Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Pramono benarkan rencana pemindahan patung Jenderal Sudirman

    Pramono benarkan rencana pemindahan patung Jenderal Sudirman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membenarkan rencana pemindahan patung Jenderal Sudirman usai adanya pengerjaan proyek Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas.

    Pramono menyebut patung itu akan ditempatkan di posisi yang lebih strategis sebagai bentuk penghormatan terhadap salah satu pahlawan bangsa tersebut.

    “Patung Sudirman tentunya kita harus memberikan apresiasi karena bagaimanapun ini adalah jenderal besar, sehingga nanti kalau di Dukuh Atas akan dibangun, dikoneksikan, Patung Sudirman harus ditempatkan yang betul-betul di depan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Pramono menjelaskan, relokasi tersebut bukan berarti menyingkirkan patung Jenderal Sudirman, namun keberadaan patung itu akan dibuat lebih menonjol agar lebih mudah untuk dilihat publik.

    “Malah ketika kita belum naik ke Dukuh Atas, kalau kita dari Thamrin, Patung Sudirman akan kelihatan dengan lebih jelas dan lebih enak untuk dilihat. Nanti akan kami atur untuk itu,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggabungkan Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru.

    Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan integrasi antarmoda di kawasan Dukuh Atas.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan rencana ini sudah dibicarakan dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Kedua pihak juga membahas konsekuensi dari proyek ini adalah pemindahan Patung Jenderal Besar Sudirman.

    “Kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada kemungkinan memindahkan Patung Jenderal Besar Sudirman. Itu yang semula ada di sisi selatan, akan dipindahkan lebih mendekati ke arah Jalan MH Thamrin,” kata Dudy.

    Dudy menjelaskan kawasan berorientasi transit atau TOD Dukuh Atas nantinya akan menghubungkan empat moda transportasi berbasis kereta secara terpadu untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, yakni Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan kereta bandara.

    “Jadi sudah didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat dalam melakukan mobilitasnya bisa dengan mudah berpindah dari satu moda ke moda lain di Stasiun Dukuh Atas, Sudirman, maupun BNI City,” kata Dudy.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub Fokus Bangun Bandara dan Pelabuhan Wanam di Merauke, Dukung Food Estate

    Kemenhub Fokus Bangun Bandara dan Pelabuhan Wanam di Merauke, Dukung Food Estate

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa dari sejumlah lokasi food estate yang ada, pihaknya akan fokus terlebih dahulu mengembangkan simpul logistik berupa bandara dan pelabuhan di Wanam, Merauke.  

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menuturkan bahwa perkembangan pembangunan bandara maupun pelabuhan yang tengah dilakukan, berjalan dengan baik di Merauke, karena mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara untuk mendukung food estate di wilayah lainnya, Dudy hanya menyatakan bahwa pihaknya masih akan fokus pada Wanam. 

    “Sementara kami diminta fokus untuk Merauke, karena food estate di sana cukup besar. Jadi kami mengejar supaya nanti saat panen, kami bisa bantu,” ujarnya, dikutip pada Kamis (2/10/2025). 

    Mengingat, di samping luasan lumbung pangan yang telah disetujui sebesar 263.984 hektare, saat ini di Wanam masih mengandalkan Pelabuhan Merauke untuk lalu lintas barang. 

    Oleh karena itu, dengan membangun pelabuhan maupun bandara di Wanam, akan lebih mendekatkan lumbung pangan, sehingga biaya logistik dapat ditekan. 

    Di samping itu, Dudy menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas dengan Kemenko Bidang Pangan, pada Rabu (1/10/2025). 

    Pembangunan ini merupakan langkah konkret untuk memastikan tersedianya prasarana transportasi pendukung distribusi hasil pangan dari Timur Indonesia ke berbagai daerah agar berjalan lancar. 

    “Nantinya akan dikembangkan dua simpul transportasi logistik strategis, yakni Pelabuhan Wanam dan Bandar Udara Wanam. Keduanya diharapkan menjadi pusat akses distribusi pangan dari kawasan food estate Papua Selatan,” jelasnya.

    Bandara ini nantinya akan menjadi simpul transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan dan jalur darat. Semua diarahkan untuk mendukung rantai dingin (cold chain) dan menjaga kualitas hasil pangan.

    Rencana pengembangan pelabuhan dan bandara ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Inpres ini mengamanatkan penguatan infrastruktur transportasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari ketahanan pangan nasional.

    Secara umum, Prabowo memberikan tujuh tugas untuk menteri perhubungan. Selain pembangunan bandara dan pelabuhan, Dudy, yang saat ini menjabat sebagai menhub, diminta untuk mengembangkan sistem transportasi terintegrasi untuk mendukung distribusi produk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional ke seluruh Indonesia dengan konsep hub and spoke.  

    Rencananya, Pelabuhan Wanam di Merauke akan rampung dan mulai beroperasi pada tahun depan atau 2026. 

  • Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi Nasional 1 Oktober 2025

    Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi Nasional 1 Oktober 2025

    Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah usulan dari asosiasi sopir logistik yang disampaikan dalam audiensi bersama pimpinan parlemen dan pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, ada enam poin usulan yang diajukan asosiasi sopir dalam forum pertemuan tersebut.
    Namun, Dasco menyatakan hanya ada tiga poin yang menurutnya dapat segera didorong DPR RI kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti saat ini.
    “Untuk didorong kepada pemerintah, yaitu satu untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum itu tanpa membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Rabu.
    “Kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan rumah bersubsidi supaya pengemudi logistik bisa mengakses, dengan kemudian kita mensinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan,” sambungnya.
    Dasco juga memastikan akan mendorong pemerintah agar memastikan anak-anak sopir angkutan barang mendapatkan akses bantuan pendidikan, agar bisa bersekolah hingga perguruan tinggi.
    “Dengan mendorong anak-anak driver logistik mendapatkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dan PIP (Program Indonesia Pintar),” kata Dasco.
    Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyampaikan bahwa audiensi kali ini menghasilkan beberapa kesepakatan lain.
    Salah satunya adalah mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
    “Kita menyepakati revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu,” tutur Dasco.
    Untuk memastikan pembahasan berjalan efektif, kata Dasco, DPR dan pemerintah akan membentuk tim kecil beranggotakan perwakilan Komisi V DPR, Kementerian Perhubungan, kementerian terkait lainnya, serta asosiasi sopir logistik.

    Politikus Gerindra itu menekankan, persoalan sopir tidak hanya sebatas peraturan lalu lintas, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan, keselamatan kerja, hingga jaminan sosial.
    Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus diurai secara komprehensif agar hasil revisi UU benar-benar bisa menjawab kebutuhan di lapangan.
    “Kalau kita bicara logistik, maka yang terlibat bukan hanya Kementerian Perhubungan. Ada Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan, hingga Kementerian Pendidikan untuk mendukung aspirasi para pengemudi. Maka tim kecil ini akan menjembatani agar pembahasan bisa lebih fokus dan jelas arahnya,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pimpinan DPR RI bersama pemerintah menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pengemudi Independen dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) untuk mendengar aspirasi terkait revisi UU LLAJ.
    Audiensi itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
    Hadir pula perwakilan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
    Dari pihak pemerintah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto ikut mendampingi jalannya pertemuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR-Pemerintah sepakat organisasi pengemudi masuk tim RUU LLAJ

    DPR-Pemerintah sepakat organisasi pengemudi masuk tim RUU LLAJ

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan DPR RI dan pemerintah sepakat agar sejumlah organisasi pengemudi untuk masuk ke dalam tim penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkoordinir tim tersebut yang terdiri dari sejumlah organisasi maupun Komisi V DPR RI.

    “Tim ini berguna dalam membantu pihak DPR dalam hal ini Komisi V, yaitu untuk melakukan revisi UU,” kata Dasco saat memimpin rapat dengan Aliansi Pengemudi Independen (API) dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, sejumlah aspirasi yang sudah disampaikan oleh asosiasi pengemudi perlu didiskusikan dan dicari jalan keluarnya untuk bisa masuk ke dalam undang-undang. Untuk itu, dia meminta agar undang-undang itu bisa segera terbentuk tak perlu menunggu lama.

    “Jadi mungkin kami Pimpinan DPR akan monitoring melalui teman-teman dari Pimpinan Komisi V apakah tim ini akan berjalan sesuai kita harapkan semua,” katanya.

    Selain itu, dia menyampaikan bahwa ada sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh organisasi pemudi, di antaranya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dan SIM B2 agar digratiskan, karena jumlahnya tak terlalu Banyak.

    Kemudian, menurut dia, DPR RI juga akan mendorong pemerintah guna membuat rumah khusus pengemudi angkutan logistik karena 90 persen pengemudi tak bisa mengakses perumahan subsidi.

    “Nanti akan kita sambungkan dengan program kementerian perumahan yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya membuat rumah subsidi yang jumlahnya 3 juta rumah,” katanya.

    Dia juga mendorong agar anak-anak pengemudi logistik mampu bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan mendapatkan program KIP Kuliah dan PIP yang disediakan oleh pemerintah.

    “Nanti di dalam tim tolong diinventarisir supaya bisa kita sambungkan dengan kementerian yang berkaitan dengan masalah ini. Nanti dibikin database-nya supaya bisa kita dorong berjalan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bereda Isu Mafia Slot Penerbangan, Kemenhub Langsung Bantah

    Bereda Isu Mafia Slot Penerbangan, Kemenhub Langsung Bantah

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah ada mafia jual beli slot time atau jam penerbangan.

    Hal ini disampaikan sebagai respons tudingan keberadaan mafia yang memperjualbelikan jam penerbangan favorit kepada maskapai tertentu.

    Dirjen Hubud Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan setiap maskapai bisa memilih sendiri slot time penerbangan yang mereka inginkan meski akan tetap disesuaikan dengan ketersediaan slot di bandara.

    “Enggak ada mafia slot. Slot itu kan tergantung airline mau dipilih yang mana, terserah dia. Dia mau pilih jam berapa, terserah dia. Tapi biasanya pertimbangan itu market, rotasi pesawat, sama adanya slot di bandara,” katanya dalam media briefing di Rumah Makan Pangeran, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

    Lukman mengatakan ketika ada slot penerbangan kosong, pihak bandara akan memberikan informasi kepada maskapai. Dengan begitu maskapai bisa mengetahui dan memutuskan untuk mengambil atau tidak.

    Slot penerbangan ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025. Dalam aturan itu, jika maskapai tak menggunakan slot penerbangan yang sudah diberikan selama dua minggu berturut-turut, maka akan diambil kembali oleh Kementerian Perhubungan.

    “Bahkan sampai dengan 3 bulan ini, mulai Mei, Juni, Juli sudah 651 slot kita cabut, tidak digunakan. Jadi kita langsung ambil sekarang.

    Meski begitu, Lukman mengatakan maskapai yang membutuhkan tambahan slot time penerbangan bisa mengajukan ke Kementerian Perhubungan.

    “Jadi ketika ada usul, baru kita kasih,” tegasnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam menyampaikan kecurigaannya soal tidak ada layanan Garuda Indonesia dan Citilink di jam-jam tertentu. Penerbangan di jam favorit justru dikuasai oleh maskapai swasta.

    “Kemudian saya ada sedikit curiga ketika saya naik penerbangan di jam-jam tertentu, favorit kenapa ya Garuda nggak ada, kenapa Citilink nggak ada, kenapa maskapai swasta. Kemudian saya ngobrol sama temen Komisi V katanya jam penerbangan itu diperjualbelikan, betul pak?” tanya Mufti.

    Bahkan kabarnya, ada transaksi jual beli jam penerbangan dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Ia meminta manajemen Garuda Indonesia memberikan penjelasan agar ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

    “Kami minta dijawab di tempat ini tuh betul nggak ada mafia soal jam terbang itu, dan harganya katanya miliaran rupiah. Kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal itu,” tutupnya.

    Terkait hal ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga sudah buka suara. Maskapai BUMN ini menilai anggapan tersebut terjadi karena tingginya ekspektasi terhadap Garuda Indonesia.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim mengatakan jumlah pesawat Garuda Indonesia ke rute tertentu berkurang secara frekuensi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

    “Mungkin dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat bahwasannya kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Saat dikonfirmasi soal keberadaan mafia, Reza tidak menjawab tegas. Ia hanya menjelaskan bahwa pengajuan slot rute penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik oleh otoritas terkait.

    (igo/hns)

  • Proyek LRT Jabodebek Masih Ngutang Rp 2,2 T, Kemenhub Buka Suara

    Proyek LRT Jabodebek Masih Ngutang Rp 2,2 T, Kemenhub Buka Suara

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara merespons pembayaran sisa utang sebesar Rp 2,2 triliun kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk pembangunan LRT Jabodebek.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Allan Tandiono mengatakan hingga saat ini Kemenhub bersama PT KAI (Persero) masih menunggu skema pembayaran utang dari Kementerian Keuangan.

    “Terkait pembayaran proyek, sebetulnya itu kan memang pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor Adhi Karya dan KAI perlu bayar,” jelas Allan dalam media briefing di Jakarta Selasa (30/9/2025).

    “Jadi Kementerian Perhubungan maupun KAI saat ini menunggu ya dari Kementerian Keuangan terkait skema pembayarannya seperti apa,” sambungnya.

    Allan menambahkan sebelum pelunasan utang akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Dengan begitu jumlah utang yang dibayarkan sesuai nilai pengerjaannya.

    “Nanti juga perlu diverifikasi terkait pembayarannya,” kata Allan.

    Sebagai informasi, sebelumnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah mengkaji sisa tunggakan utang pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai Rp 2,2 triliun dalam proyek LRT Jabodebek.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan meninjau lebih lanjut terkait rencana pengambilalihan utang proyek tersebut oleh KAI. Hal ini untuk memastikan perbaikan pada kinerja keuangan BUMN.

    “Nanti akan saya cek polanya, tentunya harusnya skemanya harus proper, harus benar, Karena harus memastikan bahwa setiap perusahaan menjadi sehat. Karena itu nanti saya cek untuk yang LRT tadi dengan Adhi Karya,” kata Dony, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Utang Pemerintah di Proyek LRT

    Sisa utang pemerintah untuk pembangunan LRT sebesar Rp 2,2 T pertama kali dibahas oleh Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi. Ia mengatakan pihaknya telah menerima penegasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran piutang yang akan dilakukan secara penuh oleh KAI.

    “Proses sekarang ini kami sudah dapat penegasan dari Kementerian Keuangan bahwa pembayarannya nanti akan dilakukan melalui KAI, misalnya dengan skema PMN atau skema subsidi ke KAI. PT KAI kemudian akan membayarkan secara penuh ke Adhi Karya,” ungkap Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).

    Entus menambahkan, pihaknya masih menunggu kajian untuk mendapatkan angka komersial pembayaran utang tersebut. Menurutnya, pelunasan piutang pemerintah ini dapat membantu perseroan menyelesaikan sejumlah kewajiban.

    Entus juga memaparkan pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km awalnya didanai oleh pemerintah. Namun, terdapat perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015, di mana dana sebesar Rp 23,3 triliun diberikan melalui PMN dari total nilai kontrak Rp 25,5 triliun. Proyek LRT Jabodebek sendiri menghabiskan anggaran hingga Rp 32,5 triliun.

    (igo/hns)

  • Jalur Kereta Rangkasbitung-Pandeglang Mau Dibuka, Proses Dimulai 2026

    Jalur Kereta Rangkasbitung-Pandeglang Mau Dibuka, Proses Dimulai 2026

    Jakarta –

    Jalur kereta Rangkasbitung-Pandeglang, Banten akan dibuka kembali alias direaktivasi. Proses reaktivasi ini akan dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Banten.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Allan Tandiono mengatakan perihal ini sudah dibicarakan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Banten Andra Soni.

    “Untuk target jangka menengah, saat ini sudah direncanakan program reaktivasi Rangkasbitung menuju Pandeglang. Sebelumnya Gubernur Banten juga sudah audensi ke Pak Menteri Perhubungan dan kita sepakat untuk bagi tugas dengan Pemda untuk rencana reaktivasi,” kata Allan dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Menurut Allan proses reaktivasi mulai dilakukan pada 2026. Kemenhub bersama Pemprov Banten akan melakukan perencanaan dan memulai penertiban lahan jika memang diperlukan.

    “Untuk tahun depan fokus terkait perencanaannya dan tentunya nanti pembebasan lahan apabila dibutuhkan penertiban dan lain-lain,” terang Allan.

    Sementara untuk reaktivasi jalur KA lainnya masih menunggu hasil kajian DJKA. Sebab untuk reaktivasi jalur diperlukan biaya besar, sehingga diperlukan proses perencanaan yang matang dan melihat kesiapan rel.

    “Untuk jalur lainnya akan dikaji terkait prioritas dan kesiapannya. Karena besaran biaya sangat bergantung pada panjang jalur, kondisi prasarana eksisting, kebutuhan pembebasan lahan, serta standar teknis yang akan diterapkan,” ucap Allan.

    “Oleh karena itu untuk tahun depan memang kita fokus ke perencanaan dan kita lihat prioritasasi berdasarkan anggaran yang ada. Tentunya reaktivasi jalur dan juga pengembangan jalur kereta ke depannya,” sambungnya.

    (igo/hns)

  • Stasiun Dekat JIS Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

    Stasiun Dekat JIS Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta meminta PT KAI (Persero) menyelesaikan Stasiun kereta rel listrik (KRL) baru di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan stasiun baru ini rampung dan siap beroperasi satu sampai dua bulan ke depan.

    Menurutnya hal ini juga sudah disampaikan ke KAI selaku BUMN operator layanan kereta api di Indonesia.

    “Kami kemarin bicara dengan pihak KAI minta supaya stasiun yang ada di dekat JIS itu segera direalisasikan sehingga masyarakat yang akan melakukan aktivitas atau beraktivitas di JIS itu bisa dengan mudah mengakses khususnya transportasi kereta api,” kata Dudy dalam media Briefing di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    “Saya minta konfirmasi lagi, harapan saya mungkin 1-2 bulan ini bisa selesai. Karena biasanya kalau di akhir tahun itu kan banyak event yang berlangsung di wilayah Ancol dan sekitarnya,” sambungnya.

    Dudy mengatakan keberadaan stasiun baru ini penting untuk mendorong aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi umum di sekitar stadium.

    “Selama ini kalau ada event ataupun kegiatan yang berlangsung di sana para pengunjung agak kesulitan mengakses layanan publik,” paparnya.

    Kemenhub bersama Pemprov Jakarta juga berencana untuk membangun stasiun khusus barang di Cipinang, Jakarta Timur. Stasiun baru ini ditujukan untuk mendukung proses bisnis PT. Food Station Tjipinang Jaya yang berlokasi di kawasan itu.

    “Kemarin sempat dibicarakan mengenai pengembangan stasiun barang yang di Cipinang. Stasiun barang yang di Cipinang itu untuk membantu agar kegiatan usaha atau kegiatan bisnis Food Station yang ada di Cipinang itu bisa bisa dimudahkan dengan disediakannya kereta barang dari pihak KAI,” terangnya.

    Sebagai tambahan informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan proyek itu akan selesai April 2024. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

    “Saat ini sedang kami siapkan stasiun KRL sementara di JIS. Pembangunannya sudah 30%,” kata dia dikutip dari Antara.

    Namun hingga kini proses pembangunan masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung 1-2 bulan ke depan. Dengan begitu pada akhir tahun ini stasiun KRL baru itu sudah mulai beroperasi.

    (hns/hns)

  • Stasiun Karet & Sudirman Baru Digabung, Patung Jenderal Sudirman Dipindah

    Stasiun Karet & Sudirman Baru Digabung, Patung Jenderal Sudirman Dipindah

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggabungkan Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru, Jakarta. Ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan integrasi antarmoda di kawasan Dukuh Atas.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan rencana sudah dibicarakan dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sebuah pertemuan pada Senin (29/9/2025) kemarin.

    Dalam pertemuan itu, dibahas pula konsekuensi dari proyek ini adalah pemindahan Patung Jenderal Besar Sudirman.

    “Kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada kemungkinan memindahkan Patung Jenderal Besar Sudirman. Itu yang semula ada di sisi selatan, akan dipindahkan lebih mendekati ke arah Jalan MH Thamrin,” kata Dudy dalam media briefing di Rumah Makan Pangeran, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).

    Dudy menjelaskan kawasan berorientasi transit atau TOD Dukuh Atas nantinya akan menghubungkan empat moda transportasi berbasis kereta secara terpadu untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, yakni Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan kereta bandara.

    “Jadi sudah didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat dalam melakukan mobilitasnya bisa dengan mudah berpindah dari satu moda ke moda lain di Stasiun Dukuh Atas, Sudirman, maupun BNI City,” terang Dudy.

    Terkait penggabungan Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru, nantinya rangkaian KRL Bekasi Line hanya akan berhenti di Stasiun Sudirman Baru BNI City. Dari sana, KAI akan membangun koridor penghubung antar kedua stasiun.

    “Karet itu tidak akan ditutup, tapi akan disambungkan dengan Stasiun BNI City. Jadi nanti dari Stasiun Karet menuju BNI City, saya kemarin minta kepada KAI untuk membangun koridor,” papar Dudy.

    “Sebenarnya koridornya sudah ada, hanya perlu kanopi, dan kanopi itu sudah dibangun di sisi selatan ya. Sisi selatan itu sudah dibangun kanopi, itu menghubungkan dari Karet ke BNI City. Nah kemarin saya minta supaya yang utara juga dibangun,” sambung Dudy.

    Ia mengatakan seluruh proses pembangunan kawasan berorientasi transit atau TOD Dukuh Atas rampung pada 2027 mendatang.

    “Beliau (Pramono Anung) mengharapkan bahwa tahun 2027 ini bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI. Kami sebagai regulator mendukung apa yang menjadi rencana dari Pemerintah Provinsi DKI,” pungkasnya.

    (igo/hns)

  • Jakarta Masih Macet Meski Banyak Transportasi Umum, Ini Biang Keroknya

    Jakarta Masih Macet Meski Banyak Transportasi Umum, Ini Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemacetan yang terjadi di Jakarta seperti tak ada habisnya, terutama saat jam sibuk. Kondisi ini terjadi hampir setiap hari meskipun pemerintah telah menyediakan beragam transportasi umum yang menghubungkan Jakarta dengan daerah aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan pada dasarnya jumlah transportasi umum di Jakarta sudah setara dengan kota dunia lainnya. 

    Hal yang menjadi perhatian, yaitu aktivitas di Jakarta bukan hanya dilakukan oleh warga lokal, tetapi juga dari kawasan Bodebek, yang kawasan perumahannya belum terjangkau angkutan umum. 

    “Dari rumah tuh engga ada angkutan yang menuju KRL dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih memilik bawa motor atau motor ke Jakarta. Itu yang membuat macet,” kata Djoko kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (30/9/2025).  

    Beda halnya dengan keberadaan layanan angkutan penumpang di Jakarta, di mana kawasan perumahan sudah terjangkau oleh angkutan umum, baik Transjakarta, feeder, maupun Jaklingko. 

    Djoko melihat yang menjadi masalah, terdapat lebih dari 1.500 kawasan perumahan di wilayah Bodebek. Namun, tak sampai 5% dari kawasan tersebut yang terhubung dengan angkutan umum.  

    Untuk itu, Djoko mendorong peran pemerintah daerah penyangga Jakarta untuk turut menyediakan layanan transportasi umum demi mengurai macet Jakarta. 

    Meski demikian, masalah lainnya juga adalah membeludaknya jumlah kendaraan bermotor, utamanya sepeda motor di Jakarta. Meski jumlah transportasi umum di Jakarta sudah setara kota dunia, tetapi di kota-kota dunia tidak ada sepeda motor. 

    Untuk itu, Djoko mendorong agar pemerintah dapat mengurangi jumlah kendaraan bermotor dengan pengaturan subsidi pembelian kendaraan bermotor maupun Bahan Bakar Minyak (BBM). 

    “BBM subsidi tidak boleh lagi dijual di Jakarta. Sepeda motor Jakarta semua tidak boleh ada lagi yang cicilan. Tidak berlaku pembelian motor listrik insentif. Itu [subsidi] enggak bener, itu yang buat kacau pusat,” jelasnya. 

    Pilihan lainnya yang dapat pemerintah lakukan untuk membereskan macet Jakarta, lanjut Djoko, yakni harus ada jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) untuk semua kendaraan bermotor tanpa terkecuali, baik kendaraan listrik maupun konvensional. 

    Pasalnya kemacetan ‘horor’ kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Seperti Gatot Subroto dan TB Simatupang yang beberapa waktu lalu menjadi keluhan masyarakat. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga telah ‘menyentil’ Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga, imbas macet parah yang terjadi di Tol Dalam Kota yang terjadi pekan lalu. 

    Di mana terjadi penutupan total sejumlah gerbang tol di Ruas Tol Dalam Kota pada Rabu—Kamis, 24—25 September 2025, yang menyebabkan kemacetan parah yang berdampak pada lalu lintas jalan di sekitarnya 

    Dirinya tidak menampik bahwa kemacetan parah yang terjadi itu disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbaikan-perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat aksi demonstran bulan lalu.  

    “Saya sudah memberikan penekanan agar diatur betul waktu dan proyeknya sehingga tidak sangat mengganggu lalu lintas bagi masyarakat,” ungkapnya saat ditemui di kantor Kemenko IPK, Jumat (25/9/2025).