Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Erick Thohir Salaman dengan Menhub Dudy Purwagandhi, Pertanda Apa? – Page 3

    Erick Thohir Salaman dengan Menhub Dudy Purwagandhi, Pertanda Apa? – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Foto salaman Erick Thohir terus menjadi sorotan banyak pihak. Foto salaman Erick Thohir menjadi ikon setelah dirinya mendatangkan banyak pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Bahkan, postingan foto salaman ini menjadi tanda kesepakatan antara Erick Thohir.

    Kali ini, Erick Thohir bersalaman dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Ada kesepakatan apa?

    Erick Thohir, bertemu dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, untuk membahas upaya penurunan biaya logistik di Indonesia. Erick Thohir menekankan pentingnya langkah konkret agar biaya logistik domestik bisa lebih terjangkau.

    Menurut Erick, upaya penurunan biaya logistik di sektor transportasi diperlukan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saat ini, biaya logistik Indonesia sudah berhasil ditekan hingga 13-14 persen, namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain,” kata Erick saat berkunjung ke Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, hari ini saya berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar biaya logistik bisa ditekan lebih lanjut,” tambahnya.

    Erick melihat potensi penurunan biaya logistik di masa depan, terutama dengan keterlibatan BUMN di sektor transportasi seperti Angkasa Pura (InJourney Airports), Pelindo, Kereta Api Indonesia (KAI), hingga Jasa Marga.

    “Kami juga ingin memperkuat integrasi moda transportasi dan infrastruktur pendukungnya untuk meningkatkan pelayanan dan menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun internasional,” lanjutnya.

    Arahan Presiden Prabowo

    Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. Dudy berharap koordinasi lintas kementerian seperti ini bisa terus dilakukan di masa mendatang.

    “Mudah-mudahan pertemuan seperti ini bisa kita lanjutkan agar tidak ada sekat antar-kementerian, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dan target-target pemerintah dapat tercapai,” ujar Menhub.

     

  • Temui Menhub, Erick Thohir Ingin Biaya Logistik Ditekan

    Temui Menhub, Erick Thohir Ingin Biaya Logistik Ditekan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Kementerian Perhubungan(Kemenhub), Jakarta, Senin (28/10/2024) bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

    Pertemuan itu membahas penurunan biaya logistik di sektor transportasi untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13%-14%, tetapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain,” kata Erick seusai pertemuan dengan Menhub Dudy Purwagandhi.

    Erick menambahkan, dengan kemajuan perusahaan BUMN di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa dikurangi secara bertahap.

    “Kami ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukung sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara,” lanjutnya.

    Sementara menjelang liburan akhir 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan.

    “Best practise telah kami lakukan, kini tinggal memperbaiki hal-hal kecil, seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan,” kata dia.

    Untuk infrastruktur, menurut Erick, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman.

    Dalam kesempatan tersebut, Erick menjelaskan Kementerian BUMN dan Perhubungan sepakat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memangkas praktik korupsi di sektor transportasi.

  • Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari laman setkab.go.id, di Jakarta, Selasa, di dalam Perpres disebutkan bahwa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian, sebagai berikut:

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
    2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
    3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
    4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
    6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
    8. Kementerian Sekretariat Negara;
    9. Kementerian Dalam Negeri;
    10. Kementerian Luar Negeri;
    11. Kementerian Pertahanan;
    12. Kementerian Agama;
    13. Kementerian Hukum;
    14. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
    16. Kementerian Keuangan;
    17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    19. Kementerian Kebudayaan;
    20. Kementerian Kesehatan;
    21. Kementerian Sosial;
    22. Kementerian Ketenagakerjaan;
    23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    24. Kementerian Perindustrian;
    25. Kementerian Perdagangan;
    26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    27. Kementerian Pekerjaan Umum;
    28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    30. Kementerian Transmigrasi;
    31. Kementerian Perhubungan;
    32. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    33. Kementerian Pertanian;
    34. Kementerian Kehutanan;
    35. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    43. Kementerian Koperasi;
    44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    45. Kementerian Pariwisata;
    46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
    47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
    48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    Adapun tujuh Kementerian Koordinator yang ada dalam Kabinet Merah Putih akan membawahi sejumlah kementerian dan instansi sebagai berikut:

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Dalam Negeri;
    b. Kementerian Luar Negeri;
    c, Kementerian Pertahanan;
    d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
    f. Tentara Nasional Indonesia;
    g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    “Instansi lain sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan,” demikian disebutkan dalam perpres.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Hukum;
    b. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
    d. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:
    a. Kementerian Ketenagakerjaan;
    b. Kementerian Perindustrian;
    c. Kementerian Perdagangan;
    d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    g. Kementerian Pariwisata; dan
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agama;
    b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    d. Kementerian Kebudayaan;
    e. Kementerian Kesehatan;
    f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
    i. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    b. Kementerian Pekerjaan Umum;
    c. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    d. Kementerian Transmigrasi;
    e. Kementerian Perhubungan; dan
    f. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:
    a. Kementerian Sosial;
    b. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    d. Kementerian Koperasi;
    e. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    f. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Pertanian;
    b. Kementerian Kehutanan;
    c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    e. Badan Pangan Nasional;
    f. Badan Gizi Nasional; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Melalui Perpres 139/2024, Presiden Prabowo Subianto juga membubarkan Sekretariat Kabinet.

    “Untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara,” bunyi perpres tersebut.

    Di dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan perpres mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

    Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024.

    Perpres Nomor 139 Tahun 2024 berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menhub: Sinergi dan kolaborasi penting untuk membangun transportasi

    Menhub: Sinergi dan kolaborasi penting untuk membangun transportasi

    Jadi kita harus bagus, tertib, kompak, dan melayaniJakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk membangun sektor transportasi agar bisa mendukung aksesibilitas masyarakat.

    “Presiden Jokowi selalu memposisikan sektor transportasi dan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam visi misi. Jadi kita harus bagus, tertib, kompak, dan melayani. Sehingga sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan mitra kerja menjadi sangat penting,” kata Menhub saat “Silaturahmi Menteri Perhubungan Bersama Mitra Kerja Kementerian Perhubungan di Jakarta, Sabtu.

    Menhub menekankan hal itu di hadapan 200 orang perwakilan mitra kerja Kementerian Perhubungan, yakni pengemudi ojek online (Gojek dan Grab), Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan, Avian Security (Avsec) dan pegawai KAI.

    Baca juga: Menhub resmikan Stasiun Pondok Rajeg di Depok

    Lebih lanjut Menhub juga menyampaikan kepada para mitra kerja untuk jangan pernah lelah memberikan yang terbaik atas profesinya serta cinta akan pekerjaan.

    Menhub juga berpamitan kepada para mitra kerja Kementerian Perhubungan, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan selama masa jabatannya. Ia berharap sinergi ini terus berlanjut untuk pemerintahan yang baru.

    Dalam kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan Kemenhub.

    Meskipun banyak pertimbangan yang harus diambil, ia menekankan pentingnya keputusan-keputusan strategis untuk pembangunan jangka menengah dan panjang.

    “Saya beserta keluarga besar, mohon izin untuk undur diri,” ucap Menhub.

    Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia

    Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komunikasi yang terjalin dengan baik, meskipun ada tantangan dalam pengambilan keputusan.

    Menhub juga menggarisbawahi pentingnya kontribusi mitra kerja dalam mendukung pemerintahan baru. Ia meminta agar tetap memberikan masukan dan ide yang konstruktif demi pembangunan sektor transportasi yang berkelanjutan.

    Ia berharap para mitra kerja dapat terus membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan baru dengan semangat yang sama.

    Menhub juga mendorong inovasi dan gagasan yang mendukung pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

    Baca juga: Kereta cepat Woosh catat jumlah perjalanan meningkat 242 persen

    “Saya berharap agar mitra kerja sekalian, dapat membantu Pemerintah dalam mengarungi babak baru dengan baik, dengan masukan, ide, dan gagasan yang dapat mendukung pembangunan Indonesia, khususnya di sektor transportasi,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pelantikan presiden, KAI Commuter buat jalur khusus difabel di stasiun

    Pelantikan presiden, KAI Commuter buat jalur khusus difabel di stasiun

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) membuat jalur khusus bagi difabel, ibu hamil dan lansia di stasiun-stasiun saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10). 

    Jalur khusus tersebut dibuat agar penumpang tidak kesulitan menghadapi kepadatan yang berpotensi terjadi di hari itu.

    “Kami membuat jalur khusus untuk mereka sehingga mereka tidak terjebak nanti dalam keramaian atau kepadatan penumpang, jika memang nanti penumpangnya akan sangat padat,” kata Vice President (VP) Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus di Jakarta pada Sabtu.

    Baca juga: Sambut pelantikan presiden, KAI Commuter perbanyak toilet di stasiun

    Pihaknya juga meminta masyarakat yang datang dari arah Bogor agar tidak turun di Stasiun Manggarai.

    “Bisa di stasiun sebelahnya, itu imbauan kami. Jangan memaksakan diri, misalnya, harus turun di Stasiun Manggarai, bisa di stasiun dekat Manggarai, misalnya Stasiun Cikini,” kata Joni.

    Secara khusus untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai, Joni membuka kemungkinan merekayasa pemberhentian di Stasiun Manggarai.

    “Nanti kita akan evaluasi itu, kalau memang nanti, misalnya, dibutuhkan rekayasa bahwa itu harus kita langsungkan, misalnya, nanti kita akan sampaikan lagi,” kata Joni.

    Baca juga: KAI Commuter tetapkan tarif KRL sebesar Rp1 saat pelantikan presiden

    Jika kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai terjadi, kata Joni, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk merekayasa pemberhentian.

    “Tapi nanti kalau memang ada, ini kita kolaborasi. Kalau ada arahan lebih lanjut, misalnya dari kementerian Perhubungan atau arahan lanjut dari pihak yang berwenang, itu akan menjadi pertimbangan kita,” katanya.

    Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada Minggu (20/10) di Gedung MPR/DPR RI Jakarta.

    Setelah itu, Prabowo dan Gibran direncanakan ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti prosesi pisah sambut dengan Presiden 2014-2019 dan 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi).

    Baca juga: Pelantikan presiden, KAI Commuter siagakan 325 petugas tambahan

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub siapkan Biskita dukung aksesibilitas masyarakat Tangerang

    Kemenhub siapkan Biskita dukung aksesibilitas masyarakat Tangerang

    Setelah Kota Bogor, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera menghadirkan layanan Biskita di Kota TangerangJakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan siap menghadirkan layanan Biskita di Kota Tangerang, Banten, guna mendukung aksesibilitas masyarakat setempat.

    “Setelah Kota Bogor, Bekasi, Depok dan Kabupaten Bekasi, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek segera menghadirkan layanan Biskita di Kota Tangerang,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Suharto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Suharto menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penandatanganan bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin di gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang pada Jumat (18/10), untuk menghadirkan layanan moda transportasi darat tersebut.

    Dia menyampaikan bahwa Biskita nantinya akan melayani wilayah-wilayah yang belum terhubung dan memperkuat layanan yang sudah ada di Kota Tangerang.

    Suharto menyebut bahwa sebelumnya di Kota Tangerang, lebih awal telah disediakan angkutan umum massal melalui BRT Trans Tangerang atau biasa disebut Tayo.

    “Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas langkah konkretnya mendukung penyediaan layanan angkutan massal di Kota Tangerang,” jelas Suharto,

    Lebih lanjut, Suharto mengatakan bahwa upaya itu selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengamanahkan agar pemerintah daerah wajib menyediakan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman.

    “Tangerang telah memiliki BRT 4 koridor dan penyediaannya dikelola secara mandiri melalui APBD. Saya berharap ini menjadi rujukan dan barometer bagi kota lainnya untuk dapat menyediakan layanan transportasi di wilayahnya secara independen”, jelas Suharto.

    Suharto juga berharap dengan hadirnya Biskita, penyelenggaraan angkutan massal semakin kuat layanannya apabila terintegrasi dengan angkutan lainnya, termasuk dengan Trans Tangerang.

    “Kesepakatan bersama ini merupakan langkah konkrit BPTJ untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum massal. Tidak hanya di Tangerang, kedepan BPTJ akan terus berupaya mengintegrasikan layanan baik secara pembayaran namun secara fisik di Jabodetabek,” imbuh Suharto.

    Sementara itu, Wali Kota Tangerang Nurdin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan melalui BPTJ yang telah memberikan dukungan dalam menyediakan layanan Biskita.

    “Kota Tangerang beruntung berada di kawasan Jabodetabek dan menjadi satu kesatuan dengan wilayah lainnya,” kata Nurdin.

    ​​​​​​​Nurdin menegaskan bahwa Kota Tangerang tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah transportasi, sekuat apapun pemerintah daerahnya.

    “Oleh karena itu perlu integrasi antara pemerintah pusat, Daerah Khusus Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang”, ungkap Nurdin.

    Tidak hanya penyediaan layanan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan juga mendapat perhatian khusus.

    “Dengan kehadiran BISKITA, kami berharap dapat mengurai titik kemacetan dan menjadi solusi atas persoalan transporasi di Kota Tangerang,” terang Nurdin.

    Nurdin juga menyampaikan dengan BISKITA yang akan segera beroperasi mematahkan kekhawatiran Kota Tangerang akan ditinggalkan.

    “Kami optimis bahwa Kota Tangerang akan menjadi Kota yang terintegrasi dan mempunyai layanan angkutan umum massal yang lebih baik kedepannya,” jelas Nurdin.

    Setelah penandatanganan kesepakatan, nantinya akan segera dilakukan MoU lanjutan untuk penetapan rute. Biskita di Kota Tangerang direncanakan akan terhubung dengan simpul layanan transportasi seperti stasiun dan terminal.

    Baca juga: Kemenhub mengajak generasi muda gunakan transportasi umum Biskita
    Baca juga: Kemenhub gandeng Pemkab Bekasi sediakan Biskita skema pendanaan APBD

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub perkuat konektivitas maritim lewat tiga perjanjian strategis

    Kemenhub perkuat konektivitas maritim lewat tiga perjanjian strategis

    Ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk terus memperkuat jaringan logistik dan konektivitas maritim di IndonesiaJakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat konektivitas maritim dengan menandatangani tiga perjanjian strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Indonesia.

    “Kami telah melaksanakan penandatanganan tiga perjanjian strategis, yang diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Perjanjian tersebut mencakup Adendum Kelima Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban, Jawa Barat; serta dua Perjanjian Konsesi pada Terminal PT Satya Amerta Havenport di Pelabuhan Kolonedale dan Terminal PT Samas Port di Pelabuhan Teluk Palu.

    Menurutnya, penandatanganan itu merupakan tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan layanan kepelabuhanan di Indonesia.

    “Ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk terus memperkuat jaringan logistik dan konektivitas maritim di Indonesia. Penandatanganan Adendum Pelabuhan Patimban memastikan proyek ini tetap berjalan dengan lancar meskipun menghadapi tantangan ekonomi global,” ujarnya.

    Pelabuhan Patimban yang strategis di Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam mendukung distribusi logistik nasional, terutama dalam ekspor otomotif dan barang industri lainnya.

    Baca juga: Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia

    Ia menuturkan, perjanjian KPBU dengan PT. Pelabuhan Patimban Internasional pertama kali ditandatangani pada 2021 dan telah mengalami empat kali perubahan (Adendum).

    “Kami memahami adanya tantangan finansial yang dihadapi oleh proyek ini, terutama akibat fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, Adendum Kelima ini penting untuk memastikan pembiayaan dan operasional proyek tetap berjalan sesuai rencana, sehingga proyek ini dapat berfungsi optimal,” jelas Antoni.

    Dengan adanya Adendum Kelima ini, Antoni menekankan kembali pentingnya memastikan terpenuhinya pembiayaan proyek untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek, meningkatkan kredibilitas proyek dan kepercayaan investor, memastikan keberlanjutan operasional dan untuk memenuhi komitmen perjanjian dan legalitas.

    Selain itu, pada acara yang sama, ditandatangani juga Perjanjian Konsesi Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara Kementerian Perhubungan dengan dua badan usaha pelabuhan (BUP) swasta, yaitu PT. Satya Amerta Havenport yang berlokasi di Pelabuhan Kolonedale dengan nilai investasi mencapai Rp4,87 triliun dengan masa konsesi selama 35 tahun.

    Dan kedua, PT Samas Port yang berlokasi di Pelabuhan Teluk Palu dengan nilai investasi Rp439,36 miliar untuk masa konsesi 30 tahun.

    “Kedua terminal umum tersebut berada di wilayah Sulawesi Tengah dan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas serta kegiatan ekonomi lokal dan regional,” ujarnya.

    Antoni menegaskan bahwa investasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional.

    Menurutnya, nilai investasi dan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari kedua perjanjian ini sangat besar.

    “Hal ini bukan hanya akan meningkatkan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

    Dengan perjanjian konsesi ini, PT Satya Amerta Havenport akan berkontribusi rata-rata sebesar Rp64,88 miliar per tahun, sedangkan PT Samas Port akan menyumbang sekitar Rp6,32 miliar per tahun dalam bentuk PNBP.

    Nilai investasi dan PNBP tersebut akan bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, lanjut Antoni, penandatanganan konsesi itu sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan.

    “Serta menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan,” terangnya.

    Antoni juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan.

    Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

    Ia berharap, dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut pelayanan kepelabuhanan di Patimban, Kolonedale, dan Teluk Palu dapat semakin optimal, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim di Asia Tenggara.

    “Semoga semua pihak terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik untuk masa depan transportasi maritim Indonesia,” kata Antoni.

    Baca juga: Tol Indrapura-Kisaran dukung angkutan logistik ke pelabuhan

    Baca juga: Kemenhub standardisasi pelayanan badan usaha pelabuhan lewat “INAOPS”

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemberdayaan angkutan umum. Push strategy dilakukan untuk mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beJakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menilai perlunya kebijakan penyelenggaraan jalan berbayar melalui retribusi pengendalian lalu lintas sebagai salah satu pengaturan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pada sejumlah kota besar.

    “Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemberdayaan angkutan umum. Push strategy dilakukan untuk mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan, Kemenhub, Ahmad Yani dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalu Lintas di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, lebih lanjut Ia menjabarkan kebijakan push strategy dilakukan melalui penerapan kebijakan ganjil genap, penerapan pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intelligent Transport System (ITS), penertiban lalu lintas, serta penerapan insentif dan disinsentif tarif parkir.

    Sedangkan, pull strategy merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum, antara lain pengembangan jaringan transportasi massal, peningkatan sarana transportasi, pemberian subsidi angkutan umum, peningkatan keselamatan transportasi, dan peningkatan integrasi transportasi.

    “Ini merupakan upaya tindak lanjut dari apa yang diamanahkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 133 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dilaksanakan melalui pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor/kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu,” jelasnya.

    Di samping itu juga, bentuk tindak lanjut dari amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 88 mengenai pengendalian lalu lintas yang merupakan salah satu jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum.

    “Harapannya dapat tersusun pedoman teknis yang berisi kaidah dan strategi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam tata kelola transportasi yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama dilakukan juga Peluncuran Pilot Project Uji Coba/Proof Of Concept Peningkatan Sistem Informasi – AtMS Kinerja Jaringan Jalan Nasional sebagai salah satu upaya perkuatan dalam melakukan integrasi dan pertukaran data di bidang transportasi darat yang dihasilkan dari sistem yang telah dibangun oleh masing-masing pemangku kepentingan melalui Digital Collaborative Governance.

    “Nantinya hasil analitik data dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan diterima semua pihak. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang berbagi informasi, pengalaman, dan inovasi untuk bisa diimplementasikan di seluruh daerah,” katanya.

    Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Rudi Irawan mengatakan dengan diluncurkannya hal ini bertujuan untuk perkuatan kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan kinerja jaringan jalan.

    Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Badan Usaha Jalan Tol, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia.

    Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia
    Baca juga: Kemenhub standardisasi pelayanan badan usaha pelabuhan lewat “INAOPS”

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gubernur dorong hadirnya penerbangan perintis di wilayah 3T Papua

    Gubernur dorong hadirnya penerbangan perintis di wilayah 3T Papua

    Untuk itu saya minta ini menjadi tugas bersama agar bagaimana mensinkronkan rute penerbangan di daerah perintis sehingga dapat dimasuki oleh pesawat jenis ATR,Jayapura (ANTARA) –

    Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mendorong maskapai setempat agar menghadirkan pesawat Avions de Transport Régional (ATR) pada daerah perintis dengan begitu dapat membuka keterisolasian di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
     

     

    “Tadi kami melakukan rapat bersama maskapai penerbangan serta pihak bandara di Papua untuk bagaimana pesawat ATR ini hadir di daerah perintis,” kata Ramses usai memimpin rapat bersama para maskapai penerbangan bertempat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat, (18/10).

     

    Menurut Ramses, oleh sebab itu pihaknya berharap dengan mengundang seluruh operator dari maskapai penerbangan tersebut ada solusi sehingga daerah perintis ini bisa dimasuki pesawat jenis ATR.

     

    “Saat ini landasan bandara di daerah perintis rata-rata memiliki panjang landasan yakni 800 meter seperti di Kabupaten Waropen oleh sebab itu kami berharap agar Kementerian Perhubungan memperpanjang landasan sehingga pesawat jenis ATR bisa masuk,” ujarnya.

     

    Dia menjelaskan agar pesawat jenis ATR bisa masuk bandara tersebut harus memiliki panjang landasan yakni 1.600 meter, untuk itu Pemprov Papua bersama maskapai lainnya terus mencari cara agar daerah-daerah perintis itu bisa dimasuki oleh pesawat tersebut.

     

    “Untuk itu saya minta ini menjadi tugas bersama agar bagaimana mensinkronkan rute penerbangan di daerah perintis sehingga dapat dimasuki oleh pesawat jenis ATR,” katanya.

     

    Dia menambahkan karena tidak akan mungkin daerah itu bisa berkembang tanpa didukung dengan adanya transportasi penerbangan sehingga mengakibatkan harga-harga komoditas menjadi mahal.

     

    “Sehingga dampaknya terjadi inflasi, oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian bagi seluruh instansi dan forkompinda lainnya,” ujarnya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub Minta Pemerintah Daerah Ikut Genjot Tol Laut

    Kemenhub Minta Pemerintah Daerah Ikut Genjot Tol Laut

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pemerintah daerah untuk mendukung program yang tengah dijalankan pusat, khususnya Tol Laut. Hal ini agar tol laut bisa berkembang lebih baik.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, menilai selama ini pemerintah daerah kurang memberi perhatian untuk mendukung program Tol Laut.

    “Program-program kita seperti Tol Laut, Inaportnet, dan kapal khusus ternak itu nggak akan bisa berhasil kalau dukungan dari pemerintah daerah kita itu betul-betul tidak diberikan kepada program-program yang kita ingin lakukan,” kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

    Menurutnya, Tol Laut sebagai program unggulan Kemenhub tidak bisa berjalan sendiri dan perlu dukungan banyak pihak agar tidak terjadi banyak kekurangan dari program yang sedang pemerintah pusat jalankan.

    Hartanto mempertanyakan juga terkait apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk program Tol Laut ini. Ia berharap pemda dapat kerja sama dengan Kemenhub untuk meringankan beban masyarakat di dalam melakukan bisnis melalui Tol Laut.

    “Saya yakin seluruh pemerintah daerah sudah terus mencoba mendukung kita, tapi dukungannya belum maksimal,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Kemenhub mengakui bahwa sering kali rute Tol Laut yang ditetapkan itu berubah atau tiba tiba dialihkan ke tujuan lain karena itu menjawab permintaan masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini pihaknya masih membutuhkan data dari Pemda terkait rute mana yang dibutuhkan banyak masyarakat.

    “Kita sering mengadakan rakor Tol Laut, ini salah satu cara pemda untuk menyampaikan rute mana yang harus diutamakan dengan ketersediaan kapal yang ada. Kami butuh data akurat dari Pemda terkait kebutuhan rute dan kelayakan pelabuhan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)