Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Kurangi Kemacetan, Metro Trans Jabar Hadir Dengan 8 Koridor di Kabupaten Bandung

    Kurangi Kemacetan, Metro Trans Jabar Hadir Dengan 8 Koridor di Kabupaten Bandung

    JABAR EKSPRES – Metro Trans Jabar (MTJ) sudah mulai beroperasi sejak Senin (20/1) lalu. Transportasi publik yang sebelumnya bernama Trans Metro Pasundan (TMP) menjadi salah satu alat transportasi andalan warga Bandung.

    Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bandung, Hilman Kadar, mengatakan jika transportasi massal tersebut akan menjadi salah satu faktor penyebab turunnya tingkat kemacetan di Bandung Raya.

    MTJ ini juga beroperasi meliputi wilayah di Bandung Raya dengan jumlah koridor sebanyak 21 antara lain Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan sebagian Sumedang.

    “Diharapkan moda share nya meningkat, jumlah masyarakat pengguna angkutan umumnya meningkat. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga bisa menekan tingkat angka kemacetan di Bandung Raya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/1).

    BACA JUGA:

    Khusus di wilayah Kabupaten Bandung, kata Hilman transportasi MTJ terdapat 8 koridor namun yang sudah beroperasi hanya 3 koridor.

    “Tiga koridor yang sudah beroperasi tersebut antara lain, koridor Leuwi Panjang – Soreang, koridor Banjaran-BEC via Baleendah, dan koridor Leuwi Panjang-Baleendah-Majalaya. Kemudian nanti ada 6 stasiun akhir pemberhentiannya, salah satunya di wilayah Soreang untuk trayek Banjaran -BEC,” jelasnya.

    Tak hanya itu, dari sisi pelayanan, kata Hilman, MTJ ini juga menekankan kenyamanan para penumpang khususnya pada sektor keamanan.

    “Termasuk jenis bus, MTJ tidak menggunakan bus high deck namun menggunakan low deck. Pertimbangan menggunakan bus lowdeck itu, lantaran melihat track di wilayah yang dilalui,” katanya.

    “Kemudian juga pelayanannya lebih baik, ber-AC, dan faktor keselamatan masyarakat diutamakan. Konsepnya kan kacanya terlihat sampai bawah. Karena itu adalah salah satu layanan yang lebih aman, nyaman kepada masyarakat,” sambungnya.

    BACA JUGA:

    Hilman membenarkan jika MTJ ini merupakan perubahan nama dari sebelumnya bernama TMP karena faktor operasional.

    Sebelumnya, TMP sebagian operasionalnya dibiayai oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Namun setelah menggunakan nama MTJ, biaya operasionalnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Jadi salah satu faktornya karena pembiayaan operasional makanya namanya berubah jadi Metro Jabar Trans,” katanya.

    Hilman juga menyebut dengan adanya MTJ ini pemerintah Kabupaten dan Kota akan segera menyediakan feeder di wilayah masing-masing yang difungsikan untuk mengangkut calon penumpang yanh tempat tinggalnya tidak dilalui MTJ secara langsung.

  • Menteri PU berkoordinasi dengan Menhub terkait persiapan untuk Lebaran

    Menteri PU berkoordinasi dengan Menhub terkait persiapan untuk Lebaran

    Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo segera berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi terkait persiapan infrastruktur untuk mendukung libur Lebaran pada tahun 2025 ini.

    “Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail,” ujar Dody, di Jakarta, Kamis.

    Salah satu saran dari Menhub, katanya, terkait persiapan infrastruktur untuk Lebaran mengenai rencana pembenahan jalan yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Banten.

    Selain itu, Dody juga menyampaikan bahwa akan ada jalan-jalan fungsional baru yang perlu disiapkan untuk mendukung periode libur Lebaran pada tahun ini.

    “Seperti biasa, nanti ada jalan-jalan fungsional baru di sana sini,” katanya.

    Sementara itu dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, BMKG, BNPP/Basarnas, Korlantas Polri, operator transportasi nasional dan operator jalan tol, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU bersama seluruh operator jalan tol, agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang, antara lain memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol khususnya terkait kondisi jalan, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol.

    Kemudian melakukan evaluasi terhadap Jalur Penghentian Darurat (JPD) yang tersedia di ruas tol. Lalu mengidentifikasi titik-titik kemacetan di jalan nasional dan jalan tol.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong Kementerian PU dan BUMN untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Pratikno meminta agar pihak-pihak terkait mengidentifikasi infrastruktur dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek seperti jalan tol fungsional, jembatan, dan perbaikan jalan.

    Di sisi lain, ia memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub: Kereta tanpa transit dapat respons positif dari masyarakat

    Menhub: Kereta tanpa transit dapat respons positif dari masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan layanan kereta tanpa transit (direct train) mendapatkan respons positif dari masyarakat selama periode Natal-Tahun Baru 2024/2025.

    “Beberapa rute direct train yang mendapatkan respons positif dari masyarakat dengan terus mempertahankan kesiapan lokomotif dan masinis,” ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Peluncuran layanan direct train rute Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta yang menunjukkan respons positif dari masyarakat.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa direct train atau kereta api (KA) tanpa transit rute Jakarta-Yogyakarta bisa menjadi angkutan alternatif selama libur akhir tahun.

    Ia menyampaikan dari sejumlah moda transportasi yang ada baik darat, laut, dan udara, angkutan transportasi kereta api bisa menjadi alternatif masyarakat, utamanya selama musim angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Menurut AHY, kereta api hingga kini terus menjadi favorit sekaligus primadona transportasi umum.

    Oleh karena itu, ia berharap transportasi tersebut semakin maju dalam aspek pelayanan, keamanan, keselamatan, serta ketepatan waktu.

    Menko AHY juga mengajak semua untuk terus bersinergi dan berkolaborasi memajukan perkeretaapian di Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap layanan kereta tanpa henti ini bisa menjadi pilihan bagi pengguna kereta api, baik yang melakukan perjalanan untuk bekerja, berwisata, maupun yang akan pulang ke rumah.

    Menhub mengimbau PT KAI untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya dalam aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.

    Peluncuran direct train ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, PT Kereta Api Indonesia, serta berbagai pihak terkait. Hal ini membuktikan, dengan sinergi yang kuat, transportasi modern dan berkelanjutan dapat terwujud.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bandara Komodo Labuan Bajo tambah penerbangan internasional

    Bandara Komodo Labuan Bajo tambah penerbangan internasional

    Rencananya rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura, dua kali dalam seminggu yakni di hari Kamis dan Minggu,

    Labuan Bajo (ANTARA) – Bandar Udara (Bandara) Internasional Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menambah rute internasional yang dilayani maskapai penerbangan Jetstar Airways dengan rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura.

    “Penerbangan langsung pada 20 Maret 2025,” kata kata Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono dihubungi di Labuan Bajo, Kamis.

    Sebelumnya Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo pada tahun 2024 telah melayani rute internasional dengan Rute Kuala Lumpur-Labuan Bajo-Kuala Lumpur oleh maskapai penerbangan AirAsia.

    Ia menjelaskan, maskapai Jetstar Asia Airways itu melakukan penerbangan internasional sebanyak dua kali dalam seminggu.

    “Rencananya rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura, dua kali dalam seminggu yakni di hari Kamis dan Minggu,” ujarnya.

    Suasana di terminal kedatangan Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). (ANTARA/Gecio Viana)

    Ia juga menjelaskan penambahan rute internasional tersebut merupakan kabar baik karena dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo dan Pulau Flores secara keseluruhan.

    “Rasa syukur yang tak terhingga kami rasakan karena telah terbuka penerbangan Singapura-Labuan Bajo yang pastinya akan membuka peluang yang jauh lebih luas lagi untuk kepariwisataan serta petualangan seru di Pulau Flores,” katanya.

    Ia berharap adanya penambahan penerbangan internasional ke Labuan Bajo itu dapat menjadi pemicu maskapai penerbangan lainnya untuk membuka rute penerbangan internasional.

    “Ini akan selalu menjadi peluang konektivitas yang jauh lebih luas dalam kancah dunia untuk memperkenalkan keindahan Labuan Bajo serta pulau Flores kedepannya dan semoga saja akan ada penerbangan internasional lainnya yang ikut ambil bagian,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan status Bandara Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dari bandara domestik menjadi bandara internasional.

    Penetapan status itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.

    Pewarta: Gecio Viana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang 100 Hari Prabowo-Gibran, Erick Thohir Kerahkan BUMN Percepat Swasembada Pangan – Page 3

    Jelang 100 Hari Prabowo-Gibran, Erick Thohir Kerahkan BUMN Percepat Swasembada Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir memastikan perusahaan pelat merah jadi andalan dalam mencapai program prioritas pemerintah, termasuk swasembada pangan. Langkah awalnya dimulai sejak awal masa jabatannya di Kabinet Merah Putih (KMP).

    Diketahui, jelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, swasembada pangan terus jadi perhatian. Sederet kerja sama Kementerian BUMN dan pihak lain pun sudah dilakukan.

    Diantaranya Kementerian BUMN dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kepala Badan Pangan Nasional. Erick memastikan kerja sama ini untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan yang cukup untuk kebutuhan pangan masyarakat.

    “Kementerian BUMN mendorong sinergi antara BUMN, seperti Bulog, RNI, dan Pupuk Indonesia. Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat sektor pangan,” kata Erick Thohir dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

    Peran Bulog

    Erick menugaskan Perum Bulog sebagai off-taker pangan utama, bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran. Langkah serupa juga berlaku bagi BUMN pangan dalam Holding ID Food.

    Sementara itu, PT Pupuk Indonesia berfokus pada penyediaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Berikutnya, PT Perkebunan Nusantara mendukung alokasi lahan pertanian strategis yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    Sebagai bagian dari swasembada pangan, Erick juga memberikan perhatian pada murahnya biaya logistik nasional. Perkara ini, Kementerian BUMN bergandengan dengan Kementerian Perhubungan.

    “Kolaborasi ini sangat penting, di mana sektor transportasi dan logistik didorong untuk lebih efisien,” kata Erick.

     

  • Potongan harga tiket pesawat tunggu arahan Prabowo

    Potongan harga tiket pesawat tunggu arahan Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Erick Thohir: Potongan harga tiket pesawat tunggu arahan Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan diskon atau potongan harga tiket pesawat untuk periode Lebaran masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya tidak bisa komen sebelum ada rapat dari Bapak Presiden langsung,” ujar Erick di Jakarta, Selasa.

    Erick mengatakan, keputusan penurunan harga tiket pesawat seperti yang sempat dilakukan pada periode libur Natal 2024 dan Tahun 2025 akan dilakukan dalam rapat terbatas, yang dipimpin oleh Prabowo.

    Menurutnya, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan langsung menindaklanjuti implementasi keputusan tersebut.

    “Ya pasti kan semua itu akan beliau pimpin, arahan seperti apa, baru nanti implementasinya di kami berdua (Kementerian BUMN dan Kemenhub), seperti yang kemarin untuk Nataru,” katanya.

    Lebih lanjut, Erick menyampaikan Kementerian BUMN siap bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mensukseskan persiapan libur Lebaran.

    “Kita sinergi kan bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang sukses di Nataru, kembali dijaga pada saat Lebaran,” ucap Erick.

    Erick Thohir baru saja melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghanti untuk membahas persiapan mudik Lebaran 2025.

    Dalam pertemuan tersebut, keduanya melakukan sinkronisasi pelayanan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia yang hendak merayakan Idul Fitri.

    “Tentu kita diskusi mengenai persiapan Lebaran, yang tentu tidak lama lagi. Sinkronisasi ini memang kita pentingkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memastikan pelayanan kepada publik itu bisa maksimal,” ujar Erick.

    Sumber : Antara

  • Jadwal dan Lokasi Contra Flow dan One Way di Tol saat Libur Panjang

    Jadwal dan Lokasi Contra Flow dan One Way di Tol saat Libur Panjang

    Jakarta

    Pemerintah akan memberlakukan rekayasa lalu lintas saat libur panjang Isra Mikraj dan Imlek mulai akhir pekan ini. Di tol, akan diberlakukan sistem contra flow dan one way.

    Kementerian Perhubungan bersama dengan Korlantas Polri dan Kementerian PU telah resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama. Di dalam SKB itu termuat pengaturan lalu lintas.

    Adapun pengaturan itu meliputi sistem satu arah (one way) dan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow).

    “Pengaturan lalu lintas ini penting dilakukan demi menciptakan kelancaran arus lalu lintas agar semua masyarakat yang berpergian merasakan kenyamanan dan keamanan dengan mengutamakan aspek keselamatan,” ujar Plt, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, dalam keterangan tertulisnya.

    Adapun pemberlakuan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) ialah sebagai berikut:

    Jakarta-Cikampek:

    a) Arah Cikampek (KM 47 – KM 70) berlaku pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 14.00-22.00 WIB. Kemudian dilanjut pada tanggal 25-27 Januari 2025 masing-masing mulai pukul 06.00 sampai dengan 20.00 WIB.

    b) Arah Jakarta (KM 70 – KM 47) berlaku pada tanggal 28 hingga 30 Januari 2025 mulai pukul 14.00 hingga 24.00 WIB dan berlanjut pada tanggal 29 Desember 2024.

    Jakarta-Bogor-Ciawi:

    a) Arah Ciawi (KM 44 – KM 46) berlaku pada tanggal 25 Januari 2025 hingga 1 Februari 2025 masing – masing mulai pukul 06.00 hingga 12.00 WIB.

    b) arah Jakarta (KM 21 – KM 8) berlaku pada tanggal 26 hingga 29 Januari 2025 mulai pukul 12.00 hingga 19.00 WIB serta berlanjut pada tanggal 2 Februari 2025 mulai pukul 12.00 sampai 19.00 WIB.

    “Untuk sistem satu arah atau one way dilakukan berdasarkan kebutuhan kondisi lalu lintas per jam, indikator rekayasa lalu lintas, evaluasi dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian. Hal ini mirip dengan saat angkutan natal dan tahun baru kemarin,” jelas Yani.

    Pengaturan lalu lintas ini dapat dievaluasi waktu berlakunya berdasarkan pertimbangan pihak kepolisian. Apabila terjadi perubahan arus lalu lintas secara situasional dapat dilakukan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.

    (rgr/dry)

  • KPK Umumkan SPI, Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Jadi 71,53
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Januari 2025

    KPK Umumkan SPI, Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Jadi 71,53 Nasional 22 Januari 2025

    KPK Umumkan SPI, Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Jadi 71,53
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) meluncurkan hasil
    Survei Penilaian Integritas
    (SPI) 2024 pada Rabu (22/1/2025).
    Indeks integritas nasional
    pada 2024 berada di angka 71,53. Angka ini naik dari tahun 2023, yaitu 70,97.
    “Jadi bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya ulang, kenaikan SPI dari di bawah 70 menjadi 71,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam Peluncuran Hasil
    SPI 2024
    di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu.
    Pahala mengatakan, skor SPI secara nasional berada di kategori kuning (waspada) bawah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar dalam melakukan perbaikan.
    “Jadi kira-kira secara nasional kita baru ada di tingkat yang kuning bawah,” ujarnya.
    Pahala juga menyampaikan bahwa KPK menggandeng 41 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk terlibat dalam pelaksanaan serta analisis hasil SPI.
    Selain itu, KPK melibatkan 641 instansi yang terdiri atas 94 Kementerian/Lembaga, 545 Pemerintah Daerah, dan 2 BUMN.
    Adapun total responden yang disurvei berjumlah 601.453.
    “Proses survei dimulai dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah mengirimkan data populasi, kemudian dilakukan sampling responden, pengiriman link kuesioner yang dikirim melalui WhatsApp dan email, lalu pengisian kuesioner,” tuturnya.
    Dalam hasil SPI ini, KPK membagi kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemda berdasarkan besaran anggaran dan jumlah pegawai yang ditandai dengan besar, sedang, dan kecil.
    Kemudian, kategorinya dibagi menjadi 3, yaitu merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga). Berikut rinciannya:
    – Tipe besar:
    Kategori hijau dengan skor 78,3.
    Tertinggi Kementerian Keuangan, terendah Kementerian Perhubungan.
    – Tipe sedang:
    Kategori hijau dengan skor 79,5.
    Tertinggi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan terendah Kemenaker.
    – Tipe kecil:
    Kategori hijau dengan skor 79,6.
    Tertinggi Kementerian PPPA dan terendah Kementerian BUMN.
    – Tipe besar:
    Kategori hijau dengan skor 78,4.
    Tertinggi Bank Indonesia, dan terendah Polri dengan skor 70,9.
    – Tipe sedang:
    Kategori hijau dengan skor 80,9.
    Tertinggi BPS dan terendah Basarnas 74,2.
    – Tipe kecil:
    Kategori hijau dengan skor 79,6.
    Tertinggi Wantanas dan terendah KPI 68,2.
    – Tipe besar:
    Kategori merah dengan skor 67,8.
    Tertinggi Provinsi Jawa Tengah, dan terendah Sumatera Utara.
    – Tipe sedang:
    Kategori merah dengan skor 68,1.
    Tertinggi Provinsi Bali dan terendah Provinsi Riau.
    – Tipe kecil:
    Kategori merah dengan skor 66,2.
    Tertinggi Yogyakarta, dan terendah Maluku Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Tiket KAI-ASDP Dipastikan Tak Naik Selama Libur Lebaran 2025 – Page 3

    Harga Tiket KAI-ASDP Dipastikan Tak Naik Selama Libur Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak ada kenaikan harga tiket pada angkutan kereta api hingga kapal penyeberangan saat masa libur Lebaran 2025.

    Hal tersebut dipastikan Erick usai memanggil sejumlah petinggi BUMN di sektor transportasi. Di antaranya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Perum Damri dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

    “Alhamdulillah hari ini juga kami mengundang dari KAI, Damri, Pelni, ASDP, Pelindo, Jasa Marga, untuk tadi memaparkan bagaimana hasil kinerja selama Nataru, tetapi apa persiapan untuk lebaran saat ini,” ungkap Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Dia mengatakan, salah satu hasil diskusinya mengerucut pada keputusan tidak adanya kenaikan harga tiket selama masa libur Lebaran 2025. 

    “Kita sepakati yang nanti juga kita laporkan tentu sesuai dengan tupoksinya tentu kebijakan dari pemerintah pusat bahwa, satu, tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, di ASDP, di Jasa Marga, di Damri, dan semua,” katanya.

    Dia menuturkan, hal ini sebagai cara untuk mendukung geliat ekonomi di masyarakat. Caranya melalui pengurangan biaya-biaya, termasuk di sektor transportasi.

    “Ini kita pastikan sekarang mendorong daripada tentu ekonomi nasional yang bisa terus kita dukung pertumbuhannya sesuai arahan Bapak Presiden dan juga menekan daripada cost-cost yang memang dibutuhkan masyarakat pada saat ini,” bebernya.

    Erick kembali menegaskan tidak ada kenaikan harga tiket selama masa Lebaran 2025. Terkait bentuk potongan tarif nantinya, masih menunggu aturan dari Kementerian Perhubungan.

    “Ya tentu tadi kita komit hari ini tidak ada kenaikan. Karena sesuai dengan tentu arahan daripada pemerintah saat ini. Nah apakah komponen itu nanti ada diskon? Tentu itu ada tupoksi yang lebih tinggi, yang tentu kita lihat sesuai dengan aturan dari tentu Menteri Perhubungan ataupun yang lainnya,” jelas Erick Thohir.

  • Komdigi Segera Bertemu Kemenhub Bahas Biaya Aplikasi Grab-Gojek Cs

    Komdigi Segera Bertemu Kemenhub Bahas Biaya Aplikasi Grab-Gojek Cs

    Bisnis.com, TANGERANG – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan aturan biaya aplikasi bagi ojek online.

    Diketahui, perusahaan aplikasi transportasi daring diduga saat ini masih memotong biaya aplikasi melebihi batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 20%.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan bahwa koordinasi ini dilakukan karena aturan ini tidak hanya berada dalam ruang lingkup Komdigi.

    “Karena sebetulnya persoalan itu (biaya aplikasi) bukan cuma hanya di Komdigi tapi itu melibatkan banyak sektor lain,” kata Nezar saat ditemui di kawasan BSD, Rabu (22/1/2025).

    Terkait ditanya apakah koordinasi dengan dua Kementerian tersebut akan memunculkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri atau tidak, Nezar enggan untuk menjawab tersebut.

    Namun dirinya menuturkan pertemuan dengan dua Kementerian tersebut perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah biaya aplikasi yang seharusnya berada diangka 20%.

    “Ya dibutuhkan satu pertemuan dulu ya antar Kementerian terkait nanti kalau sudah ada hasilnya saya kasih tau,” ucapnya.

    Asosiasi Minta Biaya Aplikasi di Bawah 20%

    Adapun, Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia meminta agar pemerintah dan aplikator Grab-Gojek menurunkan potongan biaya aplikasi menjadi 10% dari sebelumnya 20%.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KP No.1001 Tahun 2022, potongan biaya aplikasi untuk pengemudi maksimal sebesar 20%. 

    Namun, kenyataannya di lapangan, sejumlah aplikator bahkan memotong hingga 30%, dengan alasan dana tersebut akan dikembalikan untuk kesejahteraan mitra. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyampaikan rasa kekecewaan karena pihak regulator tidak dapat berbuat banyak dalam pemotongan biaya aplikasi. 

    Biaya aplikasi yang besar membuat mitra driver sengsara sehingga dia berharap biaya tersebut dapat diturunkan menjadi 10%. Pemerintah juga diminta menindak tegas aplikator yang menaikan biaya aplikasi melebih batas. 

    “Kami menyayangkan pihak pemerintah atau regulator tidak bisa berbuat apapun ataupun berikan sanksi kepada aplikator yang melanggar regulasi resmi dari pemerintah,” kata Igun.