ANTARA – Sejumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermuatan dan dimensi besar atau over dimension overload (ODOL) menyita perhatian masyarakat. Kementerian Perhubungan menyebut tengah mengevaluasi dan menyiapkan strategi penertiban agar kejadian serupa tak lagi terulang dan kembali memakan korban jiwa. (Aria Cindyara/Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Farah Khadija)
Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5003442/original/024474000_1731474929-IMG-20241113-WA0008.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Imbas Kecelakaan KM 92 Cipularang, Kemenhub Bakal Rajin Sidak Truk Bermuatan Besar – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) truk-truk bermuatan besar di jalanan. Langkah ini diambil usai kecelakaan beruntun di KM 92 Tol Cipularang, Senin (11/11/2024) sore lalu.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin menyampaikan sidak juga akan dilakukan pada fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah Jabodetabek.
“Kami akan bersama – sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan di beberapa lokasi akan lebih gencar melakukan inspeksi keselamatan pada truk angkutan barang,” ujar Risyapudin dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).
Selain melakukan sidak, Kemenhub juga akan memanggil sejumlah pengusaha angkutan barang. Tujuannya untuk mengantisipasi kecelakaan yang melibatkan truk tempo hari.
“Kita akan segera mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Angkutan Barang beserta seluruh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti kejadian ini dan sebagai langkah mitigasi terjadinya kejadian berulang,” ungkapnya.
Saat ini, Risyapudin tengah melakukan koordinasi dan investigasi bersama Korlantas Polri dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk meneliti penyebab terjadinya kecelakaan.
Adapun, berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Mitra Darat, kendaraan truk tempelan dengan nomor polisi B 9440 JIN tersebut memiliki status uji berkala yang masih berlaku hingga tanggal 18 Maret 2025.
“Namun untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan secara menyeluruh kita menunggu hasil investigasi dari KNKT,” kata Dirjen Risyapudin.
-

Kapal Pelni dilengkapi alat MES untuk jamin keselamatan pelayaran
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Kapal Pelni dilengkapi alat MES untuk jamin keselamatan pelayaran
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Selasa, 12 November 2024 – 22:36 WIBElshinta.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sudah melengkapi seluruh kapal penumpangnya dengan alat keselamatan marine evacuation system (MES), karena alat tersebut dilengkapi untuk menjamin keselamatan bagi para penumpang selama dalam pelayaran.
Direktur Armada dan Teknik PT Pelni Robert MP Sinaga dihubungi, Selasa (12/11), mengatakan bahwa pemasangan MES di seluruh kapal sudah selesai dilakukan dan kapal terakhir yang telah dipasang alat MES adalah KM Binaiya pada September lalu.
“Pelni berencana memasang kembali agar setiap kapal memiliki dua unit MES untuk setiap sisi dek kapal,” ujarnya.
Pemasangan alat MES sepanjang tahun ini, kata dia, sebanyak 22 kapal, dan empat kapal sudah dipasang di akhir 2023.
Dia menjelaskan, kehadiran alat MES di kapal PELNI, akan menambah kelengkapan alat keselamatan bagi penumpang di saat menghadapi situasi emergency atau keadaan darurat.
“Selain jaket pelampung, sekoci dan perahu karet yang sudah ada lebih dulu di kapal-kapal Pelni,” ujarnya.
Direktur Armada dan Teknik PT Pelni menyebut seluruh alat keselamatan Pelni akan menjalani inspeksi setiap tahun sebagai bagian dari perawatan.
Alat MES, lanjut dia, berupa jaring pengaman yang dapat digunakan saat evakuasi dengan menurunkan penumpang dari geladak kapal menuju perahu karet yang sudah menunggu di permukaan laut.
“Dengan alat MES, penumpang dapat menuju perahu karet tanpa perlu melompat dari ketinggian, sehingga risiko dapat diminimalisir dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat,” terang Robert.
Pada 26 kapal penumpang Pelni total tersedia 72.816 jaket keselamatan, 1.794 unit life-raft dengan total muat 44.850 orang, dan 226 unit sekoci dengan total muat 25.805 orang.
Pada tahun 2025, Robert memastikan akan dilakukan pemasangan MES kembali untuk melengkapi ketersediaan MES di masing-masing sisi kapal. Keberadaan MES di tiap sisi kapal sudah di atur dalam aturan internasional SOLAS 1974 yang telah diadopsi oleh Indonesia pada 1980.
Sementara itu, untuk memastikan kesiapan kapal-kapal Pelni dalam melayani angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kementerian Perhubungan akan menjalankan uji petik di seluruh kapal Pelni.
Uji petik dilakukan untuk memastikan seluruh alat kenavigasian maupun alat keselamatan di atas kapal dapat berfungsi dengan baik. Apabila ditemukan ketidaksesuaian saat uji petik dilakukan,
Kementerian Perhubungan memberikan batas waktu hingga 30 November 2024 untuk dilakukan perbaikan.
Sumber : Antara
-

Indonesia dorong efisiensi biaya operasional logistik di ajang MSW
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong efisiensi biaya operasional logistik bagi pelaku industri maritim nasional hingga internasional melalui ajang Maritime Single Window (MSW) 2024, yang diselenggarakan di Bali.
“Maritime Single Window di Indonesia memungkinkan penurunan waktu proses clearance yang signifikan, mengurangi penumpukan dokumen, serta menurunkan beban administratif bagi pelaku bisnis,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi saat membuka Workshop Maritime Single Window di Bali, Selasa.
Dia menyampaikan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, transportasi laut Indonesia memainkan peran penting sebagai simpul konektivitas antar pulau serta menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Guna membawa perubahan besar dalam efisiensi, keamanan, dan daya saing logistik maritim, transformasi digital pada sektor transportasi laut dibutuhkan untuk meningkatkan layanan pelabuhan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Melihat hal tersebut, lanjut Antoni, Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kepelabuhanan melalui penerapan MSW.
“Inisiatif ini telah dimulai sejak tahun 2016 dan merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung transformasi digital di sektor transportasi laut,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.
Tahun ini, Workshop MSW dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari 12 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Ekuador, Ethiopia, Kenya, Liberia, Madagaskar, Maladewa, Nigeria, Papua Nugini, Filipina, Togo, dan Indonesia serta menghadirkan pembicara tamu dari Jepang dan Indonesia sebagai tuan rumah.
Antoni menjelaskan, Maritime Single Window di Indonesia memungkinkan penurunan waktu proses clearance yang signifikan, mengurangi penumpukan dokumen, serta menurunkan beban administratif bagi pelaku bisnis.
Dengan dukungan teknologi digital, lanjut Antoni, proses permohonan izin, pengecekan dokumen, hingga pengelolaan lalu lintas barang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi biaya operasional logistik.
“Keuntungan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri maritim nasional tetapi juga oleh perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, meningkatkan daya saing logistik nasional secara keseluruhan,” tuturnya.
Pihaknya turut menggarisbawahi, dengan hadirnya MSW, Indonesia telah menghubungkan 264 pelabuhan di seluruh negeri melalui sistem Inaportnet.
Dia menerangkan, Inaportnet merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan.
“Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di Pelabuhan,” terangnya.
Langkah ini, ungkap Antoni, tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan tetapi juga mendorong integrasi ekonomi dengan jaringan perdagangan internasional, memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Lebih lanjut, keputusan Indonesia untuk mengimplementasikan MSW telah selaras dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 lalu.
“Hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hartanto mengungkapkan Workshop MSW mencerminkan komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan (Council) IMO yang mendukung pertukaran pengetahuan dan best practices dalam penerapan MSW.
“Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan Maritime Single Window, serta di sisi lain, membuka peluang untuk memperkuat kerja sama dengan negara anggota IMO lainnya guna meningkatkan implementasi dan pengembangan Maritime Single Window,” jelas Hartanto.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024 -

Presiden Prabowo Harus Turun Tangan
Jakarta –
Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kecelakaan truk dalam waktu berdekatan, dari truk kontainer ugal-ugalan di Cipondoh dan truk pengangkut tanah yang menabrak anak kecil di Teluknaga, hingga yang terbaru adalah kecelakaan truk kontainer di KM 92 tol Cipularang yang terjadi kemarin sore (11/11). Menurut pengamat, banyaknya kejadian kecelakaan truk menunjukkan kusutnya dunia angkutan logistik di Indonesia. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Presiden Prabowo Subianto.
“Banyaknya kecelakaan (truk) ini merupakan akumulasi buruknya penanganan angkutan logistik di Indonesia. Dan negara tidak peduli. Banyak ego sektoral,” kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno dihubungi detikOto, Senin (11/11).
Kata Djoko, masalah utama yang harus dibenahi adalah truk ODOL atau over dimension over loading, sering juga disebut sebagai truk obesitas. Menurut Djoko, hingga saat ini aturan pelarangan truk ODOL tak kunjung diterapkan pemerintah. Padahal seharusnya aturan tersebut sudah diimplementasikan sejak tahun 2023 lalu berdasarkan rencana Kementerian Perhubungan. Keberadaan truk ODOL berbahaya karena truk-truk kelebihan muatan dan dimensi inilah yang sering menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya.
“Ego sektoral muncul ketika aturan ODOL ini mau diterapkan. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Apindo menolak. Sekarang tinggal Presidennya mau apa. Kalau Presidennya nggak bergerak (menerapkan aturan ODOL) ini, ya bisa-bisa makin banyak nyawa meregang di jalan raya,” ungkap Djoko.
Menurut Djoko, sulit menunjuk satu pihak yang paling bersalah atas banyaknya kasus kecelakaan truk hari-hari ini. Itu lantaran sistem angkutan logistik di Indonesia terlanjur amburadul, dari upah standar minimum pengemudi truk yang tidak ada, banyaknya pungutan liar, hingga aparat penegak hukum yang bermain.
“Sekarang presiden sudah bilang bahwa tidak boleh ada ego sektoral. Kita lihat saja, berani nggak Presiden menghilangkan praktik oknum aparat penegak hukum? Atau bisa nggak Presiden beresin pungli? Bisa nggak Presiden kasih upah standar buat pengemudi truk? Kasihan mereka lho. Mereka (pengemudi truk) adalah korban dari sistem kita yang amburadul,” terang Djoko.
Saksikan juga video: Fakta-fakta Truk Tanah Lindas Bocah di Teluknaga Tangerang
(lua/rgr)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5000685/original/002434000_1731318411-Screen_Shot_2024-11-11_at_16.45.16.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kecelakaan Tol Cipularang, DPR Desak Kemenhub Investigasi Menyeluruh Ekosistem Industri Logistik – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Kecelakaan maut di KM 92 tol Cipularang memicu keprihatinan banyak kalangan. Peristiwa yang diduga dipicu rem blong truk pengirim barang tersebut dinilai menjadi indikator karut-marutnya ekosistem industri jasa pengiriman barang.
“Kecelakaan lalu lintas akibat truk pengirim barang terus berulang. Belum selesai urusan truk wings box ugal-ugalan di Tangerang, kini truk kembali diduga menjadi kecelakaan beruntun yang memicu banyak korban, bahkan ada yang korban jiwa. Kami mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait ekosistem industri logistik kita,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (12/11/2024).
Untuk diketahui sebuah truk dilaporkan menjadi penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Kilometer 92 arah Jakarta. Kecelakaan maut ini merenggut satu nyawa dan menyebabkan 29 orang luka-luka. Selain itu 17 kendaraan roda empat mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Huda mengatakan tumbuhnya industri jasa pengiriman barang dalam beberapa tahun terakhir layak disyukuri. Kendati demikian pertumbuhan ini harusnya dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.
“Sebenarnya regulasinya sudah ada. Hanya saja proses implementasi di lapangan yang kerap bermasalah sehingga proses pengawasan terhadap kelayakan kendaraan dan awak kendaraan menjadi lemah,” katanya.
Dia mengungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub misalnya telah mengatur dengan detail terkait jenis truk, batas maksimal barang yang dimuat truk, klasifikasi jalan yang bisa dilewati oleh truk, hingga ketentuan mengenai model bak truk. Kemenhub juga telah mengatur ketentuan untuk uji kendaraan secara berkala per enam bulan sekali untuk melihat kelayakan angkutan barang di jalan raya.
“Namun ketentuan ini kerap dilanggar sehingga memicu kecelakaan lalu lintas yang banyak menimbulkan materi maupun nyawa,” katanya.
-

Garuda Indonesia Ungkap Alasan Harga Tiket Domestik Lebih Mahal daripada Internasional
Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara terkait harga tiket pesawat domestik (domestic flight) bisa lebih mahal dari penerbangan internasional (international flight). Padahal, jarak tempuh penerbangan domestik dan internasional relatif sama.
Irfan menyebutkan, alasan utama harga tiket domestik mahal karena dinamika rate yang dibentuk pasar.
“Misalnya harga tiket perjalanan luar negeri dengan jarak relatif sama bisa lebih murah. Maka, kita juga menyadari airlines ini salah satu bisnis yang dilakukan melihat dinamika pasar,” tutur Irfan Setiaputra dalam dialog Investor Market Today IDTV, Senin (11/11/2024).
Dengan demikian dikatakan Irfan, perseroan menyiasati dinamika pasar itu dengan menawarkan harga-harga promo di waktu tertentu.
Selain itu, ada salah satu hal yang juga cukup menarik, yakni harga avtur untuk penerbangan dalam negeri itu kena pajak.
“Sementara avtur untuk penerbangan luar negeri enggak kena pajak. Harga tiket untuk penerbangan dalam negeri kena pajak, sementara harga tiket untuk kita terbangkan ke luar negeri tidak ada pajak,” sebutnya.
Oleh sebab itu, Irfan menekankan, ada beberapa komponen pembentuk yang memengaruhi harganya. Hanya saja, penerbangan luar negeri itu tidak diregulasi sehingga maskapai bebas menyampaikan situasi yang ada.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berjanji akan mengupayakan penurunan harga tiket pesawat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dudy mengungkapkan, Kementerian Perhubungan masih melakukan kajian mendalam untuk mencari penyebab tingginya harga tiket pesawat di Indonesia.
“Kami upayakan agar harga tiket pesawat domestik turun. Namun, kami tidak ingin mendahului keputusan karena ini melibatkan banyak pihak,” ujar Dudy Purwagandhi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).



