Kementrian Lembaga: Kementerian Perhubungan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan pelarangan truk sumbu 3 beroperasi saat Lebaran menimbulkan berbagai dampak bagi para importir. 

Salah satu dampak yang paling signifikan adalah terganggunya ketersediaan stok bahan baku di pabrik.

Hal ini dapat berimbas pada berbagai sektor, termasuk tenaga kerja dan biaya operasional industri.

Wakil Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur, Medy Prakoso, menyatakan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan efek domino yang cukup panjang.

“Tidak hanya menyebabkan keterlambatan distribusi bahan baku, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran sementara karena banyak pekerja yang tidak dapat bekerja akibat terhentinya produksi,” kata Medy melalui keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Dikatakannya, Ketika bahan baku tidak tersedia, operasional pabrik otomatis terganggu.

Menurut Medy, jika mesin pabrik sudah beroperasi, maka penghentian mendadak akan memerlukan biaya besar untuk menyalakan kembali mesin tersebut.

Selain itu, kata dia biaya listrik, air, dan pajak tetap berjalan meskipun produksi terhenti. 

“Artinya, para importir dan pelaku industri akan menanggung beban keuangan yang semakin besar akibat kebijakan ini,” katanya.

Di sisi lain, jika importir harus menggunakan truk sumbu 2 sebagai alternatif, biaya operasional akan meningkat secara signifikan.

Widy, seorang pelaku industri, menjelaskan bahwa penggunaan truk sumbu 2 bukanlah solusi yang ideal karena kapasitasnya lebih kecil dibandingkan truk sumbu 3.

Hal ini menyebabkan perlunya lebih banyak perjalanan pengiriman yang pada akhirnya meningkatkan biaya logistik.

“Belum lagi biaya tambahan di pelabuhan seperti storage dan biaya gangguan di jalan yang semakin memperberat beban importir,” katanya.

Medy juga menegaskan bahwa operasional importir tidak dapat mengikuti jadwal libur yang ditetapkan pemerintah.

Hal ini karena importir telah memiliki jadwal pembelian dan pengadaan stok yang sudah direncanakan jauh sebelumnya.

Dalam industri, terdapat konsep PPIC (Production Plan Inventory Control) dan FIFO (First In First Out) yang berfungsi untuk merancang serta mengontrol proses produksi secara sistematis.

“Kami sudah membuat perencanaan pembelian dan stok, termasuk untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran dan Natal-Tahun Baru (Nataru).

Oleh karena itu, kami tidak bisa begitu saja mengikuti jadwal-jadwal pemerintah tanpa ada koordinasi sebelumnya,” tegasnya.

Menurutnya, setiap importir sudah memiliki jadwal pengiriman yang disusun dengan cermat untuk memastikan produksi berjalan lancar.

Jika pengiriman bahan baku tiba-tiba dihentikan hanya karena adanya kebijakan pelarangan truk sumbu 3 saat Lebaran, maka rantai pasokan akan terganggu dan berimbas pada operasional industri secara keseluruhan.

Importir umumnya telah menetapkan jadwal produksi, stok, dan distribusi sejak awal atau bahkan akhir tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, seharusnya kebijakan pelarangan operasional truk sumbu 3 mempertimbangkan jadwal yang telah disusun oleh para pelaku industri.

Medy menekankan bahwa pabrik besar memiliki jadwal ketat yang harus diikuti oleh transporter dan pemilik moda transportasi, bukan sebaliknya.

“Pabrik besar punya jadwal-jadwal yang seharusnya disesuaikan oleh pemilik transporter, bukan malah kami yang harus menyesuaikan dengan kebijakan yang tiba-tiba diterapkan tanpa koordinasi,” ujarnya.

Para importir juga tidak dapat mengubah jadwal mereka hanya karena adanya libur Lebaran, mengingat pengadaan barang sudah ditentukan berdasarkan jadwal pengiriman yang telah disepakati.

Oleh karena itu, mereka berharap ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku industri sebelum kebijakan seperti ini diberlakukan.

Dampak Ekonomi dan Harapan Importir

Medy menegaskan bahwa bahkan jika importir berhenti beroperasi selama setengah hari saja, dampaknya bisa sangat besar terhadap perekonomian.

Ia mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa dalam rumus ekonomi, lima variabel utama yang harus dijaga adalah konsumsi (consumer goods), investasi, belanja pemerintah (government expenditure), serta selisih antara ekspor dan impor.

Artinya, ekspor dan impor memegang peranan penting dalam perekonomian nasional.

Sebagai solusi, para importir berharap pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dapat menata kembali kebijakan pelarangan truk sumbu 3 agar tidak merugikan mereka.

Mereka juga meminta agar dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar bisa memberikan masukan yang lebih realistis dan tidak menghambat kelangsungan bisnis mereka.

“Kami berharap setidaknya diajak koordinasi sebelum kebijakan ini diterapkan. Dengan begitu, kami bisa memberikan masukan yang lebih konstruktif agar tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya.

Dengan adanya keterlibatan semua pihak dalam perumusan kebijakan, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan sehingga industri tetap berjalan tanpa mengganggu kelancaran arus mudik Lebaran.