmax muat batu menyan N 8528 EC yang luka berat segera dibawa ke rumah sakit terdekat.

    “Ada 4 yang meninggal. Ada pengendara sepeda motor, lalu ada satu lagi masih terjepit di dalam kabin truk yang terbalik. Evakuasi dilakukan warga,” kata Faruk.

    Ipda Aditya Wikrama, Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo membeberkan hasil olah TKP sementara. Menurutnya, kecelakaan itu terjadi akibat dump truk mengalami masalah pengereman di jalan yang menurun.

    “Kecelakaan ini akibat dump truk mengalami gangguan fungsi pengereman dari arah selatan ke utara atau arah Lumajang ke Probolinggo menabrak pikap dan motor dari arah berlawanan,” ujar Aditya.

    Kasus kecelakaan maut akibat rem blong sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Dikutip dari laman Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, rem truk mengalami kegagalan fungsi lantaran terjadinya panas karena beban kerja yang berat. Ini umumnya terjadi saat truk melewati jalanan menurun.

    “Kampas menjadi panas karena penggunaan rem kaki secara maksimal dan terus-menerus, hal ini jadi penyebab utama rem truk blong. Apa pun yang terjadi, jangan pernah mengocok pedal rem, mengocok pedal rem secara berulang kali akan membuat tekanan angin menjadi tekor atau minyak rem masuk angin,” tulis laman Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

    Sebagian besar kecelakaan yang disebabkan rem blong terjadi saat memasuki jalanan menurun yang panjang. Truk atau bus yang mengalami rem blong umumnya memakai gigi tinggi pada saat memasuki jalanan menurun.

    “Pengemudi supaya selalu mengantisipasi dalam melihat kondisi di jalan. Para pengemudi sering kali mengocok pedal rem saat rem tidak bekerja secara maksimal. Pada saat mengalami rem blong, sebaiknya tidak melakukan pemindahan gigi ke gigi rendah, karena akan menyebabkan gigi masuk ke posisi netral,” sarannya.

    (rgr/din)

  • PSO Kereta Api 2025 dorong akses transportasi merata dan berkelanjutan

    PSO Kereta Api 2025 dorong akses transportasi merata dan berkelanjutan

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    PSO Kereta Api 2025 dorong akses transportasi merata dan berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 16:33 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus memperluas akses transportasi publik berbasis rel melalui skema tarif bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO). 

    Manager Humas KAI Divisi Regional I Sumatera Utara, M. As’ad Habibuddin mengatakan pada tahun 2025, PSO di Divisi Regional I Sumatera Utara diproyeksikan melayani lebih dari 1,95 juta pelanggan—bukti nyata hadirnya negara menjamin hak mobilitas masyarakat yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan.

    “PSO adalah bentuk nyata dukungan pemerintah melalui DJKA Kemenhub dan KAI khususnya Divisi Regional I Sumatera Utara untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat luas. Ini bukan sekadar subsidi, tapi solusi konkret untuk keadilan akses transportasi,” ujar As’ad.

    Selain itu As’ad juga mengatakan bahwa saat ini KA yang mendapatkan PSO di Divre I Sumut yaitu KA Putri Deli (Medan – Tanjung Balai PP), KA Siantar Ekspres (Medan – Siantar PP), dan KA Datuk Belambangan (Tebing Tinggi – Lalang PP). 

    Dalam 5 tahun terakhir, tren pelanggan ketiga kereta api bersubsidi tersebut terus meningkat dimana tahun  2021: 388.755 pelanggan, tahun 2022: 795.578 pelanggan, tahun 2023: 1.483.173 pelanggan, tahun 2024: 1.776.367 pelanggan dan tahun 2025 (proyeksi): 1.950.103 pelanggan sehingga total kumulatif 2021–2025: sebanyak 6,39 juta pelanggan dimana pertumbuhan ini tidak lepas dari peran strategis DJKA sebagai penyusun kebijakan, pengawas layanan, dan pengalokasi anggaran PSO secara berkelanjutan.

    Sementara itu untuk estimasi pelanggan PSO tahun 2025 di Divre I Sumut, yakni KA Jarak Sedang (KA Putri Deli): 1.337.782 pelanggan dan KA Jarak Dekat (KA Siantar Ekspres dan KA Datuk Belambangan): 612.321 pelanggan sehingga total nya ada 1.950.103 pelanggan

    As’ad melanjutkan, proyeksi ini menunjukan semakin banyak masyarakat menggunakan Kereta api —terjangkau, tepat waktu, dan mendukung transisi menuju transportasi rendah emisi.

    “PSO harus dilihat sebagai investasi masa depan yang berkelanjutan. KAI berkomitmen terus bersinergi lintas sektor agar kereta api makin menjadi andalan—lebih aman, efisien, inklusif, dan ramah lingkungan,” tutup As’ad, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Selasa (26/5).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah dalam memberikan paket stimulus yang cenderung menyasar masyarakat kelas bawah pada kuartal II/2025 dinilai tepat untuk menjaga daya beli kelompok tersebut di tengah risiko perlambatan ekonomi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menuturkan bahwa stimulus yang akan digelontorkan pemerintah pada kuartal II/2025 secara eksplisit menyasar masyarakat kelas bawah, seperti diskon tarif listrik untuk pelanggan

    Dia menuturkan, stimulus-stimulus tersebut bertujuan menjaga daya beli segmen yang paling rentan terhadap gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini mengingat tingkat inflasi tetap terjaga rendah di 1,95% (year on year/YoY) tetapi komponen administered price dan harga emas mendorong tekanan harga.

    “Langkah ini dinilai tepat secara sosial dan politis karena menjangkau mayoritas rumah tangga yang terdampak perlambatan ekonomi dan melemahnya konsumsi barang tahan lama di segmen bawah,” kata Josua saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, kelompok berpengeluaran rendah pada kisaran Rp1 juta—2 juta justru mengalami penurunan optimisme. Dengan demikian, dia menilai stimulus tersebut dapat menopang sisi permintaan agregat, khususnya pada sektor-sektor seperti makanan, transportasi, dan energi.

    Meski demikian, Josua menilai pemberian stimulus ini hanya akan memberikan efeknya yang terbatas terhadap percepatan pertumbuhan secara agregat. Dia mengatakan, langkah tersebut perlu didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah dan investasi swasta yang lebih agresif.

    Sementara itu, berkurangnya insentif yang akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah berpotensi melemahkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan. Konsumen kelas menengah, dengan pengeluaran Rp3 juta—5 juta memiliki peran penting dalam pengeluaran barang tahan lama, transportasi, dan rekreasi.

    Dia mengatakan, saat ini keyakinan konsumen kelas menengah secara keseluruhan tetap tinggi pada level 121,7. Josua mengatakan, kelompok berpengeluaran Rp4,1 juta—5 juta mencatatkan IKE dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama tertinggi, menandakan daya belinya cukup kuat dan sensitif terhadap stimulus.

    Namun, pelemahan stimulus untuk segmen menengah dapat memperlambat pemulihan konsumsi barang non-esensial seperti elektronik, perabot rumah tangga, dan rekreasi, yang telah menunjukkan tren penurunan berdasarkan survei penjualan eceran BI. Beberapa daerah bahkan mencatat kontraksi IPR (indeks penjualan ritel) tahunan di atas 10%.

    “Ketika konsumsi menengah melemah, multiplier effect terhadap sektor industri, jasa, dan investasi ikut teredam. Ini bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDB dari sisi permintaan, khususnya dalam komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan sektor-sektor konsumsi yang padat karya,” jelas Josua.

    Josua melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025 menjadi semakin menantang jika kebijakan fiskal tidak sepenuhnya bersifat ekspansif atau hanya terbatas pada segmen terbawah. Dia pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 pada kisaran 4,8%.

    Josua menuturkan, tanpa dorongan yang cukup dari kelas menengah—yang daya konsumsinya lebih besar dalam nominal dan berperan penting dalam sektor jasa dan manufaktur ringan—kontribusi terhadap pertumbuhan bisa tidak optimal. Apalagi, realisasi belanja negara hingga April 2025 masih relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan potensi pelemahan permintaan agregat dari sisi pemerintah.

    Lebih jauh, tekanan eksternal seperti kebijakan tarif Trump yang menurunkan permintaan ekspor Indonesia juga mempersempit ruang pertumbuhan dari sisi eksternal, sehingga beban mendorong pertumbuhan semakin bertumpu pada konsumsi domestik.

    “Tanpa peran aktif kelas menengah dan pelaku usaha yang biasa disasar lewat stimulus fiskal menengah, misalnya pemotongan PPh 21, insentif konsumsi kredit, maka proyeksi 5% menjadi terlalu optimistis kecuali didukung oleh akselerasi belanja modal publik dan pemulihan ekspor jasa,” ujarnya.

    Stimulus Pemerintah

    Sebagai informasi, Pemerintah telah mengummkan sejumlah paket stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat pada kuartal II/2025. Gelontoran stimulus ini seiring dengan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 pada kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, stimulus Ekonomi kuartal II/2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) lalu yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait.

    “Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar pria yang akrab disapa Susi itu dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Susi mengatakan, pemerintah menyiapkan 6 paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal II/2025.

    Berikut rincian stimulus ekonomi terbaru:

    1. Diskon Transportasi

    Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025) antara lain:

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
    Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
    Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

    Penerapan Program oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN.

    2. Diskon Tarif Tol

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025).
    Skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.
    Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA)
    Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari—Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025)
    Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan
    Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM
    Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000 per bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)
    Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025
    Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer)

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026)
    Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Diskon Tarif Tol 20% Berlaku Juni-Juli!

    Diskon Tarif Tol 20% Berlaku Juni-Juli!

    Jakarta –

    Pemerintah akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% selama periode Juni-Juli 2025. Ini merupakan salah satu stimulus yang diberikan untuk meningkatkan konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan diskon tarif tol sebesar 20% akan diberikan untuk sekitar 110 juta pengendara selama Juni-Juli 2025. Ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

    “Diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama 2 bulan pada momen liburan sekolah (sekitar awal Juni 2025 sampai. pertengahan Juli 2025),” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Susiwijono menyebut skema program diskon tarif tol sebesar 20% ini akan sama dengan pemberlakuan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran 2025.

    “Skema program sama dengan pemberlakuan diskon pada Nataru dan Lebaran. Penerapan program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan,” jelas Susiwijono.

    Berkaca pada periode Lebaran lalu, besaran diskon tarif tol 20% diterapkan pada Ruas Tol Jasa Marga Group dan Non Jasa Marga Group (Cikopo-Palimanan, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang) untuk tarif perjalanan menerus dari Jakarta (asal GT Cikampek Utama) menuju Semarang (tujuan GT Kalikangkung) menjadi sebagai berikut:

    – Kendaraan Golongan I: Semula Rp 440.000 menjadi Rp 352.000, potongan tarif sebesar Rp 88.000.
    – Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp 679.500 menjadi Rp 543.600, potongan tarif sebesar Rp 135.900.
    – Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp 894.500 menjadi Rp 715.600, potongan tarif sebesar Rp 178.900.

    Tonton juga Video: Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20% Arus Balik Lebaran

    (aid/hns)

  • Anggota DPR Minta Kemenhub Audit Potongan Biaya Aplikasi Ojek Online

    Anggota DPR Minta Kemenhub Audit Potongan Biaya Aplikasi Ojek Online

    Jakarta –

    Komisi V DPR RI mengkritik keras soal kurangnya pengawasan pada pemotongan biaya jasa oleh aplikator transportasi online. Anggota Komisi V Reni Astuti menuntut adanya transparansi, bahkan audit pemotongan biaya jasa aplikator terhadap pengemudi ojek online (ojol) ataupun taksi online.

    Reni mengatakan dalam aturan yang dibuat Kementerian Perhubungan semestinya aplikator hanya boleh memotong 15% dari biaya perjalanan, sementara itu ada tambahan 5% untuk biaya kesejahteraan untuk para pengemudi. Banyak pengemudi ojol dan taksi online yang mengeluhkan potongan biaya perjalanan dengan total 20%.

    “Aturannya ada tapi kenyataan tak begitu. Contoh batasan maksimal potongan aplikator kan katanya di aturan itu 15%, plus 5% yang disuarakan tak begitu. Aplikator berkata tak pernah melebihi batas 20% tapi driver ojol mengatakan sudah melebihi ada yang 40-50%,” ujar Reni dalam diskusi Forum Legislasi DPR di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS itu menekankan perlunya audit pada potongan yang dilakukan aplikator. Menurutnya, semua pengemudi perlu mengetahui dengan jelas terkait potongan biaya jasa oleh aplikator.

    “Kalau transparansi ini penting mestinya Kemenhub itu audit soal angka-angka yang jadi potongan aplikator selama ini,” sebut Reni.

    Di agenda yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu juga mempertanyakan soal potongan aplikator. Menurutnya, banyak potongan aplikator di luar komisi 15% yang diperbolehkan dalam aturan Kemenhub.

    “Di tulisan (aturan) ini nggak ada pungutan lain selain 15 plus 5%. Ada platform fee? Nggak ada, tapi ini di judulnya ada jasa aplikasi, buat motor Rp 2.000, mobil 3.000, apa dari 15% ini? Bukan kan. Dasar hukumnya apa? Lalu, kalau jemput ke bandara ada biaya lokasi dan segala macam, ini dari mana,” kata Adian.

    Dari angka potongan tambahan 5% yang ada dalam aturan Kemenhub, Adian memaparkan hal itu digunakan untuk kesejahteraan para pengemudi. Namun, dia mempertanyakan sejauh ini tidak ada aksi nyata untuk kesejahteraan bagi para pengemudi.

    “Itu kan 15+5%, nah 5% itu tunjangan kesejahteraan buat driver, apa yang dimaksudkan, bla bla bla ada di situ di permen (peraturan menteri), tapi siapa yang tanggung jawab angka 5% sejak 2022, siapa yang pegang uangnya, ke mana uangnya, berapa jumlahnya. Boleh nggak ojol tahu uangnya ke mana? Apa yang didapat ojol dari situ,” sebut Adian.

    Kemenhub Buka Suara

    Kemenhub tak bisa bicara banyak soal permintaan audit. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Muiz Thohir mengatakan Kemenhub hanya bisa mengatur pembentukan tarif ojek online.

    Hanya saja, Muiz mengatakan penindakan ke aplikator termasuk sanksi dan permintaan audit bukan domain Kemenhub, namun hal itu diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Pihaknya sudah sering bersurat ke Komdigi untuk hal tersebut.

    “Selama ini yang dilakukan teman-teman kita bersurat ke Komdigi untuk bersurat ke situ. Karena gini juga, kami dari Kemenhub kita tak ada kemampuan audit sekalipun, karena domain kita hanya menyusun harga. Urusan penindakan ke aplikator ada di Komdigi,” beber Muiz.

    (hal/ara)