Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Taksi Terbang Mengudara di RI, Raffi Ahmad dan Rudy Salim Jadi Penumpang

    Taksi Terbang Mengudara di RI, Raffi Ahmad dan Rudy Salim Jadi Penumpang

    Jakarta –

    Taksi terbang Ehang 216 S melakukan uji coba terbang dengan penumpang di Phantom Ground Park PIK 2, Kab. Tangerang, Banten, Rabu (256/2025). Artis Raffi Ahmad dan pengusaha Rudy Salim terpantau menjadi penumpang kendaraan terbang tanpa pilot tersebut.

    Rudy Salim, Executive Chairman dari Prestige Aviation yang merupakan perusahaan yang membawa dan menjual EHang 216 mengatakan sudah mengantongi izin demo flight dengan penumpang dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, yang merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Hari ini akan menjadi awal eHang membawa manusia di Indonesia,” kata Rudy di Phantom Ground Park PIK 2, Kab. Tangerang, Banten, Rabu (25/6/2025).

    Terpantau Raffi Ahmad juga hadir dalam acara demo flight tersebut. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu juga menjadi penumpang eHang 216 S.

    Raffi Ahmad terbang bersama Rudy Salim. Dalam amatan detikcom di lokasi, Ehang 216 S naik secara vertikal, berputar di atas secara statis, kemudian mendarat lagi. Penerbangan awal ini terlihat lancar tanpa kendala. Keduanya keluar dari Ehang 216 S dengan aman.

    Taksi terbang eHang 216 S Foto: Ridwan Arifin

    “Saya tadi sudah mencobanya secara langsung, Alhamdulillah terbang. Agak deg-degan sedikit karena kita biasanya pilot kelihatan. Ternyata ini sudah diatur, nggak kelihatan,” kata Raffi Ahmad.

    Ehang 216 menggunakan baterai listrik tanpa bahan bakar minyak.

    Taksi terbang eHang 216 S Foto: Ridwan Arifin

    Sebagai kendaraan tanpa awak kemudi, Ehang 216 dioperasikan melalui pusat komando dan kendali AAV (Autonomous Aerial Vehicle) yang berada di darat menggunakan jaringan 4G/5G sebagai saluran transmisi nirkabel berkecepatan tinggi untuk berkomunikasi dengan lancar dengan pusat komando dan kendali.

    Taksi terbang eHang 216 S Foto: Ridwan Arifin

    Ehang punya dimensi tinggi mencapai 1,77 meter dan lebar mencapai 5,61 meter bisa ditumpangi dua orang, atau mengangkut beban maksimal 220 kg.

    Adapun jarak terbang dengan muatan maksimal mencapai 30 km. waktu terbang mencapai 18-25 menit, serta kecepatan maksimal mencapai 130 km/jam. EHang 216-S ditenagai oleh tenaga listrik, dilengkapi dengan 16 baling-baling dan motor.

    Ehang 216 S telah mendapat sertifikasi untuk mengangkut penumpang pertama di dunia. Sertifikat Tipe itu dikeluarkan secara resmi oleh Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (Civil Aviation Administration of China/ CAAC).

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Sokhib Al Rohman menjelaskan pihaknya sedang menerbitkan regulasi untuk kendaraan terbang otonom supaya bisa legal terbang di langit Indonesia.

    “Kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selalu mendukung kegiatan ini. Kami tidak anti-teknologi,” kata Sokhib.

    “Rencana kita mau revisi atau amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, di mana salah satu item yang ingin kita masukkan mengakomodir operasional, mulai dari desain, operational, personil, fasilitas.”

    “Undang-undang ini sudah 15 tahun, jadi memang perlu dievaluasi,” tambah dia.

    “Kami akan rapat dengan civil aviation authority of china, salah satunya membahas arrangement produk china untuk melakukan type certificate validasi, sehingga nanti bisa menjadi resmi masuk dan dipakai operator Indonesia, apalagi Pak Bamsoet mau beli. Insya Allah nanti sudah valid, Pak. Sehingga nanti kita bisa terbitkan SOP standar yang bisa dipakai buat komersil,” jelas Rudy.

    (riar/rgr)

  • Polisi Belum Langsung Tilang Truk ODOL, Ternyata Ini Alasannya

    Polisi Belum Langsung Tilang Truk ODOL, Ternyata Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penindakan atas truk-truk kelebihan muatan kelebihan dimensi (over loading over dimension/ ODOL) belum akan dilakukan langsung di lapangan. Meski, pihak Korlantas Polri sudah melakukan sosialisasi penertiban truk ODOL di berbagai daerah.

    Seperti diketahui, pemerintah menargetkan, tidak ada lagi truk-truk ODOL yang berkeliaran di jalanan Indonesia mulai tahun 2026 nanti. Korlantas Polri telah memulai sosialisasi Zero ODOL mulai 1 Juni 2025.

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, diperlukan analisis menyeluruh untuk merealisasikan Zero ODOL di Indonesia. Mulai dari aspek ekonomi, logistik, hingga sistem transportasi.

    Hal itu disampaikan dalam rapat diskusi pelaksanaan penanganan angkutan barang ODOL yang dipimpin Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Komjen Pol (Purn) Suntana. Turut hadir Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Irjen Pol (Purn) Aan Shunanan, dan Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrawil Odo RM Manuhutu.

    “Adanya Indonesia menuju zero Over Dimension dan Overloading kita akan melihat dari beberapa aspek yang tadi sudah di jelaskan oleh pak Dirjen Hubdar. Dari aspek perekonominya seperti apa, dari aspek logistiknya seperti apa, dari aspek angkutannya seperti apa?,” katanya dikutip dari keterangan di situs resmi Korlantas Polri, Selasa (24/6/2025).

    “Sehingga saya yang merepresentasi aparat penegak hukum, belum melakukan penegakan hukum,” tambah Irjen Pol Agus.

    Lalu apa alasannya?

    Dia menjelaskan, penegakan hukum belum akan dilakukan sebelum seluruh regulasi yang berkaitan benar-benar siap dan terintegrasi.

    “Maka dari itu saya pastikan untuk Over Dimension belum ada penegakan hukum sebelum regulasi yang tadi disampaikan pak dirjen itu sudah komperhensif terintegrasi,” tegasnya.

    Irjen Pol Agus memaparkan, sepanjang tahun 2024 tercatat ada 26.839 orang jadi korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Karena itu, imbuh dia, pendekatan edukatif melalui sosialisasi tertib berlalu lintas penting dilakukan.

    “Saya yakin negara hadir untuk melindungi rasa keadilan dari sisi aspek manapun. Saya Kakorlantas yang bertanggung jawab tapi jangan melanggar,” ucapnya.

    “Penilangan penegakan hukum belum tentu membuat orang merasa adil. Oleh ebab itu sosialisasi, nanti baru ada peringatan. Nanti mungkin masih ada somasi, penempelan stiker. Masih panjang, yang penting bagaimana tata kelola transportasi ini tertib dilihat dari keselamatan. Maka dari itu saya hanya menyoroti di bidang keselamatan,” katanya.

    Dengan analisis yang komprehensif terhadap anatomi kecelakaan, lanjutnya, langkah-langkah pencegahan bisa dirumuskan secara lebih efektif.

    “Dari sisi keslamatan, masih banyak aspek-aspek yang tadi memang harus dikaji mendalam. Sehingga langkah-langkah untuk menertibkan itu harus komperhensif. Anatomi kecelakaan, analisis dan evaluasi harus. Kita mengambil langkh-langkah. Salah satunya adalah kita sudah menetapkan hari keselamatan,” ujarnya.

    Logistik Pangan Terganggu

    Sementara itu, Wamenhub menegaskan, pelaksanaan Zero ODOL harus dengan kebijakan yang tidak merugikan semua pihak.

    “Hari ini kita bisa berkumpul mencari solusi dimana kebijakan yang akan kita buat bisa dikomunikasikan dan dicarikan solusi yang paling tidak merugikan semua pihak,” kata Wamenhub.

    Sebelumnya, Direktur Ketersediaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto mengingatkan adanya potensi gangguan logistik pangan ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Menyusul aksi demo supir-supir truk ODOL (Over Dimension-Over Load/ kelebihan muatan dan dimensi) di berbagai daerah.

    Untuk itu, kata Direktur Ketersediaan Bapanas Indra Wijayanto, diperlukan pembahasan detail untuk mengantisipasi efek domino dari persoalan aksi demo supir truk ODOL tersebut.

    “Ada isu yang terbaru menurut kami perlu di-highlight minggu ini. Mengenai demo ODOL. Ini sudah cukup mengganggu karena beberapa asosiasi, telur maupun cabai, telah berkirim surat kepada kami, mengenai keterlambatan. Ini akan mengganggu pasokan, khususnya di Jakarta,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (23/6/2025).

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Garuda Indonesia (GIAA) Tutup Sementara Rute Penerbangan Jakarta-Doha

    Garuda Indonesia (GIAA) Tutup Sementara Rute Penerbangan Jakarta-Doha

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menutup rute penerbangan Jakarta-Doha, Qatar, selama sepekan akibat meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Iran.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi menuturkan bahwa ruang udara di sejumlah wilayah Timur Tengah juga sudah ditutup sejak awal pekan ini, sehingga membuat salah satu penerbangan Garuda terpaksa putar balik.

    “Kemarin sama Qatar airspace [ruang udara] ditutup, tetapi kami diinformasikan ketika pesawat sudah terbang. Karena sudah terbang ya dikasih tahu ke kokpit terus balik lagi pesawatnya,” ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Situasi tersebut akhirnya membuat Garuda Indonesia memutuskan untuk menghentikan rute penerbangan Jakarta-Doha untuk sementara waktu.

    “Kami akan setop dulu sekitar satu minggu sambil memperhatikan. Jadi, tim kami akan memonitor segala situasi dan pada saat dinyatakan sudah lebih baik, both side-nya pasti kami akan terbang kembali,” ujar Ade.

    Kendati demikian, Garuda tetap berkomitmen melindungi hak seluruh penumpang yang terdampak penghentian sementara layanan penerbangan rute Jakarta-Doha.

    Ade menyebutkan bahwa emiten maskapai pelat merah ini juga terus berkoordinasi intensif dengan Qatar Airways guna memastikan seluruh penumpang tidak dirugikan.

    “Kalau ada penumpang yang membatalkan penerbangan, tentu akan kami refund. Kalau tujuannya lanjut dari Doha ke destinasi lain, kemungkinan besar akan kami bantu re-route. Intinya, semua penumpang kami perhatikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, melansir laporan resmi Kementerian Perhubungan, beberapa wilayah Flight Information Region (FIR) di kawasan Timur Tengah memang mengalami penutupan sebagai imbas eskalasi konflik Iran–Israel.

    Sejumlah FIR yang sempat terdampak meliputi Kairo (Mesir), Tel Aviv (Israel), Baghdad (Irak), Suriah, Tehran, Bahrain, dan Doha (Qatar). Namun, untuk saat ini, hanya ruang udara Bahrain dan Qatar yang sudah kembali dibuka. 

  • Runway Banjir, Bandara Oesman Sidik Halsel Ditutup Sampai Besok

    Runway Banjir, Bandara Oesman Sidik Halsel Ditutup Sampai Besok

    JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dtijen Hubud) Kementerian Perhubungan menyatakan sebagian landasan pacu (runway) Bandar Udara Oesman Sadik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, ditutup akibat terdampak banjir.

    “Hujan lebat mengguyur wilayah Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara sejak Sabtu (21/6) hingga Minggu (22/6), mengakibatkan Bandar Udara Oesman Sadik terdampak banjir di sepanjang runway dan strip,” kata Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik Muhammad Hariddin dilansir ANTARA, Senin, 23 Juni.

    Pada Minggu (22/6) pukul 07.00 WIT pihaknya langsung mengajukan Notice To Airmen (NOTAM) kepada Kepala Pelayanan Informasi Aeronautika (PIA) Wilayah Manado terkait penutupan runway sampai pukul 09.30 WIT.

    “Akibat banjir, demi keselamatan maka operasional bandar udara ditutup sesuai NOTAM Nomor: C0810/25 NOTAMN. Saat bersamaan terdapat satu pesawat Wings Air di apron, namun dalam kondisi aman,” ujar Hariddin.

    Setelah dilakukan pembersihan dan landasan pacu telah bersih, lanjut Hariddin, Bandar Udara Oesman Sadik kembali beroperasi normal.

    Namun, akibat hujan kembali turun maka kembali diajukan NOTAM penutupan landasan pacu sepanjang 300 meter dari awal runway 06 sampai Senin (23/6) pukul 09.00 WIT dan diperpanjang sampai Selasa (24/6) pukul 09.00 WIT.

    “Akibat intensitas hujan masih tinggi, terdapat aliran air yang melintas di runway. Saat ini runway yang dapat dioperasikan sepanjang 1.350 meter,” ucapnya.

    ⁠Hingga hari ini pihaknya sedang melakukan pengerukan material pasir yang menutupi box culver dengan excavator agar air dari arah gunung dapat tersalurkan.

    “Hari ini mulai pukul 09.14 WIT pesawat Wings Air rute Labuha-Ternate dan Ternate-Labuha pp (pergi-pulang) yang kemarin tertunda, sudah beroperasi normal,” kata Hariddin.

     

  • 7 Penampakan Truk ODOL Parkir 9 Km di Tol Semarang Regional

    7 Penampakan Truk ODOL Parkir 9 Km di Tol Semarang Regional

    Penampakan Truk ODOL Parkir 9 Km di Tol Semarang
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Aksi penolakan kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) oleh para pengemudi truk di
    Semarang
    pada Senin (23/6/2025), memicu kemacetan sepanjang sekitar 9,1 kilometer, dari Gerbang Tol Jatingaleh hingga Exit Tol Krapyak.
    Pantauan Kompas.com menunjukkan ratusan truk memadati Jalan Siliwangi, berbaris panjang di tengah jalan.
    Poster-poster bernada kritik pun dipasang di badan truk, di antaranya bertuliskan:
    “Pejabat koruptor dimanja, overload dipenjara; yang merugikan negara itu koruptor, bukan sopir bermuatan ODOL; peraturan ODOL bikin ruwet, piye solusine?”
    Ketua Aliansi Pengemudi Independen (API) Jateng, Suroso, menyebut panjang barisan truk itu mencapai 9,1 kilometer atau hingga Jatingaleh.
    “Truk kuning yang di jalan itu minggir, itu ekornya sudah sampai Jatingaleh,” tutur Suroso.
    Dalam aksi ini, para sopir truk beraudiensi dengan Kepala Dishub Jateng, Kepala BPTD Kelas I Jateng, Dirlantas Polda Jateng, Karo Ops Polda Jateng, Kapolrestabes Semarang, Kasatlantas Polrestabes Semarang, dan Kepala Dishub Kota Semarang.
     
    Para demonstran menyampaikan 17 tuntutan, yakni:
    Suroso menyatakan bahwa perwakilan mereka akan melanjutkan dialog langsung dengan Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat.
    “Saya minta doanya, besok langsung ketemu di Kementerian Perhubungan, dengan teman-teman lainnya,” ujarnya.
    Sementara itu, Kepala Dishub Jateng, Arief Djatmiko, menyatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
    “Kita teruskan ke Jakarta agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat supaya mereka (sopir truk) bisa tenang posisinya untuk bekerja,” kata Miko.
    Ia menekankan pentingnya pertimbangan terhadap kondisi nyata di lapangan dalam penyusunan kebijakan nasional, karena banyak hal belum tercakup dalam regulasi yang ada.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dapat Teror Bom, Kemenhub Pastikan Pemulangan Jemaah Haji SV 5688 Berjalan Lancar

    Dapat Teror Bom, Kemenhub Pastikan Pemulangan Jemaah Haji SV 5688 Berjalan Lancar

    JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) memastikan proses pemulangan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 33 Debarkasi Surabaya dari Arab Saudi dengan pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SV 5688 berjalan lancar, aman dan selamat.

    Sekadar informasi, pesawat SV 5688 yang mengangkut 376 penumpang dan terbang dengan rute Jeddah–Muscat–Surabaya mendapat ancaman bom melalui sambungan telepon yang diterima oleh petugas Air Traffic Control (ATC) di Jakarta Area Control Center (ACC) dari Kuala Lumpur ACC pada 21 Juni lalu.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan setelah mendapat teror bom, berdasarkan prosedur keamanan, pilot memutuskan untuk mengalihkan rute atau divert ke Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru.

    Pesawat mendarat darurat di Kualanamu pukul 09.27 WIB dan langsung ditangani dengan prosedur emergency treatment oleh petugas bandara, Tim Gegana Polri, TNI, Aviation Security, dan unsur lainnya. Pemeriksaan menyeluruh dilakukan terhadap penumpang, kru, kabin pesawat, serta kompartemen kargo.

    “Pada 16.30 WIB, pesawat diserahkan dari pihak Polda Sumatera Utara kepada otoritas bandara dengan status hijau, setelah dinyatakan aman dan tidak ditemukan indikasi bahan berbahaya apa pun,” tuturnya dalam keterangan resmi, Minggu, 22 Juni.

    Setelah mendapatkan status aman, pesawat diberangkatkan kembali menuju Surabaya pada Minggu dini hari 22 Juni pukul 03.30 WIB, dan mendarat dengan selamat di Bandar Udara Internasional Juanda pukul 08.00 WIB.

    Selama masa penanganan di Kualanamu, sambung Lukman, seluruh penumpang dan kru difasilitasi dengan akomodasi hotel, konsumsi, serta pendampingan pelayanan oleh tim bandara dan maskapai.

    “Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubud terus melakukan pengawasan dan koordinasi intensif dengan operator penerbangan, pengelola bandara, otoritas keamanan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan keselamatan,” kata Lukman.

    Lukman menekankan seluruh proses penanganan insiden ini dilaksanakan dengan mengacu pada protokol kontinjensi keamanan penerbangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan.

    “Sama seperti penanganan pada Saudia Airlines SV 5276 rute Jeddah–Jakarta, langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan yang dilakukan telah sesuai dengan protokol yang berlaku. Setelah melalui penilaian menyeluruh, ancaman yang diterima diklasifikasikan sebagai hoaks oleh otoritas keamanan,” ucap Lukman.

    Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kejadian serupa, Ditjen Hubud telah menjalin koordinasi formal dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengamanan penerbangan, khususnya selama periode angkutan haji.

    “Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan apresiasi terhadap semua unsur yang terlibat dalam penanganan cepat dan profesional atas insiden ini. Komitmen Ditjen Hubud tetap pada prioritas utama yakni menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang dalam setiap layanan penerbangan nasional maupun internasional,” tuturnya.

  • Dapat Teror Bom, Kemenhub Pastikan Pemulangan Jemaah Haji SV 5688 Berjalan Lancar

    Dapat Teror Bom, Kemenhub Pastikan Pemulangan Jemaah Haji SV 5688 Berjalan Lancar

    JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) memastikan proses pemulangan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 33 Debarkasi Surabaya dari Arab Saudi dengan pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SV 5688 berjalan lancar, aman dan selamat.

    Sekadar informasi, pesawat SV 5688 yang mengangkut 376 penumpang dan terbang dengan rute Jeddah–Muscat–Surabaya mendapat ancaman bom melalui sambungan telepon yang diterima oleh petugas Air Traffic Control (ATC) di Jakarta Area Control Center (ACC) dari Kuala Lumpur ACC pada 21 Juni lalu.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan setelah mendapat teror bom, berdasarkan prosedur keamanan, pilot memutuskan untuk mengalihkan rute atau divert ke Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru.

    Pesawat mendarat darurat di Kualanamu pukul 09.27 WIB dan langsung ditangani dengan prosedur emergency treatment oleh petugas bandara, Tim Gegana Polri, TNI, Aviation Security, dan unsur lainnya. Pemeriksaan menyeluruh dilakukan terhadap penumpang, kru, kabin pesawat, serta kompartemen kargo.

    “Pada 16.30 WIB, pesawat diserahkan dari pihak Polda Sumatera Utara kepada otoritas bandara dengan status hijau, setelah dinyatakan aman dan tidak ditemukan indikasi bahan berbahaya apa pun,” tuturnya dalam keterangan resmi, Minggu, 22 Juni.

    Setelah mendapatkan status aman, pesawat diberangkatkan kembali menuju Surabaya pada Minggu dini hari 22 Juni pukul 03.30 WIB, dan mendarat dengan selamat di Bandar Udara Internasional Juanda pukul 08.00 WIB.

    Selama masa penanganan di Kualanamu, sambung Lukman, seluruh penumpang dan kru difasilitasi dengan akomodasi hotel, konsumsi, serta pendampingan pelayanan oleh tim bandara dan maskapai.

    “Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubud terus melakukan pengawasan dan koordinasi intensif dengan operator penerbangan, pengelola bandara, otoritas keamanan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan keselamatan,” kata Lukman.

    Lukman menekankan seluruh proses penanganan insiden ini dilaksanakan dengan mengacu pada protokol kontinjensi keamanan penerbangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan.

    “Sama seperti penanganan pada Saudia Airlines SV 5276 rute Jeddah–Jakarta, langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan yang dilakukan telah sesuai dengan protokol yang berlaku. Setelah melalui penilaian menyeluruh, ancaman yang diterima diklasifikasikan sebagai hoaks oleh otoritas keamanan,” ucap Lukman.

    Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kejadian serupa, Ditjen Hubud telah menjalin koordinasi formal dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengamanan penerbangan, khususnya selama periode angkutan haji.

    “Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan apresiasi terhadap semua unsur yang terlibat dalam penanganan cepat dan profesional atas insiden ini. Komitmen Ditjen Hubud tetap pada prioritas utama yakni menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang dalam setiap layanan penerbangan nasional maupun internasional,” tuturnya.

  • Dapat Teror Bom, Kemenhub Pastikan Pemulangan Jemaah Haji SV 5688 Berjalan Lancar

    Dapat Teror Bom, Kemenhub Pastikan Pemulangan Jemaah Haji SV 5688 Berjalan Lancar

    JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) memastikan proses pemulangan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 33 Debarkasi Surabaya dari Arab Saudi dengan pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SV 5688 berjalan lancar, aman dan selamat.

    Sekadar informasi, pesawat SV 5688 yang mengangkut 376 penumpang dan terbang dengan rute Jeddah–Muscat–Surabaya mendapat ancaman bom melalui sambungan telepon yang diterima oleh petugas Air Traffic Control (ATC) di Jakarta Area Control Center (ACC) dari Kuala Lumpur ACC pada 21 Juni lalu.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan setelah mendapat teror bom, berdasarkan prosedur keamanan, pilot memutuskan untuk mengalihkan rute atau divert ke Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru.

    Pesawat mendarat darurat di Kualanamu pukul 09.27 WIB dan langsung ditangani dengan prosedur emergency treatment oleh petugas bandara, Tim Gegana Polri, TNI, Aviation Security, dan unsur lainnya. Pemeriksaan menyeluruh dilakukan terhadap penumpang, kru, kabin pesawat, serta kompartemen kargo.

    “Pada 16.30 WIB, pesawat diserahkan dari pihak Polda Sumatera Utara kepada otoritas bandara dengan status hijau, setelah dinyatakan aman dan tidak ditemukan indikasi bahan berbahaya apa pun,” tuturnya dalam keterangan resmi, Minggu, 22 Juni.

    Setelah mendapatkan status aman, pesawat diberangkatkan kembali menuju Surabaya pada Minggu dini hari 22 Juni pukul 03.30 WIB, dan mendarat dengan selamat di Bandar Udara Internasional Juanda pukul 08.00 WIB.

    Selama masa penanganan di Kualanamu, sambung Lukman, seluruh penumpang dan kru difasilitasi dengan akomodasi hotel, konsumsi, serta pendampingan pelayanan oleh tim bandara dan maskapai.

    “Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubud terus melakukan pengawasan dan koordinasi intensif dengan operator penerbangan, pengelola bandara, otoritas keamanan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan keselamatan,” kata Lukman.

    Lukman menekankan seluruh proses penanganan insiden ini dilaksanakan dengan mengacu pada protokol kontinjensi keamanan penerbangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan.

    “Sama seperti penanganan pada Saudia Airlines SV 5276 rute Jeddah–Jakarta, langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan yang dilakukan telah sesuai dengan protokol yang berlaku. Setelah melalui penilaian menyeluruh, ancaman yang diterima diklasifikasikan sebagai hoaks oleh otoritas keamanan,” ucap Lukman.

    Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kejadian serupa, Ditjen Hubud telah menjalin koordinasi formal dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengamanan penerbangan, khususnya selama periode angkutan haji.

    “Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan apresiasi terhadap semua unsur yang terlibat dalam penanganan cepat dan profesional atas insiden ini. Komitmen Ditjen Hubud tetap pada prioritas utama yakni menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang dalam setiap layanan penerbangan nasional maupun internasional,” tuturnya.

  • 10 Demo ODOL Semarang, Ribuan Sopir Truk Ajukan 17 Tuntutan, Desak Revisi UU Lalu Lintas Regional

    10 Demo ODOL Semarang, Ribuan Sopir Truk Ajukan 17 Tuntutan, Desak Revisi UU Lalu Lintas Regional

    Demo ODOL Semarang, Ribuan Sopir Truk Ajukan 17 Tuntutan, Desak Revisi UU Lalu Lintas
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Ribuan pengemudi truk di Jawa Tengah yang tergabung dalam aliansi pengemudi independen (API) Jateng menggelar aksi unjuk rasa damai untuk menyampaikan 17 tuntutan ke kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah pada Senin (23/6/2025).
    Pantauan Kompas.com, unjuk rasa berlangsung sejak pukul 09.00 WIB – 11.30 WIB di sepanjang Jalan Siliwangi, exit tol Krapyak, Kota Semarang. Ratusan truk berbaris mengular lebih dari 1 kilometer.
    Ketua API Jateng, Suroso menyampaikan 17 tuntutan kepada Dishub Jateng, Polda Jateng dan BPTD Kelas 1 Jateng. Pertama mendorong Pemerintah dan DPR merevisi UU No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    “Perlu dibentuk Lembaga Pengawas Independen (Non Pemerintah) yang melakukan pengawasan pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009. Lalu masih sedikit perusahaan angkutan umum yang memiliki dan memenuhi Standar SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum),” ungkap Suroso di sela aksi.
    Kemudian dia menuntut penindakan tegas kepada Pemilik Barang dan Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar aturan tersebut.
    Mereka juga meminta Pemerintah harus terlibat dengan standar harga atau ongkos minimal angkutan barang, agar persaingan di dunia angkutan barang menjadi lebih sehat dan tercipta keselamatan berlalu lintas.
    “Itu sebagai alasan kami mengapa pemerintah harus terlibat menentukan standar ongkos tarif bawah dan tarif atas untuk angkutan barang, sebagai bahan pertimbangan untuk perubahan rancangan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” lanjutnya.
    Rencananya dia akan mengikuti audiensi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta besok.
    “Saya minta doanya, besok langsung ketemu di kementerian perhubungan, dengan teman-teman lainnya,” imbuhnyq.
    Kepala Dishub Jateng, Arief Sujatmiko memastikan aspirasi para pengemudi truk akan disampaikan kepada pemerintah pusat karena kebijakan itu diatur di sana.
    “Aksi Damai oleh Dewan Pimpinan Nasional API pada tanggal 23 Juni 2025 dikuti oleh kurang lebith 1.500 orang bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan demonstran diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPTD Kelas I Jawa Tengah, Dirlantas Polda Jateng, Karo Ops Polda Jateng, Kapolrestabes Semarang, Kasatlantas Polrestabes
    Semarang
    dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang,” kata Miko.
    Dia berharap permasalahan ODOL tidak dibebankan dalam segi penindakan di hilir saja. Namun menjadi evaluasi kebijakan yang mengatur logistik di level pemerintah pusat. Sehingga temuan
    truk ODOL
    dapat berkurang dengan optimal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan komitmennya dalam menanggapi aspirasi sopir truk terkait kebijakan penertiban kendaraan kelebihan muatan alias overdimension & overload (odol). 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah memahami keresahan para sopir dan berupaya menghadirkan kebijakan yang berimbang antara keselamatan dan kelangsungan usaha logistik nasional.

    “Penting bagi kami untuk mendengarkan langsung suara para pengemudi sebagai garda terdepan sektor transportasi barang nasional,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Dia menyebut bahwa sopir truk memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, aturan pelarangan truk odol tetap menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan dan perlindungan terhadap infrastruktur jalan.

    “Keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama kami dalam setiap kebijakan transportasi. Truk kelebihan muat dan kelebihan dimensi ini bukan hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Dalam hal keselamatan, satu nyawa terlalu banyak untuk dikorbankan,” kata Dudy.

    Berdasarkan data Korlantas Polri, sepanjang 2024, tercatat 27.337 kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan angkutan barang, atau sekitar 10,4% dari total kecelakaan sebanyak 262.328 kejadian. Dari jumlah tersebut, tercatat 183.995 korban luka ringan, 16.601 luka berat, dan 26.839 korban jiwa.

    Di sisi lain, Jasa Raharja menyebutkan bahwa kendaraan odol menjadi penyebab kecelakaan tertinggi kedua. Pada 2024, tercatat 6.390 korban meninggal dunia yang menerima santunan. Hingga Mei 2025, korban meninggal dunia akibat kendaraan odol mencapai 2.203 jiwa dari 7.485 kecelakaan.

    Sejumlah insiden fatal juga menambah catatan kelam terkait odol tahun ini. Misalnya, kecelakaan truk pengangkut air minum kemasan di Gerbang Tol Ciawi pada 4 Februari 2025 yang menewaskan 8 orang, serta kecelakaan truk bermuatan abu batu bara di Kalijambe, Purworejo pada 7 Mei 2025 yang merenggut 11 nyawa.

    Sementara itu, hasil pemeriksaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama Januari–April 2025 mengungkapkan bahwa dari 752.000 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 129.887 di antaranya melanggar batas daya angkut.

    Menhub menjelaskan bahwa kebijakan penanganan odol telah bergulir sejak 2016. Setelah sempat terhenti pada 2021–2022, pemerintah kembali meluncurkan program Zero Odol pada 2023 bersama para pemangku kepentingan lintas sektor.

    Memasuki 2025, langkah penanganan difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanganan Odol sebagai bagian dari strategi besar Peraturan Presiden tentang Logistik Nasional. Pada tahap awal, upaya yang dilakukan berupa sosialisasi menyasar pemilik barang dan kendaraan.

    Kebijakan ini dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kementerian PUPR, Kemendagri, Polri, dan pihak swasta. Penegakan hukum akan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan penindakan terukur.