Mulai 1 Desember, Kereta Khusus Petani dan Pedagang Beroperasi di Merak–Rangkasbitung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kereta khusus petani dan pedagang akan mulai beroperasi pada layanan Commuter Line Merak mulai Senin (1/12/2025).
Layanan baru ini dihadirkan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal dengan tarif terjangkau.
Kereta yang menjadi inovasi
KAI
Group dan didukung Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini memiliki kapasitas 73 tempat duduk dan akan melayani 7 perjalanan dari Merak, serta 7 perjalanan dari Rangkasbitung setiap harinya.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, layanan tersebut ditujukan untuk memudahkan mobilitas pelaku usaha kecil, khususnya
petani
dan
pedagang
yang selama ini mengandalkan transportasi darat untuk distribusi barang.
“Pengoperasian layanan Kereta Pedagang dan Petani ini dirangkaikan pada Commuter Line Merak dengan kapasitas 73 tempat duduk. Setiap harinya akan tersedia 7 perjalanan dari Merak dan 7 perjalanan dari Rangkasbitung,” kata Karina dalam rilis yang diterima, Minggu (30/11/2025).
Untuk bisa memanfaatkan layanan ini, pengguna dari kalangan petani dan pedagang dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan kartu khusus.
Registrasi dilakukan di loket dengan membawa identitas dan mengisi formulir yang akan diverifikasi petugas.
Dengan memiliki kartu petani dan pedagang ini, pengguna akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menggunakan layanan perjalanan ini, yaitu bisa melakukan pemesanan dan pembelian tiket mulai H-7 keberangkatan di loket-loket stasiun Commuter Line Merak.
Mereka juga bisa melakukan
boarding
hingga dua jam sebelum keberangkatan. Sementara masyarakat umum yang belum memiliki kartu tetap bisa menggunakan layanan ini selama tiket masih tersedia pada hari perjalanan.
KAI Commuter membatasi barang dagangan yang dibawa, yaitu maksimal dua koli dengan dimensi 100 cm x 40 cm x 30 cm per koli.
“Untuk barang bawaan yang berbau menyengat, hewan ternak, dan barang yang mudah terbakar serta senjata tajam/api, dilarang dibawa di kereta petani dan pedagang ini,” jelas Karina.
Karina menegaskan bahwa layanan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dan KAI Group dalam menggerakkan perekonomian lokal di Banten, khususnya bagi pelaku usaha kecil.
“Untuk kenyamanan bersama, KAI Commuter mengajak seluruh pengguna untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku dan menjaga sarana serta fasilitas pelayanan Kereta Petani dan Pedagang ini,” kata Karina.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar memastikan dukungan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan tarif layanan ini.
“Kami instruksikan kepada KAI Commuter melalui skema PSO untuk mematok tarif Kereta Petani dan Pedagang pada harga Rp 3.000 seperti tarif Commuter Line Merak agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Arif.
Ia menambahkan bahwa seluruh rangkaian kereta telah diuji untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keandalan sesuai regulasi transportasi kereta api.
“Kami mengapresiasi KAI Group atas inovasinya dalam meluncurkan layanan ini dan semoga Kereta Petani dan Pedagang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan
-
/data/photo/2025/11/03/6908158c52871.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mulai 1 Desember, Kereta Khusus Petani dan Pedagang Beroperasi di Merak–Rangkasbitung Megapolitan 30 November 2025
-

Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng
Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing asal Malaysia dan China disebut berminat menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan nilai investasi sebesar Rp62,3 triliun.
Rencana masuknya dua investasi asing itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. Dia menyatakan bahwa para investor tersebut sudah melakukan penandatanganan Letter Of Intent (LoI) atas niatan untuk investasi tersebut.
“Totalnya ada Rp62,3 triliun. Dari Malaysia sekitar Rp6,9 triliun, dan dari Fujian, China mencapai Rp55,4 triliun,” kata Luthfi di Semarang seperti dikutip dari Antara, Sabtu (29/11/2025).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Provinsi Fujian China dengan Jateng sudah menjalin hubungan kerja selama 20 tahun menjadi sister province, dan Fujian berkomitmen investasi besar yang mencakup berbagai sektor.
Sektor tersebut mulai dari pembangunan jalan, pendirian pabrik beton dan material konstruksi, industri komponen mobil, hingga infrastruktur perumahan, termasuk perusahaan barang pecah belah serta industri energi terbarukan.
“Mereka tertarik ke Jawa Tengah karena tenaga kerja kita kompetitif, daerah kita padat modal dan padat karya, serta iklim investasinya nyaman. Perizinan investasi juga kita permudah,” katanya.
Selain investasi, Pemprov Jateng dan Provinsi Fujian juga akan bekerja sama untuk bidang pendidikan. Bahkan, sudah ada kesepakatan beasiswa dan magang SMK bidang teknologi informasi antara Jateng dan perusahaan Ruijie Network, China.
Kerja sama yang dimotori Dinas Pendidikan Provinsi Jateng tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para siswa di Jateng, terutama di sektor vokasi.
“Kami siapkan sekolah vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Apa yang dibutuhkan industri, itu yang kami latih,” katanya.
Dia menambahkan bahwa Pemprov Jateng juga berkomitmen membuka penerbangan langsung Fujian–Semarang, namun realisasi rute masih terkendala panjang landasan pacu bandara.
Hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan Angkasa Pura agar runway Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang bisa segera diperpanjang.
Sementara untuk jalur laut, Pelabuhan Tanjung Emas saat ini sudah memiliki rute langsung ke Fujian dengan frekuensi dua minggu sekali.
Meski demikian, revitalisasi pelabuhan tetap dibutuhkan agar layanan semakin optimal dan Pemprov Jateng sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan revitalisasi tersebut.
Dari sisi perdagangan, Gubernur juga menyebut adanya kerja sama antara Asian Trade, Tourism and Economic Council (ATTEC) bersama para pengusaha Asia untuk mendorong peningkatan investasi di Jateng, dimotori Kadin dan Hipmi.
Luthfi optimistis seluruh kerja sama tersebut akan memperkuat posisi Jateng sebagai magnet investasi baru.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal, diikuti dengan serapan 326.462 tenaga kerja.
-

Sekjen Partai Demokrat Ngaku Pernah Berkunjung ke PT IMIP di Morowali, Temuannya Mengejutkan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyoroti temuan Satgas Pengawasan Barang Kena Hasil (PKH) terkait dugaan keberadaan bandara yang berdiri dan beroperasi secara mandiri di kawasan industri Morowali tanpa mengikuti sistem dan prosedur resmi negara.
Ia menegaskan bahwa setiap bandara yang beroperasi di Indonesia wajib berada di bawah otoritas dan pengawasan negara. Hal itu disampaikannya menanggapi
Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, pengelolaan bandara sepenuhnya berada di bawah Kementerian Perhubungan sebagai otoritas. Operatornya pun harus melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub atau badan usaha milik negara seperti Angkasa Pura.
“Kalau ada bandara yang mandiri, tentu harus berada di bawah pengawasan institusi negara. Kalau gubernurnya merasa ada sesuatu yang tertutup dan Satgas PKH menemukan bandara yang berdiri sendiri tanpa sistem negara, itu harus ditertibkan,” tegas Herman dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (29/11)
Herman mengaku dirinya pernah berkunjung langsung ke kawasan industri Morowali, termasuk IMIP dan Pertambangan Bintang Delapan. Pada tahun 2017–2018, ia bahkan mengkritisi tingginya jumlah tenaga kerja asing dan minimnya transparansi.
“Semestinya segala sesuatu dalam satu sistem negara itu harus terbuka, baik kepada publik maupun institusi. Kalau itu kawasan strategis, harus dilindungi, tetapi bukan berarti tertutup dari sistem negara,” ujar Sekjen Partai Demokrat ini.
Karena itu, ia menilai bahwa jika benar terdapat bandara yang beroperasi tanpa izin resmi, maka langkah penertiban wajib dilakukan tanpa kompromi.
-

Daftar Maskapai Terdampak Recall 6.000 Pesawat Airbus, 6 Dari Indonesia
Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah maskapai, termasuk dari Indonesia terdampak keputusan produsen pesawat Airbus SE yang melakukan penarikan (recall) sekitar 6.000 unit armada jenis A320.
Melansir Reuters pada Sabtu (29/11/2025), langkah penarikan tersebut berpotensi memicu kekacauan penerbangan, terutama pada akhir pekan tersibuk perjalanan di Amerika Serikat, serta menimbulkan gangguan operasional di berbagai negara.
Berdasarkan buletin kepada maskapai yang dilihat Reuters, perbaikan sebagian besar dilakukan dengan mengembalikan perangkat lunak ke versi sebelumnya. Namun, pembaruan wajib diselesaikan sebelum pesawat diizinkan kembali terbang.
Berikut adalah daftar maskapai besar yang melaporkan potensi atau sudah mengalami gangguan operasional hingga Sabtu:
Maskapai Indonesia
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa mengatakan sebanyak 6 maskapai Indonesia mengoperasikan pesawat Airbus A320.
“Kondisi penarikan ini diperkirakan akan menyebabkan gangguan penerbangan mengingat banyaknya pesawat A320 yang beroperasi di Indonesia dan juga armada sejenis di seluruh dunia,” ujar Lukman dikutip dari keterangan resminya.
Lukman melanjutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 6 maskapai penerbangan di Indonesia yang mengoperasikan pesawat terbang dengan jenis A320, yaitu Batik Air, Super Air Jet, Citilink Indonesia, Indonesia Airasia, Pelita Air dan Transnusa.
Dia menuturkan, total pesawat A320 berjumlah 207 pesawat dan yang beroperasi sebanyak 143 pesawat. Adapun, pesawat yang terdampak dengan perintah penarikan tersebut berjumlah 38 pesawat, sekitar 26% dari total pesawat yang beroperasi.
Dia menuturkan, pihak maskapai sedang melakukan perbaikan pesawat yang terdampak dalam rangka memenuhi perintah Kelaikudaraan ini dan segera melakukan mitigasi jika terjadinya penundaan maupun pembatalan penerbangan.
Perbaikan pesawat terdampak diperkirakan akan memerlukan waktu 3 hingga 5 hari sejak informasi ini diterbitkan.
“Kami menghimbau kepada masyarakat yang telah memiliki tiket penerbangan pada tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2025, agar segera melakukan konfirmasi jadwal keberangkatan pada masing-masing Airline,” kata Lukman.
Lukman juga menyampaikan agar seluruh pengelola bandar udara dan maskapai penerbangan melakukan penyesuaian operasional secara cermat apabila terjadi penundaan (delay) dan pembatalan (cancel) penerbangan dengan tetap memprioritaskan keselamatan penerbangan sebagai aspek utama serta memastikan seluruh prosedur mitigasi risiko dijalankan secara konsisten.
Maskapai Luar Negeri
American Airlines
Maskapai operator A320 terbesar di dunia ini menyatakan sekitar 340 dari 480 unit pesawat A320 miliknya membutuhkan pembaruan. American menargetkan sebagian besar proses selesai pada Sabtu dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar dua jam per pesawat.
Lufthansa
Maskapai Jerman ini memperkirakan terjadi sejumlah kecil pembatalan atau keterlambatan penerbangan selama akhir pekan, mengingat pembaruan membutuhkan waktu beberapa jam pada tiap pesawat.
Avianca
Maskapai Kolombia tersebut menyebut lebih dari 70% armadanya terdampak, yang tak terelakkan memicu gangguan operasional signifikan selama 10 hari ke depan. Avianca menutup penjualan tiket untuk jadwal penerbangan hingga 8 Desember.
Wizz Air
Sejumlah pesawat Wizz Air memerlukan pembaruan perangkat lunak. Maskapai telah menjadwalkan perawatan segera untuk memenuhi ketentuan Airbus, sehingga sebagian jadwal penerbangan akhir pekan diperkirakan terkendala.
British Airways
Hanya tiga unit A320 rute jarak pendek yang terdampak. Maskapai menegaskan tak memperkirakan adanya gangguan operasional.
easyJet
Maskapai ini menyatakan telah merampungkan pembaruan pada banyak pesawat yang membutuhkan perbaikan dan tetap berencana menjalankan jadwal penerbangan normal pada Sabtu.
Air France
Maskapai nasional Prancis tersebut telah membatalkan 35 penerbangan pada Jumat menyusul pemberitahuan dari Airbus.
Air New Zealand
Seluruh pesawat A320neo akan menjalani pembaruan perangkat lunak sebelum kembali dioperasikan. Langkah ini diperkirakan mengganggu sejumlah jadwal penerbangan pada Sabtu, termasuk potensi pembatalan layanan.
Air India
Maskapai menyebut instruksi Airbus akan memicu penyesuaian perangkat lunak maupun perangkat keras pada sebagian armadanya, menyebabkan waktu putar pesawat lebih lama dan keterlambatan operasional.
Air India Express
Anak usaha berbiaya rendah Air India menyatakan sebagian besar armadanya tidak terdampak langsung. Namun, karena aturan berlaku global, potensi keterlambatan dan pembatalan tetap ada.
Indigo
Maskapai bertarif rendah terbesar di India ini mengaku melakukan pembaruan secara proaktif. Sejumlah penerbangan kemungkinan mengalami “sedikit perubahan jadwal” selama proses perawatan pencegahan.
Volaris
Maskapai asal Meksiko ini mengatakan pembaruan Airbus akan menyebabkan keterlambatan dan pembatalan penerbangan dalam 48 hingga 72 jam ke depan.
Latam Airlines
Pembaruan hanya berlaku pada sebagian kecil armada anak usaha di Kolombia, Chile, dan Peru. Pesawat yang dioperasikan afiliasi di Brasil dan Ekuador tidak terdampak.
Turkish Airlines
Sebanyak delapan unit A320 akan dikembalikan ke layanan setelah proses perbaikan selesai. Maskapai menegaskan seluruh operasional tetap berjalan aman tanpa gangguan besar.
Viva
Maskapai Meksiko ini menyatakan armadanya ikut terdampak pembaruan perangkat lunak Airbus, meski belum dapat memastikan kapan pesawat-pesawat tersebut siap kembali beroperasi.
Delta Air Lines
Maskapai AS tersebut memperkirakan dampak operasional dari arahan Airbus akan terbatas.
Aer Lingus
Maskapai asal Irlandia menyebut hanya sejumlah kecil pesawat terdampak dan proses instalasi perangkat lunak sedang dilakukan. Tidak diantisipasi gangguan operasional signifikan.
United Airlines
Maskapai ini, yang mengoperasikan keluarga A320, menyatakan tidak terdampak oleh rencana aksi perbaikan Airbus.
Azul SA
Maskapai Brasil itu menegaskan tidak satu pun pesawat A320 miliknya termasuk dalam cakupan recall Airbus.
-

Pemerintah Tambah Kuota untuk Program Mudik Gratis Libur Akhir Tahun 2025
Jakarta: Pemerintah memastikan kuota program mudik gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) lebih besar dibanding tahun sebelumnya, sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat arus balik libur akhir tahun.
Program tahunan yang dikoordinasikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini tetap menyediakan moda transportasi lengkap, mulai dari bus, kereta api, hingga kapal laut, untuk mengangkut masyarakat beserta sepeda motor mereka ke berbagai daerah tujuan.
Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menegaskan, pelaksanaan mudik gratis tahun ini akan mengikuti pola tahun sebelumnya, namun dengan kapasitas yang lebih luas.
“Seperti tahun lalu, pemerintah melaksanakan mudik gratis bagi masyarakat, baik yang menggunakan bus maupun yang membawa sepeda motor. Tahun ini, kuotanya akan lebih besar,” jelas Suntana, dikutip Antara.
Pemerintah menyiapkan kereta api dan kapal laut untuk mengangkut sepeda motor ke wilayah-wilayah tertentu. Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan, mengingat kecelakaan pemotor masih menjadi yang terbanyak selama masa mudik.
Dengan fasilitas ini, masyarakat yang ingin mudik menggunakan sepeda motor bisa tetap aman, karena risiko kecelakaan di perjalanan bisa dikurangi.
Kenaikan Kuota Peserta dan Sepeda Motor
Suntana mengatakan, jumlah kuota peserta dan sepeda motor yang bisa diangkut masih dalam tahap finalisasi, namun dipastikan meningkat signifikan dibanding Nataru 2024.Sebagai perbandingan, pada Nataru 2024, Kemenhub menyediakan kapasitas 38.772 penumpang dan 2.320 unit sepeda motor.
Dengan peningkatan kuota, diharapkan lebih banyak masyarakat bisa memanfaatkan program ini. Tidak hanya pemerintah pusat, sejumlah BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dipastikan kembali menggelar program serupa.
“Jumlahnya tentu akan kita umumkan resmi nanti. Selain pemerintah pusat, BUMN dan Gubernur DKI Jakarta juga akan melaksanakan program serupa, dan kuotanya dipastikan lebih banyak dibanding tahun lalu,” jelas Suntana.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempermudah masyarakat mudik akhir tahun 2025 melalui peningkatan kuota program mudik gratis. Dengan kapasitas yang lebih besar dan fasilitas pengangkutan sepeda motor, diharapkan mudik Nataru 2025 berjalan lebih aman dan nyaman bagi semua pemudik.
Jakarta: Pemerintah memastikan kuota program mudik gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) lebih besar dibanding tahun sebelumnya, sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat arus balik libur akhir tahun.
Program tahunan yang dikoordinasikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini tetap menyediakan moda transportasi lengkap, mulai dari bus, kereta api, hingga kapal laut, untuk mengangkut masyarakat beserta sepeda motor mereka ke berbagai daerah tujuan.
Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menegaskan, pelaksanaan mudik gratis tahun ini akan mengikuti pola tahun sebelumnya, namun dengan kapasitas yang lebih luas.
“Seperti tahun lalu, pemerintah melaksanakan mudik gratis bagi masyarakat, baik yang menggunakan bus maupun yang membawa sepeda motor. Tahun ini, kuotanya akan lebih besar,” jelas Suntana, dikutip Antara.Pemerintah menyiapkan kereta api dan kapal laut untuk mengangkut sepeda motor ke wilayah-wilayah tertentu. Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan, mengingat kecelakaan pemotor masih menjadi yang terbanyak selama masa mudik.
Dengan fasilitas ini, masyarakat yang ingin mudik menggunakan sepeda motor bisa tetap aman, karena risiko kecelakaan di perjalanan bisa dikurangi.Kenaikan Kuota Peserta dan Sepeda Motor
Suntana mengatakan, jumlah kuota peserta dan sepeda motor yang bisa diangkut masih dalam tahap finalisasi, namun dipastikan meningkat signifikan dibanding Nataru 2024.
Sebagai perbandingan, pada Nataru 2024, Kemenhub menyediakan kapasitas 38.772 penumpang dan 2.320 unit sepeda motor.
Dengan peningkatan kuota, diharapkan lebih banyak masyarakat bisa memanfaatkan program ini. Tidak hanya pemerintah pusat, sejumlah BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dipastikan kembali menggelar program serupa.
“Jumlahnya tentu akan kita umumkan resmi nanti. Selain pemerintah pusat, BUMN dan Gubernur DKI Jakarta juga akan melaksanakan program serupa, dan kuotanya dipastikan lebih banyak dibanding tahun lalu,” jelas Suntana.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempermudah masyarakat mudik akhir tahun 2025 melalui peningkatan kuota program mudik gratis. Dengan kapasitas yang lebih besar dan fasilitas pengangkutan sepeda motor, diharapkan mudik Nataru 2025 berjalan lebih aman dan nyaman bagi semua pemudik.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SAW)
-
/data/photo/2025/11/28/69293a813833e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Jokowi Bantah Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali Regional
Jokowi Bantah Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport, yang belakangan disorot terkait dugaan ilegalitas.
“Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan
Bandara IMIP
di
Morowali
,” ujar
Jokowi
saat ditemui pada Jumat (28/11/2025).
Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi mengaku hanya meresmikan satu bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yaitu Bandara Maleo, yang merupakan proyek pemerintah.
“Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, dan itu dibangun oleh pemerintah,” jelasnya.
“Tahun berapanya saya sudah lupa. Kalau yang IMIP itu, saya kira milik swasta,” tutur Jokowi menambahkan.
Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya meresmikan bandara IMIP pada 2019.
“Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya,” jelas Jokowi.
Sorotan terhadap Bandara IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan kritik saat meninjau fasilitas penerbangan di kawasan pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
Pada saat itu, Sjafrie menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi terkait.
Ia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang berpotensi memunculkan kerawanan bagi kedaulatan ekonomi Indonesia.
Menurut situs resmi
Kementerian Pertahanan
, bandara yang dimaksud berada dekat jalur laut strategis, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III.
Peninjauan yang dilakukan pada 19 November itu berlangsung dalam kapasitas Sjafrie sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan.
Sjafrie menilai ada anomali regulasi yang membuka celah kerawanan bagi kepentingan ekonomi nasional.
Ia menekankan pentingnya deregulasi serta penguatan pengawasan di titik-titik strategis Indonesia.
Selain itu, Sjafrie menyampaikan pesan tegas kepada seluruh elemen bangsa mengenai komitmen negara dalam memberantas kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional.
Ia merujuk kasus pertambangan ilegal di Bangka sebagai contoh.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” tegas Sjafrie.
Menurut penelusuran
Kompas.com
ke data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bandara IMIP tercatat resmi di Kemenhub dan pengelolaannya diatur dalam UU No 1/2009 tentang Penerbangan.
Status operasi Bandara IMIP khusus, digunakan domestik, dengan kode ICAO WAMP dan kode IATA MWS.
Dedy Kurniawan, Head of Media Relations PT IMIP atau Juru Bicara IMIP, menegaskan secara komprehensif bahwa bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan seluruh operasionalnya diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
“Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub, dikelola sesuai regulasi, dan pengoperasiannya diawasi secara rutin. Teman-teman juga bisa mengecek status bandara Imip di https://hubud.kemenhub.go.id/hubud/website/bandara/479,” kata Dedy, kepada Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
Dengan demikian, IMIP menekankan bahwa operasional bandara mengikuti prosedur penerbangan domestik, memiliki registrasi resmi, dan melayani lalu lintas penumpang serta pesawat industri secara legal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

3 Pimpinan PT Pelindo 3 dan PT APBS Ditahan Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya
Surabaya (beritajatim.com) – Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023–2024.
Penetapan para tersangka dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Enam orang tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan untuk proses penyidikan.
Kasus ini melibatkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero Regional 3 bersama PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) terkait pekerjaan pengerukan (dredging) kolam pelabuhan.
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, dalam konferensi pers di Surabaya, menyampaikan bahwa tim penyelidik menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan kolam pelabuhan yang dilakukan tanpa dasar perjanjian konsesi serta tanpa surat penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan.
“Setelah penyelidik memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP dan dilakukan ekspose perkara, maka penyidik menetapkan enam orang tersangka,” jelas Darwis, Kamis (27/11/2025).
Enam tersangka terdiri atas unsur manajemen Pelindo Regional 3 dan jajaran direksi PT APBS, antara lain AWB, Regional Head PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 (Oktober 2021–Februari 2024), HES, Division Head Teknik PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3, EHH, Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3, M, Direktur Utama PT APBS (2020–2024), MYC, Direktur Komersial Operasi dan Teknik PT APBS (2021–2024) dan DYS, Manajer Operasi dan Teknik PT APBS (2020–2024)
Para tersangka akan ditahan di Rutan Kelas I Surabaya dan Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari ke depan, mulai 27 November hingga 16 Desember 2025. “Ini untuk memudahkan penyelidikan lanjutan,” jelas Darwis.
Modus perbuatan melawan hukum dari hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain melakukan pekerjaan pengerukan kolam tanpa perjanjian konsesi dan tanpa izin KSOP. Melakukan penunjukan langsung PT APBS sebagai pelaksana pekerjaan meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kapal dan tidak kompeten untuk pekerjaan pengerukan.
Selain itu, mark up HPS/OE hingga mencapai Rp200 miliar tanpa menggunakan konsultan dan engineering estimate, mengalihkan pekerjaan pengerukan kepada pihak ketiga (PT Rukindo dan PT SAI) tanpa dasar yang sah. Melakukan manipulasi nilai anggaran dan pengadaan tanpa dokumen KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).
Kerugian keuangan negara masih dalam perhitungan auditor BPKP, namun estimasi sementara diperkirakan mendekati nilai kontrak, yakni Rp196 miliar.
“Kemarin penyelidik telah menerima penitipan dana sebesar Rp70 miliar dari PT APBS melalui rekening penampungan Kejaksaan,” ujar Darwis.
Kejari menyatakan telah memeriksa 50 saksi serta mengamankan 415 dokumen fisik dan 7 dokumen elektronik sebagai alat bukti. Pemeriksaan juga melibatkan ahli pidana, ahli keuangan negara, dan ahli pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
“Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Kita akan kembangkan setelah audit dan pemeriksaan lanjutan,” kata Darwis.
Kejaksaan menjerat para tersangka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terkait tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Saat disinggung kerugian negara yang dialami, Darwis menjelaskan jika Kejari Tanjung Perak masih menunggu Hasil Audit Resmi. “Perhitungan pasti kerugian negara akan disampaikan dalam surat dakwaan setelah audit BPKP rampung,” jelasnya.
Namun Darwis menjelaskan berdasarkan kontrak yang dilakukan, mencapai total kerugian disesuaikan dengan nilai kontrak. “Maka diperkirakan mencapai Rp196 miliar dikurangi Rp70 miliar dana titipan yang telah diserahkan,” jelasnya. [uci/ted]
-

Fraksi PDIP Yakin Bandara Jember dan Dhoho Kediri Dongkrak Ekonomi Jatim
Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDIP Jawa Timur Dewanti Rumpoko menyambut optimistis pembukaan kembali Bandara Notohadinegoro Jember dan beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai peluang kebangkitan ekonomi dan pariwisata daerah. Dewanti berharap dua bandara ini bisa beroperasi berkelanjutan dan memberi dampak bagi masyarakat.
“Saya berdoa mudah-mudahan itu bisa secara operasional jalan terus ya,” ujar Dewanti saat ditemui di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).
Dia mengingatkan bahwa sebelumnya kedua bandara sempat berhenti beroperasi akibat rendahnya jumlah penumpang yang tidak sebanding dengan biaya operasional. Pengalaman tersebut menjadi catatan agar pengelolaan ke depan dilakukan lebih matang.
“Mudah-mudahan ini sesuatu yang luar biasa, yang bagus. Yang nantinya ada dampak terhadap potensi wisata lokal,” tegas mantan Wali Kota Batu tersebut.
Menurut Dewanti, Bandara Jember dan Bandara Kediri memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan kawasan bila dikelola secara tepat. Pergerakan industri, UMKM, dan destinasi wisata dinilai bisa ikut terdorong.
“Kalau dikelola benar, saya yakin pertumbuhan ekonomi di sekitar bandara akan meningkat. Industri, UMKM, dan destinasi wisata akan bergerak,” ujarnya.
Namun dia mengingatkan peluang tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan akses jalan dan transportasi yang memadai. Kemudahan mobilitas wisatawan menjadi kunci agar manfaat bandara bisa dirasakan secara luas.
“Wisatawan atau tamu yang datang jangan sampai kesulitan. Harus ada transportasi yang siap, nyaman, dan terjangkau,” tandasnya.
Dari sisi fasilitas, Dewanti menjelaskan Bandara Notohadinegoro Jember kini memiliki runway 1.645 x 30 meter, apron 68 x 96 meter, serta terminal 920 meter persegi. Kementerian Perhubungan juga menyiapkan pengembangan runway hingga 2.250 meter bahkan berpotensi 2.500 meter.
“Bandara Dhoho Kediri juga sudah sangat memadai sebagai megaproyek modern,” kata Dewanti.
Bandara Dhoho Kediri dibangun dengan runway 3.300 x 45 meter, terminal 18.000 meter persegi berkapasitas awal 1,5 juta penumpang per tahun, serta apron untuk 12 pesawat narrow body dan 3 pesawat wide body. Namun menurut Dewanti, keunggulan fisik bandara harus diimbangi akses yang mudah.
“Bandara itu pintu. Tapi tanpa jalan yang nyaman, shuttle, feeder, dan transportasi publik yang memadai, wisatawan akan berhenti di pintunya saja,” tegasnya.
Dia juga mengungkapkan data awal operasional Bandara Dhoho pada masa mudik Lebaran 2024 yang mencatat 1.155 penumpang dalam beberapa hari. Data tersebut dinilainya sebagai sinyal positif.
“Ini sinyal bahwa minat masyarakat cukup tinggi. Tapi kalau aksesnya tidak cepat dibenahi, potensinya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti memastikan pihaknya siap mengawal dukungan anggaran dan kebijakan penguatan dua bandara tersebut. Dia meminta Pemprov Jatim fokus pula pada peningkatan jalan provinsi, transportasi terintegrasi, dan manajemen lalu lintas.
“Setiap rupiah pembangunan harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata pariwisata bangkit, usaha bergerak, dan ekonomi lokal tumbuh,” tegasnya. [asg/but]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5424887/original/000050700_1764164151-WhatsApp_Image_2025-11-26_at_20.31.08.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kita Sudah Tempatkan Pasukan di Sana
Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan bandara resmi yang terdaftar di pemerintah.
Penegasan itu disampaikan untuk merespons polemik publik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan bahwa pemerintah telah menurunkan personel ke lokasi untuk memastikan seluruh aspek operasional berjalan sesuai ketentuan.
“Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana. Dari bea cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, termasuk Ditjen Otoritas Bandara ke sana. Jadi kami sudah turun ke sana,” ujar Suntana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan kembali bahwa bandara tersebut sudah terdaftar secara resmi.
“Terdaftar, itu (Bandara IMIP) terdaftar. Enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” ujarnya menepis keraguan yang berkembang.
-
/data/photo/2025/11/26/692678e1b965a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Menhan Ungkap Anomali Bandara Morowali, TNI Bersiap, Kemenhub Klarifikasi Nasional
Menhan Ungkap Anomali Bandara Morowali, TNI Bersiap, Kemenhub Klarifikasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin soal bandara tanpa kehadiran negara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, memicu perhatian serius pemerintah.
Pernyataan Sjafrie ini disampaikan seusai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di
Morowali
, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
”
Intercept
ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut,” kata Sajfrie, dikutip dari
Kompas TV
.
Kendati demikian, Sjafrie tidak merinci perangkat negara apa saja yang disebut absen di bandara itu.
Ia melanjutkan, kondisi bandara tersebut dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi.
Dilansir dari situs web resmi Kementerian Pertahanan, bandara yang dirujuk Sjafrie memang terletak dekat dengan jalur laut strategis, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III.
“Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional,” ujar Sjafrie.
Sjafrie menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional.
Ia juga berjanji menyampaikan temuan dan hasil evaluasinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” kata Sjafrie.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait mengatakan, pernyataan Menhan harus dipahami sebagai peringatan umum terkait pengawasan negara di obyek vital. “
“Pernyataan itu pada dasarnya mengingatkan pentingnya kehadiran perangkat negara di setiap obyek vital. Untuk detailnya kami belum bisa menyampaikan, jadi sementara kami mengacu pada penjelasan umum yang sudah disampaikan Menhan saat kunjungan di lapangan,” kata Rico kepada
Kompas.com
, Selasa (25/11/2025).
“Intinya perhatian tersebut muncul dari evaluasi umum dan menjadi catatan agar pengawasan negara di titik strategis tetap kuat,” ucap dia.
Menurut Rico, absennya pengawasan negara di sebuah bandara dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat.
Namun demikian, Kemhan masih menunggu pendalaman bersama instansi terkait sebelum memberikan penilaian risiko lebih perinci.
“Kalau pengawasan negara di sebuah bandara tidak lengkap, ruang bagi aktivitas yang tidak tercatat memang bisa terbuka, dan itu bisa berdampak pada keamanan nasional maupun lalu lintas ekonomi,” ucap dia.
Usai pernyataan Sjafrie ini, Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan bahwa terdapat Korps Pasukan Gerak Cepat yang siap mengamankan obyek vital, termasuk bandara.
“TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan Bandara IMIP sebagai salah satu obyek vital nasional,” jelas Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah.
Ia menegaskan, Mabes TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara.
Di sisi lain, Mabes TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan.
“Termasuk aspek perizinan, pengawasan, dan keamanan,” kata Freddy.
Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Suntana membantah tudingan
Menteri Pertahanan
Sjafrie Sjamsoeddin bahwa Bandara Khusus
Indonesia Morowali Industrial Park
(IMIP) di Sulawesi Tengah beroperasi tanpa izin pemerintah.
Dia memastikan bandara tersebut sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan telah memenuhi perizinan sesuai aturan yang berlaku.
“Terdaftar, itu (Bandara IMIP) sudah terdaftar. Nggak mungkin bandara nggak terdaftar,” tegasnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025)
Berdasarkan penelusuran
Kompas.com
ke data Kemenhub, Bandara IMIP tercatat resmi di Kemenhub dan pengelolaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Status operasi Bandara IMIP khusus, digunakan domestik, dengan kode ICAO WAMP dan kode IATA MWS.
Suntana menyebutkan, selama ini sistem pengawasan di bandara tersebut tetap dijalankan sesuai prosedur.
Kemudian, beberapa waktu lalu pemerintah juga menerjunkan personel tambahan dari berbagai instansi mulai dari Kemenhub, Ditjen Bea dan Cukai, hingga Kepolisian ke bandara tersebut.
“Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang ada cara mengontrol dari itu sudah ada. Dan kemarin diperkuat dengan kehadiran personel dari lintas terkait,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.