Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

  • Ditjen Hubud berikan bantuan korban bencana Aceh-Sumatera

    Ditjen Hubud berikan bantuan korban bencana Aceh-Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan menyalurkan berbagai bantuan logistik dan kebutuhan darurat untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mempercepat pemulihan serta menjaga keselamatan masyarakat terdampak.

    “Kami turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Oleh karena itu, kami mengirimkan bantuan langsung ke lokasi terjadinya bencana,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Adapun bantuan yang diberikan berupa sembako, obat-obatan, hingga alat personal hygiene. Bantuan dikirimkan dengan menggunakan pesawat King Air registrasi PK-CAQ dan PK-CAN milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

    “Penyaluran bantuan itu dilakukan sejak 29 November hingga 1 Desember 2025,” ujarnya.

    Bantuan disalurkan melalui tiga UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) di bawah Ditjen Hubud yakni UPBU Malikussaleh, UPBU Rembele, dan UPBU Dr. Ferdinand Lumban Tobing.

    Selain mengirimkan bantuan, pesawat milik BBKFP juga sekaligus menjemput pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) Wilayah II – Medan yang terisolasi akibat banjir dan jalan yang terputus saat bertugas di Lhokseumawe, Aceh.

    Tidak hanya dari kantor pusat, KOBU Wilayah II – Medan dan UPBU di wilayah kerja OBU II juga turut mengirimkan bantuan untuk para korban bencana alam di wilayah Sibolga dan Lhokseumawe menggunakan pesawat milik BBKFP.

    Pada kesempatan itu, PLN Kota Medan juga turut mengirimkan bantuan bagi para pegawainya di wilayah kerja yang terdampak bencana alam.

    Selain KOBU Wilayah II – Medan, KOBU Wilayah VI – Padang juga turut melakukan aksi kemanusiaan dengan memberikan pakaian layak pakai dan sembako kepada korban bencana alam di wilayah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatra Barat.

    Sebelumnya Kantor UPBU Kelas III Aek Godang juga turut peduli terhadap masyarakat Sipirok-Tapanuli Selatan yang terdampak bencana alam dengan menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial berupa pemberian makanan.

    Kegiatan itu, katanya, diharapkan dapat membantu meringankan beban dan menjadi penguat bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Saat ini, Ditjen Hubud tengah mendata seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Hubud khususnya Kantor Otoritas Bandara Wilayah II – Medan dan Wilayah VI – Padang yang terdampak bencana banjir dan longsor untuk dapat dikirimkan bantuan.

    “Semoga bantuan kecil yang kami kirimkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kami berharap hal ini juga mendorong pihak lainnya untuk turut serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan bantuan,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: KN Antares salurkan bantuan dan evakuasi korban banjir Aceh

    Kemenhub: KN Antares salurkan bantuan dan evakuasi korban banjir Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengerahkan Kapal Negara (KN) Antares untuk mempercepat penyaluran bantuan dan membantu evakuasi warga terdampak banjir di Aceh guna memastikan keselamatan serta kelancaran penanganan darurat.

    “Kapal tersebut membawa bantuan logistik dari berbagai lembaga serta komunitas masyarakat serta membantu warga terdampak banjir,” kata Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang Tohara dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan KN Antares diberangkatkan dari Sabang pada Senin (1/12) pukul 13.30 WIB dan tiba di Ulee Lheue pada pukul 16.00 WIB. Setibanya di pelabuhan, kapal langsung melakukan proses pemuatan bantuan kemanusiaan.

    “Setelah seluruh logistik terpasang dengan aman, KN Antares bertolak kembali dari Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 19.50 WIB menuju Pelabuhan Krueng Geukueh. Kapal diperkirakan tiba pada Selasa (2/12) pukul 10.00 WIB,” ujar Tohara.

    Dia menuturkan KN Antares dinakhodai Ricky Hasbalah dan membawa kru gabungan dari Disnav Sabang, SROP Ulee Lheue, serta personel SROP Blang Oi.

    Kapal tersebut memuat bantuan logistik dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) atau Poltekpel Malahayati yaitu beras kemasan 10 kg sejumlah 50 sak, 98 dus mi instan, dan 50 dus air mineral.

    Kemudian dari Aliansi Mahasiswa Provinsi Aceh, dengan bantuan yang disalurkan berupa pakaian kering 103 karung, beras 5 kg sebanyak 15 sak, mi instan 13 dus, air mineral 14 dus, serta sebanyak 33 karung pakaian kering dari STIS Al-Aziziyah Sabang.

    “Kedatangan KN Antares pada Selasa (2/12) pukul 10.00 WIB, kemudian melakukan proses pembongkaran logistik yang diserahkan kepada Posko KSOP Kelas IV Lhokseumawe,” jelasnya.

    Selain membawa logistik, KN Antares juga menjalankan misi evakuasi warga terdampak banjir. Pada Selasa (2/12) pukul 13.00 WIB, kapal dijadwalkan melakukan embarkasi 100 warga dari Lhokseumawe. Mereka akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

    “Seluruh kru, peralatan, dan sistem navigasi kami dalam kondisi siap mendukung percepatan penanganan darurat banjir di Aceh. Kami memastikan seluruh kegiatan, baik distribusi bantuan maupun evakuasi berjalan aman, terkoordinasi, dan tepat waktu,” tambah Tohara.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melalui seluruh unit kerja teknis di wilayah Aceh akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jalur Aceh-Sumatra Putus, Pemerintah Rilis Bantuan Pangan via Udara

    Jalur Aceh-Sumatra Putus, Pemerintah Rilis Bantuan Pangan via Udara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra dengan mengerahkan armada udara, menyusul terhambatnya distribusi darat akibat akses jalan yang rusak imbas banjir dan longsor.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi meski kondisi logistik sangat menantang.

    Zulhas menuturkan, pemerintah saat ini tidak memprioritaskan urusan harga atau administrasi. Menurutnya, dalam situasi darurat, prosedur seperti penandatanganan dokumen atau penetapan harga bisa dilakukan belakangan.

    “Kami nggak soal harga lagi nih, bila perlu berikan dulu aja. Nggak bicara harga, tadi Mentan bilang, ambil aja dulu tanda tangan urusan belakangan,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas SPHP jagung dan pupuk bersubsidi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Pasalnya, Zulhas mengungkap beberapa titik terdampak tidak dapat dijangkau melalui jalur darat sehingga distribusi harus dialihkan melalui udara. Namun, menurutnya, sejumlah wilayah masih memungkinkan dijangkau, termasuk Sibolga.

    Namun, Provinsi Aceh menjadi salah satu area yang banyak meminta bantuan udara karena tingkat keterisolasiannya. Zulhas menuturkan permintaan bantuan melalui jalur udara terus mengalir dari Provinsi Aceh.

    Dia menuturkan, banyak perintah dan telepon yang masuk meminta agar distribusi dilakukan lewat udara karena akses darat masih terputus.

    TNI AU telah menurunkan sejumlah pesawat dan helikopter, sementara Kementerian Perhubungan juga telah mengerahkan seluruh dukungan transportasi udara yang tersedia di wilayah tersebut. Selain itu, sambung Zulhas, Kapolri juga menambah armada bantuan yang sudah berada di lokasi.

    Selain itu, Zulhas menyampaikan dukungan dari sektor swasta dan berbagai daerah seperti Riau dan Sumatra juga ikut mengalir, meski pengiriman bantuan jarak jauh membutuhkan waktu lebih lama.

    “Kalau yang jauh kan lama, sampainya bisa 4 hari, 5 hari gitu. Jadi dengan segala daya dan upaya, mudah-mudahan ini bisa membantu menenangkan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh tadi,” pungkasnya.

  • Syarat, Cara, dan Link Daftar Mudik Motor Gratis Nataru 2025

    Syarat, Cara, dan Link Daftar Mudik Motor Gratis Nataru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi membuka program Mudik Motor Gratis (Motis) khusus momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Pendaftaran dibuka mulai dari 1 Desember hingga 29 Desember 2025, sementara tanggal pengangkutan kendaraan roda dua berlangsung mulai 23 Desember hingga 30 Desember 2025. 

    DJKA menyediakan dua lintas pelayanan. Lintas Utara mencakup Jakarta Gudang—Pasar Senen (penumpang)—Bekasi (penumpang)—Cirebon Prujakan—Tegal—Pekalongan—Semarang Tawang. 

    Lintas Tengah melalui rute Jakarta Gudang—Pasar Senen (Penumpang)—Cirebon Prujakan—Purwokerto—Kebumen—Kutoarjo—Lempuyangan—Purwosari.

    DJKA menyampaikan, peserta yang mengikuti ini wajib tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

    “⁠Pemudik yang telah mendaftarkan diri di program Motis wajib untuk mengikuti dan apabila mengundurkan/membatalkan diri maka pemudik tidak dapat mengikuti program ini di tahun berikutnya,” tulis DJKA dalam laman resminya, dikutip pada Selasa (2/12/2025). 

    Nantinya, bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online wajib melakukan verifikasi ke posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar.

    Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki/menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya. Sepeda motor diserahkan pada H-1 atau 2 hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor dan wajib menunjukkan KTP asli pendaftar dan bukti pendaftaran.

    Bagi peserta yang ikut serta mudik bersama motor, kode booking tiket kereta api akan diberikan pada saat penyerahan sepeda motor.

    Perlu diingat bagi masyarakat yang mengikuti program ini bahwa sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan, akan dikenakan biaya Parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun.

    Tidak diperkenankan pula menitipkan helm dan kaca spion dan BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan. 

    Calon peserta dalam mendaftar melalui https://motis.djka.kemenhub.go.id.

    Sebelumnya, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan, KAI menyediakan layanan pengiriman motor secara gratis bagi masyarakat yang akan kembali ke kampung halaman maupun sebaliknya dengan kapasitas 5.568 unit motor dan 12.720 penumpang. 

    Program ini berjalan pada 23–30 Desember 2025 dan 2–5 Januari 2026, dengan pendaftaran mudik gratis dibuka 1 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di 14 stasiun yang telah ditetapkan. 

    Selain itu, KAI menyediakan diskon 30% untuk perjalanan kelas ekonomi komersial, dengan kuota mencapai 1.509.080 pelanggan untuk 156 KA reguler dan 26 KA tambahan.

    Syarat Pendaftaran Motis 2025: 

    1.Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C

    2.Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc

    3. Satu motor dapat difasilitasi pembelian 2 tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur di bawah 3 tahun), dengan persyaratan:

    -Pembelian Tiket KA untuk peserta Motis adalah sesuai dengan nama peserta Motis yang terdaftar

    -Penumpang kedua tercantum dalam Kartu Keluarga Peserta yang terdaftar

    -Tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal, dan perubahan nama penumpang

  • ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Medan.

    Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024).

    “Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Timur,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12/2025).

    Asep menjelaskan, Muhlis melakukan pengkondisian paket-paket kerja yaitu Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB). Pengkondisian berkoordinasi bersama Pokja dengan modus kegiatan “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum atau pada saat proses lelang.

    Muhlis diketahui merupakan tangan kanan Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana. Harno memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/ploting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang.

    Terdapat kegiatan “asistensi” di salah satu hotel di Bandung pada akhir 2021 yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/ rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket JLKAMB, termasuk dari pihak Kemenhub. Kegiatan itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa.

    Sementara tersangka lain, Dion Renato Sugiarto (DRS) memerintahkan stafnya atas nama Wisnu Argo Megantoro (WAM) untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara Satuan Kerja (Satker) pelaksana BTP Sumatra Bagian Utara.

    Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh pihak rekanan yakni PT Waskita Karya diwakili oleh Fariz sebagai pihak marketing; PT IPA, diwakili Wisnu, Hendri Hareza, dan Kevin; dan PT. Antaraksa tidak mengirim perwakilan. Dalam hal ini, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi, di mana proses komunikasi melalui Afong.

    Asep menyampaikan, dari hasil rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK terdapat pengeluaran sebesar Rp1,1 miliar untuk Muhlis yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai.

    Kemudian Rp11,23 miliar Eddy diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening, yang telah ditentukan oleh Eddy.

    Alasan Dion memberikan fee tersebut kepada Muhlis agar memenangkan proyek lelang. “Sementara alasan DRS maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW, karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kementerian Perhubungan [Kemenhub],” tuturnya.

    Asep menyampaikan, lembaga antirasuah masih mengembangkan kasus ini termasuk membuka peluang pemanggilan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan.

    Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Bandara IMIP Morowali Tak Bisa Layani Penerbangan Internasional

    Bandara IMIP Morowali Tak Bisa Layani Penerbangan Internasional

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tidak bisa malayani penerbangan internasional. Bandara IMIP masuk pada kategori bandara khusus.

    Semula, Bandara IMIP masuk dalam 4 bandara yang diatur khusus dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

    Namun, KM 38/2025 itu telah dicabut atas terbitnya KM Nomor 55 Tahun 2025. Pada beleid terbaru, tidak tertuang Bandara IMIP sebagai bandara khusus yang bisa melayani penerbangan internasional atau penerbangan dari dan ke luar negeri.

    Pada ketetapan KM 55/2025 yang diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025 itu, hanya tertera Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang bisa melayani penerbangan internasional.

    Sesuai kategorinya, bandara khusus ini diatur dengan ketentuan yang berbeda meski diperbolehkan melayani penerbangan internasional. Hanya ada tiga jenis penerbangan internasional yang bisa dilakukan. Pertama, untuk kepetingan evakuasi medis. Kedua, penanganan bencana. Ketiga, pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

    Izin penerbangan internasional dengan tiga tujuan itu pun dibarengi dengan sejumlah syarat ketat yang perlu dipenuhi. Yakni, persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

    Serta, berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, setiap pelaksanaan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

     

  • 119 Juta Orang Diperkirakan Hilir Mudik Saat Libur Natal & Tahun Baru

    119 Juta Orang Diperkirakan Hilir Mudik Saat Libur Natal & Tahun Baru

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan memproyeksikan 119,5 juta masyarakat yang melakukan pergerakan mudik pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Angka ini naik 2,71% dibandingkan dengan periode tahun lalu.

    Sekjen Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil survei potensi pergerakan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.

    Data tersebut mencatatkan, ada sebanyak 42,01% yang berencana melakukan perjalanan ke luar kota. Sementara itu, 57,99% sisanya menjawab tidak berencana melakukan perjalanan ke luar kota.

    “Dari 283,5 juta penduduk Indonesia, sesuai dengan data BPS 2025, diperkirakan masyarakat akan melakukan pergerakan adalah 42,01% atau kurang lebih 119,5 juta jiwa. Ini meningkat sebesar 2,71% dari hasil survey pergerakan Nataru 2024-2025,” kata Antoni, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Kementerian Perhubungan juga mencatatkan kota asal dan tujuan dengan potensi pergerakkan tertinggi. Untuk kota asal antara lain ada Jakarta Timur, Bekasi, Bokor, Surabaya, dan Makassar.

    Sedangkan untuk kota-kota dengan tujuan tertinggi mayoritas diisi oleh kota-kota besar. Kota tersebut antara lain Yogyakarta, Bandung, Malang, Bogor, dan Denpasar.

    Lebih lanjut Antoni juga memaparkan timeline penyelenggaraan pemantauan Nataru 2025-2026. Kementerian Perhubungan akan memulai pelaksanaan Posko Nataru pada tanggal 18 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026.

    “Dari prediksi survey yang dilakukan, akan terjadi lonjakan puncak arus mudik di 24 Desember 2025 dan hasil survei juga mengatakan masyarakat cenderung berpergian di pagi hari. Kemudian untuk puncak arus balik akan terjadi di hari Jumat 2 Januari 2026, juga dari hasil survei, perjalanan mayoritas terjadi di pagi hari,” terang Antoni.

    Sementara itu menyangkut kesiapan sarana prasana, pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah (pemda). Hal ini termasuk beberapa bandara, terminal serta pelabuhan yang dikelola oleh pemda.

    “Termasuk juga alat angkutnya, untuk dilakukan ramp check dan ramp check telah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu atas perintah dari Pak Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi),” kata Antoni.

    Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi khusus untuk periode Nataru 2025-2026 berupa diskon transportasi. Rinciannya antara lain diskon 30% tiket KA Ekonomi (non penugasan) untuk 1,51 juta penumpang.

    Lalu ada diskon 20% untuk tarif dasar angkutan laut di bawah Pelni, dengan menyasar sekitar 405 ribu penumpang. Ada juga diskon 100% tarif jasa kepelabuhan untuk angkutan penyeberangan di bawah ASDP, sasaran 2,14 juta penumpang dan 491 ribu kendaraan.

    “Untuk udara ini juga akan ada diskon tiket. Namun tidak langsung kepada harga tiket, tetapi dibebankan kepada beberapa komponen dari tiket pesawat sebesar 13-14%, termasuk PPN DItanggung Pemerintah (DTP), harga bahan bakar, dan juga pajak jasa penumpang maupun pajak pesawat udaranya,” ujarnya.

    (shc/hns)

  • 588 Ribu Truk Langgar Aturan ODOL Sepanjang 2025

    588 Ribu Truk Langgar Aturan ODOL Sepanjang 2025

    Jakarta –

    Pemerintah menggencarkan razia terhadap truk obesitas alias truk ODOL (over dimension over load) sepanjang tahun 2025. Hasilnya, sebanyak 588 ribu truk ODL terjaring dalam operasi ini selama periode Januari-November 2025.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus melakukan pengawasan melalui pemeriksaan dan penindakan terhadap angkutan logistik di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama periode 1 Januari-28 November 2025. Langkah ini merupakan bagian dari sosialisasi menuju Zero Over Dimension & Over Load 2027 demi terciptanya ekosistem angkutan logistik yang berkeselamatan.

    “Kami selalu melakukan pengawasan di UPPKB untuk memastikan kendaraan angkutan barang memenuhi ketentuan terkait muatan, dimensi dan kelengkapan dokumen. Ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi prasyarat keselamatan serta perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan dan umur infrastruktur jalan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta (29/11) seperti dikutip dari situs Kementerian Perhubungan Ditjen Hubdat.

    Pada periode 1 Januari-28 November 2025, Ditjen Perhubungan Darat mengklaim telah memeriksa 2.514.244 kendaraan barang dengan 1.925.260 kendaraan (76,57%) tak melakukan pelanggaran. Sementara 588.984 kendaraan (23,43%) dinyatakan melanggar dengan jumlah pelanggaran tertinggi, yakni pelanggaran daya angkut mencapai 59,43% atau 393.992 kendaraan.

    “Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, dan mayoritas pelanggarannya terkait daya angkut, sebanyak 393.992 unit, kemudian pelanggaran dimensi, dan pelanggaran dokumen. Selanjutnya juga ditemukan pelanggaran persyaratan teknis, pelanggaran tata cara muat serta pelanggaran kelas jalan,” sambung Aan.

    Adapun dari hasil pemeriksaan ditemukan 662.899 pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

    – Pelanggaran daya angkut sebanyak 393.992 kendaraan (59,43%)
    – Pelanggaran dimensi sebanyak 1.396 kendaraan (0,21%)
    – Pelanggaran dokumen sebanyak 261.058 kendaraan (39,38%)
    – Pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 940 kendaraan (0,14%)
    – Pelanggaran tata cara muat sebanyak 5.383 kendaraan (0,81%)
    – Pelanggaran kelas jalan sebanyak 130 kendaraan (0,02%).

    Lebih lanjut, Aan menjelaskan, sepanjang Januari-November 2025 dari total 588.984 kendaraan yang melanggar, sebanyak 394.583 kendaraan telah dikenakan penindakan. Sedangkan 194.401 kendaraan tidak ditindak selama masa sosialisasi sesuai kebijakan penindakan selektif.

    “Pada periode Januari sampai Juni 2025, penindakan diberikan kepada 193.178 kendaraan, sebagian besar berupa peringatan. Sementara pada masa sosialisasi, Juli hingga November 2025, penindakan diberikan kepada 201.405 kendaraan, dengan proporsi peringatan mencapai 84,58% atau 170.350 kendaraan, sebagai langkah pembinaan kepada operator angkutan barang,” jelas Aan lagi.

    Aan melanjutkan, pemeriksaan juga dilakukan memakai teknologi Weigh in Motion (WIM) di lima lokasi UPPKB mencakup Kertapati, Talang Kelapa, Tenayan, Pelawan, serta Dolok Parmonangan. Pemeriksaan melalui WIM selama periode Januari-28 November ini telah dilakukan terhadap 2.615.083 kendaraan.

    “Dari 2,6 juta lebih kendaraan yang terekam sistem WIM, terdapat 536.431 kendaraan memiliki BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) dan sebanyak 2.078.655 kendaraan atau sekitar 79,49% tidak ada BLUe. Kemudian angkutan barang komoditas tertentu tercatat memiliki jumlah pelanggaran tertinggi seperti angkutan yang membawa komoditas pasir yang mencapai 41.557 kendaraan,” bilang Aan.

    Berikut hasil pendataan pelanggaran yang dilakukan angkutan barang dengan komoditas tertentu:

    – Pasir sebanyak 41.557 kendaraan
    – Barang paket sebanyak 23.703 kendaraan
    – Barang campuran sebanyak 22.547 kendaraan
    – Beras sebanyak 11.109 kendaraan
    – Batu sebanyak 10.399 kendaraan.

    Sementara itu, Aan juga menekankan komitmen Ditjen Perhubungan Darat dalam memperkuat sistem pengawasan melalui optimalisasi teknologi dan percepatan perbaikan fasilitas. Harapannya pendataan terhadap angkutan logistik bisa lebih efektif serta efisien sehingga ekosistem angkutan logistik yang berkeselamatan dapat benar-benar terwujud.

    “Kami terus mengoptimalkan penggunaan JTO (jembatan timbang online) dan WIM, juga mempercepat proses perbaikan di lapangan agar seluruh jembatan timbang berfungsi secara maksimal. Upaya ini kami lakukan untuk membangun sistem pengawasan angkutan barang yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan,” tukas dia.

    (lua/rgr)

  • Izin Dicabut, Kemenhub Beri Syarat ke Pengelola Bandara IMIP Morowali

    Izin Dicabut, Kemenhub Beri Syarat ke Pengelola Bandara IMIP Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mencabut izin layanan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

    Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri yang diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025.

    Regulasi ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025.

    Dalam aturan sebelumnya, terdapat tiga bandara khusus yang diizinkan menangani penerbangan langsung internasional secara terbatas.

    Namun melalui kebijakan terbaru, hanya Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Kabupaten Pelalawan, Riau, yang tetap mempertahankan izin tersebut.

    Bandara IMIP dan Weda Bay tidak lagi memiliki kewenangan melayani penerbangan internasional.

    “Menetapkan Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara,” tulis Diktum pertama Kepmenhub KM 55 Tahun 2025 dilansir pada Senin (1/12).

    Dalam aturan itu dijelaskan bahwa penerbangan internasional langsung di bandara khusus hanya boleh dilakukan untuk keperluan tertentu, seperti angkutan udara niaga tidak berjadwal atau non-niaga dalam rangka medical evacuation (evakuasi medis), penanganan bencana, serta pengangkutan penumpang dan kargo guna menunjang kegiatan usaha pokok.

  • Penampakan Kereta Petani dan Pedagang yang Mulai Beroperasi Hari Ini 1 Desember 2025

    Penampakan Kereta Petani dan Pedagang yang Mulai Beroperasi Hari Ini 1 Desember 2025

    Liputan6.com, Jakarta – PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) secara resmi mulai mengoperasikan layanan baru Kereta Petani dan Pedagang pada hari ini, 1 Desember 2025. Layanan inovatif ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat, khususnya petani dan pedagang, dengan tarif yang sangat terjangkau.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Arif Anwar, memastikan bahwa harga tiket layanan ini akan tetap terjangkau. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan kucuran dana Public Service Obligation (PSO) untuk menyubsidi layanan ini.

    “Kami instruksikan kepada KAI Commuter melalui skema PSO untuk mematok tarif Kereta Petani dan Pedagang pada harga Rp 3.000 seperti tarif layanan Commuter Line Merak agar tidak memberatkan masyarakat,” kata Arif dalam keterangan resmi, ditulis Senin (1/12/2025).

    Kereta petani dan pedagang beroperasi pada tahap awal di rute Merak–Rangkasbitung dan sebaliknya. Layanan ini tersedia sebanyak 14 perjalanan per hari, dengan jam operasional disesuaikan dengan aktivitas para petani dan pedagang.

    Rute akan diperluas hingga Tanah Abang setelah tahap awal berjalan optimal. Kereta ini menggunakan kelas ekonomi (K3) dengan subsidi pemerintah, memiliki 73 tempat duduk yang disusun sejajar di sisi kiri dan kanan gerbong agar penumpang dapat menempatkan barang dagangannya di depan secara aman.