Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

    Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa pengembalian uang terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang melibatkan Bupati Pati Sadewo tidak menghapus unsur pidananya.

    “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8), dikutip dari Antaranews.

    Meskipun uang terkait kasus dikembalikan, namun unsur pidana tetap akan berlanjut sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Dalam Pasal 4 dalam UU tersebut berbunyi, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

    Oleh sebab itu, Asep meminta semua pihak untuk menunggu, terutama terkait pemanggilan mantan anggota DPR RI tersebut oleh KPK.

    “Kemudian kapan dipanggil? Ya ditunggu saja ya,” katanya.

    Diketahui, Bupati Sadewo disebut oleh KPK sebagai salah satu terduga yang menerima aliran dana korupsi proyek kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8).

    Hal ini pun membuat KPK membuka peluang untuk memanggil Sadewo sebagai saksi kasus tersebut.

    Sebelumnya, nama Sadewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun Sadewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Status Bandara El Tari Kupang kembali jadi bandara internasional

    Status Bandara El Tari Kupang kembali jadi bandara internasional

    Selama ini kita jalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat agar status Bandara El Tari ini bisa dikembalikan menjadi bandara internasional

    Kupang (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menetapkan kembali Bandara El Tari di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai bandara internasional setelah sebelumnya sempat dicabut.

    Gubernur NTT Melli Laka Lena kepada wartawan di Kupang, Kamis, mengaku kembalinya status Bandara El Tari tersebut hasil komunikasi intensif yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan pemerintah pusat.

    “Selama ini kita jalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat agar status Bandara El Tari ini bisa dikembalikan menjadi bandara internasional, karena bagaimanapun NTT ini beranda perbatasan negeri,” katanya.

    Menurut Melki Laka Lena, pengembalian status Internasional Bandara El Tari memberikan angin segar bagi provinsi yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia ini.

    Dia menambahkan hal tersebut berdampak positif bagi penguatan posisi geostrategis NTT dan mendongkrak kunjungan wisatawan asing ke berbagai destinasi wisata di NTT.

    Dengan alasan itulah Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma memperjuangkan pengembalian status Bandara El Tari yang sebelumnya dicabut status internasionalnya pada 2 April 2024 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024.

    Sementara itu Wakil Gubernur NTT Johny Asadoma menceritakan pembahasan tentang peningkatan status bandara tersebut dilakukan dengan Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 Agustus 2025 di Jakarta.

    “Kami ingin agar selain Labuan Bajo, Bandara El Tari di Kupang juga harus dikembalikan statusnya sebagai bandara internasional. Hal ini penting karena kami di NTT ini berbatasan langsung dengan dua negara sekaligus, sehingga ini bisa jadi pintu masuk,” ujar Johni.

    Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi NTT, menurut Johni Asadoma juga meminta agar rute penerbangan Kupang ke Darwin dan Kupang ke Timor Leste juga harus dibuka guna mendukung konektivitas penerbangan internasional dari dan ke NTT.

    Dalam keterangan tertulis dari Kementerian Perhubungan yang diterima di Kupang Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa mengatakan penetapan status Bandara El Tari bersama 35 bandara lainnya di Indonesia merupakan langkah strategi strategi untuk menguatkan posisi Indonesia dalam jaringan penerbangan global.

    Dengan tetap mengedepankan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa sesuai regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO).

    “Status internasional pada suatu bandar udara membawa tanggung jawab besar. Setiap bandara harus memastikan fasilitas imigrasi, bea cukai, dan karantina siap sebelum melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri,” ujarnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

    Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sadewo saat ini tengah menghadapi sejumlah kasus imbas kebijakan menaikkan pajak hingga 250 persen.

    Kebijakannya itu kemudian memunculkan amarah publik hingga terjadinya demo besar yang terjadi di Alun-alun Pati pada Rabu (13/8/2025).

    Masyarakat pun menuntut Sadewo untuk mundur dari jabatannya. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh DPRD Pati yang sigap melakukan rapat membentuk panitia khusus (pansus).

    Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membenarkan bahwa pada Rabu (13/8) digelar rapat paripurna DPRD membentuk pansus hak angket.

    Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka usulan pemakzulan Bupati Pati Sadewo akan diajukan melalui mekanisme resmi untuk dikirim ke Mahkamah Agung (MA).

    Ternyata, terdapat kasus lain yang menyeret Bupati Sadewo. Setelah namanya viral karena kebijakan pajak, ia justru disebut oleh KPK sebagai salah satu terduga yang menerima aliran dana korupsi proyek kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8).

    Hal ini pun membuat KPK membuka peluang untuk memanggil Sadewo sebagai saksi kasus tersebut.

    Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Menhub Buka Suara soal Bandara Internasional Ditambah, Ungkap Perintah Prabowo

    Menhub Buka Suara soal Bandara Internasional Ditambah, Ungkap Perintah Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan jumlah bandara internasional. Namun, Kebijakan tersebut dinilai membuat tata kelola tidak efektif serta dapat merugikan maskapai lokal.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pun buka suara. Menurut Dudy penambahan bandara internasional merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

    Namun, Dudy memastikan mengevaluasi rencana pembukaan bandara internasional baru. Sebagai informasi, Kebijakan penambahan bandara internasional ini berlawanan dengan kebijakan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengurangi bandara internasional dari 34 menjadi 17.

    “Sesuai dengan arah Pak Presiden, kami membuka 36 bandara, bandara umum, dan itu kita dalam pembukaan tersebut menyampaikan bahwa kita akan melakukan evaluasi terhadap pembukaan bandara tersebut,” ujar Dudy, usai Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Seiring penambahan bandara internasional, Kementerian Perhubungan menjalin koordinasi erat dengan kementerian lain, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Imigrasi, Kementerian Pariwisata hingga Kementerian Keuangan.

    “Jadi Kami tidak berpikir sendiri. Pada intinya kita akan melakukan evaluasi, seberapa jauh dampak dari pembukaan tersebut,” ujar Dudy.

    Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa pembukaan bandara internasional ini merupakan arahan langsung dari presiden. Hal ini dalam rangka mendorong masuknya wisatawan asing ke Tanah Air.

    “Termasuk juga mobilitas wisatawan domestik, itu salah satunya adalah bandara. Maskapai penerbangan tentu juga punya peran yang penting. Bandara internasional diharapkan bisa menarik masuknya wisatawan,” ujar AHY, dalam kesempatan yang sama.

    “Tapi tadi juga kita sepakat membahas dalam diskusi rakor tadi, bahwa kita harus terus evaluasi. Kita harus hitung dengan lebih kritis, apakah benar setelah dibuka bandara internasional, di suatu provinsi atau di suatu kota, itu akan menarik wisatawan,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • Menhub Sebut Pergantian Direksi KAI Murni Keputusan Danantara

    Menhub Sebut Pergantian Direksi KAI Murni Keputusan Danantara

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pergantian direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) murni merupakan keputusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Keputusan ini tidak ada kaitannya dengan sejumlah peristiwa kecelakaan yang terjadi beberapa waktu belakangan.

    Perombakan besar pada struktur direksi KAI dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-223/MBU/08/2025 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Agustus 2025.

    “Pergantian direksi dari PT KAI saya rasa tidak terkait dengan tiga kejadian yang berkaitan dengan kereta api. Itu hak dan kewenangan dari Danantara Indonesia dalam melakukan pergantian direksi maupun komisaris,” kata Dudy usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Terkait rincian peristiwa kecelakaan transportasi, baik di sektor kereta api maupun kapal yang terjadi belakangan ini, Dudy mengaku belum mendapat laporan resmi. Meski begitu, ia memastikan akan melakukan evaluasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    “Rekomendasi dari KNKT nanti akan kami tindak lanjuti dan perbaiki apabila ditemukan hal-hal yang menjadi kesalahan, baik di tingkat operasional maupun di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK.038/DI-DAM/DO/2025, ditetapkan Bobby Rasyidin sebagai Direktur Utama, Dody Budiawan sebagai Wakil Direktur Utama, dan I Gede Darmayusa sebagai Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi.

    Dalam keputusan yang sama, juga diangkat Wilman Hatoguan Marudut Sidjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko, Atih Nurhayati sebagai Direktur SDM dan Kelembagaan, Rafli Yandra sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, serta Indarto Pamoengkas sebagai Direktur Keuangan dan Umum.

    (shc/rrd)

  • KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

    KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), termasuk salah satu pihak yang diduga menerima dana kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK membuka peluang untuk memanggil mantan anggota DPR tersebut sebagai saksi kasus tersebut.

    “Nanti ya kami lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

    Dugaan Suap Proyek Kereta Api, KPK Tetapkan Ketua POKJA Jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Risna Sutriyanto (RS) selaku Ketua Kelompok Kerja sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalur Kereta Api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan T.A 2022-2024.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan RS bekerja sama dengan Bernard Hasibuan (BH) selaku PPK proyek untuk memenangkan PT WJP-KSO dalam tender proyek ini. Adapun PT tersebut sudah disiapkan oleh BH.

    “Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses pengembangan penyidikannya, KPK kembali menetapkan dan menahan satu orang tersangka yaitu saudara RS,” kata Asep dalam konferensi pers, Selasa (12/8/2025).

    RS melakukan rekayasa syarat pemilihan perusahaan, di mana syarat yang dibuat menguntungkan bagi PT WJP-KSO. Namun karena RS salah memasukan dokumen, PT WJP-KSO gagal memenangkan tender dan PT IPA.

    Alhasil RS bersama BH mengubah skenario hingga PT IPA berhasil menandatangani kontrak senilai Rp164,51 miliar. Asep mengatakan setelah pemilihan tersebut, PT IPA diduga memberikan komitmen fee kepada RS sebesar Rp600 juta.

    Sedangkan, kata Asep, beberapa pihak juga mendapatkan komitmen fee meskipun saat ini KPK masih mendalami berapa pembagian komitmen fee tersebut.

    RS merupakan Ketua Kelompok kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan – Kadipiro KM. 96+400 s.d. KM.104+900 (JGSS.6) Tahun Anggaran 2022-2024 dan paket lainnya di lingkungan BTP Kelas 1 Semarang

    Kini RS ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 11 s.d 30 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK

    Atas perbuatannya. RS disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Istana mencatatkan, akan ada sebanyak 16.000 orang undangan yang akan menghadiri 17 Agustus 2025.

    Prasetyo menjelaskan bahwa panitia telah menyiapkan total 8.000 undangan untuk sesi pagi pengibaran bendera merah putih dan 8.000 undangan untuk sesi sore saat penurunan bendera.

    Menurutnya, jumlah tamu undangan yang akan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025 telah mencapai kapasitas maksimal.

    “Pagi 8.000 total, sore 8.000,” ujarnya usai melaksanakan gladi kotor persiapan upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang antusias ingin ikut merayakan langsung di Istana, tetapi tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan kapasitas.

    “Dalam kesempatan ini kami juga selaku pribadi dan mewakili panitia memohon maaf kalau memang karena keterbatasan tempat maka banyak masyarakat yang sebenarnya antusias ingin hadir, tetapi tidak bisa semuanya tertampung,” kata Prasetyo.

  • KPK Tahan ASN Kemenhub Risna Sutriyanto Terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA Nasional 12 Agustus 2025

    KPK Tahan ASN Kemenhub Risna Sutriyanto Terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA Nasional 12 Agustus 2025

    KPK Tahan ASN Kemenhub Risna Sutriyanto Terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risna Sutriyanto sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub, pada Selasa (12/8/2025).
    Dalam perkara ini, Risna Sutriyanto menjabat sebagai Ketua Pokja Proyek pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro Tahun 2022-2024 dan paket pekerjaan lainnya di BTP Kelas 1 Semarang.
    KPK mengatakan, perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) pada April 2023 sampai dengan November 2024.
    “Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses pengembangan penyidikannya, KPK kembali menetapkan dan menahan satu orang tersangka yaitu Sdr. RS (Risna Sutriyanto),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa.
    “Penahanan kepada RS (Risna Sutriyanto) dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 11-30 Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” sambung dia.
    KPK mengatakan, persoalan bermula pada Juni 2022 saat Risna ditunjuk oleh Bernard Hasibuan selaku PPK proyek sebagai Ketua Pokja Proyek pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro Tahun 2022-2024 dan paket pekerjaan lainnya di BTP Kelas 1 Semarang.
    Setelah penunjukan tersebut, Bernard menyampaikan kepada Risna bahwa ia telah menyiapkan PT WJP-KSO sebagai calon pemenang tender dan calon pelaksana pekerjaan bersama beberapa penyedia jasa lainnya, termasuk PT IPA milik Dion Renato Sugiarto.
    Selanjutnya, Bernard meminta Risna agar dapat mengakomodasi permintaannya tersebut, sehingga Risna menyampaikan kepada seluruh personel Pokja yang dipimpinnya untuk menambahkan syarat tertentu sebagai calon penyedia jasa yang dimaksud sebagai “kuncian tender.”
    Syarat tersebut berupa surat dukungan dari pabrikan yang memiliki sertifikat dari Asosiasi Internasional/Pemerintah/Lembaga yang mewakili negara asal pabrikan bahwa wesel yang diproduksi dapat digunakan untuk Main Line (Jalur Raya); dan sertifikasi produksi sesuai standar dari Badan Akreditasi Independen Internasional yang masih berlaku.
    KPK mengatakan, dalam proses tender, PT WJP-KSO yang awalnya dipersiapkan sebagai pemenang, justru dinyatakan gagal saat dievaluasi oleh tim Pokja yang dipimpin Risna karena ada kesalahan unggahan dokumen penawaran.
    “Namun demikian, PT IPA yang disiapkan sebagai perusahaan pendamping justru dinilai memenuhi syarat sebagai pemenang tender,” ujar dia.
    Berdasarkan kondisi tersebut, Risna berkonsultasi dengan Bernard agar mengubah skenario untuk memilih PT IPA sebagai pemenang tender proyek pembangunan jalur kereta api tersebut.
    Selanjutnya, Risna menetapkan PT IPA sebagai pemenang tender pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan – Kadipiro KM96+400 sampai dengan KM104+900 (JGSS.6) TA 2022-2024.
    Kemudian, PT IPA menandatangani kontrak proyek tersebut dengan nilai Rp 164,51 miliar.
    “Dalam prosesnya, PT IPA yang terpilih sebagai pemenang tender kemudian menanggung komitmen fee yang sebelumnya sudah disepakati oleh PT WJP-KSO,” tutur dia.
    KPK mengatakan, PT IPA selanjutnya diduga memberikan uang kepada Risna sejumlah Rp 600 juta sebagai bagian dari komitmen fee dari nilai kontrak proyek.
    Atas perbuatannya, Risna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Sultan Usul Penerbangan Australia Transit Yogya, Target Dongkrak Wisatawan Yogyakarta 11 Agustus 2025

    Sri Sultan Usul Penerbangan Australia Transit Yogya, Target Dongkrak Wisatawan Yogyakarta 11 Agustus 2025

    Sri Sultan Usul Penerbangan Australia Transit Yogya, Target Dongkrak Wisatawan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (11/8/2025).
    Kedua pihak membahas penguatan kerja sama DIY dan Australia di sektor pariwisata dan pendidikan.
    Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY, Imam Pratanadi, yang turut mendampingi Sri Sultan, menyampaikan, Australia memiliki keinginan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawannya ke Yogyakarta.
    “Bapak Gubernur pun mengusulkan agar bisa diatur kerja sama terkait penerbangan dari Australia. Harapannya, penerbangan jarak jauh dari Australia bisa transit di YIA. Tentu hal ini untuk mendorong semakin banyak warga Australia bisa sampai di DIY,” ujar Imam.
    Menurut Imam, dari total lebih dari 1 juta turis Australia yang datang ke Indonesia setiap tahun, hanya kurang dari 10.000 wisatawan yang menjadikan DIY sebagai tujuan.
    “Usulan Ngarsa Dalem ini disambut baik oleh Duta Besar Rod. Namun memang upaya ini tidak mudah, karena tentu harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI sebagai penentu kebijakan. Tapi kalau usulan ini terlaksana, kami sangat yakin bisa mendongkrak jumlah wisatawan asal Australia,” jelas Imam.
    Selain pariwisata, kerja sama bidang pendidikan dan teknologi juga menjadi pembahasan penting.
    Sri Sultan mengusulkan adanya program bersama seperti beasiswa, pelatihan, dan pendampingan pengembangan teknologi dengan Australia.
    “Beliau (Dubes Australia) juga mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya yang betul-betul dilestarikan di Yogyakarta, khususnya soal penggunaan bahasa Jawa di bandara. Beliau pun menegaskan komitmen pihak Australia untuk terus mengembangkan kerja sama dengan Indonesia, termasuk DIY ke depannya,” tambah Imam.
    Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menyatakan rasa hormat dan sukacitanya bisa diterima langsung oleh Sri Sultan pada kunjungan pertamanya ke Yogyakarta sebagai dubes.
    “Hari ini sungguh kehormatan besar buat saya dan pemerintah Australia karena diterima oleh Ngarsa Dalem. Tadi kami berdiskusi beberapa hal, khususnya hubungan dekat antara Australia dan Indonesia,” ungkapnya.
    Ia berharap lebih banyak wisatawan dari negaranya dapat menikmati keindahan dan kekayaan budaya Yogyakarta.
    “Harapan saya lebih banyak lagi wisatawan Australia yang berkunjung ke Yogyakarta, menikmati candi-candi, makanan khususnya gudeg, dan yang pasti Keraton Yogyakarta yang begitu spesial,” tambahnya.
    Brazier juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kerja sama di sektor pendidikan yang sudah terjalin selama ini. Salah satu agendanya di Yogyakarta adalah bertemu para alumni program beasiswa dari Australia.
    “Kerja sama pendidikan menjadi hal yang kami banggakan, karena mahasiswa yang kembali ke Indonesia membawa semangat yang sangat besar untuk pembangunan Indonesia,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI tingkatkan kesadaraan berkendara aman lewat “Abdi Yasa Teladan”

    DKI tingkatkan kesadaraan berkendara aman lewat “Abdi Yasa Teladan”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya meningkatkan kesadaran berkendaraan yang berkeselamatan salah satunya melalui kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan 2025 yang resmi diadakan pada Senin ini hingga 15 Agustus 2025.

    “Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tahun 2025, menjadi sarana sosialisasi dan membentuk pramudi angkutan umum dan angkutan barang yang berkeselamatan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Sebanyak 100 pramudi yang merupakan perwakilan operator angkutan umum dan perusahaan angkutan barang di wilayah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kegiatan pemilihan tersebut tahun ini.

    Tiga peserta terbaik nantinya mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan dari Gubernur Jakarta, trofi tingkat provinsi, satu sepeda lipat, serta hadiah Tabanas untuk pemenang pertama Rp3,5 juta; pemenang kedua Rp3 juta; dan pemenang ketiga Rp2,5 juta.

    “Untuk pemenang akan dikirimkan ke tingkat pusat, mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Abdi Yasa tingkat nasional,” ujar Syafrin.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memandang penting kegiatan pemilihan tersebut karena dapat memotivasi para seluruh pengemudi agar selalu berkendara dengan tertib dan bertanggung jawab.

    “Ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pengemudi yang telah menunjukkan dedikasi dan perilaku teladan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus bukti pentingnya peran pengemudi dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman tertib dan beretika di Jakarta,” kata dia.

    Rano berharap melalui pemilihan Abdi Yasa Teladan Provinsi DKI Jakarta, dapat terpilih para pengemudi yang kompeten, untuk nantinya mewakili Provinsi DKI Jakarta pada ajang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada bulan September 2025.

    “Saya juga ingin berpesan kepada seluruh pengemudi yang mengikuti pemilihan agar memanfaatkan ajang ini untuk menambah wawasan saling bertukar pengalaman dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.