Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Polri Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 pada 28-30 Maret

    Polri Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 pada 28-30 Maret

    JAKARTA – Polri memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 bakal terjadi pada 28 hingga 30 Maret. Polri bakal menggelar Operasi Ketupat selama sepekan.

    Wakil Asisten Utama Operasi (Waastamops) Kapolri Irjen Endi Sutendi mengatakan dalam Operasi Ketupat yang berlangsung 26 Maret hingga 8 April 2025 tersebut sejumlah skema rekayasa lalu lintas telah disusun.

    “Polri akan menggelar Operasi Ketupat pada 26 Maret hingga 8 April. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28-30 Maret, sementara arus baliknya diprediksi mencapai puncak setelah 8 April,” ujar Irjen Endi dalam keterangannya, Selasa, 25 Februari.

    Skema rekayasa lalu lintas yang disiapkan seperti contraflow hingga sistem satu arah (one way) di beberapa ruas jalan tol. Namun, penerapannya bersifat situasional.

    “Untuk skema di jalan tol, kami akan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika diperlukan, kami akan menerapkan contraflow, sistem satu arah, serta pengalihan arus ke jalur arteri untuk memperlancar lalu lintas,” sebutnya.

    Diprediksi, jumlah pemudik pada tahun ini lebih dari 100 juta orang. Karena itu, Polri akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik.

    “Berdasarkan pengalaman tahun lalu serta pergerakan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), jumlah pemudik diperkirakan di atas 100 juta orang. Oleh sebab itu, kami akan melakukan langkah antisipasi yang lebih matang. Insyaallah, pertengahan Maret nanti kami akan menggelar Rapat Lintas Sektoral bersama Kementerian Perhubungan dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih valid,” kata Endi.

  • Pembangunan Jembatan Sungai Cibeet Capai 36%, Akses ke KCIC Karawang

    Pembangunan Jembatan Sungai Cibeet Capai 36%, Akses ke KCIC Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat pembangunan jalan akses ke Stasiun Kereta Cepat Karawang, khususnya di kawasan Sungai Cibeet yang saat ini mencapai progres 36%. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Sungai Cibeet yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, Selasa (25/2/2025).

    “Pembangunan akses jalan dan jembatan melalui Sungai Cibeet ini akan mempermudah masyarakat Kabupaten Bekasi dalam mengakses kereta cepat melalui Stasiun Karawang. Saya harap dalam waktu dekat akses jalan ini sudah dapat terbangun,” ujar Menhub Dudy.

    Sejak diresmikan pada 24 Desember 2024, akses jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang terus dibangun. Dari delapan titik akses yang direncanakan, tiga di antaranya berada di kawasan Sungai Cibeet, meliputi jembatan Cibeet, jalan di sisi Kabupaten Bekasi, dan jalan di sisi Kabupaten Karawang.

    “Pembangunan konstruksi jembatan Sungai Cibeet telah mencapai 36%. Sementara itu, akses jalan kawasan sudah kami koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta pihak swasta terkait,” jelas Menhub Dudy.

    Pengerjaan proyek di kawasan Sungai Cibeet dilakukan oleh PT Deltamas, mencakup pembangunan jembatan dan jalan sepanjang 3 km di sisi Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

    Selain akses dari Sungai Cibeet, pembangunan akses lain menuju Stasiun Karawang juga terus berlangsung. Akses tersebut meliputi Trans Heksa Karawang (THK) sisi utara dan selatan, serta exit tol KM 42+000 yang digarap PT Jasamarga. Infrastruktur ini diharapkan mendukung Stasiun Karawang sebagai pemberhentian terbaru kereta cepat Jakarta-Bandung.

    Saat ini, Kereta Cepat Whoosh memiliki empat stasiun pemberhentian, yakni Halim, Padalarang, Tegalluar, dan Karawang. Dari 62 perjalanan harian, sebanyak 31 perjalanan sudah berhenti di Stasiun Karawang.

    Selama dua bulan beroperasi (24 Desember 2024 – 23 Februari 2025), total volume penumpang di Stasiun Karawang mencapai 20.268 orang, atau rata-rata 327 penumpang per hari.

  • Catat! Polri Prediksi Tanggal Ini Puncak Arus Mudik Lebaran 2025

    Catat! Polri Prediksi Tanggal Ini Puncak Arus Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ramadan tinggal menghitung hari, diprediksi akan jatuh bertepatan pada tanggal 1 Maret 2025 nanti. Dan Lebaran atau Hari Raya Idulfitri 1446 H diprediksi akan jatuh bertepatan pada 31 Maret 2025. Artinya, musim mudik pun akan segera tiba.

    Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada 28-30 Maret 2025. Sementara, pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran tahun ini akan dimulai pada 31 Maret 2025 sampai 7 April 2025.

    Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Polri mengumumkan akan melakukan Operasi Ketupat yang akan berlangsung mulai 26 Maret hingga 8 April 2025.

    “Polri akan menggelar Operasi Ketupat pada 26 Maret hingga 8 April. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28-30 Maret, sementara arus baliknya diprediksi mencapai puncak setelah 8 April,” kata Wakil Asisten Utama Operasi (Waastamops) Kapolri Irjen Endi Sutendi dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

    “Polri telah menyusun berbagai skema rekayasa lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan selama arus mudik dan arus balik. Termasuk penerapan contraflow hingga sistem satu arah (one way) di beberapa ruas jalan tol. Untuk skema di jalan tol, kami akan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika diperlukan, kami akan menerapkan contraflow, sistem satu arah, serta pengalihan arus ke jalur arteri untuk memperlancar lalu lintas,” jelasnya.

    Irjen Endi menambahkan, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan melampaui 100 juta orang. 

    “Berdasarkan pengalaman tahun lalu serta pergerakan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), jumlah pemudik diperkirakan di atas 100 juta orang. Oleh sebab itu, kami akan melakukan langkah antisipasi yang lebih matang. Insyaallah, pertengahan Maret nanti kami akan menggelar Rapat Lintas Sektoral bersama Kementerian Perhubungan dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih valid,” katanya.

    (dce/dce)

  • Pemasangan palang pintu perlintasan KA tanggung jawab pemerintah

    Pemasangan palang pintu perlintasan KA tanggung jawab pemerintah

    Petugas mengingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat akan melintasi rel kereta api. PT KAI Daop 1 Jakarta menegaskan pemasangan palang pintu kereta api (KA) merupakan tanggung jawab pemerintah atau pemilik jalan sesuai kewenangannya bukan pada KAI. ANTARA/HO-PT KAI Daop 1 Jakarta.

    KAI: Pemasangan palang pintu perlintasan KA tanggung jawab pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menegaskan bahwa pemasangan palang pintu perlintasan sebidang jalur kereta api (KA) merupakan tanggung jawab pemerintah atau pemilik jalan sesuai kewenangannya bukan pada KAI.

    “Tanggung jawab pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan jalur kereta api dan jalan berada pada pemegang izin (bukan PT KAI),” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan aturan pembangunan atau pembuatan palang pintu perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan umum telah diatur undang-undang.

    Aturan ini termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 91 Ayat (1) yang menyatakan pembangunan infrastruktur yang berpotongan dengan jalur kereta api harus mempertimbangkan kepentingan umum dan keselamatan perjalanan kereta api.

    Pembangunan tersebut wajib mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian dalam hal ini adalah pemerintah. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Pasal 111 mengatur bahwa pengelola jalan harus bekerja sama dengan penyelenggara perkeretaapian dalam pengelolaan perlintasan sebidang.

    Selanjutnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Mengatur jenis perlintasan sebidang (resmi dan liar), kriteria keselamatan serta pihak yang bertanggung jawab. Adapun standar palang pintu perlintasan harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

    Hal ini merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub No. 3 Tahun 2021 yang mewajibkan evaluasi dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang, termasuk pemasangan palang pintu otomatis di titik rawan.

    “Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan palang pintu perlintasan sebidang harus memenuhi regulasi yang berlaku,” kata Ixfan.

    Pernyataan ini menjadi tanggapan PT KAI Daop 1 Jakarta atas kejadian tertabraknya pengguna jalan oleh kereta rel listrik (KRL) di perlintasan sebidang jalur KA pada KM 700+3/4 petak jalan antara Nambo-Cibinong, Kampung Karangan Tua RT 02 RW 08 Desa Karangan,Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2).

    “Kami merasa perlu memberikan klarifikasi guna meluruskan informasi secara komprehensif sesuai aturan atau prosedur yang berlaku,” kata Ixfan.

    Dia kembali menegaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, aturan mengenai perlintasan sebidang telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

    Sumber : Antara

  • Wamenko Polkam Bicara Rencana Diskon Harga Tiket Pesawat Hingga Tarif Tol Saat Idul Fitri 2025 – Halaman all

    Wamenko Polkam Bicara Rencana Diskon Harga Tiket Pesawat Hingga Tarif Tol Saat Idul Fitri 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus berbicara terkait rencana diskon harga tiket pesawat hingga tarif tol saat Idul Fitri tahun 2025.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait soal rencana  tersebut.

    “Di antaranya tentunya sejauh mana, diskon untuk tiket pesawat. Diskon tiket pesawat itu berdampak kepada fuel recharge tentunya, kemudian parking fee yang lebih murah, sehingga dengan demikian tentunya tidak ada alasan dari airline untuk tidak menurunkan harga tiket,” kata Lodewijk F Paulus usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2025).

    “Ini tentunya masih dikomunikasikan, masih dikoordinasikan seberapa besar penurunan dari tiket. Kalau waktu Nataru itu 10 persen. Kita harapkan mungkin lebih dari 10 persen tentunya setelah dikoordinasikan,” lanjut dia.

    Namun, ia memastikan akan ada diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk Idul Fitri 2025.

    Hal itu, ucap dia, disampaikan pada saat rapat.

    “Yang sudah pasti tadi untuk tol itu mendapat diskon sebesar 20 persen. Itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik,” ungkapnya.

    Dalam rapat tersebut sejumlah pejabat dari sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN turut hadir.

    Mereka di antaranya dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Selain itu, hadir pula pejabat dari Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, TNI, Polri, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BMKG, BNPB, BNPP, BIN, BSSN, Bulog, hingga PT Pertamina Patra Niaga.

    Rapat yang dimulai sekira pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung tertutup.

    Rapat baru usai sekira pukul 18.30 WIB.

    Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal di antaranya pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pada masa Ramadhan dan Idul Fitri, dan kesiapan infrastruktur arus mudik dan balik serta kebijakan tarif tol.

    Selain itu juga soal distribusi BBM, strategi peningkatan wisata, pemberian THR bagi pekerja swasta, dukungan TNI dan bantuan alutsista sarana transportasi, kesiapan pengamanan, hingga informasi prakiraan iklim dan cuaca.

  • MTI minta agar DKI perbanyak bus gratis untuk mudik

    MTI minta agar DKI perbanyak bus gratis untuk mudik

    pemerintah agar melarang masyarakat mudik membawa anak dengan sepeda motor karena kapasitas sepeda motor hanya diperuntukkan untuk dua penumpang

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta Pemprov DKI Jakarta memperbanyak bus gratis untuk mudik sehingga bisa mencegah masyarakat pulang kampung memakai sepeda roda dua.

    “Lebih bermanfaat perbanyak bus gratis,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno melalui pesan tertulis di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan sepeda motor tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Namun, dalam perkembangannya, sepeda motor kerap dipakai untuk perjalanan jarak jauh, terutama saat mudik Lebaran.

    Merujuk survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mengemukakan sepeda motor menduduki peringkat kedua pilihan pemudik setelah mobil pribadi.

    Tahun 2022, jumlah pemudik sepeda motor 14,9 juta orang (18,7 persen), lalu pada tahun 2023, sebanyak 25,13 juta orang (20,30 persen).

    Namun, pada tahun 2024, pilihan menggunakan sepeda motor menduduki peringkat keempat, yakni 31,12 juta orang (16,07 persen).

    “Masyarakat cenderung memakai transportasi umum, yaitu kereta antarkota dan bus antarkota,” kata Djoko.

    Dia juga mendesak pemerintah agar melarang masyarakat mudik membawa anak dengan sepeda motor karena kapasitas sepeda motor hanya diperuntukkan untuk dua penumpang.

    Selain itu, sambung dia, sepeda motor merupakan kendaraan yang paling berisiko atau rentan, karena tubuh kita tidak dilindungi oleh bagian kendaraan tersebut.

    “Membawa anak-anak menggunakan sepeda motor sangat rawan terhadap kecelakaan dan kesehatan anak. Melarang anak-anak mudik menggunakan sepeda motor, memang harus memperbanyak kapasitas mudik gratis menggunakan bus dan kereta api,” ujar dia.

    Sementara itu, di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan sebanyak 293 armada bus mengangkut sebanyak 22.400 warga Jakarta yang akan mudik ke kampung halaman pada Lebaran tahun 2025. Jumlah ini lebih banyak ketimbang tahun lalu yakni 259 unit bus.

    Selain itu, Pemprov DKI juga kembali menyiapkan 10 armada truk untuk mengangkut kendaraan roda dua pemudik. Truk ini nantinya melayani kota-kota yang menjadi tujuan terbanyak para pemudik.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Mudik Gratis Motor Tak Efektif, Mending Tambah Bus dan Kereta Api – Page 3

    Program Mudik Gratis Motor Tak Efektif, Mending Tambah Bus dan Kereta Api – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengusulkan agar program mudik gratis sepeda motor yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui program Mudik Motor Gratis (Motis) lebih baik ditiadakan.

    Djoko menilai bahwa meskipun Motis telah diselenggarakan sejak 2014, kapasitasnya kurang dari 1 persen dari total pemudik sepeda motor, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya mengurangi pemudik sepeda motor.

    “Lebih bijak menambah kapasitas angkut bus dan kereta api gratis,” kata Djoko dalam tulisannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Setiap tahun dilakukan perhitungan proyeksi pemudik Lebaran berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

    Pilihan menggunakan sepeda motor menduduki peringkat kedua setelah mobil pribadi. Pada 2022, jumlah pemudik berdasarkan jenis moda mencatat sepeda motor digunakan oleh 14,9 juta orang (18,7%). Pada 2023, jumlahnya meningkat menjadi 25,13 juta orang (20,30%). Namun, pada 2024, pilihan menggunakan sepeda motor turun ke peringkat keempat dengan 31,12 juta orang (16,07%).

    “Artinya, masyarakat sudah mulai beralih ke transportasi umum, seperti kereta antar kota dan bus antar kota,” tegas Djoko.

    Merujuk data kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan tahun 2024, kapasitas total tahun 2023 adalah 16.340 unit sepeda motor (Ditjenhubdat 800 unit, Ditjen Perkeretaapian 10.440 unit, dan Ditjenhubla 5.000 unit). Sementara pada 2024, kapasitas total meningkat menjadi 17.880 unit sepeda motor (Ditjenhubdat 900 unit, Ditjen Perkeretaapian 12.180 unit, dan Ditjenhubla 4.800 unit).

    Sepeda Motor Tidak Ramah untuk Mudik

    Menurut Djoko, sepeda motor tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Namun, dalam perkembangannya, sepeda motor kerap digunakan untuk perjalanan jarak jauh, terutama saat mudik Lebaran.

    Maraknya mudik menggunakan sepeda motor terjadi sejak tahun 2005, setelah adanya kebijakan pembelian sepeda motor secara kredit. Sebelumnya, untuk memperoleh sepeda motor harus membayar secara lunas.

    “Mudahnya mendapatkan sepeda motor menyebabkan produksi sepeda motor meningkat pesat,” ujarnya.

    Sebelum 2005, produksi sepeda motor masih di bawah 3 juta unit per tahun. Kini, jumlahnya telah mencapai lebih dari 8 juta unit per tahun, meningkat lebih dari dua kali lipat. Angka kecelakaan tertinggi pun berasal dari pengguna sepeda motor.

    Selama ini, program mudik gratis sepeda motor yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan sejak 2014 hanya mencakup kurang dari 1% dari total pemudik yang menggunakan sepeda motor.

    “Jadi, program ini tidak banyak berpengaruh terhadap pengurangan jumlah sepeda motor untuk mudik Lebaran,” katanya.

     

  • Bamsoet Bakal Dorong Komunitas Moge Kembangkan Budaya Tertib Berkendara

    Bamsoet Bakal Dorong Komunitas Moge Kembangkan Budaya Tertib Berkendara

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan komunitas motor besar perlu mengembangkan budaya tertib dan bertanggung jawab di jalan raya untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti kampanye keselamatan berkendara, kegiatan sosial, edukasi teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak komunitas motor besar dapat memberikan dampak positif bagi anggotanya dan masyarakat luas.

    Hal itu diungkapkan Bamsoet usai menerima pengurus BMW Motorrad Community Indonesia (BMWMCI) di Jakarta, Jumat (21/2/25). Pengurus BMWMCI hadir antara lain Komisaris Dean Martin, President Justin Koswara, Vice President Andri Adam, Sekjen Muhammad Rayhan Irsyad Akbar, serta Community Manager ⁠Ricky Boen.

    “Dengan membangun citra positif, meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara, dan menciptakan budaya berkendara yang beretika, komunitas motor besar tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para penggemar kendaraan. Tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Bamsoet dalam keterangan, Sabtu (22/2/2025).

    Dia menjelaskan komunitas motor besar yang tertib dan bertanggung jawab turut berkontribusi pada keselamatan seluruh pengguna jalan. Menurut data Korlantas Polri pada tahun 2024, terdapat lebih dari 152.000 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 76% di antaranya melibatkan sepeda motor. Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran akan keselamatan berkendara masih perlu ditingkatkan.

    “Komunitas motor besar dapat memainkan peran penting dalam mengedukasi anggotanya dan masyarakat umum tentang pentingnya keselamatan berkendara. Misalnya, komunitas motor besar dapat secara rutin mengadakan safety riding training yang meliputi teknik pengereman yang benar, posisi berkendara yang aman serta cara menghadapi situasi darurat di jalan raya,” kata Bamsoet.

    Dia menambahkan komunitas motor besar dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Semisal, komunitas motor besar bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri untuk mengadakan program ‘Smart Rider’. Tujuannya, untuk meningkatkan keterampilan berkendara dan kesadaran akan peraturan lalu lintas di kalangan pengendara muda.

    “Komunitas motor besar juga dapat menciptakan budaya berkendara yang beretika, di mana setiap anggota saling menghargai dan menjaga ketertiban di jalan raya. Tidak melanggar batas kecepatan, tidak menerobos lampu merah, ataupun tidak berkendara secara ugal-ugalan. Data Korlantas Polri menyebutkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 1,2 juta kasus pelanggaran lalu lintas yang tercatat, dengan mayoritas pelanggar adalah pengendara sepeda motor,” tutup Bamsoet.

    (akn/ega)

  • Bangunan Baru Stasiun Tanah Abang Resmi Beroperasi Hari Ini, Naik-Turun Penumpang Berubah  – Halaman all

    Bangunan Baru Stasiun Tanah Abang Resmi Beroperasi Hari Ini, Naik-Turun Penumpang Berubah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan penyesuaian layanan bagi Penumpang Commuter Line di Stasiun Tanah Abang sejalan dengan pengoperasian Peron Jalur 1 bangunan baru yang dibuka mulai hari ini, Sabtu (22/2/2025).

    “Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pergerakan penumpang dan mengurangi kepadatan di area stasiun,” kata Vice President Public Relations KAI, Anne Purba dalam keterangannya, Sabtu.

    Anne menyampaikan dengan pengoperasian peron jalur 1 di bangunan baru ini akan mengubah akses flow pengguna Commuter Line. Perubahan ini hanya khusus untuk flow kedatangan dan keberangkatan pengguna Commuter Line tujuan Stasiun Angke/Kampung Bandan di Stasiun Tanah Abang.

    Sebelumnya, untuk pengguna Commuter Line yang turun di Stasiun Tanah Abang dari arah Manggarai atau naik menuju Stasiun Angke/Kampung Bandan menggunakan peron jalur 2 bangunan stasiun lama. Mulai hari ini, dialihkan menggunakan peron jalur 1 bangunan stasiun baru yang terhubung dengan bangunan lama melalui Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

    “Sedangkan pengguna Commuter Line Rangkasbitung yang akan transit di Stasiun Tanah Abang untuk menuju ke arah Angke/Kampung Bandan dan menuju Stasiun Sudirman/Manggarai maupun sebaliknya, juga bisa mengakses JPO yang menghubungkan bangunan baru dengan peron jalur 5-6 dan jalur 3 di bangunan lama stasiun,” imbuhnya.

    Kemudian, bagi pengguna Commuter Line Rangkasbitung yang akan keluar dari jalur 5 dan 6, disarankan menggunakan Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) arah Pasar Tanah Abang yang berada di bangunan lama stasiun. Hal itu agar tidak menambah kepadatan di JPO stasiun, sehingga penumpang yang akan turun di Stasiun Tanah Abang maupun penumpang transit sama-sama merasa nyaman.

    Anne bilang, perubahan flow dan peron tunggu pengguna ini juga sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan di peron jalur 2 dan 3 bangunan lama stasiun saat menunggu perjalanan Commuter Line tujuan Stasiun Sudirman atau Stasiun Manggarai dan tujuan Stasiun Duri atau Angke.

    “Mengingat masih dalam tahap pembangunan, KAI mengimbau kepada pengguna Commuter line untuk tetap mengikuti arahan petugas, hal itu demi keselamatan dan kenyamanan para penumpang baik yang akan naik, transit maupun turun,” jelasnya.

    Adapun terkait aksesibilitas, pembuatan bangunan baru di Stasiun Tanah Abang yang dilakukan oleh pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dalam hal ini Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta, juga telah menyediakan tiga buah eskalator dan tangga manual.

    “Adanya eskalator diharapkan dapat memudahkan akses bagi para penumpang Commuter Line, terutama para lansia dan penyandang disabilitas,” ungkap Anne.

  • Bangunan Baru Stasiun Tanah Abang Beroperasi, Cek Penyesuaian Layanan KRL

    Bangunan Baru Stasiun Tanah Abang Beroperasi, Cek Penyesuaian Layanan KRL

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan penyesuaian layanan bagi penumpang KRL Commuter Line yang dikelola oleh KAI Commuter di Stasiun Tanah Abang sejalan dengan pengoperasian bangunan baru. 

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan penyesuaian dilakukan seiring pengoperasian peron jalur 1 di bangunan baru Stasiun Tanah Abang mulai Sabtu, (22/2/2025). 

    “Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pergerakan penumpang dan mengurangi kepadatan di area stasiun,” kata Anne, Sabtu (22/2/2025). 

    Anne menjelaskan bahwa pengoperasian peron jalur 1 di bangunan baru akan mengubah alur pergerakan pengguna Commuter Line di Stasiun Tanah Abang. Perubahan ini berlaku khusus untuk kedatangan dan keberangkatan penumpang tujuan Stasiun Angke/Kampung Bandan.  

    Sebelumnya, pengguna Commuter Line yang turun di Stasiun Tanah Abang dari arah Manggarai atau yang akan menuju Stasiun Angke/Kampung Bandan menggunakan peron jalur 2 di bangunan lama stasiun. Namun, mulai Sabtu (22/2/2025), mereka akan dialihkan ke peron jalur 1 di bangunan baru, yang terhubung dengan bangunan lama melalui Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).  

    Selain itu, pengguna Commuter Line Rangkasbitung yang transit di Stasiun Tanah Abang untuk melanjutkan perjalanan ke Stasiun Angke/Kampung Bandan, Sudirman, atau Manggarai juga dapat menggunakan JPO yang menghubungkan bangunan baru dengan peron jalur 5–6 serta jalur 3 di bangunan lama. 

    Sementara itu, bagi pengguna yang keluar dari jalur 5 dan 6, disarankan menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) menuju Pasar Tanah Abang agar tidak menambah kepadatan di JPO stasiun.  

    Perubahan alur dan peron ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di peron jalur 2 dan 3 bangunan lama, terutama bagi pengguna yang menunggu perjalanan Commuter Line menuju Stasiun Sudirman/Manggarai dan Stasiun Duri/Angke.  

    Anne juga mengimbau pengguna Commuter Line untuk mengikuti arahan petugas selama masa pembangunan demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Pembangunan bangunan baru Stasiun Tanah Abang oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta juga telah dilengkapi dengan tiga eskalator dan tangga manual guna meningkatkan aksesibilitas.  

    KAI Commuter mencatat bahwa rata-rata jumlah pengguna yang naik dari Stasiun Tanah Abang mencapai 54.000–55.000orang per hari kerja dan 41.000–43.000 orang pada hari libur. Sementara itu, volume pengguna transit di stasiun ini tercatat sekitar 145.000–146.000 orang pada hari kerja dan 124.000–125.000 orang pada hari libur.

    KAI mengimbau kepada para pengguna Commuter Line di Stasiun Tanah Abang untuk memperhatikan kembali alur penumpang yang sudah mulai diterapkan. Bagi penumpang yang masih merasa kebingungan dapat mengikuti arahan petugas.