Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Driver Ojol Minta Pemerintah Turunkan Biaya Aplikasi, Bukan Naikan Tarif

    Driver Ojol Minta Pemerintah Turunkan Biaya Aplikasi, Bukan Naikan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8–15% tidak akan memberikan dampak signifikan. Terlebih apabila potongan yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi atau platform ojol tidak ikut turun. 

    SPAI menilai penurunan biaya aplikasi lebih urgen ketimbang menaikan tarif. 

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, saat ini potongan platform bahkan melebihi batas maksimal 20% yang telah ditetapkan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” kata Lily dalam keterangannya pada Selasa (1/7/2025).

    Lebih dari itu, Lily menyoroti ketidakadilan dalam layanan pengantaran barang dan makanan, di mana penetapan tarif sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar dan dominasi perusahaan platform.

    Pihaknya bahkan mendapati potongan hingga 70%, di mana seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18.000 kepada platform. 

    Menurutnya, beban operasional yang harus ditanggung oleh pengemudi sangat besar. Di luar biaya bahan bakar, pengemudi juga harus menanggung ongkos parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, hingga cicilan handphone dan kendaraan.

    Karenanya, SPAI mendesak agar potongan platform diturunkan secara signifikan hingga 10% atau bahkan dihapuskan. 

    “Selanjutnya kami menuntut upah kami dibayarkan tidak lagi secara satuan order yang kami selesaikan. Tapi kami minta dibayarkan dengan skema UMP [upah minimum provinsi] agar ada kepastian pendapatan bagi pengemudi ojol, taksol dan kurir setiap bulannya,” katanyq. 

    SPAI juga menyoroti berbagai skema yang diterapkan perusahaan platform seperti sistem slot, argo murah (aceng), hub, GrabBike Hemat, serta level dan prioritas, yang menurut mereka bersifat diskriminatif.

    Tak hanya itu, SPAI mendesak pemerintah menghapus istilah “kemitraan” dalam peraturan transportasi online. Hal ini merujuk pada hasil sidang International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa yang telah menyepakati penggunaan istilah “pekerja platform” secara global.

    SPAI mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan segera mengadopsi ketentuan tersebut dalam regulasi nasional, termasuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan akan segera merevisi tarif per kilometer ojol. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan bahwa keputusan tersebut sudah final dan kenaikan akan bervariasi berdasarkan zona.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan, ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” kata Aan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI pada Senin (30/6/2025).

    Aan menyebut usulan kenaikan tarif ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak aplikator.

  • Top 3: Harga Emas Perhiasan hingga Tarif Ojol Naik – Page 3

    Top 3: Harga Emas Perhiasan hingga Tarif Ojol Naik – Page 3

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan bahwa kajian terkait penyesuaian tarif ojek daring (ojol) telah mencapai tahap akhir. Kenaikan tarif diperkirakan berada di kisaran 8 hingga 15 persen, tergantung zona operasional pengemudi.

    “Untuk tuntutan terkait tarif, kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif, terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan.

    Aan menjelaskan bahwa kenaikan tarif akan disesuaikan berdasarkan tiga zona layanan yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Simak artikel selengkapnya di sini

  • 2
                    
                        Tarif Ojol Naik 8-15 Persen, Warga Pilih Pakai Kendaraan Pribadi
                        Megapolitan

    2 Tarif Ojol Naik 8-15 Persen, Warga Pilih Pakai Kendaraan Pribadi Megapolitan

    Tarif Ojol Naik 8-15 Persen, Warga Pilih Pakai Kendaraan Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Sejumlah warga mempertimbangkan beralih ke kendaraan pribadi menyusul rencana pemerintah menaikkan tarif ojek
    online
    (
    ojol
    ) sebesar 8 hingga 15 persen.
    Salah satunya Leonardo (26), karyawan swasta yang berencana naik motor dari rumahnya di Tangerang, menuju kantornya di Jakarta, sejauh 20 kilometer.
    “Pemerintah harus tahu kalau banyak orang yang mulai pilih bawa motor jarak jauh karena harga transportasi sekarang makin mencekik. Aku juga jadi kepikiran,” ucap Leonardo kepada
    Kompas.com,
    Senin (30/6/2025).
    Tanpa
    tarif ojol naik
    saja, Leonardo biasanya merogoh kocek hampir Rp 1 juta dalam sebulan untuk transportasi pulang pergi bekerja. 
    “Anggap pas PP sekitar Rp 30.000, itu dikali 22 hari saja udah Rp 660.000. Coba kalau sekarang tarik ke ongkos pulang dan pergi Rp 40.000-50.000, ‘meninggal’ kantong gue sih,” ujar Leonardo.
    Sementara, sulit bagi Leonardo beralih ke transportasi umum lantaran rumah maupun kantornya tidak dekat stasiun maupun terminal. 
    “Jadi makin enggak ramah di kantong. Dan yang harus diinget, ya enggak semua area terakses sama transportasi umum kayak KRL, Transjakarta, MRT, atau LRT,” sambung dia.
    Hal senada juga disampaikan Ani (25), warga Bekasi. Biasanya, ia mengeluarkan Rp 26.000 untuk naik ojol dari stasiun KRL menuju kantornya untuk jarak sekitar tujuh kilometer.
    “Ibaratnya, kalo bisa nangis ya nangis. Kalo gini caranya ya mending bawa motor pribadi, tapi ojol nanti jadi sepi,” ujar Ani.
    Sementara, Tina (25) mengaku bingung mengatur keuangannya jika
    tarif ojol
    naik. Pasalnya, gaji bulanannya hanya berkisar Rp 6 juta.
    Biasanya, Tina tidak menggunakan mode hemat untuk membayar supaya pendapatan ojol lebih besar. Namun, ia kini mempertimbangkan menggunakan metode tersebut. 
    “Aku pikir kasihan ke pengendara kalau aku pakai (mode hemat) itu. Tapi dengan lihat pemerintah kayak gini, ya aku harus kasihan ke diri aku sendiri dulu,” terang Tina.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana menaikkan tarif ojol berkisar 8-15 persen.
    Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan di rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan, Senin.
    Besaran kenaikan tarif akan berbeda sesuai dengan tiga zona yang sudah ditentukan di kisaran 8-15 persen itu.
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, dan zona III,” terang Aan.
    Meski demikian, rencana ini masih terus berproses. Rencananya, pihak Aan akan memanggil para aplikator untuk mendiskusikan hal ini.
    Sebagai informasi, tuntutan kenaikan tarif ini menjadi salah satu yang disuarakan para mitra pengemudi saat demo pada 20 Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Ojol Naik 8-15 Persen, Warga Bakal Beralih ke Transportasi Umum
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Juni 2025

    Tarif Ojol Naik 8-15 Persen, Warga Bakal Beralih ke Transportasi Umum Megapolitan 30 Juni 2025

    Tarif Ojol Naik 8-15 Persen, Warga Bakal Beralih ke Transportasi Umum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek
    online 
    (
    ojol
    ) sebesar 8 hingga 15 persen membuat sejumlah penumpang mempertimbangkan beralih ke transportasi umum.
    Wulan Jessica (25), warga Jakarta Pusat mengaku bakal beralih ke Transjakarta atau MRT untuk pulang pergi bekerja. 
    Wulan memahami pilihannya menggunakan transportasi umum bisa membantu mengurangi kemacetan. Namun, di sisi lain, hal ini juga berisiko menurunkan pendapatan
    driver
    ojol.
    “Masyarakat seperti saya pasti lebih banyak memilih transportasi umum kayak Transjakarta. Hal ini bisa membantu jalanan jadi enggak macet, tapi satu sisi berisiko buat
    driver
    ojol. Kasihan pendapatannya turun, dilema sih jadinya,” ucap Wulan saat berbincang dengan
    Kompas.com,
    Senin (30/6/2025).
    Wulan sendiri masih bisa memahami alasan di balik kenaikan tarif, terutama jika didorong oleh tuntutan para pengemudi ojol yang beberapa waktu lalu menggelar aksi unjuk rasa.
    Namun, Wulan tak menampik bahwa kenaikan tarif bakal menjadi beban, terutama bagi penumpang yang mengandalkan ojol setiap hari seperti dirinya.
    “Karena bagi saya, sebulan saja mengandalkan ojol dengan harga terkini, pengeluarannya lumayan kerasa. Seminggu aja bisa habis Rp 180.000 cuma buat ojol,” ungkap Wulan.
    Hal serupa disampaikan oleh Iin (34), penumpang ojol asal Bogor. Ia menilai, selama ini banyak masyarakat memilih ojol karena bisa mengantar tepat hingga ke tujuan.
    Namun, tarif yang semakin tinggi berpotensi membuat masyarakat mengutamakan biaya ketimbang kenyamanan.
    “Kalau
    tarif ojol naik
    terus, ya bisa jadi saya beralih ke transportasi umum. Sekarang aja saya udah mulai mikir dua kali buat pesan ojol, apalagi kalau cuma jarak dekat. Kalau banyak orang yang berpikiran sama, bisa-bisa ojol jadi sepi penumpang,” kata Iin.
    Menurut Iin, ojol saat ini masih jadi andalan banyak orang karena alasan kenyamanan.
    Namun, jika tarifnya naik terlalu tinggi, kenyamanan bakal kalah dengan harga. Apalagi, saat ini, transportasi umum baik di Kota Bogor maupun Jakarta dinilainya sudah sangat baik.
    “Saya itu kan pulang pergi Bogor-Jakarta jadi tahulah transportasi umum sekarang juga udah makin nyaman dan terjangkau. Kalau ojol harganya mahal, ya mungkin orang-orang akan pilih jalan kaki sedikit atau naik bus, angkot, lebih jauh tapi dompet aman,” tambahnya.
    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengungkapkan rencana kenaikan
    tarif ojol
    tersebut sudah masuk tahap final.
    Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa kajian telah selesai dilakukan dan akan segera dibahas bersama aplikator.
    Hal ini disampaikan Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan, Senin.
    Aan menjelaskan, kenaikan tarif akan dibedakan berdasarkan tiga zona wilayah operasional, dengan besaran tarif berbeda-beda.Setidaknya, terdapat tiga zona dengan kenaikan tarif sekitar 8 persen hingga 15 persen.
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, zona III,” beber Aan.
    Pihaknya berencana memanggil aplikator atau penyedia jasa untuk merundingkan hal ini.
    “Besok kami akan memanggil (aplikator). Tapi, pada prinsipnya, kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator. Namun, untuk memastikan, kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini,” ujar Aan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setuju Tarif Ojol Naik, Driver: Tapi Potongannya Tolong Dikurangi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Juni 2025

    Setuju Tarif Ojol Naik, Driver: Tapi Potongannya Tolong Dikurangi Megapolitan 30 Juni 2025

    Setuju Tarif Ojol Naik, Driver: Tapi Potongannya Tolong Dikurangi
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ningsih (40), pengemudi ojek online menyambut baik rencana pemerintah yang ingin menaikan tarif
    ojol
    sebesar delapan hingga 15 persen.
    “Kami setuju tarif naik, tapi tolong juga potongannya dikurangi. Jangan semua naik, kami yang kerja malah enggak dapet banyak,” ujar Ningsih saat ditemui Kompas.com di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    Hal senada juga diungkapkan oleh Joko (36). Pengemudi ojol yang biasa beroperasi di Stasiun Gondangdia ini mengaku senang dengan rencana pemerintah yang akan menaikan tarif ojol.
    “Kalau tarifnya naik ya kami senang, asal jangan nanti aplikator yang malah ambil lebih banyak. Itu yang kami khawatirkan,” kata Joko.
    Menurut Joko, potongan dari aplikator saat ini bisa mencapai 20 persen per perjalanan. Belum lagi, pengemudi masih harus menanggung biaya bensin, parkir, dan perawatan kendaraan secara mandiri.
    Di sisi lain, beberapa penumpang mengaku tidak keberatan jika
    tarif ojol naik
    , asalkan transparan dan benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi.
    Namun, beberapa pengguna juga menyoroti potensi pengurangan promo yang selama ini meringankan biaya transportasi mereka.
    Rendy (22), mahasiswa yang sedang menunggu ojol di halte Gondangdia, mengatakan, promo menjadi salah satu alasan utamanya sering menggunakan jasa ojol.
    “Saya maklum kalau tarif naik, tapi jangan sampai promonya dihilangin semua. Itu kan bantu kita juga yang duitnya pas-pasan,” ucap dia.
    Sementara Nida (21), mahasiswa asal Depok, juga menyuarakan kekhawatirannya. Ia mengaku kerap mengandalkan promo untuk perjalanan harian ke kampus atau kegiatan lainnya.
    “Saya cari tarif murah karena belum punya penghasilan. Biasanya pakai diskon dari aplikasi,” ujar Nida.
    Menurut dia, kenaikan tarif sebaiknya diimbangi dengan penawaran baru dari aplikator kepada pengguna.
    “Kalau dinaikkan ya harus ada yang ditawarkan ke pengguna juga, misal diskon atau poin loyalti. Jangan cuma naik doang,” kata dia.
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan, mengatakan, rencana kenaikan tarif ojol sudah masuk tahap final.
    Besaran tarif akan disesuaikan dengan pembagian tiga zona operasional, dengan kenaikan antara 8 hingga 15 persen.
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025).
    Aan menambahkan, pihaknya juga akan memanggil aplikator untuk memastikan kesiapan implementasi kebijakan ini. Ia menyebut, secara prinsip, para aplikator telah menyetujui rencana tersebut.
    Kebijakan ini turut menjadi respons atas serangkaian tuntutan pengemudi ojol, termasuk aksi demonstrasi pada 20 Mei 2025 dan audiensi dengan DPR sehari setelahnya.
    Lima tuntutan utama yang disampaikan pengemudi di antaranya pengurangan potongan komisi aplikasi, kenaikan tarif dasar, serta penghapusan sistem promo yang dinilai merugikan mitra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Ojol Naik Bikin Penumpang Dilema: Ingin Driver Sejahtera, tapi Ogah Kantong Jebol
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Juni 2025

    Tarif Ojol Naik Bikin Penumpang Dilema: Ingin Driver Sejahtera, tapi Ogah Kantong Jebol Megapolitan 30 Juni 2025

    Tarif Ojol Naik Bikin Penumpang Dilema: Ingin Driver Sejahtera, tapi Ogah Kantong Jebol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek
    online
    (ojol) sebesar 8 hingga 15 persen menuai respons beragam dari para penumpang.
    Sebagian mendukung kebijakan ini demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Namun, tak sedikit yang khawatir kenaikan itu akan memberatkan pengeluaran. 
    Salah satu warga Jakarta Barat, Gitta De Vries (25) menilai, rencana ini masih bisa diterima asalkan para pengemudi memberikan pelayanan yang baik bagi para penumpang.
    “Menurut saya masih oke-oke aja sih tapi dengan catatan. Dengan adanya kenaikan tarif ini diharapkan
    driver
    bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, tidak terburu-buru mengejar order, dan lebih mengutamakan keselamatan,” ujar Gitta saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Senin (30/6/2025).
    Gitta juga berharap, kenaikan tarif benar-benar berdampak terhadap penghasilan pengemudi, bukan justru diambil oleh perusahaan aplikator.
    “Harusnya kenaikan tarif bisa membantu meningkatkan pendapatan
    driver
    , yang selama ini sering mengeluhkan biaya operasional maupun pendapatan tiap harinya,” lanjut Gitta.
    Sementara itu, Zahra (25), warga Cawang, Jakarta Timur, mengaku berada dalam posisi dilema.
    Di satu sisi, ia memahami bahwa para pengemudi membutuhkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
    Di sisi lain, Zahra juga merasa khawatir karena kenaikan tarif ini akan berdampak langsung terhadap pengeluarannya. Apalagi, ia menggunakan ojol setiap hari ke kantornya di TB Simatupang, Jakarta Selatan.
    “Semoga ada solusi adil biar
    driver
    juga tetep untung tapi pengguna juga enggak terlalu terbebani,” ungkap Zahra.
    Serupa dengan Zahra, Alifia (29), warga Bogor, yang kini sudah berkeluarga juga berpandangan serupa. Menurutnya,
    tarif ojol
    saat ini saja sudah cukup memberatkan, apalagi jika naik.
    Pengeluaran Alifia dalam sehari untuk naik ojol biasanya sebesar Rp 46.000. Jika tarif naik, pengeluaran uang bulanan untuk transportasi pasti bertambah.
    “Ongkos ojol sekarang aja udah lumayan boncos sih sebenernya. Walau cuma naik Rp 1.000-2.000 tapi pasti berasa ke uang bulanan. Cuma saya kalau lagi naik ojol cerita-cerita sama abang-abangnya sih kasian juga ya potongannya besar,” ungkap Alifia.
    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengungkapkan rencana kenaikan tarif ojol tersebut sudah masuk tahap final.
    Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa kajian telah selesai dilakukan dan akan segera dibahas bersama aplikator.
    Hal ini disampaikan Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan, Senin.
    Aan menjelaskan, kenaikan tarif akan dibedakan berdasarkan tiga zona wilayah operasional, dengan besaran tarif berbeda-beda. Setidaknya, terdapat tiga zona dengan kenaikan tarif sekitar 8 persen hingga 15 persen.
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, zona III,” beber Aan.
    Pihaknya berencana memanggil aplikator atau penyedia jasa untuk merundingkan hal ini.
    “Besok kami akan memanggil (aplikator). Tapi, pada prinsipnya, kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator. Namun, untuk memastikan, kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini,” ujar Aan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setuju Tarif Ojol Naik, Driver: Tapi Potongannya Tolong Dikurangi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Juni 2025

    Tarif Ojol Bakal Naik Hingga15 Persen, Warga: Demi Keuntungan Driver atau Aplikator? Megapolitan 30 Juni 2025

    Tarif Ojol Bakal Naik Hingga 15 Persen, Warga: Demi Keuntungan Driver atau Aplikator?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah pengguna mempertanyakan kepentingan pemerintah dalam menaikkan tarif ojek
    online
    (
    ojol
    ) yang mencapai 8-15 persen.
    Salah satunya Fira (24), karyawan swasta yang bekerja di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
    Ia meragukan apakah kenaikan tarif ini memang untuk meningkatkan upah atau keuntungan
    driver.
    “Kalau misalnya kenaikan tarif tapi menguntungkan officenya atau aplikator doang, alias bukan untuk drivernya ya disayangkan, kita (penumpang) yang jadi kena dampak,” ucap Fira kepada
    Kompas.com,
    Senin (30/6/2025).
    Keraguan ini bermula dari cerita yang didengarnya dari ojol tentang kebijakan diskon tarif. Sepengetahuannya, potongan diskon tidak berpengaruh kepada pendapatan ojol.
    “(Infonya)
    driver
    ya enggak kena potongan. Jadi kayak sama saja gitu, diskon potongannya ya kena ke pihak penyedia jasa,” kata dia.
    Oleh karena itu, kenaikan
    tarif ojol
    seharusnya tidak semakin membebankan pengguna. Terlebih untuk Fira yang setiap hari menggunakan layanan ini untuk pulang dan pergi kerja.
    Tak berbeda jauh, hal serupa diungkapkan karyawan swasta bernama Tina (25). Ia merasa dirugikan sebagai pihak ketiga di antara
    driver
    dan aplikator.
    Sebab, dalam sehari, pengeluaran Tina untuk ojol mencapai Rp 30.000 untuk ke kantornya di daerah Pancoran, Jakarta Selatan.

    Ojol
    kemarin demo ke aplikator, tapi yang kena imbasnya malah kita yang labelnya penumpang. Harusnya, yang dipikirkan pemerintah persentase bagi hasil aplikator sama driver,” kataTina.
    “Aku enggak paham kenaikan ini untuk kebaikan siapa, karena justru pemerintah malah makin ‘mencekik’ pendapatan karyawan kayak aku,” sambung dia.
    Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif ojol berkisar 8-15 persen.
    Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan di rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan, Senin.
    Besaran kenaikan tarif akan berbeda sesuai dengan tiga zona yang sudah ditentukan di kisaran 8-15 persen itu.
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, dan zona III,” terang Aan.
    Meski demikian, rencana ini masih terus berproses. Rencananya, pihak Aan akan memanggil para aplikator untuk mendiskusikan hal ini.
    Sebagai informasi, tuntutan kenaikan tarif ini menjadi salah satu yang disuarakan para mitra pengemudi saat demo pada 20 Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Asosiasi Ojol Respons Rencana Pemerintah Kerek Tarif Ojek Online

    Asosiasi Ojol Respons Rencana Pemerintah Kerek Tarif Ojek Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyoroti rencana pemerintah yang hendak mengerek tarif minimum ojek online (ojol) yang dinilai tak membawa dampak besar terhadap pendapatan pengemudi.

    Ketua SPAI, Lily Pujiastuti menjelaskan bahwa upaya mengerek tarif itu dinilai percuma apabila pemerintah tidak benar-benar merevisi potongan tarif yang dibebankan aplikator kepada pengemudi ojol.

    “SPAI menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan berdampak pada pendapatan pengemudi bila potongan platform tidak diturunkan,” tegasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Terlebih, Lily menambahkan, potongan platform yang dibebankan aplikator kepada pengemudi saat ini tidak mengikuti aturan maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 20%.

    SPAI menyebut, pihaknya mendapati potongan platform yang ditanggung pengemudi dapat mencapai 70%. Artinya, pemotongan itu melambung 3 kali lipat dari batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Kami mendapati potongan platform hingga 70%, di saat seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18.000 kepada platform,” tambahnya.

    Lily memberikan gambaran, dengan pendapatan minim tersebut pengemudi ojol, taksol (taksi online) dan kurir masih harus menanggung berbagai biaya operasional sehari-hari seperti bensin, parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, pergantian spare parts, cicilan handphone, cicilan kendaraan dan biaya lainnya.

    Untuk itu, SPAI menuntut potongan platform dapat di pangkas menjadi 10% saja atau bahkan dihapuskan.

    Pada saat yang sama, Lily juga menyampaikan aspirasi para driver ojol yang ingin upahnya tidak lagi dibayarkan secara satuan order. Melainkan mengikuti ketetapan upah minimum provinsi (UMP).

    “Kami meminta upah kami dibayarkan tidak lagi secara satuan order yang kami selesaikan. Tapi kami minta dibayarkan secara bulanan dengan skema upah minimum provinsi [UMP],” tandasnya.

    Sementara itu, hingga saat ini pihak aplikator baik itu Gojek maupun Grab masih belum memberikan tanggapan mengenai rencana tersebut.

    Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi sinyal bahwa  tarif ojol akan naik dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan seiring dengan rampungnya kajian penyesuaian tarif baru yang  disusun pemerintah.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat), Aan Suhanan membocorkan kenaikan tarif itu bakal tembus hingga 15% untuk kendaraan Ojol roda dua. Nantinya, besaran kenaikan akan bervariasi sesuai dengan zona yang telah ditentukan. 

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

  • Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen, Warga: Pemerintah Makin Cekik Karyawan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Juni 2025

    Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen, Warga: Pemerintah Makin Cekik Karyawan Megapolitan 30 Juni 2025

    Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen, Warga: Pemerintah Makin Cekik Karyawan
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Sejumlah warga mengeluhkan rencana pemerintah menaikkan tarif ojek
    online
    (
    ojol
    ) sebesar 8-15 persen.
    Tina (25), karyawan swasta yang dua tahun belakangan merantau di Jakarta mengaku rutin naik ojol untuk berangkat dan pulang kantor. Ia khawatir pengeluarannya melonjak jika
    tarif ojol naik

    “Aku enggak paham kenaikan ini untuk kebaikan siapa, karena justru pemerintah malah makin ‘mencekik’ pendapatan karyawan kayak aku,” ucap Tina kepada Kompas.com, Senin.
    Kantor Tina berjarak sekitar 1,5 kilometer dari indekos. Dalam sehari, ia harus merogoh kocek hingga Rp 25.000-30.000 untuk pulang dan pergi bekerja naik ojol. 
    Sementara, gajinya hanya Rp 6 juta per bulan. Pendapatan itu harus Tina pakai untuk berbagai keperluan, mulai dari sewa indekos, makan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. 
    Jika
    tarif ojol
    naik, Tina harus semakin menekan pengeluarannya. 
    “Jujur aja, aku beberapa waktu terakhir selalu usahain enggak pernah (membayar) pakai mode hemat yang katanya jadi keluhan ojol pas demo. Potongan tarif biasa aku dapat ya dari langganan di aplikasi atau
    voucher
    ,” ujar Tina.
    “Aku pikir kasihan ke pengendara kalau aku pakai itu. Tapi dengan lihat pemerintah kayak gini, ya aku harus kasihan ke diri aku sendiri dulu,” lanjut dia.
    Hal senada juga disampaikan pengguna ojol lainnya bernama Leonardo (26). Dia mempertimbangkan naik motor pribadi untuk bermobilisasi jika tarif
    ojol naik

    Meski jarak rumahnya ke kantor mencapai 20 kilometer sekali jalan, Leonardo lebih memilih naik motor ketimbang bayar mahal buat ojol. 
    “Jadi makin enggak ramah di kantong. Dan yang harus diinget, ya enggak semua area terakses sama transportasi umum kayak KRL, Transjakarta, MRT, LRT, atau bahkan JakLingko,” tutur Leonardo.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana menaikkan tarif ojol berkisar 8-15 persen.
    Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan di rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan, Senin.
    Besaran kenaikan tarif akan berbeda sesuai dengan tiga zona yang sudah ditentukan di kisaran 8-15 persen itu.
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, dan zona III,” terang Aan.
    Meski demikian, rencana ini masih terus berproses. Rencananya, pihak Aan akan memanggil para aplikator untuk mendiskusikan hal ini.
    Sebagai informasi, tuntutan kenaikan tarif ini menjadi salah satu yang disuarakan para mitra pengemudi saat demo pada 20 Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapan Tarif Ojol Naik 15%? Ini Kata Kemenhub

    Kapan Tarif Ojol Naik 15%? Ini Kata Kemenhub

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menyesuaikan tarif ojek online (ojol), di mana hal ini merupakan respons pemerintah akan keresahan para driver ojol. Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat) Aan Suhanan mengatakan tarif ojol direncanakan akan naik sebesar 8% hingga 15%, untuk ojol roda dua.

    Namun, tidak semua daerah akan mengalami kenaikan 15% dan penyesuaian tarif ini tetap disesuaikan dengan zona yang telah ditentukan sebelumnya.

    “Kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif ojek online, terutama roda dua. Sesuai dengan zona yang sudah ditentukan, kenaikannya bervariasi, ada 8%, ada 15%,” kata Aan saat memberikan paparannya dalam rapar kerja bersama (raker) Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Namun, untuk waktu kapan penyesuaian tarif ojol ini, pihaknya masih akan melakukan konsultasi final dengan empat aplikator mengenai realisasi penyesuaian tarif tersebut.

    “Besok kami akan memanggil para aplikator, tapi pada prinsipnya, kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator. Namun, untuk memastikan kami akan panggil kembali aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini,” ujar Aan.

    Alasan Tarif Ojol Bakal Naik

    Tarif ojol bakal naik merupakan respons pemerintah dalam hal ini Kemenhub atas demo ojol yang digelar pada 20 Mei lalu. Para driver menyoroti besarnya potongan jasa dari aplikator dan skema tarif murah yang dinilai merugikan mereka.

    Para ojol juga protes terhadap layanan murah seperti aceng, slot, hemar, dan prioritas dan mereka ingin pemerintah dan aplikator menghapus layanan murah tersebut. Namun, Kemenhub tetap perlu mendengar kembali dari sisi aplikator. Sehingga, kebijakan ini dapat berlaku secara adil dan saling menguntungkan baik dari sisi driver, aplikator, maupun pelanggan.

    Sebagai informasi, tarif ojek online saat ini masih merujuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564/2022, di mana tarif ojol ditentukan berdasarkan tiga zona.

    Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. Tarif di zona ini Rp1.850 hingga Rp2.300 per kilometer.
    Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tarif di zona ini Rp2.600 hingga 2.700 per kilometer.
    Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Tarif di zona ini Rp2.100 hingga 2.600 per kilometer.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]