Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Kemenhub: 31 ribu bus disiapkan dukung angkutan Natal-Tahun Baru

    Kemenhub: 31 ribu bus disiapkan dukung angkutan Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 31 ribu bus mendukung kelancaran angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, untuk memastikan masyarakat mendapat layanan transportasi aman, nyaman, dan tertib.

    “Ditjen Hubdat (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang terdiri dari 178 titik terminal penumpang Tipe A dan Tipe B, sekitar 31 ribu bus sebagai sarana angkutan jalan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Aan menuturkan dari 31 ribu bus, sebanyak 11 ribu di antaranya merupakan armada angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), lalu sekitar 17 ribu angkutan bus pariwisata, dan 2 ribu angkutan antar jemput antar provinsi/sewa.

    Selain itu, Ditjen Hubdat Kemenhub juga memastikan kesiapan 29 pelabuhan penyeberangan dengan 15 lintasan, termasuk 251 unit kapal dan 72 unit dermaga.

    Mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu menjelaskan dalam penyiapan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Satuan Pelayanan di wilayah kerja masing-masing.

    Menurutnya, kunci sukses penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru terletak pada sinergisitas, koordinasi, serta kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam sektor transportasi.

    Oleh karena itu, ia menekankan semangat kebersamaan sebagai satu kesatuan menjadi fondasi penting untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, serta kelancaran mobilitas masyarakat selama periode puncak pergerakan arus transportasi tersebut.

    “Sinergi, koordinasi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan kunci sukses angkutan Natal dan Tahun Baru, karena kita adalah satu untuk yaitu menjamin kenyamanan, keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat,” imbuh Aan.

    Ia juga berharap semua pihak yang berkepentingan bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: Sinergi pusat-daerah wujudkan transportasi berkeselamatan

    Kemenhub: Sinergi pusat-daerah wujudkan transportasi berkeselamatan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan transportasi berkeselamatan melalui regulasi, infrastruktur, serta uji berkala kendaraan yang wajib dilaksanakan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan untuk mewujudkan keselamatan jalan khususnya pada angkutan barang, pemerintah pusat menyusun regulasi hingga infrastruktur.

    “Peran pemerintah daerah salah satunya melalui pelaksanaan uji berkala kendaraan yang wajib dilakukan. Setiap kendaraan harus diuji sampai lulus baru bisa beroperasi di jalan,” kata Aan dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2025 di sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Aan menekankan tiga isu penting pada sektor perhubungan darat yang kini menjadi fokus di antaranya keselamatan jalan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan (over dimension over loading/ODOL) serta transportasi perkotaan.

    Dia menekankan isu keselamatan jalan sangatlah penting. Menurut data Korlantas Polri tahun 2024, lanjut Aan, pada posisi pertama penyebab kecelakaan terbanyak ialah sepeda motor yang memakan korban lebih dari 200 ribu orang.

    “Posisi kedua, terdapat sekitar 27 ribu korban akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang,” ucap mantan Kepala Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu.

    Ia memaparkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan sesuai dengan pilar ketiga pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ).

    Lebih lanjut, Ia menuturkan pada tahun 2025 penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan dipimpin oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sehingga tercipta harmonisasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.

    “Yang utama kita lakukan saat ini ialah integrasi data bersama dengan Korlantas Polri, Jasa Marga, Ditjen Bina Marga, serta operator-operator pelabuhan. Karena data menjadi sangat penting untuk memulai pengawasan dan penegakan hukum,” tegasnya.

    Ke depan kegiatan lainnya akan dilakukan bertahap sesuai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Muatan. Pihaknya berharap pada tahun 2027 program bebas kendaraan lebih dimensi dan muatan sudah dapat berjalan dengan baik.

    Di samping itu, Dirjen Aan juga menyampaikan kepada pemerintah daerah agar lebih memerhatikan transportasi perkotaan di wilayahnya masing-masing.

    Kini Ditjen Perhubungan Darat telah memiliki program angkutan perkotaan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) di beberapa kota.

    Adapun pada kota-kota yang sudah mengambil alih program itu meliputi Denpasar, Bali; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Medan, Sumatera Utara; Bandung, Jawa Barat; dan Solo, Jawa Tengah.

    Ia menyebutkan dari tahun 2020 hingga 2025, sebanyak 92 juta penumpang telah terlayani dan sebesar 72 persen pengguna program itu adalah masyarakat yang beralih dari sepeda motor dan 23 persen merupakan masyarakat yang beralih dari mobil pribadi.

    “Saya berharap pemerintah daerah dapat melanjutkan program stimulus ini sehingga dapat membantu masyarakat dalam bermobilisasi,” kata Dirjen Aan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhub tegaskan komitmen wujudkan tata kelola transparan dan akuntabel

    Menhub tegaskan komitmen wujudkan tata kelola transparan dan akuntabel

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan negara yang baik, bersih, serta berintegritas demi meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan transportasi berkelanjutan.

    “Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menekankan hal itu pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2024, yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (2/10).

    “Kami menegaskan bahwa seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan akan segera mengambil tindakan nyata,” ujarnya.

    Dikatakannya, penguatan sistem pengawasan internal akan terus dilakukan, demikian pula perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan belanja dan aset negara agar lebih transparan dan akuntabel.

    Komitmen ini, lanjut Menhub, diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal, perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengelolaan belanja, serta pencatatan aset dan persediaan secara lebih tertib dan transparan.

    “Upaya ini membuahkan hasil, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenhub,” ucapnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kereta Api Jember ke Panarukan Situbondo akan Beroperasi Kembali Paling Lambat 2030 Surabaya 2 Oktober 2025

    Kereta Api Jember ke Panarukan Situbondo akan Beroperasi Kembali Paling Lambat 2030 Surabaya 2 Oktober 2025

    Kereta Api Jember ke Panarukan Situbondo akan Beroperasi Kembali Paling Lambat 2030
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Reaktivasi atau pengaktifan kembali jalur tua dari Stasiun Kalisat Jember menuju Stasiun Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sudah menemui titik terang dan akan segera terwujud.
    Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Rikhwan Sugihartono menyatakan pihaknya sudah diajak rapat bersama Kementerian Perhubungan dan dua pemerintah daerah lain yakni Pemkab Jember, Bondowoso.
    “Berdasarkan rencana induk yang telah ditetapkan pada tahun 2022, pendataan seharusnya selesai pada tahun 2025, namun terdapat penundaan akibat efisiensi,” kata Rikhwan Sugihartono pada Kamis (2/9/2025).
    Menurutnya, jalur kereta api Stasiun Kalisat tujuan Stasiun Panarukan jika tidak ada kendala akan mulai beroperasi 2030. Hal itu jika prosesnya tidak ada kendala kembali.
    “Jika sesuai rencana, jalur kereta api Panarukan – Kalisat akan mulai beroperasi pada tahun 2030, namun proses pengerjaan aktivasinya dimulai 2026,” ucapnya.
    Tidak hanya itu, dia juga menyatakan bahwa jalur yang digunakan tetap jalur lama dan tidak membuka jalur baru sehingga rute yang digunakan sama dengan rute yang ada 20 tahun lalu atau 2004.
    “Jalur yang akan digunakan adalah jalur lama, dengan harapan jalur yang dibangun adalah jalur panjang,” ucapnya.
    Jalur yang akan diaktifkan yakni dari Stasiun Kalisat, Ajung, Sukohari, Sukowono, Tamanan, Tenggaran, Prajekan, Situbondo, dan Panarukan.
    Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api dari Stasiun Kalisat Jember menuju Stasiun Panarukan Situbondo.
    “Langkah ini akan menambah akses transportasi menuju ke Situbondo, banyak wisatawan dari Jember dan Bondowoso yang berkunjung ke Wisata Pasir Putih, keberadaan kereta akan mempermudah akses mereka,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akademisi: Digitalisasi dan integrasi kunci penanganan kendaraan ODOL

    Akademisi: Digitalisasi dan integrasi kunci penanganan kendaraan ODOL

    Tentu banyak tantangan dalam implementasi di lapangan namun bukan berarti tidak mungkin mewujudkan bebas kendaraan lebih dimensi dan muatan,

    Jakarta (ANTARA) – Akademisi Universitas Indonesia Martha Leni Siregar menegaskan, digitalisasi dan integrasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) guna meningkatkan keselamatan jalan, efisiensi logistik, dan keberlanjutan transportasi nasional.

    “Dalam mengurangi jumlah dan fatalitas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan diperlukan upaya digitalisasi dan integrasi antar para pemangku kepentingan,” kata Martha dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2025 yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Kantor Pusat Kemenhub.

    Martha menyarankan terdapat beberapa strategi utama menuju bebas kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan di antaranya penegakan hukum berbasis teknologi.

    Menurutnya hal itu dapat dilakukan dengan pemasangan Weigh-in-Motion (WIM) dan Automatic Number Plate Recognition untuk tilang otomatis, peningkatan sanksi hukum, edukasi dan sertifikasi sopir, zona larangan ODOL, pengawasan di tingkat karoseri, insentif untuk operator yang patuh, serta Integrasi dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

    Di samping itu, lanjut Martha untuk mengurangi tingkat kemacetan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas, diperlukan strategi manajemen lalu lintas digital, jalur khusus logistik, integrasi data lalu lintas hingga insentif moda alternatif (peralihan angkutan berat ke rel).

    “Tentu banyak tantangan dalam implementasi di lapangan namun bukan berarti tidak mungkin mewujudkan bebas kendaraan lebih dimensi dan muatan,” tuturnya.

    Sementara itu, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Pantha Dharma Oetojo menuturkan saat ini telah dilakukan pemasangan dengan total 26 titik Weight in Motion (WIM) di jalan tol di Pulau Sumatera, dengan 14 titik sudah terintegrasi ETLE.

    “Untuk di Pulau Jawa, telah dilakukan pemasangan dengan total 14 titik WIM di jalan tol dengan lima titik sudah terintegrasi ETLE dan BLUe,” jelasnya.

    Ia menerangkan, di jalan nasional tol dan jalan nasional non tol baru total sebanyak 55 unit WIM yang sudah diterapkan dengan 5 unit yang sudah terintegrasi dengan ETLE dan BLU-E, 19 unit terintegrasi dengan ETLE.

    Kemudian, 48 unit terintegrasi dengan Database Ditjen Bina Marga dan Kemenhub, serta 7 unit masih belum terintegrasi dengan Database Ditjen Bina Marga.

    “Untuk penegakan hukum kendaraan lebih dimensi dan muatan yang lebih optimal pemerintah harus melakukan Pengoptimalan WIM yang telah terpasang di sejumlah ruas jalan tol. Penambahan pemasangan fasilitas penimbangan lima unit/tahun,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan, pihaknya terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Adapun dalam mewujudkan integrasi data berbasis teknologi.

    “Kami akan meningkatkan pendataan dan pencatatan serta pertukaran data daftar muatan barang yang meliputi informasi angkutan dan volume pengiriman barang yang dapat digunakan sebagai upaya deteksi dini pelanggaran lebih dimensi dan lebih muatan pada pengangkutan barang,” ujarnya.

    Selain itu, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri juga melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa logistik dan pelaku usaha distribusi yang melaksanakan kegiatan pendistribusian barang.

    Sementara, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kemendagri Suprayitno menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan barang berkeselamatan melalui kewenangan uji berkala oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota, unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cek! Jadwal Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Kapal Laut

    Cek! Jadwal Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Kapal Laut

    Jakarta –

    Pemerintah memberikan diskon tarif transportasi akhir tahun atau musim libur Natal dan Tahun Baru. Diskon ini merupakan kebijakan stimulus perekonomian.

    Stimulus ini telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian pada Rabu 1 Oktober 2025. Diskon diberikan untuk tiket pesawat, kereta, kapal laut, serta kapal penyeberangan (feri)

    Diskon ini akan diberikan pada bulan Desember 2025 hingga Januari 2026. Kementerian Perhubungan merilis jadwal resmi untuk diskon transportasi yang akan diberikan pemerintah lewat akun Instagram @kemenhub151, berikut ini daftarnya:

    1. Pesawat
    Pelaksanaan diskon tiket ini diberikan pada periode pembelian tiket pada 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 untuk periode penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon ini diestimasikan akan diberikan kepada 3.598.590 orang dengan penurunan tiket sebesar 13-14%.

    Diskon ini berlaku dalam beberapa bentuk, mulai dari PPN ditanggung pemerintah untuk penerbangan kelas ekonomi sebesar 6%, kemudian diskon fuel surcharge 2% untuk pesawat jet dan 20% untuk pesawat pesawat propeler.

    Lalu pemotongan tarif PJP2U dan PJP4U sebesar 50% dan penurunan avtur senilai 10% pada 37 bandara.

    2. Kereta
    Pelaksanaan diskon kereta api akan berlaku pada 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Diskon diberikan berupa potongan harga dari tiket normal hingga 30%. Stimulus ini diperkirakan akan dinikmati oleh 1.509.080 penumpang.

    3. Kapal Laut
    Pelaksanaan diskon kapal laut akan berlaku pada 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon diberikan berupa potongan harga dari tiket normal senilai 20%. Stimulus ini diperkirakan akan diberikan pada 405.881 penumpang.

    4. Feri
    Pelaksanaan diskon kapal penyeberangan akan berlaku pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon diberikan berupa penghapusan jasa pelayanan pelabuhan pada kelas reguler dan menurunkan tiket eksekutif menjadi seharga tiket reguler.

    (hal/hns)

  • KAI Daop 3 Cirebon tampung aspirasi warga soal nama Stasiun Cirebon

    KAI Daop 3 Cirebon tampung aspirasi warga soal nama Stasiun Cirebon

    perubahan nama membutuhkan prosedur karena status formalnya diatur secara nasional

    Cirebon (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Jawa Barat, memastikan tetap menampung aspirasi masyarakat terkait penyesuaian nama Stasiun Cirebon agar mencantumkan identitas Kejaksan sebagai kawasan bersejarah di kota tersebut.

    Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon Mohamad Arie Fathurrochman di Cirebon, Kamis, mengatakan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama, termasuk usulan agar nama resmi stasiun diubah menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

    “Jadi kalau masyarakat menginginkan nama stasiun mencantumkan Kejaksan, kami tampung. Namun perubahan nama membutuhkan prosedur karena status formalnya diatur secara nasional,” katanya.

    Arie menjelaskan perubahan nama stasiun harus diajukan melalui permohonan resmi dari pemerintah daerah kepada PT KAI. Setelahnya diteruskan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

    Menurut dia, nomenklatur stasiun di Indonesia sudah diatur secara administratif, sehingga perubahan memerlukan Surat Keputusan (SK) dari manajemen pusat.

    “Nama-nama stasiun itu diatur oleh DJKA. Jadi SK perubahan nantinya juga keluar dari sana,” ujarnya.

    Ia menyebutkan sejumlah stasiun di daerah lain pernah berganti nama sesuai dinamika aspirasi masyarakat maupun kebutuhan historis. Oleh karena itu, usulan di Cirebon dinilai wajar sepanjang ditempuh melalui mekanisme resmi.

    Ia menuturkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Cirebon, tokoh masyarakat, budayawan dan organisasi kemasyarakatan menyuarakan keberatan jika nama Kejaksan tidak disematkan pada identitas stasiun.

    Selain itu, kata dia, forum tersebut juga membahas kerja sama PT KAI Daop 3 Cirebon dengan BT Batik Trusmi terkait naming rights di Stasiun Cirebon.

    Arie memastikan kerja sama tersebut saat ini masih dalam kajian ulang sesuai arahan manajemen pusat, karena sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Kota Cirebon.

    “Jadi mudah-mudahan usulan ini bisa menjadi jalan tengah. Masyarakat tetap merasa memiliki, sementara kami juga bisa menjalankan bisnis di stasiun yang merupakan cagar budaya,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik menyampaikan forum rapat, telah merekomendasikan agar penamaan resmi diperjelas menjadi Stasiun Kereta Api Cirebon Kejaksan.

    Rekomendasi itu, lanjut dia, mengacu pada Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pelestarian Kawasan serta Peraturan Kementerian Kebudayaan yang mencantumkan kata Kejaksan pada nama stasiun.

    Ia menekankan rekomendasi tersebut bisa menjadi dasar bagi Pemkot Cirebon maupun PT KAI, dalam mengajukan penyesuaian nama secara resmi.

    “Dari dua aturan itu disimpulkan, rapat merekomendasikan penamaan yang lebih tegas, yakni Stasiun Kereta Api Cirebon Kejaksan,” katanya.

    Sementara itu CEO Trusmi Group Ibnu Riyanto menuturkan rencana kerja sama terkait naming rights, sebenarnya bertujuan untuk promosi batik dengan menyematkan merek BT Batik Trusmi di Stasiun Cirebon.

    Namun, ia menyayangkan karena ide tersebut menuai keberatan karena dinilai dapat mengaburkan identitas historis stasiun.

    “Kami berusaha keras di situ dan biayanya juga tidak murah tentunya, tapi kita memberanikan diri agar industri batik di Cirebon itu bisa meningkat,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono benarkan rencana pemindahan patung Jenderal Sudirman

    Pramono benarkan rencana pemindahan patung Jenderal Sudirman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membenarkan rencana pemindahan patung Jenderal Sudirman usai adanya pengerjaan proyek Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas.

    Pramono menyebut patung itu akan ditempatkan di posisi yang lebih strategis sebagai bentuk penghormatan terhadap salah satu pahlawan bangsa tersebut.

    “Patung Sudirman tentunya kita harus memberikan apresiasi karena bagaimanapun ini adalah jenderal besar, sehingga nanti kalau di Dukuh Atas akan dibangun, dikoneksikan, Patung Sudirman harus ditempatkan yang betul-betul di depan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Pramono menjelaskan, relokasi tersebut bukan berarti menyingkirkan patung Jenderal Sudirman, namun keberadaan patung itu akan dibuat lebih menonjol agar lebih mudah untuk dilihat publik.

    “Malah ketika kita belum naik ke Dukuh Atas, kalau kita dari Thamrin, Patung Sudirman akan kelihatan dengan lebih jelas dan lebih enak untuk dilihat. Nanti akan kami atur untuk itu,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggabungkan Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru.

    Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan integrasi antarmoda di kawasan Dukuh Atas.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan rencana ini sudah dibicarakan dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Kedua pihak juga membahas konsekuensi dari proyek ini adalah pemindahan Patung Jenderal Besar Sudirman.

    “Kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada kemungkinan memindahkan Patung Jenderal Besar Sudirman. Itu yang semula ada di sisi selatan, akan dipindahkan lebih mendekati ke arah Jalan MH Thamrin,” kata Dudy.

    Dudy menjelaskan kawasan berorientasi transit atau TOD Dukuh Atas nantinya akan menghubungkan empat moda transportasi berbasis kereta secara terpadu untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, yakni Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan kereta bandara.

    “Jadi sudah didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat dalam melakukan mobilitasnya bisa dengan mudah berpindah dari satu moda ke moda lain di Stasiun Dukuh Atas, Sudirman, maupun BNI City,” kata Dudy.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub Fokus Bangun Bandara dan Pelabuhan Wanam di Merauke, Dukung Food Estate

    Kemenhub Fokus Bangun Bandara dan Pelabuhan Wanam di Merauke, Dukung Food Estate

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa dari sejumlah lokasi food estate yang ada, pihaknya akan fokus terlebih dahulu mengembangkan simpul logistik berupa bandara dan pelabuhan di Wanam, Merauke.  

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menuturkan bahwa perkembangan pembangunan bandara maupun pelabuhan yang tengah dilakukan, berjalan dengan baik di Merauke, karena mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara untuk mendukung food estate di wilayah lainnya, Dudy hanya menyatakan bahwa pihaknya masih akan fokus pada Wanam. 

    “Sementara kami diminta fokus untuk Merauke, karena food estate di sana cukup besar. Jadi kami mengejar supaya nanti saat panen, kami bisa bantu,” ujarnya, dikutip pada Kamis (2/10/2025). 

    Mengingat, di samping luasan lumbung pangan yang telah disetujui sebesar 263.984 hektare, saat ini di Wanam masih mengandalkan Pelabuhan Merauke untuk lalu lintas barang. 

    Oleh karena itu, dengan membangun pelabuhan maupun bandara di Wanam, akan lebih mendekatkan lumbung pangan, sehingga biaya logistik dapat ditekan. 

    Di samping itu, Dudy menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas dengan Kemenko Bidang Pangan, pada Rabu (1/10/2025). 

    Pembangunan ini merupakan langkah konkret untuk memastikan tersedianya prasarana transportasi pendukung distribusi hasil pangan dari Timur Indonesia ke berbagai daerah agar berjalan lancar. 

    “Nantinya akan dikembangkan dua simpul transportasi logistik strategis, yakni Pelabuhan Wanam dan Bandar Udara Wanam. Keduanya diharapkan menjadi pusat akses distribusi pangan dari kawasan food estate Papua Selatan,” jelasnya.

    Bandara ini nantinya akan menjadi simpul transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan dan jalur darat. Semua diarahkan untuk mendukung rantai dingin (cold chain) dan menjaga kualitas hasil pangan.

    Rencana pengembangan pelabuhan dan bandara ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Inpres ini mengamanatkan penguatan infrastruktur transportasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari ketahanan pangan nasional.

    Secara umum, Prabowo memberikan tujuh tugas untuk menteri perhubungan. Selain pembangunan bandara dan pelabuhan, Dudy, yang saat ini menjabat sebagai menhub, diminta untuk mengembangkan sistem transportasi terintegrasi untuk mendukung distribusi produk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional ke seluruh Indonesia dengan konsep hub and spoke.  

    Rencananya, Pelabuhan Wanam di Merauke akan rampung dan mulai beroperasi pada tahun depan atau 2026. 

  • Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi Nasional 1 Oktober 2025

    Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi Nasional 1 Oktober 2025

    Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah usulan dari asosiasi sopir logistik yang disampaikan dalam audiensi bersama pimpinan parlemen dan pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, ada enam poin usulan yang diajukan asosiasi sopir dalam forum pertemuan tersebut.
    Namun, Dasco menyatakan hanya ada tiga poin yang menurutnya dapat segera didorong DPR RI kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti saat ini.
    “Untuk didorong kepada pemerintah, yaitu satu untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum itu tanpa membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Rabu.
    “Kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan rumah bersubsidi supaya pengemudi logistik bisa mengakses, dengan kemudian kita mensinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan,” sambungnya.
    Dasco juga memastikan akan mendorong pemerintah agar memastikan anak-anak sopir angkutan barang mendapatkan akses bantuan pendidikan, agar bisa bersekolah hingga perguruan tinggi.
    “Dengan mendorong anak-anak driver logistik mendapatkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dan PIP (Program Indonesia Pintar),” kata Dasco.
    Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyampaikan bahwa audiensi kali ini menghasilkan beberapa kesepakatan lain.
    Salah satunya adalah mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
    “Kita menyepakati revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu,” tutur Dasco.
    Untuk memastikan pembahasan berjalan efektif, kata Dasco, DPR dan pemerintah akan membentuk tim kecil beranggotakan perwakilan Komisi V DPR, Kementerian Perhubungan, kementerian terkait lainnya, serta asosiasi sopir logistik.

    Politikus Gerindra itu menekankan, persoalan sopir tidak hanya sebatas peraturan lalu lintas, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan, keselamatan kerja, hingga jaminan sosial.
    Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus diurai secara komprehensif agar hasil revisi UU benar-benar bisa menjawab kebutuhan di lapangan.
    “Kalau kita bicara logistik, maka yang terlibat bukan hanya Kementerian Perhubungan. Ada Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan, hingga Kementerian Pendidikan untuk mendukung aspirasi para pengemudi. Maka tim kecil ini akan menjembatani agar pembahasan bisa lebih fokus dan jelas arahnya,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pimpinan DPR RI bersama pemerintah menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pengemudi Independen dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) untuk mendengar aspirasi terkait revisi UU LLAJ.
    Audiensi itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
    Hadir pula perwakilan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
    Dari pihak pemerintah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto ikut mendampingi jalannya pertemuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.