Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Kebijakan Larangan Truk ODOL Melintas di Jalan Raya Efektif Berlaku Usai Lebaran 2025 – Halaman all

    Kebijakan Larangan Truk ODOL Melintas di Jalan Raya Efektif Berlaku Usai Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, penerapan larangan truk Over Dimension Over Load (ODOL) melintas akan mulai berlaku setelah Lebaran 2025 atau pada April 2025 mendatang.

    Menurut Dudy, saat ini truk-truk besar masih diperlukan utamanya pada momen Lebaran 2025 untuk distribusi barang.

    “Itu operasi untuk truk ODOL dan yang turut berpartisipasi dari kepolisian. Kami belum masif karena memang suasana bulan Ramadan, kami juga tahu pada saat ramadan distribusi barang cukup tinggi,” kata Dudy dalam Media Briefing di Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

    Menhub Dudy menegaskan bahwa pada periode ini truk-truk besar masih diperbolehkan untuk melintas. Namun, dia juga bersama Kepolisian dan Pemerintah Daerah terkait melakukan sidak di beberapa wilayah.

    Terlebih lagi, penerapan larangan ODOL ini sejatinya melanjutkan komitmen di tahun 2023 yakni Zero ODOL. Kementerian Perhubungan pun turut menggandeng Kementerian dan Lembaga lain untuk turut mendukung penerapan ini.

    “Tapi pesan yang ingin kami sampaikan bahwa pada penyelenggara angkutan darat khususnya, kita sudah mulai serius lagi terhadap penanganan masalah ODOL Ini pesan yang kami sampaikan kepada para penyelenggara,” jelasnya.

    Di sisi lain, Menhub Dudy bilang bahwa Kemenhub tengah memperjuangkan kewenangan untuk bisa mencabut izin usaha atau menindak truk ODOL. Sebab kata dia, perizinan itu sepenuhnya kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Saat ini kami tidak punya kewenangan untuk mencabut izin usahanya atau menindak. Karena perizinan sekarang di proses BKPM sesuai dengan ketentuan di UU Ciptaker,” papar Dudy.

    “Tapi kami sudah menyampaikan kepada BKPM khususnya bahwa kedepannya kami ingin supaya bahwa apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan ODOL ke arah pelanggaran, maka kami punya bisa untuk mencabut izin usaha dari perusahaan tersebut. Khususnya apabila kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL).

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan.
    Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat,” ucap dia.

    “Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” sambungnya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin Agus Gumiwang.

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan akan menindak truk over dimension over loading atau ODOL.

    Agus menyampaikan, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sudah sering melakukan sosialisasi mengenai truk ODOL. Namun, masih ditemui bahwa truk ODOL menjadi penyebab kecelakaan.

    “Saya akan rapat koordinasi bagaimana solusi untuk melakukan tindakan yang tepat. Jadi overload kita tindak, over dimensi kita tindak,” ujar Agus usai acara di Kantor Jasa Raharja, Jakarta, Senin (17/2/2025) lalu.

    Menurut Agus, Korlantas akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, serta Kementerian Perdagangan, untuk menerapkan tindakan yang tepat.

    “Karena ini kaitannya dengan logistik, tetapi memang hasil analisa dan evaluasi ketika terjadi kecelakaan, khususnya kendaraan berat, itu diduga memang banyak yang over dimensi dan overload, ini menjadi perhatian kita semua,” tutur Agus.

  • Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pasokan BBM Dipastikan Aman Selama Ramadan dan Arus Mudik – Halaman all

    Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pasokan BBM Dipastikan Aman Selama Ramadan dan Arus Mudik – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi aman selama masa Ramadan dan Idul Fitri 2025 di tengah potensi cuaca ekstrem.

    Pelaksana Tugas Harian (PTH) Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, pihaknya mendapatkan akses perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    “BMKG memberikan akses kepada kami, bagaimana perkiraan cuaca, termasuk perkiraan arus laut, itu kami diberikan aksesnya. Kami bisa melihat sebetulnya di daerah mana nanti yang diperkirakan kesulitan penyandaran kapal dan lain-lain,” kata Mars Ega dikutip Rabu (5/3/2025).

    Untuk memastikan kelancaran distribusi energi, Pertamina Patra Niaga menyiapkan empat langkah strategis utama. 

    Pertama, memastikan ketersediaan energi di berbagai titik layanan yang sudah ada, seperti SPBU, pangkalan LPG, dan agen LPG agar masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang diperlukan.

    “Yang pertama, kita memastikan layanan energi dengan layanan ataupun aset-aset yang kita berikan eksisting saat ini. Yaitu SPBU, pangkalan LPG, agen LPG, dan lain-lain,” ujar Mars Ega.

    Berkaca dari perkiraan BMKG dan hasil survei Kementerian Perhubungan terkait rencana pergerakan masyarakat selama masa mudik Lebaran, Pertamina Patra Niaga juga memetakan wilayah rawan bencana dan terpencil (remote). 

    Khusus di daerah terpencil, pihaknya menambah stok energi sebelum puncak arus mudik.

    Untuk mengantisipasi gangguan di jalur distribusi, Pertamina Patra Niaga juga mempersiapkan alternatif rute yang aman, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana alam seperti longsor atau erupsi gunung berapi. 

    “Daerah-daerah remote ini biasanya dua minggu sebelum menjelang puncak mudik, kami sudah melakukan build up stock di lokasi-lokasi outlet kami. Jadi di SPBU yang 3T itu, kami tambahkan stoknya.”

    “Bisa dengan kita taruh mobil tangki di dekat lokasi, bisa juga dengan kita tambahkan drum-drum di lokasi SPBU tersebut secara temporary. Selain itu, kita juga menyiapkan untuk rute-rute yang rawan bencana,” tutur Mars Ega.

    Untuk mengantisipasi kenaikan permintaan BBM menjelang puncak arus mudik Lebaran, Pertamina Patra Niaga menyiagakan mobil tangki kantong di area yang diperkirakan padat. 

    Selain itu, ada motorist yang siaga menyediakan kebutuhan BBM bagi kendaraan yang terjebak kemacetan.

  • Pemerintah Majukan Libur Sekolah Mulai 21 Maret, ASN Bisa WFA 24-27 Maret

    Pemerintah Majukan Libur Sekolah Mulai 21 Maret, ASN Bisa WFA 24-27 Maret

    Jakarta –

    Pemerintah terus mematangkan persiapan mudik lebaran 2025 agar perjalanan masyarakat lebih aman dan nyaman. Sejumlah kebijakan strategis pun disepakati mulai dari penyesuaian libur sekolah, diskon tol, hingga stok pangan.

    Kesepakatan itu diambil saat Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu (5/3/2025). Pratikno mengungkapkan kebijakan pertama yang disepakati yakni terkait libur sekolah dan madrasah yang awalnya dimulai 26 Maret 2025, lalu dimajukan menjadi 21 Maret hingga 8 April 2025.

    Hal ini, kata dia, bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik. Selain itu, ASN juga mendapatkan fleksibilitas kerja berdasarkan Surat Edaran Menpan RB No. 2 Tahun 2025, yang menetapkan kebijakan Flexible Working Arrangement pada 24-27 Maret 2025.

    “Sudah diterbitkan surat edaran dari Kemenpan RB bahwa Flexible Working Arrangement bagi ASN itu telah ditetapkan mulai 24-27 Maret 2025. Kemudian, libur sekolah dan madrasah yang awalnya dimulai 26 Maret, dimajukan menjadi 21 Maret-8 April 2025. Rentang waktu yang lebih panjang ini diharapkan dapat mengurangi risiko penumpukan di jalur mudik maupun arus balik,” ujar Pratikno dalam keterangan yang diterima.

    Kemudian, pemerintah juga memastikan kesiapan armada transportasi darat, laut, dan udara, termasuk program mudik gratis yang akan dikelola melalui platform terpadu oleh Kementerian Perhubungan. Platform ini bertujuan agar distribusi penumpang lebih merata sehingga tidak ada bus yang kelebihan atau kekurangan muatan.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Kita akan meluncurkan platform terpadu mudik gratis melalui Kementerian Perhubungan. Ini untuk memastikan distribusi yang merata, agar tidak ada bus yang penuh sementara ada bus lain yang kosong. Koordinasi dan konsolidasi data antarprovider sangat penting agar pengguna mudik gratis bisa terlayani dengan baik,” ucap dia.

    Selain itu, Pratikno menyampaikan pihaknya telah mengecek kesiapan infrastruktur jalan, jembatan, serta potensi bencana seperti longsor dan banjir. Basarnas dan BNPB telah disiagakan di titik-titik rawan, dengan dukungan peralatan berat dan tim tanggap darurat.

    Dari sisi tarif transportasi, lanjut Menko PMK, pemerintah telah mengatur skema diskon tarif tol serta penyesuaian harga tiket pesawat domestik untuk mengurangi kepadatan di tanggal-tanggal tertentu. Sementara itu, sektor pangan juga menjadi perhatian. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Badan Pangan Nasional, Menko PMK menegaskan bahwa stok pangan menjelang Lebaran mencukupi dan inflasi terkendali.

    “Pak Kepala Badan Pangan Nasional sudah menyampaikan bahwa stok cukup berlimpah dan inflasi rendah. Kemenkes juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mengecek kesehatan sopir angkutan umum agar keselamatan penumpang terjamin,” jelas Menko PMK.

    Pratikno juga meminta pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mempersiapkan infrastruktur seperti menyediakan rest area, serta meningkatkan layanan bagi pemudik. Selain itu, berbagai objek wisata juga telah dicek untuk memastikan kesiapan fasilitas liburan bagi masyarakat selama Idul Fitri.

    (maa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Maxim Usul RUU LLAJ Atur Kemitraan Ojol hingga Tarif

    Maxim Usul RUU LLAJ Atur Kemitraan Ojol hingga Tarif

    Maxim Usul RUU LLAJ Atur Kemitraan Ojol hingga Tarif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PT Teknologi Perdana Indonesia (
    Maxim Indonesia
    ) mengusulkan agar revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) mengatur status hukum pengemudi transportasi online hingga tarif layanan.
    Head of Legal Department Maxim Indonesia
    Dwi Putra Tama
    beralasan, saat ini kemitraan antara
    driver
    dengan aplikator belum dikategorikan sebagai hubungan kerja profesional.
    “Maxim mendorong agar regulasi di kemudian hari dapat lebih jelas dan inklusif diterapkan, untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar Dwi dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi V DPR RI, Rabu (5/3/2025).
    “Status hubungan kemitraan tersebut perlu dan sudah seharusnya dimasukkan dan ditegaskan dalam rancangan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan,” kata dia.
    Dwi menerangkan, hubungan kemitraan ini berbeda dengan definisi pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
    Oleh karena itu, ia mendorong agar RUU LLAJ dapat menegaskan status kemitraan tersebut secara lebih inklusif.
    “Hubungan kemitraan ini dasarnya adalah hubungan perdata, jadi memang berbeda dengan definisi pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” kata Dwi.
    Selain itu, lanjut Dwi, Maxim juga menyoroti ketidakseragaman regulasi tarif layanan transportasi online di berbagai daerah, terutama untuk angkutan roda empat atau angkutan sewa khusus.
    Dwi mencontohkan, ada sembilan provinsi yang memiliki peraturannya masing-masing mengenai ketentuan biaya operasional kendaraan.
    “Ketidakseragaman regulasi tarif untuk layanan roda empat di berbagai daerah menimbulkan ketidakpastian bagi mitra pengemudi dan aplikator,” ucap Dwi.
    “Setidaknya ada sembilan provinsi yang telah mengeluarkan SK gubernur dengan formulasi biaya operasional kendaraan yang berbeda-beda,” kata dia.
    Dwi pun mengusulkan agar regulasi tarif layanan transportasi online disentralisasi dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
    Langkah ini dianggap penting untuk mencegah disparitas tarif antar daerah.
    “Kami mengusulkan adanya sentralisasi regulasi tarif layanan roda empat, di mana biaya operasional kendaraan dan tarif dalam pembagian zonasi harus dikembalikan serta ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar dia menjelaskan.
    Dwi juga menyoroti pengawasan operasional perusahaan transportasi online yang setidaknya berada di bawah tiga kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Ketenagakerjaan.
    “Hal itu menunjukkan regulasi ini perlu dicermati kembali, dan kami sekali lagi menegaskan pentingnya status kemitraan dan pengertian perusahaan aplikasi serta pengertian status mitra pengemudi bisa diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Dwi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Strategi Jasa Marga Hadapi Lonjakan Arus Mudik dan Balik Idulfitri 2025

    Strategi Jasa Marga Hadapi Lonjakan Arus Mudik dan Balik Idulfitri 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Jasa Marga (Persero) memaparkan berbagai langkah strategis dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat selama libur Idulfitri 1446 H/2025. Sejumlah persiapan strategi operasional dan peningkatan sejumlah layanan di jalan tol milik Jasa Marga Group yang dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan kendaraan selama momen arus mudik dan balik Idulfitri 2025.

    “Strategi peningkatan ini sebagai upaya Jasa Marga untuk menjaga Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap optimal dan mengantisipasi potensi kepadatan yang terjadi selama arus mudik dan balik periode libur Idulfitri 1446 H/2025, termasuk meningkatkan kualitas layanan operasional dengan memperhatikan kesiapan fasilitas guna memberikan pelayanan maksimal kepada para pengendara,” jelas Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur, Rabu (5/3/2025).

    Sebagai bagian dari strategi operasional, Jasa Marga memproyeksikan volume kendaraan pada periode jelang puncak arus mudik hingga balik Idulfitri 1446 H/2025, serta telah menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas sesuai diskresi Kepolisian untuk mengantisipasi potensi kepadatan. Rekayasa lalu lintas tersebut meliputi contraflow serta penerapan oneway apabila dibutuhkan sesuai diskresi Kepolisian.

    Subakti menambahkan bahwa Jasa Marga memberikan potongan tarif tol sebesar 20% untuk semua golongan kendaraan yang melintas di Jalan Tol Trans Jawa yang dikelola Jasa Marga Group dari Jakarta menuju Semarang pada periode arus mudik dan Semarang menuju Jakarta pada periode arus balik.

    Potongan tarif tol berlaku untuk arus mudik pada Senin, 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB hingga Jumat, 28 Maret 2025 pukul 05.00 WIB dan untuk arus balik berlaku pada Selasa, 8 April 2025 pukul 05.00 WIB hingga Kamis, 10 April 2025 pukul 05.00 WIB.

    “Pemberlakuan potongan tarif tol ini untuk menghindari penumpukan kendaraan pada satu tanggal tertentu, terutama yang telah diprediksi menjadi puncak arus mudik dan balik periode libur Idulfitri 1446 H/2025 serta dalam rangka menjaga kelancaran arus lalu lintas di jalan tol. Jasa Marga sebagai Perusahaan BUMN mendukung penuh skenario yang dilakukan Pemerintah atas arahan dari Kementerian BUMN pada periode libur Idulfitri 1446 H/2025 dengan memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, salah satunya lewat potongan tarif tol ini,” ucap Subakti.

    Dalam hal peningkatan infrastruktur, Jasa Marga menambah perangkat teknologi dan mengintegrasikan informasi dari Kementerian Perhubungan serta kepolisian dengan super app bernama Jasa Marga Integrated Digitalmap (JID) untuk mempermudah sekaligus meningkatkan akurasi rekayasa lalu lintas baik pada akses masuk maupun keluar maupun jalur utama jalan tol dan jalan non tol di sekitar TransJawa.

    Selain itu, Perseroan juga berencana mengoperasikan sejumlah ruas tol baru, baik secara operasional tanpa tarif maupun yang belum bertarif secara fungsional, seperti Jalan Tol Jogja-Solo segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,5 km yang yang dioperasikan tanpa tarif, segmen Prambanan-Purwomartani sepanjang 6,78 km yang difungsionalkan tanpa tarif, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi segmen Gending-Paiton sepanjang 23,47 km yang difungsionalkan tanpa tarif, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan segmen Sadang-Bojongmangu sepanjang 31,25 km yang pengoperasiannya bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian.

    Pada fasilitas rest area, Jasa Marga telah menambah berbagai layanan untuk kenyamanan pengguna jalan. Penambahan fasilitas meliputi 127 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kendaraan listrik, 761 toilet tambahan, pos kesehatan, dan taman bermain anak. Optimalisasi Rest Area Management System (RAMS) juga dilakukan untuk memastikan kapasitas parkir yang efisien dan pengaturan flow kendaraan.

    Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla menekankan bahwa itikad baik dari para Perusahaan BUMN ini untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat saat menghadapi momen libur Idulfitri 1446 H/2025 dilakukan dengan persiapan yang matang.

    “Berbagai macam peningkatan pelayanan hingga kesiapan teknis sudah dilakukan oleh tiap Perusahaan BUMN dengan matang. Bahkan dari pemaparan tadi banyak hal yang memudahkan masyarakat seperti adanya potongan tarif tol, dan peningkatan pelayanan lain. Ini salah satu bukti bagaimana upaya pelayanan yang dilakukan oleh BUMN untuk bisa memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini tentunya akan memberikan pengalaman mudik bagi masyarakat yang aman, tenang, dan menyenangkan,” terang Putri.

    Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik Libur Idulfitri 1446H/2025

    Adapun proyeksi lalu lintas keluar Jakarta periode H-10 s.d H2 (21 Maret 2025 -1 April 2025) di empat Gerbang Tol (GT) Utama, yakni yakni GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), GT Kalihurip (arah Bandung), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikupa (arah Merak) sebanyak 2.178.653 kendaraan (naik 1,1% terhadap tahun 2024). Untuk proyeksi lalu lintas kembali atau masuk ke Jakarta periode H1-H+10 (31 Maret 2025 s.d 11 April 2025) di empat GT Utama sebanyak 2.292.903 kendaraan (turun -0,5% terhadap tahun 2024).

    Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik atau keluar Jakarta terjadi pada H-3 periode libur Idulfitri 1446 H/2025 atau pada Jumat, 28 Maret 2025 dengan jumlah 232.401 kendaraan atau naik 50% dibandingkan lalu lintas normal. Sedangkan, puncak arus balik atau kembali menuju Jakarta diprediksi akan terjadi pada H+5 periode libur Idulfitri 1446 H/2025 atau pada Minggu, 6 April 2025 dengan jumlah 276.006 kendaraan atau naik 62% dibanding lalu lintas normal.

  • Usul IPHI terkait Pengelolaan Keuangan Haji: Harus Ada Komite Tetap

    Usul IPHI terkait Pengelolaan Keuangan Haji: Harus Ada Komite Tetap

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Iskandar Zulkarnain menyampaikan beberapa usulan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Pertama, IPHI mengusulkan terkait peran Badan Penyelenggara Haji (BPH), sehingga dibutuhkan penyelerasan peran BPH dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam regulasi. Kedua, pihaknya juga mengusulkan komite tetap haji.

    “Karena penyelenggaraan haji itu melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Tidak hanya Kementerian Agama saja, tidak hanya BPKH saja, tapi ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Luar Negeri, dan sebagainya. Jadi harus ada komite tetap haji yang nanti akan melakukan orkestrasi setiap tahun tentang penyelenggaraan haji, sehingga tujuan membuat haji ini lebih baik kepada jemaah lebh terjangkau itu dapat terlaksana,” kata Iskandar saat menghadiri Rapat Panja Komisi VIII DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu (5/3/2025).

    Kemudian, IPHI mengusulkan agar BPKH sebagai lembaga keuangan memiliki modal seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Ia juga menyinggung manajemen risiko keuangan haji. Pasalnya, kata Iskandar, investasi memiliki banyak risiko.

    “Perlu adanya cadangan risiko yang tentunya sesuai best practice lembaga-lembaga keuangan dunia, termasuk di antaranya fluktuasi pasar karena selama ini menerima dalam rupiah, membelanjakan dalam valuta asing. Kecuali bisa diubah undang-undangnya, termasuk juga bisa  menerima dalam mata uang asing, termasuk juga emas karena sudah ada bank emas di sini,” paparnya.
     

  • Jasa Marga Dukung Kelancaran Libur Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 

    Jasa Marga Dukung Kelancaran Libur Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memaparkan berbagai langkah strategis dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat selama libur Idulfitri 1446H/2025 pada Konferensi Pers yang digelar oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Selasa (4/3). 

    Acara ini dihadiri oleh Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur yang didampingi Direktur Operasi Jasa Marga Fitri Wiyanti dan Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Ari Wibowo, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, serta Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan sejumlah persiapan strategi operasional dan peningkatan sejumlah layanan di jalan tol milik Jasa Marga Group yang dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan kendaraan selama momen libur Idulfitri 1446H/2025.

    “Strategi peningkatan ini sebagai upaya Jasa Marga untuk menjaga Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap optimal dan mengantisipasi potensi kepadatan yang terjadi selama arus mudik dan balik periode libur Idulfitri 1446H/2025, termasuk meningkatkan kualitas layanan operasional dengan memperhatikan kesiapan fasilitas guna memberikan pelayanan maksimal kepada para pengendara,” jelas Subakti.

    Sebagai bagian dari strategi operasional, Jasa Marga memproyeksikan volume kendaraan pada periode jelang puncak arus mudik hingga balik Idulfitri 1446H/2025, serta telah menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas sesuai diskresi Kepolisian untuk mengantisipasi potensi kepadatan. Rekayasa lalu lintas tersebut meliputi _contraflow_ serta penerapan _oneway_ apabila dibutuhkan sesuai diskresi Kepolisian.

    Subakti menambahkan, bahwa Jasa Marga memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk semua golongan kendaraan yang melintas di Jalan Tol Trans Jawa yang dikelola Jasa Marga Group dari Jakarta menuju Semarang pada periode arus mudik dan Semarang menuju Jakarta pada periode arus balik.

     Adapun potongan tarif tol berlaku untuk arus mudik pada Senin, 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB hingga Jumat, 28 Maret 2025 pukul 05.00 WIB dan untuk arus balik berlaku pada Selasa, 8 April 2025 pukul 05.00 WIB hingga Kamis, 10 April 2025 pukul 05.00 WIB.

    “Pemberlakuan potongan tarif tol ini untuk menghindari penumpukan kendaraan pada satu tanggal tertentu, terutama yang telah diprediksi menjadi puncak arus mudik dan balik periode libur Idulfitri 1446H/2025 serta dalam rangka menjaga kelancaran arus lalu lintas di jalan tol.

     Jasa Marga sebagai Perusahaan BUMN mendukung penuh skenario yang dilakukan Pemerintah atas arahan dari Kementerian BUMN pada periode libur Idulfitri 1446H/2025 dengan memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, salah satunya lewat potongan tarif tol ini,” ucap Subakti.

    Dalam hal peningkatan infrastruktur, Jasa Marga menambah perangkat teknologi dan mengintegrasikan informasi dari Kementerian Perhubungan serta Kepolisan dengan _super app_ bernama Jasamarga Integrated Digitalmap (JID) untuk mempermudah sekaligus meningkatkan akurasi rekayasa lalu lintas baik pada akses masuk maupun keluar maupun jalur utama jalan tol dan jalan non tol di sekitar Transjawa.

    Selain itu, Perseroan juga berencana mengoperasikan sejumlah ruas tol baru, baik secara operasional tanpa tarif maupun yang belum bertarif secara fungsional, seperti Jalan Tol Jogja-Solo segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,5 km yang yang dioperasikan tanpa tarif, segmen Prambanan-Purwomartani sepanjang 6,78 km yang difungsionalkan tanpa tarif, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi segmen Gending-Paiton sepanjang 23,47 km yang difungsionalkan tanpa tarif, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan segmen Sadang-Bojongmangu sepanjang 31,25 km yang pengoperasiannya bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian.

    Dalam hal fasilitas rest area, Jasa Marga telah menambah berbagai layanan untuk kenyamanan pengguna jalan. Penambahan fasilitas meliputi 127 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kendaraan listrik, 761 toilet tambahan, pos kesehatan, dan taman bermain anak. Optimalisasi _Rest Area Management System_ (RAMS) juga dilakukan untuk memastikan kapasitas parkir yang efisien dan pengaturan flow kendaraan.

    Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla menekankan bahwa itikad baik dari para Perusahaan BUMN ini untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat saat menghadapi momen libur Idulfitri 1446H/2025 dilakukan dengan persiapan yang matang.

    “Berbagai macam peningkatan pelayanan hingga kesiapan teknis sudah dilakukan oleh tiap Perusahaan BUMN dengan matang. Bahkan dari pemaparan tadi banyak hal yang memudahkan masyarakat seperti adanya potongan tarif tol, dan peningkatan pelayanan lain. Ini salah satu bukti bagaimana upaya pelayanan yang dilakukan oleh BUMN untuk bisa memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini tentunya akan memberikan pengalaman mudik bagi masyarakat yang aman, tenang, dan menyenangkan,” terang Putri.

  • Kolaborasi untuk solusi logistik Pelabuhan Tanjung Perak

    Kolaborasi untuk solusi logistik Pelabuhan Tanjung Perak

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kolaborasi untuk solusi logistik Pelabuhan Tanjung Perak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – PT Pelindo Solusi Logistik (“SPSL”) menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi, aman, efisien, dan berdaya saing dalam acara Coffee Morning yang diselenggarakan DPW ALFI/ILFA Jawa Timur pada 19 Februari 2025 lalu di Kantor Terminal Petikemas Surabaya. Pelindo Solusi Logistik bersama para pemangku kepentingan industri logistik berdiskusi untuk mencari solusi atas berbagai tantangan layanan logistik guna meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis ke depan.

    Direktur Komersial dan Teknik PT Pelindo Solusi Logistik, Ruri I. Rachmaputri, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara seluruh pelaku industri logistik untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika industri. 

    “Kunci utama dalam meningkatkan efisiensi layanan logistik adalah sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan. Sebagai bagian dari ekosistem Pelindo, Pelindo Solusi Logistik berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi logistik yang inovatif dan berbasis teknologi guna mendukung kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Perak dan pelabuhan lainnya di Indonesia,” ujar Ruri.

    Acara ini dihadiri Kepala KSOP Tanjung Perak, Agustinus Maun, Kepala Bea Cukai Tanjung Perak, Dwiyanto Wahyudi, Kepala Karantina Tanjung Perak, Hardono, Ketua DPW ALFI/ILFA Jawa Timur, Sebastian Wibisono, Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya, Wahyu Widodo, Direktur Operasi PT Terminal Teluk Lamong, M. Syukur, Kepala KBC Tanjung Perak, Dwi Julianto, dan 100 orang perwakilan perusahaan forwarder yang menjadi anggota ALFI.

    Berbagai tantangan operasional logistik menjadi perhatian utama di dalam sesi diskusi, termasuk peningkatan sistem invoicing, optimalisasi penerapan Verified Gross Mass (VGM), solusi atas kemacetan, hingga optimalisasi keamanan dan efisiensi alat pemindai petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu, layanan operasional selama Ramadhan dan Hari Raya juga turut dibahas untuk memastikan kelancaran arus barang di pelabuhan.

    Terkait dengan alat pemindai petikemas, Ruri menjelaskan bahwa teknologi ini telah mencapai tahap Commissioning Internal di Terminal Petikemas Surabaya dan saat ini tengah menunggu jadwal kunjungan BAPETEN serta evaluasi dari Kementerian Perhubungan.

    “Dengan adanya alat ini, pemeriksaan petikemas dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan sehingga mendukung kelancaran arus logistik di pelabuhan,” ujar Ruri.

    Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Dwiyanto Wahyudi menjelaskan, bahwa di Pelabuhan Tanjung Perak sebelumnya telah terdapat alat pemindai petikemas milik pemerintah dimana ditegaskan melalui PMK 109 Tahun 2020 bahwa tempat penimbunan sementara wajib menyediakan sarana dan prasarana yang salah satunya adalah alat pemindai petikemas.

    “Kami bersyukur atas progress implementasi penambahan alat pemindai petikemas yang diinfokan oleh Pelindo Solusi Logistik (SPSL). Kami dari Bea Cukai sangat support mengikuti dinamika, semoga dalam waktu dekat bisa segera utilisasi,” ujar Dwiyanto.

    Senada dengan hal tersebut, Ketua DPW ALFI/ILFA Jawa Timur, Sebastian Wibisono mengatakan, bahwa ALFI mendukung program pemerintah terkait alat pemindai petikemas X-Ray ini. Sebaiknya kita tidak hanya melihat dari besaran investasinya tapi bagaimana manfaat ke depan untuk bisa berbuat lebih baik lagi di pelabuhan. “Harapannya diskusi semacam ini harus sering dilakukan agar diperoleh solusi yang solutif atas tantangan bersama”, ungkap Wibi.

    PT Pelindo Solusi Logistik sebagai salah satu Subholding BUMN Kepelabuhanan Pelindo, terus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di sektor kepelabuhanan dan logistik. Dengan teknologi ini, proses pemeriksaan petikemas menjadi lebih akurat, cepat, dan transparan.

    “Penggunaan alat pemindai petikemas berbasis teknologi X-ray merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi modernisasi dan meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan di Indonesia. Hal ini tidak hanya mendukung kelancaran arus logistik nasional, tetapi juga memperkuat keamanan serta daya saing layanan kepelabuhanan di tingkat global,” tutup Ruri.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Syarat dan Ketentuan Mudik Gratis Lebaran 2025 – Page 3

    Syarat dan Ketentuan Mudik Gratis Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jelang Lebaran 2025, pemerintah dan berbagai BUMN kembali mengadakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat pulang kampung. Program ini menawarkan berbagai moda transportasi seperti bus, kereta api, dan kapal laut, bahkan beberapa menyediakan layanan untuk pemudik yang membawa sepeda motor.

    Pendaftaran dibuka mulai awal Maret 2025 melalui berbagai platform online, dengan kuota terbatas dan persyaratan yang bervariasi.

    Beberapa instansi yang menyelenggarakan program ini antara lain Kementerian BUMN dengan 100.000 kuota melalui aplikasi Mitra Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui aplikasi yang sama dan situs mudikgratis.dephub.go.id, serta Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan layanan khusus bagi warga Jawa Tengah di Jabodetabek. Selain itu, Jasa Raharja juga membuka pendaftaran melalui tautan yang diumumkan di media, dan Dishub Jawa Barat melalui aplikasi Sapawarga.

    Pemerintah daerah juga turut berpartisipasi. Pemkab Bandung menyediakan mudik gratis melalui situs bandungkab.go.id/mudikgratis, dengan rute Bandung-Solo dan Bandung-Yogyakarta.

    Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 293 bus dan 10 truk untuk mengangkut sepeda motor, melayani 20 kota di enam provinsi. Pendaftaran dilakukan melalui link resmi yang diumumkan oleh Dishub DKI Jakarta. Program mudik gratis ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mudik.

  • Lanjut Terus! Sederet Proyek Era Jokowi Masuk PSN Prabowo

    Lanjut Terus! Sederet Proyek Era Jokowi Masuk PSN Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sudah memilih deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dikebut selama lima tahun ke depan hingga 2029. Ada puluhan proyek di antaranya sudah dibesut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Daftar proyek andalan Prabowo itu tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang diteken Prabowo pada 10 Februari 2025 yang lalu.

    PSN selama lima tahun ke depan dibagi dalam beberapa poin. Pertama program utama Makan Bergizi Gratis, program swasembada pangan, program swasembada energi, program swasembada air, program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan program pembangunan manusia.

    Lebih dari setengah proyek yang ada di daftar PAN yang dicanangkan Prabowo merupakan proyek-proyek yang sudah berjalan atau dicanangkan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menjabat.

    Beberapa proyek besar Jokowi yang terlihat diteruskan Prabowo mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia. Prabowo menargetkan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan selesai pada 2028 setelah ekosistem legislatif dan yudikatif bisa terbentuk di IKN.

    Pembangunan IKN sendiri mulai dikebut Jokowi sejak 2022, sejauh ini ekosistem eksekutif telah terbentuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN. Salah satunya adanya Istana Negara di IKN yang sudah digunakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke 79, pada 17 Agustus 2024 kemarin.

    Pembangunan IKN akan dilaksanakan langsung oleh Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta.

    Kemudian, ada juga pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat yang akan menghubungkan Cikarang-Balaraja sepanjang 84 kilometer. Sejauh ini proyek tersebut sudah dimulai pengerjaannya untuk bagian jalur yang melalui Jakarta yaitu dari Tomang ke Medan Satria.

    Prabowo juga melanjutkan proyek pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku Tenggara, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

    Blok Masela sendiri memiliki cadangan gas sebesar 2,3 triliun standar kaki kubik (TSCF), yang berpotensi menghasilkan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bcf/d). Gas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, terutama untuk pembangkit listrik, industri, dan transportasi.

    Pengembangan blok migas itu sempat mandek di era Jokowi usai Shell mencabut hak partisipasinya dari proyek Masela. Pertamina dan Petronas kini jadi pengganti Shell untuk bekerja sama dengan Inpex untuk menyiapkan operasional Blok Masela.

    Selain tiga proyek tersebut, totalnya ada 48 proyek di era Jokowi yang dilanjutkan atau carry on oleh pemerintahan Prabowo.

    Berikut ini daftar lengkapnya seperti dirangkum detikcom:

    1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    2. Bendungan Way Apu
    Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    3. Bendungan Jragung
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    4. Bendungan Mbay
    Dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    5. Bendungan Bulango Ulu
    Dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    6. SPAM Regional Wosusokas
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    7. SPAM Regional Benteng-Kobema
    Dilakukan di Provinsi Bengkulu dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
    Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

    9. Ekspansi Kilang Minyak Tuban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

    10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

    11. North Hub Development Project Selat Makassar
    Dilakukan di kawasan Kalimantan dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

    12. Rescoping RDMP RU IV Cilacap
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

    13. Biorefinery Cilacap
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

    14. Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) Perkotaan
    Dilakukan di Provinsi Batam, Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi), dan Sulawesi Tenggara (Palu) dengan pelaksana PT Pertamina dan PGN.

    15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
    Dilakukan di Provinsi Aceh dengan pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe

    16. Pengembangan KEK Sei Mangkei
    Dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    17. Pengembangan KEK Galang Batang
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    20. Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay
    Dilakukan di Provinsi Maluku Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    22. Kawasan Industri Bantaeng
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemandatan Karbon dari hasil CCUS/CCS
    Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    25. Kawasan Industri Pulau Ladi
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    26. Kawasan Industri Fakfak
    Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengna pelaksana oleh perusahaan BUMN

    27. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    28. Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    30. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    31. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    35. Kawasan Industri Futong
    Dilakukan di Provinsi Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    36. Kawasan Industri Pulau Penebang
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    37. Kawasan Industri Kumai Multi Energi
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    38. Kawasan Industri Alumina Toba
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    40. Kawasan Industri Tabuk
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    41. Kawasan Industri Rimau
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara) dengan pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta

    43. Pembangunan Pelabuhan Patimban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Perhubungan

    44. Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat
    Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan PT MRT Jakarta

    45. Jalan Tol Serang-Panimbang
    Dilakukan di Provinsi Banten dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    46. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    48. Jakarta Sewerage System
    Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan pelaksana Menteri Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta

    (hal/kil)