Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3

    Tak Cuma Lindungi Pesisir, Tanggul Laut Raksasa juga Cegah Rob Kawasan Industri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Tak cuma pemukiman, tapi juga termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik dibentuknya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga baru ini berperan penting dalam rencana proyek tanggul laut raksasa tadi.

    “Di antaranya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi,” ungkap AHY usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Dengan tujuan tersebut, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa akan membangun peta jalan (roadmap) secara utuh dalam pembangunan tanggul laut. Menurutnya, lembaga ini pun jadi tangan eksekutif sekaligus operasional.

    AHY mengaku pihaknya sebagai Dewan Pengarah badan otorita tersebut juga akan mengoordinasi berbagai aspek. Termasuk dari berbagai kementerian yang ada di bawahnya, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perhubungan.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” terangnya.

    “Jadi, Pemprov maupun pemerintahan kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Sea Wall ini tentunya juga harus memiliki visi yang sama,” sambung AHY.

     

  • Kejar Zero ODOL 2027, Kemenhub dan Korlantas Polri Bentuk Satgas – Page 3

    Kejar Zero ODOL 2027, Kemenhub dan Korlantas Polri Bentuk Satgas – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menilai, perbaikan gaji atau kesejahteraan dari para sopir truk angkutan logistik jadi salah satu untuk mengatasi masalah truk berlebih muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL).

    Untuk itu, ia telah menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), guna merumuskan skema baru demi menjamin kesejahteraan sopir truk logistik.

    “Kalau kami melihat, kurang lebih concern pengemudi adalah soal kesejahteraan. Saya telah meminta Dirjen Perhubungan Darat komunikasi ke Kemnaker, untuk mencari rumusan apa yang bisa diberikan kepada pengemudi, sehingga kesejahteraannya lebih terjamin,” ujarnya dalam sesi temu media di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    “Kalau ini bisa diselesaikan, saya merasa ini hampir menyelesaikan sebagian dari masalah ODOL,” kata Menhub menekankan.

    Ia menilai, penerbitan kendaraan ODOL tidak terlalu berdampak besar terhadap sektor ekonomi. Dalam konteks ini, ia menggunakan angka inflasi sebagai acuan.

    “Dari beberapa kajian, memang selama ini yang disampaikan adalah inflasi. Tapi kalau dilihat dari beberapa kajian, inflasi sebenarnya tidak terlalu banyak,” ungkap dia.

     

  • JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta

    JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 10:27 WIB

    Elshinta.com – Pembangunan MRT Jakarta ternyata tidak hanya lekat dengan urusan konstruksi dan transportasi massal, tapi juga melibatkan skema pendanaan yang kompleks. Kepala Divisi Engineering MRT Jakarta, Riska Muslimah, menjelaskan bahwa proyek MRT menjadi salah satu yang pertama di Indonesia menggunakan JICA STEP (Special Terms for Economic Partnership) Loan, sebuah pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    “Ini bisa dibilang pipe loan atau step loan, yaitu pinjaman dengan bunga rendah, masa tenggang panjang, hingga tenor mencapai 40 tahun. Kalau dihitung-hitung, memang murah, tapi tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi,” ujar Riska saat ditemui di Kantor MRT Jakarta Kawasan Jakarta Pusat Selasa (26/7/2029). 

    Skema Tiga Lapis: Pemerintah Pusat, Pemprov DKI, dan MRT Jakarta

    Kemudian Riska mengatakan pinjaman ini bersifat Government-to-Government (G2G). Pihak Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan, yang kemudian meneruskan pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema ini menjadi unik karena melibatkan tiga level institusi:

    – Kementerian Perhubungan sebagai executing agency,

    – Pemprov DKI Jakarta sebagai implementing agency,

    – BUMD MRT Jakarta sebagai sub-implementing agency.

    “Pemprov DKI menanggung 51% pinjaman, sementara 49% sisanya ditopang melalui hibah dari pemerintah pusat. MRT Jakarta sebagai BUMD mendapat mandat langsung untuk melaksanakan proyek, dari pengadaan, kontrak dengan konsultan dan kontraktor, hingga mengoperasikan dan memelihara,” jelas Riska.

    Jepang Wajib Terlibat, Lokal Tetap Didorong

    Sebagai konsekuensi dari STEP Loan, ada syarat bahwa minimal 30% dari total proyek harus berasal dari Jepang. Bentuk kontribusi ini bisa berupa teknologi, peralatan, maupun tenaga kerja.

    “Contohnya, sistem persinyalan CBTC yang kita gunakan berasal dari Jepang, begitu juga mesin bor terowongan (TBM). Tapi bukan berarti industri lokal tidak berperan. Justru 70% sisanya bisa menjadi ruang bagi perusahaan Indonesia untuk berkembang,” kata Riska.

    Ia mencontohkan kolaborasi WIKA Kobe, yang kini mampu memproduksi segmen beton untuk terowongan MRT dengan kualitas tinggi berkat transfer teknologi dari Jepang.

    Mekanisme Pembayaran: Langsung dari JICA ke Kontraktor

    Riska juga menekankan bahwa MRT Jakarta tidak menerima dana tunai dari pinjaman ini. Proses pembayaran dilakukan langsung oleh JICA ke kontraktor atau konsultan setelah melalui verifikasi berlapis oleh MRT Jakarta, Pemprov DKI, dan Kementerian Keuangan.

    “Jadi uangnya tetap di Jepang, hanya pencatatannya saja yang masuk ke sistem kita. MRT Jakarta memastikan pekerjaan sesuai kontrak, lalu invoicing diverifikasi, baru JICA yang membayar langsung ke kontraktor,” paparnya.

    Standar Proyek Bertaraf Internasional

    Dalam melaksanakan proyek, MRT Jakarta juga mengacu pada standar internasional, seperti ISO dan PMBOK. Kompleksitas dan risiko tinggi membuat kontrak menggunakan model design-and-build, agar resiko dapat dialokasikan ke pihak yang paling mampu mengelolanya.

    “Intinya, pembangunan MRT bukan hanya soal konstruksi, tapi juga soal bagaimana menata skema pembiayaan yang berkelanjutan, mengelola risiko, dan di saat bersamaan mendorong pertumbuhan industri lokal,” tutup Riska. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • AHY Bongkar Misi Besar Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura

    AHY Bongkar Misi Besar Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantura

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan salah satu tugas utama dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa/Badan Otorita Tanggung Laut Jawa yakni membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

    Menurutnya, tanggul raksasa menjadi proyek jangka panjang yang diperlukan guna memproteksi masyarakat di wilayah utara Jawa dari banjir rob hingga penurunan muka tanah atau land subsidence. Namun pemerintah tidak bisa sendiri, perlu melibatkan banyak pihak termasuk investor.

    “Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” kata dia ditemui dalam acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Sebagai dewan pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura), AHY juga meminta pemerintah daerah yang daerahnya akan dilalui oleh proyek besar ini bisa ikut berkontribusi dan melancarkan pembangunan tersebut.

    “Jadi Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar giant sea wall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,”terangnya.

    Proyek juga menjadi penting karena akan mempengaruhi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang harus dilindungi. Untuk itu, melalui badan otorita terbaru ini, pemerintah akan membuat peta jalan secara rinci dalam pembangunan proyek tersebut.

    “Kita harus membangun sebuah rancang atau sebuah roadmap yang benar-benar utuh, dan saya menyambut tentunya dengan sukacita hadirnya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) ini secara khusus bisa menjadi tangan eksekutif dan operasional. Dan saya diminta untuk menjadi dewan pengarah yang akan diharapkan juga dari sisi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, di mana kami mengkoordinasikan lima kementerian teknis, di antaranya ATR/BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk juga Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perumahan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, AHY juga telah mengatakan keberadaan Badan Otorita Pantura akan menjadi ujung tombak pembangunan sejumlah proyek di sekitar kawasan lepas pantai utara Jawa ini. Salah satunya ada pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang diperkirakan memakan waktu hingga puluhan tahun.

    “Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik karena kita bisa lebih efektif lagi, karena Kemenko Infra kan harus memiliki institusi-institusi yang juga bisa efektif bekerja di lapangan dan inilah badan otorita itu,” kata usai acara Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    AHY berpendapat keberadaan Badan Otorita ini juga dapat meringankan beban kementerian yang dipimpinnya, sehingga dirinya sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur maupun sebagai Dewan Pengarah Badan Otorita Pantura dapat fokus dalam mengkoordinasi setiap proses pembangunan.

    “Memang dari awal kan kami yang membantu mengorkestrasinya jadi kita tidak langsung sendiri-sendiri, tetapi justru karena ini melibatkan banyak pihak, adanya Badan Otorita itu bagus sekali menurut saya. Justru saya bisa lebih fokus untuk menggerakkan berbagai stakeholders lainnya,” jelas AHY.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Pembentukan ini ditandai dengan pengangkatan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita.

    Lihat juga Video: Prabowo Lantik Didit Herdiawan Jadi Kepala Badan Otorita Pantura

    (ada/fdl)

  • Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK, Pakai Batik Coklat dan Masker

    Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK, Pakai Batik Coklat dan Masker

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Pati Sudewo tiba di KPK hari ini, Rabu (27/8/2025), untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan.

    Dari pantauan Bisnis, Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.40 WIB. Dia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.

    Jika sebelumnya Sudewo yang sempat menantang warga Pati untuk mendemo dirinya, kini dia irit bicara saat dicecar pertanyaan oleh wartawan yang berada di sekitar gedung KPK.

    Ketika ditanya wartawan kapasitasnya diperiksa oleh KPK, dia hanya menjawab hanya sebagai saksi.

    “Memenuhi panggilan, [sebagai] saksi,” ujar Sudewo singkat. 

    Dia mengaku tidak membawa berkas terkait pemeriksaannya. Selain itu, dia berharap warga Pati yang berencana ingin datang ke KPK untuk mendemo dirinya diberikan keselamatan.

    “Semoga baik-baik saja,” ucapnya.

    Setelah memberikan jawaban tersebut, Sudewo langsung masuk ke lobi gedung KPK untuk proses registrasi. Lalu, dia langsung naik ke atas menuju ruang pemeriksaan.

    Sebelumnya, KPK sempat menjadwalkan pemeriksaan Sudewo pada Jumat (22/8/2025). Namun dia mangkir dari panggilan itu.

    KPK lantas menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan itu karena Sudewo absen dari jadwal pemeriksaan sebelumnya.

    “SDW [Sudewo] ada keperluan lain yang sudah dijadwalkan, akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2025).

    Namun, Budi belum merincikan kapan jadwal pemeriksaan tersebut dilakukan. Diketahui, Sudewo seharusnya dipanggil KPK pada hari Jumat kemarin (23/8/2025). Akan tetapi, dia absen dari panggilan tersebut. Di diduga menerima commitment fee dari proyek DJKA.

    “Hari ini Jumat (22/8), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Tahun Anggaran 2018-2022,” tulis Budi, Jumat (22/8/2025).

  • Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

    Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan angkutan barang bakal dibatasi guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada 4-7 September 2025.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Selasa, menjelaskan pengaturan lalu lintas selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad, dilakukan terhadap angkutan barang dan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas.

    “Pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional dan tol, mulai 4 hingga 7 September 2025,” kata Aan.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

    Dia menyampaikan pemerintah akan melakukan pengaturan lalu lintas jalan. Hal itu sebagai komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan hingga kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, juga untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas di ruas jalan nasional.

    “Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB, di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow (contra flow),” jelas Aan.

    Disebutkan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni Jalan Tol JORR 1, Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh Muktiharjo, dan Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis, 4 September 2025, pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat.

    Kedua, Jumat, 5 September 2025 pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat, ketiga Minggu, 7 September 2025 pukul 06.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Ia melanjutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, pengantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, dan pupuk.

    Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok seperti beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai.

    Kendati diperbolehkan, angkutan barang yang melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan.

    “Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

    Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Lebih lanjut, Dirjen Aan mengatakan pemerintah juga akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) yang akan diberlakukan pada dua ruas jalan tol yakni Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Bogor-Ciawi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub Bakal Batasi Operasional Angkutan Barang Sambut Libur Maulid Nabi 2025

    Kemenhub Bakal Batasi Operasional Angkutan Barang Sambut Libur Maulid Nabi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan memastikan pemerintah telah siap mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2025 dan melakukan pembatasan operasional angkutan barang. 

    Di mana libur Maulid akan jatuh pada hari Jumat (5/9/2025). Sehingga akan dilakukan pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional Tol, mulai tanggal 4 hingga 7 September 2025.

    “Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB [Surat Keputusan Bersama], di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow [contra flow],” jelas Aan dalam keterangan resmi, Selasa (26/8/2025). 

    Adapun, Ditjen Hubdat bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

    Aan mengatakan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni jalan tol JORR 1, tol Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh-Muktiharjo, dan jalan tol Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis (4/9/2025) pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat, Jumat (5/9/2025) pukul 06.00 hingga 18.00, dan Minggu (7/9/2025) pukul 06.00 hingga 22.00. 

    Dirinya melanjutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, hantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, pupuk. 

    Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok (beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai).

    “Angkutan barang yang diperbolehkan melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan. Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

    Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut; tujuan pengiriman barang; dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Sistem Rekayasa Lalu Lintas

    Aan menuturkan pemerintah pun akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa contra flow yang akan diberlakukan pada dua ruas jalan tol.

    Pembatasan operasional angkutan barang dan rekayasa lalu lintas di jalan tol selama libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya. 

    “Penyesuaian dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melihat kondisi kepadatan lalu lintas pada masing-masing ruas jalan tol,” pungkasnya.

    Berikut rincian rekayasa lalu lintas:

    1. Tol Jakarta-Cikampek

    a. arah Cikampek mulai KM 47 hingga KM 70, berlaku mulai Jumat, 5 September 2025, pukul 06.00 sampai 15.00 waktu setempat;

    b. arah Jakarta mulai KM 70 hingga KM 47, berlaku mulai Minggu, 7 September 2025, pukul 15.00 sampai 24.00 waktu setempat

     

    2. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, arah Jakarta mulai dari KM 21 hingga KM 8, dengan waktu pemberlakuan:

    a. Sabtu, 6 September 2025 pada pukul 12.00 sampai 19.00 waktu setempat;

    b. Minggu, 7 September 2025 pukul 12.00 sampai 19.00 waktu setempat 

  • Kemenhub beri penghargaan Pelita Air pertahankan OTP terbaik

    Kemenhub beri penghargaan Pelita Air pertahankan OTP terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan kepada Pelita Air yang berhasil mempertahankan tingkat ketepatan waktu terbaik (on-time performance/OTP) selama dua tahun berturut-turut berkat strategi operasional yang konsisten.

    “Penghargaan ini menandai dua tahun berturut-turut Pelita Air mempertahankan OTP terbaik di industri penerbangan nasional,” Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono di sela menyerahkan penghargaan itu dalam Rapat Koordinasi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara di Bogor, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan Pelita Air kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan tingkat ketepatan waktu terbaik sepanjang tahun 2024 sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan.

    “Capaian ini menjadi bukti nyata atas konsistensi maskapai dalam memberikan layanan penerbangan yang andal, tepat waktu, dan mengutamakan kenyamanan penumpang,” ujar Budi.

    Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan menyebutkan penghargaan tersebut merupakan sebuah pengingat bagi pihaknya untuk terus mempertahankan ketepatan waktu dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan regulator serta masyarakat.

    “Ketepatan waktu bukan hanya tentang memenuhi indikator layanan, melainkan tentang menghormati perjalanan, rencana, dan aktivitas penting yang dijalani pelanggan kami setiap hari,” kata Dendy.

    Dendy menegaskan Pelita Air berkomitmen untuk terus menghadirkan nilai lebih melalui layanan penerbangan.

    Dia menekankan penerbangan yang bermakna, selain diukur dari ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga dari kenyamanan dan ketenangan yang dirasakan penumpang selama perjalanan.

    “Harapan kami, setiap pengalaman bersama Pelita Air dapat memberi nilai tambah yang relevan bagi pelanggan,” tambah Dendy.

    Sementara itu, Pengamat Penerbangan dan Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie menilai keberhasilan Pelita Air mempertahankan OTP bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan sistem manajemen operasional yang solid.

    “OTP ini hanya sebuah gunung es saja. Untuk mencapainya, sangat banyak yang diperlukan, mulai dari manajemen rotasi pesawat, pengaturan awak kabin dan pilot, penjadwalan, pemeliharaan, hingga kesiapan pesawat cadangan,” kata Alvin.

    Jika salah satu saja tidak sinkron, lanjut Alvin, OTP bisa terganggu. Sehingga ketika sebuah maskapai bisa konsisten terhadap ketepatan waktu di atas 80 persen, artinya koordinasi manajemennya berfungsi dengan baik.

    Alvin juga menekankan pentingnya OTP dari sisi konsumen. Esensi dari perjalanan udara, lanjutnya, adalah menghemat waktu, dan ketepatan waktu menjadi kunci kepercayaan konsumen.

    “Dengan OTP yang bisa diandalkan, Pelita Air memiliki keunggulan strategis dibanding maskapai lain di Indonesia,” ujarnya.

    Namun Alvin juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks seiring bertambahnya armada dan rute Pelita Air.

    “Harapan saya, Pelita Air tetap konsisten menjaga OTP meski skala operasi semakin besar. Jika bisa mempertahankan performa ini, Pelita Air akan memiliki competitive strategic advantage yang membedakannya dari maskapai lain,” tambahnya.

    Dengan pencapaian ini, tambah Alvin, Pelita Air dapat memperkuat reputasinya sebagai maskapai dengan performa operasional yang konsisten, sekaligus menjadi pilihan terpercaya bagi masyarakat yang mengutamakan ketepatan waktu dalam perjalanan udara.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agar penumpang tak lompat pagar, JPO bakal dibangun di Stasiun Cikini

    Agar penumpang tak lompat pagar, JPO bakal dibangun di Stasiun Cikini

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait akan membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Stasiun Cikini, Jakarta, untuk mencegah aksi penumpang melompati pagar pembatas stasiun.

    “JPO yang terkoneksi langsung dengan stasiun juga akan dilengkapi dengan ‘signage’ (visual informasi) yang jelas, fasilitas ramah pejalan kaki, dan penataan area transportasi daring,” kata Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa.

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kementerian Perhubungan telah melakukan peninjauan lapangan serta membahas rencana pembangunan pada Senin (25/8).

    Adapun terkait lokasi tepatnya masih dalam tahap perencanaan. Begitu juga dengan desainnya.

    “Pembangunan JPO di Stasiun Cikini akan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan serta integrasi dengan moda transportasi lainnya,” kata Ixfan.

    KAI berharap hadirnya JPO menjadi solusi jangka panjang bagi mobilitas penumpang sekaligus memperkuat integrasi transportasi publik di kawasan pusat kota Jakarta.

    Sementara itu, sebagai upaya pencegahan penumpang melompati pagar pembatas stasiun, KAI Jakarta telah meninggikan pagar sekitar 70 centimeter (cm). Dengan begitu, tinggi pagar yang semula satu meter, kini menjadi 1,7 meter

    KAI Jakarta juga berencana memasang kanopi di sepanjang jalur pedestrian untuk kenyamanan penumpang serta membangun trotoar ramah disabilitas di sisi selatan Stasiun Cikini dan penyediaan area penyeberangan (zebra cross) di Halte Pegangsaan Timur.

    “Dengan hadirnya JPO, trotoar ramah disabilitas, serta kanopi pejalan kaki, KAI bersama pemerintah turut mewujudkan kota Jakarta yang lebih tertata, aman dan berkelanjutan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Ixfan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabar Baik! Jalur Kereta Api Madiun-Ponorogo Akan Diaktifkan Lagi

    Kabar Baik! Jalur Kereta Api Madiun-Ponorogo Akan Diaktifkan Lagi

    Bisnis.com, MADIUN—Pemerintah melalui Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, akan mengaktifkan kembali jalur kereta Madiun-Ponorogo setelah tidak berfungsi selama 41 tahun.

    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan pengkajian untuk pengaktifan kembali jalur kereta api Madiun-Ponorogo sudah dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian pada 2022.

    “Nah ini reaktifasi jalur kereta api ini memang sudah dikaji oleh Ditjen Perkeretaapian pada 2022. Harapannya reaktifasi ini bisa dilakukan KA Madiun-Ponorogo yang berakhir di Slahung,” ujarnya dalam Sarasehan Pengembangan Kawasan Pawitandirogo di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8).

    Menurutnya, destinasi terakhir di Slahung, Ponorogo, sudah mendekati Pacitan. Namun, sambungnya, kontur menuju ke Pacitan tidak mudah, apabila diperpanjang hingga Kota Seribu Goa itu, membutuhkan biaya tidak sedikit.

    Jika reaktivasi ini dilakukan, Emil berharap dapat meningkatkan destinasi wisata ke Ponorogo. Terlebih lagi saat ini ada Monumen Reog yang sedang dibangun dengan ketinggian melebihi Garuda Wisnu Kencana, Bali.

    “Jadi kalau keretaapi ini bisa direaktifasi mudah-mudahan akan semakin meningkatkan minat travelling di dalam kawasan Pawitandirogo [Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo],” tuturnya.

    Lebih lanjut, Emil melihat potensi yang diperoleh dari reaktifasi jalur kereta api Madiun-Ponorogo. Pertama, di Ponorogo terdapat pusat pendidikan terkemuka, yakni Pondok Modern Gontor.

    Kedua, terdapat lahan yang dapat digunakan pengembangan jalur alternatif kereta api. Ketiga, jalur kereta api eksisting masih ada, tetapi tertimbun tanah maupun bangunan. Keempat, terdapat banyak destinasi wisata.

    Akan tetapi, Wagub Jatim itu juga melihat ada permasalahan yang dihadapi dalam melakukan aktifasi jalur kereta Madiun-Ponorogo. “Jalur eksisting dalam perkotaan [Madiun-Ponorogo] sudah dipergunakan untuk perumahan, pertokoan, perkantoran.”

    Dia menambahkan beberapa stasiun yang akan disingahi jalur kereta api Madiun-Ponorogo tidak beda jauh dengan sebelumnya.

    Foto situasi stasiun kereta api jalur Madiun-Ponorogo pada saat masih aktif pada 1949./Arsip Nasional-Kellenbach, F.C./DLC

    Berikut ini stasiun yang akan dilewati jalur kereta api Madiun-Ponorogo:

    –       Stasiun Kanigoro

    –       Stasiun Pagotan

    –       Stasiun Ponorogo

    –       Stasiun Jetis

    –       Stasiun Balong

    –       Stasiun Slahung

    Jalur kereta api Madiun-Ponorogo dinonaktifkan pada 1984 setelah beroperasi lebih dari 77 tahun atau beroperasi sejak 1907. Jalur ini ditutup karena dinilai kalah bersaing dengan kendaraan bermotor.

    Jalur kereta api ini  digunakan untuk mengangkut hasil bumi, pedagang hingga penumpang era penjajahan Belanda. Hasil bumi yang diangkut dari Ponorogo dibawa ke sejumlah daerah hingga ekspor ke mancanegara.