Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Kemenhub Keluarkan Aturan Baru Kapal Penyeberangan, Begini Respons Pengusaha

    Kemenhub Keluarkan Aturan Baru Kapal Penyeberangan, Begini Respons Pengusaha

    Jakarta –

    Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah meningkatkan keselamatan pelayaran. Namun, Gapasdap mengingatkan agar kebijakan yang diambil tetap adil, realistis, dan tidak mengganggu distribusi logistik nasional.

    Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengapresiasi terbitnya Surat Edaran SE-DJPL 22 Tahun 2025 dari Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Ia menyebut kebijakan ini sebagai respons penting atas kecelakaan kapal penyeberangan yang baru-baru ini terjadi.

    “Keselamatan pelayaran adalah prioritas yang tidak bisa ditawar, namun implementasinya harus disertai dengan kesiapan sistem pendukung,” ujar Khoiri dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8/2025).

    Khoiri memaparkan lima catatan penting untuk mendukung implementasi kebijakan keselamatan kapal tanpa menimbulkan masalah baru.

    Pertama, audit dan pembatasan operasional kapal sebaiknya dilakukan secara terukur dan bertahap. Ia menilai pelarangan mendadak dapat menimbulkan kekurangan armada, menghambat mobilitas masyarakat, dan mengganggu jalur logistik seperti di lintas Ketapang-Gilimanuk.

    Kedua, aturan pembatasan muatan 75% dinilai tidak bisa diterapkan secara seragam. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan garis muat (Plimsoll Mark) dan hasil uji stabilitas masing-masing kapal agar kebijakan tidak merugikan operator dan efisiensi tetap terjaga.

    Ketiga, infrastruktur dermaga masih belum memadai. Menurut Gapasdap, keselamatan tidak cukup hanya dari sisi kapal, tetapi juga dermaga dan pelabuhan. Tanpa revitalisasi dermaga LCM menjadi moving bridge atau pembangunan breakwater, antrean dan kemacetan berisiko meningkat.

    Keempat, masa transisi dan pendampingan teknis wajib diberikan. Operator kapal membutuhkan waktu untuk menyesuaikan standar teknis baru. Karena itu, Gapasdap mendorong adanya tahapan transisi dan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

    Kelima, pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Gapasdap meminta diadakannya forum konsultasi resmi yang melibatkan pemerintah, asosiasi pengusaha, pengelola pelabuhan, BKI, dan pengguna jasa. Tujuannya, merumuskan kebijakan komprehensif yang mencakup keselamatan, kelaikan kapal, dan kelancaran logistik.

    Khoiri menegaskan komitmen Gapasdap dalam mendukung peningkatan keselamatan pelayaran, namun menolak jika seluruh beban kebijakan dibebankan kepada operator kapal.

    “Keselamatan tidak bisa hanya dibebankan ke operator. Infrastruktur, penegakan aturan muatan, dan transisi yang adil harus jadi perhatian utama agar tidak menimbulkan masalah baru yang merugikan masyarakat dan ekonomi nasional,” kata Khoiri.

    Ia optimistis jika semua pihak duduk bersama dan berkolaborasi, kebijakan keselamatan bisa diterapkan secara berkelanjutan dan memberi manfaat maksimal bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

    Lihat juga Video: Kapal Cepat Banyuwangi-Denpasar Mulai Beroperasi Hari Ini

    (rrd/rrd)

  • Kemenhub integrasikan transportasi untuk efisiensi pertumbuhan ekonomi

    Kemenhub integrasikan transportasi untuk efisiensi pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat sistem transportasi terintegrasi untuk mendorong efisiensi logistik, pengurangan emisi karbon, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sektor transportasi, mulai dari kemacetan parah, tingginya biaya logistik, hingga dominasi transportasi berbasis jalan,” Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Risal menuturkan solusi atas kondisi itu adalah dengan membangun sistem transportasi yang terintegrasi antarmoda dan antarwilayah.

    Ia menambahkan transportasi bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan menyangkut sistem dan pelayanan yang saling terhubung.

    Menurutnya, perlu ada perubahan cara pandang bahwa transportasi tidak sekadar membangun jalan atau rel, melainkan memastikan integrasi moda, akses tiket dalam satu sistem, dan perpindahan pengguna antar moda tanpa hambatan.

    “Inilah wajah transportasi modern yang sedang kita bangun,” tegasnya.

    Risal menjelaskan tingginya penggunaan kendaraan pribadi (140 juta sepeda motor dan 20 juta mobil) mengakibatkan kemacetan serta emisi karbon yang tinggi, khususnya di kawasan perkotaan.

    Di wilayah Jabodetabek saja, emisi karbon dari transportasi mencapai 270 kilogram per hari, atau 79 persen dari total emisi kawasan.

    Di sisi lain, biaya logistik Indonesia tercatat mencapai 14,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

    Hal itu diperparah oleh rendahnya skor logistics performance index Indonesia yakni 3,0, tertinggal dari Singapura (4,3), Malaysia (3,6), dan Vietnam (3,3).

    Risal menekankan prioritas integrasi transportasi antarmoda untuk mendukung mobilitas, produktivitas, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing logistik nasional.

    Beberapa contoh keberhasilan integrasi yang telah berjalan antara lain kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas dan Stasiun Halim KCJB, yang menghubungkan kereta cepat, LRT, TransJakarta, taksi daring, serta jalur pejalan kaki.

    “Di Dukuh Atas, integrasi ini bahkan telah meningkatkan nilai properti hingga 50 persen dan menghidupkan kembali kawasan bisnis setempat,” kata Risal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub uji petik kapal roro di Ambon pastikan keselamatan pelayaran

    Kemenhub uji petik kapal roro di Ambon pastikan keselamatan pelayaran

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan uji petik kelaiklautan kapal penumpang roll-on/roll-off (roro) di Pelabuhan Ambon sebagai upaya memperketat pengawasan keselamatan pelayaran.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon Mochmamad Abduh mengatakan uji petik dilaksanakan tim Marine Inspector pusat dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub.

    “Kegiatan uji petik mencakup serangkaian pemeriksaan teknis terhadap kapal-kapal roro yang beroperasi di Pelabuhan Ambon,” kata Abduh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan beberapa aspek yang diperiksa meliputi struktur kapal, mesin, perlengkapan navigasi, sistem kelistrikan, serta alat keselamatan seperti sekoci, jaket pelampung dan alat pemadam api ringan (APAR).

    Selain itu, menurut dia, dilakukan juga pemeriksaan dokumen kapal, sertifikasi awak kapal, serta pengujian fungsi peralatan darurat. Semua aspek tersebut dinilai untuk memastikan bahwa kapal laik laut dan memenuhi standar keselamatan pelayaran.

    Abduh mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek keselamatan, teknis, dan kepatuhan operasional kapal sesuai ketentuan nasional dan internasional serta dilengkapi dengan catatan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh operator kapal.

    Beberapa kapal yang telah dilakukan uji petik dalam kegiatan ini antara lain KMP. Terubuk yang beroperasi pada lintasan Hunimua – Waipirit (operator PT. ASDP Indonesia Ferry); KMP. Tatihu melayani lintasan Galala-Namlea (operator PD. Panca Karya) dan kapal Cantika Lestari 8A yang melayani lintasan Pelabuhan Slamet Riyadi-Namlea (operator PT. Dharma Indah).

    Dari hasil pemeriksaan kapal secara umum, terdapat beberapa catatan evaluasi yang harus diperbaiki dan dipenuhi oleh operator dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

    “Jika kapal tidak memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan dari Marine Inspector, maka keberangkatan kapal dapat ditunda oleh Syahbandar,” katanya, menegaskan.

    Melalui kegiatan uji petik ini, pemerintah berharap kapal-kapal penumpang yang beroperasi khususnya di Pelabuhan Ambon telah memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang berlaku. Hal ini sekaligus sebagai upaya membangun budaya keselamatan dalam dunia pelayaran nasional.

    “Uji petik dilakukan selama tiga hari pada tanggal 28-30 Juli 2025,” ujar dia.

    Pelabuhan Ambon memiliki peran penting sebagai pintu gerbang utama dan simpul konektivitas di wilayah Maluku dan Kawasan Timur Indonesia. Pelabuhan itu tidak hanya vital untuk distribusi barang dan penumpang, tetapi juga mendukung aktivitas perikanan, pariwisata, dan perdagangan antarpulau.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap melakukan kajian untuk mereduksi tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat.

    “Kenapa? Ini yang kita kaji. Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp3.500 sampai Rp6,000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp25.000, parkirnya Rp10.000, ini yang akan kita pelajari,” ujar Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kemenhub Risal Wasal di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup. Padahal porsi pengeluaran biaya transportasi idealnya tidak lebih dari 10 persen menurut World Bank.

    Menurut data BPS, biaya transportasi paling tinggi ada di Bekasi yang mencapai Rp1,9 juta/bulan, diikuti Depok sebesar Rp1,8 juta/bulan, lalu Surabaya Rp1,6 juta/bulan, dan Jakarta Rp1,59 juta/bulan serta Bogor sebesar Rp1,2 juta bulan.

    Lalu biaya transportasi di Batam sebesar Rp1,17 juta/bulan, kemudian Makassar sebesar Rp1,15 juta/bulan, Jayapura Rp1,12 juta/bulan, Balikpapan Rp981 ribu/bulan, Palembang Rp918 ribu/bulan, Bandung Rp868 ribu/bulan, Banjarmasin Rp852 ribu/bulan, Medan Rp780 ribu/bulan, dan Surakarta sebesar Rp712 ribu/bulan.

    “Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya,” kata Risal.

    Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen anggarannya digunakan untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal, dan lain sebagainya.

    “Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin.

    Dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.

    “Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT,” ujarnya.

    Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen.

    Sumber : Antara

  • Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah

    Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah

    Booth PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) di GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/7/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – PT Hino Motors Sales Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan kendaraan operasional yang andal bagi sektor pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam sesi dialog interaktif bertajuk “Hino untuk Indonesia: Solusi Kendaraan Operasional Pemerintah” yang disiarkan oleh Radio Elshinta, Kamis (31/7/2025).

    Government Sales Area Manager PT Hino Motors Sales Indonesia, Candra Aam Aminudin, menyampaikan bahwa Hino siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik dari sektor swasta maupun pemerintahan.

    “Hino hadir dan siap untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia baik swasta maupun pemerintahan. Hino adalah salah satu solusi kendaraan operasional Pemerintah untuk membangun Indonesia,” ujar Candra.

    Hino dikenal sebagai produsen kendaraan niaga dengan jajaran produk yang luas. Candra menjelaskan, saat ini Hino memiliki lebih dari 35 model bus dan truk yang terbagi dalam tiga kategori, yakni Hino300 series (kategori 2), Hino500 series (kategori 3), dan Hino700 series (kategori 5).

    “Semua model Hino paling banyak di kelasnya. Kabar baiknya bahwa di GIIAS 2025 ini kami meluncurkan truck type terbaru yaitu 136 MDLR untuk konsumen yang membutuhkan kapasitas dan volume lebih,” jelasnya.

    Keunggulan Hino tidak hanya pada ragam produknya, tetapi juga pada dukungannya terhadap kebijakan nasional. Hino menjadi salah satu produsen otomotif yang aktif meningkatkan kandungan lokal dalam setiap unit yang diproduksi.

    “Hino mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan kandungan komponen dalam negeri pada setiap produknya sesuai dengan Perpres terbaru no 46 tahun 2025. Per bulan Juli ini Hino sudah memiliki 31 sertifikasi produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang cukup tinggi, dengan kandungan tertinggi ada di model 136HDL sebanyak 57%,” jelas Candra.

    Dalam hal kontribusi terhadap kebutuhan operasional lembaga dan dinas pemerintah, Hino telah menyediakan berbagai jenis kendaraan khusus. Mulai dari bus sekolah untuk Kementerian Perhubungan, armada transportasi dalam kota untuk TransJakarta, hingga dump truck sampah untuk Dinas Lingkungan Hidup dan truk tangki air untuk Dinas Pertamanan.

    “Dan masih banyak lagi dinas-dinas yang sudah bekerja sama dengan kami yang rata-rata merasa puas dengan pelayanan dan dukungan kami dalam penyediaan kendaraan yang berkualitas sesuai kebutuhan,” tutup Candra.

    Melalui keandalan produk dan komitmen terhadap kebijakan nasional, Hino terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Balai TN Komodo Beberkan Risiko Terbangkan Drone di Kawasan Konservasi, Berpotensi Ganggu Ekosistem Regional 31 Juli 2025

    Balai TN Komodo Beberkan Risiko Terbangkan Drone di Kawasan Konservasi, Berpotensi Ganggu Ekosistem Regional 31 Juli 2025

    Balai TN Komodo Beberkan Risiko Terbangkan Drone di Kawasan Konservasi, Berpotensi Ganggu Ekosistem
    Tim Redaksi
    LABUAN BAJO, KOMPAS.com
    – Kepala Balai
    Taman Nasional Komodo
    ,
    Hendrikus Rani Siga
    , mengungkapkan potensi risiko yang ditimbulkan dari
    penerbangan drone
    di kawasan konservasi.
    Menurutnya, aktivitas ini dapat mengganggu ekosistem serta menimbulkan kecelakaan bagi satwa dan pengunjung.
    “Risiko menerbangkan drone di Kawasan Konservasi secara umum berpotensi mengganggu ekosistem dan dapat menimbulkan kecelakaan bagi satwa maupun pengunjung.”
    “Maka pembatasannya tidak hanya tarif tapi juga zonasinya mana yang boleh dan mana yang diizinkan,” ujar Hendrikus dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (31/7/2025) sore.
    Ia menegaskan bahwa bagi siapa pun yang ingin menerbangkan drone di kawasan konservasi, diwajibkan membayar tiket dan mengurus surat izin masuk kawasan konservasi (
    Simaksi
    ).
    “Semua TN di Indonesia terdapat kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan Simaksi, termasuk drone. Meskipun mereka sudah membayar, bukan berarti mereka bebas menerbangkan dronenya,” tegasnya.
    Hendrikus menjelaskan bahwa penerbangan drone di kawasan konservasi diatur Kementerian Perhubungan.
    Untuk kawasan-kawasan khusus seperti Taman Nasional, izin harus diperoleh dari otoritas yang berwenang.
    “TN Komodo merupakan jalur penerbangan komersial sehingga syarat dan ketentuan berlaku ketika menerbangkan drone,” ujarnya.
    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Simaksi juga bertujuan memastikan bahwa pengguna drone memiliki lisensi minimal, seperti sertifikat, sehingga risiko negatif dapat diminimalisir.
    “Simaksi terkait drone menjadi salah satu SOP yang harus diikuti oleh pengunjung pengguna drone di TN Komodo.”
    “Sebenarnya di Siora sudah dimunculkan warning agar pengunjung selain membayar tiket juga mengurus Simaksi,” imbuh Hendrikus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksa KPK Bongkar Chat Akuntan, Cerita ke Suami soal Keuntungan KSU ASDP Kecil Nasional 31 Juli 2025

    Jaksa KPK Bongkar Chat Akuntan, Cerita ke Suami soal Keuntungan KSU ASDP Kecil Nasional 31 Juli 2025

    Jaksa KPK Bongkar Chat Akuntan, Cerita ke Suami soal Keuntungan KSU ASDP Kecil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) membongkar percakapan eks Vice President bidang Akuntansi PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, Evi Dwi Yanti, dalam sidang kasus korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara, Kamis (31/7/2025).
    Dalam percakapan tersebut, Evi menjelaskan kepada suaminya yang berdinas di Kementerian Perhubungan bahwa kantornya akan menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran swasta meski keuntungannya kecil.
    “Keuntungannya kecil, tapi ada kepentingan beberapa direktur supaya pencatatan sesuai kemauan mereka. Pusing,” kata jaksa KPK membacakan percakapan itu di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).
    “Ibu bilang seperti ini?” tanya jaksa KPK.
    Evi membenarkan adanya percakapan terkait KSU, tetapi  persoalan pencatatan keuangan sesuai keinginan direksi tidak terkait PT JN.
    Evi menurutkan, persoalan itu terkait permintaan atasannya yang meminta mengkondisikan laporan hasil kerja sama penjualan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Ketapang.
    Jaksa KPK lantas mendalami apa maksud Evi yang menyebut keuntungan KSU itu kecil.
    Evi menjelaskan, KSU itu kecil karena menggunakan skema
    revenue sharing
    .
    “Itu kan hanya 4,2 persen. Masih kecil lah melihat dari pendapatan ASDP yang sebenarnya sudah cukup besar,” tuturnya.
    Meski demikian, dalam persidangan, ketika dicecar kuasa hukum terdakwa, saksi yang dihadirkan menyebut pendapatan PT ASDP meningkat setelah akuisisi.
    Terpisah, kuasa hukum tiga terdakwa, yakni eks Direktur Utama PT ASDP Ferry, Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono, Soesilo Aribowo mengatakan, persoalan yang paling penting dalam persidangan adalah apakah KSU dan akuisisi itu merugikan negara.
    Adapun KSU, kata dia, hanya bagian kecil dalam konstruksi kasus yang didakwakan jaksa KPK.
    “Yang paling penting apakah dengan KSU ini merugikan ASDP, itu kan yang penting,” tutur Soesilo.
    Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa tiga mantan direktur PT ASDP melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 1,25 triliun.
    Korupsi dilakukan dengan mengakuisisi PT JN, termasuk kapal-kapal perusahaan itu yang sudah rusak dan karam.
    “Berdasarkan laporan uji tuntas engineering (due diligence) PT BKI menyebut, terdapat 2 unit kapal yang belum siap beroperasi, yaitu KMP Marisa Nusantara karena dari status, kelas, dan sertifikat perhubungan lainnya telah tidak berlaku, dan KMP Jembatan Musi II karena kapal saat inspeksi dalam kondisi karam,” ujar jaksa.
    Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian Rp 1,25 triliun dan memperkaya pemilik PT JN, Adjie, Rp 1,25 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Ditutup, Stasiun Karet Bakal Digabung ke BNI City

    Bukan Ditutup, Stasiun Karet Bakal Digabung ke BNI City

    Jakarta –

    Wacana penutupan Stasiun Karet di Jakarta Pusat sempat mengemuka. Kementerian Perhubungan buka-bukaan soal kelanjutan wacana tersebut.

    Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Arif Anwar, Stasiun Karet bukan akan ditutup, melainkan pelayanannya akan digabung dengan Stasiun Sudirman Baru alias Stasiun BNI City yang jaraknya hanya sekitar ratusan meter.

    Arif bilang pihaknya akan mengupayakan integrasi antara dua stasiun tersebut. Pelayanan kedua stasiun itu akan digabung menjadi satu.

    “Kami luruskan ya ini bukan penutupan (Stasiun Karet), ini nantinya adalah satu Integrasi layanan. Jadi diintegrasikan dari Karet ke BNI City,” beber Arif dalam diskusi yang dihelat di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

    Namun, sejauh ini rencana itu masih dalam kajian, dia belum menjelaskan kapan rencana itu mau diimplementasikan.

    Secara paralel, pembangunan sarana di Stasiun BNI City juga sudah dilakukan untuk mengakomodir rencana tersebut. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rencana penataan lingkungan di sekitar stasiun tersebut.

    “Sebagian sudah diproses pembangunan di BNI City. Lalu, penataan lingkungan sekitar Stasiun Karet juga masih dalam kajian. Stasiun karet ini akan digabungkan penataannya dengan Pemprov DKI. Jadi dia ada program penataan juga,” papar Arif.

    Tahapan untuk rencana besar ini akan dimulai dengan melaksanakan integrasi antara Stasiun Karet dan Stasiun BNI City. Kemudian dilanjutkan dengan penataan lingkungan sekitar stasiun. Dia pun kembali menegaskan Stasiun Karet tidak akan ditutup.

    “Jadi ini rencana besar dan akan dilaksanakan bertahap. Tahap pertama kita integrasikan Stasiun Karet dengan BNI City kemudian menata sekitar stasiun. Jadi stasiun (Karet) itu tidak ditutup tapi diintegrasikan dengan BNI City,” pungkasnya menjelaskan.

    Lihat juga Video: Keresahan Masyarakat soal Stasiun Karet Bakal Ditutup

    (hal/rrd)

  • RI Butuh Rp 853 T Bikin 10.524 Km Jalur Kereta hingga 2030

    RI Butuh Rp 853 T Bikin 10.524 Km Jalur Kereta hingga 2030

    Jakarta –

    Jalur kereta api Indonesia akan terus diperpanjang di Indonesia. Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) menargetkan di tahun 2030 akan ada perpanjangan trayek hingga sepanjang 10.524 kilometer jalur kereta.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar menyatakan untuk melancarkan target ini pemerintah butuh pendanaan investasi senilai Rp 853 triliun. Ini masuk dalam rencana induk perkeretaapian nasional atau Ripnas hingga tahun 2030.

    “Anggaran Rp 853 triliun ini adalah indikasi dibutuhkan untuk selesaikan rencana induk perkeretaapian nantinya,” kata Arif Anwar dalam diskusi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

    Pihaknya akan mendorong skema-skema pembiayaan yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya dengan mengajak pihak swasta untuk bekerja sama. Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah kebutuhan pembiayaan bisa dipenuhi seminimal mungkin dengan APBN.

    “Kami pemerintah mendorong pembangunan dengan skema tanpa APBN, sehingga creative financing ini jadi hal utama untuk mengembangkan kebutuhan perkeretaapian. Arahan Presiden seminimal mungkin pakai support APBN,” lanjut Arif.

    Dengan uang sebesar itu, Arif memaparkan banyak target yang mau dicapai. Mulai dari penambahan trek kereta api hingga 10.524 kilometer, target moda share penumpang senilai 7-9%, target moda share angkutan barang hingga 11-13%, hingga pengembangan jalur kereta api tambahan di pulau Sumatera dan Sulawesi.

    Kementerian Perhubungan juga menargetkan ada penambahan sarana penumpang kereta api hingga 2.839 lokomotif dan 34.178 kereta penumpang. Sementara itu untuk sarana kereta barang ditargetkan penambahan 2.475 lokomotif dan juga 28.384 kereta barang.

    Lihat juga Video St Jatinegara: Titik Nadi Perkeretaapian-Gerbang Masuk KA ke Jakarta

    (hal/rrd)

  • Garuda (GIAA) Kembali Operasikan Rute Jakarta-Samarinda Mulai 1 Agustus 2025

    Garuda (GIAA) Kembali Operasikan Rute Jakarta-Samarinda Mulai 1 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai pelat merah, Garuda Indonesia (GIAA) kembali membuka rute penerbangan Jakarta-Samarinda pada 1 Agustus 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun terkait masuknya jalur penerbangan baru di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda oleh maskapai Garuda Indonesia.

    “Rute baru ini akan berlaku mulai 1 Agustus, dengan jadwal keberangkatan pulang-pergi setiap harinya,” kata Andi Harun, di Samarinda, Rabu (30/7).

    Sebelumnya, Garuda Indonesia pernah melayani rute itu mulai 20 November 2018, sekitar sebulan setelah Bandara APT Pranoto diresmikan pada 25 Oktober 2018.

    Bahkan pada 2020-2021, Garuda sempat melayani rute APT Pranoto ke Banjarmasin (BDJ). Namun operasional maskapai untuk kedua rute itu tidak bertahan lama, hingga ditutup imbas pandemi Covid-19.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada Garuda Indonesia. Mulai 1 Agustus akan ada rute baru Samarinda-Jakarta setiap hari. Jadwal penerbangan dari Samarinda sekitar pukul 12.05 WITA, dan dari Jakarta sekitar pukul 08.30 WIB,” kata Andi Harun.

    Ia menambahkan, maskapai Batik Air juga dikonfirmasi akan memperkuat konektivitas dengan menambah rute Samarinda-Surabaya setiap hari yang juga mulai berlaku pada tanggal yang sama.

    Penambahan rute dan frekuensi penerbangan ini, menurut Andi Harun, menjadi hasil dari upaya Pemerintah Kota Samarinda yang secara konsisten melakukan pendekatan melalui surat resmi maupun lobi ke maskapai dan pemerintah pusat, terutama Kementerian Perhubungan.

    “Ini adalah perjuangan lebih dari setahun. Kami terus dorong dan mohon kepada kementerian maupun maskapai untuk menambah rute,” kata Andi Harun.

    Ia juga menekankan bahwa bertambahnya jumlah penerbangan di Bandara APT Pranoto tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat.

    Selain itu, juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian daerah dan pengendalian inflasi, salah satunya dengan harapan dapat menurunkan harga tiket pesawat yang selama ini cukup tinggi.

    Wali Kota berharap ke depan akan ada tambahan rute lain, seperti ke Banjarmasin, Makassar, Yogyakarta, hingga Bali, guna memperluas konektivitas Samarinda sebagai salah satu kota strategis di Kalimantan Timur.

    “Kami ingin masyarakat tahu, mulai 1 Agustus, selain Citilink dan Lion Group, kini ada Garuda Indonesia untuk rute Jakarta, dan Batik Air untuk rute Surabaya. Ini kemajuan penting bagi transportasi udara kita,” kata Andi Harun pula.