Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Catat Nih, Waktu Diskon Tiket Pesawat Musim Lebaran

    Catat Nih, Waktu Diskon Tiket Pesawat Musim Lebaran

    Jakarta –

    Pemerintah berencana akan memberikan diskon untuk tiket pesawat sebesar 10%. Diskon ini akan diberlakukan seminggu sebelum dan setelah Hari Raya Lebaran 2025.

    Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, pemerintah memberikan diskon tersebut sebagai stimulus untuk masyarakat di periode libur hari besar keagamaan.

    “Diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu. Seminggu sebelum dan seminggu sesudah Lebaran,” kata Airlangga, dalam acara Economic Insight di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Selain diskon harga tiket pesawat, Airlangga mengatakan, pemerintah juga memberikan diskon untuk tarif jalan tol di beberapa ruas yang menjadi jalur andalan mudik. Namun ia tak merinci ruas-ruas apa saja yang akan dikenakan diskon.

    Pemerintah juga mendorong pelaksanaan program belanja seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale di seluruh outlet minimarket, diskon belanja di seluruh mal, dan lain sebagainya.

    “Dan diskonnnya dari 50% sampai 70% untuk barang-barang tertentu. Di bulan Desember kemarin berhasil mendorong pembelian dalam negeri hampir mendekati di Rp 80 triliun,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menjanjikan diskon tarif tol dan tiket pesawat di masa mudik Lebaran tahun ini. Para menteri pun mulai melakukan pengkajian lanjutan untuk penerapan diskon tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sampai saat ini jajarannya, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih butuh waktu untuk mengkaji hal ini. Dia mengatakan bila sudah ada keputusan pihaknya akan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat.

    “Kami belum bisa men-declare karena masih butuh waktu sebentar lagi mohon waktu. Utamanya Kemenhub tadi masih mau duduk langsung dengan Kementerian BUMN, Kemenkeu dan lain-lain. Yang jelas semangatnya sesuai arahan Presiden, bagaimana harga tiket, harga transportasi bisa lebih terjangkau,” papar AHY usai rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

    Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sampai saat ini pihaknya masih bicara dengan badan usaha atau operator jalan tol untuk pemberian diskon tarif jalan tol. Menurutnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah memulai pembicaraan untuk diskon tarif tol sejak hari ini.

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meeting dengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama-sama dengan Pak Menko,” kata Dody di kesempatan yang sama.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyatakan hal yang sama. Koordinasi sudah dilakukan dengan badan usaha.

    “Bahwa pembicaraan sudah, tapi masih dalam proses. Semuanya, dengan airlines dan semua pihak yang terkait dengan penetapan harga tiket,” ujar Dudy di tempat yang sama.

    (kil/kil)

  • Menaker sebut skema kerja WFA saat Lebaran perlu kajian tersendiri

    Menaker sebut skema kerja WFA saat Lebaran perlu kajian tersendiri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan skema kerja work from anywhere (WFA/bekerja dari mana saja) saat musim Lebaran 2025 memerlukan kajian tersendiri karena tidak semua industri dapat menerapkan kebijakan itu.

    Menurut Yassierli, perusahaan swasta memiliki lingkup pekerjaan yang mengharuskan pegawai tidak hanya bekerja di kantor saja, tetapi juga di lapangan, termasuk di pabrik.

    “Kalau di swasta agak beda kondisinya, tidak semua industri itu sama. Jadi memang tidak semudah kalau tipikal pekerjaan kantor,” kata Yassierli saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2).

    Yassierli menjelaskan bahwa usulan WFA sudah dibicarakan dengan dunia usaha yang meminta agar skema itu menjadi perhatian pemerintah.

    Dunia usaha memandang skema bekerja dari mana saja atau WFA tidak bisa diterapkan untuk semua sektor.

    “Kalau swasta banyak pekerjaannya dilakukan di lapangan, di pabrik, jadi artinya kalau itu mau kemudian kita terapkan, kita perlu kajian sendiri,” kata Yassierli.

    Oleh karenanya, pemerintah pun belum mengeluarkan keputusan bersama terkait penerapan WFA.

    Usulan kebijakan WFA ini sebelumnya diutarakan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi yang ditujukan bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat masa angkutan Lebaran tahun 2025.

    “Kami juga mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang,” kata Menhub.

    Dia menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat masa angkutan Lebaran tahun 2025, Kemenhub telah menyiapkan rencana operasi di semua matra perhubungan, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

    Selain itu, Kementerian Perhubungan merekomendasikan kementerian/lembaga dan BUMN agar menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub-Menperin Sepakat Truk ODOL Dilarang Melintas di Jalanan, Siap Koordinasi dengan Polisi – Halaman all

    Menhub-Menperin Sepakat Truk ODOL Dilarang Melintas di Jalanan, Siap Koordinasi dengan Polisi – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan.

    Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat,” ucap dia.

    “Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” sambungnya.

    Lebih lanjut Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.

    “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin Agus Gumiwang.

    Adapun dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

  • Aturan Larangan Truk Obesitas Segera Berlaku

    Aturan Larangan Truk Obesitas Segera Berlaku

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (19/2). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta ini, membahas implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) atau truk obesitas.

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan. Tujuannya untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Dudy dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Dudy juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” tegasnya.

    Lebih lanjut ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Misalnya dengan Kepolisian, Kementerian Perdagangan, hingga Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin.

    Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

    (ily/rrd)

  • Kemenhub Siapkan 67 Trayek Mudik Gratis via Kapal Laut

    Kemenhub Siapkan 67 Trayek Mudik Gratis via Kapal Laut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan program mudik gratis menggunakan kapal laut dengan menyediakan sekitar 67 ruas trayek pada mudik Lebaran 2025.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hartanto mengatakan program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin mudik Lebaran tahun ini.

    “Terkait program mudik gratis, kira-kira akan ada 67 trayek yang disediakan. Anggarannya cukup lumayan yang harus kami keluarkan, dan harapannya program ini langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hartanto dalam Rapat Koordinasi Gapasdap pada Rabu (19/2/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, Kemenhub terus melakukan evaluasi dan koordinasi agar angkutan Lebaran 2025 berjalan lancar. Hal itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    Selain itu, pihaknya juga memprediksi akan ada peningkatan jumlah penumpang pada mudik Lebaran 2025 sebesar 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    “Tahun ini, jumlah penumpang diprediksi meningkat sebesar 10%, dan kami telah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, kami harus memastikan bahwa pelayanan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni untuk memastikan ketersediaan armada kapal hingga layanan di pelabuhan saat mudik Lebaran 2025.

    Kendati demikian, Hartanto belum membeberkan secara terperinci terkait berapa kuota penumpang yang disediakan maupun kota tujuan pada mudik gratis pada Lebaran tahun ini.

    Sebagai catatan, berdasarkan siaran pers Kemenhub pada mudik Lebaran 2024, total kuota yang disediakan pada program Mudik Gratis Kapal Laut tahun lalu sebanyak 4.800 sepeda motor dan 9.600 penumpang.

    Kemenhub menyediakan empat kali keberangkatan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut. Keberangkatan tersebut terbagi atas dua perjalanan di arus mudik dan dua perjalanan di arus balik dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Tanjung Emas, Semarang dan sebaliknya.

    Keberangkatan arus mudik diadakan pada tanggal 5 dan 7 April 2024. Sementara, keberangkatan arus balik dilakukan pada 13 dan 15 April 2024. Kuota masing-masing perjalanan adalah 1.200 motor dan 2.400 penumpang.

  • Maskapai China Lucky Air Buka Rute Kunming-Manado

    Maskapai China Lucky Air Buka Rute Kunming-Manado

    Jakarta –

    Maskapai asal China, Lucky Air resmi membuka rute penerbangan Kunming Changsui International Airport, China-Bandara Sam Ratulang, Manado pulang-pergi. Penerbangan perdana dilakukan pada Selasa (18/2) kemarin.

    “Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa pada Hari Selasa, 18 Pebruari 2025, telah dilaksanakan Inaugural Flight atau penerbangan perdana dari Kunming-Manado (Bandara Sam Ratulangi) PP oleh Perusahaan Penerbangan dari China, Lucky Air,” kata Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025)

    Agustinus menyampaikan pada penerbangan perdana kemarin tersebut dari Kunming, China dengan membawa 152 penumpang. Pesawat tiba di Bandara Sam Ratulangi pada pukul 21.30 WITA dan lepas landas kembali dari Bandara Sam Ratulang ke Kumning pada pukul 22.45 WITA dengan membawa 3 penumpang.

    Ia mengatakan, Lucky Air telah mendapatkan izin penerbangan tiga kali dalam seminggu dengan menggunakan pesawat Airbus A320neo (A32N). Penerbangan rute Kunming Changsui International Airport, China-Bandara Sam Ratulang, Manado dilakukan pada Selasa, Jumat, dan Minggu.

    “Lucky Air telah mendapatkan izin rute Kunming-MDC pp sebanyak 3x/minggu dengan pesawat Airbus A32N, Day of Service (DOS) 2,5,7 (Selasa, Jumat, dan Minggu),” katanya.

    (ara/ara)

  • Begini Layanan ASN di Libur Lebaran 2024 – Page 3

    Begini Layanan ASN di Libur Lebaran 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bersama Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, berkolaborasi agar pelayanan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di libur Lebaran 2024 mendatang tetap optimal.

    Rini menyampaikan, keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat saat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2025 nantinya harus terus berjalan. Oleh sebab itu, Kementerian PANRB memberikan beberapa masukan agar pelayanan disektor transportasi dapat berjalan optimal.

    Selain itu, Rini pun mendukung berbagai program dan strategi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat saat lebaran nanti.

    “Kami juga akan terus berkordinasi dengan berbagai pihak, guna memastikan pelayanan yang diberikan ASN saat lebaran tetap berjalan optimal,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy Purwagandhi menekankan, para ASN harus tetap memberikan pelayanan prima meskipun saat libur lebaran, khusunya terkait dengan layanan bidang transportasi.

    “Kita membicarakan beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan persiapan lebaran. Kemudian juga bagaimana pelayanan-pelayanan kita kepada publik tetap berjalan. Kami mendapatkan masukan untuk ke depannya agar kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat khususnya nanti selama lebaran,” tuturnya.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, mobilitas masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti pada 2022, ada lebih dari 13 juta angkutan lebaran. Kemudian, 2023 sebanyak lebih dari 14 juta, dan 2024 lebih dari 16 juta.

    Angkutan Lebaran 2025

    Menhub pun telah menyampaikan sejumlah usulan kebijakan masa angkutan Lebaran 2025. Termasuk skenario Work From Anywhere (WFA), di samping melakukan koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Usulan ini diberikan dalam rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta para pemimpin daerah secara virtual, Senin (17/2/2025) lalu.

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

     

  • Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran

    Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran

    Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan pertemuan untuk membahas pelayanan kepada masyarakat saat libur lebaran tahun 2025.
    Menteri Rini mengatakan kolaborasi antar instansi pemerintah perlu dilakukan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat lebaran tahun 2025 mendatang.
    “Kami membicarakan beberapa hal untuk perbaikan-perbaikan layanan kepada masyarakat terutama dalam bidang transportasi,” katanya usai pertemuan, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Selasa (18/02/2025).
    Ia menyampaikan bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri nantinya harus terus berjalan.
    Oleh sebab itu, kata Menteri Rini, Kemenpan-RB memberikan beberapa masukan agar pelayanan disektor transportasi dapat berjalan optimal.
    Lebih lanjut, Menteri Rini pun mendukung berbagai program dan strategi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat saat lebaran nanti.
    Kemanpan-RB, kata dia, juga akan terus berkordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan yang diberikan aparatur sipil negara (ASN) saat lebaran tetap berjalan optimal.
    Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan pertemuan dengan Menpan-RB merupakan sebuah bentuk kerja sama dan kolaborasi untuk memperoleh masukan pada sektor pelayanan terutama saat libur lebaran mendatang.
     
    Menurutnya para ASN harus tetap memberikan pelayanan prima meskipun saat libur lebaran, khusunya terkait dengan layanan bidang transportasi.
    “Kami tadi membicarakan beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan persiapan lebaran, kemudian juga bagaimana pelayanan-pelayanan kita kepada publik tetap berjalan,” ujarnya
    “Kami mendapatkan masukan untuk kedepannya, agar kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat khususnya nanti selama lebaran,” kata Menhub Dudy dalam siaran persnya, Rabu (19/2/2025).
    Berdasarkan data dari Kemenhub mobilitas masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari jumlah angkutan lebaran yang terus meningkat setiap tahunnya.
    Pada 2022 ada lebih dari 13 juta angkutan lebaran, tahun 2023 sebanyak lebih dari 14 juta, dan tahun 2024 lebih dari 16 juta.
    Oleh karena itu, diperlukan banyak masukan dari berbagai pihak untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat.
    Salah satu caranya adalah dengan mengantisipasi peningkatan jumlah angkutan lebaran pada 2025. Ini dilakukan untuk menciptakan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sinyal Ojol Bakal Jadi Pekerja, Bukan Mitra

    Sinyal Ojol Bakal Jadi Pekerja, Bukan Mitra

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan sinyal bahwa status driver ojek online (ojol) dapat diubah dari mitra aplikator menjadi pekerja. Kemnaker telah melakukan kajian dengan menggandeng pakar ahli dari beberapa universitas untuk memperkuat naik status driver ojol tersebut.

    “Sudah hampir confirm 90% sudah menganggap mereka (taksi online, ojol, kurir online) pekerja, karena sudah didukung dengan kajian, sudah ada tim pakar dari beberapa universitas yang digunakan untuk lebih membuat kami confident menyebut mereka lebih pekerja,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dari hasil kajian tersebut, Indah menerangkan ada karakteristik atasan dan bawahan dari sistem kerja driver ojol. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan potongan aplikasi yang harus membuat driver ojol menyetor pendapatan mereka.

    Selain itu, ada beberapa negara yang telah menyatakan driver ojol sebagai pekerja. Di antaranya, Belanda, Kanada, Singapura, Inggris, Spanyol, dan Uni Eropa (UE).

    “Toh ada aturan yang mewajibkan aturan dipotong pendapatannya, jadi posisinya di bawah pengusaha. Dari hasil kajian itu, kami dapat masukan ada 6 negara yang sudah mengatakan mereka sebagai pekerja mitra ini semua dengan undang-undang mereka (negara), seperti Singapura, Inggris, Kanada, Spanyol, Belanda, Uni Eropa,” terang Indah.

    Lebih lanjut, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) akan membahas gig workers atau kemitraan dalam persidangan mulai tahun ini hingga 2027. Indah menerangkan ILO juga telah menyatakan driver ojol sebagai pekerja, bukan mitra. Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan pengusaha aplikator agar dapat memahami tiga isu utama yang dituntut para driver ojol dari tahun ke tahun.

    “Kami terus komunikasikan dengan para pengusaha aplikator bagaimana mereka bisa memahami juga tiga isu utama yang selalu jadi tuntutan para ojol, taksol, kurol, adalah mengenai waktu kerja istirahat, termasuk cuti ketika ladies ojol sedang haid. Dan juga kepesertaan Jamsosnaker, mereka (driver ojol) minta diperlakukan sama dengan pekerja lain, ada kontribusi dari pengusaha. Ketiga, hak lain termasuk untuk hari raya, batas usia mereka bekerja,” tambah Indah.

    Pihaknya juga telah merancang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) untuk perlindungan ojol. Indah mengklaim aturan tersebut sudah rampung dibahas di Kemnaker. Namun, aturan itu masih menemui kendala harmonisasi dari lintas kementerian, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Jadi, kami sedang punyai rancangan Permenaker perlindungan ojol. Itu sudah clear di kami. Mohon dukungan karena proses harmonasiasi, karena ini masih berat proses harmonisasinya berhadapan dengan kementerian lain, di Kemenhub, Komdigi, dan Kementerian Hukum,” jelas Indah.

    (rrd/rrd)

  • PNS-Pegawai BUMN Diusulkan WFA Jelang Lebaran!

    PNS-Pegawai BUMN Diusulkan WFA Jelang Lebaran!

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan mengusulkan kebijakan bekerja dari manapun atau work from anywhere (WFA) menjelang puncak mudik Lebaran tahun ini. Hal ini disuarakan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jelang Lebaran.

    Dudy mengusulkan agar kebijakan ini bisa dilakukan khususnya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan itu disampaikan Dudy saat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti.

    “Kami mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang,” ujar Dudy dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Dudy menyampaikan Kemenhub merekomendasikan Kementerian/Lembaga dan BUMN agar menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi.

    Kebijakan WFA sendiri diusulkan karena diyakini dapat menyebar kepadatan potensi pergerakan yang menumpuk jelang puncak mudik Lebaran yang juga berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.

    Colek 3 Menteri

    Dia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan 3 menteri di Kabinet Merah Putih untuk menjalankan kebijakan ini.

    Dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin siang, Dudy bilang orang nomor satu di Indonesia itu juga sudah memberikan atensi khusus soal kebijakan WFA.

    Selanjutnya, dirinya sedang koordinasi dengan Menteri PAN-RB Rini Widyantini soal WFA untuk PNS. Kemudian dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk WFA bagi karyawan BUMN, dan terakhir dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk usulan WFA pada pekerja swasta.

    “Beliau (Prabowo) sudah beri petunjuk. Nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait dengan ASN, kemudian pegawai BUMN saya juga akan ngobrol dengan Menteri BUMN,” beber Dudy usai rapat dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    “Untuk swastanya, saya sudah bicara dengan Menaker, nanti Menaker akan bicara dengan para pengusaha,” lanjutnya.

    Ketika ditanya kemungkinan kebijakan WFA menjadi kewajiban bagi PNS dan pegawai BUMN, Dudy bilang hal itu akan diputuskan oleh Menteri PAN-RB dan juga Menteri BUMN. Yang jelas, kebijakan WFA dibuat untuk mengurai kepadatan lalu lintas jelang arus puncak mudik.

    “Nanti tergantung dari Kementerian PAN RB (dan Menteri BUMN). Tapi harapannya WFA itu untuk mengurai jangan sampai terjadi kemacetan,” papar Dudy.

    (hal/rrd)