Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Menhub: Transportasi berkeadilan wujudkan akses merata bagi rakyat

    Menhub: Transportasi berkeadilan wujudkan akses merata bagi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan transportasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menjadi instrumen keadilan sosial yang mampu memberikan akses merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh matra transportasi (darat, laut, udara, dan perkeretaapian) berkontribusi nyata bagi terciptanya keadilan sosial,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menhub menekankan hal itu saat membuka Forum Diskusi Rantai Transportasi yang Berkeadilan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Dia mengatakan arah pembangunan transportasi nasional sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045.

    Menurut dia, transportasi yang aman, efisien, dan inklusif diyakini akan memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan antara kota besar dengan daerah terpencil maupun kepulauan.

    “Transportasi bukan hanya urusan mobilitas, melainkan juga instrumen keadilan sosial yang akan menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesempatan ekonomi,” ujar Menhub.

    Adapun beberapa agenda strategis yang dibahas pada forum ini antara lain zero over dimension over load (ODOL) 2027 untuk menjaga keselamatan dan daya saing logistik; optimalisasi aset terminal, pelabuhan, dan bandara agar menjadi pusat kegiatan ekonomi.

    Selain itu, Tol Laut 2.0 dan angkutan perintis barang untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok; Seaplane dan Water Taxi untuk membuka konektivitas di daerah kepulauan; Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Extension dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) untuk mendukung mobilitas modern sekaligus penyediaan hunian Masyarakat,

    Selain itu satu data transportasi dan digitalisasi layanan yang akan menjadi fondasi pengambilan keputusan berbasis bukti dan tata kelola yang transparan.

    “Mari kita jadikan forum ini bukan hanya untuk berdiskusi, melainkan ruang untuk memperkuat komitmen dan melahirkan langkah nyata,” ucap Menhub.

    Ia menambahkan keberhasilan transportasi tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi sejauh mana mampu memberikan akses yang adil, merata, dan berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: Digitalisasi Pelabuhan Efektif Bantu Pangkas Biaya Logistik

    Kemenhub: Digitalisasi Pelabuhan Efektif Bantu Pangkas Biaya Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa digitalisasi pelabuhan yang terus dilakukan efektif membantu menekan biaya logistik yang masih tergolong tinggi. 

    Direktur Jenderal Hubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menuturkan efektivitas digitalisasi tercermin utamanya terhadap kecepatan arus barang dan kapal yang sehingga menurunkan biaya logistik. 

    Kini, digitalisasi bukan suatu pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan. Misalnya, melalui digitalisasi dapat menghindari penumpukan kapal dan memprioritaskan kapal maupun barang yang memang perlu didahulukan. 

    “Dengan digital tentu lebih akurat dan lebih cepat sehingga tentu biaya penumpukan segala macam itu dapat ditekan di pelabuhan sehingga [kapal] bisa cepat keluar atau di dalam [barang] cepat diangkut,” jelasnya kepada Bisnis di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (23/9/2025). 

    Meski turut berkontribusi, Masyhud belum dapat membeberkan secara persentase sejauh mana digitalisasi dapat menekan biaya logistik. 

    Pasalnya dalam menurunkan biaya logistik, langkah digitalisasi bukan satu-satunya. Perlu diikuti dengan langkah lain. 

    Misalnya di Tanjung Priok, walaupun digitalisasi sudah demikian rupa, tetapi akses jalan kemudian kapasitas buffer zoneatau area tunggu sekitar pelabuhan belum sejalan dengan tingginya pertumbuhan muatan. 

    Masyhud menekankan Kemenhub terus mendorong transformasi digital melalui berbagai inisiatif. Di antaranya implementasi Inaportnet secara nasional, kemudian integrasi sistem logistik melalui nasional logistik ekosistem. 

    Melalui platform Inaportnet, efisiensi logistik semakin meningkat, biaya dapat ditekan, dan waktu tunggu kapal dapat dipangkas. Lebih dari itu, Inaportnet juga menjadi fondasi untuk membangun green port melalui pengurangan penggunaan kertas, optimalisasi efisiensi energi, serta pemantauan aktivitas pelabuhan secara real time.

    Selain itu, pemerintah turut melakukan pengembangan smart port di beberapa pelabuhan utama, serta penyerahanan layanan berbasis digital untuk perizinan dan operasional kapal. 

    Namun, kami juga menyadari bahwa digitalisasi tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan komitmen serta konsistensi seluruh pihak, termasuk swasta, asosiasi, dan pengguna jasa. Digitalisasi juga bukan sekedar soal teknologi, tetapi juga soal perubahan mindset, kultur, peningkatan kapasitas SDM, serta tata kelola yang berpihak pada transparansi dan efisiensi.

    Terpisah, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengapresiasi setiap langkah digitalisasi yang dilakukan oleh operator pelabuhan, yang menghemat waktu dan meningkatkan transparansi. 

    “Sehingga terciptanya efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, yang pada akhirnya sedikit banyak juga berpengaruh terhadap efisiensi logistik,” ujarnya kepada Bisnis.

    Sebagai contoh misalnya biaya transportasi serta waktu yang digunakan saat mengurus clearance kapal menjadi efisien. 

  • Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara mengenai dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Dugaan adanya mafia ini muncul karena tidak adanya layanan penerbangan Garuda Group pada jam-jam favorit.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim mengatakan, anggapan tersebut terjadi karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Garuda Indonesia.

    Sementara jumlah armada yang dimiliki berkurang dan berdampak pada berkurangnya frekuensi penerbangan yang di layani.

    Lebih lanjut, Reza bilang kondisi ini yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda Indonesia tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

    “Dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 22 September.

    Menyikapi hal ini, sambung Reza, perseroan mulu meninjau ulang jadwal-jadwal penerbangan Garuda Indonesia saat ini.  Tujuannya juga untuk memastikan layanan ke masyarakat bisa berjalan optimal.

    “Bagaimana kita bisa mereview schedule-schedule yang ada sehingga kebutuhan masyarakat dapat kami penuhi,” ucapnya.

    Soal dugaan keberadaan mafia jual beli jam penerbangan, Reza tak menjelaskan secara detail. Dia hanya bilang pengajuan slot penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik dari kementerian tersebut.

    “Kami dalam posisi melihat proses yang kami lakukan untuk pemajuan slot atau rute ini saat ini sangat-sangat di-support langsung baik dan prosedur kami jalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-Perjuangan Mufti Anam mengungkap dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Bahkan, sambung Mufti, jam penerbangan bisa diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis mencapai miliaran rupiah.

    “Ini betul enggak ada mafia soal jam terbang ini? katanya harganya miliaran rupiah, kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal hal ini,” ujarnya Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dan Garuda Indonesia, InJourney Airports, dan IAS, Senin, 22 September.

    Kecurigaan adanya mafia jual beli jam penerbangan ini, sambung Mufti, berawal dari tidak adanya penerbangan Garuda Indonesia di jam-jam favorit. Begitu juga dengan anak usaha Garuda Indonesia, Citilink Indonesia.

    “Saya sempat ngobrol dengan teman-teman komisi V, katanya jam-jam penerbangan diperjual belikan. Betul enggak pak? Kami minta Bapak jawab di tempat, jangan takut-takut pak. Kita akan bantu Bapak bagaimana Garuda bisa punya jam idle gitu,” tuturnya.

    Sekadar informasi, jam idle penerbangan biasanya merujuk pada waktu pesawat tidak beroperasi atau menunggu di darat antara penerbangan. Kondisi ini lebih sering disebut trunaround atau waktu berhenti terbang.

    “Karena ternyata jam-jam idle itu dikuasai oleh penerbangan swasta. Bahkan jam-jam tertentu karena idle banget itu ada penerbangan yang jaraknya hanya 30 menit dan kalau kosong itu dijadikan hanya satu penerbangan,” ucapnya.

    Mufti bilang, akibat penggabungan itu, banyak penumpang pesawat yang terdampak delay atau penundaan penerbangan.

    “Akhirnya berdampak kepada penumpang harus delay dan sebagainya,” katanya.

  • Gubernur Sumut jajal transportasi baru seaplane ke Danau Toba

    Gubernur Sumut jajal transportasi baru seaplane ke Danau Toba

    Medan, Sumut (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menjajal transportasi baru menggunakan seaplane (pesawat amfibi) dari Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara ke Pelabuhan Mariana Resort di Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumut.

    Menurutnya, transportasi baru ini diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah, pariwisata, dan pelayanan publik, terutama kepulauan maupun pesisir.

    “Ini salah satu pendekatan transportasi menuju Danau Toba, khusus Pulau Samosir,” ucap Bobby usai melakukan penerbangan seaplane di Pelabuhan Mariana Resort Samosir, Sumut, Senin.

    Gubenur mengatakan Pelabuhan Mariana Resort di Kabupaten Samosir ini terdapat penginapan bintang lima dan menjadi pendaratan bagi pesawat amfibi tersebut.

    Setelah ini, lanjutnya, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir dan instansi terkait lainnya akan melanjutkan pembahasannya ke Kementerian Perhubungan.

    Hal tersebut guna menguruskan semua perizinan yang berkaitan dengan lokasi pendaratan pesawat amfibi dilakukan di air, namun tidak boleh dilakukan sembarangan.

    “Tadi, kita sudah mencoba demo flight dari Bandara Silangit. Demo flight adalah salah satu syarat di mana tempat pendaratan. Rasa enak,” ungkap Bobby.

    Gubernur juga berharap bertambahnya moda transportasi udara di Provinsi Sumut, khususnya kawasan Danau Toba, maka akan ada pertumbuhan kunjungan wisatawan.

    “Seaplane ini ditargetkan bisa beroperasional di kawasan Danau Toba secara komersil paling lambat pada 2026,” tutur Bobby.

    Pemprov Sumut nantinya juga akan mengajak maskapai lainnya untuk berkolaborasi supaya pengunjung Danau Toba bisa menggunakan pesawat amfibi tersebut.

    “Nanti, kita coba sampaikan ke beberapa maskapai agar penumpang menuju Danau Toba bisa langsung naik (seaplane) ini,” ucap Bobby.

    Direktur Utama PT Parna Raya Group Charles A Simbolon mengaku kehadiran pesawat amfibi ini diharapkan bisa memberikan akses bagi wisatawan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Mudah-mudahan pengunjung pariwisata di Danau Toba semakin bertambah. Apalagi Badan Otoritas Danau Toba telah menargetkan kunjungan wisatawan dari 700.000 jiwa menjadi satu juta wisatawan,” katanya.

    Parna Raya Group adalah salah satu investor penerbangan pesawat amfibi di kawasan Danau Toba.

    Pesawat yang digunakan saat demo flight di perairan Danau Toba adalah pesawat model terbaru buatan 2023, dan merupakan penerbangan perdana pesawat amfibi yang mendarat di Danau Toba.

    “Ini inisiatif Pak Gubernur Sumut bersama Pak Bupati Samosir. Kalau semua lancar, paling lambat tahun depan sudah bisa digunakan masyarakat. Untuk rute dan harga, nanti dilakukan pembahasan lagi,” ujarnya.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dicecar KPK 5 jam, Bupati Pati Sudewo Irit Bicara

    Dicecar KPK 5 jam, Bupati Pati Sudewo Irit Bicara

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK telah memeriksa Bupati Pati, Sudewo sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Dari pantauan Bisnis, Sudewo diperiksa selama kurang lebih 5 jam sejak pukul 09.45 hingga 15.13 WIB. Dia tampak menggunakan kemeja batik dan dikawal 4 orang, beserta beberapa kuasa hukumnya. Selama pemeriksaan, dia mengaku ditanya terkait kasus dugaan korupsi kereta api.

    “Saya dimintai keterangan terkait dengan kereta api,” katanya, Senin (22/9/2025), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Dia mengklaim tidak mengembalikan uang seperti yang disangkakan bahwa uang tersebut berkaitan dengan aliran dana korupsi.

    “Enggak ada pengembalian uang,” ucapnya

    Setelahnya, Bupati Pati Sudewo tampak diam dan tidak berbicara hingga masuk ke dalam mobil Innova berwarna hitam dengan nomor polisi B 2576 WFA.

    Dalam pemeriksaan kali ini, situasi sempat tidak kondusif kala salah satu ajudan menghalangi para wartawan saat ingin mewawancarai dan mengambil gambar Sudewo.

    Namun kondisi kembali kondusif setelah petugas keamanan setempat mengamankan situasi.

    Sebelumnya, Sudewo telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Rabu (27/8/2025), karena diduga menerima uang komitmen fee proyek pembangunan kereta api di Jawa Tengah.

    Dia diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.

    Namun, dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

  • Pemerintah beri diskon PPN tiket pesawat untuk Nataru 2025

    Pemerintah beri diskon PPN tiket pesawat untuk Nataru 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah kembali memberikan insentif berupa diskon pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat dan transportasi lainnya pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan potongan harga tersebut diberikan melalui skema PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi 2025.

    “Dipersiapkan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat, dan juga jasa transportasi di hari tertentu, waktu tertentu seperti yang lalu, kita berikan 50 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta.

    Ia menjelaskan insentif transportasi itu kembali digulirkan setelah adanya usulan dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan.

    Sebelumnya, pada periode libur sekolah pertengahan tahun 2025 lalu, pemerintah juga memberikan stimulus berupa diskon tiket pesawat yang berlaku sejak 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dengan skema PPN DTP sebesar 6 persen.

    Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36 Tahun 2025 yang terbit pada 4 Juni 2025.

    Selain insentif transportasi, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama pelaku usaha juga kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 10-16 Desember 2025.

    Target transaksi Harbolnas 2025 dipatok Rp35 triliun. Target itu meningkat 12,2 persen dibanding capaian Harbolnas 2024 yang mencatat transaksi Rp31,2 triliun.

    Adapun pemerintah akan meluncurkan paket ekonomi yang dinamakan 8+4+5 sebagai strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat iklim investasi di tengah ketidakpastian global.

    Paket tersebut terdiri atas delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program untuk penyerapan tenaga kerja.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggapi isu “delay”, Garuda Indonesia tegaskan utamakan keselamatan

    Tanggapi isu “delay”, Garuda Indonesia tegaskan utamakan keselamatan

    terkait isu ‘delay’ yang memang ada beberapa faktor penyebab, salah satunya adalah memang kita mengutamakan faktor keselamatan

    Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menegaskan tetap mengedepankan dan mengutamakan keselamatan terkait menanggapi isu penundaan penerbangan (delay).

    “Terkait dengan beberapa pertanyaan khususnya terkait dengan operasional ataupun mungkin tadi ada beberapa terkait isu ‘delay’ yang memang ada beberapa faktor penyebab, salah satunya adalah memang kita mengutamakan faktor keselamatan,” ujar Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, aspek keselamatan adalah aspek vital, juga zero tolerance dan zero compromise dalam penerbangan.

    “Aspek keselamatan ini menjadi pendorong kunci (key driver) utama kami, sehingga setiap indikasi anomali teknis sekecil apapun akan kami tangani dan bila hal tersebut berdampak pada keterlambatan,” kata Reza Aulia Hakim.

    Garuda Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan atau menjaga tingkat ketepatan waktu atau On Time Performance (OTP).

    Garuda terus melakukan penguatan operasional antara lain dengan melakukan optimalisasi rotasi armada dan meminimalkan risiko efek domino keterlambatan.

    Kemudian Garuda Indonesia juga melakukan penguatan koordinasi dengan PT Integrasi Aviasi Solusi (InJourney Aviation Services) dan juga PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) terutama pada sisi penanganan di darat (ground handling) agar prosesnya bisa lebih efisien

    Selain itu, Garuda juga melakukan komunikasi proaktif dengan penumpang sehingga ketika terjadi perubahan yang tidak dapat dihindari, penumpang bisa mendapatkan informasi dan opsi penanganan yang baik.

    Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta semua maskapai untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan komponen pesawat dimana semua harus sesuai standar yang ditetapkan oleh pabrik maupun pemerintah.

    Sementara itu, jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan dalam kegiatan inspeksi atau ramp inspection, ia menginstruksikan para inspektur agar tegas melarang pesawat untuk mengudara.

    Kementerian Perhubungan menegaskan tidak main-main terhadap aspek keamanan dan keselamatan penerbangan.

    Karena itu, Menhub memerintahkan jajaran Ditjen Perhubungan Udara untuk melakukan inspeksi kelaikudaraan secara periodik dan sesuai standar operasional prosedur.

    Selain itu, Menhub mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti maskapai, pengelola bandara, Airnav, BMKG, kepolisian, serta TNI, untuk memastikan kelancaran dan keamanan penerbangan di dalam negeri.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garuda Angkat Bicara soal Tudingan Jual Beli Jam Penerbangan

    Garuda Angkat Bicara soal Tudingan Jual Beli Jam Penerbangan

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merespons tudingan keberadaan mafia yang memperjualbelikan jam penerbangan favorit di industri penerbangan Tanah Air. Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim menilai anggapan itu terjadi karena tingginya ekspektasi terhadap Garuda Indonesia.

    Menurut Reza, jumlah pesawat Garuda Indonesia ke rute tertentu berkurang secara frekuensi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

    “Mungkin dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat bahwasannya kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Menurut Reza, pihaknya terus meninjau ulang jadwal-jadwal penerbangan yang saat ini ada. Hal itu dilakukan demi memastikan layanan ke masyarakat bisa berjalan optimal.

    Saat dikonfirmasi soal keberadaan mafia, Reza tidak menjawab tegas. Ia hanya menjelaskan bahwa pengajuan slot rute penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik oleh otoritas terkait

    “Kami dalam posisi melihat proses yang kami lakukan untuk pengajuan slot atau rute ini saat ini sangat-sangat di-support langsung baik dan prosedur kami jalankan sesuai ketentuan yang berlaku di Kemenhub,” sebut Reza.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam menyatakan kecurigaannya soal tidak adanya layanan Garuda Indonesia dan Citilink di jam-jam tertentu. Penerbangan di jam favorit justru dikuasai oleh maskapai swasta.

    “Kemudian saya ada sedikit curiga ketika saya naik penerbangan di jam-jam tertentu, favorit kenapa ya Garuda nggak ada, kenapa Citilink nggak ada, kenapa maskapai swasta. Kemudian saya ngobrol sama temen Komisi V katanya jam penerbangan itu diperjualbelikan, betul pak?” tanya Mufti.

    Bahkan kabarnya, ada transaksi jual beli jam penerbangan dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Ia meminta manajemen Garuda Indonesia memberikan penjelasan agar ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

    “Kami minta dijawab di tempat ini tuh betul nggak ada mafia soal jam terbang itu, dan harganya katanya miliaran rupiah. Kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal itu,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Rencana merger Pelita dan Garuda sepenuhnya wewenang pemegang saham

    Rencana merger Pelita dan Garuda sepenuhnya wewenang pemegang saham

    Dapat kami sampaikan bahwasanya kami mengikuti panduan strategis dari Danantara, dan hingga saat ini dalam tahap analisis awal antara pemangku kepentingan di bawah arahan dan panduan strategis dari Danantara,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Reza Aulia Hakim mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya wewenang penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia kepada pemegang saham.

    “Jadi pada prinsipnya kami Garuda Indonesia menyerahkan sepenuhnya wewenang mengenai hal ini sepenuhnya kepada pemegang saham,” ujar Reza Aulia Hakim saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin.

    Garuda Indonesia mengikuti arahan dan panduan strategis dari Danantara terkait hal tersebut.

    “Dapat kami sampaikan bahwasanya kami mengikuti panduan strategis dari Danantara, dan hingga saat ini dalam tahap analisis awal antara pemangku kepentingan di bawah arahan dan panduan strategis dari Danantara,” katanya.

    Sebagai informasi, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa rencana penggabungan atau merger Pelita Air dan Garuda Indonesia masih terus dievaluasi.

    Ia menegaskan, tidak ada target waktu yang ditetapkan untuk proses tersebut.

    Rencana merger ini merupakan bagian dari langkah strategis PT Pertamina (Persero) yang ingin fokus pada bisnis inti perusahaan, yakni sektor minyak dan gas (migas) serta energi terbarukan.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan, penjajakan awal penggabungan Pelita Air, yang merupakan anak usaha PT Pertamina, dengan Garuda Indonesia telah dimulai.

    Simon menjelaskan, penggabungan ini sejalan dengan peta jalan konsolidasi yang dikendalikan oleh Danantara. Lini usaha di luar bisnis inti Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya penyatuan izin usaha penerbangan dalam satu entitas perusahaan jika merger antara Garuda Indonesia dan Pelita Air benar-benar dilaksanakan.

    Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agustinus Budi Hartono menyatakan bahwa merger tidak bisa berjalan jika masing-masing maskapai tetap mempertahankan izin usaha dan air operator certificate (AOC) secara terpisah.

    Ia menambahkan, pengecualian hanya berlaku untuk anak usaha seperti Citilink, yang beroperasi dengan izin terpisah karena tidak berada dalam skema merger formal.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo, Saksi Kasus Proyek Rel Kereta

    KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo, Saksi Kasus Proyek Rel Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Pati, Sudewo sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Budi menyampaikan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).

    “Benar, hari ini Senin (22/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Sdr. SDW, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA – Kementerian Perhubungan,” katanya dalam keterangan tertulis.

    Selain Sudewo, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Yes Mulia Pratama, Yesti Mariana Hutagalung.

    Sebelumnya, Sudewo telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Rabu (27/8/2025), karena diduga menerima uang komitmen fee proyek pembangunan kereta api di Jawa Tengah. 

    Dia diduga menerima Rp720 juta dari proyek itu dan KPK telah menyita Rp3 miliar dari kediamannya.

    Namun, dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Polemik Bupati Pati 

    Bupati Pati Sudewo sempat menjadi sosok yang kontroversial di Pati, sebab menaikkan PBB lebih dari 200 persen. Ditambah lagi sifatnya yang arogan saat berbicara ke warga Pati.

    Kemudian, sifat arogannya membuat ribuan masyarakat Pati marah dan menggelar demo menuntut kebijakan dan mundurnya Bupati Sadewo dari jabatan pada Rabu (13/8/2025). Namun Bupati Sadewo mengatakan dirinya tidak mundur meski terdapat tuntutan. Menurutnya, ia telah dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.

    “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya pada Rabu. 

    Dia menegaskan bahwa semua pihak harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dirinya pun menghormati proses politik yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

    Sembari menunggu keputusan DPRD, Sadewo meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kebijakan politiknya yang membuat polemik di tengah masyarakat.

    Sudewo pun mengakui bahwa dirinya salah dan akan memperbaiki kesalahan itu. Dia juga mengimbau warga untuk memaklumi kesalahannya, mengingat Sudewo baru beberapa bulan menjadi Bupati Pati dan memiliki banyak kekurangan. Namun, kini namanya nyangkut dalam dugaan kasus korupsi pembangunan rel kereta api.