Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Kemenhub perkuat kesadaran keselamatan pengemudi berlalu lintas

    Kemenhub perkuat kesadaran keselamatan pengemudi berlalu lintas

    Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan operator transportasi dalam berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran keselamatan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas di kalangan pengemudiJakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejumlah upaya dalam meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan pengemudi dengan menggandeng pihak kepolisian dan operator transportasi.

    “Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan operator transportasi dalam berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran keselamatan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas di kalangan pengemudi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah diambil sebagai bagian dari upaya tersebut sehingga menciptakan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di jalan raya.

    Salah satu inisiatif utama adalah edukasi dan kampanye keselamatan, yang dilakukan Kemenhub dan kepolisian secara berkala melalui berbagai media, seminar, pelatihan, dan sosialisasi langsung di lapangan.

    Kampanye itu bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berkendara, termasuk penggunaan sabuk pengaman, batas kecepatan, serta larangan mengemudi dalam keadaan mabuk.

    Langkah kedua, yakni operasi lalu lintas dan penegakan hukum menjadi langkah berikutnya yang digelar Kemenhub bersama kepolisian. Operasi seperti Operasi Patuh, Operasi Zebra, dan Operasi Lilin rutin dilakukan untuk menargetkan pengemudi yang melanggar aturan, termasuk pengendara tanpa helm, tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), atau yang mengoperasikan kendaraan yang tidak layak jalan.

    Operasi ini juga menindak kasus kendaraan yang melebihi ukuran (Over Dimension) dan berat muatan (Over Loading). Dengan langkah ini, Kemenhub berharap dapat mendisiplinkan pengguna jalan.

    Kemenhub juga mendukung penggunaan teknologi pengawasan lalu lintas, seperti kamera CCTV dan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang memungkinkan polisi menilang pelanggar secara otomatis.

    Penerapan ETLE di beberapa wilayah di Indonesia membantu mengawasi lalu lintas secara efektif, sehingga kepatuhan pengemudi terhadap aturan bisa lebih ditingkatkan.

    Selain itu, Kemenhub bekerja sama dengan operator transportasi dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi keselamatan berkendara, terutama bagi pengemudi angkutan umum.

    Pelatihan itu memastikan pengemudi memahami teknik berkendara yang aman dan tanggung jawab mereka di jalan, yang diharapkan akan berdampak pada keselamatan pengguna jalan lainnya.

    Langkah kelima adalah pengawasan terhadap operator transportasi juga menjadi perhatian utama Kemenhub.

    Melalui inspeksi berkala, Kemenhub memastikan bahwa operator transportasi, seperti perusahaan bus dan angkutan umum, mematuhi standar keselamatan yang berlaku.

    Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan tidak diizinkan beroperasi hingga standar keselamatan terpenuhi, untuk mencegah risiko kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang kurang layak.

    “Langkah lainnya yang ditempuh adalah sosialisasi keselamatan di daerah rawan kecelakaan,” tuturnya.

    Kemenhub dan kepolisian secara aktif melakukan sosialisasi di wilayah-wilayah tersebut, memberikan informasi tentang cara berkendara yang aman dan risiko-risiko yang harus dihindari.

    “Melalui berbagai langkah ini, Kemenhub, bersama kepolisian dan operator transportasi, berupaya menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih aman, mendisiplinkan para pengemudi, dan mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya,” kata Risyapudin.

    Baca juga: Wamenhub dorong Pemda optimalkan sumber daya untuk angkutan umum
    Baca juga: Kemenhub: 73 kapal bantu angkut 1.668 korban terdampak erupsi Lewotobi
    Baca juga: Kemenhub tekankan uji KIR kendaraan guna mitigasi kecelakaan

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wemenhub minta CASN Kemenhub bisa beri layanan prima ke masyarakat

    Wemenhub minta CASN Kemenhub bisa beri layanan prima ke masyarakat

    Kita harus menjadi andalan masyarakat, menjadi pelayan masyarakat dan jangan sampai merasa lebih superior dari masyarakatJakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana meminta calon aparatur sipil negara (CASN) Kementerian Perhubungan agar nantinya bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.

    “Kita harus menjadi andalan masyarakat, menjadi pelayan masyarakat dan jangan sampai merasa lebih superior dari masyarakat,” kata Wamenhub dalam Kegiatan Pembekalan kepada 2.505 calon aparatur sipil negara (CASN) lulusan Sekolah Kedinasan jalur Pola Pembibitan Kemenhub Tahun 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu.

    Suntana menyampaikan kepada para lulusan agar nantinya untuk dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

    Selain itu, dia menekankan bahwa birokrat Kementerian Perhubungan dituntut memiliki jiwa humanis, berkarakter dan futuristik, serta mampu mengikuti perubahan dan tantangan global.

    “Karenanya untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Perhubungan wajib membekali calon birokratnya dengan cara penguatan pada hard skill dan soft skill para lulusan calon aparatur sipil negara Kemenhub,” ujarnya.

    Dia menambahkan, tujuan penyelenggaraan kegiatan itu adalah memberikan pembekalan bagi lulusan sebagai bahan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, memberikan motivasi dan pengetahuan bagi lulusan, terkait tantangan dan peluang kerja yang akan dihadapi.

    Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut menjadi salah satu pemateri menyampaikan, perwira transportasi yang berasal dari sekolah tinggi perhubungan, baik matra darat, laut, udara maupun perkeretaapian perlu disiapkan untuk menjadi SDM yang tangguh.

    AHY mengatakan bahwa para perwira-perwira transportasi diharapkan dapat segera mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan.

    “Karena SDM unggul di bidang transportasi jadi kunci sekaligus tulang punggung dari suksesnya pembangunan konektivitas seluruh Indonesia,” ujar Menko AHY.

    Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini yang turut memberikan pembekalan bagi lulusan berpesan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta memberikan motivasi terkait tantangan dan peluang kerja yang akan dihadapi.

    Rini meminta para lulusan agar memiliki karakteristik pribadi seperti penyelenggara layanan publik, mampu berperan sebagai perekat bangsa dan memiliki tingkat intelengensia tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi.

    “Sebanyak 2.505 lulusan ini merupakan insan terpilih dari Kementerian Perhubungan yang akan membantu melakukan layanan kepada masyarakat sehingga harus memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan jabatan,” kata Rini.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Gandeng Swasta Kembangkan Bandara Morowali

    Pemerintah Gandeng Swasta Kembangkan Bandara Morowali

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng perusahaan manufaktur, PT Zhenshi Indonesia Industrial Park dalam pembangunan dan pengembangan Bandara Morowali. Hal ini ditandai Dengan penandatanganan kesepakatan (MoU) kedua belah pihak.

    Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa mengatakan kerja sama ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyediaan transportasi udara dari dan ke Kabupaten Morowali. Selain itu, dia bilang dapat mendukung kegiatan perekonomian, perdagangan, serta peningkatan pariwisata di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

    Dia melanjutkan pengembangan bandara itu akan dilakukan oleh PT Zhenshi Indonesia Industrial Park melalui skema pendanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Kami berterima kasih dan mengapresiasi dukungan dari sektor swasta dalam hal ini PT Zhenshi Indonesia Industrial Park guna pelaksanaan bersama pembangunan dan pengembangan Bandara Morowali untuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas penerbangan baik sisi darat maupun sisi udara sesuai ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan,” kata Lukman dalam keterangannya, Rabu (14/11/2024).

    Dia menjelaskan Bandara Morowali yang dikelola oleh Ditjen Hubud melalui Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Morowali saat ini memiliki ukuran runway eksisting 1.500 meter. Rencananya, runway akan diperpanjang menjadi 1.800 meter.

    “Runway akan diperpanjang menjadi 1.800 meterx30 meter, sehingga dapat melayani pesawat udara maksimum jenis A320. Adapun luas terminal penumpang berukuran 2000 meter persegi, sehingga dapat menampung 194 ribu penumpang per tahun,” jelas Lukman.

    Lebih lanjut, penandatangan kesepakatan bersama ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Morowali sesuai dengan rencana induk bandar udara, dan hibah hasil pengembangan Bandar Udara Morowali.

    Pengembangan sisi udara, meliputi pekerjaan runway dengan panjang 300 meter dengan lebar 30 meter, pekerjaan runway strip 260m x 85m dan panjang RESA 92.5m x 65m, pekerjaan pagar sisi udara 720 meter termasuk pondasi tiang pagar, serta pembongkaran dan pemasangan pagar lama sepanjang 62.5 m.

    Dengan pengembangan ini, Lukman berharap dapat semakin meningkatkan operasi juga pelayanan penerbangan di Bandara Morowali, dan tentunya akan mengubah daya tampung pesawat yang dapat mendarat di Bandara Morowali.

    “Semoga pembangunan dan pengembangan Bandara Morowali dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dan fasilitasnya dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan moda transportasi udara. Harapan kami, tentunya dapat mendukung peningkatan perekonomian dan perdagangan di Provinsi Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Serta kerja sama dalam bentuk CSR dari PT. Zhenshi Indonesia Industrial Park ini menjadi inspirasi bagi semua pihak,” terang Lukman.

    (acd/acd)

  • Kemenhub: 73 kapal bantu angkut 1.668 korban terdampak erupsi Lewotobi

    Kemenhub: 73 kapal bantu angkut 1.668 korban terdampak erupsi Lewotobi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa 73 kapal perbantuan yang dikerahkan untuk membantu mobilitas penumpang dari Labuan Bajo, telah mengangkut 1.668 orang yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa layanan penerbangan udara di daerah tersebut belum sepenuhnya pulih sehingga masyarakat masih manfaatkan kapal perbantuan dari Labuan Bajo untuk mobilitas.

    “Berdasarkan data dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Bandara Kelas III Labuan Bajo, sejak 10 November hingga 12 November pukul 08.00 WITA, sebanyak 73 kapal perbantuan sudah dikerahkan dan sebanyak 1.668 masyarakat telah menggunakan perbantuan kapal ini untuk transportasi keluar dari Labuan Bajo,” kata Budi.

    Dia menyampaikan bahwa alternatif mobilitas jalur laut dilakukan pasca ditutupnya sejumlah Bandara akibat dari erupsi Gunung Lewotobi.

    Baca juga: Bandara Bali: 90 penerbangan batal dalam sehari dampak erupsi

    Terdapat lima pelabuhan yang menjadi destinasi kapal perbantuan. Empat diantaranya adalah pelabuhan yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Pelabuhan Sape, Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Bima.

    Sementara, satu pelabuhan tujuan lainnya merupakan Pelabuhan Benoa yang terletak di Provinsi Bali.

    Budi mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan mengutamakan keselamatan dalam mengakses transportasi dari dan menuju Labuan Bajo, baik itu melalui jalur udara, darat, maupun laut. Akses laut dan darat dapat digunakan sebagai alternatif menunggu dibukanya kembali jalur udara.

    “Masyarakat dapat memanfaatkan kapal perbantuan terlebih dahulu menuju NTB dan Bali. Setelah itu, mengambil penerbangan melalui dua lokasi tersebut,” jelas Budi.

    Sementara itu, Bandara Labuan Bajo kembali ditutup per Rabu (13/11) pagi. Empat bandara lainnya juga masih ditutup akibat terdampak sebaran abu vulkanik serta belum memenuhi aspek keselamatan untuk penerbangan.
    ​​​​​​

    Budi menyebutkan bahwa empat Bandara tersebut adalah Bandara Frans Sales Lega, Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Bandara H. Hasan Aroeboesman, dan Bandara Soa.

    Baca juga: Wapres Gibran segera tinjau korban erupsi Lewotobi

    Ia menambahkan, sejumlah penerbangan rute Jakarta – Bali dan Jakarta – Lombok serta rute Bali – Australia juga mengalami pembatalan. Hal ini disebabkan arah penyebaran abu vulkanik yang mempengaruhi penerbangan rute tersebut.

    “Demi alasan keselamatan, sejumlah maskapai membatalkan penerbangan pada rute-rute tersebut pada hari ini dan kami terus memantau perkembangan terkait hal ini,” kata Budi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub dan swasta sinergi kembangkan Bandara Morowali

    Kemenhub dan swasta sinergi kembangkan Bandara Morowali

    Kerja sama ini untuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas penerbangan baik sisi darat maupun sisi udara…Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Huhub) Kementerian Perhubungan bersama sektor swasta bekerjasama dalam mengembangkan Bandara Morowali di Sulawesi Tengah.

    “Kami berterima kasih dan mengapresiasi dukungan dari sektor swasta dalam hal ini PT Zhenshi Indonesia Industrial Park guna pelaksanaan bersama pembangunan dan pengembangan Bandara Morowali,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Lukman bersama Direktur Utama PT Zhenshi Indonesia Industrial Park, Wang Yuan, melakukan penandatanganan kesepakatan bersama pembangunan dan pengembangan Bandara Morowali di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Lukman menuturkan bahwa tujuan kesepakatan bersama itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyediaan transportasi udara dari dan ke Kabupaten Morowali.

    Selain itu, untuk mendukung kegiatan perekonomian, perdagangan, dan peningkatan pariwisata di Kabupaten Morowali.

    “Kerja sama ini untuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas penerbangan baik sisi darat maupun sisi udara sesuai ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan,” ujar Lukman.

    Bandara Morowali yang dikelola oleh Ditjen Hubud melalui Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Morowali memiliki ukuran runway eksisting 1500m x 30 meter.

    Rencananya bandara tersebut akan dikembangkan oleh PT Zhenshi Indonesia Industrial Park melalui skema pendanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Runway akan diperpanjang menjadi 1800 meter x 30 meter, sehingga dapat melayani pesawat udara maksimum jenis A320. Adapun luas terminal penumpang berukuran 2000 meter persegi, sehingga dapat menampung 194 ribu penumpang per tahun,” ucap Lukman.

    Penandatangan kesepakatan bersama ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 10 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

    Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Morowali sesuai dengan rencana induk bandar udara, dan hibah hasil pengembangan Bandar Udara Morowali.

    Pengembangan sisi udara antara lain pekerjaan runway dengan panjang 300 meter dengan lebar 30 meter, pekerjaan runway strip 260m x 85m dan panjang RESA 92,5m x 65m, pekerjaan pagar sisi udara 720 meter termasuk pondasi tiang pagar, serta pembongkaran dan pemasangan pagar lama sepanjang 62,5 m.

    Dengan pengembangan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan operasi juga pelayanan penerbangan di Bandara Morowali, dan tentunya akan mengubah daya tampung pesawat yang dapat mendarat di Bandara Morowali.

    Lebih lanjut Lukman menegaskan seluruh jajaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara untuk mengawal dan terus meningkatkan koordinasi dengan PT Zhenshi Indonesia Industrial Park, Pemerintah Daerah setempat maupun pihak terkait lainnya.

    Hal itu penting agar pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta pelayanan operasional penerbangan di Bandara Morowali dan sekitarnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

    Dia berharap pengembangan Bandara Morowali dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dengan fasilitas yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara.

    “Semoga dapat mendukung peningkatan perekonomian dan perdagangan di Provinsi Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Serta kerja sama dalam bentuk CSR dari PT. Zhenshi Indonesia Industrial Park ini menjadi inspirasi bagi semua pihak,” kata Lukman.

    Baca juga: Bandara Morowali cerminan keseriusan Presiden Jokowi
    Baca juga: Anggota DPR: Bandara Morowali mendesak direalisasikan

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kereta Otonom Tanpa Rel IKN Dikembalikan ke China, Kemenhub Sebut Tak Lolos Evaluasi OIKN

    Kereta Otonom Tanpa Rel IKN Dikembalikan ke China, Kemenhub Sebut Tak Lolos Evaluasi OIKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Kereta otonom tanpa rel alias autonomous rail transit (ART) batal difungsikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan akan dikembalikan ke pihak China. kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan bahwa keputusan itu dilakukan oleh Otorita IKN berdasarkan hasil evaluasi yang menyebut bahan kereta otonom belum dapat berfungsi dengan baik di IKN.

    “Setelah berjalan uji coba selama kurang lebih 2 bulan, OIKN telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo dikutip dari keterangannya, Rabu (13/11/2024).

    Budi mengatakan keputusan tersebut diambil lantar semua pihak bersepakat untuk menyiapkan yang terbaik di IKN, termasuk transportasi yang terbaik. Ia juga menegaskan bahwa keadaan tidak berdampak kerugian bagi negara.

    “Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik. Jika kemudian ART dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART,” kata dia.

    Ia menjelaskan lebih jauh, bahwa konsep transportasi di IKN adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu kereta otonom menjadi salah satu alternatif yang dapat diujicobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi.

    ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil.

    “Untuk itu Kementerian Perhubungan memfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MoU adalah otoritas IKN dengan vendor, yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qingdao Sifang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN,” pungkas Budi. 

  • Kemenhub: Negara tak rugi bila proyek kereta otonom di IKN dihentikan

    Kemenhub: Negara tak rugi bila proyek kereta otonom di IKN dihentikan

    Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaikJakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa negara tidak akan mengalami kerugian bila kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dihentikan.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan apabila hasil evaluasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang menilai bahwa uji coba kereta otonom dipandang belum memenuhi standar.

    “Jika, kemudian ART (Autonomous Rail Transit) dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Budi menyampaikan bahwa negara tidak akan dirugikan dari hasil uji coba kereta otonom di IKN, dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART.

    “Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik,” ujarnya.

    Ia menuturkan pada dasarnya konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu Autonomus Rail Transit (ART) menjadi salah satu alternatif yang dapat diujicobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi.

    ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil.

    Untuk itu, Kementerian Perhubungan memfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MoU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang.

    “Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN,” terangnya.

    Namun, setelah berjalan uji coba selama kurang lebih dua bulan, Otoritas IKN (OIKN) telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN.

    Sebelumnya, kereta tanpa rel otonom di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Autonomous Rail Transit (ART) disebutkan bakal dikembalikan ke China.

    Kereta tersebut hasil kerja sama antara Otorita IKN dan Norinco, dengan partisipasi dari CRRC, produsen sarana perkeretaapian terkemuka asal China.

    Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi menjelaskan bahwa hasil penilaian hingga evaluasi, ditemukan kereta tanpa rel itu disebut belum dapat berfungsi dengan baik.

    Ia mengungkapkan bahwa sesuai dengan diskusi antara OIKN dan lintas kementerian dan lembaga dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara, OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN.

    Melihat hasil bahwa kereta itu belum beroperasi dengan baik, maka pihaknya akan meminta Norinco mengembalikan kereta ke China.

    “Jika tidak maka sesuai dengan perjanjian MoU untuk PoC, kita akan meminta pihak Norinco untuk mengembalikan trainset di IKN ke China,” kata Ali.

    Baca juga: Menhub optimistis kereta otonom dapat beroperasi dengan baik di IKN
    Baca juga: ART, moda transportasi anyar untuk ibu kota baru
    Baca juga: Presiden jajal kereta otonom untuk angkut tamu saat upacara di IKN

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kereta Tanpa Rel Belum Berfungsi dengan Baik di IKN

    Kereta Tanpa Rel Belum Berfungsi dengan Baik di IKN

    Jakarta –

    Kereta tanpa rel otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dikembalikan ke China seiring hasil penilaian hingga evaluasi yang dilakukan. Hasil evaluasi menyatakan kereta tanpa rel belum bisa berfungsi dengan baik.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Rahardjo, mengatakan kereta tersebut merupakan hasil kerja sama antara Otorita IKN (OIKN) dan Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang selaku produsen sarana perkeretaapian terkemuka asal China.

    Sehingga menurutnya pihak yang berhak untuk melakukan evaluasi terkait kelayakan moda transportasi bertenaga listrik di ibu kota baru tersebut adalah OIKN. Sedangkan Kemenhub hanya memfasilitasi perizinan dilakukannya uji coba ART di IKN.

    “Kementerian Perhubungan memfasilitasi ART untuk diujicobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MoU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Qindao Sifang,” kata Budi dalam keterangan resminya, Rabu (12/11/2024).

    “Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah Otoritas IKN,” tegasnya lagi.

    Namun berdasarkan uji coba yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan itu, OIKN menemukan bahwa moda kereta otonom tanpa rel tersebut belum berfungsi dengan baik di ibu kota baru RI. Khususnya terkait pengoperasian autonomous atau kendali otomatis tanpa pengemudi.

    “Setelah berjalan uji coba selama kurang lebih 2 bulan, Otoritas IKN telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya system autonomous belum dapat berfungsi dengan baik di IKN,” jelasnya.

    Karena hasil evaluasi yang tidak sesuai ekspektasi inilah, menurutnya keputusan OIKN untuk memulangkan merupakan keputusan yang benar. Sebab dari hasil uji coba tersebut pemerintah tidak menanggung kerugian apapun.

    “Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik. Jika kemudian ART dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • KPBB: Perlu grand design mitigasi emisi karbon pada RPJMN 2025-2029

    KPBB: Perlu grand design mitigasi emisi karbon pada RPJMN 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan perlunya penyusunan grand design atau panduan terkait upaya mitigasi emisi karbon pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Jakarta, Rabu mengatakan adanya ketertinggalan mitigasi gas rumah kaca (GRK) kendaraan bermotor di Indonesia.

    “Ketertinggalan tersebut antara lain standard karbon kendaraan tidak diatur, padahal standard ini akan menjadi acuan bagi produsen kendaraan bermotor dalam memproduksi dan memasarkan kendaraan di Indonesia,” katanya dalam keterangannya.

    Kemudian, lanjutnya, agenda mitigasi GRK kendaraan bermotor dengan elektrifikasi tertunda, misalnya adopsi bus listrik di Jakarta yang seharusnya sudah mencapai 2700 unit pada 2024 ini, baru terealisasi 100 unit, apalagi kota-kota lain seperti Denpasar, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Medan, Makassar, dll yang sama sekali tidak ada perkembangan terkait elektrifikasi angkutan umumnya karena terbentur pendanaan.

    Selain itu BBM berkualitas rendah (seperti High Sulfur Fuel) dengan faktor emisi Carbon tinggi masih diedarkan, misalnya Pertalite 90, BBM dengan kadar belerang di atas 200 ppm tersebut memiliki faktor emisi yang tinggi dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada kendaraan berstandard Euro4/IV, demikian juga BioSolar dan DEXlite.

    Dikatakannya, emisi transportasi sebagai bagian dari emisi sektor energi memberikan sumbangan GRK sekitar 27 persen (global) dan sekitar 23 persen (nasional).

    Selain emisi GRK, transportasi terutama kendaraan bermotor juga berkontribusi pada emisi pencemaran udara yang sudah menjadi masalah kronis di berbagai kota besar di Indonesia; berupa gangguan kenyamanan, kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan hidup.

    Menurut data KPBB masalah kronis pencemaran udara ini mengharuskan warga DKI Jakarta membayar biaya medis Rp51,2 T pada 2016 atau meningkat dari 2010 sebesar Rp 38,5 triliun.

    Untuk itu, tambahnya, perlu dicari solusi penurunan emisi kendaraan bermotor terpadu, sehingga memberikan makna bagi pihak-pihak –khususnya pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan pembangunan nasional, terutama Presiden/Wakil Presiden 2024-2029 bersama tim kerjanya– dalam berkontribusi untuk percepatan penurunan emisi di sektor transportasi sejalan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    “Guna mengejar ketertinggalan mitigasi emisi Carbon kendaraan bermotor, maka RPJMN 2025-2029 harus berdasar grand design dengan amanat penerapan strategi trisula,” ujarnya dalam sebuah diskusi tentang Grand Design Net Zero Emission Vehicle pada RPJMN 2025-2029.

    Dia merinci strategi trisula tersebut yakni pelaksanaan mitigasi GRK untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim, membangun industri national manufacturing yang mampu menyediakan produk kendaraan bermotor dengan teknologi net-ZEV untuk memitigasi GRK secara efektif;

    Serta menciptakan competitive advantage of nat’l auto-industry atas berkah sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai raw material industri Net Zero Emission Vehicle (net-ZEV) secara global dan kepemilikan prototype Battery Electric Vehicle (BEV) atau Kendaraan BErmotor Listrik Berbasis Battery (KBLBB) karya anak bangsa.

    Terkait hal itu Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah M Rachmat Kaimuddin menyatakan saat ini sedang proses adjustment RPJMN 2025-2029 dengan visi Presiden, termasuk dalam konteks adopsi net-ZEV ini dalam agenda pembangunan 5 tahun ke depan.

    Dia menegaskan, bahwa agenda net-ZEV harus mampu menjadi persemaian pembangunan industri otomotif nasional dengan fokus memproduksi kendaraan beremisi nol bersih. Dengan demikian mitigasi emisi kendaraan bermotor juga memiliki multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ratna Kartikasari dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan, sejak awal 2023 KLH sedang menyusun Standard Carbon Kendaraan, dengan tujuan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia memiliki tingkat emisi Carbon yang dapat dikendalikan.

    Penelaah Teknis Kebijakan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan Raya Kementerian Perhubungan Riska Bayu Putra menambahkan Kementerian Perhubungan telah menyusun peta jalan kebijakan transportasi rendah Carbon dengan mengutamakan penurunan emisi yang mencakup pengembangan transportasi massal berbasis KBLBB, peningkatan fasilitas uji tipe yang mendukung terlaksananya kebijakan net-ZEV.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub tekankan uji KIR kendaraan guna mitigasi kecelakaan

    Kemenhub tekankan uji KIR kendaraan guna mitigasi kecelakaan

    bertujuan untuk memastikan kendaraan layak jalan sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat masalah teknisJakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menekankan pentingnya dilakukan pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau KIR kendaraan secara berkala demi mencegah atau memitigasi terjadinya kecelakaan lalu lintas selama perjalanan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan regulasi dan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Indonesia telah diatur melalui beberapa peraturan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

    “Uji berkala, sering disebut KIR, bertujuan untuk memastikan kendaraan layak jalan sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat masalah teknis,” kata Risyapudin dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa kendaraan angkutan umum dan barang, termasuk truk, diwajibkan menjalani uji berkala setiap enam bulan sekali. Hal ini bertujuan agar kondisi teknis kendaraan selalu dalam keadaan prima, termasuk pemeriksaan pada rem, lampu, sistem kemudi dan muatan.

    Ia menyebutkan prosedur dan standar uji berkala mencakup beberapa aspek utama, seperti kondisi sasis, sistem pengereman, suspensi, ban, emisi gas buang, lampu penerangan dan klakson.

    “Standar ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

    Ia menerangkan pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh Dinas Perhubungan di tingkat kota atau kabupaten melalui Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Proses ini melibatkan pemeriksaan teknis dan administrasi, dan kendaraan yang lulus uji akan mendapat stiker lulus uji sebagai tanda layak jalan.

    Baca juga: Kemenhub ungkap langkah tindak lanjut sikapi kecelakaan Tol Cipularang

    Baca juga: Kemenhub dalami penyebab kecelakaan truk di ruas Tol Purbaleunyi

    Risyapudin menegaskan kendaraan yang tidak melakukan uji berkala atau tidak lulus uji berkala dapat dikenakan sanksi berupa denda dan penahanan operasional kendaraan. Sanksi itu tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Meski begitu, dia mengaku terdapat tantangan dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pertama, adanya dugaan pemalsuan atau manipulasi KIR.

    “Ada kasus di mana pemilik kendaraan melakukan pemalsuan dokumen KIR atau manipulasi hasil uji agar kendaraan yang seharusnya tidak layak tetap bisa beroperasi,” jelasnya.

    Kedua, keterbatasan fasilitas uji. Pasalnya di beberapa daerah, fasilitas dan alat uji dinilai masih terbatas atau tidak memenuhi standar yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan uji berkala kurang optimal dalam menjamin kelayakan jalan.

    Ketiga, adalah tidak semua pemilik kendaraan melakukan uji berkala sesuai jadwal. Beberapa bahkan menghindari uji berkala untuk mengurangi biaya operasional, terutama pada kendaraan-kendaraan tua yang rawan mengalami kerusakan.

    Namun, Risyapudin menegaskan bahwa pihaknya tetap terus berupaya meningkatkan uji berkala melalui sistem digitalisasi dan pengawasan ketat hingga sosialisasi.

    Dari sisi digitalisasi, Pemerintah saat ini mendorong digitalisasi dalam sistem pengujian, seperti e-KIR atau pengujian berbasis elektronik, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi manipulasi data.

    Sedangkan, dari sisi peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan uji berkala juga dirangkaikan dengan sosialisasi kepada pemilik kendaraan tentang pentingnya KIR untuk keselamatan.

    “Dengan penerapan yang baik, uji berkala dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor teknis kendaraan,” kata Risyapudin.

    Baca juga: Legislator minta Kemenhub berbenah atasi tingginya kecelakaan di tolBaca juga: Kemenhub siapkan alternatif angkutan laut dari erupsi Gunung Lewotobi

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024