Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 Juli 2025

    Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang Surabaya 26 Juli 2025

    Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Banyuwangi
    menghadapi dilema serius terkait
    kemacetan ekstrem
    yang terus berlanjut di jalur Situbondo menuju
    Pelabuhan Ketapang
    .
    Hal ini diungkapkan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam rapat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk KSOP, ASDP, BPTD, Gapasdap, INFA, serta TNI-Polri.
    “Terus terang kami agak kebingungan. Kami rapat berkali-kali di internal, apa yang bisa kami lakukan untuk mengurai kemacetan kami. Apa yang bisa kami bantu, mohon disampaikan kepada kami,” kata Ipuk pada Sabtu (26/7/2025).
    Kemacetan ini disebabkan kurangnya ketersediaan kapal yang dapat mengangkut truk berkapasitas besar di dermaga LCM Pelabuhan Ketapang, yang bukan merupakan ranah kewenangan Pemkab Banyuwangi.
    Namun, meskipun masalah ini berada di luar kendali Pemkab, masyarakat sering kali melimpahkan kesalahan kepada pemerintah daerah.
    “Atas nama Pemkab Banyuwangi, kami berharap masalah ini bisa diselesaikan dan atas nama pemangku wilayah sangat menyesalkan,” tuturnya.
    Ia menambahkan bahwa kemacetan yang terjadi sebetulnya dapat diantisipasi lebih awal untuk mencegah masalah yang berkepanjangan.
    Walaupun tidak memiliki kewenangan langsung, Pemkab Banyuwangi berupaya memberikan solusi dengan menghubungkan Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI.
    “Tujuannya agar dibantu, serta agar persepsi masyarakat tidak salah bahwa kami tidak bertindak,” ujar Ipuk.
    Bupati Ipuk juga berharap agar ASDP sebagai pemangku kepentingan dapat segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menambah armada kapal guna mengurai kemacetan.
    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ipuk menyambut kedatangan kapal perbantuan KMP Gading Nusantara di Pelabuhan Ketapang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan.
    Direncanakan, masih ada dua kapal perbantuan lainnya yang akan didatangkan untuk membantu mengatasi kemacetan ekstrem di Pelabuhan Ketapang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

    Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek MRT Tangerang Selatan (Tangsel) mendapatkan respons baik dari para pemangku kepentingan. Setidaknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Banten telah menyatakan dukungan terhadap keberadaan moda transportasi umum modern tersebut. 

    Terkini, Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik pengembangan jalur MRT Lebak Bulus–Serpong yang digagas melalui kerja sama antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Sinar Mas Land.

    Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menyebut proyek ini sebagai ‘angin surga’ bagi warga Banten dan Jakarta.

    “Ini adalah awal dari apa yang saya sebut sebagai ‘angin surga’. Karena harapan masyarakat Banten atas terwujudnya sistem transportasi massal modern bisa terwujud,” kata Dimyati dalam keterangannya di Kota Serang, Jumat (25/7/2025) dilansir dari Antara.

    Dimyati sempat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 24 Juli 2025.

    Ia menilai pengembangan MRT tersebut akan mendorong efisiensi mobilitas masyarakat, ramah lingkungan, serta menjadi moda transportasi yang terjangkau. Selain itu MRT akan berdampak positif terhadap pengurangan kemacetan, konsumsi BBM, dan mendorong pertumbuhan kawasan penyangga.

    “Setidaknya ada empat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dari pengembangan jalur MRT North-South Extension ini,” ujar Dimyati.

    Pemprov Banten, lanjut Dimyati, mendukung penuh dan membuka ruang bagi investasi di sektor transportasi massal. Ia memastikan pemerintah daerah akan mempermudah proses jika terdapat kendala di lapangan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo menambahkan, proyek ini tak hanya memperkuat konektivitas transportasi, tetapi juga membuka peluang pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

    “Kemudian juga dapat menambah potensi pendapatan non-tarif melalui sektor komersial seperti iklan dan pengelolaan kawasan,” katanya.

    Tri juga menyebut kemungkinan keterlibatan pihak swasta lainnya dalam proyek ini. Salah satu kawasan yang dilalui jalur MRT adalah Bintaro, yang dikelola oleh Jaya Group, sehingga diperlukan komunikasi intensif antara pemangku kepentingan.

    “Kajian awal memang sudah berjalan, tapi ke depan tentu akan lebih rinci lagi,” tutupnya.

    Dukungan Pemprov DKI

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengamini rencana proyek tersebut dan bahkan bersedia memberikan modal awal.

    Langkah ini akan diambil jika Pemerintah Provinsi Banten menyatakan kesediaannya untuk bersama-sama merealisasikan proyek tersebut.

    “Kalau kemudian Pemerintah Banten mau, ya kita mulai dari sekarang. Bahkan saya menyampaikan ke Pemerintah Banten kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya, dari Pemerintah DKI. Nanti tergantung hitung-hitungan business-to-businessnya (B2B),” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025). 

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rencana memperpanjang jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta – Tangerang Selatan masih dalam tahap pendalaman desain.

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi detail engineering design (DED) atau tahap perencanaan proyek. Khususnya pada sistem MRT yang bakal digunakan ke depan.

    “Ada yang pakai kereta yang di atas, seperti MRT yang itu. Nanti juga ada yang di bawah, tergantung semuanya kesediaan tanah ya. Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu. Jadi nanti kita lihat mana yang efisien,” tegasnya saat ditemui di sela-sela agenda International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Di samping itu, penyesuaian sistem itu juga bakal dilakukan seiring dengan minimnya ketersediaan lahan yang ada. Apabila proyek ini direalisasikan dengan lancar, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta bakal menekan angka kemacetan khususnya di sekitar wilayah Jakarta.

    Tak hanya berencana memperluas jangkauan MRT hingga Tangerang Selatan, Suntana juga memberi sinyal bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan MRT bakal diperluas hingga wilayah Cibubur.

    “Itu ada dalam rencana-rencana dari mulai Jonggol wilayah Timur-Timur itu ya, Bogor ke arah sana, ke arah Cibubur. Lalu dari arah BSD ke arah Lebak bulus, terus nanti nyambung di sarana transportasi yang sudah terbangun,” tegasnya. 

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Project Catalogue ICI 2025, perluasan lajur MRT Jakarta hingga Tangsel bakal membutuhkan biaya pembangunan mencapai US$1,25 miliar atau sekitar Rp20,34 triliun (Asumsi kurs: 16.272).

    Selain itu, proyek MRT Jakarta – Tangsel juga nantinya bakal membutuhkan biaya operasional mencapai US$11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun.

  • Kemenhub Siapkan Aturan Transportasi Online, Ini Harapan Driver

    Kemenhub Siapkan Aturan Transportasi Online, Ini Harapan Driver

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membuat aturan transportasi online. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub yang bakal menyiapkan aturan baru tersebut untuk 7 juta mitra pengemudi ojek online (ojol).

    Untuk membuat aturan tersebut, Ditjen Perhubungan Darat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan” dengan menghadirkan ekonom, praktisi, perwakilan konsumen, perusahaan aplikasi, hingga komunitas mitra ojek online (ojol).

    Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    “Forum ini bukan forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi,” ungkap Aan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    Menurutnya pengaturan ekosistem ojol dan transportasi online harus melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya. Seperti misalnya, Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasinya, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya.

    Rekomendasi Aturan Transportasi Online

    Rekomendasi pertama datang dari para driver ojol. Salah satu mitra pengemudi, Reymon Dwi Kusnadi menekankan soal pentingnya perjanjian kemitraan dengan aplikator.

    Perjanjian itu juga harus bisa mengindahkan aspek-aspek hukum, sehingga warga negara sebagai driver ojol bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan dengan layak.

    Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menambahkan jika ingin membangun transportasi online berkeadilan maka harus ada aturan hukum yang jelas mengenai transportasi online yang dikeluarkan oleh regulator.

    “Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri,” ujar Azas Tigor.

    Kemenhub juga memaparkan Laporan Analisis Survei Dampak Kenaikan Tarif Menuju Ekosistem Transportasi Online yang Berkeadilan. Hanya saja, menurut para pihak aplikator susunan tarif yang sudah ada sudah cukup baik untuk diimpelementasikan.

    Para perwakilan aplikator menyebut bahwa biaya potongan aplikator sebetulnya saat ini sudah ada pada titik keseimbangan. Mereka mengklaim biaya potongan diperuntukkan untuk pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi, hingga harga promosi bagi para konsumen.

    Aspirasi Driver Ojol

    Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna

    Salah satu yang hadir dalam forum tersebut yakni perwakilan dari Komunitas Kaliber (Kalibata Bersatu). Perwakilan Kaliber, Roy Adjab mengatakan mayoritas mitra driver ojol yang statusnya murni aktif sebetulnya menerima angka bagi hasil atau komisi yang sepadan atau fair, baik bagi driver maupun perusahaan jasa aplikasi.

    “Mayoritas mitra yang on bid (aktif) pilih 20%. Yang aksi (tolak) ditotal semua tidak sampai 2%. Angka 20% itu (alokasinya) termasuk biaya penyusutan yang diberikan dalam bentuk voucher-voucher discount dengan cashback, seperti makan di beberapa restoran, service motor, pulsa, dan lainnya,” jelas Roy.

    Dia mengatakan para mitra dalam komunitas KGMP dan beberapa komunitas lainnya juga menerima aturan komisi saat ini dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam aturan ini, aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra. Jadi, skema pembagian komisi perjalanan ojol memiliki skema 80% untuk mitra dan 20% untuk aplikator.

    “Sangat (setuju 20%). Masih banyak (benefit) yang lain. Saya ulangi. Ini baru sebagian kecil dari benefit yang dirasakan mitra ojol. Di luar hal-hal operasional (yang diberikan) aplikator,” katanya.

    Justru dia menilai besaran komisi 10% yang diterapkan beberapa aplikator tidak selaras dengan benefit yang dirasakan driver. “Engga (ada benefit). Fakta di lapangan membuktikan bahwa potongan (komisi) kecil itu tidak menjamin driver sejahtera,” tegasnya.

    Dia juga menyampaikan di tengah FGD pada Kamis siang terjadi kegaduhan lantaran ada beberapa pihak yang terprovokasi. Selain itu, ada pula yang hadir tetapi tidak mewakili driver aktif.

    “(FGD tadi) masih seputar masukan-masukan dari beberapa pihak. Termasuk wakil-wakil driver. Hanya tadi tidak memungkinkan semua perwakilan diundang. Dari Gojek saja ada ribuan komunitas se-Jabodetabek. Belum yang campuran. Yang rusuh tadi R4 (roda empat). Merasa nggak diundang, padahal hari ini khusus R2 (roda dua). Yang aturannya berbeda dengan R4, sudah tersirat di UU Lantas,” tutur Roy

    Halaman 2 dari 2

    (hal/hns)

  • Kemenhub Targetkan Proving Ground Bekasi Beroperasi Tahun Ini

    Kemenhub Targetkan Proving Ground Bekasi Beroperasi Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis fasilitas uji kendaraan bermotor atau proving ground di Bekasi, Jawa Barat bisa beroperasi tahun ini.

    Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Yusuf Nugroho mengatakan fasilitas di proving ground Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi sudah memenuhi standar regulasi di Indonesia dan standar global.

    “Proving ground ini dapat beroperasi pada tahun ini. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas kendaraan demi keselamatan dan kelaikan jalan,” kata Yusuf dalam siaran pers, Jumat (26/7/2025).

    Dia menjelaskan fasilitas ini akan memungkinkan pengujian berbagai aspek keselamatan kendaraan, termasuk uji tabrak (crash test), sebagai wujud komitmen Indonesia untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan keselamatan. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan Indonesia mampu melakukan pengujian menyeluruh di dalam negeri, tanpa perlu mengirim kendaraan ke luar negeri.

    Saat ini, pengembangan fasilitas di proving ground sudah mengakomodir uji kendaraan seperti sepeda motor, mobil penumpang, hingga kendaraan berat (truk dan bus).

    Dia menyebutkan total ada 16 tahapan uji yang mencakup aspek keselamatan, lingkungan hidup, dan performa kendaraan, di antaranya, dua tahap pengujian rem, pengujian kursi, audible warning device, speedometer, noise emission, kaca spion, dan peralatan menyetir.

    Selain itu terdapat uji sabuk pengaman, tabrak, Electronic Stability Control (ESC), electric power trained vehicle, emisi, electric vehicle of category L, dan quiet road transport vehicle.

    Yusuf juga menjelaskan bahwa pembangunan proving ground BPLJSKB merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang dimulai sejak 2023.

    Dalam kesempatan yang sama, Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Rian Erlangga menilai keberadaan proving ground ini dapat meningkatkan kualitas kendaraan yang diproduksi untuk kebutuhan ekspor, menekan biaya, serta meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia.

    “Secara financial benefit, dengan adanya proving ground, produk-produk otomotif di Indonesia akan memiliki standar internasional dan meningkatkan kesempatan untuk ekspor,” kata Rian.

  • Kotak Hitam Pesawat Penumpang yang Jatuh di Rusia Ditemukan

    Kotak Hitam Pesawat Penumpang yang Jatuh di Rusia Ditemukan

    Moskow

    Penyelidik menemukan kotak hitam atau perekam data penerbangan dari reruntuhan pesawat yang jatuh di timur Rusia. Sebanyak 48 orang penumpang pesawat itu dilaporkan tewas.

    Dikutip AFP, Jumat (25/7/2025), kotak hitam itu akan dikirim untuk dianalisis. Pesawat Antonov-24 yang dioperasikan oleh Angara Airlines itu jatuh saat sedang melakukan upaya kedua untuk mendarat di kota terpencil Tynda di Siberia. Pesawat itu menghilang dari radar sekitar pukul 13.00 waktu setempat (04.00 GMT) pada Kamis (24/7) kemarin.

    Sebuah helikopter penyelamat kemudian menemukan badan pesawat yang terbakar di lereng gunung berhutan sekitar 15 kilometer (sembilan mil) di selatan Bandara Tynda. Jaksa belum berkomentar tentang kemungkinan penyebab kecelakaan itu, tetapi seorang penyelamat yang dikutip oleh kantor berita TASS mengatakan pesawat berbaling-baling ganda itu berusaha mendarat di tengah awan tebal.

    Penyelidik sedang menyelidiki apakah kecelakaan itu disebabkan oleh kerusakan teknis atau kesalahan manusia.

    “Perekam penerbangan telah ditemukan di lokasi kecelakaan dan akan dikirim ke Moskow untuk didekripsi dalam waktu dekat,” kata Kementerian Perhubungan Rusia dalam sebuah pernyataan.

    Otoritas Rusia juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap operator pesawat, Angara Airlines, dan apakah maskapai tersebut mematuhi peraturan atau tidak. Kementerian Perhubungan Rusia akan menyampaikan nasib operasi perusahaan buntut kecelakaan tersebut.

    Angara Airlines, maskapai regional kecil yang berbasis di kota Irkutsk, Siberia, mengatakan pihaknya sedang melakukan “segala upaya untuk menyelidiki penyebab kecelakaan”.

    CEO perusahaan, Sergei Salamanov, mengatakan kepada saluran TV Rusia REN pada hari Kamis bahwa kapten pesawat-seorang pilot berpengalaman dengan 11.000 jam terbang-yang memutuskan untuk melakukan penerbangan tersebut.

    “Prakiraan cuaca tidak mendukung,” katanya.

    Penyelidik regional mengatakan bahwa mereka telah menemukan jenazah dari reruntuhan pesawat. Pesawat itu jatuh di daerah yang sulit dijangkau dan tim penyelamat darat membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai lokasi.

    Kementerian Perhubungan Rusia mengatakan keluarga dari 48 korban tewas-enam di antaranya adalah awak pesawat-akan menerima kompensasi masing-masing sebesar lima juta rubel ($63.000).

    Tonton juga video “Melihat Lokasi Jatuhnya Pesawat Angara Airlines di Rusia” di sini:

    (idn/fas)

  • Atasi Kemacetan, Banyuwangi Berharap BBPJN Jawa-Bali Kembali Pertimbangkan Penutupan Jalur Gumitir

    Atasi Kemacetan, Banyuwangi Berharap BBPJN Jawa-Bali Kembali Pertimbangkan Penutupan Jalur Gumitir

    Liputan6.com, Banyuwangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,  kembali meminta kepada Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali agar Jalur Gumitir tidak ditutup total. Apalagi melihat kemacetan parah di jalur Situbondo-Banyuwangi akibat pembatasan operasional kapal oleh otoritas pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. 

    Jalur strategis Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi-Jember ditutup total mulai hari  Kamis kemarin (24/7/2025) hingga 24 September 2025, untuk proses perbaikan besar yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali. 

    “Kami kembali memohon agar kepada Balai Besar agar Jalur Gumitir tidak ditutup total, karena jalur ini menjadi alternatif saat terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Dampaknya telah dirasakan saat ini,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Jumat (25/7/2025).

    Ipuk menegaskan Pemkab Banyuwangi tidak menolak adanya perbaikan jalan di jalur Gumitir, hanya saja dia meminta agar ada pola kerja yang bisa dilakukan tanpa menutup total jalan sepenuhnya. “Kami bukan menolak. Namun kami minta ada skema lain, jangan sampai ditutup 100 persen karena dampaknya sangat signifikan. Dan itu sudah terjadi,” ujar Ipuk.

    Saat ini dampak tersebut telah dirasakan. Terjadi kemacetan parah di jalur Situbondo-Banyuwangi bahkan hingga Hutan Baluran. Kendaraan terutama truk-truk besar terhenti jalur Pantura Situbondo.

  • Didukung IMI Aceh Maju Jadi Ketum IMI, Bamsoet: Amanah yang Harus Dijaga

    Didukung IMI Aceh Maju Jadi Ketum IMI, Bamsoet: Amanah yang Harus Dijaga

    Jakarta

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, Bambang Soesatyo kembali mendapat dukungan untuk maju sebagai Ketua Umum IMI periode 2025-2030. Dukungan kali ini datang dari IMI Provinsi Aceh melengkapi dukungan dari mayoritas provinsi.

    Anggota DPR RI ini menegaskan dukungan IMI Provinsi Aceh merupakan kepercayaan yang harus dibalas dengan meningkatkan prestasi olahraga otomotif di kancah nasional dan internasional.

    “Dukungan dari Aceh merupakan amanah yang harus dijaga dan ditunaikan. Kita tidak bisa membangun IMI dari pusat saja, harus juga dari daerah. Saya sangat mengapresiasi komitmen IMI Aceh yang terus menghidupkan semangat otomotif dalam bingkai pembangunan sosial dan ekonomi,” ujar Bamsoet dalam keterangan resmi, Jumat (25/7/2025).

    Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima surat dukungan dari Ketua IMI Provinsi Aceh, Mirza Mubaraq di Jakarta, hari ini.

    Ketua MPR RI ke-15 ini menggarisbawahi perlunya keberlanjutan. Di tengah gempuran era elektrifikasi kendaraan dan digitalisasi motorsport, Indonesia membutuhkan kolaborasi semua pihak yang tidak hanya paham dunia otomotif, tetapi juga mampu mengintegrasikan dinamika global dengan kebutuhan lokal.

    Menurut Bamsoet, dibutuhkan kerjasama yang harmonis antara pusat dan daerah, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dengan kemampuan, pengalaman, jaringan nasional dan internasional, serta keberanian untuk membuka jalur baru bagi pertumbuhan ekosistem otomotif Indonesia.

    “Dalam empat tahun terakhir, IMI telah berhasil merangkul lebih banyak pemangku kepentingan. Mulai dari kolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan hingga Kementerian UMKN. Polri, TNI, PMI (Palang Merah Indonesia) hingga Badan-badang teknis lainnya seperti SAR, BNPB dan lainnya untuk menjamin legalitas kegiatan otomotif di daerah,” ujarnya.

    “IMI juga telah berhasil memperjuangkan regulasi modifikasi kendaraan dan sekarang tengah mendorong pemerintah agar menerbitkan peraturan khusus izin impor permanen kendaraan dan sparepart balap,” sambungnya.

    Sementara itu, Ketua IMI Provinsi Aceh, Mirza Mubaraq menyatakan dukungan penuh kepada Bamsoet dilandasi oleh evaluasi objektif atas capaian dan komitmen yang telah ditunjukkan.

    IMI Aceh bukan hanya menyampaikan dukungan simbolik, tetapi membawa mandat kolektif dari komunitas otomotif di Aceh yang merasakan langsung efek kebijakan IMI pusat selama kepemimpinan Bamsoet.

    (anl/ega)

  • Ojol dan Taksi Online Bakal Diatur, Cek Bocoran Kemenhub

    Ojol dan Taksi Online Bakal Diatur, Cek Bocoran Kemenhub

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perhubungan mengungkapkan aturan transporrasi online tengah diolah dan dimatangkan. Dengan begitu bisa tercipta aturan yang bersifat adil dan berkelanjutan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menjelaskan pengaturan ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lain. Jadi akan dilihat dari semua sudut pandang dan penuh kehati-hatian.

    “Pengaturan terkait ekosistem ini juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasi, Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita perlu melihat seluruh sudut pandang dan penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan,” jelasnya dalam Focus Group Discussion dengan tema Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan, dikutip Jumat (25/7/2025).

    Sekarang, dia mengungkapkan ada lebih dari 7 juta mitra ojek online di Indonesia. Bukan hanya driver ojol, namun ada juga pelaku UMKM yang bergantung pada ekosistem ini.

    Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mengatakan aturan hukum harus dibuat jelas. Ini dilakukan jika ingin membangun transportasi online yang berkeadilan.

    “Aturan tersebut menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, stakeholder bisnis transportasi online, Pengemudi, Perusahaan Angkutan Umum, serta Perusahaan Aplikasi itu sendiri,” kata Azas.

    Perwakilan aplikator juga mengungkapkan biaya potongan yang sudah diterapkan sekarang telah berada pada titik keseimbangan. Karena peruntukkan bagi beberapa hal, dari pengembangan teknologi, biaya operasional, program kesejahteraan pengemudi hingga promosi untuk konsumen.

    Dalam acara itu, seorang mitra pengemudi bernama Reymon Dwi Kusnadi ikut mengungkapkan aspirasinya. Yakni terkait pentingnya perjanjian kemitraan dan aplikator yang mengindahkan aspek hukum, agar bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan layak.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ikuti Rekomendasi KPK, ESDM Syaratkan Jaminan Reklamasi untuk Ajukan RKAB

    Ikuti Rekomendasi KPK, ESDM Syaratkan Jaminan Reklamasi untuk Ajukan RKAB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM mensyaratkan jaminan reklamasi bagi perusahaan tambang yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mulai tahun 2025. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya telah mengubah aturan pengajuan RKAB dari tiga menjadi satu tahun. Hal itu sejalan dengan rekomendasi perbaikan kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Perubahan itu, terangnya, sudah akan berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang mengajukan RKAB mulai dari Oktober 2025 mendatang. Hal itu kendati pengajuan RKAB yang sebelumnya sudah disetujui untuk 2025, 2026 hingga 2027 belum menerapkan syarat jaminan reklamasi. 

    “Mulai tahun 2026 pengajuan RKAB pada Oktober 2025 sudah mempunyai syarat yaitu jaminan reklamasi. Jadi apabila perusahaan belum menempatkan jaminan reklamasi maka RKAB-nya tidak mendapatkan persetujuan,” terang Tri pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Tri kemudian memaparkan sejumlah rekomendasi atau perbaikan lain dari KPK yang sudah dilakukan Kementerian ESDM. Misalnya, meluncurkan sistem informasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI). 

    Kemudian, rekomendasi perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan sistem ePNBP. Digitalisasi sistem PNBP itu mulai efektif berlaku 2019, dan Tri mengeklaim sistem itu berdampak positif pada penerimaan negara. 

    “Apabila dibandingkan 5 tahun setelah 2019, itu kira-kira penerimaan negaranya kurang lebih 2-3 kali lipatnya,” ujarnya.

    Adapun Tri mencatat bahwa kementeriannya juga melakukan penertiban perizinan tambang sejak 2009. Hasilnya, akselerasi penertiban perizinan telah memangkas dari awalnya terdapat sekitar 12.500 izin tambang menjadi 4.250 saja. 

    Untuk diketahui, KPK resmi menyerahkan temuan hasil kajian pencegahan korupsi di sektor pertambangan ke tujuh kementerian yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perhubungan. 

  • Tuntutan Tak Digubris, 50.000 Pengemudi Ojol dan Kurir Besok Kepung Istana Presiden

    Tuntutan Tak Digubris, 50.000 Pengemudi Ojol dan Kurir Besok Kepung Istana Presiden

    JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, sebanyak 50.000 pengemudi transportasi online akan kembali turun ke jalan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025, di Istana Presiden serta sejumlah titik strategis di Jakarta.

    Aksi ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak kunjung merespons serius tuntutan mereka meski sebelumnya telah digelar aksi besar pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.

    “Korban aplikator sebagai pelaksana Aksi 217 mengimbau kepada masyarakat pengguna ojol, taksi online, dan kurir online agar bersiap dan menyesuaikan kebutuhan transportasi pada Senin 21 Juli 2025, karena sebagian besar pengemudi online dan kurir online akan mogok massal,” ujar Igun dalam keterangannya, Minggu, 20 Juli.

    Igun juga menyesalkan sikap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap lima tuntutan mendasar yang telah disampaikan.

    Pemerintah justru mengambil langkah kontra produktif dengan menaikkan tarif ojol hingga 15 persen, tanpa menyelesaikan persoalan mendasar yang dikeluhkan para pengemudi.

    Adapun kelima tuntutan utama Aksi 217 Korban Aplikator yaitu negara hadirkan UU Transportasi Online atau Perppu, menuntut skema pembagian hasil pengemudi 90 persen dan aplikator 10 persen.

    Pemerintah diminta buat regulasi tarif antar barang dan makanan. Lakukan audit investigatif terhadap aplikator, yang terakhir mereka meminta penghapusan sistem aceng, slot, hub, multi order, member, pengkotak-kotakan, dan kembalikan semua pengemudi sebagai driver reguler.

    “Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan Aksi 217 sampai harus terjadi dan menyasar kepada Presiden Prabowo sehingga masyarakat menilai kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkrit dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada bulan Mei 2025 lalu,” ungkapnya.

    Ia juga mengingatkan Aksi 217 bukanlah yang terakhir. Jika tidak ada respons dari Presiden Prabowo maupun Menteri Perhubungan, aksi lanjutan secara bergelombang akan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2025.

    “Kami Asosiasi bersama korban aplikator dan masyarakat umum yang akan turun Aksi 217 akan menuntut 5 poin tuntutan kepada Presiden Prabowo, selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” kecam Igun.