Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Wabup Sidoarjo Tinjau Rencana Pelebaran Jalan di Perlintasan KA Gelam untuk Atasi Kemacetan

    Wabup Sidoarjo Tinjau Rencana Pelebaran Jalan di Perlintasan KA Gelam untuk Atasi Kemacetan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya mengurai kemacetan di perlintasan Kereta Api (KA) No. 68, Desa Gelam, Kecamatan Candi, Sidoarjo, mulai menunjukkan progres nyata. Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama sejumlah pemangku kepentingan meninjau langsung lokasi rencana pelebaran jalan di sekitar perlintasan tersebut, Rabu (29/10/2025).

    Dalam kunjungan itu, Mimik Idayana menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terhadap surat permohonan pelebaran jalan yang diajukan Pemkab Sidoarjo. Ia menyebut, dengan adanya persetujuan dari pemerintah pusat, proyek pelebaran dapat segera dilaksanakan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di titik tersebut.

    “Setiap hari wilayah ini sering mengalami kemacetan, terutama saat terdapat persimpangan kendaraan yang mengharuskan pengguna jalan saling mengalah. Kondisi diperparah dengan adanya kereta api yang melintas. Oleh karena itu, rencana pelebaran jalan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurai kemacetan. Kami berharap proyek ini dapat segera terealisasi dan selesai pada akhir tahun ini,” ujarnya.

    Sejalan dengan pernyataan Wakil Bupati, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Budi Basuki, menjelaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan setelah surat pengajuan ke pemerintah pusat mendapat respons positif. Dari hasil pengukuran, lebar jalan sisi timur saat ini hanya empat meter, dan masih bisa diperluas hingga saluran air sejauh 1,5 meter. Dengan begitu, total lebar jalan nantinya mencapai 6,5 meter, cukup untuk dua kendaraan berpapasan tanpa hambatan.

    “Setelah peninjauan lapangan, memang teridentifikasi adanya penyempitan pada area perlintasan kereta api. Mengingat lokasi ini merupakan kawasan dengan lalu lintas kendaraan yang padat, setelah surat menyurat dan mendapatkan respons, kami akan melaksanakan koordinasi dan rapat teknis untuk mempercepat proses pelebaran jalan,” jelasnya.

    Rencana pelebaran jalan di perlintasan KA Gelam menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi titik rawan kemacetan, sekaligus mendukung kelancaran arus kendaraan di jalur penghubung antarwilayah Candi dan Sidoarjo kota. [isa/beq]

  • Kemenhub memastikan penyelidikan insiden KA Kedunggedeh berlanjut

    Kemenhub memastikan penyelidikan insiden KA Kedunggedeh berlanjut

    Setiap insiden yang terjadi, sekecil apa pun itu menjadi alarm bagi kami untuk melakukan evaluasi kembali secara keseluruhan terkait aspek keselamatan dan pelayanan.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan proses investigasi atas insiden kereta api (KA) yang melibatkan KA Purwojaya di dekat Stasiun Kedunggedeh, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (25/10), terus berlanjut ditangani Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

    “Setiap insiden yang terjadi, sekecil apa pun itu menjadi alarm bagi kami untuk melakukan evaluasi kembali secara keseluruhan terkait aspek keselamatan dan pelayanan,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan keselamatan penumpang merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar dan akan selalu menjadi fokus utama DJKA.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf dan turut prihatin atas insiden yang terjadi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Allan menyebut Kemenhub siap mendukung dan melaksanakan rekomendasi dari investigasi yang dilakukan oleh KNKT.

    Hasil investigasi itu akan menjadi dasar untuk perbaikan sistem perkeretaapian nasional baik dari sisi operasional, kualitas prasarana dan sarana, ataupun sumber daya manusia.

    “Kami harap insiden yang sudah terjadi dapat menjadi pelajaran berharga bagi jajaran kami dan stakeholder terkait untuk terus meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi kereta api kita,” kata Allan lagi.

    DJKA mendorong agar semua pihak yang berkecimpung di sektor transportasi kereta api untuk meningkatkan pelayanannya demi memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna moda ini.

    Adapun terkait potensi temuan dari investigasi yang sedang dilakukan oleh KNKT, DJKA bersama pemangku kepentingan terkait berkomitmen penuh untuk mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan.

    Hal itu, ujar Allan pula, dilakukan guna memastikan penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia dapat terlaksana andal, selamat, aman, dan nyaman serta berkelanjutan untuk masyarakat.

    “Secara bertahap akan kami umumkan langkah-langkah perbaikan apa yang sudah dan sedang kami lakukan sebagai upaya kami untuk mendorong akuntabilitas terhadap insiden yang terjadi,” kata Allan.

    “Kami mohon dukungan masyarakat agar upaya kami dalam meningkatkan pelayanan di sektor perkeretaapian dapat berjalan dengan optimal,” kata Allan pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons GOTO soal Rencana Prabowo Atur Status Driver Gojek-Grab Cs Lewat Perpres

    Respons GOTO soal Rencana Prabowo Atur Status Driver Gojek-Grab Cs Lewat Perpres

    Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) merespon inisiatif pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) dalam rangka menjamin kesejahteraan ojek online (ojol). Perpres rencnanya akan mengatur status hingga tarif ojol.

    Direktur Public Affairs & Communications GoTo Ade Mulya memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra untuk mengoptimalkan manfaat model hubungan kerja kemitraan antara platform dan mitra pengemudi. 

    “Sebagai contoh, GoTo sepenuhnya memenuhi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan berkoordinasi erat bersama Kementerian Ketenagakerjaan dalam keberhasilan mengimplementasikan Bonus Hari Raya [BHR] pertama kalinya tahun ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/2025). 

    Inisiatif ini merupakan bentuk kolaborasi yang memastikan penghargaan atas kinerja mitra dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan. 

    Saat ini, GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan. 

    Di samping pengaturan status pengemudi ojol, GoTo terus berupaya mendorong kesejahteraan mitra. Ade menegaskan bahwa fokus utama GoTo saat ini adalah menjaga dan meningkatkan total pendapatan harian mitra, bukan sekadar pendapatan per trip. 

    Dengan mendorong layanan yang diminati pelanggan, termasuk opsi layanan dengan harga terjangkau, permintaan dapat terus tumbuh dan pada akhirnya turut meningkatkan total pendapatan harian mitra.

    Meski demikian, GoTo mendorong agar kebijakan yang diatur dalam Perpres tetap memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing bagi ekonomi nasional. 

    Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra dan memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia.

    “Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak seperti mitra, pelanggan, dan pelaku industri agar dapat terus tumbuh bersama,” tuturnya. 

    Ade menegaskan pihaknya juga siap memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan dan pembahasan Perpres, baik melalui maupun koordinasi langsung dengan kementerian terkait. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan akan mengeluarkan regulasi berupa Perpres yang mengatur kesejahteraan para pengemudi driver ojek online pada tahun ini. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari Sidang Kabinet Paripurna yang meminta agar perusahaan besar penyedia jasa ojek daring untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil. 

    Regulasi ini disebutnya akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol. 

    “Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada, tinggal beberapa yang masih kami harus cari titik temunya,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Kemensesneg, Jumat (24/10/2025).

  • Keseriusan China Garap Industri Mobil Global

    Keseriusan China Garap Industri Mobil Global

    Chongqing

    Inovasi China di industri otomotif tak perlu diragukan lagi. Tak perlu heran memang, bahkan sebuah provinsi aja memiliki fasilitas pengujian yang lengkap. Salah satu contohnya adalah Provinsi Chongqing yang memiliki fasilitas pengujian mobil alias proving ground yang luasnya mencapai 221 hektare.

    Fasilitas ini dikelola oleh Chongqing Xibu Automobile Proving Ground Management Ltd, yang merupakan anak usaha dari China Automotive Engineering Research Institute. Proving ground ini diklaim fasilitas pengujian kendaraan paling lengkap yang ada di barat China.

    Chongqing serius garap industri mobil Foto: Zulfi Suhendra/detikOto

    Area proving ground 221 hektare itu dilengkapi dengan berbagai macam kondisi dan medan jalan, mulai jalan kering, basah, jalan memutar dinamis, jalan bebatuan, speed bump, jalan dengan kemiringan tinggi hingga jalan menanjak, jalan untuk mengetes ketahanan terhadap genangan banjir, dengan sudut kemiringan tinggi dan lainnya.

    Jalan uji tersebut masing-masing telah mendapatkan persetujuan dan otorisasi lokasi inspeksi dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi serta Kementerian Perhubungan China.

    Tak hanya buat mobil-mobil pabrikan China, proving ground ini juga dipercaya pabrikan mobil dari negara lain seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, termasuk dalam penelitian dan pengembangan produk, pengujian ketahanan, pengujian korosi, pengembangan kinerja, sertifikasi tipe, dan uji regulasi wajib otomotif.

    Chongqing serius garap industri mobil Foto: Zulfi Suhendra/detikOto

    Xibu Proving Ground ini juga memiliki ruang lingkungan, ruang semprot garam, laboratorium korosi kendaraan dan suku cadang, zer, dan jalan uji korosi khusus, yang dapat menyediakan pelanggan dengan solusi uji ketahanan korosi kendaraan dan suku cadang yang memenuhi standar internasional.

    Terlihat saat menjajal proving ground ini menggunakan mobil Changan, detikOto melihat mobil-mobil berseliweran. Kebanyakan dari mobil tersebut juga masih dalam tahap RnD.

    Panjang total jalan di proving ground ini 46,5 km, dengan jalan uji sepanjang 43,4 km, termasuk 5,4 km dari 32 jenis permukaan jalan keandalan, 14 jalan uji yang berbeda, 67 jenis permukaan jalan khusus.

    (zlf/lua)

  • Maxim Berharap Penyusunan Perpres Ojol Libatkan Seluruh Pihak

    Maxim Berharap Penyusunan Perpres Ojol Libatkan Seluruh Pihak

    Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia berharap seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online, termasuk kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) dan persaingan usaha di sektor tersebut.

    Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan pihaknya belum dapat berkomentar banyak mengenai rencana penerbitan aturan tersebut. Terlebih Maxim juga belum menerima undangan ataupun dokumen resmi untuk melakukan pembahasan bersama terkait penyusunan Perpres transportasi daring tersebut.

    Namun demikian, Dirhamsyah mengatakan pihaknya berharap agar proses penyusunan aturan ini dilakukan secara inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

    “Termasuk didalamnya adalah perusahaan e-hailing agar terciptanya regulasi yang berimbang dan berkelanjutan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Senin (27/10/2025).

    Menurut dia, Maxim siap berpartisipasi aktif memberikan masukan dari perspektif industri untuk mewujudkan keputusan terbaik demi keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia. 

    Sebagai penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, lanjut Dirhamsyah, Maxim percaya kebijakan yang tepat dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para mitra pengemudi tanpa mengurangi fleksibilitas kerja yang selama ini menjadi keunggulan utama model kemitraan di sektor ini.

    Terkait dengan pengaturan tarif, dia mengatakan Maxim berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan tetap menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat dan keberlanjutan pendapatan bagi mitra pengemudi.

    Dia juga menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi tarif yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tercipta peraturan yang adil bagi semua pihak.

    “Serta berimbang, untuk menjaga stabilitas pasar, pendapatan mitra pengemudi, dan keberlanjutan perusahaan e-hailing,” tutur Dirhamsyah.

    Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur kesejahteraan para pengemudi ojol sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antarperusahaan aplikasi transportasi daring. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    “Sedang dikomunikasikan semua. Ya makanya kan dari draft itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo.

    Menurutnya, penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang sebelumnya meminta agar dua perusahaan besar penyedia jasa ojek online dipanggil untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

    Prasetyo menegaskan regulasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

    “Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol,” ujarnya.

    Dia menambahkan, bentuk regulasi yang sedang dirancang kemungkinan besar berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar proses penyusunannya dapat dilakukan dengan cepat. Sementara ketika ditanya soal target waktu penerbitan aturan tersebut, Prasetyo memastikan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu dekat. 

    “Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada tinggal ada [bahannya] beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” tegasnya.

  • Ini Harapan Maxim Soal Perpres Transportasi Online

    Ini Harapan Maxim Soal Perpres Transportasi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia menanggapi rencana pemerintah yang tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online, termasuk kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) dan persaingan usaha di sektor tersebut.

    Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan pihaknya belum dapat berkomentar banyak mengenai rencana penerbitan aturan tersebut.

    Terlebih Maxim juga belum menerima undangan ataupun dokumen resmi untuk melakukan pembahasan bersama terkait penyusunan Perpres transportasi daring tersebut.

    Namun demikian, Dirhamsyah mengatakan pihaknya berharap agar proses penyusunan aturan ini dilakukan secara inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

    “Termasuk di dalamnya adalah perusahaan e-hailing agar terciptanya regulasi yang berimbang dan berkelanjutan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Senin (27/10/2025).

    Menurut dia, Maxim siap berpartisipasi aktif memberikan masukan dari perspektif industri untuk mewujudkan keputusan terbaik demi keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia.

    Sebagai penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, lanjut Dirhamsyah, Maxim percaya kebijakan yang tepat dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para mitra pengemudi tanpa mengurangi fleksibilitas kerja yang selama ini menjadi keunggulan utama model kemitraan di sektor ini.

    Terkait dengan pengaturan tarif, dia mengatakan Maxim berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan tetap menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat dan keberlanjutan pendapatan bagi mitra pengemudi.

    Dia juga menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi tarif yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tercipta peraturan yang adil bagi semua pihak.

    “Serta berimbang, untuk menjaga stabilitas pasar, pendapatan mitra pengemudi, dan keberlanjutan perusahaan e-hailing,” tutur Dirhamsyah.

    Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur kesejahteraan para pengemudi ojol sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antarperusahaan aplikasi transportasi daring. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    “Sedang dikomunikasikan semua. Ya makanya kan dari draf itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo.

    Menurutnya, penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang sebelumnya meminta agar dua perusahaan besar penyedia jasa ojek online dipanggil untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

    Prasetyo menegaskan regulasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

    “Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol,” ujarnya.

    Dia menambahkan, bentuk regulasi yang sedang dirancang kemungkinan besar berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar proses penyusunannya dapat dilakukan dengan cepat. Sementara ketika ditanya soal target waktu penerbitan aturan tersebut, Prasetyo memastikan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu dekat. 

    “Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada tinggal ada [bahannya] beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” tegasnya.

  • Kenapa Kecelakaan Maut Bus Terulang Terus?

    Kenapa Kecelakaan Maut Bus Terulang Terus?

    Jakarta

    Lagi-lagi kecelakaan maut akibat bus diduga mengalami rem blong terjadi. Kenapa kecelakaan maut bus pariwisata terulang terus?

    Kecelakaan maut yang melibatkan bus pariwisata lagi-lagi terjadi. Bus pariwisata yang mengangkut 34 orang penumpang itu kecelakaan di Tol Trans Jawa Km 312B arah Semarang-Jakarta, Pemalang, Jawa Tengah. Insiden itu terjadi Sabtu (25/10/2025) pukul 08.25 WIB. Empat orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan ini.

    “Korban meninggal dunia ada empat orang, satu luka berat, dan 13 luka ringan. Sementara 16 lainnya selamat,” kata Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto, dikutip detikJateng.

    Diduga bus maut itu mengalami rem blong. Hal itu diamini oleh penumpang selamat yang menceritakan detik-detik kecelakaan maut tersebut. Riyan (35), tour leader (TL) yang ikut dalam rombongan wisata tersebut mengungkapkan adanya dugaan kegagalan sistem rem bus. Menurutnya, sebelum kecelakaan terjadi, sopir sempat mengeluhkan kondisi rem yang tidak berfungsi.

    “Sopir sempat bilang remnya los, nggak bisa ngerem,” kata Riyan.

    Meski sopir sudah berusaha mengendalikan kendaraan dengan menurunkan gigi dan menarik rem tangan, namun bus tetap tak bisa dikendalikan. Bus itu akhirnya terguling di tikungan.

    “Transmisi sudah dikurangi, rem tangan juga sudah main, tapi remnya tetap nggak bisa,” tutur Riyan.

    Kenapa Kecelakaan Maut Bus Terulang Terus?

    Ini bukan kali pertama bus pariwisata mengalami rem blong dan mengakibatkan kecelakaan maut. Praktisi keselamatan berkendara sekaligus Instruktur & Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu memprediksi, kejadian semacam ini akan terus terulang kalau penyebab tidak langsungnya belum teratasi.

    “Ini akan terulang-ulang. Kenapa pemerintah tidak melihat penyebab tidak langsungnya? Mereka hanya fokus ke penyebab langsungnya. Harusnya fokusnya kepada penyebab tidak langsung. Rem blong tadi ada dua penyebab, secara langsung dan tidak langsung. Penyebab tidak langsung mulai dari praperjalanan, dari sistem perawatan di perusahaan angkutan, mulai dari sistem rekrutmen, lemahnya pemerintah dalam pengawasan kepada pengusaha-pengusaha terhadap aturan-aturan kelaikan. Ini yang namanya penyebab tidak langsung. Karena penyebab tidak langsung akan memicu penyebab langsung,” ujar Jusri kepada detikOto beberapa waktu lalu.

    Menurut Jusri, proses rekrutmen pengemudi kendaraan besar harus disoroti. Sebab, kebanyakan sopir truk dan bus adalah sopir yang ‘naik kelas’ dari kernet. Namun, sopir itu hanya berangkat dari pengalaman, bukan pengetahuan.

    Jusri mengatakan, kalau sistem rekrutmen sopir sudah salah, maka akan melahirkan driver yang tidak berkualitas. Tak cuma rekrutmen, juga harus ada pengembangan dan pelatihan untuk sopir-sopir truk.

    “Kalau rekrutmen benar tapi tidak ada development, training, pendidikan dan lain-lain, otomatis kualitas driver kacau juga. Belum lagi sistem perawatan (kendaraan), perusahaan berpikir komponen masih bisa dipakai meski sudah diajukan permohonan untuk diganti. Mereka tidak berpikir pasca kecelakaan cost-nya berapa kali. Karena kesadaran keselamatan masih menjadi kelemahan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Untuk itu, Jusri menilai hal-hal yang jadi penyebab tidak langsung kecelakaan lalu lintas itu perlu dibenahi. Kalau tidak, kata dia, kecelakaan serupa bisa terus terjadi berulang kali.

    “(Mengatasi) penyebab tidak langsung merupakan solusi yang paling tepat di dalam menyikapi masalah-masalah yang berulang-ulang terus. Karena ini akan ada terus kalau tidak dibenahi,” ucapnya.

    Status Uji Berkala

    Sebagai informasi, angkutan umum seperti bus pariwisata harus memenuhi syarat laik jalan. Untuk itu, bus atau angkutan umum harus melakukan uji berkala setiap enam bulan sekali.

    Namun, bus pariwisata dengan pelat nomor DK 9296 AH itu tidak ditemukan status uji berkalanya. detikOto mengecek status laik jalan bus yang mengalami kecelakaan maut di tol Pemalang tersebut. Berdasarkan data di aplikasi Mitra Darat Kementerian Perhubungan, bus dengan nomor polisi DK 9296 AH itu tidak terdaftar.

    Padahal, menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

    “Untuk memastikan hal itu, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab, yakni pengemudi serta pemilik kendaraan, baik perorangan, badan hukum, maupun pemerintah. Keselamatan lalu lintas penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, serta menekan angka kecelakaan,” kata Djoko belum lama ini.

    Djoko menyebut, keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius bangsa ini. Mengacu pada data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sekitar 51 persen dari bus pariwisata telah melanggar aturan. Sekitar 66 persen pelanggaran berkaitan dengan perizinan dan 34 persen karena izin uji kendaraan bermotor atau KIR mati.

    “Pelanggaran ini terjadi karena pihak perusahaan hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan keselamatan. Situasi pasar juga turut mempengaruhi hal itu. Banyak konsumen yang menginginkan harga sewa bus murah tanpa memeriksa lagi apakah bus yang mereka gunakan itu laik atau tidak,” ungkap Djoko.

    (rgr/dry)

  • AHY: BIJB Kertajati semangatnya integrasi wilayah

    AHY: BIJB Kertajati semangatnya integrasi wilayah

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka yang saat ini masih sepi karena terletak di antah berantah (in the middle of nowhere), namun semangatnya adalah integrasi wilayah.

    “Mungkin dipotong (secara) sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan integrasi wilayah,” kata AHY di Bandung, Minggu.

    Menurut AHY, masih banyak yang perlu dievaluasi dari bandara tersebut, salah satunya adalah konektivitas dengan wilayah lainnya seperti akses jalan tol atau transportasi memadai yang cepat ke Bandung dan kota sekitarnya.

    “Itu kan di kawasan Rebana, ya Majalengka, kemudian juga menuju ke Cirebon, nah kalau kemudian terisolir, seperti terisolir tidak nyambung satu sama lain dan tidak terintegrasi, maka sayang. Itu perlu kita hubungkan dengan wilayah-wilayah lainnya,” kata Agus.

    Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti BIJB Kertajati atau infrastruktur lainnya, haruslah diiringi dengan konektivitasnya, sehingga benar-benar optimal sebagai pengungkit perekonomian kawasan.

    “Jadi pembangunan infrastruktur termasuk bandara, dermaga itu harus dihubungkan dengan konektivitasnya. Jalan menuju ataupun keluar dari lokasi tersebut sehingga benar-benar hidup. Jangan sampai infrastrukturnya besar, bagus, memakan biaya yang tinggi, tetapi tidak optimal,” ucap dia.

    Agus mengatakan terkait BIJB Kertajati, semua pihak haruslah berbesar hati untuk melakukan evaluasi dan tidak berhenti pada temuan masalah. Pihak kementerian, kata dia, terus mensimulasikan apa yang bisa menjadi solusi, salah satunya dikembangkan menjadi pusat industri dirgantara.

    Agus mengatakan pihaknya telah mendorong kerja sama antara BIJB Kertajati dan Garuda Maintenance Facility (GMF), Kementerian Bappenas dan Kementerian Perhubungan, yang diproyeksi menjadikan BIJB Kertajati sebagai lokasi Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau tempat perbaikan pesawat.

    Dia berharap hal tersebut dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun konektivitas berbagai wilayah dengan BIJB Kertajati.

    “Tentunya mencoba untuk menghadirkan sebuah kerja sama yang baik untuk keperluan MRO. Nah, di awali dulu dengan helikopter misalnya. Mudah-mudahan selain itu Fix Wings. Dan kita melibatkan juga kementerian-lembaga lainnya. Ini contoh bahwa kalau ada kegiatan yang strategis, bisa membuka wilayah dan jadi peluang baru,” ucapnya.

    Sebelumnya juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyatakan bahwa sepinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka tak lepas dari lokasinya yang ‘antah-berantah’.

    “Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, Kawasan Rebana namanya,” kata AHY pada konferensi pers dalam acara “Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Selasa (21/10).

    Menurut AHY, konektvitas Bandara Kertajati terlambat dibangun, padahal bandara ini sudah memiliki infrastruktur yang megah hingga fasilitas yang sangat memadai.

    “Mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi, bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap, tapi hanya di bandara itu, kawasannya belum hidup,” ucapnya.

    Adapun, Pemprov Jabar akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) baru sebesar Rp150 miliar pada akhir 2025 dan 2026 pada PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) guna pemenuhan regulasi hingga pengembangan rute guna keberlangsungan bandara.

    Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan rencana suntikan modal tersebut merupakan pertama untuk pemenuhan regulasi terkait kebandaraan.

    “Pertama adalah digunakan untuk pemenuhan regulasi, seperti yang terkait aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan bandara,” kata Deny saat dikonfirmasi di Bandung, Rabu (8/10).

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kecelakaan Maut Bus di Pemalang, Gimana Status Uji Berkalanya?

    Kecelakaan Maut Bus di Pemalang, Gimana Status Uji Berkalanya?

    Jakarta

    Bus pariwisata lagi-lagi mengalami kecelakaan diduga akibat rem blong. Kecelakaan yang terjadi di tol Pemalang tersebut menewaskan empat orang.

    Diberitakan detikJateng, bus pariwisata yang mengangkut 34 orang penumpang itu kecelakaan di Tol Trans Jawa Km 312B arah Semarang-Jakarta, Pemalang, Jawa Tengah. Insiden itu terjadi Sabtu (25/10/2025) pukul 08.25 WIB. Empat orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan ini.

    “Korban meninggal dunia ada empat orang, satu luka berat, dan 13 luka ringan. Sementara 16 lainnya selamat,” kata Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto, dikutip detikJateng.

    Diduga bus maut itu mengalami rem blong. Hal itu diamini oleh penumpang selamat yang menceritakan detik-detik kecelakaan maut tersebut. Riyan (35), tour leader (TL) yang ikut dalam rombongan wisata tersebut mengungkapkan adanya dugaan kegagalan sistem rem bus. Menurutnya, sebelum kecelakaan terjadi, sopir sempat mengeluhkan kondisi rem yang tidak berfungsi.

    “Sopir sempat bilang remnya los, nggak bisa ngerem,” kata Riyan.

    Ia menjelaskan, saat itu bus melaju dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dan tengah bersiap keluar dari gerbang tol.

    “Awalnya nggak kenceng, soalnya baru mau keluar exit tol. Sudah mau belok, remnya tiba-tiba blong,” ujarnya.

    Meski sopir sudah berusaha mengendalikan kendaraan dengan menurunkan gigi dan menarik rem tangan, namun bus tetap tak bisa dikendalikan. Bus itu akhirnya terguling di tikungan.

    “Transmisi sudah dikurangi, rem tangan juga sudah main, tapi remnya tetap nggak bisa,” tutur Riyan.

    Status Uji Berkala

    Sebagai informasi, angkutan umum seperti bus pariwisata harus memenuhi syarat laik jalan. Untuk itu, bus atau angkutan umum harus melakukan uji berkala setiap enam bulan sekali.

    Namun, bus pariwisata dengan pelat nomor DK 9296 AH itu tidak ditemukan status uji berkalanya. detikOto mengecek status laik jalan bus yang mengalami kecelakaan maut di tol Pemalang tersebut. Berdasarkan data di aplikasi Mitra Darat Kementerian Perhubungan, bus dengan nomor polisi DK 9296 AH itu tidak terdaftar.

    Data Uji Berkala Bus Maut Pemalang Foto: Aplikasi Mitra Darat

    Padahal, menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

    “Untuk memastikan hal itu, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab, yakni pengemudi serta pemilik kendaraan, baik perorangan, badan hukum, maupun pemerintah. Keselamatan lalu lintas penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, serta menekan angka kecelakaan,” kata Djoko belum lama ini.

    Djoko menyebut, keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius bangsa ini. Mengacu pada data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sekitar 51 persen dari bus pariwisata telah melanggar aturan. Sekitar 66 persen pelanggaran berkaitan dengan perizinan dan 34 persen karena izin uji kendaraan bermotor atau KIR mati.

    “Pelanggaran ini terjadi karena pihak perusahaan hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan keselamatan. Situasi pasar juga turut mempengaruhi hal itu. Banyak konsumen yang menginginkan harga sewa bus murah tanpa memeriksa lagi apakah bus yang mereka gunakan itu laik atau tidak,” ungkap Djoko.

    (rgr/sfn)

  • Kenapa Kecelakaan Maut Bus Terulang Terus?

    Diduga Rem Blong, 4 Orang Tewas

    Jakarta

    Kecelakaan maut yang melibatkan bus pariwisata lagi-lagi terjadi. Bus pariwisata yang mengangkut 34 orang penumpang itu mengalami kecelakaan di Tol Trans Jawa Km 312B arah Semarang-Jakarta, Pemalang, Jawa Tengah.

    Insiden itu terjadi pada Sabtu (25/10/2025) pukul 08.25 WIB. Empat orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan ini.

    “Korban meninggal dunia ada empat orang, satu luka berat, dan 13 luka ringan. Sementara 16 lainnya selamat,” kata Kasat Lantas Polres Pemalang, AKP Arief Wiranto, dikutip detikJateng.

    Diduga bus maut itu mengalami rem blong. Hal itu diamini oleh penumpang selamat yang menceritakan detik-detik kecelakaan maut tersebut. Riyan (35), tour leader (TL) yang ikut dalam rombongan wisata tersebut mengungkapkan adanya dugaan kegagalan sistem rem bus. Menurutnya, sebelum kecelakaan terjadi, sopir sempat mengeluhkan kondisi rem yang tidak berfungsi.

    “Sopir sempat bilang remnya los, nggak bisa ngerem,” kata Riyan.

    Ia menjelaskan, saat itu bus melaju dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dan tengah bersiap keluar dari gerbang tol.

    “Awalnya nggak kenceng, soalnya baru mau keluar exit tol. Sudah mau belok, remnya tiba-tiba blong,” ujarnya.

    Meski sopir sudah berusaha mengendalikan kendaraan dengan menurunkan gigi dan menarik rem tangan, namun bus tetap tak bisa dikendalikan. Bus itu akhirnya terguling di tikungan.

    “Transmisi sudah dikurangi, rem tangan juga sudah main, tapi remnya tetap nggak bisa,” tutur Riyan.

    Kecelakaan Maut Bus Rem Blong Terulang Terus

    Ini bukan kali pertama bus pariwisata mengalami rem blong berujung kecelakaan maut. Sudah sering sekali terjadi bus rem blong hingga menewaskan penumpang atau pengguna jalan lainnya.

    detikOto juga mengecek status laik jalan bus yang mengalami kecelakaan maut di tol Pemalang tersebut. Berdasarkan data di aplikasi Mitra Darat Kementerian Perhubungan, bus dengan nomor polisi DK 9296 AH itu tidak terdaftar.

    Menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, kecelakaan bus pariwisata bakal terus berulang ke depannya jika tidak ada niat serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Djoko, satu-satunya cara untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap bus pariwisata yang beroperasi di Indonesia.

    “Jika masih ada pelanggaran izin angkutan wisata sudah kadaluarsa tetap beroperasi, pengusaha dan panitia atau event organizer diperkarakan hingga ke pengadilan. Jangan hanya pernyataan di media sudah diminta pertanggungjawaban, namun kenyataannya belum pernah ada yang sampai di pengadilan dan dipenjara. Dampaknya, sampai sekarang praktek operasi bus pariwisata tidak berizin masih tumbuh subur dan disukai masyarakat lantaran tarifnya murah, meski keselamatan terabaikan,” kata Djoko belum lama ini.

    Kata Djoko, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk memastikan hal itu, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab, yakni pengemudi serta pemilik kendaraan, baik perorangan, badan hukum, maupun pemerintah.

    “Keselamatan lalu lintas penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, serta menekan angka kecelakaan,” ujarnya.

    (rgr/din)