Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Merusak Jalan Raya, Puluhan Truk Tronton di Banyuwangi Kena Denda Satlantas

    Merusak Jalan Raya, Puluhan Truk Tronton di Banyuwangi Kena Denda Satlantas

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Puluhan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) mendapat teguran serius oleh Satlantas Polresta Banyuwangi. Hal tersebut dilakukan akibat kendaraan bermuatan besar itu menjadi salah satu penyebab kerusakan infrastruktur jalan raya.

    “Ada sekitar 32 kendaraan ODOL yang berhasil kami tindak. Penindakan itu dilakukan dengan pemberian blanko teguran kepada sopir,” ujar Kasatlantas Polresta Banyuwangi, Kompol Elang Prasetyo melalui Baur Tilang melalui Aipda Hendro Ivan, Selasa (10/6).

    Aipda Hendro mengaku, adanya penindakan dilakukan sejak Senin (2/6) hingga Senin, (9/6). Kendaraan – kendaraan dengan muatan berlebihan tersebut ditemukan beroperasi di sejumlah titik ruas jalan Banyuwangi.

    Menurutnya, truk ODOL merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas serius. Bukan hanya dapat merusak infrastruktur jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan yang berpotensi tinggi menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

    Selain sulit dikendalikan, kendaraan ODOL juga berbahaya ketika berada di kondisi jalan menanjak dan menurun seperti di wilayah Gumitir.

    “Penertiban kendaraan ODOL ini bukan semata-mata untuk menindak, tetapi untuk menyelamatkan. Baik pengemudi, pengguna jalan lain, maupun menjaga infrastruktur jalan. Sehingga harus dijaga keamanannya,” jelasnya.

    Aipda Hendro mengungkapkan, dari hasil patroli yang telah dilaksanakan Satlantas, sejumlah kendaraan melanggar batas maksimal tonase. Bahkan, beberapa kendaraan telah dilakukan modifikasi dimensi bak truk yang melampaui ukuran resmi pabrik.

    Oleh sebab itu, kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran ODOL, langsung diberikan tindakan tegas. Selain itu pihaknya juga memberikan edukasi kepada para sopir, terkait bahaya kendaraan ODOL termasuk sanksi yang diterima

    “Meski hanya blanko teguran, mereka juga kami minta untuk segera melakukan pembongkaran muatan berlebih atau pengembalian kendaraan ke spesifikasi standar sesuai aturan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.

    Adapun denda melanggar truk ODOL diatur dalam Pasal 307 Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sanksi yang dikenakan adalah pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

    Satlantas Polresta Banyuwangi juga melakukan pendataan terhadap pemilik kendaraan. Kemudian akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait untuk langkah yang berkelanjutan, termasuk pembinaan kepada perusahaan angkutan barang yang tidak tertib.

    Penindakan terhadap truk ODOL, Aipda Hendro menambahkan, merupakan bagian dari operasi berkelanjutan Satlantas Polresta Banyuwangi dalam rangka menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, terutama di wilayah Banyuwangi yang setiap harinya dipadati oleh kendaraan.

    “Dengan langkah-langkah penegakan hukum ini, tentu diharapkan bisa memberikan efek jera kepada para pelanggar dan mendorong terciptanya budaya berlalu lintas yang lebih baik dan bertanggung jawab, demi keselamatan bersama,” pungkasnya. [tar/ian]

  • Terungkap Alasan IMC Pelita Logistik Namai Kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Iriana

    Terungkap Alasan IMC Pelita Logistik Namai Kapalnya JKW Mahakam dan Dewi Iriana

    Bisnis.com, JAKARTA — PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang diduga mengangkut nikel dari kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Nama armada kapal itu menjadi sorotan warganet. Di media sosial X, tak sedikit yang berspekulasi mengaitkan nama armada kapal tersebut dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana, karena kemiripan nama.

    Kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana itu belakangan diketahui adalah milik PSSI. PSSI pun mengatakan pemilihan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana  dilakukan berdasarkan keputusan internal. Perseroan juga mengklaim, nama kedua kapal itu tak merujuk pada tokoh publik mana pun.

    “Penamaan kapal ‘JKW Mahakam’ dan ‘Dewi lriana’ dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur khususnya sekitar Sungai Mahakam,” kata perseroan melalui keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).

    PSSI menegaskan bahwa pihaknya merupakan perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah khususnya produk mineral melalui penyewaan kapal kepada berbagai klien di Indonesia.

    Menurut perseroan, kegiatan usaha ini dilakukan berdasarkan kontrak kerja dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

    Perseroan juga menegaskan bahwa tidak memiliki afiliasi kepemilikan, atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan, termasuk yang berada di wilayah Raja Ampat.

    “Dokumentasi yang beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional saat ini. Kapal yang disebut dalam pemberitaan saat ini sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat,” kata PSSI.

    PSSI menambahkan bahwa peran perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut, dan kegiatan operasional kapal-kapal dilakukan oleh penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka.

    Sebelumnya, aktivitas tambang nikel di Pulau Gag juga tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan. Kegiatan tambang dituding mengancam kawasan pariwisata Papua Barat Daya.

    Belakangan, jagat media sosial dihebohkan dengan kapal pengangkut nikel dari pulau tersebut yang bernama TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Senin (9/6/2025), jika merujuk pada website Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terdapat delapan kapal bernama JKW Mahakam.  

    Perinciannya, JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8, dan JKW Mahakam 11.  

    Setengah dari jumlah kapal bernama JKW Mahakam itu adalah milik PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha PSSI. Perinciannya, kapal milik PSS itu adalah JKW Mahakam 3, 10, 6, dan 1.

    Sementara itu, kapal bernama Dewi Irina terdapat enam unit. Perinciannya, Dewi Iriana 1, Dewi Iriana 2, Dewi Iriana 3, Dewi Iriana 5, Dewi Iriana 6, dan Dewi Iriana 8. PSSI dan anak usahanya PSS menjadi mayoritas pemilik kapal, yakni Dewi Iriana 1, 2, 3, dan 5.

    PSSI merupakan perusahaan publik yang bergerak di sektor pelayaran dan jasa pengangkutan laut. Jasa angkutan meliputi pengangkutan barang mineral, batu bara, nikel, pasir silika, dan besi antar pulau maupun ke luar negeri.

    Perusahaan itu didirikan pada 2007 dengan nama awal PT Pelita Samudera Shipping Tbk. Kemudian, berubah nama menjadi PSSI pada 2022. Mayoritas saham PSSI dikendalikan oleh PT Indoprima Marine dengan kepemilikan 43,83% saham per 31 Maret 2025.

    PT Indoprima Marine juga memegang 45% saham dari PSS. Adapun, PT Indoprima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya yang sahamnya dimiliki oleh Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah. 

  • Strategi NTB menggaet wisatawan untuk berkunjung

    Strategi NTB menggaet wisatawan untuk berkunjung

    Mataram (ANTARA) – Lanskap laut biru dan perbukitan yang membentang adalah sumber daya besar bagi Nusa Tenggara Barat untuk menjadi daerah maju dan berdaya saing dengan menempatkan pariwisata sebagai katrol pengungkit ekonomi.

    Dalam peta jalan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 tertuang agenda pembangunan destinasi wisata berkelas dunia agar dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal.

    “Kontribusi sektor pariwisata diharapkan meningkat dari 11,64 persen saat ini menjadi 12,60 persen minimal di tahun 2029,” kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal.

    Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan dengan wilayah daratan selebar 1,96 juta hektare dan wilayah lautan seluas 2,79 juta hektare yang terdiri Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beserta 401 pulau-pulau kecil di sekitarnya.

    Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2024-2044 menyebutkan luas kawasan pariwisata lebih kurang 32.808 hektare yang di antaranya adalah perairan kawasan Gili Indah, perairan kawasan Kuta, dan perairan kawasan Teluk Saleh.

    Walau ada beragam objek wisata menawan mulai dari pantai, destinasi menyelam dan berselancar, pendakian, paralayang, hingga kuliner, namun angka statistik memperlihatkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang jauh lebih rendah ketimbang sektor pertambangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

    Ketika ekspor konsentrat tambang nihil, maka situasi itu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year on year yang mengalami kontraksi sebesar minus 1,47 persen pada triwulan I 2025.

    Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 41,05 persen yang diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto yang mengalami minus 1,67 persen, dan komponen pengeluaran rumah tangga terkontraksi sebesar 1,09 persen.

    Pemerintah berkomitmen untuk terus memacu diversifikasi dengan meningkatkan kontribusi dari berbagai lapangan usaha lainnya, seperti pariwisata agar andil tambang terhadap roda ekonomi daerah bisa diperkecil pelan-pelan.

    Optimalisasi MICE

    Kegiatan pariwisata untuk bisnis atau akrab dikenal MICE yang merupakan akronim dari meeting (pertemuan), incentive (insentif), convention (konvensi), dan exhibition (pameran) menjadi harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

    Kegiatan MICE menarik minat orang-orang untuk berkunjung ke suatu daerah. Peserta acara seringkali memanfaatkan waktu luang mereka untuk menjelajahi berbagai destinasi lokal, memperpanjang masa tinggal, atau datang kembali sebagai turis biasa.

    Nusa Tenggara Barat yang dilalui garis Wallace memiliki infrastruktur pendukung berupa bandara internasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, hotel berbintang, dan jalan bypass yang menghubungkan Lombok Tengah hingga Kota Mataram.

    MotoGP Mandalika yang digelar setiap tahun sejak 2022 sampai saat ini menjadi bukti bahwa Nusa Tenggara Barat mampu menjadi tuan rumah acara internasional yang memberikan eksposur besar dalam mendongkrak jumlah kunjungan turis.

    Pemerintah NTB menargetkan setiap bulan minimal ada satu kegiatan MICE tier 1 dalam level nasional maupun internasional dengan jumlah kunjungan peserta mencapai lebih dari 10 ribu orang.

    Kegiatan MICE non-pemerintah yang melibatkan banyak orang, seperti olahraga, hiburan, dan bakti sosial menjadi tumpuan di tengah situasi penghematan anggaran yang terjadi saat ini.

    Pada Mei 2025, kejuaraan dunia paralayang yang mendatangkan peserta dari 9 negara dan kunjungan 38 delegasi dari berbagai kedutaan serta atase negara asing adalah pemantik awal MICE non-pemerintah yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional Lombok pada April 2025 mencapai 7.812 orang, angka itu naik 43,58 persen dari bulan sebelumnya. Sedangkan, jumlah wisatawan nusantara tercatat sebanyak 1,43 juta orang atau naik 35,74 persen dari Maret 2025.

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) meminta agar pemerintah NTB serius mengelola potensi pariwisata yang besar, salah satunya kawasan Gili Tramena (Trawantan, Meno, dan Air) di Lombok Utara yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.

    Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard berharap ragam kawasan destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat mampu menarik investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mendukung pembangunan di berbagai sektor pariwisata.

    Konektivitas antar-destinasi

    Sebanyak dua pulau besar dan 401 pulau-pulau kecil yang menyusun Nusa Tenggara Barat memberikan gambaran umum mengenai tantangan yang dihadapi dalam aspek pengembangan sektor pariwisata.

    Jalur kapal cepat baru dari Sanur di Denpasar langsung menuju Senggigi di Lombok Utara, serta dari Sanur langsung menuju ke Mandalika di Lombok Tengah kini sedang diurus perizinannya oleh pemerintah NTB.

    Pembukaan jalur kapal cepat dari Bali ke Lombok bertujuan untuk menghidupkan kembali Senggigi yang mati suri dan meningkatkan gairah kunjungan turis ke Mandalika. Apalagi kini Bali sudah penuh sesak dipadati oleh turis-turis dari berbagai daerah dan berbagai negara.

    Konsultasi intensif dengan Kementerian Perhubungan juga terus dilakukan oleh pemerintah NTB untuk membangun fasilitas akomodasi pesawat amfibi agar bisa mempermudah akses turis ke berbagai destinasi wisata dan resort.

    Pesawat amfibi adalah salah satu jenis pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat di atas air. Pesawat amfibi memainkan peran penting dalam transportasi udara, terutama di wilayah perairan dan kepulauan.

    Saat ini hanya ada satu rute penerbangan pesawat amfibi di Nusa Tenggara Barat. Pesawat amfibi non-komersial berkapasitas delapan penumpang itu dioperasikan oleh AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dari Bandara Internasional Lombok menuju Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat.

    Kemudahan akses pariwisata adalah faktor penting dalam pengembangan pariwisata di wilayah maritim. Semakin mudah akses ke suatu destinasi, maka semakin besar pula peluang turis untuk mendatangi destinasi tersebut.

    Konektivitas antar-destinasi melalui layanan kapal cepat dan pesawat amfibi komersial merupakan modal berharga bagi kemajuan daerah kepulauan, seperti Nusa Tenggara Barat.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4
                    
                        Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat
                        Nasional

    4 Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat Nasional

    Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial
    Jokowi
    dan Iriana.
    Ketika ditanya mengenai dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran
    tambang nikel
    di Raja Ampat, Bahlil membantahnya.
    “Oh, itu enggak ada itu, di mana itu,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2025).
    Bahlil juga ia membantah bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di
    Raja Ampat
    dikeluarkan di era Jokowi.
    Bahlil lantas menegaskan, pemerintah sudah mencabut IUP dari empat perusahaan yang beroperasi di Kawasan Raja Ampat.
    Keempat perusahaan tersebut adalah PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau Kawe; PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun; PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran; dan PT Nurham di Pulau Yesner Waigeo Timur.
    Menurut Bahlil, izin usaha tambang dari empat perusahaan ini sudah keluar sejak 2004.
    “Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Yang 4 IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah,” ujar Bahlil.
    Sebagai informasi, aktivitas penambangan di Raja Ampat menjadi sorotan oleh berbagai pihak.
    Terbaru, banyak unggahan video yang viral di media sosial memperlihatkan keberadaan kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel.
    Yang jadi kontroversi, kapal-kapal tersebut memiliki nama mirip dengan inisial Jokowi dan mantan Ibu Negara.
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com pada laman Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub), ternyata memang benar ada kapal-kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana.
    TB adalah singkatan dari
    tug boat
    , sebutan untuk kapal jenis kapal tunda.
    Kapal ini digunakan khusus untuk menarik atau mendorong kapal lainnya, seperti kapal yang hendak berlabuh ke pelabuhan hingga kapal tongkang yang tidak memiliki mesin penggerak sendiri.
    Dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapel Kemenhub, setidaknya ada delapan kapal yang bernama JKW Mahakam.
    Namun demikian, kepemilikannya terafiliasi dengan empat perusahaan berbeda.
    Rincian kapal dengan nama lambung mirip inisial Presiden ke-7 RI tersebut antara lain JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8, dan JKW Mahakam 10.
    Masih merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS).
    Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk (kode emiten: PSSI).
    Adapun kapal yang namanya mirip dengan nama istri Jokowi, yakni
    Kapal Dewi Iriana
    , jumlahnya mencapai enam unit.
    Rinciannya adalah Dewi Iriana 1, Dewi Iriana 2, Dewi Iriana 3, Dewi Iriana 5, Dewi Iriana 6, dan Dewi Iriana 8.
    Sama dengan kapal-kapal dengan nama lambung JKW, sebagian kapal-kapal dengan nama Dewi Iriana ini dimiliki oleh perusahaan PT PSS dan perusahaan induknya, yaitu PT PSSI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil LCGC Lewat, Konsumsi BBM Honda HR-V Hybrid Tembus Segini

    Mobil LCGC Lewat, Konsumsi BBM Honda HR-V Hybrid Tembus Segini

    Jakarta

    Honda HR-V Hybrid atau e:HEV menawarkan kepraktisan dalam hal performa dan efisiensi bahan bakar. Honda bilang HR-V hybrid ini bisa mencapai jarak hingga 1.000 kilometer sekali isi bensin penuh.

    HR-V e:HEV menggunakan mesin konvensional yang dikombinasi baterai dan juga sistem motor listrik, yang membuat konsumsi bahan bakarnya sangat efisien.

    “HR-V RS e:HEV menggabungkan mesin 1.5 liter DOHC i-VTEC bertenaga 106 PS, didukung dengan motor listrik dengan tenaga 131 PS. Kombinasi ini menggabungkan respons instan tenaga besar namun tetap efisien, sangat cocok dengan jalanan Indonesia, bukan hanya bertenaga, HRV e:HEV juga hemat bahan bakar,” kata Yusak Billy sebagai Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor saat presentasi peluncuran produk di Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Konsumsi BBM Honda HR-V bahkan mengalahkan mobil-mobil Low Cost Green Car (LCGC). Tembus 25 km per liter dengan kapasitas tangki 40 liter. Sebagai perbandingan, mobil LCGC rata-rata punya konsumsi BBM 20 km/liter.

    “Berdasarkan uji kementerian perhubungan efisiensi bisa tercapai 25.51 km per liter dengan emisi gas buang 95 gram CO2 per km. Sementara uji internal kami mencatat 25.5 km per liter dalam kota, dan 25 km per liter di jalur sub urban, dengan tangki penuh 40 liter jarak tempuh kira kira bisa 1.000 km cukup untuk perjalanan jauh tanpa harus khawatir mengenai charging station ataupun pom bensin,” jelas Billy.

    Sebagai informasi, HR-V e:HEV sudah diproduksi secara lokal. Harganya juga kompetitif seperti di Thailand, di Negeri Gajah Putih itu, HR-V e:HEV dijual mulai dari THB 979.000 (Rp 447 jutaan) sampai THB 1.179.000 (Rp 539 jutaan).

    Sedangkan Honda HR-V di Indonesia, saat ini dibanderol mulai dari Rp 449 juta hingga Rp 488 juta.

    Untuk pengalaman berkendara yang lebih personal, model ini dilengkapi dengan fitur Drive Mode yang menghadirkan tiga pilihan: Mode Econ untuk efisiensi maksimal, Mode Normal untuk penggunaan sehari-hari, Mode Sport untuk akselerasi lebih agresif.

    “Motor listrik penggerak utama, sementara mesin bensin hanya aktif saat dibutuhkan. Berkat pendekatan ini, efisiensi tetap terjaga baik di kemacetan maupun kecepatan tinggi,” kata Billy.

    Sebagai fitur standar, semua mobil HR-V sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan Honda Sensing. HR-V juga tersedia opsi dan sistem konektivitas pintar Honda CONNECT untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta kemudahan dalam berkendara sehari-hari.

    (riar/dry)

  • Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Tambang Nikel Raja Ampat

    Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Tambang Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan dugaan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat, termasuk isu liar yang menyeret nama kapal pengangkut nikel “JKW–Dewi Iriana”. 

    Menurut Bahlil, perizinan terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang saat ini menjadi sorotan sudah diterbitkan jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi dimulai. 

    “Itu enggak ada itu, gimana itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi,” tegasnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025). 

    Bahlil menjelaskan, empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut oleh pemerintah semuanya diterbitkan pada periode 2004 dan 2006, saat kewenangan pemberian izin tambang masih berada di tangan pemerintah daerah.

    “Yang empat IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar tahun 2004, 2006, masih rezim undang-undang yang izinnya dari daerah,” katanya.

    Tak hanya itu, dia  juga menyoroti PT GAG Nikel yang saat ini masih diperbolehkan beroperasi karena memiliki kontrak karya yang legal dan sesuai AMDAL. Kontrak perusahaan tersebut telah ada sejak masa Orde Baru dan bukan bagian dari kebijakan tambang era Jokowi.

    “Sementara kalau PT GAG, sejak 1972 [eksplorasi] kontrak karya sejak tahun 1998 di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali [kaitannya dengan Pak Jokowi],” tandas Bahlil. 

    Sebelumnya, operasi pengangkutan bijih nikel dari kawasan Raja Ampat kembali memicu sorotan. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah keberadaan kapal-kapal bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana, yang diduga digunakan dalam distribusi nikel dari Pulau Gag, Papua Barat Daya. 

    Nama-nama kapal tersebut memunculkan spekulasi publik di media sosial, karena mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya, Iriana. Namun, data resmi menunjukkan bahwa kedua armada tersebut tidak terkait langsung dengan keluarga mantan presiden.

    Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi menyampaikan bahwa penggunaan nama-nama tersebut pasti memiliki tujuan tertentu. 

    “Kalau dalam ranah hukum, ada yang namanya mens rea. Dari banyaknya nama yang ada, kenapa mereka [pemilik kapal] menggunakan nama-nama itu?” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/9/2025).

    Siswanto menyampaikan bahwa di industri pelayaran, penggunaan nama kapal – dalam hal ini JKW Mahakam dan Dewi Iriana – pasti memiliki tujuan tertentu misalnya perlindungan agar tidak ‘diganggu’ oleh pihak lainnnya. 

    Adapun, mengacu informasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Senin (9/6/2025), sedikitnya terdapat delapan unit kapal yang menggunakan nama JKW Mahakam.

    Dari jumlah tersebut, empat unit kapal, yakni JKW Mahakam 1, 3, 6, dan 10 dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha emiten pelayaran PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI).

    Adapun, PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI) tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bergerak di sektor logistik laut untuk angkutan komoditas tambang seperti nikel dan batu bara.

    Per akhir Maret 2025, PT Indoprima Marine tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PSSI sebesar 43,83%. Indoprima Marine dikendalikan oleh PT Himpunan Primajaya, dengan dua nama yang tercatat sebagai pemilik akhir adalah Constant Marino Ponggawa dan Al Hakim Hanafiah.

    Aset dan Kinerja IMC Pelita Logistik

    Menilik laporan keuangan di laman resmi BEI per 31 Maret 2025, total aset IMC Pelita Logistik (PSSI) tercatat sebesar US$187,62 juta atau Rp3,09 triliun (asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS). Nilai aset itu susut dibandingkan US$189,56 juta per akhir Desember 2024.

    Adapun, total liabilitas perseroan tercatat sebesar US$29,82 juta, sedangkan ekuitasnya senilai US$157,79 juta.Secara terperinci, PSSI memiliki 31 kapal tunda, 26 tongkang, 5 kapal curah besar, 2 tongkang derek apung dan 2 fasilitas muatan apung.

    Ditinjau kinerja keuangannya, PSSI membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar US$15,02 juta per kuartal I/2025. Angka turun 27,32% secara year-on-year (YoY) dibandingkan periode sama 2024 sebesar US$20,67 juta.

    Kemudian, beban pokok PSSI tercatat sebanyak US$12,93 juta per akhir Maret 2025, atau susut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$13,96 juta. 

    Alhasil, setelah dikurangi beban dan biaya-biaya lainnya, PSSI justru membukukan kerugian sebesar US$464.503 pada tiga bulan pertama 2025, dibandingkan periode sama pada 2024 yang mencatatkan laba bersih US$5,17 juta.

  • Kemenhub: 38 Persen Bus di Jagorawi Langgar Aturan Keselamatan

    Kemenhub: 38 Persen Bus di Jagorawi Langgar Aturan Keselamatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap 34 bus di rest area kilometer 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, pada 7-8 Juni 2025. Pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka memastikan keselamatan transportasi darat saat libur panjang Iduladha 1446 H/2025 M.

    Hasilnya, sebanyak 13 bus atau 38% terbukti melanggar aturan, termasuk penggunaan dokumen kendaraan yang kedaluwarsa hingga KIR dan KPS palsu. “Dari 34 bus yang diperiksa, 21 bus laik jalan (62%), sedangkan 13 bus melanggar dengan total 16 pelanggaran,” ujar Direktur Lalu Lintas Jalan Rudi Irawan, Senin (9/6/2025).

    Pelanggaran paling umum adalah ketiadaan kartu pengawasan (KPS) sebanyak tujuh bus, tiga bus menggunakan KPS kedaluwarsa, dan satu bus memakai KPS palsu. Selain itu, dua bus memiliki KIR habis masa berlaku, satu bus tidak punya KIR sama sekali, dan dua bus ketahuan menggunakan KIR palsu.

    Rudi menambahkan, ada empat bus yang melanggar lebih dari satu aturan, sedangkan sisanya hanya satu pelanggaran. Klakson telolet juga menjadi perhatian. Empat bus dicopot klaksonnya karena tidak sesuai aturan dan membahayakan lalu lintas.

    Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir menyampaikan, pihaknya menyiapkan bus pengganti secara gratis bagi kendaraan yang tidak laik jalan. Penumpang langsung dialihkan ke bus pengganti agar perjalanan tetap aman dan nyaman.

    “Kami pastikan setiap bus laik jalan. Penumpang jadi prioritas, dan keselamatan mereka tidak bisa ditawar,” tegas Muiz.

  • RI-Arab Saudi bahas penggunaan Bandara Taif untuk haji dan umrah

    RI-Arab Saudi bahas penggunaan Bandara Taif untuk haji dan umrah

    Bandara Taif secara teknis bisa digunakan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) bersama Otoritas Bandara Taif International Airport di Makkah, Arab Saudi membahas penggguaan bandara internasional tersebut agar bisa digunakan jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

    “Bandara Taif secara teknis bisa digunakan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

    Menhub menyampaikan hal itu saat pertemuan antara anggota Amirul Hajj Indonesia 2025 dengan Otoritas Bandara Taif International Airport di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6).

    Pertemuan itu membahas kemungkinan penggunaan Bandara Taif bagi jamaah haji maupun umrah dari Indonesia. Langkah itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendistribusikan arus kedatangan dan memberikan alternatif jalur yang lebih efisien menuju Makkah.

    Diharapkan pula, kata Menhub, penggunaan Bandara Taif akan memberikan kenyamanan lebih kepada para jamaah.

    “Bandara Taif akan menjadi alternatif bandara haji/umrah selain Jeddah dan Madinah untuk mengurangi kepadatan. Apalagi, jarak dari Bandara Taif ke Makkah tidak terlalu jauh, hanya 70 km,” ujar Menhub.

    Menhub menyatakan untuk kali pertama pada musim haji tahun ini, Bandara Taif sudah digunakan jamaah haji khusus asal Indonesia. Sebanyak 44 jamaah haji khusus Indonesia tiba di Bandara Internasional Taif pada Rabu (28/5).

    “Kedatangan di Bandara Taif ini menjadi catatan penting dalam upaya diversifikasi jalur masuk jamaah haji ke Arab Saudi,” tuturnya.

    Adapun anggota Amirul Hajj Indonesia yang turut hadir pada pertemuan tersebut yakni Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy; Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah; Wakil Menteri Agama RI Romo KH R Muhammad Syafi’i; Rektor IPB University Arif Satria; Konsul Jenderal Republik Indonesia Yusron B. Ambary.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Plafon Terminal Jatijajar Depok Roboh akibat Angin Puting Beliung
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Juni 2025

    Plafon Terminal Jatijajar Depok Roboh akibat Angin Puting Beliung Megapolitan 8 Juni 2025

    Plafon Terminal Jatijajar Depok Roboh akibat Angin Puting Beliung
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Plafon di area loket pembelian tiket
    Terminal Jatijajar
    , Tapos, Kota Depok, ambruk akibat
    angin puting beliung
    pada Sabtu (7/6/2025) sore.
    Insiden ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang tengah berlangsung. Kemudian, angin besar masuk melalui celah di antara atap dan plafon terminal.
    “Karena memang ada musibah angin besar, jadi di sela-sela atap (terminal) itu ada celah angin sehingga angin masuk ke celah itu dan memberikan tekanan ke bawah,” ucap Kepala Terminal Jatijajar Rafik Hidayat saat ditemui
    Kompas.com
    , Minggu (8/6/2025).
    Rafik menjelaskan, tekanan angin yang terlalu besar itu membuat plafon ambruk secara tiba-tiba. Padahal, pihak terminal tidak menemukan bagian atap yang rusak.
    “Ketika saya lihat dari plafon juga tidak basah dan tidak bocor, jadi benar-benar didorong karena angin,” ungkap Rafik.
    Saat kejadian, petugas di area loket sedang menerima pelayanan pembelian tiket dari calon penumpang.
    Rafik mengonfirmasi terdapat sejumlah penumpang dan berbagai penjaga loket setiap agen bus di area tersebut.
    “Tapi Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa ataupun luka. Jadi, tidak ada korban lah intinya seperti itu,” ujar Rafik.
    Saat ini, material plafon yang ambruk sudah dibersihkan dan area loket disterilkan sementara waktu.
    Pihak terminal tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk rencana perbaikan plafon.
    Sementara itu, aktivitas layanan penumpang membeli tiket bus tetap beroperasi normal karena loket dipindahkan ke lobi terminal.
    “Saat ini sudah dilakukan pembersihan, jadi kami padamkan semua listriknya, habis itu kita bersihkan plafon-plafon bekas ambruk tersebut,” lanjutnya.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, area loket yang menjadi tempat ambruknya plafon tampak ditutupi oleh dua papan besar yang dimanfaatkan menutup akses.
    Meja loket untuk membeli tiket bus tampak berjejer di area lobi, dekat ruang tunggu penumpang.
    Diperkirakan luas plafon yang ambruk sekitar 5 x 3 meter. Beberapa rangka plafon terlihat menjuntai ke bawah bersama dengan sejumlah kabel, sedangkan bagian atap terminal tidak terlihat mengalami kerusakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelindo sebut pekan ketiga Juni alur Pelabuhan Bengkulu sudah terbuka

    Pelindo sebut pekan ketiga Juni alur Pelabuhan Bengkulu sudah terbuka

    Tim ahli pengerukan menyampaikan setidaknya di minggu ketiga pengerukan sudah berhasil (alur kembali terbuka)

    Bengkulu (ANTARA) – PT Pelindo menyebutkan bahwa pada pekan ketiga Juni 2025 alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu sudah terbuka dan pelabuhan dapat beroperasi kembali secara normal untuk transportasi orang dan barang.

    “Tim ahli pengerukan menyampaikan setidaknya di minggu ketiga pengerukan sudah berhasil (alur kembali terbuka). Tentunya ini yang perlu kita sampaikan, (terwujud) apabila cuaca kondisi bagus dan kondisi alat baik, pengerukan selalu berjalan mulus, serta tidak ada satu isu kerusakan peralatan apapun,” kata General Manager PT Pelindo Regional 2 Pelabuhan Bengkulu S. Joko di Bengkulu, Minggu.

    Menurut dia, pengerukan sudah dimulai sejak 7 Juni 2025 menggunakan kapal keruk berkapasitas besar CSD Costa Fortuna 3 dan kapal AHT Costa Fortuna 5.

    Kedua kapal itu didatangkan oleh PT Pelindo berdasarkan penugasan dari Kementerian Perhubungan.

    “Harapan kami kegiatan pengerukan ini bisa lancar dan diharapkan bisa lebih cepat dari target yang direncanakan,” kata dia.

    Joko menjelaskan pengerukan dilakukan secara bertahap. Target awal adalah mencapai kedalaman 6,5 meter, yang kemudian baru dilanjutkan hingga 12 meter.

    Setelah itu, kata dia, kapal-kapal besar nantinya dapat langsung bersandar di pelabuhan tanpa perlu melakukan transhipment (alih muat) seperti kondisi belakangan harus labuh luar di Pelabuhan Pulau Baai.

    Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyatakan progres pengerukan menjadi informasi menggembirakan.

    Aur sudah mulai terbuka pada hari ketiga pengerukan, dan progres normalisasi alur berjalan lancar.

    “Kami berharap pengerukan berjalan lancar sehingga aktivitas pelabuhan dan masyarakat Bengkulu bisa kembali normal,” kata Herwan Antoni.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025