Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Kemenhub Ganti Nama Klinik Jadi Sentra Maritim Medika, Layani Masyarakat Umum

    Kemenhub Ganti Nama Klinik Jadi Sentra Maritim Medika, Layani Masyarakat Umum

    Jakarta –

    Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP), unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan transformasi klinik pelayaran yang sebelumnya dikenal sebagai Klinik Utama BKKP. Kini klinik itu bertransformasi menjadi Klinik Utama Sentra Maritim Medika (SMM).

    “Penamaan Klinik Utama Sentra Maritim Medika bukan sekadar perubahan nama, tetapi mencerminkan komitmen kuat kami untuk menjadikan klinik ini sebagai pusat layanan kesehatan kerja yang unggul dan siap menjawab tantangan dunia pelayaran global,” ujar Kepala BKKP, Wisnu Wardana dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).

    Nama baru ini telah resmi diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Pelaut Sedunia, 25 Juni 2025 lalu. Lebih jauh Wisnu menjelaskan bahwa transformasi ini tidak hanya sekadar pergantian nama, melainkan mencerminkan tonggak penting dalam pengembangan layanan BKKP yang kini mengedepankan branding modern, digitalisasi layanan, serta pendekatan pelayanan kesehatan terintegrasi untuk mendukung keselamatan dan produktivitas pelaut Indonesia.

    “Tidak hanya untuk pelaut, Klinik SMM juga terbuka bagi masyarakat umum, menjadikannya sebagai pusat layanan kesehatan kerja yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambah Wisnu.

    Di tengah meningkatnya tantangan kesehatan bagi pelaut dalam era pelayaran global, BKKP juga terus mendorong inovasi dan penguatan layanan, meliputi peningkatan mutu layanan berbasis standar internasional, pengembangan digitalisasi dan integrasi data medis dan penguatan jejaring RSKU sebagai mitra operasional dan teknis.

    “Dengan identitas baru sebagai Klinik Utama Sentra Maritim Medika (SMM), kami optimistis dapat menghadirkan pusat rujukan nasional dalam layanan kesehatan kerja pelaut dan tenaga kerja sektor maritim yang adaptif, inklusif, dan modern,” ujar Wisnu.

    Wisnu menambahkan, transformasi ini sekaligus merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masa depan pelaut Indonesia yang sehat dan professional di mana Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan ingin memastikan bahwa setiap pelaut memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berstandar global.

    Sebagai fasilitas kesehatan kerja yang didesain untuk memenuhi kebutuhan pelaut dan tenaga kerja sektor maritim, Klinik SMM menyediakan berbagai layanan unggulan, antara lain:

    – Pemeriksaan kesehatan pelaut sesuai standar nasional dan IMO
    – One Day Service Medical Check-Up
    – Medical Check-Up onsite (layanan mobile)
    – Advance Colour Test
    – Layanan vaksinasi domestik dan internasional
    – Fasilitas laboratorium dan radiologi modern
    – Pemeriksaan narkoba dan sistem rekam medis elektronik
    – Konsultasi dengan dokter umum dan spesialis
    – Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pelabuhan dan pekerja maritim
    – Layanan Terapi Hiperbarik (Hyperbaric Oxygen Therapy) untuk penanganan kondisi dekompresi, luka sulit sembuh, keracunan karbon monoksida, serta peningkatan fungsi sel secara menyeluruh. Layanan terapi hiperbarik menjadi salah satu fasilitas unggulan dan esensial, khususnya bagi pelaut, penyelam, dan pekerja di lingkungan tekanan tinggi. Klinik SMM hadir sebagai pionir dalam penyediaan layanan ini.

    Sebagai lembaga pembina teknis, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama BKKP mengoordinasikan sebanyak 110 Rumah Sakit/Klinik Utama (RSKU) yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai penyedia layanan kesehatan pelaut. RSKU inilah yang menjadi mitra strategis BKKP dalam mendukung layanan kesehatan pelaut secara nasional.

    Sebaran RSKU di Indonesia:

    – DKI Jakarta dan Banten: 29 RSKU
    – Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY: 26 RSKU
    – Sumatera (termasuk NAD, Riau, Sumbar, Jambi, dll): 17 RSKU
    – Bali, NTB, NTT, Maluku: 17 RSKU
    – Kalimantan: 12 RSKU
    – Sulawesi: 6 RSKU
    – Papua: 4 RSKU

    “Angka ini menunjukkan komitmen Kementerian Perhubungan dalam pemerataan akses layanan kesehatan kerja pelaut di seluruh penjuru Tanah Air,” pungkas Wisnu.

    (ada/ara)

  • Polemik Larangan Truk ODOL: Mencari Solusi, Bukan Cuma Sanksi

    Polemik Larangan Truk ODOL: Mencari Solusi, Bukan Cuma Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bakal melakukan penanganan angkutan truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) pada tahun ini tanpa ada penundaan. Namun, pelaku industri logistik berharap aspek ekonomi juga perlu menjadi pertimbangan.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut Kemenhub saat ini hanya akan menjalankan Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa menerbitkan aturan baru, sekaligus mengingatkan kembali komitmen zero ODOL yang telah disepakati oleh stakeholder terkait pada 2017 atau 8 tahun lalu.

    ”Mulai saat ini kami hanya akan menjalankan regulasi yang sudah ada secara lebih tegas,” kata Dudy, dikutip Sabtu (28/6/2025).

    Dudy beralasan truk ODOL telah menimbulkan dampak kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka hingga korban jiwa, kemacetan di sejumlah ruas jalan, kerusakan infrastruktur jalan, bahkan peningkatan polusi udara di daerah.

    Data Korlantas Polri mencatat, terdapat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang pada 2024. Sementara data Jasa Raharja menunjukkan bahwa kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor dua, dengan 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan pada 2024.

    Adapun terkait kerusakan infrastruktur, lanjutnya, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp43,47 triliun per tahun untuk melakukan perbaikan jalan rusak yang salah satunya disebabkan oleh kendaraan ODOL.

    Dudy mengatakan pada 2025 ada beberapa langkah yang akan dilakukan Kemenhub bersama stakeholder terkait, khususnya Korlantas Polri dan Jasa Marga.

    Langkah yang dimaksud, lanjutnya, antara lain sosialisasi untuk mengingatkan kembali para stakeholder terkait komitmen zero ODOL, pengumpulan data truk ODOL yang melibatkan Jasa Marga, serta penindakan yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian.

    ”Tahap sosialisasi dilakukan selama satu bulan, sudah berlangsung sejak awal Juni,” katanya.

    Dia menambahkan pada tahap tersebut tidak ada penindakan dan jika sudah berakhir, Kemenhub akan melakukan evaluasi. Aksi tersebut sudah mendapat dukungan dari pihak Polri dan Jasa Marga.

    Dia berpendapat para pengemudi truk perlu mendapatkan pelatihan layaknya pilot, masinis, atau nakhoda. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat akan memberikan pelatihan kepada para pengemudi truk, baik yang menyangkut hal-hal teknis hingga edukasi terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku di jalan raya.

    ”Kalau kita ingin menata sektor transportasi, perlu ada satu langkah yang harus kita mulai, daripada tidak sama sekali,” ujarnya.

    Dia menambahkan jika ada pihak yang merasa keberatan dengan penanganan angkutan ODOL atau ingin memberikan masukan, dirinya sangat terbuka untuk berdiskusi.

    ”Saya terbuka untuk diskusi, tapi bukan untuk menunda. Penundaan hanya akan menimbulkan kerugian-kerugian baru dan justru tidak menyelesaikan akar masalah. Perlu saya tekankan kembali, fokus utama kami adalah keselamatan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan angkutan Over Dimension termasuk dalam kategori pidana di pasal 277 dan bisa diproses secara hukum, sedangkan angkutan Over Loading termasuk dalam pelanggaran administratif di pasal 309 dan bisa dilakukan penilangan.

    Pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait ketertiban dan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, khususnya pengemudi dan pemilik kendaraan.

    “Kami siap mendukung penuh kebijakan zero ODOL yang ditetapkan oleh Pemerintah dan berharap aksi yang dilakukan benar-benar dapat menyelesaikan masalah angkutan ODOL di Indonesia,” katanya.

    Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) merasa tidak dilibatkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam perumusan kebijakan penanganan truk Over Dimension and Over Load (ODOL).

    Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan merasa kecewa karena hingga saat ini Kemenhub tidak pernah melibatkan Aptrindo secara formal dalam perumusan kebijakan strategis penanganan ODOL. Padahal, Aptrindo adalah asosiasi resmi dan sah yang menaungi mayoritas pelaku usaha angkutan barang di Indonesia.

    “Sangat disayangkan bahwa justru asosiasi-asosiasi yang tidak memiliki struktur nasional yang jelas, tanpa keanggotaan yang terverifikasi, diberikan ruang dalam diskusi kebijakan yang sangat berdampak pada sektor logistik nasional,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).

    Aptrindo tetap berkomitmen untuk mendukung penanganan ODOL yang adil, kolaboratif, dan berbasis solusi sistemik. Selain itu, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem transportasi barang nasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

    Kendati demikian, dia menyayangkan pernyataan Menhub Dudy yang kembali mengulang retorika seputar keselamatan dan korban kecelakaan akibat kendaraan ODOL, tanpa disertai narasi strategis atau rencana kerja konkret untuk solusi yang adil dan menyeluruh.

    Menurutnya, fokus utamanya hanya pada aspek keselamatan tanpa memperhitungkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha logistik hanya akan memperbesar ketimpangan dan keresahan di lapangan.

    Aptrindo berharap Kemenhub untuk menghentikan narasi publik yang terus menyudutkan pelaku usaha angkutan barang. Penanganan ODOL tidak akan pernah efektif tanpa melibatkan semua pihak dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang sebagai bagian dari ekosistem yang menentukan dimensi dan muatan kendaraan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pemerintah akan terus mengawal ketat dalam mewujudkan target zero ODOL pada 2026. 

    Dia mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta kerusakan jalan akibat kendaraan dengan muatan berlebih.

    “Ya, yang jelas kita akan terus mengawal kebijakan menuju zero ODOL karena kita ingin benar-benar mengurangi kecelakaan akibat ODOL dan juga kerusakan jalan yang setiap tahun negara harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak,” ujarnya saat ditemui di Trans Studio Mall Cibubur, Sabtu (31/5/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa implementasi kebijakan zero ODOL tidak bisa dilakukan secara sektoral. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi merupakan syarat mutlak agar program ini berjalan efektif.

    Terkait perkembangan peta jalan (roadmap) zero ODOL, AHY menjelaskan bahwa prosesnya masih terus berlangsung.

  • Kebijakan Truk ODOL, Aptrindo Klaim Tak Pernah Dilibatkan

    Kebijakan Truk ODOL, Aptrindo Klaim Tak Pernah Dilibatkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) merasa tidak dilibatkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam perumusan kebijakan penanganan truk Over Dimension and Over Load (ODOL).

    Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan merasa kecewa karena hingga saat ini Kemenhub tidak pernah melibatkan Aptrindo secara formal dalam perumusan kebijakan strategis penanganan ODOL. Padahal, Aptrindo adalah asosiasi resmi dan sah yang menaungi mayoritas pelaku usaha angkutan barang di Indonesia.

    “Sangat disayangkan bahwa justru asosiasi-asosiasi yang tidak memiliki struktur nasional yang jelas, tanpa keanggotaan yang terverifikasi, diberikan ruang dalam diskusi kebijakan yang sangat berdampak pada sektor logistik nasional,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).

    Aptrindo tetap berkomitmen untuk mendukung penanganan ODOL yang adil, kolaboratif, dan berbasis solusi sistemik. Selain itu, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem transportasi barang nasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

    Kendati demikian, dia menyayangkan pernyataan Menhub Dudy yang kembali mengulang retorika seputar keselamatan dan korban kecelakaan akibat kendaraan ODOL, tanpa disertai narasi strategis atau rencana kerja konkret untuk solusi yang adil dan menyeluruh.

    Menurutnya, fokus utamanya hanya pada aspek keselamatan tanpa memperhitungkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha logistik hanya akan memperbesar ketimpangan dan keresahan di lapangan.

    Aptrindo berharap Kemenhub untuk menghentikan narasi publik yang terus menyudutkan pelaku usaha angkutan barang. Penanganan ODOL tidak akan pernah efektif tanpa melibatkan semua pihak dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang sebagai bagian dari ekosistem yang menentukan dimensi dan muatan kendaraan.

    Sebelumnya, Kemenhub memastikan bakal melakukan penanganan angkutan truk ODOL pada tahun ini tanpa ada penundaan lagi.

    Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengingatkan kembali komitmen zero ODOL yang telah disepakati oleh stakeholder terkait pada 2017 atau 8 tahun lalu.

    Kemenhub saat ini hanya akan menjalankan Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa menerbitkan aturan baru.

    ”Mulai saat ini kami hanya akan menjalankan regulasi yang sudah ada secara lebih tegas,” kata Dudy dalam siaran pers, dikutip Sabtu (28/6/2025).

  • Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha, Jalur Udara Qatar Aman?

    Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha, Jalur Udara Qatar Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — Garuda Indonesia (GIAA) kembali mengoperasikan layanan penerbangan rute Jakarta – Doha pulang pergi (PP) usai jalur udara menuju Qatar telah memenuhi seluruh persyaratan keselamatan penerbangan.

    Direktur Operasi Garuda Indonesia, Tumpal M. Hutapea mengatakan penerbangan kembali tersebut merupakan hasil dari asesmen menyeluruh dan koordinasi intensif Garuda Indonesia dengan Qatar Airways sebagai mitra operasional juga didukung dengan informasi dari otoritas terkait lintas-negara.

    Dia menambahkan keputusan ini turut mempertimbangkan perkembangan kondisi geopolitik regional di wilayah udara Timur Tengah yang kini menunjukkan situasi yang semakin kondusif.

    “Sejumlah maskapai internasional lain juga telah memulai kembali melayani penerbangan menuju wilayah tersebut,” kata Tumpal dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025)

    Garuda Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi secara cermat & intensif bersama otoritas penerbangan terkait, guna memastikan terjaganya keamanan penerbangan pada operasional rute ini.

    Hal ini, lanjutnya, dilakukan bersama otoritas penerbangan di Indonesia dan Qatar, serta dengan Qatar Airways. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan agar penerapan service recovery dapat berjalan secara optimal.

    Garuda Indonesia mengimbau seluruh penumpang yang akan melakukan perjalanan dari dan menuju Doha untuk secara berkala melakukan pengecekan terhadap status penerbangan melalui kanal informasi resmi Garuda.

    Garuda Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan layanan penerbangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh pengguna jasa.

    Sebelumnya, Garuda Indonesia menutup rute penerbangan Jakarta-Doha, Qatar, selama sepekan akibat meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Iran.

    Melansir laporan resmi Kementerian Perhubungan, beberapa wilayah Flight Information Region (FIR) di kawasan Timur Tengah memang mengalami penutupan sebagai imbas eskalasi konflik Iran–Israel.

    Sejumlah FIR yang sempat terdampak meliputi Kairo (Mesir), Tel Aviv (Israel), Baghdad (Irak), Suriah, Tehran, Bahrain, dan Doha (Qatar). Namun, untuk saat ini, hanya ruang udara Bahrain dan Qatar yang sudah kembali dibuka. 

  • Pemerintah Ingin Benahi Truk ODOL, Aptrindo Minta Penanganan Libatkan Seluruh Pihak – Page 3

    Pemerintah Ingin Benahi Truk ODOL, Aptrindo Minta Penanganan Libatkan Seluruh Pihak – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan rencana aksi untuk mengatasi peredaran kendaraan berlebih muatan, alias truk ODOL (Over Dimension Over Load). Dengan cara, membuat perjanjian dengan perusahaan agar tidak mengangkut muatan berlebih, dan mengatur gaji sopir truk.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan berharap, upaya tersebut jadi langkah penegakan hukum lebih konkret, kepada perusahaan yang kerap mengoperasikan truk obesitas untuk pengiriman barang.

    “Sesuai perintah presiden menuntaskan ODOL, ini sudah dikoordinasikan dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sudah ada rencana aksi, mulai dari pembinaan, pengawasan, penegakan hukum, hingga yang di sisi hulu,” ujar dia di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Nantinya, setiap perusahaan wajib meneken kontrak dengan Kementerian Perhubungan untuk tidak mengangkut barang dengan muatan dan dimensi berlebih. Jika melanggar, pemerintah sudah punya acuan untuk mengambil tindakan hukum.

    “Contoh tanggung jawab dari pengusaha angkutan, maupun pengusaha pemilik barang, nanti ada komitmen, atau kontraktual yang mempersyaratkan kendaraan tidak over dimensi over load,” kata Aan.

    Lebih lanjut, ia juga menyampaikan aspirasi para pengemudi soal kesejahteraan. Lantaran, saat ini belum ada regulasi yang mengatur gaji sopir truk. Proses pembayarannya dilakukan lewat kesepakatan antara pemilik barang dengan perusahaan jasa angkut.

  • Dipesan Beberapa Pengusaha, Kendaraan Terbang EHang 216-S Miliki Harga Fantastis

    Dipesan Beberapa Pengusaha, Kendaraan Terbang EHang 216-S Miliki Harga Fantastis

    JAKARTA – EHang 216-S secara resmi melakukan uji mengudara pada Rabu, 25 Juni bertempatan di Phantom Ground Park Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten.

    Tidak hanya itu, Prestige Aviation sebagai pihak importir membeberkan harga pemesanan dari kendaraan tersebut.

    Chairman Prestige Aviation, Rudy Salim mengatakan EHang 216-S dipatok senilai 535 ribu dolar AS atau setara dengan Rp8,713 miliar untuk pasar Indonesia. Harga tersebut sudah termasuk pajak telah ditetapkan.

    “Harganya 535 ribu dolar AS ya dan sudah termasuk pajak. Harganya berbeda dengan negara lain karena setiap negara berbeda-beda,” kata Rudy saat ditemui wartawan setelah seremoni di PIK 2, Tangerang.

    Ia juga menyebut beberapa pelanggan telah memesan kendaraan tersebut, termasuk para pengusaha yang ada di Indonesia.

    “Ada beberapa pembeli termasuk pengusaha ya,” tambah Rudy.

    Hal unik pada EHang 216-S ialah kendaraan tersebut ditenagai oleh listrik murni, sehingga dapat berkontribusi dalam ekosistem lebih hijau di masa yang akan datang.

    Kendaraan terbang ini juga telah mengantongi perizinan uji coba terbang dengan penumpang dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), yang merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Pengoperasiannya dilakukan tanpa awak, EHang 216-S dapat bekerja di bawah kendali AAV yang berada di darat dengan memanfaatkan jaringan 4G/5G sebagai saluran nirkabel berkecepatan tinggi untuk berkomunikasi dengan lancar bersama pusat komando dan kendali.

    Kendaraan udara ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 30 km dalam sekali pengisian penuh dengan durasi terbang antara 18-25 menit dengan kecepatan tertinggi 130 km/jam.

  • Pelindo Kebut Normalisasi Alur Pelayaran Bengkulu

    Pelindo Kebut Normalisasi Alur Pelayaran Bengkulu

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mempercepat pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu dengan mengerahkan sejumlah alat berat termasuk kapal keruk kapasitas besar.

    Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan percepatan pengerukan merupakan bentuk komitmen melaksanakan penugasan Pemerintah untuk menjaga kelancaran rantai logistik nasional dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan RI.

    “Saat ini kami tengah mengebut pengerukan untuk mengembalikan fungsi alur pelayaran secara optimal, sehingga kapal-kapal besar dapat langsung bersandar ke Bengkulu untuk melayani kepentingan masyarakat, termasuk kapal yang melayani ke Pulau Enggano” kata Arif dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).

    Dia menjelaskan sejak April 2025, sejumlah alat berat antara lain 1 unit Kapal Keruk Nera 2, 3 unit Excavator, 1 unit Wheel Loader, dan 3 unit Dump Truck telah dikerahkan.

    Selanjutnya, saat ini telah tiba kapal keruk kapasitas besar yaitu CSD Costa Fortuna 3 dan AHT Costa Fortuna 5 dari Batam, 4 unit excavator, 4 unit wheel loader, 4 unit dump truck dan telah beroperasi di Bengkulu sejak akhir Mei 2025 untuk mempercepat pengerukan dan direncanakan akan dilakukan penambahan alat berat 2 unit excavator

    Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud mengatakan penugasan pengerukan alur pelayaran kepada Pelindo ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025, yang saat ini telah mencapai 95% dari total pekerjaan. Setelah itu, guna menjamin kualitas layanan, pengerukan akan dilanjutkan untuk mencapai kedalaman -6,5 mLWS.

    Sementara itu, GM Pelindo Regional 2 Bengkulu, Joko menambahkan bahwa proses normalisasi alur pelayaran terus dikerjakan 24 jam 7 hari dengan kapal keruk dan seluruh peralatan pendukungnya, termasuk instalasi pipa kapal keruk sepanjang hampir mencapai 1.000 meter.

    “Cuaca dapat menjadi faktor penting yang bisa memengaruhi target penyelesaian, tetapi optimis bahwa penugasan dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

    Pelaksanaan normalisasi alur pelayaran ini merupakan bentuk kolaborasi solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Pelindo, serta instansi terkait lainnya di Bengkulu untuk mengatasi pendangkalan alur sehingga bisa digunakan kembali untuk melayani kebutuhan masyarakat.

  • Pendangkalan Alur Ganggu Akses ke Pulau Enggano, Menteri Trenggono Bilang Begini

    Pendangkalan Alur Ganggu Akses ke Pulau Enggano, Menteri Trenggono Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara mengenai layanan transportasi laut dari dan menuju Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, yang terganggu akibat pendangkalan atau sedimentasi.

    Menanggapi hal itu, Trenggono menyampaikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengirimkan bantuan berupa kapal agar masyarakat dapat mengakses dari dan menuju Pulau Enggano.

    “Kita punya kapal yang kita akan bantu akses dari Pulau Enggano itu ke Bengkulu,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, Trenggono menyebut bahwa pemerintah berencana membangun kampung nelayan di Pulau Enggano. Rencana itu sudah didiskusikan bersama Gubernur setempat.

    Nantinya dengan adanya kampung nelayan di pulau tersebut, pemerintah akan membangun dermaga. Dengan begitu, kapal-kapal dapat bersandar di kolam pelabuhan Enggano.

    “Kalau ada dermaga tentu kan kapalnya bisa menyandar juga,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyebut bahwa layanan transportasi laut dari dan menuju Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, tetap berjalan.

    Kendati begitu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengatakan bahwa pola pelayanannya dilakukan secara khusus melalui embarkasi dan debarkasi di luar kolam pelabuhan menggunakan skema Rede Transport. 

    Hal tersebut didukung oleh kapal-kapal negara milik KSOP Kelas III Pulau Baai  bersama mitra/instansi terkait antara lain TNI AL, Basarnas, Polairud, serta bantuan dari kapal nelayan.

    Untuk mengatasi kondisi ini, Masyhud menyebut bahwa pihaknya telah menugaskan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 untuk melakukan pengerukan alur pelayaran yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025. 

    Dia menuturkan, pengerukan dilakukan berdasarkan SK KSOP Kelas III Pulau Baai dengan target kedalaman -4 meter LWS dan total volume 99.000 m³ yang saat ini sudah mencapai 95 persen dari total pekerjaan. 

    Kemudian untuk menjamin kualitas layanan, akan dilanjutkan dengan pengerukan lanjutan untuk mencapai kedalaman -6,5 meter LWS dengan volume 701.000 m³.

    “Kami berupaya keras agar pengerukan ini selesai tepat waktu dan menjadi prioritas. Kami memahami kebutuhan masyarakat Enggano dan ini menjadi prioritas pemerintah,” ujar Masyhud dalam keteranganya, dikutip Rabu (25/6/2025).

  • Bamsoet Cerita Beli Taksi Terbang Belum Sampai Barangnya

    Bamsoet Cerita Beli Taksi Terbang Belum Sampai Barangnya

    Jakarta –

    Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi salah satu konsumen yang membeli taksi terbang EHang 216 S. Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) itu diketahui sudah memesan EHang sejak 2022.

    “Saya sendiri sudah pesan eHang ini sampai sekarang belum ada baranganya dan uangnya belum kembali,” ceplos Bamsoet saat demo flight EHang 216 S bersama penumpang di Phantom Ground Park PIK 2, Kab. Tangerang, Banten, Rabu (25/6/2025).

    Bamsoet diketahui sebagai sosok visioner dalam memilih kendaraan. Bamsoet merupakan konsumen pertama yang membeli Tesla saat kendaraan ini pertama kali dihadirkan Prestige di Indonesia.

    Rudy Salim, Executive Chairman dari Prestige Aviation yang merupakan perusahaan yang membawa dan menjual EHang 216 S, mengatakan sudah mengantongi izin demo flight dengan penumpang dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Ini merupakan uji coba penerbangan EHang 216 S yang pertama kali terbang dengan penumpang manusia.

    Sejak tahun 2021, Prestige Aviation telah melakukan berbagai uji coba EH216-S di sejumlah lokasi mulai dari Bali, Semeru, Pondok Cabe, JIEXPO Kemayoran, dan PIK 2.

    Rudy menceritakan EHang 216 S tahun lalu sudah diuji coba dalam ajang Thailand Drone Exhibition & Symposium yang diselenggarakan oleh Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT).

    EHang diketahui belum mengantongi izin terbang untuk komersial di Indonesia. Rudy menyebut Ehang 216 S sudah memiliki pesanan dari kalangan pengusaha.

    “Kita ngurus izinnya dulu. Karena (kalau) kita ngirim unit, izinnya belum ada bagaimana? Nanti kita tunggu izinnya, perizinan sudah keluar, semuanya sudah selesai. Baru unitnya kita deliver kepada para pembeli kita,” kata Rudy saat disinggung kenapa unit Ehang 216 belum dikirim ke konsumen.

    Sebagai kendaraan tanpa awak kemudi, Ehang 216 dioperasikan melalui pusat komando dan kendali AAV (Autonomous Aerial Vehicle) yang berada di darat menggunakan jaringan 4G/5G sebagai saluran transmisi nirkabel berkecepatan tinggi untuk berkomunikasi dengan lancar dengan pusat komando dan kendali.

    Ehang punya dimensi tinggi mencapai 1,77 meter dan lebar mencapai 5,61 meter bisa ditumpangi dua orang, atau mengangkut beban maksimal 220 kg.

    Adapun jarak terbang dengan muatan maksimal mencapai 30 km. Waktu terbang mencapai 18-25 menit, serta kecepatan maksimal mencapai 130 Km/jam. EHang 216 S ditenagai oleh tenaga listrik, dilengkapi dengan 16 baling-baling dan motor.

    EHang telah mendapat sertifikasi untuk mengangkut penumpang pertama di dunia. Sertifikat Tipe itu dikeluarkan secara resmi oleh Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (Civil Aviation Administration of China/ CAAC).

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Sokhib Al Rohman menjelaskan pihaknya sedang menerbitkan regulasi untuk kendaraan terbang otonom supaya bisa legal terbang di langit Indonesia.

    “Kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selalu mendukung kegiatan ini. Kami tidak anti teknologi,” kata Sokhib.

    “Rencana kita mau revisi atau amandemen undang-undang nomor 1 tahun 2009, di mana salah satu item yang ingin kita masukkan mengakomodir operasional, mulai dari desain, operational, personil, fasilitas.”

    “Undang-undang ini sudah 15 tahun, jadi memang perlu dievaluasi,” tambah dia.

    “Kami akan rapat dengan Civil Aviation Authority of China, salah satunya membahas arrangement produk China untuk melakukan type certificate validasi, sehingga nanti bisa menjadi resmi masuk dan dipakai operator Indonesia, apalagi Pak Bamsoet mau beli. Insya Allah nanti sudah valid, Pak. Sehingga nanti kita bisa terbitkan SOP standar yang bisa dipakai buat komersil,” jelasnya lagi.

    (riar/rgr)

  • Pengusaha Ingatkan Lonjakan Harga Minyak Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

    Pengusaha Ingatkan Lonjakan Harga Minyak Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

    Jakarta –

    Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan sektor logistik nasional harus bersiap menghadapi dampak berantai dari eskalasi ketegangan di Timur Tengah, terutama terhadap jalur pelayaran internasional yang krusial seperti Selat Hormuz.

    “Perang ini tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tapi bisa memicu disrupsi besar pada rantai pasok global, termasuk Indonesia, terutama yang terkait dengan minyak, bahan baku industri, serta rute pelayaran internasional,” kata Ketua Umum ALFI Akbar Djohan dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

    Sebagaimana diketahui, konflik antara Israel dan Iran meluas hingga melibatkan Amerika Serikat (AS). Ketegangan militer di kawasan penghasil dan penyalur minyak dunia itu disebut dapat memperparah tekanan terhadap biaya logistik internasional, termasuk pengangkutan barang ke dan dari Indonesia.

    Akbar menyebut sebagian besar kapal niaga global melewati kawasan tersebut dan jika terganggu akan berdampak pada waktu tempuh, rute alternatif yang lebih jauh, serta harga bahan bakar.

    “Lonjakan harga minyak sudah pasti akan memicu kenaikan biaya logistik. Selain itu, risiko keterlambatan pengiriman juga makin tinggi. Ini perlu disikapi serius oleh seluruh pelaku usaha dan pemerintah,” ucap dia.

    Menurut Akbar, logistik merupakan urat nadi perdagangan nasional dan internasional sehingga gangguan terhadap jalur logistik global harus diantisipasi dengan cepat. Ia menilai perlu ada upaya mitigasi risiko dari pemerintah agar sektor logistik nasional tetap berjalan efisien dan tidak terjebak dalam krisis berlarut.

    “Kita tidak bisa menunggu situasi semakin memburuk. Pemerintah perlu merumuskan skenario darurat logistik, termasuk memperkuat jalur distribusi domestik dan mendorong diversifikasi rute ekspor-impor,” sambung Akbar.

    ALFI juga mendorong pemerintah agar mempercepat transformasi digital dalam sistem logistik nasional. Menurutnya digitalisasi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, melainkan juga mempermudah koordinasi dan pemantauan distribusi barang di tengah situasi global yang dinamis.

    “Dengan digitalisasi dan sistem informasi logistik yang terintegrasi, kita bisa lebih tanggap dalam merespons disrupsi yang terjadi, baik karena faktor geopolitik, iklim, maupun ekonomi,” tegas Akbar.

    Selain itu, Akbar berharap pemerintah dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kadin serta ALFI untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang komprehensif.

    “Pemerintah harus duduk bersama pelaku industri logistik dan menyusun roadmap respons krisis. Kita tidak boleh reaktif, tapi harus siap dengan berbagai skenario,” tambah Akbar.

    Di sisi lain, Akbar juga menekankan pentingnya memperluas pasar ekspor ke negara-negara yang tidak terdampak langsung oleh konflik, serta meningkatkan ketahanan logistik domestik agar tidak terlalu tergantung pada satu kawasan atau satu jalur pelayaran.

    “Kita harus menjadikan krisis ini sebagai momentum memperkuat struktur logistik nasional, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kebijakan. Diversifikasi pasar dan rute sangat penting agar kita tidak rentan,” lanjut Akbar.

    Akbar pun mengingatkan sektor logistik bukan sekadar alat angkut barang, melainkan elemen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah sangat dibutuhkan, terutama bagi pelaku logistik kecil dan menengah yang rentan terkena dampak.

    “Dukungan insentif fiskal dan regulasi yang fleksibel bisa menjadi bantalan agar sektor ini tetap tumbuh, bahkan dalam kondisi penuh ketidakpastian,” kata Akbar.

    (aid/ara)