Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • 6 KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan Nasional

    6 KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan Nasional

    KKP Jelaskan ke DPR Alasan Tanggul Beton Dibangun di Laut Cilincing padahal Ganggu Nelayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengungkapkan alasan mengapa tanggul beton dibangun di daratan sampai tengah laut Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).
    Pung menjelaskan bahwa tanggul beton dibangun untuk
    breakwater
    pada kolam labuh.
    Hal tersebut disampaikan Pung saat menghadiri rapat kerja Komisi IV DPR dan Kementerian KKP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    “Kami tanyakan juga, kenapa itu sampai dipagar beton. Mereka nanti untuk
    breakwater
    , Bapak. Nah,
    breakwater
    itu nanti untuk kolam labuhnya,” ujar Pung.
    Pung memaparkan bahwa PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang membangun tanggul beton di laut tersebut sudah berdiri sejak tahun 2006, di mana mereka bergerak di bidang usaha kepelabuhan, yang didirikan melalui skema joint venture antara PT Karya Teknik Utama bersama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
    Dia menjelaskan bahwa PT KBN tersebut merupakan anggota holding BUMN Danareksa, sedangkan PT KCN sebagai pengelola pelabuhan umum yang berada di bawah pengawasan, pengaturan, dan pemberian izin oleh Kementerian Perhubungan, serta dalam status mitra konsesi selama 70 tahun dalam pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan.
    “Artinya dalam hal ini satu perizinan PKKPRL harus ada, dan kemudian untuk pelayanan publik gitu, Pak,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah nelayan mengeluhkan pembangunan pagar beton di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara, yang menjadi tempat bongkar muat batu bara curah.
    Keberadaan pagar beton itu disebut mengganggu bagan atau alat penangkapan ikan milik nelayan.
    Ikan hasil tangkapan para nelayan disebut berkurang sejak adanya pagar beton tersebut.
    “Yang terdampak di bangunan beton baru ini ada 10 bagan, karena dampaknya limbah batu bara dan getaran paku bumi itu ikan pada kabur ke tengah (laut),” kata seorang nelayan, Ending (50), bukan nama sebenarnya, kepada Kompas.com di Cilincing, Jumat (22/8/2025).
    Ending mengatakan bahwa sebelum pagar beton dibangun, ikan hasil tangkapannya bisa mencapai berton-ton setiap hari.
    Namun, sejak adanya beton laut, para nelayan hanya mampu menangkap puluhan kilogram ikan per hari.
    Pada Mei 2025, Kompas.com telah mengamati pembangunan pagar beton di lokasi.
    Saat itu, dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing terlihat pagar beton masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
    Kini, pembangunan pagar beton itu diperkirakan telah mencapai panjang tiga kilometer, menjorok dari daratan ke tengah laut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September Megapolitan 16 September 2025

    Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September Megapolitan 16 September 2025

    Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak delapan
    driver
    ojek
    online
    (ojol) yang sebelumnya sempat diundang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Istana memastikan tidak akan ikut aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025) besok.
    Salah satu
    driver
    , Doni Pratama (37), menyebutkan keputusan tersebut sudah disepakati bersama.
    Ia menegaskan tidak akan turun ke jalan mengikuti aksi yang digagas Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia.
    “
    Alhamdulillah
    kami berdelapan dan beberapa komunitas tidak ikut acara demo tersebut,” ujar Doni saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
    Meski begitu, Doni tidak menjelaskan secara perinci alasan mengapa dirinya dan rekan-rekannya memilih absen dari demonstrasi. Ia hanya memastikan tidak berpartisipasi dalam demo tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, ribuan massa pengemudi ojek
    online
    (ojol) akan demo di depan gedung DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Istana pada Rabu (17/9/2025) besok.
    Ketua Umum GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi yang dinamakan 179 Ojol ini nantinya akan melibatkan pengemudi ojol roda dua dan roda empat dari berbagai wilayah.
    “Aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI,” kata Igun saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
    Menurut Igun, jumlah massa diperkirakan mencapai ribuan orang dari berbagai daerah.
    “Estimasi massa gabungan 2.000-5.000 orang,” ujarnya.
    Igun mengatakan, aksi ini akan menuntut Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, yang dinilai menjadi juru bicara perusahaan aplikator dengan menolak aspirasi para pengemudi ojol, termasuk terkait potongan 10 persen.
    “Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, bahkan perusahaan-perusahaan transportasi
    online
    berhasil membuat Menteri Perhubungan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek
    online
    ,” kata dia.
    Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar memilih moda transportasi alternatif karena layanan transportasi
    online
    akan lumpuh sementara.
    “Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek
    online
    ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI,” kata Igun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Driver Ojol Besok 17 September, Ini 7 Tuntutannya

    Demo Driver Ojol Besok 17 September, Ini 7 Tuntutannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengemudi atau driver ojek online (ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 17 September 2025.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional.

    Massa menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, yang dinilai lebih berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online dibandingkan kepada para pengemudi.

    “Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy, di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online,” ujar Igun dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia.

    Sehingga, lanjut dia atas terjadinya hal tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa Kementerian Perhubungan, Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI.

    Adapun tuntutan lengkap dalam aksi 179 tersebut meliputi:

    1. Memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026.

    2. Menetapkan potongan aplikator maksimal 10% sebagai harga mati.

    3. Menerapkan regulasi tarif antar barang dan makanan.

    4. Melakukan audit investigatif terhadap potongan 5% yang diambil aplikator.

    5. Menghapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.

    6. Mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.

    7. Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Rangkaian aksi akan dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas pukul 09.30 WIB, dilanjutkan konvoi menuju Istana Presiden sebagai titik orasi pertama.

    Setelah itu, massa akan bergerak ke Kementerian Perhubungan, lalu berakhir di depan DPR RI sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.

    Garda juga mengimbau masyarakat Jakarta untuk memilih moda transportasi alternatif selama aksi berlangsung. Sebab, sebagian besar pengemudi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Minta Menhub Tunda Bangun Bandara dan Pelabuhan Baru, Kenapa?

    DPR Minta Menhub Tunda Bangun Bandara dan Pelabuhan Baru, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk menunda pembangunan bandara maupun pelabuhan baru pada 2025 maupun 2026, sebagai imbas dari keterbatasan fiskal. 

    Lasarus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memprioritaskan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan terlebih dahulu, ketimbang membangun simpul baru. 

    Pasalnya, Komisi V DPR mengeluhkan fasilitas keselamatan jalan di sejumlah wilayah yang sangat kurang layak dan membahayakan. Misalnya, jalan lintas Selatan Pulau Jawa yang tidak termanfaatkan dengan baik karena fasilitas keselamatannya minim sekali sehingga masih banyak masyarakat yang memilih jalur Utara. 

    “Jalannya cenderung agak ekstrem, tanjakan tikungan, tetapi petunjuk keselamatannya masih minim. Komisi V minta sederhana saja, Pak. Kami memahami kekurangan anggaran dari kementerian, tetapi paling tidak fasilitas keselamatan jalan ini tolong dipenuhi,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Mitra Komisi V, Senin (15/9/2025). 

    Lasarus menyayangkan dalam 10 tahun terakhir pembangunan jalan dilakukan secara masif, tetapi minim penanda tikungan, penerangan jalan, dan fasilitas lainnya. 

    Padahal, sarana prasarana keselamatan merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan, meski Kementerian Pekerjaan Umum telah membantu membuat marka jalan. 

    Untuk itu, Lasarus memohon Kemenhub untuk fokus terhadap hal tersebut. Terlebih, kondisi saat ini menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan berdekatan dengan Ramadan maupun Lebaran yang akan jatuh pada kuartal I/2026 mendatang. 

    “Kementerian Perhubungan fokusnya ke sana saja dahulu, Pak. Kalau yang lain-lain seperti bangun bandara baru, pelabuhan baru, dan seterusnya, sudah lah. Kita melihat kondisi keuangan Bapak [Kemenhub] itu tidak memungkinkan,” ujar Lasarus. 

    Bukan berarti tidak perlu dibangun, tetapi proyek bandara maupun pelabuhan baru dapat menjadi prioritas apabila Kemenhub dapat menambah anggaran lebih besar. 

    “Ketika ada kecelakaan, tidak ada penunjuk [jalan], Pak. Ini bukan kewenangan kami [kata Korlantas]. Ini kewenangannya dari perhubungan. Ini menyangkut keselamatan nyawa pengguna jalan, Pak. Jadi saya rasa fokusnya ke sana,” tegas Lasarus. 

    Untuk diketahui, meski pada 2025 Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran Rp2,74 triliun sehingga pagu efektif Rp29,51 triliun, tetapi masih lebih rendah dari pagu awal yang mencapai Rp31,45 triliun (sebelum efisiensi). 

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.  

    Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, sebesar Rp4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, Rp3,05 triliun belanja barang operasional dan Rp20,59 triliun berupa belanja non operasional.

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun atau terdapat kekurangan senilai Rp20,4 triliun. 

    Rencana Bangun 39 Bandara

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2024, jumlah bandar udara eksisting sebanyak 251 bandara dan 45 Rencana bandara baru. 

    Sampai dengan akhir tahun 2024 baru terdapat 6 bandar udara baru, yakni Bandara Dhoho Kediri, Bandara Singkawang, Bandara Maulana Prins Mandapar-Banggai Laut, Bandara Bolaang Mongondow-Sulawesi Utara, Bandara Panua Pohuwato-Gorontalo, dan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Mandailing Natal, Sumatra Utara. 

    Dengan demikian, jumlah bandar udara eksisting menjadi sebanyak 257 bandara. Artinya pula, Kemenhub masih memiliki PR untuk membangun 39 bandara. 

    Saat ini, tercatat untuk penerbangan domestik melayani 296 rute dan 123 kota yang dilayani oleh 14 maskapai dan dua maskapai khusus kargo.

    Sementara untuk penerbangan internasional dilayani oleh delapan maskapai nasional dan dua khusus kargo, serta 56 maskapai asing dan tiga khusus kargo. Tercatat sudah menghubungkan 19 kota di dalam negeri dan 58 kota di 26 negara dengan 132 rute. 

  • Anggaran Terbatas, Kemenhub Sebut Proyek KRL Sampai Karawang Ditunda

    Anggaran Terbatas, Kemenhub Sebut Proyek KRL Sampai Karawang Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhuhb) mengungkapkan bahwa rencana perpanjangan kereta rel listrik (KRL) sampai dengan Karawang belum menjadi prioritas karena keterbatasan fiskal. 

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Arif Anwar menuturkan untuk memperpanjang KRL sampai dengan Karawang butuh elektrifikasi. 

    Sementara saat ini, elektrifikasi baru sampai Stasiun Cikarang. Untuk itu, masyarakat yang akan melanjutkan perjalanan dari Cikarang ke Karawang maupun Cikampek dapat menggunakan kereta lokal. 

    “Rencana untuk ke Karawang saya rasa belum, karena kita harus melakukan elektrifikasi dulu sampai dengan Karawang,” ujarnya dalam Press Background di kantor pusat Kemenhub, Senin (15/9/2025). 

    Arif tak menampik bahwa untuk melakukan elektrifikasi pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara kapasitas fiskal belum cukup memenuhi tahapan tersebut, karena banyak proyek yang lebih prioritas dari pembangunan tersebut. 

    “Karena ada program-program lain yang saat ini sedang menjadi lebih prioritas,” tambahnya. 

    Bukan rencana baru, isu melajunya KRL sampai dengan Karawang telah mencuat sejak medio 2018—2019. Pembahasan itu pun redup saat terhantam pandemi Covid-19. 

    Kemudian pada 2023, rencana tersebut kembali dibahas. Kementerian Perhubungan pun kala itu telah telah menerima usulan dari PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter terkait perpanjangan layanan KRL Jabodetabek tersebut.

    Meski demikian, Kemenhub juga harus mempertimbangkan beberapa aspek lainnya. Risal memaparkan, untuk menambah layanan KRL Jabodetabek ke Karawang, pihaknya harus memperpanjang sistem listrik aliran atas (LAA), memperhitungkan waktu tempuh, dan lainnya.

    Melansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Karawang, rencana perpanjangan layanan ini telah mengemuka sejak 2018 lalu. Kala itu, Bupati Karawang Celica Nurrachadiana mengatakan, pihaknya akan ‘menjemput bola’ usulan commuter line sampai ke Karawang. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat kabupaten berjuluk Kota Lumbung Padi.

    Selayaknya pemerintah yang telah melakukan perpanjangan layanan KRL hingga ke Rangkasbitung. 

    Bahkan, kala Budi Karya Sumadi masih menjabat sebagai menteri perhubungan, dirinya telah menyebutkan rencana pembangunan tersebut dapat dilakukan pada 2025 atau 2026. 

    “Daerah aglomerasi ini memang jadi fokus kami [untuk KRL]. Terkait ke Karawang, itu bisa 2025 atau pada 2026 mendatang,” kata Budi Karya di Jakarta, dikutip Kamis (6/6/2024).

    Adapun, kehadiran layanan KRL sampai Karawang diyakini dapat memangkas jarak tempuh dari Karawang ke Jakarta tanpa terhalang kemacetan. Menurutnya, hal tersebut juga mengurangi tingkat kemacetan dari Karawang hingga Jakarta.

  • Siap-Siap! Warga BSD Sebentar Lagi Bisa Naik-Turun KRL di Stasiun Baru

    Siap-Siap! Warga BSD Sebentar Lagi Bisa Naik-Turun KRL di Stasiun Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Stasiun Jatake di kawasan BSD, Tangerang Selatan, hingga kini belum juga beroperasi, meski sempat dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus lalu. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akhirnya buka suara terkait keterlambatan tersebut.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menjelaskan bahwa proyek ini bukan dikerjakan oleh pemerintah, melainkan murni didanai oleh pihak swasta.

    “Jatake ini proyek yang dilakukan murni investor swasta, bukan projek DJKA, nanti konsesi dari BSD, kerja sama dengan KAI lalu ke DJKA,” ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Selasa (16/9/2025).

    Proyek Stasiun Jatake digadang-gadang menjadi penghubung baru bagi kawasan BSD dengan jalur KRL Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung yang dikelola oleh KAI. Lokasinya yang strategis diyakini bakal meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi. Warga pun menanti kehadiran stasiun ini yang seharusnya beroperasi Agustus lalu.

    Foto: Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI
    Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI

    “Memang waktu itu direncanakan dioperasikan sekitar bulan Agustus, tapi sampai saat ini belum selesai itu nanti dari Kereta (KAI) yang bisa menjelaskan,” ucap Arif Anwar.

    “Dari segi pemerintah sudah memenuhi semua perizinan, itu clear. Saat ini sedang menunggu kelengkapan dari investor,” lanjutnya.

    Stasiun baru di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City dan jalur KRL lintas Rangkasbitung – Tanah Abang yakni Stasiun Jatake mampu menampung cukup banyak penumpang setiap harinya. Stasiun ini diharapkan dapat menjadi stasiun yang fasilitas pendukungnya cukup baik di kawasan BSD City. Dengan lahan seluas 2.435 meter persegi dan luas bangunan sekitar 3.000 meter persegi serta memiliki tiga lantai, stasiun ini diproyeksikan mampu melayani 20.000 penumpang setiap harinya.

    Hal ini untuk mendukung kemudahan masyarakat sekitar BSD City yang ingin berpergian menuju Jakarta dengan mudah. Lebih lanjut, panjang peronnya mencapai 250 meter yang memungkinkan untuk memuat rangkaian hingga 12 kereta (SF 12), dengan lebar peron masing-masing 6 meter.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi akhir tahun, yang juga dirancang untuk dilanjut hingga 2026 guna menjadi motor penggerak produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat.

    Paket stimulus ekonomi yang diberi nama 8+4+5 itu memakan anggaran senilai Rp 16,23 triliun. Terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    “Kita beri nama program paket ekonomi di 2025 ini yang terdiri 8 program akselerasi 2025 dan 4 program dilanjutkan di 2026, dan 5 program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi itu di Istana Negara, Selasa (16/9/2025).

    Untuk 8 program paket stimulus akhir tahun itu, pertama terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) yang akan diberikan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran untuk tahun 2025 senilai Rp 198 miliar, dan 2026 juga nilainya sama dengan target 20.000 penerima manfaat.

    Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh Pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025 akan memakan anggaran Rp 120 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp 480 miliar. Targetkan kepada 552 ribu pekerja.

    Ketiga, berupa bantuan pangan selama dua bulan dalam bentuk 10 kg beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal. Besaran anggaran yang akan digunakan untuk program ini menjadi yang terbesar, yaitu Rp 7 triliun dengan asumsi harga beras termasuk biaya distribusi Rp 18.500.

    Keempat, berupa bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.

    Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, dan relaksasi SLIK OJKt. Anggaran yang disiapkan untuk program yang tertuju pada 1.050 unit hunian ini Rp 150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

    Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU Rp 3,5 triliun, dan Kemenhub Rp 1,8 triliun untuk 609.465 orang.

    Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp 175 miliar pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah, dan pada 2026 menjadi Rp 1,05 triliun.

    Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana contigencey Pemda DKI Rp 2,7 triliun sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini akan diperluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, total anggaran stimulus ekonomi itu tidak memakan anggaran belanja negara baru, melainkan sebatas merealokasi anggaran dari yang tidak optimal diserap.

    “Bukan berarti defisit melebar tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun penyerapannya berapa sih anggaran kita, tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung berapa. Jadi daripada sisa ada 3 bulan lagi enggak kepakai saya pake ke sana,” kata Purbaya.

    Adapun untuk 4 program yang dilanjutkan pada 2026 di antarnaya perpanjangan waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan estimasi anggaran Rp 2 triliun kepada 542.000 wajib pajak UMKM.

    Lalu, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 480 miliar, dan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja 1,7 juta di Industri Padat Karya bergaji di bawah Rp 10 juta dengan kebutuhan biaya senilai Rp 800 miliar.

    Terakhir, berupa program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau PBPU, termasuk pengendara transportasi online, pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga dengan total target 9,96 juta orang dan estimasi anggaran Rp 753 miliar.

    Sementara itu, untuk 5 program penyerapan tenaga kerja berupa operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak panturan, dan modernisasi kapal nelayan.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Seskab: Pemerintah rilis paket stimulus ekonomi 8+4+5, ini rinciannya

    Seskab: Pemerintah rilis paket stimulus ekonomi 8+4+5, ini rinciannya

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang menghasilkan kebijakan paket stimulus ekonomi dengan 8+4+5 program.

    Seskab Teddy menjelaskan bahwa pertemuan itu diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin guna membahas program prioritas dan memastikan stimulus ekonomi.

    “Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. Paket ekonomi itu terdiri dari 8 program akselerasi pada 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja,” kata Seskab Teddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Teddy mengatakan stimulus ekonomi dan pelaksanaan program kerakyatan harus berjalan cepat dan memenuhi target yang direncanakan Pemerintah.

    Paket stimulus ekonomi yang terdiri dari 8+4+5, terdiri dari 8 program akselerasi tahun 2025; 4 program pemerintah yang dilanjutkan pada 2026 dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    Delapan program akselerasi tahun 2025, terdiri dari
    1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduated 1 tahun)
    2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata, termasuk hotel, restoran dan kafe.
    3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
    4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
    5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum
    7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
    8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman, penyediaan tempat pemasaran dan Gig UMKM.

    Kemudian, empat program paket ekonomi yang dilanjutkan tahun 2026, yakni:
    1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
    2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
    3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di industri padat karya
    4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk penerima Bukan Penerima Upah (BPU), termasuk ojol, ojek pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga.

    Terakhir, pemerintah juga merilis lima program penyerapan tenaga kerja, yakni:
    1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
    2. Replanting di Perkebunan Rakyat
    3. Kampung Nelayan Merah Putih
    4. Revitalisasi Tambak Pantura
    5. Modernisasi Kapal Nelayan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus DJKA Wilayah Jawa Timur, KPK Periksa Wakil Sekjen DPP PDIP

    Kasus DJKA Wilayah Jawa Timur, KPK Periksa Wakil Sekjen DPP PDIP

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan Yoseph Aryo Adhi Dharmo dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Jawa Timur.

    “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Presetya, Senin (15/9/2025).

    Dia tidak menjelaskan kaitan Yoseph Aryo dalam kasus ini. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” katanya.

    Selain Yoseph, KPK juga memeriksa Linawati (Staf di Koordinator Pengadaan Transprtasi darat dan Kereta Api Kementerian Perhubungan dan Zulfikar Tantowi yang merupakan Kepada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa pada Biro Layanan Pengadaan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Pelayanan BMN (LPPBMN).

    “Semua diperiksa sebagai saksi,” tambah Budi.

    Seperti diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Enam orang menjadi tersangka penerima suap, yakniDirektur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, Harno Trimadi, PPK BTP Jabagteng, Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel, Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar, Syntho Pirjani Hutabarat

    Sementara pemberi suap Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Yoseph Ibrahim, dab VP PT KA Manajemen Properti, Parjono

    Hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut. Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS). (hen/ted)

  • Mau Kirim Barang Aman dan Cepat? Ini 7 Indikator Jasa Ekspedisi Kargo yang Terbaik dan Terpercaya

    Mau Kirim Barang Aman dan Cepat? Ini 7 Indikator Jasa Ekspedisi Kargo yang Terbaik dan Terpercaya

    Di era digital dan mobilitas tinggi seperti sekarang, kebutuhan akan jasa ekspedisi kargo yang cepat, aman, dan terpercaya semakin krusial. Baik untuk pelaku usaha kecil di Karanganyar yang rutin mengirim produk ke luar kota, maupun individu yang ingin mengirim barang hingga luar pulau, memilih layanan pengiriman tidak bisa sembarangan.

    Persaingan antar penyedia jasa ekspedisi semakin ketat, dengan berbagai klaim keunggulan yang kadang membingungkan pelanggan. Namun, bagaimana cara menilai apakah sebuah ekspedisi benar-benar layak disebut terbaik dan terpercaya?

    Tak cukup hanya murah, layanan harus bisa menjamin kecepatan, keamanan, dan transparansi. Berikut 7 indikator utama yang bisa jadi acuan sebelum Anda memutuskan menitipkan paket bernilai.

    1. Kecepatan Pengiriman yang Konsisten
    Kecepatan bukan sekadar janji di brosur. Jasa ekspedisi yang baik mampu menjaga konsistensi waktu pengiriman sesuai estimasi, baik untuk layanan reguler maupun kilat.

    Layanan ekspedisi terbaik tak hanya cepat, tapi juga konsisten. Pengiriman same-day atau next-day jadi nilai tambah, terutama untuk kebutuhan mendesak.

    2. Keamanan Barang Terjamin
    Barang rusak atau hilang adalah mimpi buruk pelanggan. Ekspedisi yang profesional punya SOP ketat dalam penanganan barang, mulai dari packing, loading, hingga distribusi.

    Packing yang rapi, sistem penanganan yang profesional, dan opsi asuransi adalah indikator penting. Barang sampai tanpa cacat adalah standar minimal.

    3. Jangkauan Wilayah Luas
    Ekspedisi yang punya jaringan luas menunjukkan kapasitas operasional dan kemitraan yang kuat. Jasa ekspedisi yang punya jaringan luas hingga skala nasional, menunjukkan kapasitas operasional yang solid.4. Tarif Kompetitif dan Transparan
    Harga murah bukan segalanya, tapi transparansi dan rasionalitas tarif sangat penting. Adanya fitur cek ongkir dan promo berkala jadi nilai tambah5. Sistem Tracking Real-Time
    Kemudahan melacak posisi barang lewat aplikasi atau website jadi indikator layanan modern dan profesional. Tracking harus tersedia di website dan aplikasi, lengkap dengan status dan lokasi. Beberapa ekspedisi juga menyediakan fitur live map dan estimasi waktu tiba.6. Legalitas dan Kredibilitas Perusahaan
    Perusahaan ekspedisi yang legal dan kredibel biasanya punya izin resmi dari Kementerian Perhubungan dan Dirjen Bea Cukai. Kemudian, alamat kantor pusat dan cabang yang jelas dan bisa dikunjungi.7. Reputasi dan Kepuasan Pelanggan
    Indeks kepuasan pelanggan bisa jadi acuan objektif. Ulasan di media sosial juga bisa jadi indikator reputasi.

    Mau cari jasa ekspedisi terbaik? kliklogistics.co.id patut jadi acuan untuk Anda yang mencari jasa ekspedisi dengan layanan beragam, mulai dari pengiriman darat, laut termasuk sewa kontainer, truck hingga pengiriman kendaraan dan alat berat ke seluruh indonesia.

    Jadi, sebelum kirim barang, pastikan ekspedisi pilihanmu memenuhi indikator di atas. Jangan hanya tergiur harga murah, pastikan layanan, keamanan, dan reputasinya juga sepadan.

    “Layanan ekspedisi bukan hanya pengangkutan barang, tetapi bagian dari sistem logistik yang mengatur pemrosesan pesanan, transportasi, persediaan, dan komunikasi antar pelaku usaha,” kata Ariesy Tri Mauleny, peneliti logistik dari Universitas Padjadjaran.