Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Adhi Karya Cari Modal Swasta untuk Bangun LRT Tahap II

    Adhi Karya Cari Modal Swasta untuk Bangun LRT Tahap II

    Jakarta –

    PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membuka peluang pendanaan dari pihak swasta dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) tahap II rute Cibubur-Bogor. Saat ini, LRT Jabodebek tahap I telah rampung dan beroperasi di lintas Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, serta Cawang-Bekasi Timur.

    Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, menjelaskan keterlibatan pendanaan swasta masih terus dibicarakan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Adapun pembangunan LRT Jabodebek tahap II sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015.

    “Karena ini adalah Perpres, kami juga sudah berdiskusi dengan Dirjen Perkeretaapian. Kami bersama-sama sedang mencari solusi pendanaan untuk pembangunan tahap kedua ini, dengan melibatkan dana di luar pemerintah untuk bekerja sama dengan KAI,” ungkap Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).

    Entus menambahkan, dalam Perpres tersebut, ADHI ditugaskan membangun LRT Jabodebek dalam dua tahap. Hingga kini, LRT Jabodebek sudah beroperasi sepanjang 44 km, dengan nilai proyek yang tercatat sebesar Rp 25,5 triliun.

    Namun, dari nilai tersebut, ADHI baru menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 23,3 triliun. Artinya, untuk pembangunan tahap I, pemerintah masih memiliki tunggakan kepada ADHI sekitar Rp 2,2 triliun.

    “Tahap pertama 44 kilometer yang sudah kita bangun dan beroperasi saat ini nilainya Rp 23,3 triliun. Tapi pada saat itu pun masih ada kekurangan dana,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Keuangan ADHI, Bani Iqbal, menargetkan penyelesaian piutang pemerintah terkait proyek LRT Jabodebek dapat rampung pada akhir tahun ini. Ia mengakui piutang terbesar perseroan masih berasal dari proyek tersebut.

    “Piutang terbesar saat ini adalah dari LRT, yang masih dalam proses diskusi dengan KAI, Kemenkeu, dan juga Danantara untuk penyelesaiannya. Targetnya bisa selesai secepat-cepatnya akhir tahun ini,” ujar Bani.

    Tonton juga video “Misi Besar LRT Jakarta Kerek Jumlah Penumpang Naik 20 Kali Lipat” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Tanjungpinang Tak Lagi Hanya Transit, Pemprov Kepri Siapkan Penerbangan Internasional Reguler

    Tanjungpinang Tak Lagi Hanya Transit, Pemprov Kepri Siapkan Penerbangan Internasional Reguler

    TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengupayakan adanya penerbangan reguler internasional di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, menyusul keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.

    Dalam SK tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengembalikan status Bandara RHF Tanjungpinang menjadi bandara internasional setelah sempat dibekukan pada 2023.

    “Kami mendorong maskapai penerbangan reguler di Bandara RHF, karena sebelumnya hanya ada penerbangan carter dari China,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Antara, Minggu, 7 September. 

    Ansar menegaskan, penerbangan internasional reguler sangat penting untuk mendorong investasi pariwisata, khususnya di Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri. 

    Menurut dia, selama ini status internasional bandara tidak memberi dampak optimal bagi ekonomi lokal karena sebagian besar wisatawan mancanegara (wisman) hanya transit menuju Bintan.

    “Kalau sudah ada penerbangan reguler, pasti banyak juga wisman bisa masuk ke Tanjungpinang sehingga ekonomi pun berputar,” ujarnya.

    Ia menyebutkan, kembalinya status internasional Bandara RHF merupakan momentum penting yang harus segera dimanfaatkan. Dengan begitu, wisman dapat langsung mendarat di Tanjungpinang atau Bintan tanpa harus transit di Batam maupun Singapura.

    Pemprov Kepri juga tengah mengupayakan kebijakan pembebasan visa bagi tiga negara prioritas, yakni Tiongkok, Korea, dan India.

    “Khusus Tiongkok, prospeknya menjanjikan untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Tanjungpinang, apalagi hubungan komunikasi kita dengan pemerintah di sana sangat baik. Kalau mereka bebas visa ke kita, seharusnya kita juga beri kebijakan serupa,” kata Ansar.

    Selain itu, Pemprov Kepri akan memperkuat promosi pariwisata, membenahi fasilitas, dan menggelar agenda internasional untuk menarik lebih banyak wisatawan. “Batam sudah autopilot, sekarang Tanjungpinang dan Bintan harus kita kemas agar menjadi destinasi unggulan,” tambahnya.

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjungpinang, Agung Brahmantyo, memastikan kesiapan fasilitas pendukung. Kapasitas terminal Bandara RHF mencapai 1 juta penumpang per tahun, tetapi pada 2024 baru terisi 264 ribu penumpang.

    “Kami siap mengaktifkan kembali fasilitas internasional, termasuk konter imigrasi, bea cukai, dan karantina. Sertifikat bandar udara akan disesuaikan dari domestik menjadi internasional,” kata Agung.

  • Proyek IKN Diam-Diam Progres Sudah Begini

    Proyek IKN Diam-Diam Progres Sudah Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal menghentikan pembangunan proyek Ibu kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Keberlanjutan proyek IKN diserahkan kepada Badan Otorita IKN atau OIKN.

    Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan progres terbaru pembangunan IKN.

    “Saat ini progres pembangunan IKN per pertengahan Agustus yakni Kementerian PU sebanyak 80,7781% yakni pembangunan perkantoran, jalan dan MUT (multi utility tunnel), jaringan air minum, infrastruktur sanitasi, pengendalian banjir dan infrastruktur air baku, dan lain-lain,” katanya kepada CNBC Indonesia, Minggu (7/9/2025).

    Adapun proyek yang kini hampir rampung dipegang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yakni tower aparatur sipil negara (ASN), yang menjadi tempat tinggal para ASN.

    Foto: Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Otorita IKN)
    Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Otorita IKN)

    “Proyek Kementerian PKP yakni 47 Tower ASN/Hankam progresnya sudah mencapai 98,46% dengan 40 tower sudah selesai terbangun, kemudian 4 Tower HVT (high volt Technology) dengan progres 37,18%,” ujar Danis.

    Kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan dan OIKN juga memiliki proyek masing-masing yang masih berprogres.

    “Progres proyek OIKN sebanyak 11,261% terdiri dari peningkatan jalan di 1B dan 1C serta penataan Kawasan kemudian Kemenhub (Kementerian Perhubungan) sudah selesai membangun Bandara VVIP dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah selesai membangun RS IKN,” sebut Danis.

    Tidak ketinggalan, ada juga proyek dari swasta yang sudah tampung terbangun.

    “Investasi dari swasta sudah terbangun seperti PLTS 50 MW, 2 RS (Rumah Sakit), 2 hotel, dan lain-lain,” ujar Danis.

    Adapun Kementerian PU bakal menghentikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Selanjutnya tongkat estafet pembangunan akan berlanjut di bawah Badan Otoritas IKN (OIKN). Saat ini Kementerian PU tengah menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek-proyek kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) yang kini kini belum rampung.

    MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini. Paling lambat 2026 sudah selesai,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin pekan lalu (25/8/2025).

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Didukung Kontribusi Internasional, Arus Peti Kemas TPS Tetap Tumbuh

    Didukung Kontribusi Internasional, Arus Peti Kemas TPS Tetap Tumbuh

    Bisnis.com, SURABAYA—PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mencatat pertumbuhan arus peti kemas internasional sebesar 1,05% pada periode Januari–Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

    Sekretaris Perusahaan TPS, Erika Asih Palupi, mengatakan volume peti kemas internasional meningkat dari 978.214 Twenty-foot Equivalent Units (TEUs) di tahun 2024 menjadi 988.526 TEUs pada 2025.

    “Secara total, arus peti kemas—baik domestik maupun internasional—juga naik 0,17% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, dari 1.030.813 TEUs menjadi 1.032.624 TEUs,” katanya dalam keterangan resminya, Sabtu (6/9/2025). 

    Kinerja positif di delapan bulan pertama 2025, kata dia, didorong oleh kontribusi peti kemas internasional sebesar 988.526 TEUs dan domestik sebesar 44.098 TEUs. 

    Sebagai perbandingan, pada Januari-Agustus 2024 arus peti kemas internasional mencapai 978.214 TEUs, sementara domestik sebesar 52.599 TEUs.

    Menurutnya, TPS saat ini mengelola terminal peti kemas dengan dermaga internasional sepanjang 1.000 meter dan dermaga domestik 450 meter, dilengkapi dengan 12 unit electric Container Crane (e-CC) untuk menunjang efisiensi dan keandalan operasional bongkar muat.

    Dari sisi perdagangan luar negeri, arus ekspor pada Januari–Agustus 2025 mengalami pertumbuhan year-on-year sebesar 2,42%, dari 478.279 TEUs menjadi 489.876 TEUs. Di sisi impor, terjadi koreksi sebesar 0,26% dari 499.936 TEUs menjadi 498.650 TEUs.

    Pada Agustus 2025, neraca perdagangan menunjukkan surplus, dengan kontribusi ekspor sebesar 61.343 TEUs (51%) dan impor sebesar 59.295 TEUs (49%). Komposisi ini konsisten dengan bulan sebelumnya, di mana ekspor mencapai 51% (67.315 TEUs) dan impor sebesar 49% (66.394 TEUs).

    Jumlah kunjungan kapal ke TPS selama delapan bulan pertama 2025 juga mencatatkan peningkatan 3,21%, dari 810 kunjungan pada tahun lalu menjadi 836 kunjungan di tahun ini.

    “Peningkatan arus peti kemas ini tidak lepas dari komitmen perusahaan dalam menjaga standar layanan. TPS terus memperkuat peran sebagai simpul logistik nasional dengan mengedepankan keberlanjutan dan peningkatan kapabilitas operasional,” ungkapnya. 

    Dia menambahkan, upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan fasilitas, efisiensi proses bongkar muat, serta penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

    Menurutnya, pencapaian ini juga mencerminkan kepercayaan pengguna jasa terhadap kinerja TPS yang konsisten dalam memberikan layanan tepat waktu dan responsif.

    Dari sisi produktivitas, TPS mencatatkan rata-rata kinerja bongkar muat sebesar 52 box/ship/hour selama Januari–Agustus 2025, melebihi standar minimum yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui KSOP Utama Tanjung Perak, yaitu 48 box/ship/hour.

    Selain itu, TPS berhasil mempertahankan posisi dominan di pasar peti kemas internasional dengan penguasaan pangsa pasar (market share) sebesar 83% di Pelabuhan Tanjung Perak. 

  • Tambahan Anggaran Kemenhub Rp 2,74 Triliun Diusulkan Buat Subsidi dan KNKT – Page 3

    Tambahan Anggaran Kemenhub Rp 2,74 Triliun Diusulkan Buat Subsidi dan KNKT – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp 2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub menjadi Rp 29,50 triliun.

    “Anggaran Kemenhub untuk tahun anggaran 2025 yakni pagu efektif kami adalah Rp 26,76 triliun. Sesuai surat penyampaian perkembangan pagu efektif Kementerian Perhubungan tahun 2025 kepada pimpinan Komisi V DPR RI, berkaitan dengan penambahan anggaran Kemenhub dengan total Rp 2,74 triliun,” papar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR.

    Adapun rincian penambahan anggaran berasal dari relaksasi blokir efisiensi senilai Rp 1,62 triliun, ambang batas kinerja badan layanan umum (BLU) Rp 62,90 miliar dan penambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 1,06 triliun. Sementara berdasarkan jenis belanja, penambahan sebesar Rp 797,76 miliar merupakan belanja pegawai, Rp 469,72 miliar belanja barang dan Rp 1,48 triliun belanja modal.

     

  • Status Uji KIR Truk yang Tabrak Gerbang Tol Ciawi

    Status Uji KIR Truk yang Tabrak Gerbang Tol Ciawi

    Jakarta –

    Gerbang Tol Ciawi 2 kembali menjadi ‘korban’ kecelakaan yang diakibatkan truk diduga mengalami rem blong. Begini status uji KIR truk yang menabrak Gerbang Tol Ciawi 2.

    Kecelakaan tersebut terjadi pada Kamis (4/9/2025) dini hari di Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Senior Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Alvin Andituahta Singarimbun, dalam keterangan persnya menyebutkan kecelakaan terjadi diduga akibat truk yang mengalami rem blong.

    “Dugaan sementara, truk mengalami rem blong sehingga tidak terkendali dan menabrak Gerbang Tol Ciawi 2,” ujar Alvin dikutip detikNews.

    Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jazuli juga menduga hal yang sama. Masalah pengereman diduga menjadi pemicu kecelakaan tersebut.

    “Kronologi kejadian, kendaraan 1 (light truk) sedang transaksi di gardu 11 Gerbang Tol Ciawi 2. Datang kendaraan 2 (truk kontainer) diduga pengeremannya kurang berfungsi dengan baik, lanjut menabrak gardu nomor 9 yang peruntukannya untuk kendaraan kecil,” kata Kompol Akhmad.

    Lantas bagaimana status uji KIR truk yang diduga mengalami rem blong itu? Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengungkap, status uji berkala kedua truk yang terlibat kecelakaan masih berlaku.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kecelakaan bermula saat truk kontainer bernomor polisi B 9647 UEL melaju dari arah Jakarta menuju Gerbang Tol Ciawi 2. Kemudian, truk menabrak beton pembatas jalur dan terdorong ke depan, hingga menghantam truk lainnya bernomor polisi F 8643 VE yang sedang melakukan transaksi di gardu.

    “Kami cek melalui aplikasi Mitra Darat, kendaraan truk B 9647 UEL telah melakukan uji berkala pada tanggal 15 Maret 2025 dan berlaku hingga 15 September 2025,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan.

    Sementara, truk bernomor polisi F 8643 VE status uji berkala masih berlaku hingga tanggal 15 Februari 2026.

    Aan menekankan kepada seluruh perusahaan angkutan barang dan para pemilik barang agar dapat berperan dalam memastikan kondisi pengemudi dan kondisi kendaraan dalam keadaan memenuhi aspek persyaratan teknis laik jalan dan tidak melebihi kapasitas muatan yang telah ditetapkan sebelum dioperasikan di jalan umum sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan.

    (rgr/lth)

  • Libur Long Weekend, Lalu Lintas Masih Terkendali

    Libur Long Weekend, Lalu Lintas Masih Terkendali

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa arus lalu lintas di masa libur panjang Maulid Nabi Muhammad Saw masih terkendali.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama telah mengatur arus lalu lintas pada masa libur panjang ini dengan pembatasan angkutan barang dan juga contra flow apabila terdapat peningkatan arus lalu lintas. 

    “Secara umum, Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi lalin masih cukup terkendali,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (5/9/2025).

    Selama libur panjang akhir pekan ini, dia menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar stakeholders demi menciptakan arus lalu lintas yang lancar, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

    Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho menuturkan lalu lintas padat terjadi pada Kamis malam sehingga pada Jumat pagi diberlakukan contra flow dari kilometer 47 sampai dengan 65 Tol Jakarta – Cikampek arah Jabodebek.

    Dia memperkirakan kondisi arus akan terus memadat dan arus balik terjadi pada Minggu (7/9/2025). 

    Penerapan skenario lalu lintas sudah disiapkan apabila nanti diperlukan.

    Sementara, Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menyampaikan seluruh ruas tol masih dalam pengendalian yang sangat baik. 

    “Adapun per pukul 6 pagi ini, dari empat ruas tol utama keluar Jakarta yaitu GT Cikupa, GT Ciawi, GT Cikatama dan GT Kalihurip Utama terpantau ada kenaikan jumlah kendaraan sebesar 40% dibanding situasi normal,” jelas Rivan.

    Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang sudah dengan sangat baik mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga kini arus lalu lintas terjaga dengan baik.

  • Bandara di Semarang & Palembang Resmi Layani Rute Internasional, Kediri Masih Proses

    Bandara di Semarang & Palembang Resmi Layani Rute Internasional, Kediri Masih Proses

    Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi melayani penerbangan internasional dengan dibukanya rute perdana AirAsia Kuala Lumpur—Semarang pada Jumat (5/9/2025).

    Pembukaan layanan ini menyusul Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang, yang lebih dahulu melayani penerbangan internasional sejak 18 Juli 2025 melalui rute Kuala Lumpur–Palembang dengan frekuensi tujuh kali seminggu—jumlah yang sama dengan Semarang.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pembukaan kembali rute internasional menjadi bagian dari strategi besar pemerintah memperluas aksesibilitas transportasi udara di luar kota-kota besar.

    “Pembukaan rute internasional ini diharapkan tidak hanya membuka peluang mobilitas bagi wisatawan mancanegara dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan konektivitas global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/9/2025).

    Langkah ini juga merupakan tindak lanjut penetapan 36 bandara internasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperluas konektivitas, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, serta memperkuat perekonomian daerah.

    Dudy menekankan Palembang dan Semarang memiliki peran strategis sebagai pintu masuk wisata sekaligus pusat ekonomi regional. Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, operator bandara, maskapai penerbangan, dan pemangku kepentingan untuk menjaga standar internasional, baik dari sisi keselamatan maupun kenyamanan penumpang.

    Dengan beroperasinya kembali penerbangan internasional di dua bandara tersebut, pemerintah berharap momentum ini dapat memperluas peluang ekspor produk unggulan daerah, menarik investasi asing, sekaligus menumbuhkan perekonomian regional.

    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menilai penerbangan internasional akan membuka pintu baru bagi provinsi tersebut dalam menjaring wisatawan mancanegara sekaligus memperluas pasar produk daerah.

    Ia menambahkan, saat ini sudah ada 8.553 penumpang yang tercatat terbang dari Jawa Tengah maupun Kuala Lumpur. Sebagai catatan, pada 2019 Bandara Ahmad Yani pernah melayani hampir 230.000 penumpang internasional.

    Dari sisi pariwisata, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah Muhammad Masrofi optimistis penerbangan internasional dapat mendorong kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh hingga 38% pada 2025, lebih tinggi dibanding peningkatan 28% pada periode 2023–2024.

    “Selain itu, pelaku usaha lokal di sektor pariwisata, jasa, dan perdagangan akan mendapat angin segar dari terbukanya kembali akses internasional,” kata Masrofi.

    Selain Semarang dan Palembang, status bandara internasional juga diberikan kepada Bandara Kediri. General Manager Bandar Udara Kediri, I Nyoman Noer Rohim, menyampaikan saat ini PT Angkasa Pura Indonesia tengah memproses pemenuhan persyaratan operasional bandara tersebut sebagai bandara internasional.

    Menurutnya, sudah ada maskapai yang berminat membuka rute internasional dari Kediri, namun masih menunggu proses perizinan.

    “Adapun secara fasilitas, Bandar Udara Kediri memiliki spesifikasi yang mumpuni dan sudah siap untuk melayani penerbangan haji dan umrah,” ungkap Nyoman kepada Bisnis belum lama ini. 

  • Kemenhub Sidak Jalur Puncak saat Libur Maulid, 33% Kendaraan Tak Laik Jalan

    Kemenhub Sidak Jalur Puncak saat Libur Maulid, 33% Kendaraan Tak Laik Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kembali menggelar inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada saat libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan di titik lokasi Rest Area KM 45A, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Jumat (5/9/2025) hingga esok hari, Sabtu (6/9/2025), dilakukan untuk memastikan dan meningkatkan aspek keselamatan angkutan orang, 

    Hal tersebut menjadi kegiatan rutin dilakukan untuk menjaga keselamatan para pengguna angkutan umum utamanya bus-bus pariwisata di momen libur panjang. 

    “Pemeriksaan yang dilakukan meliputi aspek persyaratan administrasi dan teknis laik jalan kendaraan yang digunakan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/9/2025). 

    Pada hari ini, tim petugas rampcheck telah memeriksa sebanyak 70 unit armada bus yang terdiri dari 65 bus pariwisata, tiga bus AKAP, dan dua bus AKDP.

    Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 23 bus atau 33% melakukan pelanggaran dan sebanyak 47 bus atau 67% tidak melakukan pelanggaran (memenuhi aspek administrasi dan teknis laik jalan).

    “Dari 23 kendaraan yang ditindak terdapat 34 jenis pelanggaran yang tidak memenuhi aspek teknis laik jalan dengan rincian 6 unit kendaraan KIR nya tidak aktif, 4 kendaraan tidak memiliki data KIR dan ditemukan pemalsuan bukti lulus uji elektronik pada 1 kendaraan,” kata Aan. 

    Sementara itu, terdapat kendaraan yang tidak memiliki Kartu Pengawasan di antaranya sebanyak 12 unit kendaraan dan sebanyak 2 unit kendaraan memiliki Kartu Pengawasan palsu.

    Adapun untuk kendaraan yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan seperti sanksi peringatan hingga tilang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun pihak kepolisian sesuai dengan kewenangannya.

    Aan turut mengimbau seluruh lapisan masyarakat yang akan menggunakan bus untuk terlebih dulu turut serta mengecek kelaikan jalan kendaraannya melalui aplikasi mitra darat yang dapat diunduh melalui Appstore maupun Playstore. Pengecekan dapat dilakukan apabila sudah mengetahui nomor kendaraan, cukup memasukkan nomor kendaraan pada fitur cek laik yang ada pada aplikasi mitra darat. 

    “Nanti akan terlihat status kartu pengawasan (izin operasional) dan status uji berkala kendaraan. Hindari menggunakan armada bus yang tidak berizin dan masa berlaku uji berkala sudah habis,” ucapnya. 

    Di samping itu, pihaknya juga mengimbau para pengusaha bus untuk lebih dulu memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan baik dari sisi fungsi rem, lampu, ketersediaan sabuk keselamatan dan lain sebagainya. Selain periksa kondisi kendaraan, juga dipastikan kondisi pengemudi dalam keadaan sehat dan wajib menggunakan sabuk keselamatan. 

    “Harus dipastikan pengemudi memiliki kompetensi dalam mengemudikan kendaraan yang dibawanya. Mari kita hindari risiko fatalitas kecelakaan,” tuturnya. 

    Ditjen Hubdat menyediakan sebanyak tiga bus pengganti untuk mengangkut penumpang apabila ditemukan bus yang tidak memenuhi syarat administrasi dan laik jalan sekaligus.

    Dia berharap adanya kegiatan pengawasan dan penegakan hukum seperti ini akan menimbulkan efek jera baik bagi pemilik perusahaan angkutan orang, maupun pengemudi itu sendiri.

    Kemenhub juga memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian tanah, pasir, dan batu, hasil tambang, dan bahan bangunan. 

    Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni jalan tol JORR 1, tol Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh-Muktiharjo, dan jalan tol Semarang-Solo.

    Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis (4/9/2025) pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat, Jumat (5/9/2025) pukul 06.00 hingga 18.00, dan Minggu (7/9/2025) pukul 06.00 hingga 22.00. 

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp2,74 Triliun

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp2,74 Triliun

    JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub menjadi Rp29,50 triliun.

    Penambahan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 4 September.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bilang penambahan anggaran tersebut berasal dari relaksasi blokir efisiensi senilai Rp1,62 triliun, ambang batas kinerja badan layanan umum (BLU) Rp62,90 miliar dan penambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp1,06 triliun.

    “Sehingga pagu efektif yang telah disetujui DPR RI pada tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp26,76 triliun terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2,74 triliun. Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ujarnya.

    Dudy juga menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub tahun 2026. Dia mengatakan untuk anggaran tahun 2026, jumlah pagu indikatif Kemenhub sebesar Rp24,40 triliun.

    “Selanjutnya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kemenhub 2026 sebesar Rp28.489.404.712.000,” ujarnya.

    Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, kata dia, sebesar Rp4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang operasional Rp3,05 triliun dan berupa belanja nonoperasional Rp20,59 triliun.

    Adapun rincian sumber pendanaan berasal dari rupiah murni sebesar Rp19,7 triliun, PNBP Rp3,8 triliun, BLU Rp2,22 triliun dan pinjaman luar negeri (PLN) senilai Rp2,76 triliun.

    Lalu berdasarkan rincian program, sebesar Rp9,77 triliun berupa dukungan manajemen, Rp1,83 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta Rp16,88 triliun untuk infrastruktur konektivitas.

    Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan dukungan pada setiap percepatan program kerja Kementerian/Lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Akhir tahun biasanya cuaca kurang baik, tantangan di lapangan pasti besar. Sementara di sisi lain kita berharap APBN memberikan daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” ujarnya.