Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Tekan kecelakaan, Rano dorong pengemudi angkutan tingkatkan kompetensi

    Tekan kecelakaan, Rano dorong pengemudi angkutan tingkatkan kompetensi

    Ini untuk membantu menjaga keselamatan pengguna jalan serta mendukung terwujudnya ketertiban dan keamanan lalu lintas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendorong para pengemudi angkutan baik umum maupun barang untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

    “Ini untuk membantu menjaga keselamatan pengguna jalan serta mendukung terwujudnya ketertiban dan keamanan lalu lintas di Jakarta,” kata Rano dalam sambutannya pada Acara Pembukaan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengingatkan bahwa pengemudi angkutan umum dan barang memiliki peran untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas melalui keterampilan mengemudi mereka.

    “Pengemudi angkutan umum maupun angkutan barang perlu memiliki keterampilan mengemudi yang handal serta sikap yang baik untuk mengurangi tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

    Rano mengatakan, permasalahan di sektor transportasi disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor manusia. Human error atau kesalahan manusia kerap menjadi penyebab terbesar terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

    Salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong kompetensi ini yakni melalui kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

    Dia menilai kegiatan tersebut penting karena dapat memotivasi para seluruh pengemudi agar selalu berkendara dengan tertib dan bertanggung jawab.

    “Ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pengemudi yang telah menunjukkan dedikasi dan perilaku teladan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus bukti pentingnya peran pengemudi dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman tertib dan beretika di Jakarta,” kata dia.

    Melalui pemilihan Abdi Yasa Teladan Provinsi DKI Jakarta, dia berharap dapat terpilih para pengemudi yang kompeten untuk nantinya mewakili Provinsi DKI Jakarta pada ajang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada bulan September 2025.

    “Saya juga ingin berpesan kepada seluruh pengemudi yang mengikuti pemilihan agar memanfaatkan ajang ini untuk menambah wawasan saling bertukar pengalaman dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bebas Truk ODOL 2025? Ini Jurus Andalan Kemenhub

    Bebas Truk ODOL 2025? Ini Jurus Andalan Kemenhub

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat langkah dalam menangani truk over dimension dan over loading (ODOL) yang selama ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas.

    Upaya ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi truk ODOL hingga pemanfaatan teknologi modern untuk pengawasan dan penindakan.

    Langkah awal Kemenhub adalah memastikan regulasi yang sudah ada benar-benar dijalankan. Pemerintah tidak membuat aturan baru, melainkan menegaskan kembali aturan lama yang selama ini kurang ditegakkan secara maksimal. Komitmen menuju Indonesia bebas truk ODOL kembali ditegaskan sebagai prioritas nasional.

    Penerapan Teknologi dalam Penindakan Truk ODOL

    Salah satu inovasi penting adalah pemasangan weigh in motion (WIM) atau alat penimbang otomatis di jalan raya. Teknologi ini memungkinkan truk ditimbang secara otomatis saat melintas, tanpa perlu berhenti.

    Data dari WIM langsung terintegrasi secara digital untuk memudahkan pemantauan dan mengurangi interaksi langsung yang rawan pungutan liar.

    Selain itu, Kemenhub juga mengembangkan sistem administrasi digital seperti dokumen kendaraan elektronik. Langkah ini mempercepat layanan, meminimalkan kesalahan administrasi, dan menghindari praktik curang.

    Dalam upaya menindak truk ODOL, Kemenhub fokus memperluas lokasi penimbangan. Tidak hanya di jalan tol dan jalan nasional, tetapi juga di pelabuhan, terminal, kawasan industri, dan titik strategis lain.

    Revisi aturan teknis mencakup ketentuan dimensi dan muatan kendaraan, mekanisme pemindahan muatan jika terjadi pelanggaran, pemberian sanksi, serta koordinasi penindakan bersama aparat terkait.

    Kolaborasi Lintas Instansi dalam Menangani Truk ODOL

    Menangani truk ODOL bukan hanya tugas Kemenhub. Diperlukan kerja sama lintas instansi, seperti asosiasi pengusaha truk, pengelola jalan tol, kepolisian, dan pemerintah daerah. Dengan strategi kolaboratif, pengawasan dan penegakan aturan di lapangan dapat dilakukan lebih efektif.

    Kemenhub juga menempuh langkah persuasif melalui sosialisasi intensif kepada pelaku usaha, sopir, dan masyarakat. Mereka diberikan pemahaman tentang bahaya truk ODOL terhadap keselamatan dan infrastruktur.

    Pelatihan khusus bagi sopir truk juga dilakukan agar mereka memahami regulasi yang berlaku dan mampu mengoperasikan kendaraan dengan aman.

    Kombinasi pengawasan, pemanfaatan teknologi, revisi aturan, dan edukasi telah memberikan hasil positif. Dalam beberapa bulan terakhir, angka kecelakaan yang melibatkan truk barang mulai menurun secara signifikan. Hal ini menjadi bukti strategi Kemenhub Truk ODOL mulai membuahkan hasil.

    Upaya penanganan truk ODOL oleh Kemenhub dilakukan bertahap tetapi menyeluruh. Dukungan teknologi modern, penegakan hukum tegas, serta kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci terciptanya sistem logistik yang aman dan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus melindungi infrastruktur nasional yang bernilai tinggi.

  • Profil dan Tugas Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub

    Profil dan Tugas Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (DJITM) Kementerian Perhubungan merupakan motor penggerak terciptanya sistem transportasi terpadu di Indonesia.

    Lembaga ini bertugas mewujudkan jaringan angkutan yang seamless, efisien, dan berkelanjutan demi menjawab tantangan mobilitas nasional.

    Sebagai unsur pendukung Kementerian Perhubungan, DJITM berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

    Fungsi utamanya adalah mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

    Lahir dari Transformasi Organisasi

    Pembentukan DJITM merupakan kelanjutan dari transformasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

    Sebelumnya, BPTJ fokus mengelola transportasi di kawasan Jabodetabek. Kini, DJITM mengambil alih peran tersebut sekaligus memperluas cakupan kerja hingga tingkat nasional.

    Perubahan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyatukan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan integrasi moda transportasi demi menciptakan konektivitas yang lebih luas dan efisien.

    Tugas dan Fungsi Strategis

    DJITM memiliki tanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda. Beberapa fungsi utamanya meliputi:

    Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

    Pemberian bimbingan teknis.Pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja transportasi.Administrasi internal.

    Langkah-langkah ini dirancang agar sistem transportasi di Indonesia semakin terstruktur dan efektif.

    Mendorong Mobilitas Nasional yang Terintegrasi

    Melalui DJITM, Kementerian Perhubungan berupaya meningkatkan efisiensi logistik, menurunkan biaya, mengurangi emisi karbon, serta memperkuat konektivitas antarmoda dan antardaerah. 

    Salah satu strategi yang diusung adalah transit-oriented development (TOD), yang menjadikan simpul transportasi sebagai pusat aktivitas terpadu.

    Fokus Pembangunan 2025-2029

    Pada periode ini, DJITM memprioritaskan:

    Integrasi transportasi di 10 kawasan metropolitan.Pengembangan di 9 wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan).Peningkatan akses di 5 kawasan sentra produksi pangan.Optimalisasi transportasi di 10 destinasi wisata prioritas.Pembangunan infrastruktur seperti dry port, koridor logistik, dan integrasi sistem pembayaran.Kolaborasi dengan Akademisi dan Stakeholder

    DJITM membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi seperti Institut Transportasi dan Logistik Trisakti.

    Kolaborasi ini bertujuan memperkuat standar integrasi transportasi dan meningkatkan kapasitas SDM berbasis data dan riset.

    Struktur Organisasi

    1. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda – Mohamad Risal Wasal

    Lahir di Jakarta, 8 Juni 1967, beliau memiliki pengalaman panjang di berbagai posisi strategis di Kemenhub sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal DJITM pada 2025.

    2. Sekretaris DJITM – Dedy Cahyadi

    Lahir di Tangerang, 22 September 1973, berpengalaman di berbagai jabatan penting, termasuk Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok.

    3. Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda – Amirullah

    Lahir di Bekasi, 30 Juli 1974, pernah menjabat berbagai posisi strategis di sektor transportasi darat dan perkeretaapian.

    4. Direktur Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda – Sigit Irfansyah

    Lahir di Jakarta, 15 Oktober 1965, memiliki pengalaman di BPTJ, penelitian transportasi darat, dan perkeretaapian.

    5. Direktur Multimoda – Zamrides

    Lahir di Jakarta, 23 Desember 1966, memiliki latar belakang pendidikan teknik dan manajemen, dengan pengalaman di BPTJ dan Direktorat Perkeretaapian.

    Sebagai garda terdepan dalam mewujudkan integrasi moda transportasi di Indonesia, DJITM memegang peran vital dalam membangun sistem yang cerdas, terhubung, dan inklusif.

  • Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu Resmi Naik Kelas Jadi Internasional

    Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu Resmi Naik Kelas Jadi Internasional

    Palu, Beritasatu.com – Upaya gigih Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam mendorong kemajuan infrastruktur transportasi udara akhirnya membuahkan hasil besar. Setelah tiga bulan mengusulkan kepada pemerintah pusat, status Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu kini resmi naik kelas menjadi bandara internasional penuh.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025, yang menetapkan peningkatan status bandara kebanggaan masyarakat Sulteng ini. Dengan perubahan status tersebut, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri kini memiliki kewenangan melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri, tidak hanya untuk penerbangan carter tetapi juga penerbangan reguler.

    “Kita bersyukur, usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat sejak tiga bulan terakhir ini alhamdulillah membuahkan hasil. Bandara Mutiara SIS Al-Jufri saat ini adalah bandara internasional,” ungkap Gubernur Anwar Hafid dengan penuh rasa syukur.

    Gubernur menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam enam bulan ke depan sebelum operasional penerbangan internasional dimulai. 

    Persiapan ini mencakup koordinasi administrasi dengan pihak terkait seperti bea cukai, imigrasi, dan karantina agar seluruh dokumen, perizinan, dan sistem administrasi memenuhi standar internasional. 

    Di sisi lain, penempatan dan pelatihan personel di pos imigrasi, karantina, dan bea cukai akan segera dilakukan untuk memastikan pelayanan penumpang internasional berjalan optimal. 

    Fasilitas pendukung juga tengah disiapkan, termasuk pengadaan peralatan penting seperti X-ray senilai Rp 2 miliar–Rp 2,5 miliar yang dibutuhkan untuk pemeriksaan keamanan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melengkapi persyaratan teknis lainnya, termasuk rekomendasi dari Kementerian Pertahanan.

    “Kami mohon doa dan dukungan semua pihak. Ini kebanggaan kita bersama. Sultan Nambaso!” seru Gubernur Anwar.

    Salah satu pertimbangan penetapan adalah untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Bandara Mutiara mendapatkan status internasional penuh, berbeda dengan Bandara IMIP di Morowali yang hanya diberikan status internasional untuk penerbangan carter selama satu tahun.

    Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas landasan pacu agar pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 dapat terbang langsung ke Tiongkok atau rute jarak jauh lainnya tanpa perlu transit. 

    Saat ini panjang landasan masih 2.500 meter sehingga penerbangan jarak jauh memerlukan technical landing di Aceh atau Kualanamu untuk pengisian bahan bakar. 

    Dengan perpanjangan landasan, pesawat dapat langsung menuju negara tujuan, biaya perjalanan menjadi lebih murah, dan peluang pelaksanaan ibadah haji maupun umrah langsung dari Palu akan terbuka. 

    Untuk itu, pemerintah provinsi berencana mencari dukungan pendanaan, termasuk melalui skema CSR dari perusahaan besar, guna menambah panjang landasan 500 meter sesuai standar Kementerian Perhubungan.

    Dengan status internasional ini, Gubernur Anwar optimistis Bandara Mutiara SIS Al-Jufri akan menjadi pintu gerbang utama Sulawesi Tengah menuju dunia. Menurutnya, hal ini merupakan peluang besar bagi sektor pariwisata, investasi, dan UMKM, karena wisatawan mancanegara kini bisa datang langsung tanpa harus transit di kota lain. 

    Era baru konektivitas udara ini diharapkan membawa dampak ekonomi yang signifikan serta mempercepat transformasi Sulawesi Tengah sebagai destinasi unggulan di Indonesia Timur.

  • Profil Sekretariat Jenderal Kemenhub, Apa Saja Tugasnya?

    Profil Sekretariat Jenderal Kemenhub, Apa Saja Tugasnya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Setjen Kemenhub) adalah unsur pembantu pimpinan di Kementerian Perhubungan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perhubungan.

    Sebagai motor penggerak organisasi, Setjen Kemenhub memastikan seluruh unit transportasi nasional berjalan efektif dan efisien, mulai dari perencanaan anggaran hingga advokasi hukum.

    Apa Tugas Setjen Kemenhub?

    Setjen Kemenhub lahir dari kebutuhan akan administrasi yang tertib dan koordinatif. Perannya adalah menyelaraskan kebijakan serta operasional di berbagai direktorat, badan, dan unit kerja Kemenhub.

    Tugas utamanya meliputi dukungan administrasi, penyusunan anggaran, perancangan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum. Semua ini bertujuan agar kebijakan transportasi dapat dijalankan secara optimal.

    Struktur Organisasi

    Struktur Setjen Kemenhub mencakup sejumlah biro utama, antara lain:

    Biro PerencanaanBiro Kepegawaian dan OrganisasiBiro KeuanganBiro HukumBiro UmumBiro Pengadaan dan Pengelolaan BMNBiro Komunikasi dan Informasi Publik

    Selain itu, terdapat pusat-pusat unggulan seperti:

    Pusat Teknologi Informasi dan KomunikasiPusat Transportasi BerkelanjutanPusat Kemitraan Internasional

    Semua bagian ini bekerja sama untuk memastikan integrasi sistem transportasi nasional.

    Fungsi Administratif

    Fungsi administratif Setjen Kemenhub meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran, administrasi kepegawaian dan keuangan, pengelolaan aset negara (BMN), advokasi regulasi, hingga layanan pengadaan.

    Semua fungsi tersebut dijalankan demi mendukung pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

    Pengawasan dan Reformasi Birokrasi

    Selain peran administratif, Setjen Kemenhub juga menjalankan fungsi pengawasan internal. Kegiatan ini meliputi audit, evaluasi program, dan penyusunan rekomendasi perbaikan.

    Langkah ini penting untuk menjaga reformasi birokrasi berjalan konsisten di lingkungan Kemenhub.

    Pengembangan SDM dan Budaya Pelayanan

    Setjen Kemenhub aktif membangun budaya pelayanan yang profesional, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Salah satu upayanya adalah melalui pusat pengembangan kompetensi dan assessment center untuk menjaring aparatur potensial yang siap menghadapi tantangan masa depan.

    Dengan peran strategis yang mencakup perencanaan, anggaran, hukum, kehumasan, dan pengawasan, Setjen Kemenhub menjadi tulang punggung administrasi Kementerian Perhubungan.

  • Stasiun Klakah Resmi Berubah Nama Jadi Stasiun Lumajang Regional 10 Agustus 2025

    Stasiun Klakah Resmi Berubah Nama Jadi Stasiun Lumajang Regional 10 Agustus 2025

    Stasiun Klakah Resmi Berubah Nama Jadi Stasiun Lumajang
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com –
    Stasiun Klakah di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, resmi berganti nama menjadi Stasiun Lumajang.
    Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Denny Michels Adlan, mengatakan bahwa persetujuan pergantian nama Stasiun Klakah menjadi Stasiun Lumajang telah diberikan.
    Saat ini, proses finalisasi sedang dilakukan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
    “Usulan (pergantian nama stasiun) sudah mendapatkan respons yang sangat mendukung, nama stasiun adalah simbol daerah dan Lumajang pantas mendapatkan nama itu,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Minggu (10/8/2025).
    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan bahwa pergantian nama Stasiun Klakah menjadi Stasiun Lumajang sangat penting untuk membangun citra Lumajang.
    Menurutnya, selama ini wisatawan luar kota maupun mancanegara yang datang ke Lumajang melalui Stasiun Klakah tidak benar-benar tahu bahwa mereka telah sampai di Lumajang.
    “Kami menyambut baik pergantian nama ini, dengan begini nama Lumajang bisa semakin dikenal oleh masyarakat secara luas, jadi tidak ada lagi orang mau ke Lumajang bilang turun di Stasiun Klakah, sekarang pesan tiketnya Stasiun Lumajang,” kata Indah di Lumajang, Minggu (10/8/2025).
    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin, mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan penyesuaian teknis untuk mendukung pergantian nama Stasiun Klakah menjadi Stasiun Lumajang.
    Termasuk penataan ulang kawasan di sekitar stasiun agar lebih representatif, seperti menyediakan angkutan penghubung dari stasiun menuju ke obyek-obyek vital yang ada di Lumajang.
    “Segala persiapan terkait pergantian nama ini sudah kami siapkan, kami ingin membangun ulang wajah Lumajang melalui gerbang transportasinya,” ungkap Rasmin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%

    Tol Sumatra Ruas Betung-Jambi Seksi 4 Jalani Tes Layak Fungsi, Pekerjaan Fisik Capai 93,03%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap konstruksi jalan tol Trans Sumatra pada ruas Betung-Tempino-Jambi Seksi 4 yakni Tempino-Interchange Ness telah melaksanakan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO). Ruah ini diharapkan rampung pada kuartal III/2025.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan dalam ULFO Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi Tempino–interchange, pemerintah akan memastikan terpenuhinya kualitas guna menjamin keselamatan. 

    “Pemeriksaan dilaksanakan untuk memastikan seluruh spesifikasi teknis persyaratan dan kelengkapan Jalan Tol sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna Jalan Tol sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (10/8/2025).

    Adapun, pelaksanaan ULO merupakan rangkaian terakhir sebelum ruas ini dioperasikan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU maka tol ini akan melengkapi Tras Sumatra. 

    Dody menambahkan kehadiran Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi 4 yakni Tempino-Interchange Ness dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya transportasi.

    “Karena diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru,” jelasnya.

    Secara teknis, konstruksi ini tengah dilaksanakan percepatan penyelesaian tahap akhir dengan progres pembebasan lahan 99,76% dan progres fisik 93,03%.

    Kementerian PU menyebut selesainya Seksi 4 Tempino – Interchange Ness bakal melengkapi jaringan utama (backbone) untuk memperlancar arus distribusi barang dari pusat-pusat industri di wilayah Sumatra Selatan menuju Jambi atau sebaliknya. Terlebih, sebelumnya Seksi 3 Bayung Lencir—Tempino telah beroperasi penuh sepanjang 34,10 km. 

    Untuk diketahui, kehadiran ruas Tempino – Interchange Ness bakal memangkas waktu  perjalanan dari Bayung Lencir yang berada di batas wilayah Provinsi Sumatra Selatan menuju Kota Jambi melalui Jalan Lintas Sumatra dari sekitar 3 jam menjadi 45 menit saja. 

    Sementara secara keseluruhan, Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi memiliki panjang 170,73 km yang terbagi menjadi 4 seksi. 

    Seksi 1 Betung-Tungkal Jaya sepanjang 62,38 km dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Adhi Karya-PT Waskita Karya-PT Jaya Konstruksi dalam 2 paket. Perinciannya, Paket 1A sepanjang 30,80 km dengan progres konstruksi hingga 25 Juli 2025 telah mencapai 42% dan Paket 1B sepanjang 31,58 km progresnya 2,75%.

    Selanjutnya, Seksi 2 Tungkal Jaya-Bayung Lencir sepanjang 55,76 km dikerjakan oleh kontraktor PT PP (Persero) Tbk bersama PT Nindya Karya (KSO) dalam 2 paket pekerjaan, yakni Seksi 2A sepanjang 37,36 km dengan progres fisik 8,7% dan Seksi 2B sepanjang 18,40 km progresnya 13,5%. 

    Kemudian Seksi 3 Bayung Lencir-Tempino sepanjang 34,10 km telah beroperasi pada akhir 2024 dan Seksi 4 Tempino-Interchange Ness di Kabupaten Muara Jambi. 

    “Ruas tol ini juga terkoneksi dengan jalan nasional lintas Sumatera (Palembang-Jambi), sehingga juga dapat mendukung pengembangan wilayah yang dilintasi,” pungkas Dody.

  • Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

    Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan rencana aksi memberantas truk kelebihan muatan atau over dimension over loading/ODOL terus berjalan meskipun peraturan presiden (Perpres) belum kunjung terbit.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan bahwa pihaknya tetap sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat bersama Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

    Aan bahkan mennyampaikan selagi menanti Perpres untuk memperkuat zero ODOL terbit, pemberantasan zero ODOL sudah lebih dahulu berlangsung. 

    “Ini paralel, sebelum Perpres keluar, kami sudah mulai melakukan beberapa rencana aksi yang sudah terencana,” jawab Aan di kawasan Jakarta Barat, Jumat (8/8/2025). 

    Pihaknya bersama stakeholder terkait juga telah melakukan koordinasi, integrasi data, dan pemantauan di beberapa kawasan industri yang kerap dilalui ODOL. 

    Mengingat target zero ODOL yang terus mundur dari rencana awal 2009 atau 16 tahun silam, Aan optimistis pada 2027 harapan tersebut dapat tercapai dan tak lagi ditunda. Terlebih, dengan keberadaan Kemenko IPK yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  akan mendorong percepatan implementasi. 

    “Kita harus optimistis.. sehingga target 2027 bisa dilaksanakan,” lanjut Aan. 

    Usai Presiden Prabowo Subianto menyerahkan urusan penanganan penuntasan truk ODOL pada Kemenko IPK, AHY langsung mencanangkan tiga rencana aksi untuk pemberantasan truk kelebihan muatan dan menuju zero ODOL 2027.  

    Pertama, pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) pada ekosistem angkutan barang. Kedua, pengaturan peningkatan kesejahteraan pengemudi kendaraan angkutan barang. Ketiga, deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang.

    Bahkan pada akhir bulan lalu, Kemenhub telah menerapkan perangkat Weight in Motion (WIM) dalam upaya pengawasan kendaraan ODOL. Alat ini berfungsi sebagai sistem seleksi awal sebelum kendaraan diarahkan ke jembatan timbang untuk proses verifikasi dan penindakan lebih lanjut.

    Adapun, zero ODOL menjadi penting karena keberadaan truk atau kendaraan yang kelebihan muatan menjadi penyebab daya saing nasional, utamanya infrastruktur, turun.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa keberadaan ODOL tidak hanya memberikan kerugian materi yang tinggi akibat fatalitas yang tinggi. Namun, juga memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi infrastruktur jalan.  

    Dari sisi ekonomi, Djoko memandang kendaraan yang kelebihan muatan tersebut pada dasarnya tidak memenuhi standar kawasan perdagangan bebas Asean. 

    “[ODOL] membuat lemahnya daya saing nasional, termasuk salah satu penyebab menurunnya daya saing infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

    Meski demikian, penyelesaian zero ODOL tak semudah membalik telapak tangan. Mengingat praktik ODOL terjadi demi menekan biaya logistik, pengusaha mendorong harus ada solusi agar ongkos tersebut dapat lebih murah. Alhasil, zero ODOL dapat tercapai. 

  • Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

    Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Angkutan udara perintis menjadi salah satu solusi dalam menekan biaya logistik yang menjadi penyebab disparitas harga bahan pokok di sejumlah wilayah terpencil dan terluar Indonesia, khususnya daerah Papua.

    Angkutan udara perintis pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang (UU) No.1/2009 tentang Penerbangan.

    Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan No. 8/2021 tentang Perhitungan dan Tata Cara Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis, angkutan ini didefinisikan sebagai kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. 

    Adapun, program angkutan udara perintis bertujuan untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan ekonomi, mempersempit kesenjangan, serta menurunkan disparitas harga. 

    Maklum, saat ini pun harga cabai rawit di wilayah Maluku dan Papua berkisar Rp99.000 hingga lebih dari Rp120.000 per kilogram. Berbeda dengan di wilayah Jawa yang harganya bahkan mencapai Rp30.000an per kilogram.

    Biasanya, angkutan udara perintis atau dikenal dengan jembatan udara (Jembara) mengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga kebutuhan proyek seperti semen.

    Sementara tipe pesawat yang digunakan sebagai Jembara ini umumnya adalah Cessna dengan kapasitas penumpang yang terbatas.

    Direktur Navigasi Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub Syamsu Rizal menyampaikan bahwa sampai dengan semester I/2025, penyelenggaraan angkutan udara ini telah berdampak positif.

    Tercatat Jembara telah menghubungkan 164 bandar udara, 78 lapangan terbang, 27 provinsi, dan 121 kabupaten/kota. Alhasil, konektivitas berdampak positif, yakni terjadi penurunan disparitas harga bahan pokok di wilayah Papua secara signifikan.

    “Kalau tempat lain mungkin sudah sangat kompetitif [harganya] artinya logistik baik. Mungkin di daerah yang sifatnya remote, kita kerja sama dengan tol laut, nanti kita teruskan naik [pakai Jembara] misalnya di Papua,” ujar Rizal beberapa waktu lalu.

    Rizal menunjukkan bahwa harga cabai di Kab. Nduga, Papua Pegunungan berhasil turun hingga 45% bila pengangkutannya menggunakan Jembara ke level Rp110.000/kg. Berbeda dengan non Jembara yang harganya mencapai Rp200.000/kg.

    Begitu pula dengan Kab. Malinau, angkutan udara perintis mampu menurunkan harga telur ayam ras dari Rp160.000/kg menjadi Rp64.000/kg. Sementara harga air mineral di Kab. Pegunungan Bintang turun 62,50% dari sebelumnya Rp320.000/karton menjadi Rp120.000/karton.

    Saat ini, terdapat 22 koordinator wilayah (Korwil) dengan rute penumpang perintis sebanyak 266 dan rute kargo perintis sebanyak 46 rute serta 1 rute subsidi angkutan udara kargo.

    Tekan Biaya Logistik

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat integrasi antarmoda transportasi laut dan udara melalui angkutan perintis untuk menekan biaya logistik.

    Rizal menyampaikan bahwa integrasi transportasi dapat mendukung efisiensi logistik. Efisiensi ini akan berdampak pada penurunan biaya logistik dan pada akhirnya menurunkan disparitas harga di berbagai wilayah Indonesia.

    “Target kita adalah menurunkan biaya logistik hingga mencapai 12,5% dari Produk Domestik Bruto [PDB],” katanya. 

    Dia menuturkan pada 2022, biaya logistik masih 14,29% dari PDB. Pada tahun ini menjadi 13,52% dari PDB, dan targetnya menjadi 12,5% dari PDB pada 2029. 

    Ditjen Perhubungan Udara mencatat hingga kini, angkutan udara perintis telah menghubungkan 164 bandara, 78 lapangan terbang, 27 provinsi, dan 121 kabupaten/kota.

    Sejak 2011 hingga Juni 2025, angkutan udara perintis telah mengangkut 3.236.977 penumpang. Sementara, sejak 2018 hingga Juni 2025, angkutan udara perintis telah mengangkut 36.262 ton kargo.

  • Kemenhub siapkan pemetaan integrasi transportasi di KEK

    Kemenhub siapkan pemetaan integrasi transportasi di KEK

    Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal saat ditemui di sela-sela diskusi “Masa Depan Mobilitas Kota: Integrasi Antarmoda Menuju Transportasi Publik yang Ramah dan Terhubung” di Jakarta, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

    Kemenhub siapkan pemetaan integrasi transportasi di KEK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 22:54 WIB

    Elshinta.com – Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan pemetaan (mapping) terkait integrasi transportasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia.

    “Kami sedang menyiapkan itu, dalam bentuk mapping tadi. Kami sudah mau lihat untuk potensi demand itu sudah seperti apa, sih, transportasinya? Kalau antar simpul, seperti apa sih posisinya, ruangnya seperti apa? Kami sudah menyiapkan itu,” ungkap Risal saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/8).

    Ia menilai dukungan integrasi transportasi di kawasan yang menggerakkan perekonomian seperti KEK, Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sangat penting bagi Indonesia.

    Hal ini pun senada dengan peran Kemenhub sebagai anggota Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki tugas penting dalam mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas dalam mendukung percepatan investasi.

    Selain itu, upaya ini juga merupakan komitmen untuk mendukung pengembangan KEK di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai, meningkatkan daya saing logistik, pengembangan integrasi multimoda, dan regulasi yang mendukung.

    Lebih lanjut, Risal mengatakan semua KEK yang berjumlah 24 kawasan sudah dipertimbangkan dan dipetakan oleh Kemenhub agar sarana transportasi yang diperlukan bisa terhubung dengan baik.

    “Ada berapa puluh daerah KEK, itu kami mapping semuanya. Nantinya kita akan lihat, misalnya (kawasan) ini sudah terhubung, sudah bagus, sudah terpadu dan aksesnya bagus, sustainable, kelanjutannya oke, gitu. Nanti ada kelas-kelasnya,” ujar dia.

    Ia berharap dengan terintegrasinya konektivitas melalui peran dan solusi dari Kemenhub, berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, mulai dari regulasi hingga infrastruktur, dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara efektif.

    Sumber : Antara