Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Kemenhub Sidak ke Pelabuhan, Cek Kelaikan Kapal Jelang Nataru

    Kemenhub Sidak ke Pelabuhan, Cek Kelaikan Kapal Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melakukan uji petik kelaiklautan kapal penumpang di sejumlah pelabuhan, menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang akan berlangsung satu bulan lagi.  

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud menuturkan, kegiatan uji petik atau ramp checkini adalah prioritas utama untuk memastikan seluruh kapal penumpang yang akan beroperasi selama periode Nataru berada dalam kondisi prima (laiklaut). 

    Masyhud menegaskan bahwa keselamatan pelayaran adalah harga mati, terlebih mengingat akan adanya lonjakan penumpang pada masa Nataru 2025/2026.

    “Kami menginstruksikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Hubla, mulai dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan hingga Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, untuk melaksanakan uji petik secara teliti dan tanpa kompromi,” kata Masyhud dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (14/11/2025).  

    Ditjen Hubla juga telah membentuk Tim Uji Petik yang akan melakukan pemeriksaan ramp check di sejumlah pelabuhan padat penumpang untuk memastikan UPT di daerah melaksanakan uji petik sesuai standar yang ditetapkan. 

    Sebanyak 15 lokasi pelabuhan di Indonesia, yaitu Tanjung Perak, Makassar, Batam, Ambon, Banten, Bitung, Dumai, Sorong, Kendari, Kotabaru-Batulicin, Ternate, Kupang, Tanjung Wangi, Merauke, dan Muara Angke. 

    Dalam hal pemeriksaan kategori temuan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Minor Deficiency atau temuan hasil pemeriksaan yang tidak membahayakan secara langsung. 

    Kemudian, Major Deficiency atau temuan yang membahayakan secara langsung keselamatan jiwa di laut, pencemaran lingkungan maritim dan muatan. 

    Terhadap beberapa ketidaksesuaian, Tim Uji Petik memberikan rekomendasi guna pemenuhan ketidaksesuaian tersebut paling lambat tanggal 12 Desember 2025. Apabila dalam hingga batas waktu yang telah ditentukan belum dipenuhi, maka kapal dilarang beroperasi sampai ketidaksesuaian dipenuhi. 

    Fokus utama dalam pelaksanaan uji petik meliputi aspek teknis kapal, aspek keselamatan, aspek dokumentasi dan sertifikasi kapal, serta kualifikasi awak kapal. 

    Dalam hasil temuan sementara di Makassar terhadap KM Bukit Siguntang milik PT PELNI (Persero) dan KM Dharma Kartika III milik PT Dharma Lautan Utama (DLU), kapal dalam kondisi laiklaut. Namun, ditemukan beberapa temuan yang perlu segera dilakukan pemenuhan perbaikan oleh operator kapal.   

    Kasubdit Kepelautan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Hasan Sadili menyatakan, ketidaksesuaian hasil uji petik wajib segera dipenuhi sebelum tenggat waktu. 

    Serupa dengan temuan di Banyuwangi, usai dilaksanakan pemeriksaan, Tim Uji Petik berkesimpulan bahwa secara umum kondisi kapal penumpang yang akan beroperasi dalam keadaan baik dan laiklaut, hanya terdapat beberapa temuan pada kapal yang harus segera dilakukan perbaikan.

    Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsuddin menghimbau, agar seluruh operator dan nahkoda kapal yang melayani Angkutan Natal dan Tahun Baru dapat melakukan self-inspection untuk memastikan armadanya dalam keadaan baik dan laiklaut.  

    “Melalui uji petik ini, kami ingin memastikan armada angkutan laut yang beroperasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengikuti kaidah-kaidah keselamatan pelayaran,” ujarnya.

    Kecelakaan Kapal 2025

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan sekaligus Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Suntana menuturkan, keberlangsungan angkutan maritim tersebut juga tidak terlepas dari peran nahkoda dan anak buah kapal (ABK), bahkan penumpang itu sendiri. 

    Suntana meminta agar para pemilik kapal menaruh perhatian dan memotivasi para pekerja, agar kejadian sebelumnya, kapal tenggelam maupun terbakar tak terjadi lagi.  

    Berdasarkan dugaan sementara, lanjut Suntana, kejadian tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang mengangkut puluhan penumpang dan kendaraan pada 2 Juli 2025 lalu, terjadi akibat kelalaian.  

    “Konon katanya, lupa nutup bagian bawah mesin, karena kapalnya LCT [Landing Craft Tank], mungkin air masuk dan lain-lain,” tutur Suntana beberapa waktu lalu. 

    Sementara terhadap kejadian terbakarnya KM Barcelona VA di perairan Talise, Minahasa Utara pada 20 Juli lalu, dugaan sementara akibat kebakaran di kamar penumpang. 

    “Dugaan sementara adanya kebakaran di kamar penumpang. Untuk itu kita masih punya waktu dan kita beroda bersama supaya ini tidak terjadi kembali,” ujarnya.

    Imbasnya, berdasarkan data Basarnas Manado, terdata ada sebanyak 571 orang, yang dinyatakan selamat sebanyak 568 orang dan dinyatakan meninggal dunia sebanyak tiga orang.

  • Operasional Bajaj Tak Ada Izin dari Dishub Makassar, Bagaimana Sebenarnya Aturan Perizinannya?

    Operasional Bajaj Tak Ada Izin dari Dishub Makassar, Bagaimana Sebenarnya Aturan Perizinannya?

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Transportasi umum roda tiga, bajaj makin eksis di Makassar. Namun izinnya kerap dipertanyakan.

    Baru-baru ini, Dinas Perhubungan (Dishub) kota Makassar menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin operasional untuk bajaj. Diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muh. Reza.

    “Tidak ada. Tidak pernah (mengeluarkan izin)” kata Reza kepada jurnalis, Rabu (12/11/2025).

    Pihaknya, kata dia, tidak bisa mengeluarkan izin demikian. Mengingat transportasi umum tersebut menggungakan aplikasi untuk pemesanan.

    “Tidak bisa Dishub Makassar mengeluarkan izinnya, apalagi kalau pakai aplikasi begitu,” terangnya.

    Walau tak mengantongi izin dari Dishub Makassar, bajaj disebut mengantongi izin dari pusat.

    Board Representative Maxride, Ashish Ray, dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan hal tersebut. Dia mengatakan izin itu syarat utama operasional untuk bisa beroperasi di jalan raya.

    Adapun izinnya meliputi Sertifikat Uji Tipe, Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari Kementerian Perhubungan, Rekomendasi dari Korlantas dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dari Kementerian Dalam Negeri, dan Perizinan dari Kementerian Perindustrian yang berkaitan dengan Perakitan dan Pabrik Produksi Bajaj di Citeureup Bogor, Jawa Barat.

    Itu dibenarkan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman.

    “Urusannya Kementerian, pusat. Bukan urusan kita,” kata Helmy Budiman kepada jurnalis, pada Maret 2024.

    Lalu, bagaimana sebenarnya aturan operasinal bajaj?

    Pengamat Transportasi Universitas Bosowa, Kamran Aksa menjelaskan, pemberian izin angkutan terkait adanya Maxiride di Kota Makassar secara umum berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Makassar. Pelaksanaannya dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar.

  • Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Jakarta –

    Kehadiran truk impor China di Indonesia dinilai tidak adil bagi pabrikan kendaraan niaga yang berinvestasi di Indonesia. Mitsubishi Fuso, sebagai raja truk di Indonesia, mengungkap beberapa hal yang bikin persaingan tidak fair.

    “Kalau kompetisi harus kita terima sebagai pelaku bisnis, tapi selama kompetisi itu fair nggak masalah,” kata Aji Jaya, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Pertama-tama, spek mesin truk impor yang ditawarkan tidak sesuai aturan emisi yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, produsen telah berinvestasi triliunan rupiah untuk upgrade line produksi mereka di Indonesia demi mematuhi standar Euro 4 yang diwajibkan pemerintah.

    Bahkan belum lama ini, merek China itu ikut pameran dengan memamerkan standar emisi Euro 2 dan Euro 3. Hal ini yang menjadi sorotan pabrikan Jepang.

    Aji menyoroti proses masuk kendaraan komersil impor dari China juga tidak dilalui melalui pengujian kendaraan seperti pabrikan Jepang.

    “Ya proses masuknya. Kan kalau kita mau bikin nih, Pak Momon (Duljatmono – President Director PT KRM) mau bikin produksi, kita usul mau bikin produk. Itu Pak prosesnya harus uji. Diuji dulu mobil ini secara ini kelayakan, layak jalannya, keselamatannya. Harus didaftarkan ke mana,” jelas dia.

    Dia mewanti-wanti hadirnya truk impor dari China bisa menggerus pasar pabrikan yang sudah memproduksi dalam negeri. Jika penjualan terus turun, imbasnya bisa efisiensi para pekerja.

    “Belum dealer nanti punya part shop, dia punya part shop jual spare part kita juga. Pasti kena dampak juga nanti kalau mobil kita makin sedikit, konsumsi spare partnya makin dikit, nggak mau orang bisnis spare part,” jelas Aji.

    “Kita punya pabrik, mereka punya vendor untuk supply part-part. Dan itu ratusan, dari pasti ribuan juga itu karyawannya. Jadi pasti multiple effect kalau sampai kita terus terimbas,” tambah dia.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menyoroti regulasi antar instansi; Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian yang belum sinkron untuk kendaraan komersil di area off-road (non-jalan raya) seperti tambang.

    “Truk impor China yang digunakan secara eksklusif di area tambang tertutup, tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi yang sama, sehingga banyak yang masih menggunakan mesin Euro 2 atau Euro 3,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (12/11/2025).

    “Hal ini dari perspektif industri otomotif Jepang jelas menciptakan ketimpangan kompetitif, sebab truk China menawarkan harga 30-50% lebih rendah tanpa beban sertifikasi emisi ketat, sementara produsen Jepang menghadapi biaya produksi lebih tinggi untuk memenuhi standar domestik,” jelasnya.

    Hal senada juga pernah diungkapkan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Menurut Kukuh, truk impor dari China mengambil keuntungan, tapi bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ujar Kukuh beberapa waktu yang lalu.

    (riar/rgr)

  • Bupati Bangkalan Akui Penutupan TPS Sebabkan Sampah Menumpuk di Sejumlah Titik

    Bupati Bangkalan Akui Penutupan TPS Sebabkan Sampah Menumpuk di Sejumlah Titik

    Bangkalan (beritajatim.com) – Penumpukan dan ceceran sampah di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan dalam beberapa hari terakhir semakin memprihatinkan. Kondisi ini terjadi akibat penutupan sementara Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah tersebut, yang membuat alur pembuangan sampah terganggu.

    Bupati Bangkalan Lukman Hakim membenarkan bahwa penutupan TPS menjadi penyebab utama tumpukan sampah yang kini meluber hingga ke jalan-jalan.

    “Beberapa hari ini TPS kita memang ditutup, sehingga ada kesulitan membuang sampah,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

    Lukman menjelaskan, pemerintah daerah tengah berupaya mencari solusi jangka pendek sambil menunggu penyelesaian proses administrasi lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru.

    “Mudah-mudahan satu dua hari ke depan bisa kami koordinasikan apakah lahan baru itu bisa digunakan sementara untuk pembuangan sampah,” jelasnya.

    Menurutnya, Pemkab Bangkalan menargetkan proses pengalihan lahan TPA baru dari Kementerian Perhubungan ke pemerintah daerah rampung tahun ini.

    “Dari eksternal sudah disetujui, tinggal proses administrasi pengalihan dan balik nama. Target kami tahun ini selesai,” terangnya.

    Bupati menambahkan, fasilitas pendukung di TPA baru akan mulai dibangun pada tahun 2026, termasuk sarana pengelolaan sampah yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi dan kebersihan lingkungan.

    “Untuk fasilitas lengkapnya nanti menyusul di 2026,” imbuhnya.

    Untuk sementara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan masih menggunakan lahan sewaan di wilayah Tanah Merah sebagai lokasi pembuangan sementara.

    “TPS di Pangeranan ditutup karena ada kerusakan, jadi sekarang kami pakai lahan sewa sambil menunggu yang baru siap,” pungkasnya. [sar/beq]

  • Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Banjir Truk Impor China Sudah Makan ‘Korban’, Pemerintah Diminta Kasih Solusi

    Jakarta –

    Impor truk China yang masuk Indonesia bikin kalangan pabrikan lokal khawatir. Kehadiran truk impor China bahkan sudah ‘makan’ korban.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menyoroti regulasi antar instansi; Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian yang belum sinkron untuk kendaraan komersil di area off-road (non-jalan raya) seperti tambang.

    Yannes menjelaskan ada ketimpangan yang dihadapi produsen Jepang akibat konsekuensi dari kebijakan yang tumpang tindih.

    “Truk impor China yang digunakan secara eksklusif di area tambang tertutup, tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi yang sama, sehingga banyak yang masih menggunakan mesin Euro 2 atau Euro 3,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (12/11/2025).

    “Hal ini dari perspektif industri otomotif Jepang jelas menciptakan ketimpangan kompetitif, sebab truk China menawarkan harga 30-50% lebih rendah tanpa beban sertifikasi emisi ketat, sementara produsen Jepang menghadapi biaya produksi lebih tinggi untuk memenuhi standar domestik,” jelasnya.

    Seperti diketahui, produsen Jepang telah berinvestasi triliunan rupiah untuk upgrade line produksi mereka di Indonesia demi mematuhi standar Euro 4 yang diwajibkan pemerintah.

    Mitsubishi Fuso salah satu yang mulai terdampak dengan kehadiran impor truk China. Keresahan ini sudah disampaikan kepada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), namun belum mendapatkan solusi dari pemerintah.

    “Sampai sekarang kita masih nunggu langkah konkrit dari pemerintah. Dan namanya menunggu itu sih kita nggak bisa maksa orang-orang. Kalau harapannya segera,” ungkap Aji Jaya, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors.

    Segmen komersial merupakan industri padat karya yang banyak melibatkan pekerja dan turut berkontribusi kepada perekonomian negara.

    “Jangan nanti kita udah tepar dulu baru ada langkah konkrit,” kata Aji.

    Hal senada juga pernah diungkapkan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Menurut Kukuh, truk impor dari China mengambil keuntungan, tapi bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ujar Kukuh beberapa waktu yang lalu.

    Standar emisi kendaraan menjadi salah satu langkah strategis yang sudah ditentukan pemerintah.

    Bukan cuma soal emisi, namun truk impor CBU sudah terasa dampaknya. Pabrik komponen kendaraan ada yang mengurangi karyawan sampai separuhnya.

    “Ada perusahaan yang suplai komponen dump truck pengurangan karyawan hampir 50 persen,” kata Sekjen Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki, beberapa waktu lalu.

    “Untuk truk import CBU-nya segera dihentikan karena kalau truk tidak hanya komponen, namun industri karoseri juga sangat terdampak. Mudah-mudahan dengan cara tersebut industri komponen bisa lebih baik,” sebutnya.

    (riar/rgr)

  • Jelang Nataru, Kemenhub Cari Solusi Atasi Macet Pelabuhan Ketapang

    Jelang Nataru, Kemenhub Cari Solusi Atasi Macet Pelabuhan Ketapang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan menyusun skema penanganan antrean kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, agar pelayanan berjalan optimal jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

    Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Sigit Widodo menyampaikan, lintas Ketapang – Gilimanuk merupakan salah satu lintas utama angkutan penyeberangan yang memiliki tingkat arus kendaraan dan penumpang sangat tinggi utamanya pada masa libur nasional.

    “Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan-tantangan, termasuk antrean kendaraan yang panjang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (13/11/2025). 

    Antrean tersebut pun berdampak pada waktu tunggu yang lebih lama akibat lonjakan permintaan yang tidak diimbangi dengan kapasitas angkut dan infrastruktur yang memadai.

    Melihat fasilitas saat ini, Pelabuhan Ketapang memiliki empat dermaga Movable Bridge, yakni satu dermaga Ponton dan tiga dermaga Landing Craft Machine. 

    Dengan kondisi ini, masih terjadi antrean kendaraan yang berdampak signifikan utamanya pada distribusi logistik. 

    Oleh karena itu, dia menerangkan perlunya suatu pedoman pengaturan pergerakan kendaraan bermotor di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Nantinya hal ini akan mengatur antrean kendaraan bermotor untuk masuk ke dalam kapal dan pengaturan sirkulasi kendaraan bermotor di dalam kawasan pelabuhan penyeberangan. 

    “Kami menemukenali adanya ketidakseimbangan demand dan supply ketika adanya kapal yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya pembatasan, kecelakaan dan kapal docking,” jelas Sigit.

    Selain itu, juga dikarenakan cuaca yang buruk, peak season seperti saat angkutan natal dan tahun baru, angkutan lebaran dan hari besar lainnya.

    Hal yang tidak luput dari perhatian, kata Sigit, juga saat adanya kondisi tertentu seperti demo di pelabuhan, pembelian tiket mendadak, kendaraan terbakar dan akses jalan ke pelabuhan yang terhambat.

    Untuk itu, akan ada strategi mitigasi untuk menangani antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang melalui optimalisasi pemberlakuan buffer zone, alternatif kapal perbantuan, pemasangan Variable Message Signs(VMS) di titik-titik tertentu pada akses jalan menuju Pelabuhan, pelaksanaan delaying system, pembatasan kendaraan barang, pembatasan kuota tiket, peningkatan kapasitas angkut harian, serta penyiapan contingency plan.

    “Tidak menutup kemungkinan, apabila terjadi kondisi tertentu lainnya dapat juga dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan luar pelabuhan dengan berkoordinasi dengan stakeholders terkait,” imbuhnya.

    Adapun pengaturan pergerakan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang akan dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur dan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

  • Wanti-wanti Maraknya Truk Impor China Bikin Persaingan Tak Adil hingga PHK

    Wanti-wanti Maraknya Truk Impor China Bikin Persaingan Tak Adil hingga PHK

    Jakarta –

    Mitsubishi Fuso menilai truk impor China bikin resah pabrikan yang sudah berinvestasi di Indonesia. Pabrikan yang memproduksi lokal harus memenuhi standar emisi hingga regulasi teknis kelayakan serta keselamatan, sementara truk impor bisa bebas tanpa memenuhi syarat tersebut.

    “Kami PT Krama Yudha Tiga Berlian motor tidak hanya menjual produk, kami membangun ekosistem, kami melakukan investasi untuk berkontribusi kepada Indonesia,” kata Aji Jaya selaku Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors di Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Aji Jaya menekankan pabrikan lokal selalu mengikuti regulasi pemerintah. Sebagai contoh, PT KTB dan fasilitas produksinya, Krama Yudha Ratu Motor (KRM) telah berinvestasi untuk memenuhi standar emisi Euro4 bagi kendaraan bermesin diesel, yang diwajibkan pemerintah sejak tahun 2022.

    Ironisnya, di sisi lain, truk impor dari China dilaporkan bisa masuk ke pasar tanpa harus memenuhi persyaratan teknis yang sama. Kondisi ini menciptakan keuntungan yang tidak adil, produk impor dapat menawarkan harga jual yang lebih kompetitif.

    Diketahui kendaraan niaga berat dari China hanya memenuhi standar emisi Euro 2 dan Euro 3. Padahal, Indonesia sudah menetapkan standar emisi Euro 4 sebagai aturan wajib untuk kendaraan yang baru diproduksi.

    Aji menginginkan pemerintah segera punya solusi untuk melindungi industri dalam negeri.

    “Karena kalau kelamaan juga pasti dampaknya akan lebih besar ke kita. Bisa-bisa Pak Momon (Duljatmono, Presiden Direktur PT KRM) produksinya terus turun harus layoff karyawan, harus kurangin produksi,” jelas Aji.

    Menanggapi fenomena ini, pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menyoroti akar masalah yang lebih kompleks, yakni adanya perbedaan yurisdiksi dan tumpang tindih regulasi, khususnya di sektor pertambangan.

    “Agak lucu juga ya, sebab yang pertambangan di bawah yurisdiksi Kementerian ESDM, sedangkan yang di jalan raya di bawah Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Lalu yang usulkan regulasi wajibkan seluruh kendaraan beroperasi di kawasan pertambangan atau di luar jalan umum untuk memenuhi standar emisi euro4 adalah Kemenperin,” kata Yannes.

    Truk China dengan standar emisi Euro 2, Euro 3, atau bahkan truk listrik, dapat legal beroperasi di kawasan tambang. Masalah utamanya bukan sekadar “banjir truk impor ilegal”, melainkan adanya celah regulasi yang sah di sektor tertentu.

    “Hal ini disebabkan oleh sifat kendaraan tersebut yang lebih banyak dikategorikan sebagai peralatan produksi di lokasi tertutup, bukan transportasi publik atau komersial di jalan umum, sehingga tunduk pada regulasi khusus pertambangan,” jelas Yannes.

    Regulasi yang dimaksud adalah UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba), yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian ESDM (KemenESDM). Di sisi lain, APM (Agen Pemegang Merek) yang sudah berinvestasi di Indonesia–kebanyakan dari Jepang– memproduksi kendaraan yang beroperasi di jalan umum. Karena itu, mereka wajib mematuhi aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan memproduksi mesin berstandar Euro 4.

    “Otomatis mereka (pabrikan Jepang) hanya memiliki spek mesin Euro 4. Nah untuk pesaing truk dari China dengan harga murah yang sudah diterima pertambangan ini dinilai APM-APM yang ada (sebagai) sebuah unfairness,” papar Yannes.

    Ironisnya, lanjut Yannes, kementerian yang mengusulkan regulasi agar seluruh kendaraan di wajib memenuhi standar Euro 4 justru adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Area tambang dianggap sebagai kawasan tertutup atau bukan jalan umum. Truk yang beroperasi di sana sering dikategorikan sebagai peralatan produksi seperti halnya ekskavator, bukan alat transportasi jalan raya. Namun Aji menyebut truk impor China saat ini makin terang-terangan, bahkan tidak hanya terlihat pada area tambang saja.

    “Ada sih (di pulau Jawa), kalau di lapangan pernah lihat gitu. Cuma yang masif sih emang di mining ya,” kata Aji.

    Secara singkat Yannes menggambarkan adanya pasar dengan standar ganda, sehingga merugikan pabrikan yang telah berinvestasi untuk standar yang lebih tinggi.

    Pabrikan Jepang mayoritas sudah berinvestasi besar untuk mematuhi regulasi pemerintah, salah satunya standar emisi Euro 4 untuk kendaraan di jalan umum. Persaingan menjadi tidak adil ketika produk impor truk China bisa masuk dengan standar lebih rendah Euro 2 atau 3 dan harga lebih murah.

    “Jadi yang terbaca ada tumpang tindih dan perbedaan yurisdiksi antara Kementerian ESDM, Kemenhub, dan Kemenperin inilah yang membuat aturan kendaraan pertambangan dan industri kendaraan berat di Indonesia saat ini,” tutupnya.

    (riar/rgr)

  • DJKA-KAI Daop 9 inspeksi untuk pastikan kesiapan angkutan Natal

    DJKA-KAI Daop 9 inspeksi untuk pastikan kesiapan angkutan Natal

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) seluruh sarana perkeretaapian untuk memastikan kesiapan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Banyak item yang diperiksa bersama dan harus sesuai Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api,” kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan dalam keterangannya, Selasa.

    Ramp check tersebut merupakan langkah krusial untuk menjamin kelaikan operasi armada kereta api sebelum memasuki salah satu periode angkutan puncak tersibuk dalam setahun yakni angkutan Natal dan Tahun Baru 2026.

    “Outcome ramp check itu adalah pelayanan terhadap penumpang yang andal dan taktis, sehingga dapat tercipta perjalanan yang aman, lancar, dan terkendali selama masa Natal dan Tahun Baru,” tuturnya.

    Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif mencakup dua aspek utama yakni administratif dan teknis. Dari sisi administratif, tim inspektor memverifikasi kelengkapan dokumen sarana, meliputi identitas sarana, kelengkapan dokumen pemeriksaan terakhir (checksheet), hingga validitas tanda lulus uji kelaikan.

    Sementara dari aspek teknis, fokusnya adalah pada fungsi vital yang menyangkut keselamatan dan kenyamanan penumpang, sehingga tim menyisir secara detail berbagai komponen, mulai dari sistem pengereman, fungsi sistem pencahayaan, peralatan komunikasi, hingga kondisi roda dan komponen rangka bawah.

    Sementara Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung inspeksi keselamatan itu demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Kami mendukung penuh kegiatan ramp check yang dilakukan oleh rekan-rekan DJKA. Ini adalah wujud kolaborasi kami untuk memastikan standar tertinggi keselamatan transportasi bagi penumpang,” katanya.

    Cahyo menekankan bahwa inspeksi itu memiliki makna humanis yang mendalam, bukan sekadar prosedur teknis, sehingga inspeksi itu bukan sekadar memeriksa baut dan fungsi mesin.

    “Itu adalah tentang jaminan kami kepada masyarakat. Kami ingin memastikan setiap penumpang yang bepergian selama masa Natal dan Tahun Baru baik untuk berlibur atau berkumpul dengan keluarga merasa aman, tenang, dan dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat,” ujarnya.

    Ia mengatakan kegiatan ramp check itu diharapkan dapat memastikan 100 persen kelaikan seluruh sarana di Daop 9 Jember, sehingga mampu mewujudkan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 yang selamat, aman, dan berkesan bagi seluruh pelanggan kereta api.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awas, Tol Ini Diprediksi Paling Macet di Libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026

    Awas, Tol Ini Diprediksi Paling Macet di Libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas di Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, persiapan lebih awal dilakukan demi memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan terutama di titik rawan kemacetan selama libur Natal dan Tahun Baru.

    “Walaupun setiap tahun kita menyelenggarakan operasi ini, tapi penyelenggaraannya tahun ini bisa berbeda. Penyelenggaraan tahun lalu dapat kita jadikan pedoman sehingga kita bisa mempersiapkan angkutan Natal dan Tahun Baru kali ini dengan maksimal,” kata Aan, Selasa (11/11/2025).

    Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam persiapan penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 adalah Jalan Tol Bocimi. Aan menilai, Bocimi jadi titik krusial terutama di bagian exit tol, sehingga perlu menjadi perhatian saat masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini.

    “Pengelolaan lalu lintas di Tol Bocimi perlu dimaksimalkan, jangan sampai terjadi kemacetan yang menjebak pengguna jalan. Kemudian di jalur Simpang Parungkuda pun berpotensi mengalami kepadatan, perlu dimitigasi agar tidak terjadi kemacetan,” pinta dia.

    Kemenhub juga telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder dalam menyusun strategi penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026. “Kita antisipasi dengan turun langsung memetakan titik-titik rawan kemacetan di jalur arteri, salah satu titik trouble spot ada di Bocimi. Saat libur biasa saja perjalanan di jalur ini bisa memakan waktu lama. Jadi saat libur Nataru perlu diantisipasi,” ungkapnya.

     

  • INFA tekankan keselamatan penyeberangan feri jadi prioritas

    INFA tekankan keselamatan penyeberangan feri jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Indonesian National Ferry Owner Association & Port (INFA & Port) atau asosiasi pemilik kapal feri Indonesia menegaskan keselamatan penyeberangan feri menjadi prioritas utama dengan pemenuhan standar kelaikan kapal, serta kampanye keselamatan di seluruh pelabuhan.

    “Kampanye keselamatan itu kami lakukan karena ujungnya keselamatan itu untuk publik, keselamatan itu menjadi hal yang utama dalam transportasi,” kata Ketua Umum INFA & Port JA Barata dalam bincang bersama awak media sekaligus HUT ke-10 tahun INFA di Jakarta, Senin.

    Barata menyampaikan bahwa di usia 10 tahun asosiasi itu terus memperkuat kampanye keselamatan nasional demi mewujudkan transportasi penyeberangan yang aman, nyaman, dan berstandar tinggi bagi seluruh pengguna jasa kapal feri di Indonesia.

    Kampanye keselamatan tersebut dilakukan melalui pemasangan spanduk di kapal, pelabuhan, dan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) INFA sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keselamatan publik dalam layanan transportasi laut.

    Barata menegaskan, keselamatan menjadi prioritas utama di atas segala hal, karena ujung dari seluruh kegiatan transportasi laut adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jasa.

    Menurutnya, kampanye itu sejalan dengan arahan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan standar keselamatan dalam penyeberangan feri.

    INFA saat ini menaungi 18 pelabuhan anggota dan mengoperasikan sekitar 90 kapal feri nasional yang berperan penting dalam memperkuat konektivitas logistik serta mobilitas antarpulau di tanah air.

    Meski demikian, Barata menyebut masih ada tantangan besar seperti tarif operasional yang baru menutupi 70 persen dari harga pokok produksi (HPP) sejak disepakati bersama pemerintah pada 2019 lalu.

    Selain itu masalah over supply kapal pada lintasan komersial; penanganan asuransi dermaga; lintasan penyeberangan yang berhimpitan dengan lintasan laut; termasuk perombakan kapal- kapal Landing Craft Tank (LCT) menjadi kapal penumpang yang tidak boleh beroperasi lagi mulai pertengahan tahun 2026.

    “Ini bukan karena asosiasi tidak penting atau tidak urgent akan masalah tersebut, tetapi saat ini asosiasi perlu mengedepankan peningkatan keselamatan sebagai prioritas yang harus dilakukan dalam rutinitas pelayanan transportasi penyeberangan,” imbuhnya.

    INFA menekankan bahwa hal itu memerlukan koordinasi antarlembaga, agar operasional transportasi penyeberangan tetap efisien, selamat, dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.