Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Bandara VVIP IKN Akan Segera Tuntas

    Bandara VVIP IKN Akan Segera Tuntas

    Jakarta, Beritasatu.com – Hutama Karya memastikan penyelesaian Bandara VVIP IKN berjalan sesuai rencana sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas serta mendukung mobilitas aparatur pemerintahan dan aktivitas ekonomi di kawasan IKN.

    Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN (OIKN) Danis H Sumadilaga menyampaikan, pembangunan Bandara IKN Nusantara berjalan sesuai rencana dan bahkan lebih cepat dari target yang ditetapkan. 

    Dalam keterangannya di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Jumat (14/2/2025), ia mengungkapkan bahwa proses finishing bandara sedang berlangsung dan dipastikan rampung pada Maret 2025. 

    “Kalau kontraknya sampai akhir April, tetapi monitoring saya kemarin, akhir Maret sudah bisa selesai,” ujar Danis.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan, Hutama Karya berkomitmen menyelesaikan proyek Bandara VVIP IKN, khususnya pada fasilitas darat, dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemberi kerja. 

    Saat ini, progres pekerjaan utama di sisi darat telah mencapai 100%, mencakup terminal VVIP dan VIP, menara Air Traffic Control (ATC), kantor administrasi, serta bangunan peribadatan. Sementara itu, beberapa pekerjaan tambahan, termasuk sistem drainase, ditargetkan rampung pada Maret 2025.

    ”Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dengan standar terbaik sehingga dapat mendukung konektivitas serta aktivitas pemerintahan di IKN mendatang,” ujar Adjib tentang Bandara VVIP IKN.

    Untuk memastikan efisiensi dan kualitas pembangunan, Hutama Karya mengadopsi teknologi building information modeling (BIM) guna meningkatkan akurasi perhitungan pekerjaan serta pemantauan progres secara real-time. Berkat penerapan teknologi ini, proyek Gedung Bandara VVIP IKN berhasil meraih juara 1 pada kategori building di ajang 3rd ASEAN BIM Competition 2024 yang berlangsung di Kota Kinabalu, Malaysia.

    Penyelesaian proyek ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi sempat menyebabkan genangan air di beberapa titik area proyek karena saluran drainase yang belum terkoneksi dengan fasilitas sisi udara.

    “Ketika Bandara VVIP IKN ini telah beroperasi, diharapkan menjadi katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, serta memperkuat portofolio perusahaan di bidang infrastruktur transportasi udara,” tutup Adjib Al Hakim soal pembangunan Bandara VVIP IKN.

  • Bandara Kuabang Kao Halmahera Barat Ditutup Imbas Erupsi Gunung Ibu

    Bandara Kuabang Kao Halmahera Barat Ditutup Imbas Erupsi Gunung Ibu

    Jakarta –

    Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memutuskan Bandar Udara Kuabang Kao (KAO) ditutup sementara. Penutupan bandara dilakukan akibat terjadinya erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara pada 13 Februari 2025.

    Operasional bandara terdampak sebaran abu vulkanik. Maka dari itu, sesuai Notam Nomor : C0187/25 NOTAMR C0183/25 Bandar Udara Kuabang Kao ditutup mulai 14 Februari 2025 pukul 09.38 Waktu Indonesia Timur (WIT) sampai besok 15 Februari 2025 pukul 10.00 WIT.

    “Penutupan Bandar Udara Kuabang Kao demi menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan,” kata Ambar Suyoko selaku Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dalam keterangan resmi, Jumat (14/2/2025).

    Adapun bandar udara di sekitarnya seperti Bandara Sultan Babullah, Bandara Buli, Bandara Marimoi tidak terdampak erupsi Gunung Ibu dan bandara tetap beroperasi.

    “Untuk bandar udara disekitarnya tetap dibuka karena tidak terdampak, hanya saja beberapa maskapai memilih untuk melakukan cancel flight,” ujar Ambar.

    Ambar menginstruksikan agar Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk melakukan pengamatan secara berkala melalui paper test dan berkoordinasi secara intensif dengan AirNav Indonesia, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Tugas kami memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan. Untuk itu kami akan terus berkoordinasi dan memastikan agar langkah-langkah yang diambil sesuai prosedur dna aturan yang berlaku,” kata Ambar.

    Sebagai langkah mitigasi dampak penutupan ini, Ambar mengimbau maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang terdampak, seperti pengembalian dana penuh (full refund), penjadwalan ulang (reschedule), atau reroute ke bandara terdekat jika tersedia.

    Adapun penerbangan yang terdampak dengan erupsi Gunung Ibu adalah rute Manado – Kuabang PP yang dilayani oleh maskapai Wings Air dengan jadwal seminggu 3 kali pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam situasi force majeure, berpedoman pada Surat Edaran SE Nomor 15 Tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 153 Tahun 2019 tentang Tata Cara Collaborative Decision Making (CDM) dalam penanganan dampak abu vulkanik.

    (hal/kil)

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Rp4,1 Triliun, Mudik Gratis Tetap Jalan

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Rp4,1 Triliun, Mudik Gratis Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tambahan anggaran melalui rekonstruksi sebesar Rp4,14 triliun dan menjadi Rp17,72 triliun.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan berdasarkan Surat Menteri keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 maka pagu efektif terkini Kemenhub sebesar Rp17,72 triliun.

    “Berdasarkan Surat Menteri Keuangan pagu anggaran Kemenhub sebesar Rp17,72 triliun, semula pagu anggaran sebesar Rp13,58 triliun dengan nilai penambahan sebesar Rp4,14 triliun,” kata Dudy dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Seluruh Mitra Kerja, Kamis (13/2/2025). 

    Dudy mengatakan dengan tambahan anggaran tersebut pihaknya memastikan layanan publik seperti public service obligation (PSO) maupun subsidi angkutan, mudik gratis dan pegawai tetap menjadi prioritas Kemenhub. 

    Lebih lanjut, Dudy mengklaim Kemenhub dan Pemerintah berkomitmen memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

    “Jadi dibandingkan dengan kemarin, kami sampaikan untuk layanan subsidi, PSO, Insyaallah mudik gratis bisa kami laksanakan dan begitu juga pegawai, Insyaallah tidak terganggu,” kata Dudy. 

    Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki pagu anggaran sebesar Rp17,72 triliun atau 56,34% dari pagu awal sebelum efisiensi sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana memaparkan per 11 Februari 2025 berdasarkan hasil diskusi informal dengan Kementerian Keuangan, Kemenhub  memiliki pagu efektif sebesar Rp17,72 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal yang sebesar Rp31,45 triliun. 

    “Kami laporkan pagu efektif Kementerian Perhubungan pasca restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp13,58 triliun menjadi Rp17,72 triliun,” kata Suntana dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). 

    Suntana mengatakan pagu tersebut akan dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional dan subsidi perintis.

  • Dirut ASDP Mantapkan Kesiapan Lebaran 2025: Stabilitas Tarif Penyeberangan Jadi Prioritas – Halaman all

    Dirut ASDP Mantapkan Kesiapan Lebaran 2025: Stabilitas Tarif Penyeberangan Jadi Prioritas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, mengungkapkan bahwa keputusan yang telah diambil merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa.

    “Kami memastikan tarif tetap stabil selama masa Lebaran 2025. Hal tersebut adalah wujud komitmen ASDP untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga keterjangkauan biaya transportasi.” ungkap Heru.

    Sebagai bagian dari persiapan menyambut arus mudik lebaran, ASDP telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kapal dan fasilitas penyeberangan. Pengecekan tersebut mencakup pemeriksaan teknis kapal, kesiapan fasilitas di pelabuhan, serta ketersediaan peralatan keselamatan. 

    “Kami ingin memastikan bahwa semua kapal dalam kondisi prima dan fasilitas di pelabuhan siap untuk melayani penumpang dengan baik. Keamanan dan kenyamanan penumpang adalah prioritas utama kami,” tambah Heru.

    Selain itu, ASDP juga meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Koordinasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penetapan jadwal operasional kapal dan memastikan kelancaran arus mudik, terutama pada puncak kepadatan di pelabuhan-pelabuhan utama. 

    “Koordinasi yang baik dengan regulator adalah kunci untuk memastikan kelancaran arus mudik. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para penumpang,” ungkap Heru.

    Sementara itu, Shelvy Arifin, Corporate Secretary ASDP, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan e-ticketing melalui aplikasi Ferizy. 

    “Dengan menggunakan aplikasi Ferizy, masyarakat dapat memesan tiket penyeberangan sejak H-60 sebelum keberangkatan. Diharapkan, hal tersebut dapat mengurangi potensi antrean di pelabuhan serta memastikan kenyamanan dan kelancaran perjalanan pengguna jasa,” jelas Shelvy.

    Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, ASDP optimistis dapat memberikan layanan terbaik selama masa mudik Lebaran. 

    Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kelancaran operasional penyeberangan dan memastikan stabilitas ekonomi masyarakat, sehingga semua orang dapat merayakan Lebaran dengan tenang dan nyaman.

  • Uji Coba Stasiun Baru Tanah Abang Sebelum Lebaran

    Uji Coba Stasiun Baru Tanah Abang Sebelum Lebaran

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan Stasiun Baru Tanah Abang mulai dilakukan uji coba sebelum lebaran.

    Rencananya, stasiun tersebut bisa melayani penumpang sebelum masa angkut Lebaran.

    “Saya minta kemarin sebelum Lebaran,” kata Dudy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dudy mengatakan progres pembangunan Stasiun Baru Tanah Abang sudah mencapai sekitar 80%. Ia juga berharap, stasiun tersebut dapat beroperasi sebelum momen Lebaran.

    “Mereka sih janji kejarnya sebelum Lebaran. Mudah-mudahan sebelum Lebaran. Kalau saya kontraktornya selesai besok,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menargetkan Stasiun Tanah Abang yang baru akan diresmikan sebelum Idul Fitri. Ia memastikan stasiun ini bisa melayani penumpang sebelum masa angkut Lebaran.

    “Insyaallah sebelum puasa atau lebaran, sebelum hari lebaran kita resmiin. Itu yang baru, (melayani) penumpang, beroperasi, soft launching lah ya. Sebelum masa angkut lebaran,” katanya di Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

    Risal memastikan Stasiun Tanah Abang baru melayani penumpang secara aman. Menurutnya tidak mungkin Kemenhub mengorbankan aspek keamanan penumpang.

    Untuk diketahui, proyek pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru ini melakukan groundbreaking sejak 30 April 2023. Pengembangan stasiun dilakukan guna mengantisipasi semakin padatnya penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang.

    (hns/hns)

  • Anggaran Dipotong, Menhub Jelaskan Nasib Mudik Gratis Lebaran

    Anggaran Dipotong, Menhub Jelaskan Nasib Mudik Gratis Lebaran

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan penyelenggaraan program mudik gratis tetap digodok kendati ada efisiensi anggaran. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih berkeliling untuk menemui stakeholder terkait.

    “(Mudik gratis) Insya Allah ada. Ini saya lagi, apa, menghubungi, bukan menghubungi, roadshow ketemu dengan para stakeholder yang menyelenggarakan mudik gratis supaya ini bisa kita koordinasikan secara baik,” ujar Dudy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dudy berharap program mudik gratis juga selenggarakan oleh para kementerian dan lembaga pemerintah. Sehingga, pengaturan mudik gratis dapat dilakukan lebih aman dan nyaman.

    Ia juga berharap, kapasitas muatan angkutan mudik gratis dapat menampung para peserta dengan menggandeng sejumlah stakeholder terkait. Dengan begitu, proses pendaftaran mudik gratis bisa dilakukan lebih efisien.

    “Kita berharap bisa lebih tinggi, sehingga tidak ada pemudik yang mungkin reservasi-nya di beberapa tempat gitu,” tutur Dudy.

    Sementara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI hari ini, Dudy mengatakan, Kemenhub mendapat tambahan anggaran Rp 4,1 triliun. Dengan tambahan tersebut, ia akan beberapa prioritas Kemenhub, yakni layanan transportasi publik Public Service Obligation (PSO), subsidi, hingga mudik gratis.

    “Kami sampaikan layanan publik seperti PSO, subsidi, mudik gratis dan pegawai, tetap menjadi prioritas Kemenhub. Kemenhub berkomitmen untuk memastikan, mengoptimalkan, ketersediaan transportasi publik yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah,” jelasnya.

    “Dibandingkan kemarin, kami sampaikan untuk layanan subsidi PSO, insyaallah, mudik gratis bisa kami laksanakan dan begitu juga pegawai tidak terganggu,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Melalui instruksi tersebut, pemerintah kini melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran pada APBN 2025.

    Salah satu yang terkena pemangkasan anggarannya ialah Kementerian Perhubungan. Namun begitu, Dudy berjanji mengupayakan tetap ada mudik gratis meski anggaran dipangkas. Pasalnya, mudik gratis ini sangat membantu meringankan beban masyarakat

    “Mudik gratis kalau anggarannya masih ada kita teruskan. Kalaupun anggaranya tidak ada kita akan mendorong pihak swasta dan BUMN,” katanya di Roemah Kuliner, Komplek Metropolen, Jakarta, Jumat (31/1).

    (hns/hns)

  • Fenomena Tiket Kereta Ludes Diduga Diborong Calo Jelang Lebaran, Ini Kata Pengamat – Page 3

    Fenomena Tiket Kereta Ludes Diduga Diborong Calo Jelang Lebaran, Ini Kata Pengamat – Page 3

    Di sisi lain, Djoko juga mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar program mudik sepeda motor gratis untuk jalur darat dihapus. Lebih baik anggarannya dialokasikan untuk mengangkut calon pemudik.

    “Mudik sepeda motor gratis sebaiknya dihilangkan, kecuali untuk kapal. Program ini bisa dialihkan untuk meningkatkan fasilitas transportasi penumpang saja,” ujarnya.

    Menurut dia, jumlah kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, yang melintas saat mudik sangat tinggi, dan mengurangi jumlah sepeda motor akan membantu mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di jalur darat.

    Lebih lanjut, kata Djoko, masalah yang sering muncul adalah keterisian bus yang tidak maksimal. Banyak bus yang berangkat dengan kondisi kursi kosong, meskipun ada penumpang yang ingin berangkat.

    “Lebih baik dikoordinir satu pintu saja, yang berasal dari BUMN lebih baik satu pintu saja itu lebih efektif. Kemudian kalau dia tidak bisa ikut, harus memberi tahu, kalau kosong orang bisa langsung masuk, jadi tak perlu ada calo-caloan,” ujarnya.

    Dia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap bus-bus swasta, memastikan bus yang digunakan memenuhi standar keamanan dan terdaftar dengan benar.

    “Kemudian kalau ada swasta gimana? Ya silahkan, tetapi harus diawasi bus-bus itu. Jangan gunakan bus asal murah-murah ternyata bisnya tidak terdaftar, dan gak ada KIR-nya, jangan sampai,” jelasnya.

    Djoko juga mengingatkan agar keberangkatan transportasi mudik lebih dipusatkan di terminal, bukan di tempat umum yang tidak memiliki fasilitas istirahat yang layak bagi sopir maupun penumpang. Menurutnya, penyelenggaraan mudik Lebaran sebaiknya mengutamakan efisiensi dan kenyamanan bagi semua pihak, bukan sekadar seremonial.

     

  • Daftar Kementerian dan Lembaga yang Sudah Tuntas Pangkas Anggaran, Totalnya Capai Rp158,12 triliun

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Sudah Tuntas Pangkas Anggaran, Totalnya Capai Rp158,12 triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah kementerian dan lembaga telah menyelesaikan laporan pemangkasan anggaran bersama mitra komisinya di DPR. Proses ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan hasil rekonstruksi anggaran yang digelar bersama Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025.

    Proses Pemangkasan Anggaran

    Melalui surat pimpinan DPR tertanggal 11 Februari 2025, setiap komisi DPR RI diwajibkan menggelar rapat kerja guna mengesahkan anggaran hasil rekonstruksi. Ketua Komisi II DPR menegaskan bahwa seluruh komisi DPR harus mengundang mitra kerjanya untuk menyetujui revisi anggaran APBN 2025 sebelum batas waktu yang ditetapkan.

    Setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing komisi DPR, menteri atau pimpinan lembaga negara wajib menyampaikan hasil revisi anggaran ini ke Kementerian Keuangan paling lambat 21 Februari 2025. Sebelumnya, batas waktu tersebut ditetapkan pada 14 Februari 2025 namun diperpanjang guna memberi kesempatan bagi kementerian dan lembaga menyesuaikan perubahan.

    Daftar K/L yang Telah Selesaikan Pemangkasan Anggaran

    Berikut adalah daftar kementerian dan lembaga yang telah menyelesaikan pemangkasan anggaran beserta nominal yang dikurangi dari pagu anggaran tahun 2025:

    Komisi II (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah)

    Kementerian PANRB: Rp184,9 miliar dari total pagu Rp392,98 miliar Kementerian ATR/BPN: Rp2,01 triliun dari total pagu Rp6,45 triliun KPU RI: Rp843,2 miliar dari total pagu Rp3,06 triliun Bawaslu RI: Rp955 miliar dari total pagu Rp2,41 triliun Badan Kepegawaian Negara (BKN): Rp195,1 miliar dari total pagu Rp798,34 miliar Lembaga Administrasi Negara (LAN): Rp91,4 miliar dari total pagu Rp328,48 miliar Arsip Nasional RI (ANRI): Rp93,1 miliar dari total pagu Rp293,79 miliar Ombudsman RI: Rp91,6 miliar dari total pagu Rp255,59 miliar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN): Tambahan anggaran Rp8,1 triliun dengan  pemangkasan Rp1,15 triliun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Rp2,17 triliun dari total pagu Rp4,79 triliun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Rp34,05 miliar dari total pagu Rp89,27 miliar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): Rp128,7 miliar dari total pagu Rp267,13 miliar

    Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan)

    Komisi Yudisial: Rp74,7 miliar dari total pagu Rp184,52 miliar Mahkamah Agung: Rp2,28 triliun dari total pagu Rp12,68 triliun Mahkamah Konstitusi: Rp226,1 miliar dari total pagu Rp611,47 miliar Kejaksaan Agung: Rp5,43 miliar dari total pagu Rp24,27 triliun Polri: Rp20,58 triliun dari total pagu Rp126,62 triliun KPK: Rp201 miliar dari total pagu Rp1,23 triliun PPATK: Rp109,8 miliar dari total pagu Rp354,6 miliar
    BNN: Rp998,6 miliar dari total pagu Rp2,45 triliun

    Komisi V (Bidang Infrastruktur dan Perhubungan)

    Kementerian PUPR: Rp81,38 triliun dari total pagu Rp110,95 triliun Kementerian Perhubungan: Rp17,87 triliun dari total pagu Rp31,45 triliun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP): Rp3,66 triliun dari total pagu Rp5,27 triliun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Rp1,03 triliun dari total pagu Rp2,19 triliun BMKG: Rp1,42 triliun dari total pagu Rp2,82 triliun Basarnas: Rp486,09 miliar dari total pagu Rp1,49 triliun

    Komisi VI (Bidang Perdagangan dan Koperasi)

    Kementerian Koperasi dan UKM: Rp155,82 miliar dari total pagu Rp473,31 miliar BP Batam: Rp744,8 miliar dari total pagu Rp1,99 triliun BPKS: Rp27,4 miliar dari total pagu Rp53,49 miliar

    Komisi VII (Bidang Energi, Riset, dan Media)

    Badan Standardisasi Nasional (BSN): Rp79,6 miliar dari total pagu Rp223,86 miliar TVRI: Rp455,7 miliar dari total pagu Rp1,52 triliun RRI: Rp170,9 miliar dari total pagu Rp1,07 triliun Kementerian Pariwisata: Rp603,8 miliar dari total pagu Rp1,48 triliun

    Komisi X (Bidang Pendidikan dan Kebudayaan)

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp7,27 triliun dari total pagu Rp33,54 triliun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp6,78 triliun dari total pagu Rp56,60 triliun Kementerian Kebudayaan: Rp1,09 triliun dari total pagu Rp2,37 triliun

    Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perencanaan Nasional)

    BPKP: Rp471,49 miliar dari total pagu Rp2,28 triliun Bappenas: Rp1 triliun dari total pagu Rp1,97 triliun LKPP: Rp49,6 miliar dari total pagu Rp166,71 miliar

    Total anggaran yang dipangkas dari seluruh kementerian dan lembaga adalah sekitar Rp158,12 triliun. ​

    Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari strategi efisiensi belanja negara yang dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal di tahun 2025. Meski berdampak pada pengurangan program di beberapa kementerian dan lembaga, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memprioritaskan program yang paling mendesak.

    Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional secara lebih optimal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daftar K/L yang Kena Efisiensi Terbesar, KemenPU ‘Dibabat’ Rp81 Triliun

    Daftar K/L yang Kena Efisiensi Terbesar, KemenPU ‘Dibabat’ Rp81 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI menyetujui langkah efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Berikut daftar 7 kementerian/lembaga yang kena efisiensi anggaran terbesar. 

    Persetujuan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang mengatur penghematan anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    Dalam keputusan ini, DPR menyetujui efisiensi anggaran di berbagai kementerian dengan penghematan signifikan. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum mengalami efisiensi terbesar dengan anggaran dikurangi dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun atau kena pangkas hingga Rp81,38 triliun. 

    Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan penghematan sebesar Rp3,66 triliun setelah anggarannya dikurangi dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun. 

    Kemudian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengalami penyesuaian dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun, dengan penghematan Rp1,03 triliun.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa kementerian-kementerian terkait harus tetap memprioritaskan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempertahankan performa infrastruktur yang telah terbangun. 

    Selain itu, Komisi V meminta mitra kerjanya untuk menjamin kelangsungan proyek yang sudah selesai proses tender, terutama infrastruktur mendesak yang berdampak besar terhadap perekonomian. Keberlanjutan pemanfaatan anggaran pun harus dilakukan dengan prinsip tepat guna, tepat waktu, serta akuntabel.

    “Yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat harus tetap terjamin. Jika ada yang belum terakomodasi, harus diusulkan kembali ke pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya dalam rapat Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra kerja di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Khusus kepada Kementerian Perhubungan, Lasarus mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik Lebaran. Apalagi, Kementerian Perhubungan juga mengalami penyesuaian dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun, dengan efisiensi mencapai Rp17,87 triliun.

    Dia menekankan bahwa kondisi jalan yang tidak terawat dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. 

    “Saya mengkhawatirkan pergerakan masyarakat yang sangat besar menjelang mudik. Jika kondisi jalan tidak terjaga dengan baik, ini bisa berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan,” tegasnya.

    Sementara kepada BMKG, Lasarus meminta agar seluruh kebutuhan operasional tetap diprioritaskan, terutama dalam hal perawatan peralatan. Penyebabnya, BMKG terdampak efisiensi anggaran dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun, dengan efisiensi sebesar Rp1,42 triliun.

    “Seluruh peralatan BMKG itu mahal dan harus dipertahankan agar tetap berfungsi. Jika tidak dijaga, malah akan berujung pada pembelian baru, yang justru bukan efisiensi, tetapi pemborosan,” pungkas Lasarus.

    Dia pun berharap bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini bukan yang terakhir, sehingga anggaran kementerian dan lembaga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan yang matang.

    Berikut alokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang mengalami efisiensi anggaran 

    Kementerian Pekerjaan Umum: Dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun (efisiensi Rp81,38 triliun).
    Kementerian Perhubungan: Dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun (efisiensi Rp17,87 triliun).
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun (efisiensi Rp3,66 triliun).
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun (efisiensi Rp1,03 triliun).
    Kementerian Transmigrasi: Dari Rp122,42 miliar menjadi Rp75,02 miliar (efisiensi Rp47,39 miliar).
    BMKG: Dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun (efisiensi Rp1,42 triliun).
    BNPP/Basarnas: Dari Rp1,49 triliun menjadi Rp1,01 triliun (efisiensi Rp486 miliar).

  • DPR Tolak Restrukturisasi Anggaran Kemenhub Rp17,72 Triliun

    DPR Tolak Restrukturisasi Anggaran Kemenhub Rp17,72 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI hanya mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp13,58 Triliun bukan Rp17,72 triliun, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.  

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya hanya mengesahkan anggaran sesuai dengan Inpres dan Surat Menteri Keuangan bukan berdasarkan hasil diskusi tanpa adanya dasar atau dokumen resmi. 

    “Ruangan ini adalah ruangan bukti, bukan informasi. Dokumennya harus lengkap baru kita sahkan. Oleh karenanya saya lihat [menteri-menteri] ada tambahan. Supaya kita taat asas,” kata Lasarus dalam dalam Raker dan RDP terkait kebijakan efisiensi anggaran, Rabu (12/2/2025). 

    Lasarus mengatakan keputusan rapat hari ini bukan merupakan final. Dia menyatakan bahwa perubahan anggaran dapat sewaktu-waktu dilakukan. 

    “Ini belum final, pasti tidak final karena ada tambahan kok. Nanti kita rapat lagi biasa kita. Perubahan anggaran itu kita biasa. Mau 10 kali berubah, 10 kali kita rapat. Saya memastikan semua sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

    Komisi V pun mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp13,58 triliun, dengan rincian Sekretaris Jenderal Rp228,95 miliar, Inspektorat Jenderal Rp53,32 juta, Ditjen Perhubungan Darat Rp1,9 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp5,95 triliun. 

    Kemudian Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp2,41 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1,09 triliun , BPSDMP sebesar Rp55,25 juta, Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp1,82 triliun dan BPTJ sebesar Rp47,38 juta. 

    Padahal, di rapat yang sama Wakil Menteri Perhubungan Suntana memaparkan per 11 Februari 2025 berdasarkan hasil diskusi informal dengan Kementerian Keuangan, Kemenhub  memiliki pagu efektif sebesar Rp17,72 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal yang sebesar Rp31,45 triliun. 

    “Kami laporkan pagu efektif Kementerian Perhubungan pasca restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp13,58 triliun menjadi Rp17,72 triliun,” kata Suntana dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). 

    Suntana mengatakan pagu tersebut akan dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional dan subsidi perintis.