Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Asosiasi Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Resmi Dibentuk

    Asosiasi Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Resmi Dibentuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia (MTKBTI) mendorong sinergi antara industri dan regulator.

    MTKBTI telah resmi dibentuk dan menggelar acara inaugurusi pertama pada Sabtu (1/11/2025). Asosiasi ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang sinergi di tengah meningkatnya proyek-proyek pembangunan bawah tanah di Indonesia, seperti MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta–Bandung, hingga rencana immersed tunnel menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Ketua MTKBTI Weni Maulina menjelaskan bahwa organisasi ini menjadi wadah bagi para pelaku industri konstruksi bawah tanah untuk saling berkolaborasi, bertukar pengetahuan, serta menjembatani komunikasi dengan regulator.

    “Kami ingin agar pelaku industri konstruksi bawah tanah tidak berjalan sendiri. Ini wadah bersama untuk berdiskusi, mencari solusi, dan berkomunikasi dengan regulator seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, maupun Kementerian ESDM,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Ke depan, asosiasi berkomitmen memperluas keanggotaan sekaligus mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas para insinyur dan praktisi di bidang konstruksi bawah tanah.

    “Kami ingin melahirkan individu dan engineer yang lebih berkapasitas, kompeten, dan mampu berkontribusi bagi negara,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Weni menyoroti berbagai tantangan teknis yang dihadapi industri konstruksi bawah tanah di Indonesia, terutama terkait kondisi geologi dan geoteknik yang bervariasi di setiap daerah.

    Menurutnya, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan transfer teknologi internasional menjadi kunci untuk memperkuat sektor ini.

    “Kami membuka ruang kolaborasi dengan insinyur mancanegara agar terjadi pertukaran ilmu dan pengalaman,” ujarnya.

    Meski dihadapkan pada tantangan finansial dan teknis, Weni optimistis potensi industri konstruksi bawah tanah di Indonesia sangat besar. Dalam jangka panjang, sektor ini akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan nasional.

    Sementara itu, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Boby Ali Azhari mengatakan pengerjaan proyek terowongan bawah tanah masih menghadapi tantangan dari aspek teknis pekerjaan hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri.

    Dia mengatakan pembangunan infrastruktur bawah tanah membutuhkan keahlian yang sangat spesifik dan berbeda dari bidang teknik sipil umum. Karena itu, peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga ahli menjadi prioritas utama pemerintah.

    “Kami membutuhkan insinyur dan tenaga ahli dengan spesialisasi tinggi. Kami telah menyiapkan program beasiswa magister spesialisasi di bidang struktur geologi dan terowongan untuk membangun generasi baru profesional terowongan,” jelasnya.

    Boby mengatakan pihaknya juga memperkuat program sertifikasi tenaga konstruksi.

    Hingga Oktober 2025, tercatat 30 profesional telah tersertifikasi sebagai Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan, dan 24 lainnya sebagai Insinyur Muda Perencanaan Terowongan Jalan.

    “Sertifikasi ini menjadi bukti kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional menghadapi proyek-proyek berteknologi tinggi,” tambahnya.

    Selain tenaga perorangan, Boby juga menekankan pentingnya sertifikasi bagi badan usaha jasa konstruksi. Tercatat hingga Oktober 2025, terdapat 34 perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk klasifikasi Konstruksi Terowongan (KIKI 104).

    Dalam kesempatan yang sama, Past President The International Tunnelling and Underground Space Association (ITA-AITES) 2022–2025 Arnold Dix mengungkapkan pembangunan infrastruktur bawah tanah dinilai akan menjadi tonggak penting bagi masa depan kota-kota besar di Indonesia. Namun, proses menuju ke sana tidak mudah.

    Pada tahap awal pembangunan, masyarakat biasanya sulit melihat manfaat langsung dari proyek infrastruktur bawah tanah.

    “Tantangannya adalah bagi orang-orang yang berada di tahap awal — ketika kota mereka mengalami gangguan dan melihat banyak uang dihabiskan untuk proyek bawah tanah — mereka belum bisa membayangkan masa depan yang akan dibawa oleh sistem itu,” ujarnya.

    Dia mengatakan kritik terhadap lamanya pengerjaan dan gangguan di lapangan adalah hal wajar. Namun, negara-negara yang kini menikmati kota modern seperti London, New York, Beijing, atau Bangkok, juga pernah melewati masa sulit serupa.

    “Jika saya bisa, saya ingin semua orang di Indonesia melihat kota-kota itu. Mereka dulu mengalami gangguan besar, tapi sekarang menikmati kehidupan kota yang efisien, aman, dan ramah lingkungan,” katanya.

    Dia menggarisbawahi kunci utama bagi Indonesia adalah kesabaran dan konsistensi dalam melanjutkan pembangunan. Sistem bawah tanah bukan hanya tentang transportasi, tetapi juga perlindungan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Arnold menilai peluang Indonesia untuk berinovasi di sektor konstruksi bawah tanah sangat besar. Pihaknya mencontohkan tantangan banjir dan kemacetan di Jakarta yang dapat diatasi melalui pengembangan sistem transportasi dan drainase bawah tanah.

    “Kami melihat di Bangkok, mereka dulu punya masalah yang sama. Kini ketika hujan, kota tetap berjalan normal karena sistem bawah tanah mereka bekerja dengan baik,” jelasnya.

    Kendati demikian, dia menyoroti pentingnya dukungan regulasi dan pendekatan yang matang agar proyek-proyek bawah tanah dapat berjalan efektif.

    “Indonesia berada di tahap awal, tapi potensinya luar biasa. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi, Indonesia bisa menjadi contoh sukses di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

  • Menhub Bilang PSN Pelabuhan Palembang Mulai Dibangun pada 2026

    Menhub Bilang PSN Pelabuhan Palembang Mulai Dibangun pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, salah satu proyek strategis nasional (PSN), yakni Pelabuhan Palembang Baru bakal mulai dibangun pada 2026.

    Hal tersebut sejalan dengan penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, Jumat (31/10/2025). 

    Dudy menyampaikan bahwa penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatra Selatan. 

    “Rencananya, pembangunan pelabuhan ini akan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025). 

    Dudy berharap melalui pembangunan pelabuhan baru ini dapat memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatra bagian selatan secara keseluruhan. 

    Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya akan dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 Hektare (ha).

    Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan kedepannya akan menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16/2025.

    “Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas,” katanya. 

    Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini. Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

    Adapun, lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. 

    Selain itu, pelabuhan ini juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. Sedimentasinya pun luar biasa, sehingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan kapal sehingga tidak maksimal. 

    “Padahal, potensi Sumsel sangat besar. Sumsel memiliki lahan sawit 1,4 juta hektar. Sumbangan produksi karet nasional juga 30%-nya ada di sini. Ada pula produksi batu bara. Potensi ini yang ingin kita maksimalkan,” jelas Herman Daru. 

    Harapannya, keberadaan pelabuhan baru membuat beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

    Adapun, Pelabuhan Palembang Baru merupakan satu dari 14 PSN Pelabuhan yang masih tercatat dalam era Prabowo Subianto. 

    Sebanyak 11 proyek pembangunan pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

    Sementara empat lainnya, yakni pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH), Pelabuhan Palembang Baru, dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi masih dalam proses.  

  • Titik terang pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat usai 40 tahun menanti

    Titik terang pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat usai 40 tahun menanti

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Perhubungan menandatangani kerja sama pembangunan dan pengoperasian pelabuhan New Palembang Tanjung Carat yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Jumat (31/10). Penandatanganan itu menjadi kepastian pembangunan pelabuhan samudera pertama di Sumatera Selatan, sebagai gerbang ekspor utama bagi berbagai komoditas unggulan daerah dan motor penggerak ekonomi baru di kawasan Sumatera bagian Selatan. (Winda Tri Agustina/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen Hubdar: Kendaraan yang digunakan wisatawan harus laik jalan

    Dirjen Hubdar: Kendaraan yang digunakan wisatawan harus laik jalan

    Magelang (ANTARA) – Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menegaskan kendaraan atau bus yang digunakan oleh para wisatawan harus laik jalan.

    “Kami prihatin masih ada, masih banyak kendaraan wisata, bus wisata yang terlibat kecelakaan seperti kemarin di Pemalang,” katanya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

    Ia menyampaikan hal tersebut usai memantau ramp check kendaraan wisata di kawasan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang.

    “Kami ingin memastikan bahwa kendaraan yang digunakan oleh para wisatawan ini laik jalan, di samping laik jalan juga kami cek kondisi pengemudinya,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garuda-Citilink Bakal Pakai Bioavtur untuk Penerbangan ke Singapura Mulai 2026

    Garuda-Citilink Bakal Pakai Bioavtur untuk Penerbangan ke Singapura Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Citilink Indonesia segera menggunakan bahan bakar berkelanjutan atau sustainable aviation fuel/SAF untuk penerbangan internasional ke Singapura pada 2026. 

    Environmental Management System Division Head Garuda Indonesia Muhammad Oki Zuheimi mengungkapkan, secara umum belum semua negara menerapkan kewajiban penggunaan SAF alias bioavtur di bandaranya. 

    Untuk Garuda Indonesia, baru rute Amsterdam—CGK yang menerapkan kebijakan blending 2%. Menyusul Singapura dengan kebijakan SAF 1% mulai 1 Januari 2026. 

    “Jadi penerbangan yang dari Singapura otomatis akan menggunakan SAF yang disediakan dari fuel provider di airport setempat. Citilink tentunya akan mengikuti,” ujarnya dalam FGD Life Cycle Assessment Produksi Sustainable Aviation Fuel Berbasis Refined, Kamis (30/10/2025). 

    Oki memaparkan, mandat penggunaan SAF akan bertahap dalam beberapa tahun ke depan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. 

    Indonesia merencanakan kewajiban penggunaan SAF 1% untuk penerbangan internasional, paling cepat pada tahun depan atau 2026. Sementara Korea Selatan—khususnya ke Incheon International Airport (ICN)—juga akan menerapkan kebijakan serupa pada 2027, dan meningkat menjadi 3%—5% pada 2030, dan 7%—10% pada 2035 mendatang. 

    Berbeda dengan Jepang, untuk rute Bandara Internasional Tokyo Haneda (HND)—CGK dan Bandara Internasional Narita (NRT)—I Gusti Ngurah Rai Bali (DPS) baru akan menerapkan wajib SAF 10% pada 2030 mendatang. 

    Oki tak menampik bahwa penggunaan bioavtur yang saat ini digunakan untuk penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam terbukti mengerek naik biaya bahan bakar hingga 8%. 

    Adapun, untuk mendorong penggunaan SAF oleh maskapai di Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menggodok kebijakan pemberian insentif untuk mendorong penggunaan SAF.

    Perwakilan Indonesia dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub untuk Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Feschilia Nidya mengungkapkan, pihaknya akan bertanggung jawab untuk menyediakan permintaan atau demand, melalui penyediaan insentif. 

    “Kami sedang menyusun kebijakan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memperoleh insentif yang tepat untuk mendorong penggunaan SAF. Contohnya untuk para maskapai, bandara, atau pelaku-pelaku di dunia penerbangan,” ujarnya. 

    Dalam peta jalan atau roadmap SAF, pemerintah berencana untuk menerapkan kewajiban SAF 1% pada 2027 dan mencapai 50% pada 2060 mendatang. Meski demikian, penahapan implementasi rencananya mulai dilakukan pada 2026 untuk penerbangan internasional. 

  • Pemerintah Siapkan Aturan Ojol Terbaru, GoTo Buka Suara

    Pemerintah Siapkan Aturan Ojol Terbaru, GoTo Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah soal aturan baru terkait ojek online (ojol).

    Regulasi ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku industri, termasuk mitra pengemudi.

    Direktur Public Affairs & Communications GoTo, Ade Mulya, mengatakan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi daring merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ade dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Ade menegaskan, GoTo berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra pengemudi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja ekonomi digital.

    Sebagai contoh, GoTo telah mengimplementasikan Bonus Hari Raya (BHR) pertama kalinya tahun ini bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai arahan langsung Presiden. Program tersebut disebut menjadi bentuk penghargaan yang transparan dan berkeadilan terhadap kinerja mitra.

    Selain itu, GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Dalam upaya mendorong kesejahteraan mitra, fokus utama kami adalah menjaga dan meningkatkan total pendapatan harian mitra, bukan sekadar pendapatan per trip,” jelas Ade.

    Menurutnya, strategi GoTo saat ini adalah menjaga pertumbuhan permintaan melalui layanan yang diminati pelanggan, termasuk opsi harga terjangkau. Hal ini diharapkan dapat turut meningkatkan total pendapatan harian mitra.

    GoTo mendorong agar kebijakan yang diatur dalam Perpres tetap memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing bagi ekonomi nasional.

    “Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra serta memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya dikabarkan pemerintah tengah menyiapkan aturan baru untuk mengatur kesejahterahan pengemudi ojek online (Ojol), juga untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar aplikator.

    “Sedang dikomunikasikan semua,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa hal yang nantinya masuk dalam aturan itu. Antara lain terkait fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), juga ada beberapa hal teknis lainnya.

    “Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas JKK, JKM, nanti ada hal-hal teknis,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, menurut Airlangga, tidak ada pembahasan batas tarif yang akan diatur dalam aturan itu, begitu juga dengan status kerja para mitra pengendara.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggota DPR minta Kemenhub optimalkan bandara di daerah potensial

    Anggota DPR minta Kemenhub optimalkan bandara di daerah potensial

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta Kementerian Perhubungan mengoptimalkan operasional bandara di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Semoga hal ini, dapat menjadi perhatian serius agar keberadaan bandara tidak sekadar simbol, tapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Danang di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, bandara di daerah potensial yang perlu dioptimalkan, di antaranya Bandara Dewandaru di Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dan Bandara Ngloram di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan keberadaan kedua bandara tersebut sangat strategis dalam menunjang konektivitas antarwilayah, terutama dalam mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

    Danang menjelaskan Karimunjawa, yang dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah, membutuhkan dukungan akses transportasi udara agar lebih mudah dijangkau wisatawan.

    “Bandara Dewandaru di Karimunjawa harus dioptimalkan karena memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata nasional. Begitu juga Bandara Ngloram di Blora, yang bisa membuka akses ekonomi baru di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur,” katanya.

    Dia menyatakan pentingnya keberlanjutan layanan penerbangan di kedua bandara tersebut.

    Untuk itu, Danang meminta Kemenhub bersama maskapai penerbangan dan sejumlah pemangku kepentingan terkait perlu menjalin kerja sama untuk memastikan jadwal penerbangan tetap tersedia secara rutin.

    Dia pun berharap rute penerbangan menuju Karimunjawa tidak hanya dari Semarang, tetapi terdapat rute penerbangan lain, seperti dari Jakarta atau Bali menuju Karimunjawa.

    Selain itu, dia juga meminta pemerintah daerah setempat untuk aktif mendukung pengembangan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, transportasi darat, serta promosi wisata terpadu.

    Danang berharap dengan beroperasinya kembali Bandara Dewandaru dan Ngloram secara optimal, perekonomian masyarakat sekitar dapat meningkat, sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia.

    “Transportasi udara adalah kunci pemerataan pembangunan. Dengan konektivitas yang baik, potensi daerah akan lebih cepat berkembang,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko IPK: Kertajati dapat menjadi hub industri dirgantara nasional

    Menko IPK: Kertajati dapat menjadi hub industri dirgantara nasional

    kami terus mensimulasikan apa saja yang bisa menjadi solusi, termasuk bagaimana Kertajati dapat dikembangkan menjadi hub industri dirgantara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Kertajati dapat menjadi hub industri dirgantara nasional.

    AHY menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis adalah menjadikan Kertajati sebagai hub industri dirgantara nasional, dimulai dari kerja sama antara BIJB Kertajati dengan Garuda Maintenance Facility (GMF).

    “Kami tidak hanya berhenti di masalah. Setiap saat kami terus mensimulasikan apa saja yang bisa menjadi solusi, termasuk bagaimana Kertajati dapat dikembangkan menjadi hub industri dirgantara. Diawali dari kerja sama antara pihak Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB Kertajati, dengan GMF (Garuda Maintenance Facility),” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menurut AHY, juga berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan kerja sama pemeliharaan, perbaikan dan perombakan atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang akan mendorong pertumbuhan industri penerbangan nasional.

    “Beberapa waktu lalu kami bersama Kementerian PPN/Bappenas dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, termasuk Kementerian Perhubungan, mencoba menghadirkan kerja sama yang baik untuk keperluan MRO (Maintenance, Repair, Overhaul). Di awal mungkin dimulai dengan helikopter, mudah-mudahan setelah itu pesawat bersayap tetap (fixed wings),” kata AHY.

    Ia menambahkan pengembangan Kertajati tidak dapat dilepaskan dari peran Kawasan Rebana Metropolitan yang mencakup Majalengka, Cirebon dan Subang.

    Ia menjelaskan bahwa kegiatan strategis seperti pengembangan industri di Kertajati dapat menjadi pemicu tumbuhnya wilayah di sekitarnya.

    Ia menilai kawasan Rebana berpotensi besar berkembang jika seluruh infrastruktur di dalamnya saling terhubung.

    Menurut dia, kawasan tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau terisolasi, melainkan harus diintegrasikan dengan wilayah lain agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas.

    “Kertajati dan Rebana adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur dapat membuka isolasi, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing wilayah. Ini bukan soal lokasi yang jauh, melainkan bagaimana kita menghadirkan konektivitas dan kegiatan ekonomi yang hidup di sekitarnya,” kata AHY.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4.100 ASN dari 16 Kementerian Mulai Berkantor di IKN Per November 2025

    4.100 ASN dari 16 Kementerian Mulai Berkantor di IKN Per November 2025

    Nusantara, Beritasatu.com – Seusai resmi diputuskan sebagai ibu kota politik melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, sebanyak 4.100 aparatur sipil negara (ASN) dari 16 kementerian, bakal mulai berkantor di IKN pada November 2025. Otorita IKN pun memastikan hunian dan kantor untuk ribuan ASN itu telah siap untuk digunakan.

    Seluruh fasilitas seperti air bersih dan pasokan listrik, serta perabotan dan peralatan kantor dipastikan telah tersedia sehingga para ASN itu bisa bekerja secara maksimal.

    “Sejumlah Kementerian telah mengirimkan data nama-nama ASN yang akan berkantor di IKN mulai dari eselon satu hingga eselon tiga,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Beritasatu.com saat ditemui di kantor Otorita di IKN, Kamis (30/10/2025) pagi.

    Basuki menjelaskan, pihak Otorita IKN telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Kementerian yang bakal mulai berkantor di IKN. Total ada sebanyak 16 Kementerian yang diusulkan untuk mulai beroperasional di IKN per November 2025.

    Sebanyak 16 kementerian ini berhubungan langsung terkait persiapan menyambut ibu kota politik pada 2028 mendatang, di antaranya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Kami merekomendasikan ada 16 KL ya, terutama yang berhubungan langsung mendukung IKN, seperti ATR, kehutanan, PU, perumahan, menhub, kesehatan, pendidikan, mereka sudah mengirimkan kepada kami, berapa orang yang akan ditugaskan di sini,” terang Basuki.

    Sementara itu, pada tahap awal ini, sejumlah kementerian akan mulai menerapkan sistem penugasan tiga bulan sekali bertugas di IKN, salah satunya seperti yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia.

  • Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat atau kementerian.

    Langkah ini diusulkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan pengurangan atau pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) Jatim sebesar Rp 2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.

    Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia hari ketiga di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

    “Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas di tahun 2026 tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan dana transfer daerah, dimana Jawa Timur ada pengurangan senilai Rp 2,8 triliun,” jelas Adhy.

    Adhy menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

    “Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan,” ujarnya.

    Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

    Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

    Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

    Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.

    Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

    Usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum.

    Usulan terakhir pada Kementerian Sosial sebesar Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.

    Adhy berharap, usulan dapat dibiayai melalui APBN, kementerian dan lembaga terkait. Sebab berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 triliun di tahun 2026.

    “Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun,” tuturnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus. [tok/aje]