Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 13 Triliun, Gaji Pegawai Aman?

    Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 13 Triliun, Gaji Pegawai Aman?

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Perhubungan dipangkas Rp 13,725 triliun dari pagu awal Rp 31,45 triliun. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan pemangkasan ini tidak akan mengganggu layanan transportasi bagi masyarakat.

    Ia juga memastikan, adanya efisiensi anggaran di Kemenhub tidak akan mengganggu sistem upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini dikhawatirkan oleh para PPPK.

    “Enggak ada yang terganggu (layanan). (Gaji) Insyaallah terpenuhi. Untuk hajat hidup orang itu kita nggak ganggu,” katanya usai melakukan Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Suntana menjelaskan pada awalnya, pemangkasan anggaran Kemenhub sebesar Rp 17,87 triliun, dan menyisakan Rp 13,58 triliun.

    “Di mana dari sisa pagu tersebut sudah termasuk beberapa belanja yang dikecualikan dari efisiensi anggaran antara lain belanja pegawai serta kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri, SBSN serta BLU,” jelasnya lagi.

    Namun setelah pihaknya melangsungkan rapat dengan Kemenkeu pada 11 Februari 2025 kemarin, sisa pagu anggaran 2025 ini kemudian direvisi kembali menjadi Rp 17,725 triliun atau 56,34% dari pagu awal. Sehingga nilai akhir dari pemangkasan anggaran Kemenhub 2025 sebesar Rp 13,725 triliun atau 43,66%.

    “Dapat kami laporkan pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pasca-restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp 13,58 triliun menjadi Rp 17,725 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal,” papar Suntana.

    Menurutnya sisa pagu anggaran 2025 ini akan dioptimalkan untuk mengakomodir belanja pegawai, belanja operasional, dan subsidi perintis. Meski begitu ia mengaku belum bisa melaporkan rincian anggaran Kemenhub terbaru itu.

    “Pada kesempatan ini kami mohon izin dan mohon maaf kepada pak ketua, wakil, dan juga seluruh anggota Komisi V yang saya hormati, kami akan segera menyusulkan rincian setelah dana itu menjadi Rp 17 triliun dalam waktu cepat untuk segera mendapat persetujuan dari bapak ketua komisi dan anggota komisi,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Efiesiensi Prabowo: PSO PT KAI Tak Dipotong, Anggaran Tiket Mudik Aman

    Efiesiensi Prabowo: PSO PT KAI Tak Dipotong, Anggaran Tiket Mudik Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyebutkan anggaran public service obligation (PSO) sebesar Rp4,79 triliun, masih sama seperti sebelum efisiensi anggaran. 

    Vice President of Public Relation KAI Anne Purba menjelaskan anggaran PSO untuk KAI masih sebesar Rp4,79 triliun untuk tahun anggaran 2025, termasuk untuk pengadaan PSO tiket kereta mudik Lebaran 2025. 

    “PSO sama sekali tidak dipotong, rute sudah ditentukan setelah dikaji dan lainnya sehingga rute tersebut dapat subsidi,” kata Anne di Kementerian Perhubungan, Rabu (12/2/2025). 

    Sebagai informasi, berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025, subsidi PSO yang dianggarkan Kemenhub untuk KAI yaitu sekitar Rp4,79 triliun yang digunakan untuk KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta dan LRT Jabodebek. 

    Anne juga mengatakan kuota tiket mudik lebaran kereta ekonomi PSO juga tidak ada pengurangan. Meski demikian pihaknya tidak dapat merincincikan jumlah total tiket kereta yang disediakan untuk periode Lebaran 2025. 

    Saat ini, KAI hanya menjual tiket kereta reguler bukan kereta tambahan untuk mudik. Penambahan perjalanan masih dalam kajian KAI. 

    “Tidak ada pemotongan [kuota]. Tarif kita [harga tiket] merupakan subsidi PSO ditambah harga tiket yang dibebankan ke penumpang,” kata Anne. 

    Seperti yang diketahui, tiket kereta api api Lebaran sudah dapat dipesan H-45 sebelum keberangkatan. Layanan pemesanan dibuka pada pukul 00.00 WIB.

  • Profil Ali Berawi, Pejabat Otorita IKN yang Umumkan Mundur

    Profil Ali Berawi, Pejabat Otorita IKN yang Umumkan Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) Mohammed Ali Berawi mengumumkan mundur dari jabatannya di jajaran petinggi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Ali bahkan menjelaskan pengunduran dirinya dari Badan Otorita IKN telah diajukan dan hanya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres). 

    “Hari ini mulai diproses nya pengunduran diri saya sebagai Deputi THD OIKN. Semoga pengurusan Keppres saya berjalan dengan baik dan lancar,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

    Sejalan dengan pengunduran dirinya itu, Ali meminta agar pembangunan IKN untuk dapat dijalankan sesuai dengan 5 prinsip utama yakni green, resilient, berkelanjutan, inklusif, dan smart city.

    “IKN bukan hanya sekedar membangun proyek. Oleh karenanya komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Ali Berawi mulai menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital selama 3 tahun. Dirinya pertama kali dilantik pada 13 Oktober 2022. 

    Sebelum didapuk menjadi Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Koordinasi Transformasi Teknologi dan Inovasi Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara. 

    Ali Berawi menyelesaikan pendidikan doktornya pada bidang Value Engineering and Innovation di Oxford Brookes University, Inggris. Sebelumnya, beliau mendapatkan gelar Sarjana Teknik di Universitas Sriwijaya, lalu melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar Master of Engineering Science di Universitas Malaya. 

    Dia merupakan seorang akademisi di Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Dosen Indonesia periode 2022-2026.  

    Sebelum bergabung dengan Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (UI) pada 2008, dia bekerja sebagai Lecturer di Department of Mechanical Engineering, School of Technology, Oxford Brookes University, United Kingdom dan Senior Lecturer pada Faculty of the Built Environment, University of Malaya yang juga menjabat sebagai Director Value Management Centre, University of Malaya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ali Berawi juga sempat dipercaya sebagai Lead Advisor untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2012.

  • Pangkas Kementerian dan Pecat PNS

    Pangkas Kementerian dan Pecat PNS

    GELORA.CO – Penghematan anggaran belanja negara ternyata tak hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Di Vietnam, langkah lebih riil dilakukan dengan memangkas jumlah kementerian serta memecat satu dari lima pegawai negeri sipil (PNS).

    The Straits Time melansir pada Senin, Vietnam bermaksud memangkas satu dari lima lapangan pekerjaan di sektor publik dan memangkas miliaran dolar dari anggaran pemerintah. Keputusan tersebut akan diajukan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang.

    Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, yang setengah tahun lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara tidak boleh menjadi “tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah”.

    “Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” kata Lam pada bulan Desember 2024. Reformasi tersebut, yang digambarkan sebagai “revolusi” oleh para pejabat senior, akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. 

    Media negara, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan mengalami pengurangan. Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, menurut pemerintah. Dari pemotongan tersebut, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, namun belum ada kejelasan mengenai bagaimana target yang jauh lebih besar akan dicapai.

    Beberapa diantaranya telah diberi pemberitahuan, seperti Thanh, nama samaran untuk melindungi identitasnya, yang mengatakan kepada AFP bahwa karirnya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan secara “agresif” pada bulan Januari. Saluran berita milik negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima lembaga penyiaran sudah ditutup, dan ayah dua anak ini diberi pemberitahuan dua minggu sebelumnya

    “Menyakitkan untuk dibicarakan,” kata pria berusia 42 tahun yang kini beralih menjadi supir taksi. 

    Dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada tahun 2024, Vietnam – yang merupakan pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor – menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025. Namun kekhawatiran meningkat atas potensi kerentanan negara tersebut terhadap tarif di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang baru. 

    Birokrasi yang membengkak juga dipandang sebagai penghambat pertumbuhan, begitu juga dengan kampanye anti-korupsi yang telah memperlambat transaksi sehari-hari. Vietnam bertujuan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan melompat ke peringkat negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

    “Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan ini,” kata Dr Nguyen Hong Hai, seorang sarjana Vietnam Fulbright di American University di Washington, DC. “Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai.” Pihak berwenang mengatakan penghematan dari pemotongan belanja bisa berjumlah 4,5 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan paket pesangon menghabiskan lebih dari 5 miliar dolar AS. 

    Namun Vu Quynh Huong, seorang pegawai negeri sipil, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa staf yang paling mampu – yang memiliki pilihan untuk bekerja di tempat lain – bisa jadi adalah mereka yang mengundurkan diri. “Saya sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini,” kata pria berusia 51 tahun itu kepada AFP. “Saya bisa bekerja sebagai konsultan lepas atau untuk bisnis keluarga saya.”

    Sebelumnya, sembilan kementerian dan lembaga di bawah Pemerintahan akan dikonsolidasikan berdasarkan resolusi mengenai perampingan dan optimalisasi sistem politik, kata Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra kepada Kantor Berita Vietnam. Pemerintah akan mengurangi struktur organisasinya dari 30 menjadi 21 badan administratif, termasuk 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan Pemerintah. 

    Sebagai perbandingan, jumlah kementerian di Vietnam sebelum pemangkasan sudah lebih banyak dari jumlah kementerian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang totalnya 34 kementerian. Sementara pada masa Prabowo Subianto, jumlahnya membengkak menjadi 48 kementerian.

    Di Vietnam, konsolidasi kementerian yang penting termasuk penggabungan antara Kementerian Perencanaan dan Investasi dan Kementerian Keuangan, yang berpotensi menjadi Kementerian Keuangan dan Investasi Pembangunan atau Kementerian Pembangunan Ekonomi. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Konstruksi akan bergabung membentuk Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Perkotaan. Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan digabung dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan menjadi Kementerian Pertanian, serta Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

    Kementerian Informasi dan Komunikasi akan bergabung dengan Kementerian Sains dan Teknologi menjadi Kementerian Transformasi Digital dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Ministry of Digital Transformation, Science, Technology and Information. Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa fungsi akan dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Pelatihan serta Kementerian Kesehatan. 

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan memikul tanggung jawab tambahan, termasuk beberapa misi dewan perlindungan kesehatan dan perawatan pejabat tingkat pusat, yang akan segera berhenti beroperasi, dan pengelolaan negara atas kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pencegahan kejahatan sosial dari Kementerian Tenaga Kerja, Difabel, dan Urusan Sosial.

    Kementerian Luar Negeri akan mengambil alih tugas pokok Komisi Hubungan Eksternal Komite Sentral Partai dan Komite Hubungan Eksternal Majelis Nasional ketika kedua unit ini mengakhiri fungsinya. Dewan Pengelola Mausoleum Ho Chi Minh akan dikelola oleh Kementerian Pertahanan Nasional, menjadi bagian dari struktur organisasi kementerian. 

    Restrukturisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya mencakup konsolidasi kementerian, kata Tra, seraya menambahkan bahwa jumlah unit di bawah kementerian dan organisasi tingkat kementerian akan dikurangi sebesar 15-20 persen, yang mencakup pengurangan signifikan pada departemen umum, biro, departemen, dan organisasi layanan publik. Langkah berani ini bertujuan untuk menciptakan aparatur administrasi yang lebih ramping dan efisien. 

    Ia menekankan perlunya merumuskan kebijakan-kebijakan yang menonjol untuk mengurangi dampak reformasi administrasi terhadap pegawai negeri sipil dan pegawai negeri serta menjamin hak-hak mereka selama proses perampingan. Penataan ulang ini akan berjalan seiring dengan pengurangan posisi staf dan peningkatan kualitas personel untuk memenuhi persyaratan dalam situasi baru.

  • 100% Truk Pengangkut Market Leader AMDK Kelebihan Muatan dan Melanggar Aturan

    100% Truk Pengangkut Market Leader AMDK Kelebihan Muatan dan Melanggar Aturan

    Jakarta: Kecelakaan maut di Gerbang Tol (GT) Ciawi, Bogor, Jawa Barat, yang merenggut korban jiwa pada 4 Februari 2025, menambah panjang daftar kecelakaan lalu lintas akibat armada truk kelebihan muatan.

    Peristiwa tersebut memperkuat hasil investigasi Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) yang menunjukkan bahwa seluruh truk pengangkut Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek multinasional terbesar di Indonesia melakukan pelanggaran aturan dengan membawa muatan berlebih. Penelitian KPBB pada tahun 2021 di jalan lintas Sukabumi-Bogor yang menjadi rute utama truk-truk pengangkut merek AMDK tersebut, menunjukkan bahwa 60,13% truk membawa kelebihan beban muatan sebesar 12.048 kg (123,95%), sementara 39,87% lainnya melebihi batas hingga 13.080 kg (134,57%). Dengan kata lain, 100% armada yang diobservasi melanggar aturan Over Dimension Over Load (ODOL).

    “Pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan turunannya,” ujar Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin, dalam keterangan pers. 

    Menurutnya, kondisi ini berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan karena dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Ia mengingatkan, organisasinya dan Masyarakat Peduli Air menemukan praktik pengangkutan ODOL pada proses tranportasi AMDK merek tersebut pada riset investigasi dan mempublikasikan hasilnya pada 2021. 

    Pihaknya bahkan telah menyampaikan dokumen laporan tersebut kepada Menteri Perhubungan pada Juli 2021 dengan tembusan kepada Kakorlantas Polri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Kementrian PUPR, Kementrian ESDM, Kementrian KLHK dan lainnya.

    Terkait kecelakaan di GT Ciawi tersebut, Kementerian Perhubungan kini tengah melakukan investigasi. Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil perusahaan operator angkutan barang serta PT Tirta Investama, produsen Aqua, untuk dimintai keterangan terkait penerapan manajemen keselamatan dalam distribusi produk mereka.
     

     

    Kecaman Warganet
    Sementara itu di tengah penyelidikan, Danone Indonesia selaku induk perusahaan PT Tirta Investama mengeluarkan pernyataan menolak untuk bertanggung jawab. Director of Communications Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, “Kecelakaan melibatkan truk milik perusahaan transportasi yang menjadi rekanan distributor.” Artinya, menurut Danone, tragedi di Ciawi tak ada kaitannya dengan mereka.

    Pernyataan tersebut menuai kritik tajam dari publik. Warganet di media sosial menuding Danone berusaha menghindari tanggung jawab, dengan berbagai komentar bernada sinis dan ajakan untuk memboikot Aqua. 

    “Sekelas Danone ngelesnya gini amat,” tulis pemilik akun @trianapriliaa. Pemilik akun @fikarharisxphotograph menyindir, “Permainan kata-kata doang.” Lalu, “Emang paling bener d boikot,” tulis pemilik akun @ennobius, satu lagi cibiran untuk Aqua yang beberapa waktu lalu terkena imbas aksi boikot gara-gara serbuan Israel ke Jalur Gaza.

    Merespons pernyataan prematur pihak Aqua, Safrudin justru mempertanyakan ketidakpahaman tata kelola rantai pasok (supply chain) Danone Indonesia. Katanya, sekalipun perusahaan transporter adalah perusahaan yang terpisah, secara administratif PT Tirta Investama (Danone Indonesia) yang mengeluarkan surat jalan yang menerakan jumlah galon yang diangkut sebagai sebuah persetujuan. 

    “Untuk itu produsen AMDK tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang yang dikirimkan melalui transporter ini, termasuk risiko yang terjadi akibat proses pengiriman barang ini. Mengingat praktik ini sudah berlangsung lama, jelas ini sebuah pembiaran oleh PT Tirta Investama dan atau Danone Indonesia,” ujar Safrudin.
    Diduga Praktik ODOL Raup Keuntungan Besar
    KPBB menduga bahwa praktik kelebihan muatan ini terus dipertahankan karena menguntungkan pihak produsen. Dengan membiarkan truk-truknya membawa muatan berlebih, produsen AMDK tersebut dapat menghemat biaya hingga Rp3,6 juta per rit. Jika diakumulasi penghematan tersebut mencapai Rp483 miliar per tahun.

    “Ini bukan sekadar penghematan biaya, melainkan praktik pungutan liar terselubung. Produsen AMDK tersebut mendapatkan keuntungan besar dari muatan ilegal, sementara masyarakat menanggung risikonya,” kata Safrudin.

    Atas temuan ini, KPBB mendesak Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk menerapkan strict liability atau tanggung jawab mutlak terhadap pemilik barang, dalam hal ini produsen AMDK tersebut.

    “Mereka tidak bisa bersembunyi di balik mitra logistik. Jika muatannya ilegal, maka pemilik barang harus dihukum,” ucap Safrudin tegas.

    Jakarta: Kecelakaan maut di Gerbang Tol (GT) Ciawi, Bogor, Jawa Barat, yang merenggut korban jiwa pada 4 Februari 2025, menambah panjang daftar kecelakaan lalu lintas akibat armada truk kelebihan muatan.
     
    Peristiwa tersebut memperkuat hasil investigasi Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) yang menunjukkan bahwa seluruh truk pengangkut Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek multinasional terbesar di Indonesia melakukan pelanggaran aturan dengan membawa muatan berlebih. Penelitian KPBB pada tahun 2021 di jalan lintas Sukabumi-Bogor yang menjadi rute utama truk-truk pengangkut merek AMDK tersebut, menunjukkan bahwa 60,13% truk membawa kelebihan beban muatan sebesar 12.048 kg (123,95%), sementara 39,87% lainnya melebihi batas hingga 13.080 kg (134,57%). Dengan kata lain, 100% armada yang diobservasi melanggar aturan Over Dimension Over Load (ODOL).
     
    “Pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan turunannya,” ujar Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin, dalam keterangan pers. 

    Menurutnya, kondisi ini berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan karena dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Ia mengingatkan, organisasinya dan Masyarakat Peduli Air menemukan praktik pengangkutan ODOL pada proses tranportasi AMDK merek tersebut pada riset investigasi dan mempublikasikan hasilnya pada 2021. 
     
    Pihaknya bahkan telah menyampaikan dokumen laporan tersebut kepada Menteri Perhubungan pada Juli 2021 dengan tembusan kepada Kakorlantas Polri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Kementrian PUPR, Kementrian ESDM, Kementrian KLHK dan lainnya.
     
    Terkait kecelakaan di GT Ciawi tersebut, Kementerian Perhubungan kini tengah melakukan investigasi. Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil perusahaan operator angkutan barang serta PT Tirta Investama, produsen Aqua, untuk dimintai keterangan terkait penerapan manajemen keselamatan dalam distribusi produk mereka.
     

     

    Kecaman Warganet

    Sementara itu di tengah penyelidikan, Danone Indonesia selaku induk perusahaan PT Tirta Investama mengeluarkan pernyataan menolak untuk bertanggung jawab. Director of Communications Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, “Kecelakaan melibatkan truk milik perusahaan transportasi yang menjadi rekanan distributor.” Artinya, menurut Danone, tragedi di Ciawi tak ada kaitannya dengan mereka.
     
    Pernyataan tersebut menuai kritik tajam dari publik. Warganet di media sosial menuding Danone berusaha menghindari tanggung jawab, dengan berbagai komentar bernada sinis dan ajakan untuk memboikot Aqua. 
     
    “Sekelas Danone ngelesnya gini amat,” tulis pemilik akun @trianapriliaa. Pemilik akun @fikarharisxphotograph menyindir, “Permainan kata-kata doang.” Lalu, “Emang paling bener d boikot,” tulis pemilik akun @ennobius, satu lagi cibiran untuk Aqua yang beberapa waktu lalu terkena imbas aksi boikot gara-gara serbuan Israel ke Jalur Gaza.
     
    Merespons pernyataan prematur pihak Aqua, Safrudin justru mempertanyakan ketidakpahaman tata kelola rantai pasok (supply chain) Danone Indonesia. Katanya, sekalipun perusahaan transporter adalah perusahaan yang terpisah, secara administratif PT Tirta Investama (Danone Indonesia) yang mengeluarkan surat jalan yang menerakan jumlah galon yang diangkut sebagai sebuah persetujuan. 
     
    “Untuk itu produsen AMDK tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang yang dikirimkan melalui transporter ini, termasuk risiko yang terjadi akibat proses pengiriman barang ini. Mengingat praktik ini sudah berlangsung lama, jelas ini sebuah pembiaran oleh PT Tirta Investama dan atau Danone Indonesia,” ujar Safrudin.

    Diduga Praktik ODOL Raup Keuntungan Besar

    KPBB menduga bahwa praktik kelebihan muatan ini terus dipertahankan karena menguntungkan pihak produsen. Dengan membiarkan truk-truknya membawa muatan berlebih, produsen AMDK tersebut dapat menghemat biaya hingga Rp3,6 juta per rit. Jika diakumulasi penghematan tersebut mencapai Rp483 miliar per tahun.
     
    “Ini bukan sekadar penghematan biaya, melainkan praktik pungutan liar terselubung. Produsen AMDK tersebut mendapatkan keuntungan besar dari muatan ilegal, sementara masyarakat menanggung risikonya,” kata Safrudin.
     
    Atas temuan ini, KPBB mendesak Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk menerapkan strict liability atau tanggung jawab mutlak terhadap pemilik barang, dalam hal ini produsen AMDK tersebut.
     
    “Mereka tidak bisa bersembunyi di balik mitra logistik. Jika muatannya ilegal, maka pemilik barang harus dihukum,” ucap Safrudin tegas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kolaborasi Pegadaian Peduli-Influencer BUMN, Gelar Aksi Sosial & Hibur Anak Panti Asuhan di Jakarta – Halaman all

    Kolaborasi Pegadaian Peduli-Influencer BUMN, Gelar Aksi Sosial & Hibur Anak Panti Asuhan di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Pegadaian bersama komunitas Influencer BUMN “Real Star” menggelar kegiatan sosial dengan anak-anak Panti Asuhan Tebet Yayasan Remaja Masa Depan dengan tema Kreativitas dan Kebahagiaan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), pada Sabtu (08/02). Acara ini bertujuan untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak panti asuhan, sekaligus memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan BUMN.

    Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas edukatif dan rekreatif, termasuk tur budaya, permainan interaktif, serta mempelajari berbagai moda di Museum Transportasi. Dalam acara ini, Pegadaian bersama Influencer BUMN tersebut memberikan bantuan operasional kepada Yayasan Remaja Masa Depan, serta menyalurkan dana bantuan bagi anak-anak yang membutuhkan.

    Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian, Eka Pebriansyah menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari program Pegadaian Peduli, sesuai dengan penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya poin 3 kehidupan sehat dan sejahtera, dan poin 4 pendidikan berkualitas,  yang berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk perkembangan generasi muda.

    “Kami percaya bahwa kebahagiaan bisa dibagikan dengan cara sederhana. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan momen berharga bagi anak-anak dan menginspirasi mereka untuk bermimpi lebih tinggi. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam mewujudkan prinsip sosial dalam ESG untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aksi sosial yang berkelanjutan” ujar Eka.

    Sementara itu, ketua panitia dari Influencer BUMN, Wahyu Purnomo Aji, menyatakan kegembiraannya dapat terlibat dalam kegiatan ini. “Sebagai bagian dari Insan BUMN, kami ingin menggunakan platform yang kami bentuk ini untuk mengajak lebih banyak orang berbuat kebaikan. Melihat senyuman anak-anak hari ini adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi kami,” ujarnya.

    Acara ini juga mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk dari beberapa BUMN dimana para influencer ini bekerja, Taman Mini Indonesia Indah dan Kementerian Perhubungan yang memfasilitasi Museum Transportasi secara gratis. Dengan adanya kolaborasi antara Pegadaian dan para influencer BUMN, diharapkan dapat menjadi pemantik bagi berbagai pihak untuk menyalurkan inisiatif sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

  • ANTARA terima penghargaan partisipasi dukungan sosialisasi Pemilu 2024

    ANTARA terima penghargaan partisipasi dukungan sosialisasi Pemilu 2024

    Jakarta (ANTARA) – Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menerima penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas partisipasi dukungan sosialisasi pada Pemilihan Umum serentak 2024.

    Penghargaan itu diterima Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi dalam “Launching Indeks Partisipasi Pemilu dan Apresiasi Multipihak pada Pemilu 2024” di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

    Irfan Junaidi mengatakan penghargaan dari KPU itu diperuntukkan kepada seluruh insan ANTARA yang sudah memberikan dedikasi untuk menyukseskan Pemilu 2024.

    “Tadi pagi kan kita terima penghargaan itu. Tentu ini adalah penghargaan untuk seluruh insan ANTARA yang sudah menyumbangkan dedikasinya dalam menyukseskan pemilu serentak yang cukup besar,” kata Irfan.

    Dia menilai Pemilu 2024 memang tidak mudah dipersiapkan lantaran merupakan pemilu yang terbesar di dunia. Pasalnya, dalam satu tahun Indonesia menjalankan pesta demokrasi lima tahunan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan kepala daerah.

    “Memang ini adalah hajatan yang mungkin pasti tidak mudah untuk dipersiapkan, tapi kita saksikan bersama dengan beberapa catatan, walaupun ada beberapa catatan, tapi pemilu ini bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

    Kendati demikian, ANTARA sebagai instrumen kenegaraan yang bertanggung jawab dalam bidang penyebaran informasi, memiliki panggilan untuk menyumbangkan perannya dan turut menyukseskan pemilu dengan baik dan lancar.

    Selain itu, ANTARA juga ikut memantau agar proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil.

    Irfan menyampaikan bahwa ANTARA percaya proses demokrasi yang baik akan membawa hasil yang baik bila prosesnya dijalankan dengan baik tanpa ada manipulasi atau kecurangan.

    “ANTARA ingin sekali memastikan dengan kita menerjunkan tim di seluruh pelosok tanah air untuk bisa memantau mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, kemudian penghitungan, dan lain-lain, supaya hasil dari proses ini juga akan membawa kebaikan dan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara,” ungkap Irfan.

    “Kita semakin bersemangat, kita semakin bekerja semakin profesional, dan ANTARA juga semakin tinggi menjunjung tugas kenegaraannya sebagai infrastruktur informasi,” katanya.

    Ia berharap penghargaan yang diberikan KPU RI tidak membuat insan ANTARA cepat berpuas diri. Hal ini justru harus menjadi pemicu untuk semakin bersemangat menjalankan jurnalisme yang baik agar ruang publik masyarakat semakin jernih.

    “ANTARA ingin sekaligus juga sebagai lembaga yang menjadi tempat merujuk ketika masyarakat ingin memastikan informasi yang diterimanya benar atau salah atau sering kita sebut antara ingin juga berperan sebagai clearing house,” katanya.

    KPU RI memberikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta atas pemberian dukungan sosialisasi pada Pemilu 2024.

    Berikut daftar K/L, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang menerima penghargaan dari KPU RI

    Kementerian/Lembaga:
    1. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
    2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
    3. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
    4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
    5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
    6.Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
    7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
    8. Tentara Nasional Indonesia
    9. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

    BUMN:
    1. LPP TVRI
    2. LPP RRI
    3. PT Bank Tabungan Negara
    4. PT Bank Mandiri
    5. PT Bank Negara Indonesia
    6. PT Bank Rakyat Indonesia
    7. PT Bank Syariah Indonesia
    8. PT Garuda Indonesia
    9. PT Citilink
    10. PT Pertamina
    11. PT Kereta Api Indonesia
    12. Perum Damri
    13. PT Pos Indonesia
    14. PT Telkom Indonesia
    15. PT Jasa Marga
    16. PT Angkasa Pura Indonesia
    17. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
    18. BPJS Kesehatan
    19. BPJS Ketenagakerjaan
    20. Kantor Berita Indonesia Antara

    BUMD:
    1. PT TransJakarta
    2. PT MRT Jakarta
    3. PT Pembangunan Jaya Ancol
    4. Taman Margasatwa Ragunan
    5. Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional

    Perusahaan Swasta :
    1. PT Snack Vidio
    2. PT Djarum

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Kecelakaan Maut Jalur Pantura, Menteri PU Bakal Evaluasi Jalan Nasional

    Ada Kecelakaan Maut Jalur Pantura, Menteri PU Bakal Evaluasi Jalan Nasional

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap ruas-ruas jalan nasional untuk memastikan keselamatan bagi para pengguna jalan. Hal ini menindaklanjuti kecelakaan yang terjadi di Jalur Pantai Utara (Pantura), Jawa Tengah.

    Dody menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan di Jalur Pantura yang menelan korban jiwa. Menurutnya, kerusakan jalan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, di mana penyebab kerusakan lebih kompleks dari sekadar satu faktor tunggal.

    “Pengawasan dan perbaikan terhadap kualitas jalan harus segera dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat pengguna jalan,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

    Dody mengatakan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah survei kemantapan jalan. Ia pun menginstruksikan Inspektur Jenderal (Irjen) beserta jajaran untuk segera memeriksa langsung ke lapangan.

    “Pertama tingkat kemantapan jalan 96% harus divalidasi dulu. Kemudian apakah ada permainan antara kontraktor dengan internal PU, semua permasalahan harus diselesaikan sampai tuntas,” ujarnya.

    Ia juga meminta kerja sama dari Kementerian Perhubungan, Korlantas, dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) untuk ikut menjaga fasilitas jalan dari kendaraan obesitas (Over Dimension Over Loading/ODOL) yang menjadi salah satu faktor utama mempercepat kerusakan jalan.

    “Kalau memang masalahnya ODOL, saya kembalikan lagi ke polisi, DLLAJ, dan Kemenhub bagaimana agar ODOL tidak bebas melintas di jalan nasional,” kata dia.

    Selain itu, menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan anggaran tahun 2025 yang dapat berdampak pada pemeliharaan jalan nasional, Dody menegaskan bahwa infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.

    Sebagai informasi, peristiwa kecelakaan menimpa wanita yang berboncengan sepeda motor di jalan Pantura Batang, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo wilayah Desa Sambong, Kabupaten Batang, Jumat (7/2/2025). Keduanya tewas tertabrak truk gara-gara mengerem mendadak saat menghindari lubang di ruas Jalan Pantura tersebut.

    Kasatlantas Polres Batang, AKP Ahmad Zainurrozaq mengatakan, keduanya tertabrak dari belakang oleh truk boks. Motor dan truk berpelat nomor G 3721 UL itu melaju searah, sama-sama dari timur ke barat. Kondisi jalan lurus, datar, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sedang.

    “Sepeda motor tertabrak karena melakukan pengereman mendadak, karena depannya terdapat jalan yang berlubang,” kata Ahmad Zainurrozaq, dikutip dari detikJateng.

    (shc/kil)

  • Lubang di Jalur Pantura Jateng Telan Korban Jiwa, Menteri Dody Minta Jalan Nasional Dievaluasi – Halaman all

    Lubang di Jalur Pantura Jateng Telan Korban Jiwa, Menteri Dody Minta Jalan Nasional Dievaluasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap ruas-ruas jalan nasional di Indonesia.

    Hal itu setelah terjadinya kecelakaan di Jalur Pantura, Jawa Tengah (Jateng), akibat adanya lubang di jalan. Dody meminta evaluasi dilakukan guna memastikan keselamatan bagi para pengguna jalan.

    Menurut Dody, kerusakan jalan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam dan penyebabnya lebih kompleks dari sekadar satu faktor tunggal.

    “Pengawasan dan perbaikan terhadap kualitas jalan harus segera dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat pengguna jalan,” kata Dody dikutip dari siaran pers pada Senin (10/2/2025).

    Dody menjelaskan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah survei kemantapan jalan.

    Ia menginstruksikan Inspektur Jenderal beserta jajaran untuk segera memeriksa langsung ke lapangan.

    “Pertama tingkat kemantapan jalan 96 persen harus divalidasi dulu. Kemudian apakah ada permainan antara kontraktor dengan internal PU, semua permasalahan harus diselesaikan sampai tuntas,” ujar Dody.

    Dody juga meminta adanya kerja sama dari Kementerian Perhubungan, Korlantas, dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) untuk ikut menjaga fasilitas jalan dari kendaraan kelebihan ukuran dan kelebihan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL).

    Ia memandang truk ODOL menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan.

    “Kalau memang masalahnya ODOL, saya kembalikan lagi ke polisi, DLLAJ, dan Kemenhub bagaimana agar ODOL tidak bebas melintas di jalan nasional,” ucap Dody.

    Adpaun menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan anggaran tahun 2025 yang dapat berdampak pada pemeliharaan jalan nasional, Dody menegaskan bahwa infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.

    Pada kesempatan sama, Dody juga menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan di Jalur Pantura yang menelan korban jiwa.

    Pada Jumat, 7 Februari 2025, dua wanita yang berboncengan sepeda motor meninggal dunia usai tertabrak truk di Jalur Pantura, Kabupaten Batang, Jateng.

    Dua wanita itu tertabrak dari belakang oleh truk boks, usai mengerem mendadak karena menghindari lubang yang ada di Jalur Pantura. 

  • Satu Per Satu Jabatan Sipil Diduduki Militer Aktif… Nasional 10 Februari 2025

    Satu Per Satu Jabatan Sipil Diduduki Militer Aktif… Nasional 10 Februari 2025

    Satu Per Satu Jabatan Sipil Diduduki Militer Aktif…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Daftar perwira aktif yang menduduki jabatan sipil pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin panjang setelah Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
    Asisten Teritorial Panglima TNI ini ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggantikan Wahyu Suparyono, Dirut Bulog sebelumnya yang baru menjabat selama lima bulan.
    Novi mengakui bahwa ia memang masih aktif sebagai perwira tinggi (pati) TNI.
    “Ya masih aktivitas, iya (masih prajurit aktif),” kata Novi Helmy usai rapat dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan jajaran di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).
    Novi mengaku, dirinya hanya menjalankan arahan dari pimpinan meski tak menyebutkan secara gamblang pimpinan tersebut.
    Ia mengaku ditugaskan untuk mempercepat swasembada pangan.
    “Wah, ini sudah petunjuk dan arahan daripada pimpinan,” ujar Novi.
    “Sudah langsung untuk melaksanakan tugas ini (menjadi Dirut Bulog) supaya kita cepat swasembada pangan,” ucap dia.
    Sebelum Novi, satu per satu jabatan yang selama ini diduduki sipil memang mulai dikuasai oleh militer.
    Salah satu yang paling diingat publik tentu saja pos Sekretaris Kabinet yang diduduki Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan.
    Penunjukan Mayor Teddy sebagai Seskab pada Oktober tahun lalu menuai reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama mengenai statusnya sebagai prajurit aktif.
    Namun, TNI Angkatan Darat menyebut hal itu tidak masalah karena jabatan yang disandang Teddy merupakan bagian dari penugasan di luar stuktur.
    “Ini statusnya adalah penugasan di luar struktur sehingga tidak perlu menyelesaikan dinas aktifnya atau pensiunan itu tidak perlu,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana, 21 Oktober 2024.
    Ia juga menyebut Seskab adalah jabatan yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, seperti Sekretaris Militer Presiden, sehingga dapat diduduki TNI aktif.
    Selain Teddy, sejumlah jabatan di berbagai kementerian juga sudah diisi oleh tentara, antara lain, Mayjen Maryono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Mayjen Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian, dan Laksamana Pertama Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji.
    Ketiganya ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melalui Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024, Desember 2024.
    Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai kasus ditempatkannya Mayjen TNI Novi Helmy pada Dirut Bulog jelas menyalahi aturan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
    “Itu melanggar ketentuan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Dasar ya, soal bagaimana ketahanan keamanan wilayah kewenangannya hanya ada di ruang pertahanan dan keamanan,” ujar Feri kepada
    Kompas.com
    , Minggu (9/2/2025).
    Feri tidak memungkiri bahwa UU tidak melarang TNI menduduki jabatan sipil.
    Namun, berdasarkan UU, tentara aktif hanya dapat mengisi jabatan sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.
    Pasal 47 UU TNI menyebutkan, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang

    membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
    Dengan demikian, menurut Feri, penunjukan Novi sebagai Dirut Bulog melanggar UU TNI karena Bulog tidak masuk daftar jabatan sipil yang dapat diduduki perwira aktif.
    “Undang-undang TNI membuka ruang militer untuk menjabat di jabatan sipil, sepanjang itu jabatan yang sudah ditentukan di pasal 47 UU TNI. Di luar itu tidak bisa, dan Bulog bukanlah salah satunya (yang termasuk diperbolehkan),” kata Feri.
    Senada, pengamat militer Khairul Fahmi juga menekankan bahwa jabatan sipil yang diisi militer hendaknya adalah jabatan yang memiliki hubungan langsung dengan tugas-tugas pertahanan atau yang berkaitan dengan keahlian militer.
    Akan tetapi, Khairul menduga, bisa saja pemerintah memiliki persepsi bahwa Bulog berkaitan erat dengan urusan ketahanan pangan dan logistik strategis, yang dalam beberapa hal dapat beririsan dengan tugas-tugas pertahanan.
    “Karena itu, penempatan prajurit aktif di posisi tersebut mungkin dipandang sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan kecakapan, kedisiplinan, dan pengalaman militer dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan negara,” kata Khairul.
    Berdasarkan aturan yang ada, Khairul menyebutkan, prajurit TNI semestinya mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan sipil, termasuk di BUMN seperti Bulog, agar tidak menggangu profesionalitas TNI.
    “Selain itu, hal ini berpotensi mengganggu netralitas TNI, yang pada akhirnya dapat memengaruhi independensi dan objektivitas TNI dalam menjalankan tugas-tugas utamanya,” tutur Khairul.
    Kendati demikian, ia menilai pendudukan jabatan sipil oleh militer bukanlah barang baru, hal ini juga sudah dilakukan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonno dan Joko Widodo.
    Menurut dia, hal ini menunjukkan adanya pelonggaran praktik dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan aturan yang ada.
    “Karena itu, perubahan pada Pasal 47 UU TNI sebenarnya memang diperlukan agar lebih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan struktur pemerintahan saat ini,” kata Khairul.
    “Kalau keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, khususnya di BUMN, diproyeksikan terus berkembang, maka penting untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap aturan hukum yang ada, terutama dalam rangka memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan mengakomodasi kebutuhan negara,” ujar dia.
    Wacana merevisi UU TNI memang sempat bergulir beberapa waktu lalu untuk menambah posisi jabatan sipil yang dapat diisi militer aktif.
    Berdasarkan draf
    revisi UU TNI
    yang tersebar, prajurit aktif TNI direncanakan dapat menduduki posisi di kementerian/lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden, tidak lagi dibatasi pada kementerian/lembaga tertentu.
    Prajurit yang menduduki jabatan di kementerian/lembaga juga didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku.
    Jika rancangan aturan ini gol, publik mesti bersiap untuk melihat lebih banyak lagi tentara yang menduduki jabatan sipil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.