Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Jalur Kereta Api Mati Mau Dihidupkan Lagi, Ini Daftarnya

    Jalur Kereta Api Mati Mau Dihidupkan Lagi, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mencatat masih ada ribuan kilometer jalur kereta api yang saat ini tidak beroperasi alias nonaktif. Pemerintah sendiri sudah memiliki rencana untuk menghidupkan kembali beberapa jalur tersebut, namun masih terkendala anggaran.

    “Total jalur non aktif sebanyak 2.233 Km,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar dalam media Briefing Kemenhub, dikutip Minggu (27/9/2025).

    Jalur-jalur yang tak lagi beroperasi tersebut sebenarnya sudah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) hingga tahun 2030. Dalam dokumen perencanaan tersebut, ada sederet proyek reaktivasi yang disiapkan, termasuk di Pulau Jawa dan Sumatera.

    “Terhadap jalur-jalur yang non beroperasi ini kita mempunyai RIPNas, tadi di dalam RIPNas sampai dengan 2030 sebenarnya kita punya beberapa proyek, diantaranya adalah reaktivasi beberapa jalur-jalur yang tidak beroperasi. Nah itu ada detilnya di dalam RIPNas,” lanjut Arif.

    Revitalisasi jalur lama tetap menjadi bagian dari prioritas jangka panjang sektor perkeretaapian nasional. Beberapa jalur sudah menjadi target reaktivasi.

    Foto: Suasana aktivitas warga pada permukiman kumuh yang berdekatan dengan rel kereta di Jakarta, Senin (2/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Suasana aktivitas warga pada permukiman kumuh yang berdekatan dengan rel kereta di Jakarta, Senin (2/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    “Di Jawa ada, Sumatera ada. Diantaranya ada Cianjur arah Padalarang, Bandung-Ciwidey, Tanjung Sari, itu di Jawa Barat ya,” ujarnya.

    Namun demikian, realisasi dari rencana-rencana tersebut akan sangat tergantung pada alokasi anggaran pemerintah di tahun-tahun mendatang.

    “Tetapi memang saat ini kita terkendala dengan anggaran, jadi saya rasa tergantung dari kebijakan anggaran yang disampaikan ya, jadi apakah nanti akan direaktivasi atau belum, tetapi di dalam RIPNas kita punya program untuk reaktivasi tersebut,” kata Arif.

    Rencana Reaktivasi di Pulau Jawa Sampai 2030:

    Sukabumi-Cianjur-Padalarang
    Cicalengka-Jatinangor-Tanjungsari
    Cirebon-Kadipaten
    Banjar-Cijulang
    Purwokerto-Wonosobo
    Semarang-Demak-Rembang
    Kedungjati-Ambarawa
    Jombang-Babat-Tuban
    Kalisat-Panarukan
    Semarang-Demak-Juana-Rembang
    Madiun-Slahung
    Sidoaro-Tulangan-Tarik
    Kamal-Sumenep

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Proyek Bandara Bali Utara Ganti Lokasi, Ini Penjelasan Kemenhub

    Proyek Bandara Bali Utara Ganti Lokasi, Ini Penjelasan Kemenhub

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Udara menyatakan mendukung rencana pembangunan Bandar Udara (Bandara) Bali Utara. Namun, proyek ini tetap harus melewati semua tahapan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari persyaratan administrasi, teknis, hingga lingkungan, agar pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan, rencana kebutuhan lahan secara teknis telah dihitung oleh Ditjen Perhubungan Udara untuk disesuaikan dengan kepastian penetapan RT/RW oleh Pemerintah Provinsi Bali.

    Lukman menegaskan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mendukung penuh pembangunan Bandara ini, namun menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

    Lukman menyampaikan, Surat Gubernur Bali Nomor: 553.2/7822/DISHUB kepada Menteri Perhubungan tertanggal 19 November 2020, hal Pembatalan Usulan Penetapan Lokasi di Kabupaten Kubutambahan dan Usulan Penetapan Lokasi Baru di Desa Sumberklampok hendaknya menjadi salah satu dasar yang harus diperhatikan bagi pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan Bandara Bali Utara.

    “Terkait lahan, Pemerintah Provinsi Bali wajib menjamin bahwa lahan yang akan digunakan tidak dalam sengketa ataupun telah digunakan sebagai jaminan. Penyelesaikan proses pembebasan lahan milik masyarakat agar dilakukan secara menyeluruh agar tidak menghambat tahapan penetapan lokasi,” kata Lukman dan keterangan resminya, Minggu (28/9/2025).

    Foto: Desain Bandara Internasional Bali Utara. (Tangkapan Layar Instagram/alien.dc)
    Desain Bandara Internasional Bali Utara. (Tangkapan Layar Instagram/alien.dc)

    “Penyelesaian ini penting agar proses pembangunan dapat berlangsung dengan tertib dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat,” sambungnya.

    Sementara itu, terkait adanya usulan lokasi baru yang berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat, mekanisme penggunaannya hanya dapat dilakukan dengan rekomendasi atau keputusan dari Menteri Kehutanan.

    Apabila usulan lokasi baru berada di luar Desa Sumberklampok, maka Pemerintah Provinsi Bali juga diwajibkan mencabut usulan penetapan lokasi sebelumnya dan mengajukan kembali lokasi yang baru dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

    “Pembangunan Bandara Bali Utara harus memiliki Penetapan Lokasi oleh Menteri,” ucap dia.

    Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023, Penetapan Lokasi bandar udara diajukan oleh pemrakarsa bandar udara kepada Menteri. Pemrakarsa adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD atau Badan Hukum Indonesia yang mempunyai hak untuk melakukan pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan bandar udara.

    Sebagai regulator penerbangan sipil, kata Lukman, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan infrastruktur penerbangan berjalan sesuai regulasi nasional maupun standar internasional. Setiap proses harus memenuhi prinsip 3S + 1C (Safety, Security, Services, Compliance).

    “Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap tahapan pembangunan memenuhi regulasi, transparan, dan berorientasi pada keselamatan penerbangan,” tegas Lukman.

    Dengan tahapan yang ditempuh secara hati-hati dan sesuai prosedur, Lukman berharap pembangunan Bandara Bali Utara dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali dan Indonesia secara keseluruhan. Kehadiran bandara kedua ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga penopang utama dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan transportasi udara di masa mendatang.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Resmikan PERIKHSA Riders, Bamsoet Dorong Sinergi Lintas Generasi-Profesi

    Resmikan PERIKHSA Riders, Bamsoet Dorong Sinergi Lintas Generasi-Profesi

    Jakarta –

    Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA) Bambang Soesatyo meresmikan berdirinya PERIKHSA Riders. Komunitas kendaraan roda dua ini berada di bawah naungan DPP PERIKHSA sekaligus anggota Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta.

    Bamsoet menyampaikan kehadiran komunitas ini tidak hanya menjadi wadah untuk menyalurkan hobi olahraga menembak dan berkendara, tetapi juga perekat persaudaraan bagi lintas generasi dan lintas profesi.

    “PERIKHSA Riders adalah rumah baru bagi para pencinta roda lintas generasi dan lintas profesi. Kita ingin kebersamaan di jalan melahirkan ikatan persaudaraan yang lebih erat di antara anggota PERIKHSA. Riding itu bukan soal cepat-cepatan atau gaya. Tetapi, bagaimana kita menjaga solidaritas, persaudaraan atau brotherhood dan saling menghormati,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan PERIKHSA Riders di Parle Senayan Jakarta, Sabtu (27/9/25).

    Untuk pertama kalinya, PERIKHSA Riders dipimpin oleh Presiden Aldwin Rahadian (Pengacara/Perbakin), Ketua Dewan Pembina Bambang Soesatyo (Ketua Dewan Pembina IMI), Ketua Dewan Kehormatan Moreno Soeprapto (Ketua Umum IMI), Ketua Dewan Penasehat Komjen Pol (P) Nanan Soekarna (Mantan Ketua Umum IMI dan HDCI).

    Bamsoet menegaskan PERIKHSA Riders terbuka untuk semua jenis kendaraan motor mulai dari Harley Davidson, motor trail, sport, klasik, Vespa, hingga skuter matic. Adapun syaratnya harus terdaftar sebagai anggota PERIKHSA lintas generasi dan lintas profesi.

    Ketua MPR RI ke-15 ini menambahkan, fenomena lahirnya komunitas motor baru sejalan dengan meningkatnya populasi kendaraan roda dua di Indonesia. Data Kementerian Perhubungan mencatat jumlah motor di Indonesia hingga awal 2025 tembus 130 juta unit.

    Bamsoet mengungkapkan angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna roda dua terbesar di dunia. Kondisi ini turut melahirkan ribuan komunitas mulai dari berbasis merek, model, hingga hobi touring lintas daerah.

    Bahkan, tidak sedikit komunitas motor tersebut yang aktif menggelar kegiatan sosial, edukasi keselamatan berkendara, hingga pemberdayaan ekonomi.

    “Saya ingin PERIKHSA Riders bukan hanya sekadar kumpul dan touring. Tetapi juga hadir dengan kegiatan sosial, kampanye keselamatan, serta ikut membangun citra positif komunitas motor. Dari sinilah kita bisa memberi arti lebih pada hobi berkendara,” papar Bamsoet.

    Bamsoet juga mendorong PERIKHSA Riders untuk mendukung pengembangan ekosistem otomotif dan pariwisata nasional. Saat ini, Pemerintah tengah mendorong wisata berbasis komunitas motor untuk menghidupkan ekonomi lokal di berbagai daerah.

    Beberapa event motorbike tourism di Mandalika dan Danau Toba pun terbuktu sukses mendatangkan ribuan peserta dan wisatawan domestik serta asing.

    “Saya percaya PERIKHSA Riders akan menjadi salah satu komunitas motor yang solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dari sini kita belajar bahwa persaudaraan bisa lahir dari hobi bersama, lalu berkembang menjadi energi positif bagi bangsa,” pungkas Bamsoet.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam acara peresmian tersebut yakni, komunitas motor HOG, HOGERS, HOG Jadul, MBI, MBBI, HDCI dan lain-lain.

    (anl/ega)

  • Kemenhub Buka Suara soal Proyek Bandara Bali Utara Ganti Lokasi

    Kemenhub Buka Suara soal Proyek Bandara Bali Utara Ganti Lokasi

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara merespons rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Kemenhub mengingatkan seluruh tahapan pembangunan harus ditempuh sesuai peraturan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kemenhub Lukman F Laisa menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

    “Hal itu mencakup pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan agar pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan,” kata Lukman, dikutip dari keterangan tertulis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan., Sabtu (27/9/2025).

    Lukman mengatakan, rencana kebutuhan lahan secara teknis telah dihitung Ditjen Hubud untuk disesuaikan dengan kepastian penetapan RT/RW oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penetapan lokasi (penlok) sebelumnya juga telah ditetapkan di Desa Sumberklampok.

    Hal ini berdasarkan pada Surat Gubernur Bali Nomor: 553.2/7822/DISHUB kepada Menteri Perhubungan tertanggal 19 November 2020. Surat itu terkait tentang Pembatalan Usulan Penetapan Lokasi di Kabupaten Kubutambahan dan Usulan Penetapan Lokasi Baru di Desa Sumberklampok.

    Sementara itu, terkait adanya usulan lokasi baru yang berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat, Lukman mengingatkan bahwa mekanisme penggunaannya hanya dapat dilakukan dengan rekomendasi atau keputusan dari Menteri Kehutanan.

    Apabila usulan lokasi baru berada di luar Desa Sumberklampok, maka Pemerintah Provinsi Bali juga diwajibkan mencabut usulan penetapan lokasi sebelumnya dan mengajukan kembali lokasi yang baru dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

    Lahan Harus Bebas Sengketa

    Lukman juga mengingatkan, penlok untuk pembangunan Bandara Bali Utara harus diputuskan melalui persetujuan menteri. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023, di mana penlok diajukan oleh pemrakarsa kepada menteri.

    Adapun pemrakarsa yang dimaksud adalah pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD atau Badan Hukum Indonesia yang mempunyai hak untuk melakukan pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan bandar udara.

    Sebagai regulator penerbangan sipil, Ditjen Hubud memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan infrastruktur penerbangan berjalan sesuai regulasi nasional maupun standar internasional. Setiap proses harus memenuhi prinsip 3S + 1C (safety, security, services, compliance).

    “Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap tahapan pembangunan memenuhi regulasi, transparan, dan berorientasi pada keselamatan penerbangan,” ujar Lukman.

    Lukman juga mengingatkan, Pemerintah Provinsi Bali wajib menjamin bahwa lahan yang akan digunakan tidak dalam sengketa ataupun telah digunakan sebagai jaminan. Penyelesaian proses pembebasan lahan milik masyarakat agar dilakukan secara menyeluruh, sehingga tidak menghambat tahapan penetapan lokasi.

    “Penyelesaian ini penting agar proses pembangunan dapat berlangsung dengan tertib dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat,” ujar Lukman.

    Dengan tahapan yang ditempuh secara hati-hati dan sesuai prosedur, pembangunan Bandara Bali Utara diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali dan Indonesia secara keseluruhan.

    Kehadiran bandara kedua ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga penopang utama dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan transportasi udara di masa mendatang.

    (shc/hns)

  • Perintah AHY biar Macet Parah di Jakarta Tak Terulang Lagi

    Perintah AHY biar Macet Parah di Jakarta Tak Terulang Lagi

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara terkait kemacetan di sejumlah titik di Jakarta yang terjadi pada Rabu (24/9/2025) malam. Kemacetan tersebut dipicu karena penutupan gerbang tol dalam kota.

    AHY telah meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk segera mengambil langkah untuk mengatasi kemacetan parah yang terjadi.

    “Kemarin sudah saya sampaikan juga ke jajaran Kementerian Perhubungan. Kemudian juga Jasa Marga agar segera mengatasi permasalahan-permasalahan, kemacetan yang sangat parah begitu ya,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    AHY menerangkan kemacetan yang terjadi tidak hanya disebabkan perbaikan pintu gerbang tol, tapi juga beberapa faktor lainnya. Sebab itu, ia meminta agar waktu dan pengerjaan proyek infrastruktur dapat diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu pengguna jalan.

    “Jadi memang ada berbagai faktor termasuk perbaikan-perbaikan infrastruktur. Saya sudah memberikan penekanan agar diatur betul waktu dan proyeknya. Sehingga tidak sangat mengganggu lalu lintas bagi masyarakat,” jelasnya.

    Sebelumnya, penutupan sementara jumlah gerbang tol (GT) dalam kota sempat menyebabkan kemacetan parah di Jakarta. PT Jasa Marga (Persero) selaku pengelola jalan tol menyampaikan permohonan maaf.

    “Pertama, saya sangat minta maaf atas ketidaknyamanan ini,” kata Direktur Utama PT Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantono, saat ditemui di Travoy Hub atau TCD Taman Mini, Jakarta Timur, Kamis (25/9/2025).

    Ia menjelaskan penutupan sementara sejumlah GT tersebut terjadi di Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit. Setidaknya terdapat tujuh gerbang tol yang terpaksa ditutup malam kemarin.

    Menurutnya penutupan parsial itu dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan GT yang rusak imbas demo berujung ricuh pada Agustus lalu. Sebab pada konstruksi total, proses perbaikan tidak dapat dihentikan sementara.

    “Jadi mungkin penjelasan kami adalah gerbang tolnya adalah gerbang yang tidak bisa dihindari, selalu dilewati oleh lebih dari dua juta masyarakat yang melintas di tujuh gerbang ini dan kemudian yang terbakar selalu kita juga lihat apakah memungkinkan langsung dilakukan perbaikan atau juga harus direkonstruksi,” jelasnya.

    Sayang proses perbaikan ini berlangsung bersamaan dengan jam pulang kerja di Jakarta. Alhasil terdapat penumpukan arus lalulintas di sejumlah titik meski sudah diantisipasi Jasa Marga dan Polantas.

    “Pada saat terjadinya kemacetan, sebetulnya bersamaan dengan memang arus pulang yang cukup padat dan saya juga bersama dengan Polantas, dengan Polda Metro, sudah mengantisipasi. Salah satunya adalah membuka jalur khusus dan bahkan dibiarkan lewat kepada masyarakat supaya terurai,” terangnya.

    (acd/acd)

  • Honda Klaim Penjualan Motor Listrik Naik, Total Pasar Bisa Tembus 40 Ribu Unit

    Honda Klaim Penjualan Motor Listrik Naik, Total Pasar Bisa Tembus 40 Ribu Unit

    Jakarta –

    Pasar motor listrik di Indonesia tidak tumbuh signifikan pada 2025. Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) Octavianus Dwi mengungkapkan total pasar motor listrik memang turun tapi Honda mengalami tren kenaikan.

    “Tahun ini proyeksi saya total market (motor listrik) bisa 40 ribu. Ya total market (semua merek),” ujar Octa saat ditemui di arena IMOS 2025.

    Menurutnya, sejak tidak berlanjutnya aturan subsidi, pasar motor listrik lalu mengalami tren penurunan penjualan.

    “Total market malah tidak naik, sejak tidak ada subsidi, ada sedikit koreksi,” lanjut Octa.

    Meski begitu, Honda tetap mengalami pertumbuhan penjualan motor listrik. Seperti diketahui jaringan dealer motor Honda pernah memberikan diskon besar pada model CUV e:.

    “Kalau Honda naik (penjualan dari tahun lalu),” kata dia.

    Motor listrik Honda jadi bisa lebih terjangkau. Sehingga banyak masyarakat yang tergoda untuk membelinya.

    Octa menjelaskan model Honda CUV e: menjadi motor listrik terlaris. Skutik listrik bergaya modern itu disebut paling banyak dipilih konsumen ketimbang EM1 e: dan ICON e:.

    “Yang paling banyak penjualannya CUV e:, range jauh, baterainya double,” ungkap Octa.

    Bahkan, kontribusi CUV e: terhadap penjualan motor listrik Honda paling mayoritas, meski sayangnya Octa tidak merinci seberapa banyak yang sudah terjual.

    “Komposisi bisa 60 persen 70 persen dari total penjualan kami, sisanya EM1 e: dan ICON e:,” tambahnya.

    Mengutip data yang disampaikan Kementerian Perindustrian beberapa yang lalu, total populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah tembus 274.802 unit. Khusus sepeda motor listrik mencapai 196.051 unit. Data ini diambil dari SRUT Kementerian Perhubungan per 24 Juni 2025.

    Honda pamerkan line up motor listrik di IMOS 2025

    Mulai dari Honda CUV e:, Honda ICON e:, dan Honda EM1e:Plus mejeng di IMOS 2025. Bahkan versi modifikasi juga hadir untuk memberikan inspirasi; mulai dari gaya bagger, low ride, dan dual purpose.

    Selain itu, AHM juga menghadirkan BEX (Battery Exchange Station) sebagai solusi pengisian daya cepat dan mudah, yang semakin memperkuat komitmen Honda dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    (riar/din)

  • Tol Laut 2015-2025: Armada 39 Kapal, Muatan Masih Timpang

    Tol Laut 2015-2025: Armada 39 Kapal, Muatan Masih Timpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Hampir 11 tahun tol laut beroperasi, tercatat ada 39 kapal yang berlayar ke seluruh pelosok Indonesia dengan total 39 trayek dan mayoritas berasal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

    Mengutip data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), banyaknya kapal maupun trayek berubah setiap tahunnya, termasuk jumlah pelabuhan yang dilayani. Namun, cenderung mengalami penyusutan setidaknya sejak 2022. 

    Sementara itu, hanya jumlah muatan yang setiap tahunnya mencatatkan kenaikan. Pada 2015 atau pertama kali tol laut meluncur pada November, tercatat berhasil membawa 30 ton dan 88 TEUs. 

    Kemudian meningkat pada 2016 menjadi 2.742 ton dan 4.159 TEUs dengan total 6 kapal dan 6 trayek serta melayani 40 pelabuhan singgah. Pada 2024, tol laut beroperasi dengan 37 armada kapal dan 37 trayek yang totalnya membawa muatan sebanyak 1.440,82 ton dan 35.391 TEUs. 

    Per Agustus 2025, dengan adanya tambahan kapal maupun trayek menjadi 39, tercatat telah mengangkut muatan sebanyak 1.093,48 ton dan 18.800 TEUs. Dari target 581 voyage, telah tercapai 408 voyage atau mencakup 70,22%. 

    Di mana 39 kapal terdiri dari 15 kapal negara, lima kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), enam kapal milik ASDP, serta 13 kapal milik swasta. Kapal-kapal tersebut menyinggahi 104 pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal, subsidi kontainer, dan subsidi muatan. 

    Melihat rutenya, sebanyak 19 trayek merupakan penugasan sementara sisanya merupakan lelang. Pelni menjalankan delapan trayek, PT Djakarta Lloyd berlayar dengan lima trayek, dan ASDP (titip muatan) bertugas untuk enam trayek. 

    Kapal di lepas pantai

    Adapun PT Citrabaru Adinusantara, PT Luas Line, dan PT Subsea Lintas Globalindo masing-masing bertugas menjalankan dua trayek. PT Lintas Samudera menjalankan satu trayek dan PT Mentasi Mas tiga trayek. Untuk PT Meratus dan PT Temas dengan pola titip kontainer, masing-masing berlayar dengan empat trayek dan enam trayek tol laut.

    Hadapi Ketimpangan Arus Barang

    Ketimpangan arus barang berangkat maupun balik menjadi tantangan utama dan isu tahunan dalam program tol laut yang menyebabkan beban biaya operasional pagi para operator, termasuk operator pelat merah. 

    Melihat realisasi pelaksanaan angkutan barang melalui tol laut sepanjang tahun ini sampai dengan Agustus 2025, terpantau masih adanya ketimpangan muatan balik kapal. 

    Di mana total muatan kontainer ukuran 20 kaki yang diangkut pada keberangkatan mencapai 14.705, tetapi hanya 4.095 kontainer yang dibawa saat kapal balik. Secara persentase, masing-masing sebanyak 78,21% dan 21,78% terhadap total kontainer yang dibawa berangkat dan balik. 

    Secara perinci dari total 39 kapal, Kapal Logistik Nusantara 05 yang dioperasikan oleh Pelni mampu mengangkut muatan terbanyak sepanjang 2025 dengan rute Tanjung Perak–437–Makassar–862–Morotai–72–Galela–144–Maba–125–Weda–1205–Tanjung Perak. Total muatan berangkat/balik mencapai 1.082/626 TEUs dari kuota muatan per voyage 220/106. 

    Kemudian diikuti Kapal Logistik Nusantara 01/06 rute Tanjung Perak–1264–Fak-fak–180–Kaimana–130–Tual (Pulau pulau Kur & Tayando Tam–117–Dobo–1313–Tanjung Perak dengan realisasi muatan 1.037/174 dari kuota muatan per voyage 220/50. 

    Di samping itu, terdapat kapal-kapal yang sama sekali tidak memiliki muatan saat kembali ke pelabuhan pangkalan, seperti Kapal Palung Mas (Tanjung Perak-Nunukan PP) dan Kapal Red Rock, Red Resource, Reliance (Tanjung Perak-Reo PP) yang dioperasikan oleh PT Merates. 

    Pengamat Maritim Marcellus Hakeng pun berharap bahwa pemerintah dapat mencari jalan keluar terhadap ketimpangan arus balik muatan dalam tol laut. Sehingga bukan hanya barang-barang dari Pulau Jawa yang diangkut ke wilayah 3T, tetapi juga membumikan produk hasil wilayah 3T ke seluruh Indonesia. 

    “Tol laut bukan hanya sekadar jalur logistik, tetapi jalur yang memastikan hasil bumi dari NTT bisa masuk ke pasar nasional,” tuturnya, Kamis (25/9/2025). 

    Pemerintah melalui Direktur Jenderal Hubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menuturkan bahwa saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap skema maupun titik-titik yang akan dilayani tol laut. 

    Masyhud mengungkapkan pada dasarnya efisiensi tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran. Harapannya, satu atau dua bulan ke depan dapat rampung dan lebih efisien. 

    “Pemerintah [Prabowo Subianto] meminta kami mengefisienkan [tol laut] sehingga baik skemanya dan titik-titik yang dilayani juga kami evaluasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (24/9/2025).

  • Peringatan Hari Tani Nasional, Petani di Pati Demo Protes Pegunungan Kendeng Rusak dan Marak Tambang Liar

    Peringatan Hari Tani Nasional, Petani di Pati Demo Protes Pegunungan Kendeng Rusak dan Marak Tambang Liar

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah di wilayah selatan memprotes keberadaan 17 lokasi tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Utara.

    Ironisnya, munculnya belasan tambang tanpa izin ini terkesan dibiarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Kendeng Muria (ESDM) Jawa Tengah.

    Aksi protes ini disuarakan oleh ratusan warga dan petani yang tinggal di lereng Pegunungan Kendeng. Sebab jika penambangan liar itu terus dibiarkan dan tidak segera dihentikan, dikhawatirkan membuat lingkungan Kendeng rusak.

    Ungkapan kekecewaan ini diluapkan warga, saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati dan gedung DPRD Pati pada Rabu 24 September 2025.

    Aksi demo kali ini juga sebagai peringatan Hari Tani Nasional 2025 yang bertepatan tanggal 24 September.

    Dari pantauan Liputan6.com di lokasi unjuk rasa, massa yang tergabung dalam Petani Pundenrejo dan Serikat Petani Pati ini, tiba di Alun-Alun Pati pada pukul 09.30 WIB. Mereka datang menumpang belasan truk dengan kawalan ketat aparat gabungan.

    Setiba di Alun-alun Pati, massa berjalan kaki menuju depan kantor DPRD Pati. Mereka juga membentangkan poster dengan berbagai tulisan yang mengecam aksi perusakan alam.

    Di antaranya Sawah Habis di Negeri Agraris Sibuk Menambang Lupa Berkebun, Kami Berharap Pemerintah Konsisten Mengembalikan Fungsi Lahan untuk Keberlangsungan Hidup, Kami Ingin Oksigen Gratis Bukan Debu Tambang yang Tragis’.

    Massa juga menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan kekecewaan mereka terkait rusaknya alam Pegunungan Kendeng. Sejumlah orator pun bergantian melakukan orasi terkait tuntutan mereka.

    Jumadi salah seorang orator yang berpakaian kostum tokoh Semar mengatakan, kedatangan para petani kali ini untuk mengungkapkan permasalahan lahan yang biasa digunakan menanam padi dan jagung namun kini dipakai untuk penambangan.

    “Saat ini, kami menuntut para penguasa di Kabupaten Pati, kalau bisa ayo menggalakkan para petani, menyuburkan para petani, jalur irigasi agar di normalisasi, tambang – tambang di Pegunungan Kendeng diberhentikan,” ujar Jumadi.

     

    Bupati Pati, Sudewo kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudewo diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan periode anggar…

  • Pemerintah Ingin Ekonomi Digital Jadi Sumber Pertumbuhan, Bagaimana Nasib Padat Karya?

    Pemerintah Ingin Ekonomi Digital Jadi Sumber Pertumbuhan, Bagaimana Nasib Padat Karya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan menjadikan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan baru ke depan.

    Airlangga menjelaskan selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang komoditas primer seperti batu bara, CPO, nikel, hingga migas. Meski masih akan dipertahankan, namun Airlangga menyatakan Indonesia perlu mesin ekonomi baru.

    “Indonesia kuat karena komoditas, tahun 70-an karena oil boom, di tahun 2000-an kita kuat dengan sawit, hilirisasi. Tetapi next engine of growth [mesin pertumbuhan baru] itu harus sumber daya manusia dan digitalisasi. Baru kita bisa menyusul kemajuan yang ada di Jepang, Korea, China,” kata Airlangga dalam Kagama Leaders Forum #3 di Kantor RRI, Jakarta, Rabu (25/9/2025).

    Untuk capai itu, dia mengungkapkan pemerintah telah menandatangani kesepakatan dagang komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada Selasa (23/9/2025).

    Airlangga tidak menampik sejumlah negara Asean lain seperti Vietnam dan Singapura juga sudah terlebih dahulu mempunyai CEPA dengan Uni Eropa. Kendati demikian, menurutnya, CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa lebih mutakhir karena juga menyangkut ekonomi digital.

    “Perjanjian ini adalah yang paling terakhir, paling modern, paling up to date, karena perjanjian dagang sebelumnya itu tidak ada digital cluster-nya, tidak ada terkait dengan digitalisasi,” ungkapnya.

    Skala Ekonomi Indonesia

    Apalagi, Airlangga mencatat skala nilai ekonomi Indonesia dengan 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa mencapai US$31 triliun atau sekitar Rp517 kuadriliun (asumsi kurs JISDOR 24 September 2025 senilai Rp16.680 per dolar AS). Adapun total penduduk Indonesia dan Uni Eropa mencapai 732 juta jiwa.

    Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya Indonesia mempersiapkan diri untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital yang besar lewat perjanjian IEU-CEPA

    Airlangga menambahkan, kesiapan digital Indonesia sudah diakui secara internasional. Dia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di Asean yang sudah dinyatakan siap mengadopsi teknologi digital oleh UNESCO melalui Readiness Assessment Methodology.

    Selain itu, sambungnya, Indonesia terus membangun infrastruktur digital meski menghadapi tantangan geografis. Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki  17 ribu pulau sehingga tidak seluruh wilayah bisa dijangkau melalui fiber optik.

    Oleh sebab itu, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia salah satu negara awal yang menggunakan Low Earth Orbit Satellite. Menurutnya, saat ini sudah ada 100 ribu pelanggan Low Earth Orbit Satellite di daerah 3 terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Dengan infrastruktur yang berkembang, pemerintah menargetkan kebutuhan 10,7 juta talenta digital hingga 2030. Untuk mendukung hal ini, Indonesia telah menandatangani sejumlah kerja sama internasional termasuk Tech X Program dengan Singapura untuk membuka peluang kerja digital lintas negara.

    “Jadi talenta digital, lulusan [keahlian digital] ataupun siapapun yang bersedia untuk bekerja di negara lain, itu pintunya terbuka,” tutup Airlangga.

    Sitimulus Padat Karya 

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program stimulus perekonomian guna memacu pertumbuhan ekonomi pada 2025 dan 2026. Paket stimulus juga ada yang disiapkan khusus untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

    Salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan manfaat dari stimulus ini adalah sektor padat karya. Setidaknya, sebelum pengumuman yang dilakukan hari ini, Senin (15/9/2025), sektor padat karya sudah mendapatkan stimulus berupa pembebasan pajak karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

    “Terkait dengan perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya,” terang Menko Perekonomian Airlangga dikutip, Selasa (16/9/2025).

    Pemerintah pun akan menanggung PPh 21 dari sektor padat karya sampai dengan 2026. Pembebasan pajak karyawan itu akan menyasar pada industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit. Target penerima adalah bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, dan menyasar sebanyak 1,7 juta pekerja.

    “Alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Dan ini pun akan dilanjutkan tahun depan,” kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

    Berikut daftar stimulus perekonomian yang akan diterima oleh sektor padat karya Prabowo:

    1. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya sampai dengan 2026. Sasaran industri yakni alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit, dengan target penerima 1,7 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Anggaran yang disiapkan Rp800 miliar tahun ini dan dilanjutkan hingga tahun depan.

    2. Perluasan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) pada 2026 hingga ke petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga. Targetnya 9,9 juta orang dan perkiraan anggarannya Rp753 miliar.

    3. Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk 609.465 orang.

    4. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk program prioritas yakni Koperasi Desa Merah Putih, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya mencapai 1 juta orang pada Desember 2025.

    5. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan untuk 100 desa, dan diharapkan menyerap 8.645 tenaga kerja. Pada jangka panjang, program itu diharapkan bisa menyerap 200.000 pekerja di 4.000 titik. Kemudian, terkait revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektare dan menyerap 168.000 tenaga kerja.

    6. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk modernisasi 1.000 kapal nelayan. Program tersebut diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru dan menyasar kepada kapal 30 GT, 150 GT dan unitnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih.

    7. Paket program penyerapan tenaga kerja untuk perkebunan rakyat meliputi penanaman kembali 870.000 hektare oleh Kementerian Pertanian, Harapannya bisa membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja, dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, dan pala.

  • Masih Banyak Truk ODOL Keliaran di Tol, Jalan Jadi Cepat Rusak!

    Masih Banyak Truk ODOL Keliaran di Tol, Jalan Jadi Cepat Rusak!

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan masih banyak truk over dimension over load (ODOL) yang beredar di jalan tol. Dampak beredarnya truk ODOL di jalan tol tak main-main.

    Dalam Rapat Panja Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol bersama Komisi V DPR RI, Dody membeberkan tantangan penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Salah satunya adalah masih maraknya truk ODOL di jalan tol.

    “Kita tidak dapat mungkiri bahwa masih banyak kendaraan yang over load dan over dimension yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemenuhan jalan tol,” kata Dodi dalam rapat tersebut, Rabu (24/9/2025).

    Lebih lanjut, Dodi membeberkan, dari data pemantauan weight in motion (WIM) Jasa Marga, pada tahun 2024 sebanyak 3.074 kendaraan non-golongan I terdeteksi overload. Itu berarti sekitar 19,72 persen dari total 15.951 kendaraan non-golongan I per hari.

    “Sedangkan Hutama Karya melaporkan, untuk tahun 2023-2024 kendaraan yang terdeteksi over load mencapai 5,5 persen untuk golongan II, 41,8 persen untuk golongan III, 28,5 persen untuk golongan IV, dan 26,1 persen untuk golongan V,” ujar Dodi.

    Dampaknya, menurut Dodi, nggak main-main. Truk ODOL berdampak pada kerusakan jalan hingga risiko kecelakaan dengan korban kematian.

    “Dampak utama dari kendaraan ODOL di jalan tol di antaranya: mempercepat kerusakan dini perkerasan jalan, waktu tempuh yang meningkat (antrean dan kemacetan), menaikkan biaya pemeliharaan bidang jalan, meningkatkan risiko kecelakaan dan juga memperburuk polusi udara,” sebut Dodi.

    Untuk mengatasi truk ODOL yang masih beredar di jalan tol pemerintah telah menyiapkan strateginya. Salah satunya adalah pengawasan dan penindakan terhadap truk ODOL di jalan tol.

    “Untuk menghadapi tantangan kendaraan ODOL, kami telah memasang alat timbang kendaraan weight in motion di beberapa ruas tol. Di Sumatera terpasang 26 titik, di mana 14 titik di antaranya terintegrasi dengan sistem ETLE dari kepolisian dan sistem BLUe dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk ruas-ruas jalan tol yang beroperasi di Pulau Jawa, telah dilakukan pemasangan weight in motion dengan total 14 titik, di mana 5 titik telah terintegrasi dengan ETLE dan BLUe,” beber Dodi.

    (rgr/dry)