Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Menteri Transmigrasi Pimpin Evakuasi Jenazah Mahasiswa IPB dari Fakfak ke Jakarta – Page 3

    Menteri Transmigrasi Pimpin Evakuasi Jenazah Mahasiswa IPB dari Fakfak ke Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara, terbang ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk memimpin proses evakuasi jenazah Anggit Bima Wicaksana, mahasiswa IPB dan anggota Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang tewas dalam tugas pengabdian di kawasan transmigrasi Bomberey, Fakfak.

    “Saya datang ke Fakfak untuk memastikan negara hadir sepenuhnya. Almarhum Anggit bukan hanya mahasiswa, tetapi Patriot muda yang gugur dalam tugas pengabdian,” ujar Menteri Iftitah di sela proses evakuasi, Selasa (21/10/2025).

    Iftitah juga mengaku kementerian ingin memastikan pemulangan jenazah berjalan sebaik-baiknya dan keluarga mendapatkan pendampingan penuh.

    Proses evakuasi jenazah dilakukan dengan koordinasi antara Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Daerah Fakfak dan Papua Barat, TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, IPB University, AirNav, Angkasa Pura Indonesia, RSUD Fakfak serta aparat terkait.

    Jenazah diberangkatkan dari Fakfak menuju Jakarta pada kesempatan pertama, menggunakan pesawat khusus, dan diperkirakan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, hari ini, Rabu (22/10/2025). Lalu, jenazah akan disemayamkan di rumah duka, di Graha Bintaro Jaya.

    Setiba di Jakarta, Menteri Iftitah juga akan mengawal penyerahan jenazah kepada keluarga almarhum, sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab negara atas pengabdian generasi muda bangsa.

    “Kita kehilangan salah satu putra terbaik Indonesia. Tapi semangatnya akan terus hidup dalam setiap langkah pengabdian Tim Ekspedisi Patriot di seluruh tanah air. Indonesia bangga kepada Anggit,” ujar Iftitah.

    Seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga besar almarhum dan mendoakan agar Anggit Bima Wicaksana mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

  • Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan masih menanti evaluasi kebijakan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat, yang selama ini menjadi perhatian.

    Pemerhati Penerbangan Gerry Soejatman menyampaikan, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto pun, evaluasi batasan harga tiket pesawat belum kunjung rampung. 

    “Kembali lagi, TBA masih harus direvisi naik sesuai perkembangan biaya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025). 

    Padahal, wacana evaluasi ini telah bergulir sejak 2024 yang kala itu masih dipimpin Jokowi dan Kementerian Perhubungan masih dinahkodai Budi Karya Sumadi. 

    Gerry mendorong pemerintah untuk tidak harus takut jika TBA naik, karena maskapai akan tetap menyesuaikan harga sesuai permintaan. 

    Misalnya, pada low season tahun ini maskapai menurunkan harga karena demand dari perjalanan dinas memang menurun, dan ini cukup membantu masyarakat di low season. Namun, tetap masih tidak masuk akal dipaksakan penurunan TBA sementara pada peak season, karena disitulah demand tinggi.

    Dengan kata lain, peak season menjadi ladang bagi maskapai untuk menutup biaya di low season. 

    Paksaan diskon tiket dari TBA di peak season ini, lanjut Gerry, sama sekali tidak berpihak kepada pihak maskapai, dan kepada industri secara menyeluruh. Kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan/pemulihan sektor penerbangan pascapandemi.

    Penerbangan domestik nyatanya masih kesulitan bangkit. Tercermin dari proyeksi Kementerian Perhubungan, di mana recovery rate maskapai domestik hanya akan tumbuh 2% dari 83%, menjadi 85% terhadap 2019. 

    Artinya, penerbangan domestik masih belum pulih 100% dari 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Jauh berbeda dengan internasional yang tumbuh 14% tahun ini dan akan pulih secara penuh.

    Untuk itu, Gerry menegaskan agar pemerintah sebaiknya melihat kepada aspek biaya, seperti kenapa harga avtur Indonesia lebih mahal dari negara sekitar dan mengambil langkah untuk menurunkan biaya avtur. Pasalnya, hal ini menjadi akar masalah biaya operasi maskapai tinggi. 

    Terpisah, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo pun satu suara dengan Gerry. 

    Aris memandang, pemerintah perlu menyiapkan suatu formulasi TBA yang lebih adaptif terhadap parameter operasional maskapai. 

    “Misalnya dari avtur, dari maintenance, leasing pesawatnya, itu mungkin lebih adaptif ke sana sehingga pada saat avturnya naik, itu formula untuk perhitungan TBA itu masih bisa menjaga maskapai untuk memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya. 

    Pada dasarnya, Aris melihat langkah pemerintah dengan memberikan sederet penurunan tarif saat peak season memang menjadi pro rakyat. Namun, pemerintah juga harus sadar bahwa industri penerbangan harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, yakni TBA dan tingginya biaya operasional. 

    Aris berharap, pemerintah dapat meramu kebijakan yang mencapai keseimbangan antara kemudahan masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Namun, di sisi lain juga harus tetap menjaga keberlangsungan para maskapai untuk melakukan bisnis transportasi udaranya. 

    “Yang penting seimbang, masyarakat bisa terbang dengan nyaman, dengan harga yang kompetitif, di sisi lain maskapai juga masih bisa menjalankan bisnisnya dengan margin yang bisa diterima,” tuturnya.

    Pada April 2025 lalu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan evaluasi TBA akan dilakukan. Pihaknya akan mendengar seluruh masukan dari stakeholder yang berkaitan dengan tiket pesawat.  

    “Dan kita evaluasi lah, kan bisa naik, bisa tidak. Kan namanya evaluasi tidak selalu harus naik kan? Saya kan enggak bisa menentukan sepihak,” kata Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Sayangnya, enam bulan berlalu, belum ada kabar lagi terkait evaluasi TBA dan TBB. 

  • Ekosistem Ride Hailing Carut Marut, Garda Minta Prabowo Segera Terbitkan Perpres

    Ekosistem Ride Hailing Carut Marut, Garda Minta Prabowo Segera Terbitkan Perpres

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mendesak pemerintah membuat peraturan mengenai perlindungan bagi pengemudi online. Garda menilai persaingan antar Gojek, Grab, dan Maxim yang jor-joran soal tarif membuat nasib pengemudi tertekan. 

    Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi konkret untuk menjamin kesejahteraan para pekerja transportasi daring. 

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai carut-marut ekosistem transportasi digital saat ini terjadi karena persaingan antarperusahaan aplikator yang tidak sehat dan berfokus pada profit semata.

    “Perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025). 

    Igun menilai, kekacauan dalam ekosistem transportasi daring kian parah karena perusahaan aplikator dinilai mampu memengaruhi kebijakan pemerintah, sementara Kementerian Perhubungan justru dianggap pasif dan lebih condong membela kepentingan aplikator ketimbang melindungi para pengemudi ojek online.

    Untuk itu, Igun berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah tegas melalui penerbitan aturan baru yang berpihak kepada pengemudi. 

    Dia berharap kepala negara dapat bersikap adil dan tegas dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mampu melindungi pengemudi dari persaingan tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan mereka ke depan.

    “Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” kata Igun.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

     

    Dia menyebut pemerintah saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia untuk mencari solusi bagi para pengemudi.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo dalam forum tersebut.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun. Gojek sendiri mencatat lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.

    Isu kesejahteraan pengemudi ojek online terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

    Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja. Di sisi lain, perusahaan aplikator mengklaim telah menerapkan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan disebut menemui hambatan regulasi. 

  • Menpar sebut akan ada diskon transportasi jelang Natal dan tahun baru

    Menpar sebut akan ada diskon transportasi jelang Natal dan tahun baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan pemerintah akan memberikan potongan harga untuk sejumlah moda transportasi menjelang masa libur Hari Raya Natal dan tahun baru.

    “Akan ada pengumuman dalam bulan ini, diskon transportasi, tol, laut, dan udara juga,” kata Widiyanti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10).

    Langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pergerakan wisatawan selama periode libur akhir tahun.

    Dalam kesempatan itu, Widiyanti juga menyampaikan terkait sepuluh destinasi prioritas atau “10 Bali Baru” yang masih terus dalam proses pengembangan.

    “Itu masih dalam proses, kami tentu akan membuat, mendata improvement-nya, bagaimana quality tourism kita akan canangkan juga,” kata dia.

    Di sisi lain, Widiyanti mengatakan pihaknya juga selalu mempromosikan program desa wisata, bekerja sama dengan Kementerian lain, seperti Kementerian Perhubungan.

    “Ini juga untuk meningkatkan konektivitas, jadi konektivitas itu untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ke 10 destinasi baru,” ucapnya.

    Pemerintah juga mencatat jumlah wisatawan selama 12 bulan terakhir mencapai sekitar 14,85 juta kunjungan, naik 12,3 persen dibandingkan periode sebelumnya. Destinasi yang paling banyak dikunjungi masih didominasi Bali, disusul Jakarta dan Batam.

    “Total setahun itu terutama 12 bulan 14,85 juta. Naik sekitar 12,3 persen. Kalau dari Januari sampai Agustus itu 10,4 juta tetapi kalau 12 bulan itu 14,8 juta,” kata Widiyanti.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY: Utang KCIC jangan hambat kereta cepat Jakarta–Surabaya

    AHY: Utang KCIC jangan hambat kereta cepat Jakarta–Surabaya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak boleh menjadi penghambat rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya.

    “Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya,” kata pria yang akrab disapa AHY itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10).

    AHY mengatakan pemerintah saat ini masih membahas sejumlah opsi restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung itu.

    Pembahasan tersebut, kata dia, dilakukan bersama BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pemangku kepentingan lain.

    Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan langkah yang tepat dan berkelanjutan dalam penyelesaian kewajiban finansial proyek tersebut.

    “Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya,” kata dia.

    AHY menyebut seluruh opsi penyelesaian masih dalam tahap pembahasan dan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.

    Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

    Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.

    Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri SKKL Belum Merasakan Kehadiran Pemerintah

    Industri SKKL Belum Merasakan Kehadiran Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA— Industri sistem komunikasi kabel laut (SKKL) menyoroti sejumlah dinamika kebijakan yang memengaruhi proses perizinan dan tata kelola infrastruktur strategis selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) Resi Y. Bramani mengatakan selama ini asosiasi memiliki hubungan yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait pada pemerintahan sebelumnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

    Dia menambahkan, Askalsi  selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh instansi tersebut dan merasa aspirasinya selama ini cukup didengarkan.

    Namun, menurutnya, pergantian rezim pemerintahan turut membawa dinamika kebijakan baru yang berdampak terhadap industri, terutama setelah pembubaran Kemenko Marvest dan perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Seiring pergantian rezim pemerintahan menjadi Prabowo–Gibran, tak lepas dengan adanya dinamika kebijakan yang menyertai, yang menurut kami berdampak pada proses perizinan dan kebijakan penataan kabel bawah laut seperti pembubaran Kemenko Marvest, yang merupakan motor penggerak dalam Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, serta adanya perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi Kementerian Komdigi,” kata Resi saat dihubungi Bisnis pada Senin (20/10/2025).

    Resi menambahkan perubahan kebijakan di masa pemerintahan saat ini cukup berdampak terhadap proses perizinan SKKL. Meski demikian, dia mengakui pelaku industri akhirnya dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. 

    Dia mengatakan, sejauh ini belum ada kebijakan yang dianggap signifikan karena durasi perizinan penggelaran SKKL masih memakan waktu lama, keringanan terhadap regulatory charging belum terealisasi, kebijakan “pemutihan” Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk SKKL eksisting belum berjalan, serta isu perlindungan dan keamanan SKKL masih memerlukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah. 

    Askalsi juga menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2025 yang dinilai membawa persoalan baru bagi pelaku usaha SKKL, khususnya yang beroperasi di wilayah Batam.

    Meski demikian, asosiasi menilai kementerian dan lembaga terkait pada dasarnya mendukung pembangunan SKKL dan mengakui infrastruktur ini sebagai objek vital nasional. Namun, ASKALSI menilai dukungan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk terobosan regulasi untuk memangkas birokrasi perizinan.

    “Kami merasa perlu lebih dari itu, seperti terobosan regulasi dan kebijakan untuk pemangkasan proses perizinan, atau tahapan pada beberapa proses perizinan dapat dilakukan secara paralel, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses perizinan pembangunan SKKL ataupun pemeliharaan SKKL,” kata Resi.

    Lebih lanjut, Resi menyoroti adanya perbedaan kewenangan antara regulasi baru dan aturan sebelumnya. Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, izin membangun SKKL kini termasuk dalam Perizinan Berusaha untuk Usaha Menengah dan Usaha Kecil (PB UMKU) yang kewenangannya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

    Dengan demikian, PKKPRL dan izin membangun berada di bawah satu kementerian. Namun, menurutnya, belum jelas apakah hal tersebut dapat disebut sebagai terobosan, sebab selama ini penerbitan izin membangun dan perpanjangannya masih menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 Tahun 2016.

    Resi menyampaikan Askalsi berharap dalam satu tahun ke depan pemerintah dapat menghadirkan terobosan regulasi yang mampu mempercepat dan mempermudah proses perizinan, baik untuk pembangunan maupun operasional SKKL. Dia mencontohkan, percepatan tersebut diharapkan mencakup tahapan seperti proses PKKPRL, persetujuan lingkungan, hak labuh, serta izin membangun.

    “Kemudian biaya/regulatory charging untuk SKKL itu dapat menjadi lebih rendah seperti keringanan dalam penghitungan PBB sektor lainnya serta PNBP PKKPRL [bagi SKKL eksisting yang masih belum memiliki PKKPR],” pungkas Resi.

    Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

  • Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Resmi Layani Penerbangan Internasional

    Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Resmi Layani Penerbangan Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, resmi melayani penerbangan internasional, pada Senin (20/10/2025) pagi, yang ditandai dengan mendaratnya pesawat AirAsia rute Kuala Lumpur-Banjarmasin. 

    Pembukaan rute tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka bandara internasional di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat 36 bandara internasional. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan, bandara internasional bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional, mewujudkan Indonesia sebagai hub transportasi regional, pemerataan akses internasional di luar Jawa, meningkatkan daya saing, dan citra transportasi nasional. 

    “Banjarmasin merupakan pintu masuk ke sejumlah daerah strategis di wilayah Kalimantan Selatan. Saya sangat berharap pembukaan rute internasional ini dapat meningkatkan perekonomian dan pariwisata di wilayah Kalimantan,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2025). 

    Dudy berharap maskapai dan rute penerbangan internasional di Bandara Internasional Syamsudin Noor dapat bertambah di kemudian hari. 

    Menurutnya, hal ini penting untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi serta mempermudah pergerakan orang dan barang menuju pusat pertumbuhan ekonomi dunia. 

    Dudy turut mengapresiasi PT Angkasa Pura yang telah mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung operasional penerbangan internasional di Bandara Internasional Syamsudin Noor. 

    Dirinya pun mengimbau seluruh pihak yang berdinas di bandara, seperti Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, hingga petugas keamanan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang.  

    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Perhubungan dan pihak AirAsia atas kepercayaannya membuka rute penerbangan internasional di Bandara Internasional Syamsudin Noor. Dia berharap langkah ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kalimantan Selatan. 

    “Konektivitas internasional ini membuka peluang lebih besar bagi kunjungan wisatawan dan investasi di Indonesia,” katanya. 

    Sebagai informasi, frekuensi penerbangan AirAsia rute Kuala Lumpur-Banjarmasin atau sebaliknya dijadwalkan empat kali dalam seminggu. Meliputi Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

    Sejumlah bandara satu persatu pun membuka rute internasional. Sebelumnya, Maskapai Batik Air Malaysia juga resmi membuka layanan penerbangan langsung rute Palembang–Kuala Lumpur dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, pada Jumat (12/9/2025).

    Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan 36 bandar udara umum, tiga bandara khusus, dan Bandara Bersujud sebagai bandara internasional. Alhasil, total bandara internasional di Indonesia mencapai 40. 

    Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025. Jumlah tersebut melonjak signifikan dari sebelumnya yang hanya berada di 17 kota. 

    Meski demikian, Kemenhub masih terus mendorong 14 bandara yang telah dinaikkan statusnya menjadi internasional, untuk segera melengkapi persyaratan dalam kurun waktu enam bulan sejak 8 Agustus 2025.

  • Kemenhub Ubah Pola Subsidi Tol Laut Mulai 2026

    Kemenhub Ubah Pola Subsidi Tol Laut Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah rampung melaksanakan evaluasi tol laut dan akan mengubah pola subsidi angkutan laut perintis tersebut mulai 2026. 

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengungkapkan, pihaknya berencana melakukan optimalisasi trayek tol laut dengan kolaborasi bersama sejumlah pihak. 

    Misalnya, BUMN dan perusahaan pelayaran swasta (komersial) yang berminat membuka layanan pada beberapa rute tol laut dengan tingkat keterisian (load factor) tinggi. 

    “Pada trayek-trayek tersebut, pola pelayanan akan dialihkan dari mekanisme subsidi operasional kapal menjadi subsidi titip muatan atau kontainer,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025). 

    Masyhud berharap bahwa langkah ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah khususnya pada trayek yang wilayahnya sudah lebih maju sekaligus mendorong efektivitas dan keberlanjutan distribusi logistik nasional. 

    Dengan demikian, subsidi dapat dialihkan untuk trayek lain yang lebih membutuhkan dan meningkatkan kualitas layanan pada wilayah tersebut.

    Sejauh ini, pemerintah menerapkan dua pola subsidi. Pertama, pola subsidi operasional kapal dan pola subsidi titip kontainer. 

    Hampir 11 tahun tol laut beroperasi, tercatat ada 39 kapal yang berlayar ke seluruh pelosok Indonesia dengan total 39 trayek dan mayoritas berasal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

    Per Agustus 2025, dengan adanya tambahan kapal maupun trayek menjadi 39, tercatat telah mengangkut muatan sebanyak 1.093,48 ton dan 18.800 TEUs. Dari target 581 voyage, telah tercapai 408 voyage atau mencakup 70,22%.  

    Sebanyak 39 kapal terdiri dari 15 kapal negara, lima kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), enam kapal milik ASDP, serta 13 kapal milik swasta. Kapal-kapal tersebut menyinggahi 104 pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal, subsidi kontainer, dan subsidi muatan. 

    Melihat rutenya, sebanyak 19 trayek merupakan penugasan sementara sisanya merupakan lelang. Pelni menjalankan delapan trayek, PT Djakarta Lloyd berlayar dengan lima trayek, dan ASDP (titip muatan) bertugas untuk enam trayek. 

    Adapun, PT Citrabaru Adinusantara, PT Luas Line, dan PT Subsea Lintas Globalindo masing-masing bertugas menjalankan dua trayek. PT Lintas Samudera menjalankan satu trayek dan PT Mentasi Mas tiga trayek. Untuk PT Meratus dan PT Temas dengan pola titip kontainer, masing-masing berlayar dengan empat trayek dan enam trayek tol laut.

    Sementara sampai September 2025, pelaksanaan program tol laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia. Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs.

  • Bus Penumpang Tabrak Tanggul Pasir & Terbalik, 17 Orang Meninggal

    Bus Penumpang Tabrak Tanggul Pasir & Terbalik, 17 Orang Meninggal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah bus penumpang di timur laut Brasil menabrak tanggul pasir dan terbalik, menewaskan 17 orang, kata pihak berwenang setempat.

    Mengutip laporan The Guardian, bus tersebut membawa sekitar 30 penumpang berdasarkan keterangan polisi pada hari Sabtu, tetapi jumlah korban luka, yang dibawa ke rumah sakit terdekat, belum diketahui. Kendaraan tersebut berangkat dari negara bagian Bahia dan mengalami kecelakaan di Saloá, sebuah kota di negara bagian tetangga, Pernambuco.

    Polisi mengatakan pengemudi kehilangan kendali bus, menyeberang ke jalur berlawanan, dan menabrak batu di pinggir jalan. Ia kemudian kembali ke jalur yang benar tetapi menabrak tanggul pasir, menyebabkan kendaraan tersebut terbalik.

    Penyebab kecelakaan sedang diselidiki. Pengemudi mengalami luka ringan dan hasil tes alkoholnya negatif, kata polisi.

    Gubernur Bahia, Jerônimo Teixeira, mengatakan di X bahwa pemerintahannya mendukung upaya penyelamatan dan identifikasi korban. “Saya memantau situasi ini bersama tim saya dan sangat berduka atas hilangnya nyawa, cedera, dan penderitaan semua keluarga,” tulisnya.

    Lebih dari 10.000 orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Brasil pada tahun 2024, menurut Kementerian Perhubungan Brasil.

    Pada bulan April, 11 orang tewas, termasuk dua anak-anak, setelah sebuah bus penumpang terbalik di Brasil bagian tenggara. Pada bulan Februari, sebuah bus yang membawa mahasiswa bertabrakan dengan sebuah truk di jalan raya di negara bagian São Paulo, menewaskan 12 penumpang. September lalu, sebuah bus yang membawa tim sepak bola Coritiba Crocodiles terbalik di jalan, menewaskan tiga orang.

    Lebih dari 10.000 orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Brasil pada tahun 2024, menurut kementerian perhubungan.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Diskon Tarif Pesawat Nataru Diprediksi Tak Berdampak Signifikan, Pengamat: Daya Beli Lesu

    Diskon Tarif Pesawat Nataru Diprediksi Tak Berdampak Signifikan, Pengamat: Daya Beli Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Penerbangan Alvin Lie memandang keberadaan sederet diskon tarif tiket pesawat untuk momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru, tak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan jumlah penumpang rute domestik. 

    Alvin menjelaskan, dengan sejumlah diskon terkini seperti fuel surcharge hingga insentif pajak berupa PPN DTP sebesar 6%, total besaran diskon memang diperkirakan mencapai 12%—14%. Namun, tak cukup besar untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke moda pesawat udara. 

    Merujuk kebijakan serupa saat Lebaran 2025, yakni saat pemerintah memberikan insentif PPN DTP dan diskon sejumlah biaya pelayanan yang kemudian menekan harga tiket 13%-14%, jumlah penumpang hanya naik hampir 10% dari rata-rata tiga bulan terakhir.

    “Sedangkan penumpang yang beralih dari moda transportasi lain ke penerbangan, hanya 3,8%. Jadi tidak terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (19/10/2025).

    Terlebih untuk diskon fuel surcharge atau beban tambahan biaya bahan bakar yang dipangkas dari 10% menjadi 2%, hanya menyasar pesawat jet, bukan propeller. Padahal, pesawat propeller kerap melintasi wilayah Timur Indonesia dan memiliki biaya yang lebih mahal. 

    “Justru kawasan Indonesia Timur yang banyak dilayani pesawat propeller tidak mendapat insentif. Padahal justru kawasan ini yang paling merasakan beratnya harga tiket,” tambahnya.

    Di tengah peningkatan yang tidak signifikan, Alvin melihat adanya pergeseran pasar. Penumpang yang biasanya naik maskapai low cost carrier (LCC) bergeser ke maskapai full service. Biaya yang sama, tetapi fasilitas lebih nyaman. 

    Bukan tanpa sebab, Alvin melihat saat ini daya beli masih sangat lesu terhadap penerbangan domestik. Bahkan, jumlah penumpang rute domestik diperkirakan akan turun 10% sampai dengan 12% terhadap 2024 atau secara tahunan atau year-on-year (YoY).  

    “Jika diskon hanya pada kisaran 15%—20%, kemungkinan manfaatnya tidak seberapa. Daya beli sedang sangat lesu,” ujar Alvin. 

    Hal tersebut pun terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Di saat angkutan penumpang udara atau pesawat internasional terus mencatatkan peningkatan, keberangkatan penumpang melalui angkutan udara domestik pada Agustus 2025 anjlok 6,66% dibandingkan bulan sebelumnya atau month-to-month (MtM). 

    BPS mencatat adanya penurunan dari 5,47 juta orang pada Juli 2025, menjadi 5,10 juta orang pada Agustus 2025. 

    Melihat data penumpang secara tahunan, terjadi peningkatan di hampir seluruh moda transportasi, kecuali pada angkutan udara domestik. Saat itu, jumlah penumpang angkutan udara domestik turun sebesar 8,45% YoY. 

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun memprediksikan pertumbuhan pesawat domestik pada 2025 akan stagnan alias tumbuh 0% dari 2024 atau secara tahunan. Sementara pesawat internasional akan tumbuh 1%.

    Sebelumnya, Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Syamsu Rizal pun mengungkapkan bahwa penerbangan internasional memang lebih cepat pulih. 

    Hal itu tecermin dengan trafik perkembangan penumpang internasional yang hampir mendekati masa 2019.  Pada tahun lalu, tingkat pemulihan atau recovery rate penerbangan internasional 2024 terhadap 2019 baru mencapai 96%. Sementara pada tahun ini diperkirakan akan mencapai 110%.  

    Berbeda dengan domestik dengan recovery rate 2024 terhadap 2019 sebesar 83%, dan hanya akan tumbuh 2% pada tahun ini. Jauh berbeda dengan rute internasional yang tumbuh 14%.  

    “Jadi memang internasional lebih cepat pulih, yang diprognosiskan akan melampaui 100% pada tahun ini,” ujarnya dalam Press Background, Selasa (5/8/2025).

    Adapun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2025, dikutip Sabtu (18/10/2025), pemerintah memberikan insentif PPN yang ditanggung pemerintah terhadap harga tiket pesawat untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional selama periode Nataru. 

    Insentif PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) tersebut berlaku untuk periode pembelian tiket yang dilakukan sejak 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode penerbangan yang dilakukan sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Pemerintah hanya menanggung PPN sebesar 6% dari nilai penggantian. Sementara, masyarakat masih membayar PPN sebesar 5% yang akan ditagih melalui maskapai. 

    Komponen pada nilai penggantian mencakup tarif dasar (base fare), biaya bahan bakar (fuel surcharge), biaya bagasi tambahan (extra baggage), dan pemilihan kursi (seat selection), yang merupakan jasa yang diberikan maskapai.

    Meski demikian, efek nyata dari diskon Nataru ini baru akan terlihat saat momen tersebut berlangsung dan rampung, pada awal tahun 2026 mendatang.