Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

Purbaya Sentil Danantara: Dividen Masuk, Giliran Enggak Enak Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyindir Danantara yang ingin memibatkan pemerintah ikut menanggung utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Apalagi, lanjutnya, dividen dari BUMN kini sudah masuk ke Danantara dan tidak lagi masuk ke penerimaaan negara dalam bentuk PNBP. Nilainya bisa mencapai Rp80 triliun

Purbaya mengatakan belum dihubungi Danantara terkait dengan usulan dimaksud. Akan tetapi, dia menyebut harusnya KCIC yang dibawahi Danantara sudah memiliki manajemen sendiri untuk pembiayaan.

“Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

“Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Untuk diketahui, proyek tersebut dimiliki oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan China yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dalam hal ini, pemegang saham Indonesia melalui BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

“Jadi tidak ada pinjaman pemerintah,” tegas Suminto.

Sebelumnya, Danantara selaku superholding BUMN mengusulkan sejumlah opsi di antaranya pemanfaatan peran APBN dalam menanggung utang proyek KCJB. Salah satunya dengan menyerahkan infrastruktur prasarana Kereta Cepat ke pemerintah.

Untuk diketahui, sarana perkeretaapian biasanya dimiliki oleh badan usaha. Apabila di Indonesia, yakni berarti KAI. Sementara itu, prasarana seperti stasiun dikelola oleh pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Adapun selama ini sarana dan prasarana Kereta Cepat atau Whoosh ditanggung keseluruhan oleh KCIC. Menurut COO Danantara Dony Oskaria, sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

“Beberapa infrastructure-nya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama. Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya seperti industri kereta api yang lain infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi inilah yang kita coba,” ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

10/10/2025 21:13
Prosperita Ungkap 56 Juta Data Curian dari 461 Instansi Dijual di Dark Web

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prosperita Sistem Indonesia mencatat ratusan instansi mengalami pencurian data sepanjang 2024, dengan mayoritas data tersebut disebar di dark web.

Founder Prosperita Group Yudhi Kukuh mengatakan sekitar 461 instansi mengalami kebocoran tahun lalu, yang menandakan para peretas makin ganas mencuri di dunia digita.

Sebagian besar data yang bocor tersebut kemudian berakhir di dark web dan sulit dilacak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi korporasi karena data yang diperjualbelikan merupakan data sensitif.

“Jadi intinya adalah dengan bocornya username dan password yang banyak disebar di dark web, itu meningkatkan risiko keamanan data itu sendiri,” kata Yudhi dalam konferensi virtual, Kamis (9/10/2025).

Sekadar informasi pencurian data di sejumlan instansi Indonesia bukanlah hal baru. Pada 2024- awal 2025, kebocoran data terjadi pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengelola data Satu Data ASN.

Sekitar 4,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK dikabarkan dijual di dark web, berisi informasi detail seperti nama, NIP, nomor identitas, alamat, nomor HP, email, jabatan, pendidikan, dan lainnya.

Selain BKN, kebocoran juga dialami oleh instansi lain seperti Kementerian Perhubungan, BAIS (Badan Intelijen Strategis), INAFIS (Identifikasi Polisi), KAI Commuter, dan lain sebagainya.

Yudhi mengatakan untuk melacak melacak aktivitas di dark web guna mendeteksi kebocoran data, sekaligus memberikan peringatan dini terhadap potensi kerentanan (vulnerability) dalam sebuah sistem, Prosperita memperkenalkan CSIRTradar.

CSIRTradar adalah platform lokal untuk melakukan monitoring keamanan data. Melalui CSIRTradar, tim IT dapat dengan cepat mengetahui apakah domain atau sistem mereka mengalami kebocoran data.

Dengan demikian, tim IT bisa lebih cepat melakukan perbaikan, entah itu mengganti username atau melihat dari sisi mana datanya bocor.

Selain pemantauan dark web, CSIRTradar juga memiliki fitur Vulnerability Alert, yang memberikan peringatan otomatis ketika ada laporan celah keamanan atau bug yang baru ditemukan.

Menurut Yudhi, fitur-fitur tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang telah menerapkan standar keamanan tinggi, seperti yang mengacu pada ISO atau regulasi OJK.

Yudhi menambahkan, CSIRTradar hadir untuk memastikan pengguna mendapatkan informasi keamanan siber secara real-time agar dapat melakukan langkah mitigasi sebelum terjadi serangan.

“CSIRTradar hadir di sini untuk memberikan informasi terdepan ke semua penggunanya sehingga tidak pernah menangguhkan antisipasi sebelum terjadi kejadian hacking ataupun penyalahgunaan data di mana-mana,” tutupnya.

09/10/2025 19:11
Jalur Kereta Madiun–Ponorogo Bakal Direaktivasi, Bupati Sugiri: Kereta Kini Diminati untuk Wisata Surabaya 8 Oktober 2025

Jalur Kereta Madiun–Ponorogo Bakal Direaktivasi, Bupati Sugiri: Kereta Kini Diminati untuk Wisata
Tim Redaksi
PONOROGO, KOMPAS.com
– Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan berencana mengaktifkan kembali 13 jalur kereta api di Jawa.
Salah satunya jalur Madiun–Slahung yang melintasi Kabupaten Ponorogo.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyambut baik rencana tersebut.
Ia menegaskan dukungannya selama persoalan sosial di sepanjang jalur bisa diselesaikan dengan cara humanis.
Karena selama ini bekas jalur rel kereta api telah menjadi fasilitas umum dan perumahan.
“Selama problem sosialnya dituntaskan, jangan sampai melukai siapapun, itu keren dan saya tentu setuju,” kata Kang Giri, sapaan akrab Sugiri, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, reaktivasi jalur rel kereta merupakan kebutuhan.
Moda transportasi massal ini kini kembali diminati, bahkan bisa menjadi daya tarik wisata.
“Hari ini kereta api diminati lagi, misalnya untuk wisata dan berbagai kebutuhan lainnya,” ujarnya.
Sugiri juga mengingatkan bahwa keberadaan jalur kereta Madiun–Ponorogo pada masa kolonial Belanda dulu dilandasi alasan ekonomi.
Selain untuk angkutan gula dan hasil bumi, Ponorogo dipilih karena potensinya besar.
Maka itu, dia juga berharap reaktivasi jalur kereta ini bisa dipercepat.
“Kalau kemudian ada rencana reaktivasi dari perhubungan, ini gayung bersambut dengan kami. Saya mendukung sepenuhnya. Kalau bisa jangan 2030, dimajukanlah,” ucapnya.
DJKA Kemenhub menempatkan jalur Madiun–Slahung bersama 12 jalur lain dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) hingga 2030.
Jalur lain yang masuk daftar antara lain Sukabumi–Cianjur–Padalarang, Purwokerto–Wonosobo, Jombang–Babat–Tuban, Semarang–Demak–Rembang, hingga Kamal–Sumenep.
Dalam sejarahnya, rel kereta api Ponorogo dibangun pada awal abad ke-20 oleh Staatsspoorwegen (SS), perusahaan kereta Hindia Belanda.
Jalur Madiun–Ponorogo mulai beroperasi sekitar 1897–1902, melewati Stasiun Ponorogo di Bangunsari, Babadan, Sumoroto, Balong, hingga Slahung.
Jalur ini sempat direncanakan terhubung dengan Trenggalek dan Tulungagung.
Pada masa jayanya, jalur ini penting sebagai angkutan penumpang dan hasil bumi.
Namun sejak 1970-an penggunaannya menurun, hingga jalur Ponorogo–Slahung ditutup pada 1984, disusul jalur Madiun–Ponorogo pada 1990-an.
Rel-rel banyak dibongkar, meninggalkan jejak stasiun dan bantalan rel yang masih bisa dilihat hingga kini.
Meski sudah lama mati, harapan agar kereta kembali hadir di Bumi Reog tetap terjaga.
Reaktivasi jalur Madiun–Ponorogo diyakini dapat membuka akses transportasi, memperkuat ekonomi, sekaligus menghadirkan kembali nostalgia kereta api di Ponorogo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 22:05
Jam Kerja Sopir Bakal Dibatasi

Jakarta –

Pemerintah menargetkan tahun 2027 Indonesia sudah bebas dari kendaraan over dimension over load (ODOL) atau truk lebih dimensi dan lebih muatan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun tim khusus untuk percepatan penanganan kendaraan ODOL.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, pembentukan tim kecil merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Pimpinan Kementerian, Pimpinan DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara dan Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025,

Menurut Aan, tujuan dari dibentuknya tim kecil ini ialah untuk merumuskan langkah percepatan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada aspek penegakan hukum dan perlindungan pengemudi.

“Yang berikutnya, tim kecil ini juga akan menyiapkan mekanisme evaluasi secara berkala atas efektivitas kebijakan dan penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan di seluruh wilayah. Walaupun, hingga saat ini sebetulnya masing-masing Kementerian/Lembaga secara paralel juga telah melakukan evaluasinya,” katanya dikutip dari keterangan tertulisnya.

Tim ini nantinya akan menjamin sinergi lintas sektoral agar kebijakan tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan keselamatan. Tim tersebut juga akan melakukan peningkatan kualitas SDM pengemudi dengan penerapan standar kompetensi dan pelaksanaan diklat pengemudi.

“Akan dilakukan juga penetapan jam kerja maksimal pengemudi serta pemberian jaminan sosial, perpanjangan SIM B1/B2 Umum tanda biaya PNBP sebagai bentuk afirmasi, penyediaan perumahan khusus melalui skema subsidi, serta program beasiswa dan akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak-anak pengemudi,” paparnya.

Direktur Jenderal Integrasi dan Multimoda, Risal Wasal menuturkan keberadaan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan merupakan dampak dari berbagai permasalahan seperti permasalahan ekonomi dan keselamatan.

“Maka dari itu, permasalahan ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir sehingga meningkatnya aspek keselamatan pada sistem angkutan barang,” katanya.

Adapun kementerian/lembaga yang tergabung dalam tim kecil percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan di antaranya:

1. Komisi V DPR RI

2. Kementerian Koordinator Bidang Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan

3. Kementerian Keuangan

4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional

5. Kementerian Dalam Negeri

6. Kementerian Pekerjaan Umum

7. Kementerian Perdagangan

8. Kementerian Perindustrian

9. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

10. Kementerian Ketenagakerjaan

11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

13. Kepolisian Negara Republik Indonesia

14. Kementerian Perhubungan

15. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

16. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (AP-LOG)

17. Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI)

18. Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda)

19. Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo).

(rgr/dry)

07/10/2025 19:05
Kemenhub Ungkap Syarat Ini biar Bandara Bali Utara Bisa Dibangun

Jakarta –

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung wacana pembangunan Bandara Udara Bali Utara. Meski begitu, Kemenhub meminta pembangunan bandara ini dilakukan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023, pembangunan Bandar Udara Bali Utara harus memperoleh Penetapan Lokasi (Penlok) dari Menteri Perhubungan. Pengajuan Penlok ini juga dilakukan oleh pemrakarsa dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, maupun Badan Hukum Indonesia.

Pembangunan Bandara Udara International Bali Baru atau Bali Utara ini juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam rancangan tersebut, pembangunan bandara dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Pulau Bali.

Akan tetapi, dokumen RPJMN tersebut tidak secara spesifik mencantumkan Penlok bandara. Kemudian, Pemerintah Provinsi Bali mengajukan usulan lokasi pembangunan bandara kepada Kemenhub.

Awalnya, Penlok bandara diusulkan dan ditetapkan di Desa Kubutambahan. Namun, Gubernur Bali membatalkan usulan tersebut dan mengajukan lokasi baru di Desa Sumberklampok.

Perubahan ini tercantum dalam Surat Gubernur Bali Nomor 553.2/7822/DISHUB tertanggal 19 November 2020 mengenai Pembatalan Usulan Penetapan Lokasi di Kabupaten Kubutambahan dan Usulan Penetapan Lokasi Baru di Desa Sumberklampok.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, menekankan pihaknya memiliki kewajiban untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur sesuai regulasi dan standar keselamatan internasional. Menurutnya, pembangunan ini merupakan langkah mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan Bandara Bali Utara merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Pulau Bali. Seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawakan, ungkap Lukman dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/10/2025).

Lukman menjelaskan, kebutuhan lahan secara teknis telah dihitung pihaknya. Ia menyebut, penyesuaiannya lahan telah ditetapkan melalui rencana tata ruang dan tata wilayah oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Pemerintah Provinsi Bali juga menjamin lahan yang digunakan tidak dalam sengketa dan tidak dijadikan jaminan. Dalam hal ini, Lukman menekankan proses pembebasan lahan harus diselesaikan secara menyeluruh agar memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Jika lokasi pembangunan berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat, maka penggunaan lahan hanya dapat dilakukan setelah terbitnya rekomendasi atau keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun jika terjadi perubahan lokasi di luar Desa Sumberklampok, Pemerintah Provinsi Bali wajib mencabut usulan sebelumnya dan mengajukan kembali usulan lokasi baru dengan melengkapi seluruh dokumen sesuai peraturan.

Sebagai regulator penerbangan sipil, terang Lukman, pihaknya bertanggung jawab untuk memastikan seluruh pembangunan infrastruktur penerbangan memenuhi prinsip 3S + 1C yang mencakup safety, security, services, dan compliance.

Dengan langkah terukur dan sesuai prosedur, Lukman berharap pembangunan Bandara Bali Utara mampu memperkuat konektivitas udara sekaligus menjadi penopang Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mendorong pertumbuhan wisatawan dan aktivitas ekonomi nasional.

“Kami menjalankan fungsi pengawasan agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan penerbangan,” pungkas Lukman.

Lihat juga Video: FESyar Dorong UMKM Halal ke Panggung Global

(acd/acd)

06/10/2025 14:30
Bandara Dhoho dan YIA Ditarget Layani Haji Paling Lambat 2027

Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Dhoho di Kediri dan Yogyakarta International Airport (YIA) digadang-gadang akan menjadi bandara keberangkatan haji dengan target operasional pada 2026 atau paling lambat pada musim haji 2027.

Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo mengungkapkan bahwa pihaknya memang tengah mengkaji pembukaan bandara untuk embarkasi haji, termasuk di Dhoho.

“Tim kami juga sudah melakukan site visit ke Dhoho beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan, melakukan evaluasi dan penilaian terkait feasibility,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

Puji menjelaskan bahwa pemilihan bandara haji di Kediri ini bukan memindahkan bandara haji di Surabaya, melainkan menambah jumlah pintu keberangkatan menuju Tanah Suci.

Dhoho dipilih, lanjut Puji, mengingat volume jemaah haji melalui Surabaya sudah terlampau tinggi sehingga perlu adanya tambahan bandara haji.

“Karena load embarkasi Surabaya sangat tinggi,” lanjut Puji.

Di samping Dhoho, pihaknya juga tengah membidik bandara di Kulon Progo—YIA—untuk turut andil dalam embarkasi haji.

Sama halnya dengan di Kediri, pemerintah juga telah melakukan peninjauan ke YIA untuk memastikan kesiapan bandara tersebut dalam rangka mendukung operasional embarkasi haji di wilayah Yogyakarta.

Sementara soal implementasi, Puji menyampaikan bahwa keberangkatan melalui YIA ditargetkan paling cepat pada musim haji 1447 H atau 2026, dan paling lambat pada musim haji 1448 H atau 2027 mendatang.

“Soal implementasi target paling lambat musim haji 1448H [2027 M]” tambahnya.

Adapun, mulai penyelenggaraan haji tahun 2026, tanggung jawab pelaksanaan haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan bahwa penetapan bandara embarkasi haji sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah.

Jika terdapat permohonan atau usulan penambahan bandar udara embarkasi, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi terhadap fasilitas di bandar udara untuk memastikan kesesuaian dengan standar pelayanan jemaah haji.

Lukman juga menegaskan bahwa penetapan bandar udara embarkasi haji tidak hanya ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas bandar udara, termasuk kesiapan Custom, Immigration dan Quarantine (CIQ), tetapi juga memperhatikan syarat minimal yaitu mampu melayani 4.000 orang jemaah serta ketersediaan asrama haji.

“⁠Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memastikan seluruh operasional penerbangan haji dan umrah berjalan sesuai regulasi dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah,” ujar Lukman.

Sementara itu, General Manager Bandar Udara Kediri I Nyoman Noer Rohim menyampaikan saat ini PT Angkasa Pura Indonesia sedang dalam proses pemenuhan persyaratan Bandara Kediri sebagai Bandara Internasional.

“Adapun, secara fasilitas, Bandar Udara Kediri memiliki spesifikasi yang mumpuni dan sudah siap untuk melayani penerbangan haji dan umrah,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025)

05/10/2025 16:15
Pengusaha Logistik: Cek Fisik Jalur Hijau Bea Cukai Tak Efektif Kerek Penerimaan

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai langkah cek fisik jalur hijau oleh Bea Cukai di pelabuhan bukanlah cara yang efektif untuk menambah pundi-pundi kas negara melalui penerimaan negara dari kepabeanan.

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto memandang bahwa meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum dapat dilakukan dengan menambah jumlah mesin pemindai kontainer.

Dengan alat pemindai canggih yang lebih banyak, arus kontainer yang diperiksa otomatis akan lebih banyak dan mempercepat waktu tunggu barang (dwelling time).

“Sudah bukan zamannya lagi periksa fisik. Alat-alat canggih sekarang sudah banyak. Cuma kan banyak alasan, apakah rusak, ataukah jumlahnya cuma sedikit [alatnya]. ” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

Untuk diketahui, jalur hijau merujuk pada sistem pelayanan serta pengawasan dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengeluaran barang impor. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan melalui penilaian dokumen dan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Jalur hijau ditujukan untuk importir dengan risiko sedang yang mengimpor barang dengan risiko rendah, serta importir dengan risiko rendah yang mengimpor barang dengan risiko rendah atau sedang.

Mahendra menganalogikan, kapal-kapal yang membawa kontainer sama halnya dengan seseorang yang akan membayar di supermarket.

Apabila konter yang tersedia banyak untuk melakukan pembayaran dan memindai harga, tak akan ada antrean panjang.

Mahendra menyayangkan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Terlebih, kesiapan pemeriksaan terhadap jalur hijau—di samping jalur merah yang juga wajib dicek fisik—belum tentu memadai dan dikhawatirkan menimbulkan antrean, serta memperpanjang dwelling time.

Mengutip situs resmi Indonesia National Single Window (INSW), dwelling time di pelabuhan-pelabuhan Indonesia rata-rata selama 2,47 hari berdasarkan data per Agustus 2025.

Untuk itu, Mahendra meminta agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang berlawanan dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Cukup dengan menambah dan memperbanyak alat pindai canggih di seluruh pelabuhan.

“Penambahan PNBP itu sederhana, tambah saja alat pemeriksaan yang modern, yang bisa mendeteksi apapun yang ada di dalam kontainer. Sama kayak di pelabuhan udara [bandara]” tambahnya.

Sementara saat ini, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia telah menggunakan sistem Hi-Co Scan.

Mengutip laman resmi Kementerian Perhubungan, teknologi ini memungkinkan pemeriksaan dan pemindaian barang yang lebih cepat dan akurat sehingga diharapkan dapat mengurangi waktu antrean dan meningkatkan produktivitas di pelabuhan. Selain itu, data yang dihasilkan oleh sistem ini juga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Sebelumnya, wacana pemeriksaan fisik jalur hijau terlontar dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Harapannya, penegakan hukum dan kepatuhan di bidang kepabeanan dapat membantu penerimaan negara yang ditargetkan lebih tinggi tahun depan.

“Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,” jelasnya.

Dirinya juga memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu dwelling time maupun kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan. Purbaya malah mencurigai importir yang mengkritisi rencananya tersebut.

“Makanya saya random sampel, enggak akan terus-terusan banyak. Mereka ketakutan nyembunyiin apa tuh?” kata Purbaya sambil tertawa.

05/10/2025 15:26
Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi, Nyaris 10 Tahun Jadi Wacana

Jakarta –

Wacana pembangunan LRT Bandung Raya kembali muncul. Rencana pembangunan transportasi umum baru ini muncul lagi dalam diskusi antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam catatan detikcom dirangkum Minggu (5/10/2025), proyek LRT Bandung Raya sejatinya sudah mulai diperbincangkan sejak 2016 atau hampir satu dekade lalu. Tepatnya, saat sosok Ridwan Kamil masih menjadi Wali Kota Bandung.

LRT Bandung Raya dirancang untuk bisa melewati wilayah seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Sumedang. Bahkan, sempat ditargetkan tahun 2018 LRT Bandung Raya sudah bisa dipakai masyarakat.

Kala itu sudah ada persiapan rencana pembangunan LRT koridor 1 dari Babakan Siliwangi-Leuwipanjang sepanjang sekitar 11 kilometer. Namun, rencana pembangunan itu tak kunjung terlaksana karena urusan anggaran. Mulanya, LRT Bandung Raya mau dibantu APBN, namun sempat dibatalkan membuat proyek tersebut mandek pembangunannya.

Berdasarkan studi World Bank, pembangunan LRT Bandung koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang membutuhkan biaya pembangunan hingga Rp 10 triliun.

Setelah bertahun-tahun mandek pembangunannya dan hanya berkutat pada rencana dan mencari pendanaan, di tahun 2024, Pemprov Jawa Barat mengatakan proyek ini akan dijalankan kembali dengan menggandeng investor.

Kala itu, Pemprov Jabar yang dipimpin Bey Machmudin selaku Penjabat Gubernur, mengumumkan secara prinsip Kementerian Keuangan telah menyetujui proyek LRT Bandung Raya dijalankan. Pendanaan proyek LRT akan dilakukan lewat kucuran APBN juga berasal dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurutnya, Kemenkeu akan menawarkan proyek LRT Bandung Raya kepada investor melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mencari pendanaan.

Dua koridor yang akan jadi fokus pembangunan yakni Utara Selatan dengan trase Babakan Siliwangi-Leuwipanjang dan Barat Timur dengan trase Leuwipanjang-Tegalluar.

Kala itu, Pemprov Jawa Barat menginginkan proses groundbreaking LRT Bandung Raya sudah bisa dilalukan pada tahun 2024. Namun sampai sekarang pembangunan tak kunjung dilakukan juga, apalagi kepemimpinan Jawa Barat juga baru berganti.

Sementara itu, dalam diskusi terakhir antara Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kementerian Perhubungan menegaskan akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Tak terkecuali pembangunan LRT Bandung Raya.

“Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ujar Dudy dalam keterangannya.

(acd/acd)

05/10/2025 12:00
Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi!

Jakarta –

Wacana proyek LRT Bandung kembali mengemuka. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membahas permasalahan proyek tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada sebuah pertemuan Jumat 3 Oktober 2025 kemarin.

Rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat menjadi pembahasan utama dalam pertemuan antara Dudy dan Dedi. Kementerian Perhubungan, tegas Dudy, akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

“Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ujar Dudy dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

Selain LRT Bandung, keduanya juga bicara soal penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya, hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata.

Selain itu, dibahas pula beberapa masalah pada transportasi di sektor udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jemaah dari wilayah Jawa Barat. Sementara itu Husein dibuka untuk rute penerbangan tertentu.

“Sejak Juli 2025, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu, seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller. Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan Umrah dan Angkutan Haji,” papar Dudy.

(acd/acd)

05/10/2025 10:58
Menhub dan Gubernur Dedi Mulyadi perkuat transportasi di Jawa Barat

Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperkuat pengembangan transportasi di provinsi ini untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu.

Menhub mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Jabar membahas pengembangan sejumlah moda transportasi, antara lain terkait rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat, penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya.

“Hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata,” kata Dudy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10).

Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta, Jumat (3/10), dibahas pula isu transportasi di sektor udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jamaah dari wilayah Jabar.

Sejak Juli 2025, kata Menhub, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu, seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller.

“Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan umrah dan angkutan haji,“ ujar Menhub.

Dudy menyampaikan Kemenhub berkomitmen akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jabar, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

“Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat,” kata Menhub.

“Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” kata dia pula.

Ia berharap kolaborasi antara Kemenhub dan Pemprov Jabar dapat terus terjalin, demi terciptanya ekosistem transportasi yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayah Jabar.

“Semoga ke depan makin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Ini akan sangat membantu dalam mengurangi kemacetan di jalan raya,” ujar Dudy.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengapresiasi Kemenhub yang telah mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jabar.

Ia berharap kerja sama ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jabar.

“Semoga orang Jabar bisa bepergian kemana pun, di jalannya sehat dan selamat,” ujarnya lagi.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/10/2025 00:46