Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi
menghadapi dilema serius terkait
kemacetan ekstrem
yang terus berlanjut di jalur Situbondo menuju
Pelabuhan Ketapang
.
Hal ini diungkapkan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam rapat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk KSOP, ASDP, BPTD, Gapasdap, INFA, serta TNI-Polri.
“Terus terang kami agak kebingungan. Kami rapat berkali-kali di internal, apa yang bisa kami lakukan untuk mengurai kemacetan kami. Apa yang bisa kami bantu, mohon disampaikan kepada kami,” kata Ipuk pada Sabtu (26/7/2025).
Kemacetan ini disebabkan kurangnya ketersediaan kapal yang dapat mengangkut truk berkapasitas besar di dermaga LCM Pelabuhan Ketapang, yang bukan merupakan ranah kewenangan Pemkab Banyuwangi.
Namun, meskipun masalah ini berada di luar kendali Pemkab, masyarakat sering kali melimpahkan kesalahan kepada pemerintah daerah.
“Atas nama Pemkab Banyuwangi, kami berharap masalah ini bisa diselesaikan dan atas nama pemangku wilayah sangat menyesalkan,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa kemacetan yang terjadi sebetulnya dapat diantisipasi lebih awal untuk mencegah masalah yang berkepanjangan.
Walaupun tidak memiliki kewenangan langsung, Pemkab Banyuwangi berupaya memberikan solusi dengan menghubungkan Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI.
“Tujuannya agar dibantu, serta agar persepsi masyarakat tidak salah bahwa kami tidak bertindak,” ujar Ipuk.
Bupati Ipuk juga berharap agar ASDP sebagai pemangku kepentingan dapat segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menambah armada kapal guna mengurai kemacetan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ipuk menyambut kedatangan kapal perbantuan KMP Gading Nusantara di Pelabuhan Ketapang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan.
Direncanakan, masih ada dua kapal perbantuan lainnya yang akan didatangkan untuk membantu mengatasi kemacetan ekstrem di Pelabuhan Ketapang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan
-

Kemenhub Siapkan Aturan Transportasi Online, Ini Harapan Driver
Jakarta –
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membuat aturan transportasi online. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub yang bakal menyiapkan aturan baru tersebut untuk 7 juta mitra pengemudi ojek online (ojol).
Untuk membuat aturan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan” dengan menghadirkan ekonom, praktisi, perwakilan konsumen, perusahaan aplikasi, hingga komunitas mitra ojek online (ojol).
Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Forum ini bukan forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” ungkap Aan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya pengaturan ekosistem ojol dan transportasi online harus melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya. Seperti misalnya, Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasinya, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya.
Rekomendasi Aturan Transportasi Online
Rekomendasi pertama datang dari para driver ojol. Salah satu mitra pengemudi, Reymon Dwi Kusnadi menekankan soal pentingnya perjanjian kemitraan dengan aplikator.
Perjanjian itu juga harus bisa mengindahkan aspek-aspek hukum, sehingga warga negara sebagai driver ojol bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan layak.
Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menambahkan jika ingin membangun transportasi online berkeadilan maka harus ada aturan hukum yang jelas mengenai transportasi online yang dikeluarkan oleh regulator.
“Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri,” ujar Azas Tigor.
Kemenhub juga memaparkan Laporan Analisis Survei Dampak Kenaikan Tarif Menuju Ekosistem Transportasi Online yang Berkeadilan. Hanya saja, menurut para pihak aplikator susunan tarif yang sudah ada sudah cukup baik untuk diimpelementasikan.
Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator sebetulnya saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Mereka mengklaim biaya potongan diperuntukkan untuk pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.
Aspirasi Driver Ojol
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Salah satu yang hadir dalam forum tersebut yakni perwakilan dari Komunitas Kaliber (Kalibata Bersatu). Perwakilan Kaliber, Roy Adjab mengatakan mayoritas mitra driver ojol yang statusnya murni aktif sebetulnya menerima angka bagi hasil atau komisi yang sepadan atau fair, baik bagi driver maupun perusahaan jasa aplikasi.
“Mayoritas mitra yang on bid (aktif) pilih 20%. Yang aksi (tolak) ditotal semua tidak sampai 2%. Angka 20% itu (alokasinya) termasuk biaya penyusutan yang diberikan dalam bentuk voucher-voucher discount dengan cashback, seperti makan di beberapa restoran, service motor, pulsa, dan lainnya,” jelas Roy.
Dia mengatakan para mitra dalam komunitas KGMP dan beberapa komunitas lainnya juga menerima aturan komisi saat ini dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam aturan ini, aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra. Jadi, skema pembagian komisi perjalanan ojol memiliki skema 80% untuk mitra dan 20% untuk aplikator.
“Sangat (setuju 20%). Masih banyak (benefit) yang lain. Saya ulangi. Ini baru sebagian kecil dari benefit yang dirasakan mitra ojol. Di luar hal-hal operasional (yang diberikan) aplikator,” katanya.
Justru dia menilai besaran komisi 10% yang diterapkan beberapa aplikator tidak selaras dengan benefit yang dirasakan driver. “Engga (ada benefit). Fakta di lapangan membuktikan bahwa potongan (komisi) kecil itu tidak menjamin driver sejahtera,” tegasnya.
Dia juga menyampaikan di tengah FGD pada Kamis siang terjadi kegaduhan lantaran ada beberapa pihak yang terprovokasi. Selain itu, ada pula yang hadir tetapi tidak mewakili driver aktif.
“(FGD tadi) masih seputar masukan-masukan dari beberapa pihak. Termasuk wakil-wakil driver. Hanya tadi tidak memungkinkan semua perwakilan diundang. Dari Gojek saja ada ribuan komunitas se-Jabodetabek. Belum yang campuran. Yang rusuh tadi R4 (roda empat). Merasa nggak diundang, padahal hari ini khusus R2 (roda dua). Yang aturannya berbeda dengan R4, sudah tersirat di UU Lantas,” tutur Roy
Halaman 2 dari 2
(hal/hns)
-

Kotak Hitam Pesawat Penumpang yang Jatuh di Rusia Ditemukan
Moskow –
Penyelidik menemukan kotak hitam atau perekam data penerbangan dari reruntuhan pesawat yang jatuh di timur Rusia. Sebanyak 48 orang penumpang pesawat itu dilaporkan tewas.
Dikutip AFP, Jumat (25/7/2025), kotak hitam itu akan dikirim untuk dianalisis. Pesawat Antonov-24 yang dioperasikan oleh Angara Airlines itu jatuh saat sedang melakukan upaya kedua untuk mendarat di kota terpencil Tynda di Siberia. Pesawat itu menghilang dari radar sekitar pukul 13.00 waktu setempat (04.00 GMT) pada Kamis (24/7) kemarin.
Sebuah helikopter penyelamat kemudian menemukan badan pesawat yang terbakar di lereng gunung berhutan sekitar 15 kilometer (sembilan mil) di selatan Bandara Tynda. Jaksa belum berkomentar tentang kemungkinan penyebab kecelakaan itu, tetapi seorang penyelamat yang dikutip oleh kantor berita TASS mengatakan pesawat berbaling-baling ganda itu berusaha mendarat di tengah awan tebal.
Penyelidik sedang menyelidiki apakah kecelakaan itu disebabkan oleh kerusakan teknis atau kesalahan manusia.
“Perekam penerbangan telah ditemukan di lokasi kecelakaan dan akan dikirim ke Moskow untuk didekripsi dalam waktu dekat,” kata Kementerian Perhubungan Rusia dalam sebuah pernyataan.
Otoritas Rusia juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap operator pesawat, Angara Airlines, dan apakah maskapai tersebut mematuhi peraturan atau tidak. Kementerian Perhubungan Rusia akan menyampaikan nasib operasi perusahaan buntut kecelakaan tersebut.
Angara Airlines, maskapai regional kecil yang berbasis di kota Irkutsk, Siberia, mengatakan pihaknya sedang melakukan “segala upaya untuk menyelidiki penyebab kecelakaan”.
CEO perusahaan, Sergei Salamanov, mengatakan kepada saluran TV Rusia REN pada hari Kamis bahwa kapten pesawat-seorang pilot berpengalaman dengan 11.000 jam terbang-yang memutuskan untuk melakukan penerbangan tersebut.
“Prakiraan cuaca tidak mendukung,” katanya.
Penyelidik regional mengatakan bahwa mereka telah menemukan jenazah dari reruntuhan pesawat. Pesawat itu jatuh di daerah yang sulit dijangkau dan tim penyelamat darat membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai lokasi.
Kementerian Perhubungan Rusia mengatakan keluarga dari 48 korban tewas-enam di antaranya adalah awak pesawat-akan menerima kompensasi masing-masing sebesar lima juta rubel ($63.000).
Tonton juga video “Melihat Lokasi Jatuhnya Pesawat Angara Airlines di Rusia” di sini:
(idn/fas)
-

Didukung IMI Aceh Maju Jadi Ketum IMI, Bamsoet: Amanah yang Harus Dijaga
Jakarta –
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Bambang Soesatyo kembali mendapat dukungan untuk maju sebagai Ketua Umum IMI periode 2025-2030. Dukungan kali ini datang dari IMI Provinsi Aceh melengkapi dukungan dari mayoritas provinsi.
Anggota DPR RI ini menegaskan dukungan IMI Provinsi Aceh merupakan kepercayaan yang harus dibalas dengan meningkatkan prestasi olahraga otomotif di kancah nasional dan internasional.
“Dukungan dari Aceh merupakan amanah yang harus dijaga dan ditunaikan. Kita tidak bisa membangun IMI dari pusat saja, harus juga dari daerah. Saya sangat mengapresiasi komitmen IMI Aceh yang terus menghidupkan semangat otomotif dalam bingkai pembangunan sosial dan ekonomi,” ujar Bamsoet dalam keterangan resmi, Jumat (25/7/2025).
Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima surat dukungan dari Ketua IMI Provinsi Aceh, Mirza Mubaraq di Jakarta, hari ini.
Ketua MPR RI ke-15 ini menggarisbawahi perlunya keberlanjutan. Di tengah gempuran era elektrifikasi kendaraan dan digitalisasi motorsport, Indonesia membutuhkan kolaborasi semua pihak yang tidak hanya paham dunia otomotif, tetapi juga mampu mengintegrasikan dinamika global dengan kebutuhan lokal.
Menurut Bamsoet, dibutuhkan kerjasama yang harmonis antara pusat dan daerah, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dengan kemampuan, pengalaman, jaringan nasional dan internasional, serta keberanian untuk membuka jalur baru bagi pertumbuhan ekosistem otomotif Indonesia.
“Dalam empat tahun terakhir, IMI telah berhasil merangkul lebih banyak pemangku kepentingan. Mulai dari kolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan hingga Kementerian UMKN. Polri, TNI, PMI (Palang Merah Indonesia) hingga Badan-badang teknis lainnya seperti SAR, BNPB dan lainnya untuk menjamin legalitas kegiatan otomotif di daerah,” ujarnya.
“IMI juga telah berhasil memperjuangkan regulasi modifikasi kendaraan dan sekarang tengah mendorong pemerintah agar menerbitkan peraturan khusus izin impor permanen kendaraan dan sparepart balap,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua IMI Provinsi Aceh, Mirza Mubaraq menyatakan dukungan penuh kepada Bamsoet dilandasi oleh evaluasi objektif atas capaian dan komitmen yang telah ditunjukkan.
IMI Aceh bukan hanya menyampaikan dukungan simbolik, tetapi membawa mandat kolektif dari komunitas otomotif di Aceh yang merasakan langsung efek kebijakan IMI pusat selama kepemimpinan Bamsoet.
(anl/ega)
-

Ojol dan Taksi Online Bakal Diatur, Cek Bocoran Kemenhub
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perhubungan mengungkapkan aturan transporrasi online tengah diolah dan dimatangkan. Dengan begitu bisa tercipta aturan yang bersifat adil dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menjelaskan pengaturan ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lain. Jadi akan dilihat dari semua sudut pandang dan penuh kehati-hatian.
“Pengaturan terkait ekosistem ini juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasi, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita perlu melihat seluruh sudut pandang dan penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan,” jelasnya dalam Focus Group Discussion dengan tema Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan, dikutip Jumat (25/7/2025).
Sekarang, dia mengungkapkan ada lebih dari 7 juta mitra ojek online di Indonesia. Bukan hanya driver ojol, namun ada juga pelaku UMKM yang bergantung pada ekosistem ini.
Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mengatakan aturan hukum harus dibuat jelas. Ini dilakukan jika ingin membangun transportasi online yang berkeadilan.
“Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online, Pengemudi, Perusahaan Angkutan Umum, serta Perusahaan Aplikasi itu sendiri,” kata Azas.
Perwakilan aplikator juga mengungkapkan biaya potongan yang sudah diterapkan sekarang telah berada pada titik keseimbangan. Karena peruntukkan bagi beberapa hal, dari pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi hingga promosi untuk konsumen.
Dalam acara itu, seorang mitra pengemudi bernama Reymon Dwi Kusnadi ikut mengungkapkan aspirasinya. Yakni terkait pentingnya perjanjian kemitraan dan aplikator yang mengindahkan aspek hukum, agar bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan layak.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
-

Tuntutan Tak Digubris, 50.000 Pengemudi Ojol dan Kurir Besok Kepung Istana Presiden
JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, sebanyak 50.000 pengemudi transportasi online akan kembali turun ke jalan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025, di Istana Presiden serta sejumlah titik strategis di Jakarta.
Aksi ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak kunjung merespons serius tuntutan mereka meski sebelumnya telah digelar aksi besar pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.
“Korban aplikator sebagai pelaksana Aksi 217 mengimbau kepada masyarakat pengguna ojol, taksi online, dan kurir online agar bersiap dan menyesuaikan kebutuhan transportasi pada Senin 21 Juli 2025, karena sebagian besar pengemudi online dan kurir online akan mogok massal,” ujar Igun dalam keterangannya, Minggu, 20 Juli.
Igun juga menyesalkan sikap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap lima tuntutan mendasar yang telah disampaikan.
Pemerintah justru mengambil langkah kontra produktif dengan menaikkan tarif ojol hingga 15 persen, tanpa menyelesaikan persoalan mendasar yang dikeluhkan para pengemudi.
Adapun kelima tuntutan utama Aksi 217 Korban Aplikator yaitu negara hadirkan UU Transportasi Online atau Perppu, menuntut skema pembagian hasil pengemudi 90 persen dan aplikator 10 persen.
Pemerintah diminta buat regulasi tarif antar barang dan makanan. Lakukan audit investigatif terhadap aplikator, yang terakhir mereka meminta penghapusan sistem aceng, slot, hub, multi order, member, pengkotak-kotakan, dan kembalikan semua pengemudi sebagai driver reguler.
“Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan Aksi 217 sampai harus terjadi dan menyasar kepada Presiden Prabowo sehingga masyarakat menilai kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkrit dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada bulan Mei 2025 lalu,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan Aksi 217 bukanlah yang terakhir. Jika tidak ada respons dari Presiden Prabowo maupun Menteri Perhubungan, aksi lanjutan secara bergelombang akan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2025.
“Kami Asosiasi bersama korban aplikator dan masyarakat umum yang akan turun Aksi 217 akan menuntut 5 poin tuntutan kepada Presiden Prabowo, selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” kecam Igun.
/data/photo/2025/07/26/6884b6be48e5d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5294452/original/089245000_1753405591-IMG-20250724-WA0029.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
