Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Truk ODOL Akan Dibatasi Selama Arus Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Truk ODOL Akan Dibatasi Selama Arus Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan keberadaan truk yang membawa muatan berlebihan atau truk Over Dimension Over Load (ODOL) tidak bisa dibiarkan.

    Ia mengatakan, pemerintah akan menindak secara tegas truk ODOL karena sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

    Terlebih, pada arus mudik Lebaran ini akan ada lonjakan mobilitas masyarakat. Maka diperlukan penindakan secara tegas terhadap truk ODOL yang nekat melintas di jalan raya.

    Menurut dia, tidak hanya pengemudi truknya, pemilik truk ODOL juga perlu bertanggung jawab terhadap muatan truknya.

    “Ini tidak bisa dibiarkan. Kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi, tapi juga para owner bertanggung jawab,” kata AHY di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    “Jangan sampai truk-truknya berlebihan kapasitas terutama di jalan-jalan yang padat penduduk dan padat pengemudi itu bisa menyebabkan kecelakaan di jalan,” ujarnya.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa akan ada pembatasan angkutan besar saat mudik Lebaran nanti, termasuk berlaku untuk truk ODOL.

    “Kalau ODOL di masa mudik kan nanti ada pembatasan kan untuk mobilisasi angkutan besar,” katanya.

    Sebelumnya, Dudy dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah menyepakati implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan.

    Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Dudy menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat,” ucap dia.

    “Kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” sambungnya.

    Lebih lanjut Dudy juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.

    “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Agus Gumiwang menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Agus.

    Adapun dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

  • Pemerintah Adakan Mudik Gratis Lebaran 2025, Kuotanya 100.000 Orang!

    Pemerintah Adakan Mudik Gratis Lebaran 2025, Kuotanya 100.000 Orang!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah mengadakan mudik gratis Lebaran 2025 untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan kuota 100.000 orang.

    “Mudik gratis 100.000 orang, baik bus, kereta api, maupun kapal laut,” kata AHY dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    Program mudik gratis merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Pemerintah berupaya menyediakan fasilitas transportasi darat dan laut untuk masyarakat yang ingin mudik atau pulang kampung menyambut Lebaran 2025.

    AHY menyampaikan program mudik gratis diharapkan bisa memberikan bantuan dan kemudahan perjalanan bagi masyarakat. Program ini juga merupakan implementasi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian dan stakeholder terkait.

    “Ini adalah upaya pemerintah, tentu arahan dan direktif khusus dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuat perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan, khususnya Lebaran semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan,” imbuh AHY.

    Selain mudik gratis, pemerintah juga memberi diskon tiket pesawat pada masa mudik Lebaran 2025 hingga 14% untuk periode pembelian mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025. 

    Pemerintah juga memberikan diskon tarif sebesar 20% untuk semua ruas jalan tol selama musim mudik Lebaran 2025.

    Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta penurunan tarif tol, harga tiket pesawat, dan menggelar mudik gratis untuk masyarakat menyambut Lebaran 2025.

  • Amanat Research Institute gelar diskusi kebijakan bahas isu kelautan

    Amanat Research Institute gelar diskusi kebijakan bahas isu kelautan

    “Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan,”

    Jakarta (ANTARA) – Amanat Research Institute menggelar acara diskusi kebijakan bertemakan Meninjau Potensi Nilai Ekonomi dan Restorasi Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Jumat (28/2).

    Direktur Eksekutif Amanat Research Institute Bayu Satria Utomo menyampaikan acara tersebut merupakan wujud nyata dari implementasi ilmu pengetahuan yang sering dibahas di forum akademis.

    “Hasil dari diskusi ini akan kami teliti lebih lanjut dan kami sampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dan kementerian lainnya,” ujar Bayu dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Bayu berharap generasi muda dapat mengambil pelajaran dari diskusi tersebut dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pembuat kebijakan untuk masa depan yang lebih baik.

    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus (Stafsus) Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Intan Fauzi memberikan pandangannya mengenai pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

    Menurut dia, partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan tepat sasaran.

    “Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan,” ucap Intan.

    Nantinya, kata dia, seluruh masukan yang disampaikan akan dikompilasi dan diserahkan langsung kepada Menko Zulkifli Hasan untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian terkait.

    Sementara itu, Project Manager diskusi kebijakan tersebut, Salman Al Fathan memaparkan potensi ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

    “Indonesia memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari pengembangan konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sangat besar, baik dari biaya pelabuhan, pajak, pemandu kapal, dan lainnya,” kata Salman.

    Ia menjelaskan bahwa tujuan dari diskusi, yakni untuk mengidentifikasi potensi ekonomi tersebut serta membangun strategi restorasi lingkungan, mitigasi, dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap degradasi lingkungan.

    Kegiatan kali ini merupakan hasil kolaborasi antara Amanat Research Institute dan Forma SKSG UI, yang berhasil mengumpulkan beragam pemangku kepentingan untuk membahas isu penting agar menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik dan berdampak luas bagi lingkungan dan ekonomi Indonesia.

    Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar dan pejabat penting di bidang kelautan dan lingkungan, di antaranya Stafsus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Intan Fauzi, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Yonvitner, Manager for Ocean and Plastic Waste World Resources Institute Rocky Pairunan, serta Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yus Budiyono.

    Lalu, hadir pula Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjajaran (Unpad) Candra Wirawan Arief, Kepala Kantor Perwakilan Jakarta PT PAL Indonesia (Persero) Mujizat Alam, CEO Supply Chain Indonesia Setijadi, perwakilan dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB Akhmad Solihin, perwakilan dari Kementerian Perhubungan Capt. Ari Wibowo, serta peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.

    Dari diskusi tersebut, para narasumber pakar menyampaikan bahwa pengambilan kebijakan harus memiliki pendekatan multi-disiplin yang dapat menyeimbangkan perspektif pembangunan ekonomi dengan usaha restorasi dan perlindungan lingkungan hidup.

    Selain itu, pembangunan ALKI harus diselaraskan dengan agenda pemerataan pembangunan di daerah, yang diharapkan dapat menciptakan keterhubungan yang mendorong pembangunan ekonomi secara lebih merata.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pastikan keselamatan dan kenyamana musim lebaran, KAI Divre II Sumbar gelar ramp check

    Pastikan keselamatan dan kenyamana musim lebaran, KAI Divre II Sumbar gelar ramp check

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Pastikan keselamatan dan kenyamana musim lebaran, KAI Divre II Sumbar gelar ramp check
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 19:21 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat (KAI Divre II Sumbar) bersama Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang Kementerian Perhubungan menggelar Ramp Check atau inspeksi perkeretaapian di wilayah Divre II Sumbar. Kegiatan tersebut dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api selama periode Angkutan Lebaran 2025.

    Kahumas KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, M. As’ad Habibuddin mengatakan, Ramp Check dilakukan sebagai bentuk komitmen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman dan nyaman, terutama menjelang momen Lebaran yang selalu mengalami lonjakan penumpang. 

    Ramp Check berlangsung sejak Senin (24/2/2025) hingga Kamis (27/2/2025). Inspeksi meliputi pengecekan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di stasiun serta aspek keselamatan di jalur kereta api.

    ”Ramp Check ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kereta api di wilayah Divre II Sumbar telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, KAI dapat memberikan pengalaman perjalanan yang selamat dan nyaman bagi seluruh penumpang selama periode Angkutan Lebaran,” kata Kahumas KAI Divre II Sumatera Barat, M. As’ad Habibuddin, Kamis (27/2). 

    Ia menambahkan bahwa inspeksi terhadap pemenuhan SPM dilakukan di sembilan stasiun utama, yakni Stasiun Padang, Stasiun Pariaman, Stasiun Bandara Internasional Minangkabau, Stasiun Air Tawar, Stasiun Naras, Stasiun Lubuk Alung, Stasiun Pauh Kambar, Stasiun Kurai Taji, dan Stasiun Duku.

    Sementara itu, aspek keselamatan difokuskan pada titik-titik rawan seperti daerah yang berpotensi banjir, longsor, serta gangguan prasarana lainnya di lintas Lubuk Alung – Kayu Tanam dan lintas Bukit Putus – Indarung. Inspeksi juga dilakukan terhadap perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan di lintas Padang – Naras.

    “Objek pemeriksaan di stasiun meliputi informasi dan fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR), petunjuk jalur evakuasi, titik kumpul, dan nomor telepon darurat. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), kursi roda, dan tandu, serta lampu penerangan,” imbuh As’ad.

    Tak hanya itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap kamera pengintai (CCTV), petugas keamanan, ruang tunggu, toilet, musala, serta informasi pelayanan seperti denah stasiun, jadwal KA, dan peta jaringan KA.

    “Hasil Ramp Check yang dilakukan oleh Tim Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa secara umum, layanan KAI Divre II Sumbar telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 63 Tahun 2019. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup As’ad seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Jumat (28/2).  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga Tiket Pesawat Saat Mudik Turun Segini setelah Dapat Diskon PPN

    Harga Tiket Pesawat Saat Mudik Turun Segini setelah Dapat Diskon PPN

    Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Dalam kebijakan ini, pemerintah menanggung 6% dari total tarif pajak, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara selama periode mudik Lebaran 2025.

    “PMK ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan antara 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Dengan adanya PMK 18/2025, penumpang hanya perlu membayar PPN sebesar 5%, sementara 6% sisanya akan ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini diperkirakan dapat menurunkan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 13%-14%.

    “Bagi yang sudah terlanjur beli, mungkin tidak kena (diskon) ya, tetapi tanggal 1 Maret masih bisa,” kata Sri Mulyani.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan layanan transportasi selama musim mudik Lebaran.

    “Kami ingin memastikan adanya insentif penurunan harga tiket. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan para pemangku kepentingan industri penerbangan, harga avtur di 37 bandara berhasil dikurangi, serta fuel surcharge juga ditekan,” ungkap AHY.

    AHY menyampaikan, dengan insentif PPN sebesar 6 persen yang ditanggung pemerintah, harga tiket pesawat ekonomi domestik bisa turun hingga 13%-14%.

    Selain insentif PPN yang membuat hara tiket pesawat menjadi lebih murah, pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas tambahan untuk mendukung kelancaran arus mudik. Salah satunya adalah program mudik gratis bagi 100.000 orang menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN.

  • Harga Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025 Diskon 14% Mulai 1 Maret 2025, Berlaku 2 Pekan – Page 3

    Harga Tiket Pesawat Mudik Lebaran 2025 Diskon 14% Mulai 1 Maret 2025, Berlaku 2 Pekan – Page 3

    Sebelumnya, selama Ramadan dan menjelang mudik Lebaran, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan ada potongan harga tiket pesawat lebih dari 10 persen dan potongan tarif tol lebih dari 20 persen.

    “Potongan harga tiket pesawat akan ada lagi, nanti akan diumumkan berapanya. Namun, dipastikan akan lebih dari 10 persen,”ujar Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jumat (28/2/205).

    Lalu, juga akan ada potongan untuk tarif tol, di mana angkanya pun akan diumumkan oleh Menteri terkait. Namun dipastikan, potongan tarifnya pun lebih dari 20 persen.

    “Potongan tarif pun berlaku untuk angkutan laut untuk mengakut para pemudik. Mudik gratis pun tetap akan dilakukan oleh berbagai kementerian, untuk Kementerian Perhubungan saja menyediakan setidakanya ada 300 bis, mudik gratis jalur laut, dan beberapa program lain untuk menunjang arus mudik,”ungkap Airlangga.

    Lalu, Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian pun terus mendorong lintas kementerian lain, untuk membuat program penggerak konsumsi dalam negeri. Misalnya saja Kementerian Pariwisata, yang didorong untuk menggelar berbagai event atau acara, sehingga terjadi peningkatan permintaan makan dan minum.

    “Jadi upaya-upaya inilah yang bisa menahan pertumbuhan ekonomi tetap di atas pada kuartal 1 tahun ini. Pada April hingga seterusnya, kita duduk dulu, tapi tetap harus ada event. Entah itu jelang liburan sekolah atau Kembali ke sekolah,”katanya.

  • Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat hingga 14 Persen

    Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat hingga 14 Persen

    Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat selama musim mudik Lebaran 2025 sebesar 13% sampai 14%. Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 ini diberlakukan untuk meringankan beban masyarakat yang mudik.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13% hingga 14% dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. 

    Menurutnya, periode diskon tiket pesawat tersebut berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025. 

    “Jadi harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih dua minggu turun di angka 13% hingga 14%,” kata AHY saat konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Sabtu (1/3/2025). 

    Menurutnya pemerintah telah berhasil menurunkan ongkos kebandarudaraan, termasuk biaya bahan bakar avtur di 37 bandara. Kemudian fuel sure charge itu juga bisa dikurangi. Hal ini jelas berdampak pada penurunan harga tiket pesawat.

    “Harga penurunan tiket ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idulfitri di kampung halaman masing-masing,” ungkap dia.

    AHY juga menjelaskan perhitungan secara umum yang menyebabkan harga tiket pesawat ekonomi domestik berhasil diturunkan untuk Lebaran 2025, atas kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan para stakeholders industri penerbangan. 

    “Yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%,” tambah AHY. 

    Disebutkan, PPN ditanggung pemerintah sebagian tersebut telah diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2025. “Akan dikurangi PPN-nya sehingga masyarakat hanya membayar 5%. Jadi, 6% ditanggung pemerintah,” jelasnya. 

    Dalam konferensi pers penurunan harga tiket pesawat itu turut hadir juga Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Sri Mulyani Beri Diskon PPN 6 Persen, Harga Tiket Pesawat Saat Mudik Turun Segini – Page 3

    Sri Mulyani Beri Diskon PPN 6 Persen, Harga Tiket Pesawat Saat Mudik Turun Segini – Page 3

    Sebelumnya, selama Ramadan dan menjelang mudik Lebaran, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan ada potongan harga tiket pesawat lebih dari 10 persen dan potongan tarif tol lebih dari 20 persen.

    “Potongan harga tiket pesawat akan ada lagi, nanti akan diumumkan berapanya. Namun, dipastikan akan lebih dari 10 persen,”ujar Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jumat (28/2/205).

    Lalu, juga akan ada potongan untuk tarif tol, di mana angkanya pun akan diumumkan oleh Menteri terkait. Namun dipastikan, potongan tarifnya pun lebih dari 20 persen.

    “Potongan tarif pun berlaku untuk angkutan laut untuk mengakut para pemudik. Mudik gratis pun tetap akan dilakukan oleh berbagai kementerian, untuk Kementerian Perhubungan saja menyediakan setidakanya ada 300 bis, mudik gratis jalur laut, dan beberapa program lain untuk menunjang arus mudik,”ungkap Airlangga.

    Lalu, Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian pun terus mendorong lintas kementerian lain, untuk membuat program penggerak konsumsi dalam negeri. Misalnya saja Kementerian Pariwisata, yang didorong untuk menggelar berbagai event atau acara, sehingga terjadi peningkatan permintaan makan dan minum.

    “Jadi upaya-upaya inilah yang bisa menahan pertumbuhan ekonomi tetap di atas pada kuartal 1 tahun ini. Pada April hingga seterusnya, kita duduk dulu, tapi tetap harus ada event. Entah itu jelang liburan sekolah atau Kembali ke sekolah,”katanya.

     

  • Pelni Batam siapkan KM Nggapulu untuk Angkutan Lebaran 2025

    Pelni Batam siapkan KM Nggapulu untuk Angkutan Lebaran 2025

    Saat ini, KM Nggapulu tengah menjalani proses docking. Setelah selesai, kapal ini akan segera beroperasi

    Batam (ANTARA) – PT Pelni Cabang Batam, Kepulauan Riau, menyiapkan kapal tambahan yaitu KM Nggapulu untuk melayani Angkutan Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Kepala PT Pelni Cabang Batam Edwin Kurniansyah di Batam, Jumat, mengatakan saat ini KM Nggapulu sedang menjalani proses perawatan dan perbaikan (docking) untuk memastikan kesiapan kapal tersebut guna membantu KM Kelud saat Angkutan Lebaran 2025.

    “Saat ini, KM Nggapulu tengah menjalani proses docking. Setelah selesai, kapal ini akan segera beroperasi untuk memecah jumlah penumpang dan memastikan perjalanan mudik berjalan lancar,” kata Edwin.

    Selain itu, Pelni Batam juga menambah kapasitas penumpang tanpa kursi (non seat) guna mengakomodir pengguna jasa kapal.

    Edwin menyampaikan saat ini pihaknya telah mendapatkan surat dispensasi dari Kementerian Perhubungan untuk menambah kapasitas non-seat sejak 21 Februari 2025.

    “Selain 2.607 seat reguler, kami akan ada penambahan non-seat. Kami sudah mendapatkan surat dispensasi dari Kementerian Perhubungan agar KM Kelud bisa mengangkut lebih banyak penumpang,” ujar dia.

    Ia menyebutkan selain melakukan penambahan kapasitas non-seat, PT Pelni juga memastikan kesiapan perlengkapan keselamatan sesuai standar yang berlaku, salah satunya menyesuaikan jumlah jaket keselamatan dengan total penumpang reguler maupun non-seat yang diizinkan.

    “Dari sisi hukum, kami wajib meng-update perlengkapan keselamatan, termasuk jaket keselamatan (life jacket), agar sesuai dengan jumlah penumpang seat reguler dan non-seat yang kami angkut,” kata Edwin.

    Untuk penjualan tiket non-seat, ia mengatakan Pelni Batam akan membuka penjualan tiket setelah sertifikat keselamatan kapal penumpang dirilis oleh Kemenhub.

    Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek keselamatan terpenuhi sebelum tiket dijual kepada masyarakat.

    “Mengenai penjualan, kami sudah koordinasi dengan kantor pusat. Saat ini, penjualan belum 100 persen dan masih dibuka secara bertahap,” kata Edwin.

    Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kerap Menyebabkan Kecelakaan, Separator Pembatas Jalan di Margonda Depok Dibongkar – Page 3

    Kerap Menyebabkan Kecelakaan, Separator Pembatas Jalan di Margonda Depok Dibongkar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Depok, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), membongkar separator pembatas jalan di Raya Margonda, antara jalur cepat dan lambat.

    Pembongkaran ini dilakukan berdasarkan hasil kajian yang melibatkan Pemerintah Kota Depok dan Polres Metro Depok, di mana disebut separator tersebut sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

    “Ini sering terjadi kecelakaan di titik lokasi ini, jadi akhirnya kemarin disepakati untuk dibongkar,” kata Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty di Depok, Jumat (28/2/2025).

    Citra menjelaskan bahwa pembongkaran separator pembatas jalan dilakukan pada sisi jalan dari arah lampu merah Margonda-Juanda menuju Perumahan Pesona Khayangan. Pembongkaran ini telah dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR.

    “Jadi yang kita bongkar baru ruas jalan ini dulu, kita sedang berproses izinya ke BPTJ dan Kementerian lain,” jelas dia.

    Adapun seperator pembatas Jalan Raya Margonda pada jalur cepat dan lambat sekitar satu kilometer. Pembongkaran dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas baik pengendara mobil maupun motor.

    “Ya, yang sering terjadi kecelakaan di sini, yang sering truk atau mobil naik ke atasnya (seperator pembatas jalan),” ucap Citra.

    Seperator pembatas jalan yang dibongkar, nantinya akan ditambal dengan aspal yang telah disiapkan DPUPR. Penbongkaran tersebut guna memberikan kenyamanan pengendara mobil dan motor melintas di Jalan Raya Margonda.

    “Pembongkaran turut memperhatikan meningkatnya volume kendaraan yang semakin bertambat setiap tahunnya di Jalan Margonda,” terang Citra.