ANTARA – Per 1 November 2024, pukul 00.00 WIB, penyesuaian tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi antarprovinsi dan antarnegara sebesar 5 persen resmi diberlakukan di 27 pelabuhan komersial eksisting, yang 22 di antaranya dikelola PT Angkutan Sungai Danau (ASDP) Indonesia Ferry. Penyesuaian tarif baru tersebut juga diberlakukan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Hal itu disampaikan Kasubdit Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Kementerian Perhubungan, Handjar Dwi Antoro, saat ditemui di Kantor BPTD Kelas II Banten, Kamis (31/10). (Susmiatun Hayati/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)
Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan
-
Tarif Penyeberangan Kapal Feri Batal Naik!
Jakarta –
Kementerian Perhubungan menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas antarprovinsi dan antarnegara. Kenaikan tarif penyeberangan sebelumnya ditetapkan pada Keputusan Menteri Perhubungan nomor 131 tahun 2024 tentang Perubahan KM 61 tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.
Dalam beleid itu ditetapkan kenaikan tarif penyeberangan rata-rata 5% pada 27 lintas penyeberangan, termasuk yang cukup populer Merak-Bakauheni. Penyesuaian tarif itu seharusnya dilakukan hari ini, atau tepatnya 1 November 2024, namun ditunda Kemenhub.
Dirjen Perhubungan Darat Risyapudin Nursin mengatakan penundaan kenaikan tarif ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu sosialisasi kenaikan tarif kepada masyarakat. Menurutnya, waktu sosialisasi harus ditambah terlebih dahulu.
“Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa,” ujar Risyapudin dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).
Dia menambahkan kebijakan peningkatan tarif angkutan penyeberangan mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan. Dia menegaskan per hari ini layanan penyeberangan masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.
“Adapun penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan,” pungkas Risyapudin.
Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pun sudah resmi mengumumkan akan menerapkan penyesuaian tarif di 22 lintasan penyeberangan. Adapun ke 22 lintasan di bawah ASDP yang mengalami penyesuaian tarif yakni Merak – Bakauheni, Ketapang – Gilimanuk, Padangbai – Lembar, Tanjung Kalian – Tanjung Api-api, Bitung Ternate, Sape – Labuan Bajo, Pagimana – Gorontalo, dan Bitung – Tobelo.
Kemudian ada juga Batam – Kuala Tungkal, Batam – Sei Seleri, Karimun – Sei Seleri, Batulicin – Garongkong, Dabo – Kuala Tungkal, Kendal – Kumai, Ketapang – Lembar, Sape – Waingapu, Bajoe – Kolaka, Mamuju – Balikpapan, Sape – Waikelo, Batam – Mengkapan, Jangkar – Lembar, dan Jangkar – Kupang.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan & kenyamanan pengguna jasa,” ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin dalam keterangannya.
Dalam pengumumannya, disebutkan untuk tarif Merak-Bakauheni yang menjadi lintasan paling ramai tarifnya naik menjadi Rp 23.400 per orang untuk penumpang dewasa dan bayi menjadi Rp 1.900.
Sementara untuk kendaraan Golongan I menjadi Rp 27.600, Golongan II menjadi Rp 65.500, dan Golongan III menjadi Rp 135.900. Untuk Golongan IV dengan tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 512.600, dan Golongan IV tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 463.800.
Kemudian untuk Golongan V tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 998.600 dan tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 885.900. Lalu, Golongan VI tipe Kendaraan Penumpang menjadi Rp 1.657.200 dan tipe Kendaraan Barang menjadi Rp 1.365.100. Terakhir, untuk Golongan VII menjadi Rp 1.969.300, Golongan VIII menjadi Rp 2.503.000, dan Golongan IX menjadi Rp 3.814.500.
Di sisi lain, Khoiri Soetomo, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) mengatakan pengusaha sangat menunggu kenaikan tarif diketok pemerintah. Kenaikan tarif dirasa dapat memenuhi kekurangan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi yang masih kurang 31,8% dibandingkan tarif yang berlaku.
“Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan,” kata Khoiri.
Dia menjelaskan jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, maka operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Beberapa waktu yang lalu ketika beraudiensi dengan Kementerian Perhubungan pihaknya juga dijanjikan rencana untuk menaikkan tarif secara bertahap setiap 6 bulan sekali. “Kami berharap hal ini bisa direalisasikan segera,” katanya.
Lihat Video: Cerita Sopir Truk saat Awal Mula Api Bakar Kapal Feri di Merak
(hal/rrd)
-
/data/photo/2024/04/17/661f608750934.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hari Ini Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni Naik 5 Persen, Ini Daftarnya
Regional
1 November 2024")
Hari Ini Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni Naik 5 Persen, Ini Daftarnya Regional 1 November 2024
Hari Ini Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni Naik 5 Persen, Ini Daftarnya
Tim Redaksi
CILEGON, KOMPAS.com
–
Tarif penyeberangan
di lintas Pelabuhan
Merak-Bakauheni
mengalami kenaikan sebesar 5 persen mulai hari ini, Jumat (1/11/2024).
Kenaikan tarif
ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No KM 131 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas KM 61 Tahun 2023 mengenai Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi dan Lintas Antar Negara.
“Pada hari ini, jam 00.00 WIB, ditetapkan terjadi
kenaikan tarif
penyeberangan sebesar kurang lebih 5 persen di seluruh 27 perlintasan penyeberangan di Indonesia,” kata Kasubdit Sungai, Danau, dan Penyebrangan pada Ditjen Perhubungan Darat, Hanjar Dwi Antoro, kepada wartawan di Merak, Kamis (31/10/2024).
Hanjar menjelaskan, kenaikan
tarif penyeberangan
ini telah mempertimbangkan dua sisi, yaitu pengusaha kapal dan pengguna jasa.
“Dari sisi pengusaha atau operator kapal, kenaikan ini diperlukan agar mereka dapat bertahan menjalankan bisnisnya di tengah kenaikan suku cadang dan bahan bakar,” ujar Hanjar.
Di sisi lain, Hanjar juga memperhatikan kemampuan pengguna jasa dalam membayar.
“Dengan naiknya tarif, kami meminta kepada operator kapal dan pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi pengguna jasa,” tambahnya.
Hanjar menekankan pentingnya pelayanan yang lebih baik seiring dengan kenaikan tarif.
“Kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan, baik di pelabuhan maupun di dalam kapal. Kami mengimbau operator pelabuhan dan kapal agar senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kementerian Perhubungan (
Kemenhub
) juga berencana untuk melakukan evaluasi enam bulan setelah kenaikan tarif ini.
“Semoga pelaksanaan perubahan tarif ini bisa berjalan dengan baik dan tertib di lapangan,” tutup Hanjar.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo menyambut baik kenaikan tarif yang dilakukan pemerintah, meski mengakui bahwa hal tersebut masih jauh dari harapan para pengusaha.
“Dengan adanya penyesuaian tersebut, paling tidak sedikit memberikan napas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan,” ungkap Khoiri melalui keterangan tertulis.
Berikut daftar lengkap kenaikan tarif di Lintas Penyeberangan Merak-Bakauheni:
a. Penumpang
1. Dewasa Rp 23.400,-
2. Bayi Rp 1.900,-
b. Kendaraan
1. Golongan I Rp 27.600,-
2. Golongan II Rp 65.500,-
3. Golongan III Rp 135.900,-
4. Golongan IV
a. Kendaraan Penumpang Rp 512.600,-
b. Kendaraan Barang Rp 463.800,-
5. Golongan V
a. Kendaraan Penumpang Rp 998.600,-
b. Kendaraan Barang Rp 885.900,-
6. Golongan VI
a. Kendaraan Penumpang Rp 1.657.200,-
b. Kendaraan Barang Rp 1.365.100,-
7. Golongan VII Rp 1.657.200,-
8. Golongan VIII Rp 2.503.000,-
9. Golongan IX Rp 3.814.500,-
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Bisnis Kapal Perintis, Tunggu Trayek Kemenhub?
Bisnis.com, JAKARTA – PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) masih mempertimbangkan masuk dalam bisnis kapal perintis saat Kementerian Perhubungan akan menambah jumlah trayek kapal perintis di tahun depan.
Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia mengatakan pihaknya sangat terbuka dengan peluang pengoperasian kapal perintis. Namun, volume angkutan yang kecil dengan biaya lebih tinggi menjadi pertimbangan perusahaan.
“Kami akan mengkaji dan mempertimbangkan minatnya, kita senang-senang saja mengkaji layanan perintis. Namun tergantung sama visibility masing-masing rute dari trayek yang ditawarkan Kemenhub,” kata Bani dalam konferensi pers kinerja kuartal III/2024.
Bani menjelaskan trayek kapal perintis biasanya memiliki rute lebih menantang dibandingkan dengan rute-rute ‘gemuk’. Layanan kapal perintis juga disebut biasanya memiliki volume angkutan yang lebih kecil dengan biaya lebih tinggi.
Hal ini membuat trayek kapal perintis selalu diiringi dengan kebijakan subsidi maupun insentif dari pemerintah. Meski demikian, Bani menyebut bisnis kapal perintis belum menjadi prioritas SMDR tahun depan.
Seperti yang diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menambah 107 trayek untuk kapal perintis sepanjang 2025. Mayoritas trayek akan berada di Indonesia bagian Timur.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto, mengatakan sepanjang 2025 Pemerintah daerah mengusulkan penambahan 123 trayek untuk kapal perintis. Namun yang akan direncanakan oleh Kemenhub adalah sebanyak 107 trayek.
“Kita sudah ada rapat kapal perintis, usulan Pemda terakhir 123 trayek di 2025. Semua mempertimbangkan ketersediaan kapal perintis yang laik dan terbatas,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).
Hartanto mengatakan untuk kebutuhan kapal baik yang melayani Tol Laut, perintis maupun ternak sampai hari ini belum maksimal. Dia juga mengklaim masih banyak pengembangan rute-rute yang sangat diharapkan.
-
PT KAI menutup perlintasan sebidang untuk mitigasi kecelakaan
Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi seluruh rambu-rambu yang ada ketika melintasi perlintasan sebidang kereta api.Solo (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) bersama dengan Kementerian Perhubungan menutup perlintasan sebidang untuk memitigasi kecelakaan lalu lintas.
Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro, di Solo, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan kegiatan penutupan perlintasan sebidang kali ini dilakukan secara serentak pada Rabu (30/10), di Wilayah Daop 1-9 dan Divre I-IV.
Ia mengatakan untuk wilayah Daop 6, perlintasan sebidang yang ditutup berada di Km 94+1/2 antara Stasiun Salem-Kalioso, Banaran, Kalijambe, Kabupaten Sragen.
Dia menambahkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, perlintasan sebidang yang tidak memiliki Nomor Jalur Perlintasan Langsung (JPL), tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 meter harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.
“Perlintasan sebidang pada Km 94+1/2 ini memiliki lebar kurang dari 2 meter, tidak dijaga, dan bahkan ilegal. Apabila dibiarkan terus-menerus, maka keselamatan perjalanan KA maupun masyarakat sekitar dapat terancam,” katanya.
Apalagi, katanya pula, perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadinya gangguan perjalanan kereta api seperti kecelakaan temperan.
Pihaknya mencatat terdapat 296 titik perlintasan sebidang di wilayah Daop 6 Yogyakarta yang terdiri dari titik perlintasan terjaga sebanyak 138 dan titik perlintasan yang tidak terjaga sebanyak 158.
“Upaya penutupan perlintasan sebidang ilegal kali ini sejalan dengan aturan pada UU Nomor 23 /2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 22 /2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 5 dan 6,” katanya lagi.
Ia mengatakan selama tahun 2024, Daop 6 mencatat telah terjadi 11 kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang jalur kereta api. Kecelakaan tersebut merenggut korban manusia sebanyak 16 orang, dengan rincian enam korban meninggal dunia, empat korban luka berat, dan enam korban luka ringan.
Upaya lain yang dilakukan oleh Daop 6 untuk meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang selama tahun 2024, di antaranya sosialisasi keselamatan secara langsung di perlintasan sebidang, sekolah, maupun masyarakat.
“Selain itu, kami juga mengusulkan pembuatan perlintasan tidak sebidang kepada pemerintah dengan membangun flyover atau underpass, serta melakukan perawatan dan perbaikan peralatan di perlintasan sebidang,” katanya.
Ia berharap seluruh unsur masyarakat dan pemerintah peduli terhadap keselamatan di perlintasan sebidang.
“Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi seluruh rambu-rambu yang ada ketika melintasi perlintasan sebidang kereta api,” katanya lagi.
Baca juga: Daop 6 Yogyakarta tutup dua perlintasan di Kulon Progo-Sukoharjo
Baca juga: KAI tutup 7 perlintasan sebidang di sejumlah lokasi di Sumatera UtaraPewarta: Aris Wasita
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024 -
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan AHY Paparkan Target 100 Hari Kerja
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan rencana 100 hari kerja pertama di kabinet merah putih (KMP). Ini dijabarkannya saat mengunjungi Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).
AHY mengatakan program 100 hari kerja merupakan target jangka pendek untuknya dan seluruh pembantu presiden di KMP. Salah satu proyek infrastruktur jangka pendek yang menjadi target yakni terkait dengan konektivitas, transformasi di darat, laut, udara maupun elemen dari perkeretapian yang menjadi sendi-sendi utama dari perhubungan di Indonesia saat ini. Dia mengaku saat ini pihaknya tengah menyusun secara lebih detail terkait hal itu.
“Mudah-mudahan dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat ada sejumlah proyek yang bisa segera diresmikan bahkan bisa segera digunakan, dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di berbagai daerah,” ungkapnya Rabu (30/10/2024) sore.
Sebagai kementerian koordinator baru, dia juga menyatakan bakal sering melakukan kunjungan ke berbagai kementerian yang dia komandoi. Diketahui AHY membawahi sebanyak lima kementerian di Kabinet Merah Putih yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.
Ketika disinggung jenis proyek jangka pendek, AHY menyatakan belum bisa berkata lebih jauh terkait itu. Namun, dia menuturkan ada sejumlah aspek yang khas tadi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Menurut AHY, masing-masing sudah memiliki quick base-nya.
“Misalnya ada yang sudah siap untuk diresmikan, digunakan, terminal-terminal kemudian stasiun-stasiun lalu juga bukan hanya sifatnya visualnya,” tuturnya.
Bukan sekadar fisik, AHY menambahkan pada 100 hari kerja pertama ini akan melakukan penataan, pembenaran regulasi-regulasi yang memudahkan dan membuat segala sesuatunya lebih efektif dan efesien.
“Ini juga terus kita lakukan, jadi tidak hanya pembangunan fisiknya tetapi juga software-nya. Perangkat lunak, semacam regulasi,” ujarnya.
Selain itu, dia juga bakal melakukan penataan SDM dan penguatan SDM di Kemenhub dan kementerian lain di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan.
-
Respons AHY Soal Mobil Dinas Menteri Bakal Pakai Maung Pindad
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka suara terkait rencana para Menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung produksi PT Pindad.
AHY mengatakan pihaknya masih belum mengetahui secara pasti kebijakan terkait penggunaan produk PT Pindad untuk mobil dinas para pejabat di Kabinet Merah Putih. Namun, AHY mengamini pernyataan Presiden Prabowo yang mengimbau jajarannya untuk mempromosikan produk dalam negeri.
“Tapi yang beliau [Prabowo] sampaikan jika negara besar kenapa sih kita tidak berupaya memiliki industri otomotif yang maju dan berkembang, siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri,” kata AHY di Kementerian Perhubungan, Rabu (30/10/2024).
Dengan menggunakan produk-produk lokal, kata dia, para menteri dapat memberikan masukan yang konstruktif sehingga kualitas produk semakin baik dan sempurna.
“Semua berawal dari nol, dan kita diharapkan menjadi bagian dari proses untuk membawa kualitas produk tersebut dari tahap awal menjadi kualitas kelas dunia,” kata AHY.
AHY mengatakan semangat Prabowo mencerminkan harapan bahwa produk lokal bisa menjadi ikon kebanggaan nasional, termasuk di kalangan para pejabat dan jajaran yang mendukung.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor.
Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri menggunakan mobil Toyota Alphard. Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.
“Minggu depan saya akan pakai mobil Maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo],” tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).
-
Wings Air Layani Lagi Penerbangan Palu – Luwuk Mulai Bulan Depan
Bisnis.com, JAKARTA – Grup Lion Air, pesawat ATR Wings Air kembali melayani penerbangan Bandara Palu – Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk (PP) mulai 13 November mendatang.
Berdasarkan informasi media sosial Bandara Luwuk, penerbangan Wings Air tersedia setiap Rabu dengan rute Palu (PLW) – Luwuk (LUW) pada 10.30 WITA sementara LUW – PLW pada pukul 12.05 WITA.
“Mulai tanggal 13 November, maskapai Wings Air kembali terbang melayani rute – Palu-Luwuk PP setiap hari Rabu,” seperti dikutip, Rabu (30/10/2024).
Penerbangan tersebut akan menggunakan jenis pesawat ATR72-500/600. Dengan catatan jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bandara Luwuk saat ini memiliki tiga penerbangan.
Rinciannya adalah LUW- Bandara Sam Ratulangi dengan maskapai Wings Air setiap dua kali seminggu. Kemudian LUW – Bandara Mutiara SIS Al-Jufri (PLW) dengan frekuensi yang sama dua kali seminggu.
Terakhir rute LUW – Bandara Sultan Hasanuddin (UPG) dengan maskapai Batik Air jenis A320 dengan frekuensi penerbangan 14 kali dalam seminggu.
Sementara itu, Bandara PLW sendiri memiliki 18 rute penerbangan dengan berbagai tujuan seperti Surabaya (SUB), Jakarta (CGK), hingga Morowali (MOH). Adapun maskapai yang melayani penerbangan di bandara ini antara lain, Garuda Indonesia, Citilink, Wings Air, Susi Air, Batik Air, Lion Air, Super Air Jet dan SAM Air.
-
Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Pindad Bakal Produksi 4.600 Maung hingga 2026
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut PT Pindad akan memproduksi 4.600 maung dalam jangka waktu dua tahun sesuai dengan arahan Kementerian Pertahanan.
Produksi mobil oleh PT Pindad disebut akan dialokasikan sebagai kendaraan para menteri. Erick menjelaskan pihaknya akan tetap mendukung penggunaan produksi dalam negeri.
“Tentu Pindad sudah menyiapkan sesuai orderan Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4600 maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tantu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ,” kata Erick di Kementerian Perhubungan, Selasa (29/10/2024).
Meski demikian, Erick sendiri menyebut informasi mengenai tambahan pesanan ke Pindad dari Kementerian harus ditanyakan langsung ke Pindad. Menurutnya produksi mobil harus tetap disesuaikan dan diproyeksikan sesuai dengan kebijakan Pindad.
“Tapi pasti ada tahapannya ga bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus ditata, tapi Dirut pindad yang lebih ngerti,” kata dia.
Di sisi lain, Direktur Utama Pindad Abraham Mose sangat mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo yang menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri, serta ke depannya memiliki industri otomotif yang mandiri.
“Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif,” tutur Abraham dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (29/10/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan, jika presiden sudah menginstruksikan hal tersebut, maka Pindad harus menyanggupinya. Karena arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor.
Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri menggunakan mobil Toyota Alphard. Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.
“Minggu depan saya akan pakai mobil Maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ,” tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).
Anggito menjelaskan produk tersebut 70% buatan Indonesia. Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan jenis mobil Maung mana yang akan menteri dan eselon I gunakan ke depan.
-
Kemenhub Usul BPTJ Diganti Jadi Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal baru menggantikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan perubahan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI. Dudy menyebutkan usulan tersebut didasari oleh surat Kementerian Sekretariat Negara.
“Berdasarkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara maka diperlukan pembentukan ditjen khusus untuk menangani konektivitas integrasi dan multimoda serta penajaman pelaksanaan tugas yang berdampak pada penataan tugas unit eselon 2,” kata Dudy dalam Raker, Selasa (29/10/2024).
Dudy menjelaskan lebih lanjut, mandat dan tusi terkait integrasi dan konektivitas belum optimal karena Kementerian Perhubungan saat ini belum memiliki unit kerja setingkat eselon 1 yang fokus terhadap hal itu.
Oleh karena itu, Dudy mengusulkan untuk mengubah secara substansi Perpres 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dengan menambah klausul terkait Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda.
“Serta usulan eksepsi pada Perpres Kemenhub da pencabutan Perpres nomor 103 tahun 2015 tentang BPTJ,” jelas Dudy.
Adapun nantinya akan terdapat 5 Ditjen atau unit eselon I di Kementerian Perhubungan yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, dan Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda.
Adapun Kemenhub juga akan memiliki dua badan yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Badan Kebijakan Transportasi.
Di sisi lain, Kemenhub memiliki total anggaran sebesar Rp31,45 triliun, lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp24,76 triliun.
Secara lebih terperinci yaitu Sekretariat Jenderal Rp681,31 miliar, Inspektorat Jenderal Rp116,18 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp5,94 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,51 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp6,04 triliun.
Kemudian Ditjen Perkeretaapian Rp5,11 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp116,72 miliar, BPSDM Perhubungan Rp2,72 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp93,23 miliar.