Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Naik Kereta Cepat Whoosh dari Karawang ke Jakarta Cuma 11 Menit

    Naik Kereta Cepat Whoosh dari Karawang ke Jakarta Cuma 11 Menit

    Jakarta –

    Stasiun Kereta Cepat di Karawang, Jawa Barat bakal dibuka pada 2025. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan waktu tempuh kereta cepat dari Karawang ke Jakarta hanya 11 menit.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan pengoperasian Stasiun Kereta Cepat di Karawang sedang menunggu selesainya akses keluar KM 42 Tol Jakarta-Cikampek. Jika akses tol sudah selesai, maka stasiun bisa beroperasi.

    “(Stasiun) Karawang kita menunggu pintu keluar dari tol ya. Karawang sih sudah siap operasional, kita tunggu itu, insyaallah operasional,” kata Risal di di Artotel Gelora Senayan, Jumat malam (26/7/2024).

    Risal menjelaskan bahwa kepastian selesainya akses tol berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jika Stasiun Karawang dibuka, jumlah penumpang kereta cepat diprediksi meningkat.

    Selain itu, Risal membeberkan sejumlah faktor lain yang bisa menggenjot peningkatan penumpang kereta cepat, mulai dari tiket yang dijual murah di jam tertentu dengan dynamic pricing, hingga strategi non-core business.

    Menurut Risal, beberapa strategi non-core business misalnya pengembangan kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) hingga pengembangan properti. Jika Stasiun Karawang kelak dibuka, Risal mengungkap waktu tempuh dari stasiun tersebut ke Jakarta akan lebih singkat, hanya sekitar 11 menit.

    “Posisinya kita berharap dari Karawang-Jakarta naik Whoosh cuma 11 menit, itu pilihan yang menarik ketimbang kendaraan pribadi,” imbuhnya.

    Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, PT KCIC menyatakan Stasiun Karawang bakal dibuka pada 2025. Sejak Kereta Cepat beroperasi sejak akhir 2023, hanya Stasiun Karawang yang belum digunakan buat naik turun penumpang.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pengoperasian Stasiun Karawang akan menjadi bagian dari strategi peningkatan jumlah penumpang kereta cepat. Sejauh ini Stasiun Karawang baru digunakan sebatas untuk pengaturan jalan kereta saja, padahal stasiunnya sudah selesai dibangun.

    “KCIC akan mengoperasikan Stasiun Karawang di awal tahun 2025 untuk layanan naik turun penumpang. Saat ini Stasiun Karawang baru dioperasikan untuk melayani pengaturan perjalanan kereta,” beber Eva dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

    Eva menjelaskan bahwa KCIC kini sedang menyiapkan akses sepanjang 1,5 km dari kawasan Trans Heksa Karawang (THK) dan Deltamas menuju Stasiun Karawang. Progresnya sedang dalam tahap akhir pembebasan lahan sebelum masuk tahap persiapan konstruksi.

    Di sisi lain, Kementerian PUPR juga sedang menyiapkan pembangunan exit KM 42 Tol Jakarta-Cikampek yang langsung menuju Stasiun Karawang. Akses dari Tol Jakarta-Cikampek kini juga sudah dalam tahap pembebasan lahan dan pembangunan.

    Rencananya, pembangunan dilakukan tahun ini sebagai bagian dari Proyek Strategi Nasional (PSN) dari pemerintah pusat. Dengan adanya beragam akses tersebut, Stasiun Karawang bakal terkoneksi dengan berbagai kawasan industrial, perkotaan, dan pusat perbelanjaan.

    (ara/ara)

  • Kemenhub Bicara Tahapan Kereta Cepat Diperpanjang ke Surabaya

    Kemenhub Bicara Tahapan Kereta Cepat Diperpanjang ke Surabaya

    Jakarta –

    Rute kereta cepat dari Jakarta-Bandung mau diperpanjang hingga ke Surabaya. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal rencana tersebut.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Risal Wasal mengatakan bahwa perpanjangan rute (trase) Kereta Cepat sampai Surabaya masih menunggu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Sebab, KCIC bakal melakukan pra studi kelayakan (pre-feasibility study) dan studi kelayakan (feasibility study).

    Jika kedua hal tersebut sudah tuntas, Risal mengatakan barulah pemerintah bisa ikut serta untuk menetapkan trase Kereta Cepat sampai Surabaya.

    “Mereka (KCIC) kan punya FS, nanti keluar usulan trase, baru kami (Kemenhub) yang kaji. Penetapan trasenya di kita (Kemenhub),” kata Risal di Artotel Gelora Senayan, Jumat malam (26/7/2024).

    Risal menjelaskan bahwa setelah FS dan usulan trase dikeluarkan KCIC Kemenhub bakal mengkaji ulang rute Kereta Cepat. Ada beberapa opsi rute, mulai dari jalur utara sampai jalur selatan Pulau Jawa.

    “(usulan trase belum sampai?) Belum. Kan ada pilihan trase, utara dan selatan. Nah itu yang sedang dikaji FS-nya,” ujar dia.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi buka-bukaan soal progres terkini rencana perpanjangan rute kereta cepat ke Surabaya. Sejauh ini sudah ada kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung.

    Menurutnya, sampai saat ini KCIC dengan pihak China sedang melakukan pra feasibility study atau studi pra-kelayakan untuk proyek kereta cepat ke Surabaya. Sejauh ini potensi-potensi masih digali dari studi tersebut.

    “Ini kan masih pra feasibility study, jadi masih dengan Tiongkok,” ungkap Dwiyana ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

    Soal apakah nantinya pembangunan kereta cepat ke Surabaya akan kembali menggandeng China, Dwiyana enggan memastikan. “Belum, belum (ada kepastian), kan masih pra feasibility study,” lanjutnya.

    (ara/ara)

  • KPK Panggil Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Kereta Api

    KPK Panggil Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Kereta Api

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam penyidikan dugaan korupsi di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, KPK juga pernah memeriksa Hasto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku.

    Terkait kasus Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hasto mengatakan, dirinya meminta penundaan pemeriksaan yang semestinya dilakukan pada Jumat (19/7/2024). Dia beralasan baru mengetahui surat pemanggilan baru diketahuinya di hari yang sama.

    “Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto.

    “Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” ujar Hasto lagi.

    Dia memastikan dirinya sama sekali tak ada kaitan dengan pekerjaan di Ditjen tersebut. Hasto juga menjelaskan mengenai pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan”.

    “Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” tegas Hasto.

    Hasto meminta agar pemanggilan dirinya dengan profesi “Konsultan” oleh KPK, tidak dispekulasikan seakan ia mendapat untung dari proyek Kemenhub.

    “Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” ujarnya. [hen/but]

  • Keputusan MRT Dibangun Sampai Tangsel Ada di Tangan Kemenhub

    Keputusan MRT Dibangun Sampai Tangsel Ada di Tangan Kemenhub

    Jakarta –

    Rencana perpanjangan rute MRT hingga Tanggerang Selatan (Tangsel) bahkan Cikarang diungkap Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat. Ia mengatakan bahwa kelanjutan rute berada di tangan Kementerian Perhubungan.

    Tuhiyat awalnya mengatakan bahwa pada prinsipnya PT MRT Jakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu, fokus pihaknya saat ini adalah membangun infrastruktur di Jakarta.

    “Sehingga saat ini memang fokusnya adalah membangun infrastruktur di wilayah DKI Jakarta,” beber Tuhiyat di Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

    Tuhiyat menjelaskan bahwa kelanjutan proyek MRT di luar Jakarta merupakan upaya interkoneksi yang harus dilakukan. Namun, upaya itu juga tergantung dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, sampai pemerintah pusat.

    “Support dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Perhubungan. Jadi itu sebenarnya project itu, plan-nya, semua berada di Kemenhub,” tuturnya.

    Namun demikian, Tuhiyat menjelaskan bahwa pihaknya siap jika kelak diminta untuk melanjutkan MRT sampai Tangsel bahkan Cikarang. MRT Jakarta siap berkolaborasi dengan siapa saja.

    “Jadi MRT siap aja, kapan saja, anytime, kita kerja sama operator dan sebagainya,” bebernya.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan belum ada pembahasan lebih jauh terkait rencana proyek MRT sampai Tangsel. Namun menurutnya kunci pelaksanaan proyek ini terletak pada pemda setempat karena anggaran proyek itu akan menjadi tanggung jawab mereka.

    “Belum ada pembahasan terkait hal ini (proyek MRT sampai Tangerang Selatan). Pada prinsipnya rencana ini memerlukan kesiapan dari (pemerintah) daerah masing-masing yang perlu kajian soal finansial dan lain-lain,” kata Adita saat dihubungi detikcom, Rabu (24/4/2024).

    Jika pemda setempat tidak memiliki cukup anggaran untuk pembangunan proyek ini, pemerintah pusat masih bisa memberikan bantuan dana, salah satunya memberikan pinjaman.

    Namun untuk bisa mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat itu, Adita menjelaskan, ada beberapa persyaratan keuangan yang harus dipenuhi pemda setempat, salah satunya adalah harus bisa menanggung sebagian dana pinjaman yang diberikan.

    “(Untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat) ada beberapa persyaratan keuangan yang harus dipenuhi pemda. (Pemda) harus bisa menanggung 51% dari total loan (pinjaman) yang diberikan, pusat menanggung 49%,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • Mahkamah Pelayaran Kemenhub Turba ke Pelabuhan Gresik

    Mahkamah Pelayaran Kemenhub Turba ke Pelabuhan Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turun ke bawah, atau turba ke Pelabuhan Gresik. Instansi pelayaran itu menggalakan sosialisasi pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

    Sosialisasi yang dikemas diskusi itu, menekankan pentingnya peradilan maritim di Indonesia. Dengan menghadirkan 2 Panel Ahli dari Mahkamah Pelayaran Adi Karsyaf, Panel Ahli Sarjana, dan David Febianto. Serta Kepala Seksi (Kasi) Keselamatan Berlayar, Patroli dan Penjagaan (KBPP) KSOP Gresik, Capt Firmawan, serta pelaku usaha maupun stakeholder terkait.

    Adi Karsyaf selaku Panel Ahli Mahkamah Pelayaran menuturkan, kecelakaan kapal adalah insiden yang dapat membawa dampak besar, baik dari segi keselamatan jiwa manusia maupun kerugian materi. Untuk itu, penanganan dan penyelidikan kecelakaan kapal sangatlah penting. “Di Indonesia, salah satu lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan kecelakaan kapal adalah Mahkamah Pelayaran,” tuturnya, Kamis (20/6/2024).

    Ia menambahkan, Mahkamah Pelayaran garda terakhir untuk keselamatan pelayaran. Pasalnya, banyak hal yang harus diselesaikan. Termasuk hak-hak pelayaran yang tidak terakomodir.

    “Hasil sosialisasi ini, kami juga menerima masukan dari masyarakat maritim Pelabuhan Rakyat (Pelra) Gresik. Seperti klaim asuransi yang sangat susah. Kita perlu peradilan cepat untuk menentukan, kalau sudah diputuskan dalam peradilan, maka tidak ada satupun yang bisa berkilah lagi,” imbuhnya.

    Kendati demikian, sesuai dengan undang-undang Mahkamah Pelayaran, hal yang dilakukan hanya kepada perwira kapal. Namun, penguatan kelembagaan akan terus dilakukan. Ini dilakukan supaya pelaku usaha di bidang pelayaran dapat melaporkan, dan paling tidak bisa mengakomodir keluhan. Termasuk adanya peristiwa atau hak jasa usaha pelayaran yang hilang. “Saat Mahkamah Pelayaran diberi kewenangan, maka putusan pengadilan cepat dilakukan dan hak dari jasa pelayaran tidak hilang,” ungkap Adi Karsyaf.

    Sosialisasi ini lanjut dia, untuk menekankan pentingnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, khususnya para pelaku usaha di dunia maritim mengenai prosedur dan pentingnya pemeriksaan lanjutan dalam kecelakaan kapal. “Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian sosialisasi Mahkamah Pelayaran dalam usahanya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat maritim,” ujarnya.

    Sementara itu, salah satu pelaku usaha kapal di Pelabuhan Gresik, Hasan dari PT Bahtera Setia mengapresiasi adanya sosialisasi Mahkamah Pelayaran di Pelabuhan Gresik. Terutama tentang insiden kapal dengan upaya hukum yang berlaku.

    “Kapal yang berangkat harus ada asuransi. Tapi kalau asuransi tidak bertanggung jawab dengan baik, untuk apa ada asuransi. Padahal ini adalah sudah diputuskan dalam Undang-undang, dalam penertiban dan kemajuan usaha di bidang kepelabuhanan,” paparnya. [dny/kun]

  • Sopir Bus Study Tour Kecelakaan di Tol Jombang Jadi Tersangka

    Sopir Bus Study Tour Kecelakaan di Tol Jombang Jadi Tersangka

    Jombang (beritajatim.com) – Sopir bus study tour yang mengalami kecelakaan hingga menewaskan dua orang di KM 695+400 tol Jombang-Mojokerto (Jomo) ditetapkan sebagai tersangka oleh Sat Lantas Polres Jombang, Jumat (24/5/2024) malam.

    Sopir bus pariwisata Bimorio W-7422-UP itu adalah Yanto (36), warga Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. “Malam ini yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian kita tahan di tahanan Polres Jombang,” ujar Kasat Lantas Polres Jombang AKP Nur Arifin.

    Arifin menjelaskan, pihaknya melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap sopir bus tersebut. Selanjutnya dilakukan gelar perkara atas kasus kecelakaan yang membawa rombongan study tour SMP PGRI 1 Wonosari Kabupaten Malang.

    Dari situ ditemukan fakta-fakta baru. Di antaranya, bekas rem sepanjang 69,2 meter di lokasi ternyata bukan bekas pengereman bus Bimorio. Itu adalah bekas pengereman truk yang ada di belakang bus. “Jadi sopir bus tidak melakukan pengereman sama sekali,” ujarnya.

    Selain itu, sopir bus juga memacu kendaraannya dengan kecepatan di atas ambang batas atau over speed. Yanto melaju di kecepatan antara 100 hingga 110 Km/jam. Sudah begitu, pengemudi yang mengangkut 50 orang ini juga dalam kondisi mengantuk.

    Lebih parah lagi, sopir bus tidak membunyikan klakson dan isyarat lampu Ketika hendak mendahului. Namun berdasarkan hasil pengecekan dari ahli, rem kendaraan hingga gir masih berfungsi.

    Atas kesalahannya itu, sopir bus dijerat pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Ancaman hukumannya enam tahun penjara. Ini murni human error,” ujar Arifin.

    Dia juga mengatakan bahwa sebanyak 13 saksi diperiksa dalam kasus kecelakaan itu. Mereka adalah sopir dan kenek truk, penumpang bus, saksi ahli dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan), Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang, serta dari Tim TAA (Traffic Accident Analisis) Ditlantas Polda Jatim. Semua keterangan para saksi linear.

    Bus pariwisata Bimorio W-7422-UP hancur bagian depan setelah kecelakaan di tol Jombang – Mojokerto, Selasa (21/5/2024) malam

    Kecelakaan bermula ketika bus pariwisata Bimorio W-7422-UP yang dikemudikan Yanto (36), warga Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar melaju dari arah Yogyakarta menuju Malang. Bus tersebut membawa rombongan study tour murid SMP PGRI 1 Wonosari Malang.

    Tentu saja, penumpan bus penuh. Yakni 51 orang termasuk sopir dan kernet. Setibanya di KM 695+400 tol Jombang-Mojokerto (Jomo) diduga pengemudi mengantuk sehingga tidak bisa menguasai keadaan.

    Bus oleng ke kiri dan menabrak truk Mitsubishi N 9674 UH bermuatan gerabah, Selasa (21/5/2024) sekitar pukul 23.45 WIB. Benturan sangat kencang. Truk gerabah ini dikemudikan Arif Yulianto (32), warga Kecamatan Lawang Malang. Kendaraan ini melaju di lajur kiri. Bagian depan bus hancur. Dua korban meninggal dalam peristiwa ini. [suf]

  • Flyover Terminal Teluk Lamong Segera Beroperasi

    Flyover Terminal Teluk Lamong Segera Beroperasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi masyarakat Surabaya, Flyover Terminal Teluk Lamong yang merupakan bagian penting dari proyek pengembangan kawasan tersebut, segera dioperasikan. Flyover sepanjang 2,4 km ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar Terminal Teluk Lamong dan sekitarnya.

    Hal tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Fly Over Terminal Teluk Lamong, yang diadakan di Hotel DoubleTree Surabaya pada hari Senin (29/4/2024). Diharapkan Flyover yang sudah menelan dana pembangunan sebesar Rp 1,3 triliun ini bisa segera beroperasi.

    FGD ini dihadiri oleh Direktur Investasi Pelindo, Walikota Surabaya, perwakilan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait.

    Dalam FGD tersebut, Direktur Investasi Pelindo, Boy Robyanto, menyatakan harapannya agar Sertifikat Layak Fungsi (SLF) segera diterbitkan oleh Pemkot Surabaya.

    “Semua persyaratan yang dibutuhkan sudah kami siapkan. Semoga setelah SLF diterbitkan, Flyover ini bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah,” ujar Boy Robyanto.

    Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut baik rencana pengoperasian Flyover Terminal Teluk Lamong. Ia mengatakan bahwa Pemkot Surabaya mendukung penuh dan berharap Flyover ini segera dioperasikan.

    “SLF sudah tidak ada kendala. Harapannya tahun ini bisa digunakan untuk umum agar nanti konektivitas lalu lintas di kawasan sana lebih lancar. Apalagi ini kan nyambung dengan jalan menuju GBT,” ujar Eri Cahyadi.

    Flyover Terminal Teluk Lamong merupakan salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Perpres no 3 tahun 2016 dan selesai dibangun pada tahun 2021. Keberadaan Flyover ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas lalu lintas darat dan laut di area Terminal Teluk Lamong Surabaya. Akses ini rencananya juga terhubung dengan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) yang disiapkan Pemerintah Kota Surabaya.

    Dengan beroperasinya Flyover Terminal Teluk Lamong, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti:

    Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di sekitar Terminal Teluk Lamong dan sekitarnya
    Mempermudah akses ke Terminal Teluk Lamong
    Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Surabaya
    Mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Terminal Teluk Lamong

    Operasionalisasi Flyover Terminal Teluk Lamong merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus lalu lintas di Surabaya. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Pahlawan. [rea/ian]

  • ASN Boleh WFH Tanggal 16-17 April 2024

    ASN Boleh WFH Tanggal 16-17 April 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.

    “Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen” tegas Anas, Sabtu (13/04).

    Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.

    Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

    “Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ujar Anas.

    Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

    “Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” papar Anas.

    Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.

    “Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujar Anas.

    Anas juga telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut. “Terima kasih atas masukan dari Polri dan Kementerian Perhubungan,“ ujarnya.

    Menteri Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. “Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujar Anas.

    Menteri Anas meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran. “Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah. Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran,” tegasnya. [hen/but]

  • Bandara Dhoho Kediri Beroperasi, Sekda : Jadi Pengungkit Ekonomi

    Bandara Dhoho Kediri Beroperasi, Sekda : Jadi Pengungkit Ekonomi

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menyambut antusias beroperasinya Bandara Dhoho Kediri. Keberadaan lapangan terbang komersial yang diprakarsai pabrik rokok PT Gudang Garam Tbk itu bakal menjadi pengungkit ekonomi Kota Kediri.

    “Dengan adanya Bandara Dhoho ini, Kediri akan semakin berkembang dan bertumbuh, terutama secara kemajuan perekonomian baik itu disekitar Bandara maupun di kawasan Kota Kediri,”ujar Sekda Kota Kediri saat ditemui usai pelepasan penerbangan pertama.

    Guna menunjang dan mempermudah mobilitas masyarakat menuju bandara Dhoho, pembangunan jalan Tol juga akan segera dilaksanakan.

    Bagus berharap dengan adanya Bandara Dhoho dan jalan tol, kedepannya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal aksesibilitas menuju Kediri. Dengan begitu, Kota Kediri bisa lebih dikenal karena potensi yang dimiliki.

    Tidak hanya dilewati, Kota Kediri akan jadi destinasi. “Semoga dengan adanya Bandara Dhoho dan jalan tol ini bisa jadi pengungkit perekonomian di Kediri, khususnya Kota Kediri,” imbuhnya.

    Sekda Kota Kediri hadir dalam peresmian beroperasinya Bandara Dhoho Kediri, pada Jumat (5/4/2024) lalu. Pada penerbangan perdana melalui maskapai Citilink dengan rute Jakarta-Kediri-Jakarta menggunakan pesawat tipe A320 berkapasitas 180 penumpang.

    Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, bersama Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, Forkopimda Kabupaten dan Kota Kediri, Sekda kabupaten Kediri beserta jajaran, pejabat di jajaran PT Angkasa Pura I, serta PT Surya Dhoho Investama selaku pihak swasta yang membangun bandara menjadi saksi dari momen bersejarah tersebut.

    PT Surya Dhoho Investama (SDhI) merupakan anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk yang ditunjuk Kementerian Perhubungan untuk mengelola Bandara Dhoho. Penunjukan ini dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Bandara Dhoho dibangun dengan standar internasional. Landasan pacunya sepanjang 3.300 meter dengan lebar 45 meter sehingga mampu menampung pendaratan pesawat jet berbadan lebar. Terminal penumpang dirancang untuk menampung hingga 1,5 juta penumpang setiap tahun pada tahap awal. Kemudian, akan mampu menampung hingga 10 juta penumpang per tahun pada tahap ultimate-nya.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Bupati Kabupaten Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan pendaratan perdana di Bandara Dhoho. Dalam sambutannya, Dhito menggambarkan momen tersebut sebagai berkah dan bagian dari sejarah baru bagi Jawa Timur.

    “Ini berkah juga sejarah, di mana ini tentu akan menjadi daya tarik, pintu masuk, serta episentrum yang baru di Jawa Timur,” ujarnya. [nm/aje]

  • Menko PMK Minta Bantuan TNI AL Urai Arus Mudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo

    Menko PMK Minta Bantuan TNI AL Urai Arus Mudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Menko (Menteri Koordinator) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK-RI) Muhadjir Efendi, meninjau kondisi arus mudik di Kabupaten Situbondo. Salah satunya menuju ke penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Jangkar.

    Muhadjir tiba menggunakan Helikopter BNPB tiba di Helypad Pantai Banongan TNI-AL, Kecamatan Asembagus. Rombongan kemudian langsung menuju ke Pelabuhan Jangkar, Sabtu (6/4/2024).

    Menko Muhadjir Effendy mengatakan kedatangannya ke Situbondo dalam rangka meninjau langsung kesiapan arus mudik 2024 di Pelabuhan Jangkar.

    Pihaknya menyebut, penyebrangan arus mudik ke daerah kepulauan sejauh ini menggunakan akses Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Akan tetapi, saat ini telah dibuka akses penyebrangan Jangkar Lembar.

    “Namun masih perlu perbaikan infrastruktur misalnya jalan menuju Pelabuhan Jangkar. Harapannya tahun depan akan diaktifkan dermaga tempat sandar untuk armada kapal sehingga pada momentum lebaran yang akan datang tidak terjadi kendala,” katanya.

    Menko Muhadjir melihat kondisi langsung adanya penumpukan penumpang di pelabuhan ini. Namun, pihaknya segera mencari solusi untuk mengurainya.

    “Kami sudah menghubungi KASAL untuk perbantuan angkut penumpang bersama Kementerian Perhubungan untuk mengurai terjadinya penumpukan penumpang di Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo ini,” terangnya.

    Dalam kunjungannya meninjau Arus Mudik Lebaran tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, Menko PMK-RI didampingi Sestama BNPB dan Pj.Gubenur Jatim Adhy Karyono. Selain itu juga ada segenap jajaran Forkopimda Situbondo. [rin/suf]