Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Agar Tak Ada Lagi Truk ‘Pencabut Nyawa’ di Jalan Raya

    Agar Tak Ada Lagi Truk ‘Pencabut Nyawa’ di Jalan Raya

    Jakarta

    Kecelakaan maut yang melibatkan truk masih sering terjadi di Indonesia. Bahkan, pengamat transportasi menilai angkutan barang itu menjadi ‘pencabut nyawa’ di jalan.

    Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, ada beberapa penyebab mengapa truk masih menjadi ‘pembunuh’ di jalan, Mulai dari kendaraan yang tak laik jalan, masih maraknya angkutan barang berdimensi dan bermuatan lebih (overdimension overload/ODOL), hingga sopir truk yang tidak kompeten.

    “Rekomendasi dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan sudah dilayangkan ke Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Kita tunggu kebijakan selanjutnya dari Menteri Perhubungan, supaya angka kecelakaan menurun. Juga selalu dinanti ketegasan Presiden Prabowo Subianto mengatasi angkutan barang berdimensi dan bermuatan lebih (overdimension overload/ODOL). Jika masih diabaikan, truk akan tetap menjadi pencabut nyawa di jalan. Bermobilitas di negeri yang tidak berkeselamatan akan menghambat cita-cita pemerintah mewujudkan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima detikOto.

    Untuk itu, menurut Djoko, beberapa langkah ini perlu diambil agar kendaraan angkutan barang ini tidak lagi menjadi pembunuh di jalan raya.

    Berantas Truk ODOL

    Menurut Djoko, armada truk menduduki peringkat kedua penyebab kecelakaan lalu lintas meski jumlah armada truk lebih sedikit ketimbang kendaraan roda empat. Pengawasan terhadap operasional angkutan barang dinilai belum maksimal.

    Menurut Djoko, sejak 2017 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah mulai membenahi persoalan ODOL. Namun, upaya itu gagal karena penolakan Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta tidak didukung Kementerian Perdagangan lantaran kekhawatiran pemerinah akan naiknya setelah ditakut-takuti oleh pihak penolak.

    “Namun tidak ada upaya dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Apindo untuk mengusulkan program membenahi masalah ODOL, selain menolak dan menakut-nakuti dengan isu inflasi,” katanya.

    “Saatnya pemerintah tidak bertindak secara reaktif saja, ketika ada masalah teriak-teriak, tetapi setelah lewat masalahnya lupa, dan nanti teriak lagi saat muncul masalah lagi. Saatnya pemerintah bertindak secara cerdas dan terencana. Kalau sudah bertindak cerdas dan terencana tapi kecelakaan lalu lintas masih tetap terjadi, baru kita bisa bilang itu nasib. Tetapi kalau kondisi pembiaran itu terjadi terus-menerus, tidak bisa dikatakan itu nasib dan tidak bisa pula kesalahannya dibebankan pada masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab,” ujar Djoko.

    Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT kerap menemukan adanya operasional truk pada proyek pemerintah yang melebihi dimensi dan kapasitas. Kondisi ini ironis mengingat pemerintah gencar menertibkan kendaraan kelebihan muatan yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas hingga kerusakan jalan.

    “Masih terdapat sejumlah proyek negara yang kedapatan menggunakan truk yang melebihi dimensi dan kapasitas (overdimension overload/ODOL),” sebut Djoko.

    Kompetensi Sopir Truk

    Menurut Djoko, faktor penyebab kecelakaan bus dan truk yang terkait dengan kecakapan pengemudi ternyata tidak tertangkap pada mekanisme pengambilan SIM B1/B2, serta mekanisme pelatihan defensive driving training (DDT) yang selama ini dijadikan persyaratan wajib oleh Kementerian Perhubungan untuk memberi izin.

    “Sebagai pengemudi tidak hanya cukup berbekal keahlian dalam berkendara, namun juga mendalami teori dan praktik dengan menitikberatkan pada keselamatan, maka akan menjadikan pengemudi lebih percaya diri. Waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur, dan tempat istirahat pengemudi bus dan truk di Indonesia sangat buruk. Tidak ada regulasi yang melindungi mereka, sehingga performance mereka berisiko tinggi terhadap kelelahan dan bisa berujung pada microsleep,” ungkap Djoko.

    Menurut KNKT, sebanyak 84 persen penyebab kecelakaan terjadi akibat kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Kegagalan sistem pengereman dapat disebabkan oleh kondisi pengemudi yang tidak siap dan tidak menguasai kendaraan, ataupun kondisi dari kendaraan itu sendiri.

    “Adapun penyebab kelelahan pengemudi adalah kurangnya waktu untuk beristirahat,” kata Djoko.

    Pengemudi bukan hanya harus memiliki kemampuan teknik mengendarai yang baik dan pengetahuan berlalu lintas yang baik. Pengemudi juga harus memiliki kepribadian dan kompetensi yang baik, meliputi skill, knowledge, dan attitude, sehingga dapat melayani dan menghargai penumpang dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan.

    Selama tahun 2024, pemetaan di lapangan dan diskusi dengan beberapa pihak berkepentingan sudah dilakukan Pusat Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Hasil pengamatan dan wawancara dengan pengemudi angkutan umum mendapatkan usia pengemudi rata-rata 40-55 tahun. Surat izin mengemudi (SIM) yang dimiliki pengemudi belum sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya, pengemudi memperoleh SIM tanpa melalui Pendidikan dan Pelatihan/Diklat (tanpa Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

    “Kurang sosialisasi bahwa pengemudi wajib kompetensi pengemudi melalui diklat dan uji kompetensi, sehingga tidak diperoleh pengemudi yang telah mengikuti uji kompetensi. Kurang pahamnya pengemudi terhadap pentingnya kompetensi pengemudi. Penghasilan pengemudi sebulan rata-rata Rp 1 juta sampai dengan Rp 4 juta, masih di bawah upah minimal di daerah,” ungkap Djoko.

    Selanjutnya, perusahaan angkutan umum kesulitan untuk mendapatkan pengemudi yang kompeten apalagi tersertifikasi, sehingga saat ini jumlah pengemudi angkutan umum mengalami penurunan dibanding dengan jumlah kendaraan yang beroperasi. Rekrutmen pengemudi belum didasarkan pada kompetensi pengemudi.

    Memastikan Truk Siap Beroperasi

    Ada enam langkah untuk memastikan kendaraan truk siap dioperasikan. Pertama, menyiapkan kendaraan dengan benar. Kendaraan di parkir di tempat yang sesuai dan memastikan roda terganjal. Menurunkan rem tangan dan memutar kunci kontak ke posisi “on”. Memastikan semua fungsi kendaraan berjalan normal (tidak ada lampu indikator yang menyala), tabung angin terisi penuh.

    Kedua, mengecek kebocoran pneumatic. Menginjak pedal rem selama kurang lebih dua menit. Tekanan angin tidak boleh turun lebih dari 0,5 bar. Jika tekanan angin lebih 0,5 bar, kampas rem mungkin bermasalah, maka segera menghubungi mekanik untuk pemeriksaan. Jika tekanan angin terus menurn, kemungkinan ada kebocoran. Maka matikan mesin, periksa desain di sekitar kendaraan, dan laporkan ke mekanik jika ditemukan kebocoran.

    Ketiga, memeriksa kondisi tabung angin. Menarik tuas atau cincin tabung angin. Jika keluar air atau oli, maka dihentikan operasi dan minta mekanik memeriksa filter air dryer atau kompresor.

    Keempat, memastikan rem berfungsi optimal. Menguji exhaust brake (skep/brake/rem angin) dan rem tangan untuk memastikan keudanya bekerja dengan baik.

    Kelima, mengecek sistem hidrolik. Memastkan tidak ada kebocoran minyak rem. Memeriksa persediaan minyak rem agar dalam kondisi cukup. K

    Keenam, pemeriksa ban. Memastikan tekanan angin dan kondisi fisik ban dalam keadaan baik.

    Kendalikan Kendaraan di Jalan turunan

    Sementara jika kendaraan melewati jalan menurun, KNKT telah memberikan prosedur. Pertama sebelum memasuki jalan menurun, pindahkan posisi transmisi ke gigi rendah. Kedua, ketika jalan mulai menurun aktifkan exhaust brake dan pertahankan exhaust brake tetap aktif (jangan matikan dan hidupkan berulang-ulang). Ketiga, jika jarum RPM masih naik dan menuju ke zona merah (zona bahaya), injak pedal rem secukupnya untuk mengembalikan posisi jarum RPM ke zona putih (torsi maksimal) dan lepaskan kembali pedal rem jika jarum RPM sudah berada di zona putih (aman).

    Keempat, hindari penggunaan rem pedal secara berulang-ulang atau pengereman panjang karena hal ini dapat menyebabkan rem tidak berfungsi (rem blong). Kelima, maksimalkan bidang pandang di luar kendaraan, sehingga mampu mengantisipasi keadaan lalu lintas di depan dan memiliki cukup waktu.

    (rgr/din)

  • Menhub tekankan antisipasi lonjakan penumpang penyeberangan Jawa-Bali

    Menhub tekankan antisipasi lonjakan penumpang penyeberangan Jawa-Bali

    Kami telah menginstruksikan langkah antisipasi lonjakan penumpang penyeberangan Jawa-Bali, selama angkutan libur akhir tahun 2024.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya langkah antisipasi lonjakan penumpang penyeberangan Jawa-Bali selama angkutan libur akhir tahun 2024, untuk memastikan kelancaran perjalanan.

    “Kami telah menginstruksikan langkah antisipasi lonjakan penumpang penyeberangan Jawa-Bali, selama angkutan libur akhir tahun 2024,” kata Menhub, di sela memantau langsung Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.

    Menhub dalam keterangan di Jakarta, menyatakan bahwa pihaknya telah menugaskan PT ASDP Indonesia Ferry dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengambil langkah strategis guna memastikan kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jasa penyeberangan.

    Menhub menegaskan pentingnya aspek keselamatan dan kesiapan infrastruktur dalam mengantisipasi lonjakan penumpang penyeberangan Jawa-Bali selama libur natal dan tahun baru.

    Dudy juga telah memerintahkan jajaran Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan jumlah petugas pengawasan di lapangan guna memastikan keselamatan penumpang selama masa libur akhir tahun ini.

    Pengawas tersebut di antaranya untuk memastikan seluruh kapal yang beroperasi telah menjalani pemeriksaan teknis secara berkala dengan pengawasan ketat.

    “Bali merupakan salah satu destinasi yang paling diminati masyarakat saat libur natal dan tahun baru. Kami telah mengantisipasi lonjakan yang mungkin terjadi, terutama menjelang malam tahun baru, keselamatan menjadi prioritas utama,” ujarnya lagi.

    Ia juga memastikan bahwa seluruh operasional di Pelabuhan Ketapang, termasuk kelaikan kapal dan kesiapan kru, telah memenuhi standar keselamatan yang ketat.

    Menghadapi lonjakan penumpang, kapasitas Pelabuhan Ketapang juga telah ditingkatkan. Kini pelabuhan mampu menampung hingga 1.670 kendaraan kecil, meningkat dari kapasitas sebelumnya sebesar 1.570 kendaraan.

    Selain itu, kapasitas kapal juga mengalami peningkatan signifikan, dari 12.885 unit kendaraan kecil menjadi 15.215 unit kendaraan kecil.

    Untuk memantau situasi di pelabuhan secara real-time, PT ASDP juga telah meningkatkan jumlah CCTV di Pelabuhan Ketapang menjadi 110 unit. Pemantauan ini didukung oleh ruang monitoring terpadu yang terkoneksi dengan tiga pelabuhan utama, yakni Ketapang, Gilimanuk, dan Jangkar.

    Berdasarkan data, PT ASDP mencatat pada H+4 (29 Desember 2024), total penumpang yang menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang tercatat mencapai 37.975 orang, meningkat 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 34.025 orang.

    Untuk kendaraan roda dua, jumlah yang menyeberang mencapai 4.281 unit (naik 18 persen), sementara kendaraan roda empat tercatat 3.444 unit (turun 5 persen). Secara keseluruhan, total kendaraan yang menyeberang dari Bali ke Jawa mencapai 9.806 unit, naik 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sebaliknya, arus dari Ketapang ke Gilimanuk menunjukkan penurunan. Total penumpang yang menyeberang pada H+4 adalah 29.025 orang, turun 11 persen dari periode yang sama tahun lalu.

    Total kendaraan roda dua yang menyeberang mencapai 1.850 unit (turun 1 persen), dan kendaraan roda empat mencapai 3.026 unit (turun 12 persen).

    “Lonjakan penumpang selama masa natal dan tahun baru merupakan tantangan yang terus kami antisipasi. Kesiapan infrastruktur, peningkatan fasilitas, dan pengawasan yang ketat adalah langkah konkret pemerintah untuk memastikan perjalanan masyarakat berjalan selamat, aman dan lancar,” ujar Menhub Dudy.

    Lebih lanjut, Menhub menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan pelabuhan dan sinergi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam memastikan kelancaran arus penyeberangan selama Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    Menhub Dudy juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan sistem tiket online guna mempercepat proses penyeberangan dan mengurangi antrean di pelabuhan.

    “Kami terus mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan tiket online yang telah disediakan, karena ini membantu menciptakan perjalanan yang lebih tertib dan efisien,” kata Menhub pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih Sudewo: Aneh kalau Belum Tersangka

    Kasus DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih Sudewo: Aneh kalau Belum Tersangka

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jateng Corruption Watch (JCW) menyoroti kasus dugaan korupsi serta suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

    Terlebih, kasus tersebut turut menyeret nama calon Bupati Pati terpilih, Sudewo.

    Politikus Gerindra tersebut beberapa kali telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

    Koordinator Jateng Coorruption Watch, Kahar Muamalsyah, mengatakan kasus ini sudah menjadi perhatian organisasi antirasuah tersebut, jauh sebelum Sudewo mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dan pada akhirnya keluar sebagai Bupati Pati terpilih.

    “Saat itu, saat masih penjaringan calon kepala daerah, kami sudah menyoroti sejumlah nama yang diduga bermasalah, karena terindikasi terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya Sudewo,” kata kahar dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Dituturkan Kahar, memang secara hukum belum ada putusan atau ketatapan hukum yang menyebut Sudewo, mantan Anggota Komisi V DPR RI, terlibat dalam korupsi pengadaan barang-jasa di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun, indikasinya sudah jelas dan kuat.

    Terlebih, sambung dia, penyidik KPK pernah menyita uang tunai bernilai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, menurut dia, aneh kalau hingga saat ini Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka.

    “Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan,” ucapnya.

    Menurut Kahar, bilamana memang Sudewo dinilai tak bersalah dalam kasus ini, KPK sudah seyogyanya KPK menjelaskan kepada publik, peran yang bersangkutan dalam kasus ini seperti apa.

    “Kami berharap, penegakan hukum dilakukan secara benar, tanpa tebang pilih. Penegakan hukum dilakukan dengan asas equality before the law, semua sama di depan hukum,” tegasnya.

    Sebelumnya dilansir Tribunnews.com, Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) mendesak KPK agar tak tebang pilih dalam penuntasan kasus suap dan korupsi pengadaan barang-jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2020–2022.

    Germas PP menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024), kemarin.

    Perwkilan Germas PP menyampaikan, KPK dinilai telah cukup memiliki bukti keterlibatan Sudewo, politikus Gerindra mantan anggota Komisi V DPR yang kini menjadi Bupati Pati terpilih tersebut.

    Penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo sudah menjadi bukti keterlibatan yang bersangkutan, dalam pusaran kasus suap dan korupsi ini.

    “KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka dan diseret ke persidangan,” katanya.

    Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu.

    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/11/2023) silam. Sudewo membantah telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang-jasa di DJKA.

    Menurut dia, uang disita penyidik KPK sebagian merupakan gajinya sebagai anggota DPR RI dan sebagian lainnya dari merupakan hasil dari usaha pribadinya.

    Terpisah, Presiden Prabowo Subianto cum Ketua Umum Gerindra menegaskan tak akan melindungi kadernya bilamana ada yang melakukan korupsi.

    Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

    “Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra melindungi kau tidak,” ujar Prabowo, dikutip Tribunnews.com. (*)

  • Kasus Suap DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih: Aneh, Kalau Belum Tersangka

    Kasus Suap DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih: Aneh, Kalau Belum Tersangka

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jateng Corruption Watch (JCW) menyoroti kasus dugaan korupsi serta suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

     

    Terlebih, kasus tersebut turut menyeret nama calon Bupati Pati terpilih, Sudewo. Politikus Gerindra tersebut beberapa kali telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

     

    Koordinator Jateng Coorruption Watch, Kahar Muamalsyah, mengatakan kasus ini sudah menjadi perhatian organisasi antirasuah tersebut, jauh sebelum Sudewo mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dan pada akhirnya keluar sebagai Bupati Pati terpilih.

     

    “Saat itu, saat masih penjaringan calon kepala daerah, kami sudah menyoroti sejumlah nama yang diduga bermasalah, karena terindikasi terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya Sudewo,” kata kahar dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

     

    Dituturkan Kahar, memang secara hukum belum ada putusan atau ketatapan hukum yang menyebut Sudewo, mantan Anggota Komisi V DPR RI, terlibat dalam korupsi pengadaan barang-jasa di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun, indikasinya sudah jelas dan kuat.

     

    Terlebih, sambung dia, penyidik KPK pernah menyita uang tunai bernilai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, menurut dia, aneh kalau hingga saat ini Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka.

     

    “Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan,” ucapnya.

     

    Menurut Kahar, bilamana memang Sudewo dinilai tak bersalah dalam kasus ini, KPK sudah seyogyanya KPK menjelaskan kepada publik, peran yang bersangkutan dalam kasus ini seperti apa.

     

    “Kami berharap, penegakan hukum dilakukan secara benar, tanpa tebang pilih. Penegakan hukum dilakukan dengan asas equality before the law, semua sama di depan hukum,” tegasnya.

     

    Sebelumnya dilansir Tribunnews.com, Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) mendesak KPK agar tak tebang pilih dalam penuntasan kasus suap dan korupsi pengadaan barang-jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2020–2022.

     

    Germas PP menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024), kemarin.

     

    Perwkilan Germas PP menyampaikan, KPK dinilai telah cukup memiliki bukti keterlibatan Sudewo, politikus Gerindra mantan anggota Komisi V DPR yang kini menjadi Bupati Pati terpilih tersebut.

     

    Penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo sudah menjadi bukti keterlibatan yang bersangkutan, dalam pusaran kasus suap dan korupsi ini.

     

    “KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka dan diseret ke persidangan,” katanya.

     

    Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu.

     

    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/11/2023) silam. Sudewo membantah telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang-jasa di DJKA.

     

    Menurut dia, uang disita penyidik KPK sebagian merupakan gajinya sebagai anggota DPR RI dan sebagian lainnya dari merupakan hasil dari usaha pribadinya.

     

    Terpisah, Presiden Prabowo Subianto cum Ketua Umum Gerindra menegaskan tak akan melindungi kadernya bilamana ada yang melakukan korupsi.

     

    Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

     

    “Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra melindungi kau tidak,” ujar Prabowo, dikutip Tribunnews.com. (*)

  • Kemenhub: Ekonomi Pelabuhan Donggala baru meningkat liburan 2024

    Kemenhub: Ekonomi Pelabuhan Donggala baru meningkat liburan 2024

    Ini adalah bukti nyata bahwa Pelabuhan Donggala baru menjadi pusat aktivitas ekonomi dan transportasi yang berkembang pesat.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Pelabuhan Donggala baru di Palu, Sulawesi Tengah, mengalami peningkatan selama angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Palu Alexander Seleng Allokindrek mengatakan bahwa pasca rekonstruksi Pelabuhan Donggala baru, dampak ekonomi signifikan baik di dalam maupun di sekitar wilayah pelabuhan.

    “Pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, aktivitas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Donggala mengalami peningkatan yang cukup mencolok pasca rekonstruksi,” kata Alexander dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menurut Alexander, peningkatan itu mencerminkan manfaat besar yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan pelabuhan tersebut.

    Dia menyebutkan bahwa selama Desember 2024, rata-rata jumlah penumpang per kapal mencapai lebih dari 1.600 orang dengan kendaraan yang terangkut di atas 100 unit per keberangkatan.

    “Ini adalah bukti nyata bahwa Pelabuhan Donggala baru menjadi pusat aktivitas ekonomi dan transportasi yang berkembang pesat,” ujarnya.

    Saat ini, Pelabuhan Donggala dilayani oleh kapal Dharma Kencana V dengan rute Donggala-Balikpapan-Surabaya (pergi-pulang/PP) dan Sabuk Nusantara 89.

    Alexander menyatakan bahwa sejak beroperasi, pelabuhan tersebut mencatatkan perkembangan yang positif baik dalam jumlah kedatangan maupun keberangkatan dari Kabupaten Donggala. Hal itu juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa UMKM di sekitar pelabuhan mengalami pertumbuhan yang signifikan, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) semakin diberdayakan, dan sektor pariwisata lokal mulai bangkit. Meski begitu, tak disebutkan berapa jumlah UMKM maupun TKBM di kawasan tersebut.

    “Bahkan, Pemerintah Kabupaten Donggala kini menyediakan layanan shuttle Trans Donggala yang menghubungkan Kota Palu dengan Pelabuhan Donggala, mempermudah akses masyarakat,” kata Alexander.

    Pelabuhan Donggala yang dirancang sebagai terminal penumpang dan kargo multipurpose oleh Kementerian Perhubungan juga dilengkapi fasilitas modern dan inklusif.

    Fasilitas itu mencakup area pelayanan, ruang tunggu seperti bandara, toilet modern, ruang laktasi, masjid, area parkir luas, dan fasilitas lainnya yang menjadikan pelabuhan ini ramah bagi seluruh pengguna.

    Dengan pertumbuhan aktivitas yang menjanjikan, kata Alexander lagi, masyarakat Sulawesi Tengah memiliki harapan besar terhadap hadirnya operator pelayaran baru yang melayani rute-rute yang dibutuhkan.

    Beberapa rute yang diharapkan antara lain Tarakan/Tawau/Bontang-Donggala (PP), Bitung/Manado/Toli-Toli/Gorontalo-Donggala, dan Donggala-Pare-Pare/Makassar secara terjadwal.

    “Kami optimis bahwa Pelabuhan Donggala dapat menjadi hub bisnis penumpang dan barang di Provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya pula.

    Ia menuturkan, dengan lokasi strategis di tengah wilayah Sulawesi dan fasilitas yang memadai, pelabuhan itu memiliki potensi besar sebagai pelabuhan transit untuk wilayah Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara hingga Sulawesi.

    Dia menambahkan, keberadaan Pelabuhan Donggala baru tidak hanya memberikan alternatif transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan pesawat, tetapi juga menawarkan kapasitas kargo yang lebih besar.

    “Dengan waktu tempuh yang relatif cepat, pelabuhan ini diharapkan menjadi solusi transportasi yang semakin diminati oleh masyarakat,” kata Alexander.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Profil Pesawat Jeju Air Boeing 737-800, Bisa Hemat 7 Persen Bahan Bakar – Halaman all

    Profil Pesawat Jeju Air Boeing 737-800, Bisa Hemat 7 Persen Bahan Bakar – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM – Pesawat Boeing 737-800 menjadi pembicaraan usai terjadinya kecelakaan penerbangan Jeju Air di Bandara Muan, Korea Selatan, pada Minggu (29/12/2024).

    Insiden tersebut menewaskan 179 orang dan dua orang selamat, sekaligus menjadi peristiwa kecelakaan terparah dalam sejarah penerbangan Korea Selatan.

    Banyak maskapai di dunia saat ini menggunakan Boeing 737-800 sebagai armadanya. Di Indonesia, menurut data Kementerian Perhubungan, ada lima maskapai di Indonesia masih menggunakan pesawat jenis Boeing 737-800.

    Lalu, apa yang membuat jenis pesawat Boeing 737-800 banyak dipakai maskapai penerbangan? Berikut Tribunnews.com rangkum profil dari Boeing 737-800.

    Dilansir dari berbagai sumber, sejarah Boeing 737-800 dimulai dari penciptaan seri 737 Next Generation atau NG pada tahun 1997. Varian yang termasuk didalamnya adalah seri 600, 700, 800, 900 dan 900ER.

    Boeing 737-800 merupakan varian Next Generation yang terlaris dan banyak digunakan oleh maskapai penerbangan komersial. 

    Secara dimensi, 737-800 memiliki lebar sayap 34,31 m, panjang 39,47 m, tinggi 12,55 m dan luas sayap 125,0 m2. 

    Kapasitas tempat duduknya terdiri dari dua kelas, yakni umum untuk 162 orang dan kelas satu untuk 12 penumpang dengan empat kursi sejajar dan jarak 91 cm.
     
    Boeing 737-800 banyak diminati maskapai penerbangan karena keandalannya, efisiensi bahan bakar dan kinerjanya yang ekonomis, serta memberikan fleksibilitas kepada operator untuk melayani berbagai pasar.

    Selain itu, efisiensi bahan bakar hingga 7 persen menjadi pertimbangan sempurna para maskapai penerbangan komersial.

    Perjalanan 737 kembali dimulai dengan momentum baik saat bulan April 2009, dimana Boeing dan CFM memperkenalkan program penyempurnaan mesin New CFM56-7BE yang bertepatan dengan penyempurnaan rangka pesawat 737. Kombinasi ini mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 2 persen.

    Perubahan perangkat keras mesin CFM akan meningkatkan aliran udara dan mesin akan bekerja pada suhu yang lebih dingin, sehingga menghasilkan pengurangan konsumsi bahan bakar sebesar 1 persen.

    Perbaikan struktural pesawat Boeing akan mengurangi hambatan, sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar sekitar 1 persen. Perbaikan gabungan tersebut juga setara dengan pengurangan emisi karbon sebesar 2 persen.

    Boeing 737-800 menggabungkan desain sayap berteknologi canggih yang membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi bahan bakar, sehingga meningkatkan jangkauan.

    Desain sayap airfoil yang canggih memberikan kecepatan jelajah ekonomis sebesar 789 Mach (530 mph) – dibandingkan dengan model sebelumnya yang hanya 745 Mach.

    Pesawat 737 Next Generation mampu terbang hingga ketinggian maksimum 41.000 kaki, dibandingkan dengan pesaingnya 39.000 kaki.

    Selain itu, Blended Winglet berteknologi canggih yang ditanamkan pada 737-800 membuat ekstensi ujung sayap sepanjang delapan kaki ini meningkatkan jangkauan, efisiensi bahan bakar dan kinerja lepas landas sekaligus menurunkan emisi karbon.

    Dengan begitu menurunkan biaya perawatan mesin dan kebisingan. Manfaat kinerja teknologi ini meliputi pengurangan konsumsi bahan bakar dan emisi hingga 3,5 persen.

  • PT KAI Divre II Sumbar tambah unit mobil shuttle gratis hubungkan Stasiun – Bandara BIM

    PT KAI Divre II Sumbar tambah unit mobil shuttle gratis hubungkan Stasiun – Bandara BIM

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    PT KAI Divre II Sumbar tambah unit mobil shuttle gratis hubungkan Stasiun – Bandara BIM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 15:11 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang menambah 1 unit mobil shuttle untuk penumpang yang menghubungkan Stasiun KA Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menuju Bandara BIM dan sebaliknya secara gratis. 

    Layanan Shuttle tambahan ini ditujukan untuk memudahkan pelanggan KA Minangkabau Ekspres relasi BIM –Pulau Air PP agar dapat melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi pesawat dengan lebih mudah dan nyaman. Masyarakat dapat menggunakan tambahan unit shuttle ini untuk periode libur Natal dan Tahun Baru 2025 yaitu mulai 25 Desember 2024 s.d 5 Januari 2025.

    Sebelumnya, KAI telah mengoperasikan 1 unit mobil shuttle di Bandara BIM yang juga dapat digunakan oleh penumpang KA Minangkabau Ekspres, namun diprioritaskan untuk pelanggan KA Lembah Anai relasi Kayu Tanam – Duku/BIM PP. Dengan hadirnya layanan tambahan ini, diharapkan masyarakat dapat semakin terbantu dalam mobilitas mereka, khususnya selama masa liburan Nataru.

    Kahumas KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, M. As’ad Habibuddin, menyampaikan bahwa layanan shuttle tambahan ini akan dievaluasi lebih lanjut setelah tanggal 5 Januari 2025. KAI akan memberikan informasi terkini mengenai keberlanjutan layanan tersebut.

    ”KAI berharap layanan ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi para pelanggan, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem transportasi yang terintegrasi di Sumatera Barat. Semoga kolaborasi ini dapat terus berkembang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata As’ad seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (30/12). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Daftar Maskapai RI Gunakan Boeing 737-800 Versi Kementerian Perhubungan  – Halaman all

    Daftar Maskapai RI Gunakan Boeing 737-800 Versi Kementerian Perhubungan  – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pesawat Boeing 737-800 kini menjadi sorotan setelah insiden maut dalam penerbangan Jeju Air pada Minggu (29/12/2024) kemarin. 

    Sedangkan pesawat Boeing 737-800 ini turut digunakan pada maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat setidaknya lima dari 15 maskapai di Indonesia masih menggunakan pesawat jenis Boeing 737-800.

    Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Mokhammad Khusnu mengatakan, lima maskapai tersebut tercatat masih menggunakan pesawat jenis Boeing 737-800 maupun 737-900.

    “Di Indonesia yang masih menggunakan B737NG (800/900) ada di Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Sriwijaya Air, BBN Airlines,” kata Khusnu saat dihubungi Tribunnews, Senin (30/12/2024).

    Sayangnya, Khusnu enggan menjelaskan lebih rinci jumlah pesawat Boeing 737-800 yang digunakan lima maskapai tersebut. Namun, dia memastikan bahwa Kemenhub rutin melakukan inspeksi terhadap pesawat tersebut sejalan dengan angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Ada 56 bandara dimana DJPU (inspektur DKPPU dan OTBAN) melaksanakan inspeksi setiap hari sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai 4 januari 2025,” jelas Khusnu.

    Insiden Jeju Air pejabat Korea Selatan inspeksi Boeing 737-800

    Adapun pesawat Boeing 737-800 ini menjadi sorotan usai insiden kecelakaan yang terjadi di Korea Selatan. Bahkan, dampak dari insiden tersebut Penjabat pemimpin Korea Selatan memerintahkan pemeriksaan terhadap semua Boeing 737-800 untuk memastikan keselamatan para penumpang.

    Penjabat Presiden, Choi Sang-mok, mengatakan inspeksi menyeluruh ini penting agar tidak ada lagi insiden seperti pesawat Jeju Air.

    “Inspeksi menyeluruh sangat penting untuk merombak sistem keselamatan penerbangan dan bergerak menuju Republik Korea yang lebih aman,” katanya, dikutip dari The Guardian.

    Permintaan Choi ini tepat setelah adanya laporan, pesawat penumpang milik Jeju Air lainnya terpaksa kembali ke bandara Gimpo di Seoul segera setelah lepas landas pada Senin (30/12/2024).

    Pada hari itu, pesawat Jeju Air berangkat dari Bandara Internasional Gimpo pukul 06:35 waktu setempat.

    Namun, kurang dari satu jam, pesawat tersebut kembali ke bandara Gimpo.

    Hal ini lantaran adanya kerusakan mekanis yang disebabkan oleh masalah roda pendaratan, dikutip dari BBC.

    Roda pendaratan merujuk pada rangkaian roda dan bagian lain pesawat yang menopang pesawat selama lepas landas, meluncur, dan mendarat.

    Pesawat ini adalah pesawat dengan model yang sama dengan pesawat yang mengalami kecelakaan pada Minggu, yaitu Boeing B737-800.

    Armada Jeju Air memiliki model yang sama sebanyak 39 pesawat.

    Setelah kecelakaan hari Minggu, Boeing mengatakan pihaknya sedang berhubungan dengan Jeju Air dan siap untuk mendukung mereka.

    Insiden ini terjadi tepat sehari setelah pesawat Jeju Air menabrak burung dan meledak saat mendarat di Bandar Udara Internasional Muan, Korea Selatan.

  • Wamenpar sebut Pulau Penyengat jadi percontohan gerakan wisata bersih

    Wamenpar sebut Pulau Penyengat jadi percontohan gerakan wisata bersih

    Penyengat memiliki potensi besar untuk wisata sejarah dan religi. Cerita-cerita sejarahnya sangat kaya, sehingga storytelling di sini harus diperkuat agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan

    Tanjungpinang (ANTARA) – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyatakan, Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan dijadikan sebagai lokasi percontohan atau pilot project gerakan wisata bersih.

    “Penyengat memiliki potensi besar untuk wisata sejarah dan religi. Cerita-cerita sejarahnya sangat kaya, sehingga storytelling di sini harus diperkuat agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan,” kata Ni Luh Puspa saat kunjungan kerja ke Penyengat, Senin.

    Dalam kunjungan itu, Wamenpar meninjau sejumlah destinasi wisata di pulau bersejarah itu, seperti Masjid Raya Sultan Riau, Bukit Kursi, dan kompleks makam Engku Puteri Raja Hamidah.

    Ia juga memuji infrastruktur seperti dermaga dan jalan menuju situs yang dinilainya sudah baik, tetapi masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, misalnya toilet masih terbatas, dan pengelolaan sampah di TPS 3R terkendala kurangnya daya listrik.

    “Hal ini harus segera ditangani agar fasilitas di destinasi ini semakin optimal. Saya sudah menyampaikan hal ini agar pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama mengatasinya,” ujar Wamenpar.

    Sementara, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hariyanto menambahkan perlunya perlengkapan penunjuk arah di setiap destinasi wisata.

    “Tanda-tanda ini penting agar wisatawan dapat menjelajahi lokasi secara mandiri, meski ada pemandu,” jelasnya.

    Gerakan wisata bersih, kata Hariyanto, akan menjadi gerakan nasional yang diinisiasi Kemenpar dan melibatkan mitra strategis dari kementerian/lembaga seperti Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta mitra industri, swasta, dan BUMN melalui program CSR-nya.

    “Beberapa mitra strategis sudah menyatakan komitmennya. Pada saat peluncuran nanti, akan ada pernyataan bersama untuk mendukung gerakan wisata bersih,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tanjungpinang Muhammad Nazri mengapresiasi dukungan Kemenpar yang memilih Pulau Penyengat sebagai lokasi percontohan gerakan wisata bersih.

    Ia mengakui ada beberapa fasilitas yang perlu dibenahi di pulau itu, seperti sarana kesehatan, penambahan toilet, pengelolaan TPS 3R, tanda penunjuk arah, dan perahu ranjau untuk memungut sampah di laut.

    “Kami sudah menginventarisasi kebutuhan tersebut, dan alhamdulillah Kemenpar siap membantu,” ujar Nazri.

    Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjadikan Pulau Penyengat sebagai percontohan wisata bersih yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

    “Kami sudah menyediakan tempat sampah terpilah, namun masyarakat perlu didorong untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan,” ujar Nazri.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penumpang Pesawat Naik 10 Persen Usai Pemerintah Pangkas Harga Tiket

    Penumpang Pesawat Naik 10 Persen Usai Pemerintah Pangkas Harga Tiket

    Jakarta, CNN Indonesia

    Penumpang di 37 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura (Persero) (AP) naik 10 persen selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Direktur Utama AP Faik Fahmi mengatakan kenaikan jumlah penumpang tak terlepas dari langkah pemerintah menurunkan harga tiket pesawat 10 persen.

    “Kalau kita bandingkan dari periode yang sama tahun lalu jumlah penumpang naik 10 persen. Khusus di Cengkareng (Bandara Soekarno-Hatta) peningkatannya 12 persen. Jadi lebih tinggi dari tahun lalu,” katanya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Senin (30/12).

    “Mungkin salah satunya disebabkan oleh harga tiket yang lebih terjangkau,” sambungnya.

    Faik menjelaskan pada periode posko Nataru 19 Desember hingga 5 Januari, jumlah penumpang diprediksi mencapai 9,3 juta penumpang. Sementara pada hari ke-10 posko Nataru atau pada 28 Desember, jumlah penumpang telah mencapai 6 juta.

    “Enam juta itu kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu 10 persen kenaikannya,” katanya.

    Khusus untuk Bandara Soetta, jumlah penumpang pada periode 19 Desember hingga 5 Januari diprediksi mencapai 3,1 juta penumpang.

    “Sekarang sudah tercapai 2 juta atau meningkatnya 12 persen,” ujarnya.

    Pemerintah menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri sebesar 10 persen selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Juru Bicara Kementerian Perhubungan ElbaDamhuri mengatakan penurunan harga tiket berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024/2025, yakni 19 Desember 2024 – 03 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

    Kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia saat libur natal dan tahun baru.

    Hasilnya, pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Elba dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/11).

    Guna mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) minimal 10 persen diperlukan peran maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara.

    “Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan,” terangnya.

    Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan.

    (fby/sfr)