Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Danantara evaluasi menyeluruh penyelesaian utang KCIC

    Danantara evaluasi menyeluruh penyelesaian utang KCIC

    saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak Purbaya, kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh secara keseluruhan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    “Kalau masalah Whoosh, saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak (Menkeu) Purbaya, bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif,” ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani seusai acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Ia mengungkapkan Danantara Indonesia sedang menyiapkan beberapa model solusi, yang nantinya ketika solusi tersebut sudah matang akan disampaikan kepada kementerian-kementerian terkait.

    “Tentunya kita mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, opsi 2, dan 3. Begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait,” ujar Rosan.

    Ia menjelaskan bahwa penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini perlu melibatkan banyak pihak, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta kementerian lainnya.

    Seiring dengan itu, Danantara Indonesia akan segera melakukan finalisasi dan secara bersama- sama dapat memutuskan penyelesaian yang terbaik terkait utang proyek KCIC.

    “Jadi, evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik, dan itu yang akan kita lakukan,” ujar Rosan.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC atau Whoosh.

    “Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut.

    Menurutnya, Presiden Prabowo akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek KCIC.

    Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan menyepakati bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

    Namun demikian, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara Indonesia memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana APBN.

    “Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    Gubernur Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi BRT Mebidang

    BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendukung percepatan implementasi Bus Rapid Trans (BRT) Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang).

    “Kami siap mendukung dan menyukseskan apa yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi, dan kabupaten/kota. Yang saya ketahui, hanya Provinsi Sumut dan Jawa Barat saja. Saya minta dipercepat agar segera bisa dirasakan masyarakat,” ujar Bobby, usai menerima Direktur Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, di Medan, Sumut, Kamis.

    Gubernur menyebut, BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional untuk mewujudkan transportasi publik perkotaan modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023 memilih Kota Medan untuk membangun proyek BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

    Kemenhub menyatakan, pembangunan infrastruktur BRT Mebidang dibiayai oleh mitra pembangunan, yakni World Bank dan AFD Prancis dengan total biaya sebesar Rp1,9 triliun.

    BRT Mebidang memiliki lintasan sepanjang 21 kilometer, terhubung 31 halte dengan 17 rute menjangkau Medan, Binjai, dan Deli Serdang menggunakan armada 515 bus didukung depo, halte, dan jalur khusus bus.

    Ketika Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan bersama Pemprov Sumut, dan Kemenhub telah meluncurkan proyek Indonesia Mass Transit Project (Mastran) BRT Mebidang menggunakan 60 unit bus listrik di bekas Terminal Amplas, Medan, Jumat, 19 April 2024.

    “Rute gambaran BRT Mebidang Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam. Kemudian Binjai-Pusat Pasar Medan dengan jumlah busnya sebanyak 31 unit,” ujar Bobby pula.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Muttaqien Hasrimy menambahkan, salah satu dukungan pemerintah daerah adalah penyiapan lahan dan perizinan untuk konstruksi BRT.

    Kemudian, operasional dan pemeliharaan BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang, serta pembentukan institusi dan badan manajemen pengelola BRT Mebidang.

    “Terkait pembebasan lahan sudah sangat siap. Sudah menganggarkan untuk lahan di Binjai seluas 1,2 hektare. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkot Binjai, di sana sudah ada jalan dan penerangan,” kata dia lagi.

    Pihaknya juga berharap, Kemenhub membantu pengadaan armada bus yang dibutuhkan dalam pelaksanaan BRT Mebidang ini.

    “Dari 31 bus yang dibutuhkan, diharapkan 50 persen merupakan bantuan bus listrik. Bantuan ini sangat membantu untuk masyarakat,” ujar Muttaqien.

    Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyatakan bahwa ground breaking (peletakan batu pertama) BRT Mebidang dilakukan akhir tahun ini.

    “Mudah-mudahan akhir tahun 2025 sudah bisa diground breaking. Projek ini diharapkan selesai pada 2027,” ujar dia.

    Pihaknya mengatakan, progres BRT 15 rute Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam, dan BRT 16 rute Binjai-Pusat Pasar Medan nantinya akan selesai tepat waktu.

    Saat ini, kata dia lagi, kedua progres tersebut sudah masuk dalam tahap lelang untuk pembangunan fisik.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas komitmen mendukung pelaksanaan BRT Mebidang ini,” kata Aan Suhanan.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bobby Nasution Dukung Percepatan Implementasi BRT Mebidang

    Gubernur Bobby Nasution Dukung Percepatan Implementasi BRT Mebidang

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung percepatan implementasi Bus Rapid Trans (BRT) dalam melayani kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang (Mebidang). Sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

    Hal itu disampaikan Gubernur Sumut saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Hubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Irjen Pol (P) Aan Suhanan di Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN), Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (16/10/2025).

    “Kami siap mendukung dan menyukseskan apa yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota. Yang saya ketahui bahwa hanya Provinsi Sumut dan Jabar saja. Saya minta dipercepat agar segera bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    BRT Mebidang ini merupakan proyek strategis nasional dalam mewujudkan transportasi publik perkotaan yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Rute gambaran BRT Mebidang Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam. Kemudian Kota Binjai-Pusat Pasar Kota Medan. Jumlah busnya sebanyak 31 bus.

    Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perhubungan Muttaqien Hasrimy menambahkan, salah satu dukungan pemerintah daerah adalah penyiapan lahan dan perizinan untuk konstruksi BRT. Kemudian operasional dan pemeliharaan BRT, serta pembentukan institusi dan badan manajemen pengelola BRT.

    “Terkait pembebasan lahan sudah sangat siap. Sudah menganggarkan untuk lahan di Binjai seluas 1,2 hektare. Kita sudah berkoordinasi dengan Pemko Binjai, di sana sudah ada jalan dan penerangan,” katanya.

    Pelaksanaan BRT Mebidang ini, Muttaqien berharap, Kementerian Perhubungan dapat membantu pengadaan armada bus yang dibutuhkan. Dari 31 bus yang dibutuhkan, diharapkan 50% merupakan bantuan bus dari listrik. “Bantuan ini pastinya sangat membantu untuk masyarakat,” ucapnya.

    Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol (P) Aan Suhanan mengatakan, progres BRT 15 rute Terminal Amplas-Stasiun Lubukpakam dan BRT 16 rute Kota Binjai-Pusat Pasar Kota Medan selesai tepat waktu. Saat ini progresnya sudah masuk dalam tahap lelang untuk pembangunan fisik.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas komitmen kuat mendukung pelaksanaan BRT Mebidang. Mudah-mudahan akhir tahun 2025 sudah bisa di ground breaking. Projek ini diharapkan selesai pada 2027,” pungkasnya.

    Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprovsu Effendy Pohan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Hukum Sumut Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setdaprovsu Ade Sofianita, serta jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

  • Catatan Kinerja Angkutan Laut Perintis Usai Beroperasi 10 Tahun

    Catatan Kinerja Angkutan Laut Perintis Usai Beroperasi 10 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Genap 10 tahun atau satu dekade sudah pemerintah mengoperasionalkan angkutan laut perintis untuk penumpang, barang atau tol laut, serta angkutan rede. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menyampaikan sejak 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial. 

    Per 2025, tercatat sebanyak 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

    “Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

    Dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara. 

    Adapun, untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalogue.

    Angkutan laut perintis hadir dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

    Kinerja Tol Laut dan Angkutan Rede

    Program angkutan laut perintis barang atau yang lebih dikenal dengan Tol Laut masih menjadi salah satu andalan dalam menekan disparitas harga dan menjaga stabilitas pasokan barang di berbagai wilayah Indonesia. 

    “Sampai September 2025, pelaksanaan program Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” ujar Masyhud. 

    Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs. 

    Capaian ini, lanjutnya, mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP. 

    Pada 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek Tol Laut melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer. 

  • Serapan Anggaran BGN, Kementan, dan Kemen PU Terendah, Dana Rp70 Triliun Dikembalikan ke Kas Negara

    Serapan Anggaran BGN, Kementan, dan Kemen PU Terendah, Dana Rp70 Triliun Dikembalikan ke Kas Negara

    Dia merinci, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

    Kemudian Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan membelanjakan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara itu, 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Seperti Kementerian Pertahanan yang menerima pagu terbesar senilai Rp247,5 triliun telah merealisasikan belanja Rp167,1 triliun atau 67,5 persen. Kemudian, Polri telah menyerap Rp103 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp138,5 triliun.

    Demikian halnya Kementerian Kesehatan yang telah membelanjakan Rp62,8 triliun atau 73 persen dari pagu Rp86,1 triliun. Kementerian Sosial telah menyerap Rp59 triliun atau 74,2 persen dari Rp79,6 triliun.

    Adapin Kementerian Keuangan yang menerima alokasi Rp71,5 triliun telah membelanjakan Rp63,1 triliun atau 88,3 persen. Kemenkeu menjadi kementerian dengan realisasi serapan tertinggi.

    Lebih lanjut, Kementerian Agama menyerap dana Rp52,5 triliun atau 75,2 persen dari Rp69,9 persen; Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi menyerap Rp36,8 triliun atau 69,4 persen dari Rp52,9 triliun; serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merealisasikan Rp31,4 triliun atau 66,8 persen dari Rp47 triliun.

    Beralih ke Kementerian Perhubungan telah membelanjakan Rp13,6 triliun atau 58,8 persen dari Rp23,1 triliun; Kejaksaan RI Rp13,4 triliun atau 55,8 persen dari Rp24 triliun; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp9,8 triliun atau 65 persen dari Rp15,1 triliun; serta Mahkamah Agung Rp9,5 triliun atau 76,5 persen dari Rp12,4 triliun.

  • 11 KRL Baru dari China Sudah Beroperasi di Lintasan Jabodetabek – Page 3

    11 KRL Baru dari China Sudah Beroperasi di Lintasan Jabodetabek – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) telah mengoperasikan 11 rangkaian baru impor dari China di lintas Jabodetabek. Seluruhnya resmi menggantikan unit lama yang sudah berumur tua.

    Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menyampaikan pengadaan sarana KRL baru ini sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan transportasi publik perkotaan di wilayah Jabodetabek.

    “Rangkaian KRL terbaru ini merupakan modernisasi sarana perkeretaapian yang memiliki teknologi terbaru dengan sebutan CLI-125 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan pengguna yang semakin meningkat,” kata Asdo dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

    Sebanyak 4 rangkaian KRL buatan CRRC Sifang ini beroperasi di lintas Commuter Line Bogor, sedangkan 7 rangkaian lainnya di lintas Cikarang. Operasional KRL baru ini mulanya dilakukan sejak 1 Juni 2025 lalu dengan dua rangkaian tahap awal.

    Berikutnya, ditambah bertahap pada 11 Juni 2025, 25 Juli 2025, 22 Agustus 2025, dan 26 September 2025. Saat ini total ada 132 unit kereta atau gerbong baru yang beroperasi. Seluruhnya beroperasi setelah lolos sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

    “Seluruh pengoperasian sarana KRL baru ini merupakan penggantian atas pengoperasian sarana KRL lama yang telah masuk masa pensiun atau telah habis masa pakainya,” ucap Asdo.

     

  • Kemenhub Pangkas Fuel Surcharge untuk Nataru 2025/2026, Harga Tiket Pesawat Ekonomi Turun – Page 3

    Kemenhub Pangkas Fuel Surcharge untuk Nataru 2025/2026, Harga Tiket Pesawat Ekonomi Turun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi mengumumkan kebijakan penurunan besaran biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Keputusan ini berlaku efektif selama masa Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2025. Tujuan utama penurunan fuel surcharge ini adalah untuk mendukung mobilitas masyarakat, dengan mempertimbangkan kondisi dan daya beli masyarakat selama periode Nataru.

    Besaran Pemangkasan Fuel Surcharge

    Dikutip dari aturan tersebut, Rabu (15/10/2025), penurunan fuel surcharge ini secara langsung akan memengaruhi komponen harga tiket pesawat kelas ekonomi. Besaran fuel surcharge yang dapat dikenakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara kini dibedakan berdasarkan jenis pesawat:

    Pesawat Udara Jenis Jet: Paling tinggi 2% (dua persen) dari tarif batas atas.
    Pesawat Udara Jenis Propeller: Paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif batas atas.

    Tarif batas atas yang menjadi acuan perhitungan fuel surcharge ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara. Perlu dicatat, besaran fuel surcharge yang ditetapkan ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

     

  • KAI Commuter Resmi Operasikan 11 Rangkaian Baru KRL

    KAI Commuter Resmi Operasikan 11 Rangkaian Baru KRL

    Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter secara resmi telah mengoperasikan 11 rangkaian sarana KRL baru untuk melayani pengguna Commuter Line Jabodetabek yang rata-rata mencapai 1,1 juta pengguna tiap harinya. 

    Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menyampaikan secara total terdapat 132 unit kereta dari seluruh rangkaian KRL baru ini, sebagai pengganti sarana-sarana KRL yang secara bertahap telah memasuki masa habis pakainya.

    Asdo menuturkan bahwa pengadaan sarana KRL baru ini sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan transportasi publik perkotaan di wilayah Jabodetabek. 

    “Rangkaian KRL terbaru ini merupakan modernisasi sarana perkeretaapian yang memiliki teknologi terbaru dengan sebutan CLI-125 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan pengguna yang semakin meningkat,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

    Pembagiannya, lintas Bogor menikmati empat rangkaian kereta baru. Sementara lintas Cikarang mendapat 7 rangkaian. 

    Pada awal pengoperasian sarana KRL baru ini, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 2 rangkaian yang masing-masing terdiri dari 12 kereta (SF12) pada tanggal 1 Juni 2025 di lintas Bogor dan 1 rangkaian di lintas Cikarang.

    Selanjutnya secara bertahap KAI Commuter masing-masing mengoperasikan sebanyak 2 rangkaian pada 11 Juni 2025, 25 Juli 2025, 22 Agustus 2025, dan 26 September 2025. Kini, seluruhnya beroperasi setelah lolos sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.  

    Pada kesempatan berbeda, Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan menyampaikan bahwa Rangkaian KRL baru ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur modern seperti sistem pendingin udara (AC) yang lebih kuat, ruang interior yang lebih luas dan ergonomis, serta teknologi keselamatan mutakhir.  

    Selain itu, desain kabin dan tempat duduk dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

    Sampai dengan September 2025 ini total volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 255.520.494 orang.  Total pengguna Commuter Line pada lintas Bogor saja telah menembus 113.841.530 orang, dan pada lintas Cikarang sebanyak 62.672.487 orang. 

    “Dengan adanya peningkatan pengguna tentunya perlu sarana yang memadai sehingga pergerakan pengguna dari satu tempat ke tempat lain dapat terakomodir,” ujar Leza.

    Adapun, 11 rangkaian kereta CLI—125 telah dipesan sejak tahun lalu dan telah datang bertahap sejak Januari 2025. Nama ini merupakan singkatan dari Commuter Line Indonesia (CLI), dengan angka 1 menandakan generasi pertama, dan angka 25 menunjukkan tahun mulai operasional, yakni 2025.

    Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi untuk 11 trainset China tersebut mencapai Rp2,88 triliun. Perinciannya, 8 trainset senilai Rp2,1 triliun, sedangkan 3 sisanya yang memang sudah dipesan lebih awal memiliki nilai investasi sebesar Rp783 miliar.

    Setiap rangkaian KRL memiliki panjang 20 meter dan lebar 3 meter per kereta, dengan formasi 12 kereta atau Stamformasi 12 (SF12). Desain eksterior bertemakan “Growing”, menampilkan garis lengkung merah putih yang mengarah ke atas, sebagai simbol komitmen KAI Commuter untuk terus tumbuh dan meningkatkan layanan. 

    Pada bagian interior, KRL ini memiliki kapasitas angkut antara 250 hingga 300 orang per kereta. Kereta kabin menyediakan 42 tempat duduk, sementara kereta non-kabin menyediakan 54 tempat duduk. Setiap kereta dilengkapi dengan delapan pintu, empat di setiap sisi, guna mempercepat alur naik-turun penumpang.

  • 11 KRL Baru Made in China Sudah Beroperasi di Lintas Bogor dan Cikarang

    11 KRL Baru Made in China Sudah Beroperasi di Lintas Bogor dan Cikarang

    Jakarta –

    Belasan rangkaian kereta baru telah dioperasikan PT KAI Commuter pada layanan KRL Jabodetabek. Totalnya ada 11 rangkaian dengan total 132 unit kereta yang beroperasi melayani masyarakat sejak pertengahan tahun ini.

    Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menyampaikan bahwa pengadaan sarana KRL baru ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan transportasi publik perkotaan di wilayah Jabodetabek.

    “Rangkaian KRL terbaru ini merupakan modernisasi sarana perkeretaapian yang memiliki teknologi terbaru dengan sebutan CLI-125 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan pengguna yang semakin meningkat,” kata Asdo dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

    Asdo menerangkan pengoperasian sarana KRL baru ini digunakan untuk layanan Commuter Line Bogor sebanyak 4 rangkaian dan Commuter Line Cikarang sebanyak 7 rangkaian.

    Pada awal pengoperasian sarana KRL baru ini, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 2 rangkaian yang masing-masing terdiri dari 12 kereta (SF12) pada tanggal 1 Juni 2025 di lintas Bogor dan 1 rangkaian di lintas Cikarang.

    Selanjutnya secara bertahap KAI Commuter masing-masing mengoperasikan sebanyak 2 rangkaian pada 11 Juni 2025, 25 Juli 2025, 22 Agustus 2025, dan 26 September 2025. Seluruhnya beroperasi setelah lolos sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

    “Seluruh pengoperasian sarana KRL baru ini merupakan penggantian atas pengoperasian sarana KRL lama yang telah masuk masa pensiun atau telah habis masa pakainya,” kata Asdo.

    Pada kesempatan berbeda, Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menyampaikan pengoperasian sarana KRL baru ini untuk melayani pengguna Commuter Line Jabodetabek yang rata-rata mencapai 1,1 juta pengguna tiap harinya.

    “Rangkaian KRL baru ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur modern seperti sistem pendingin udara (AC) yang lebih kuat, ruang interior yang lebih luas dan ergonomis, serta teknologi keselamatan mutakhir,” kata Leza.

    Selain itu, desain kabin dan tempat duduk dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

    Sebagai informasi, hingga September 2025 ini total volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 255.520.494 orang. Total pengguna Commuter Line pada lintas Bogor telah menembus 113.841.530 orang, dan pada lintas Cikarang sebanyak 62.672.487 orang.

    Lihat juga Video: Ada Demo, Penumpang KRL Diimbau Hindari Stasiun Palmerah

    (kil/kil)

  • Kemenhub Cek Kesiapan Terminal Tipe A Giwangan Sambut Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026

    Kemenhub Cek Kesiapan Terminal Tipe A Giwangan Sambut Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026

    JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) melakukan kesiapan layanan Terminal Tipe A Giwangan, Yogyakarta, dalam menyambut penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas yang ada di terminal Tipe A Giwangan, Yogyakarta.

    “Kami di sini mengecek layanan yang ada di Terminal Tipe A Giwangan seperti fasilitas ruang tunggu, tempat naik dan turun penumpang, fasilitas ibadah, toilet, hingga area-area UMKM,” ujar Aan dalam keterangan resmi, Selasa, 14 Oktober.

    Dari sisi sarana, kata Aan, pihaknya juga melakukan inspeksi keselamatan atau rampcheck pada bus-bus yang ada di terminal tersebut sebelum mengangkut penumpang.

    Berdasarkan pengecekan, sambung Aan, seluruh bus dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

    “Kami mengapresiasi para pengusaha bus atau operator bus yang telah memelihara armadanya dengan baik. Bus yang beroperasi sudah dicek dan laik jalan,” ucapnya.

    Aan juga mengingatkan seluruh operator bus untuk tidak hanya memeriksa kondisi kendaraan, tetapi juga memastikan pengemudi bus dalam kondisi sehat dan cukup tidur.

    Di samping itu, Aan juga menyinggung penting menyediakan pengemudi cadangan utamanya dalam masa libur panjang demi menjaga kondisi pengemudi tetap prima.

    “Terminal Tipe A Giwangan diharapkan dapat menjadi simpul transportasi yang memberikan pelayanan terbaik dan mengedepankan aspek keselamatan bagi para pengunjung yang akan berlibur ke Yogyakarta,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A terbesar di Indonesia yang merupakan tempat singgah bus dari seluruh kota besar di Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

    Adapun hingga September 2025, data produksi menunjukkan lebih dari 1,7 juta penumpang telah terlayani di Terminal Tipe A Giwangan baik bus AKAP, AKDP, maupun angkutan perkotaan.

    Sementara, data rata-rata per bulan kedatangan bus AKAP sebanyak 11.992 dan keberangkatan bus AKAP sebanyak 11.867. Rata-rata per bulan kedatangan bus AKDP yang dilayani sebanyak 1.128 dan keberangkatan bus AKDP sebanyak 1.126. Sedangkan, rata-rata per bulan kedatangan angkutan perkotaan sebanyak 8.178 dan keberangkatan sebanyak 8.029.