Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  • Pernah Dengar Istilah Pagu Anggaran? Ini Pentingnya!

    Pernah Dengar Istilah Pagu Anggaran? Ini Pentingnya!

    Jakarta: Dalam dunia keuangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara, istilah anggaran seringkali muncul. Di balik istilah anggaran itu, ada istilah lain yang tak kalah penting, yaitu pagu anggaran.
     
    Melansir dari laman resmi Kemendikbud, pengertian pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
     
    Pagu anggaran, sebenarnya adalah batas maksimal pengeluaran yang ditetapkan untuk mendanai suatu program atau kegiatan. Jadi, setiap program atau kegiatan pemerintah punya batas pengeluaran yang sudah ditentukan, lho!
     
    Sobat Medcom, pagu anggaran punya peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. Bayangkan, kalau tidak ada batas pengeluaran, bisa-bisa uang negara habis untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan adanya pagu anggaran, penggunaan uang negara bisa lebih terarah dan terkontrol.
     

     

    Pagu anggaran memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
     
    1. Menetapkan batas pengeluaran
    Pagu anggaran berfungsi seperti garis batas yang tidak boleh dilewati. Dengan adanya batas ini, pengeluaran untuk suatu program atau kegiatan bisa lebih terstruktur dan tidak melebihi batas yang ditentukan.
     
    2. Mendorong perencanaan yang matang
    Pagu anggaran mendorong para pengambil keputusan untuk merencanakan pengeluaran dengan cermat dan realistis. Mereka harus memprioritaskan program dan kegiatan yang paling penting dan efektif.
     
    3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
    Pagu anggaran memberikan transparansi mengenai alokasi anggaran dan memudahkan proses akuntabilitas. Sobat Medcom jadi bisa lebih mudah mengetahui kemana saja uang negara dialokasikan.
     
    Contoh pagu anggaran dapat ditemukan dalam berbagai program pemerintah, misalnya:
     
    1. Pagu anggaran pendidikan
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pagu anggaran untuk program pendidikan, seperti pembangunan sekolah, pengadaan buku pelajaran, dan pelatihan guru.
     
    2. Pagu anggaran kesehatan
    Kementerian Kesehatan menetapkan pagu anggaran untuk program kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, pengadaan obat-obatan, dan program imunisasi.
     
    Sobat Medcom, pagu anggaran merupakan alat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan menetapkan pagu anggaran, pemerintah dapat memastikan anggaran digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. (Laura Oktaviani Sibarani)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Rasa Syukur Olin Bisa Hadiri Perayaan Natal Nasional Setelah Penantian Bertahun-tahun Megapolitan 28 Desember 2024

    Rasa Syukur Olin Bisa Hadiri Perayaan Natal Nasional Setelah Penantian Bertahun-tahun Megapolitan 28 Desember 2024

    Rasa Syukur Olin Bisa Hadiri Perayaan Natal Nasional Setelah Penantian Bertahun-tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Olin (45), seorang jemaat asal Jakarta Timur, akhirnya dapat mewujudkan keinginannya untuk menghadiri Perayaan
    Natal Nasional 2024
    di Indonesia Arena, Gelora Bungkus Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).
    Setelah bertahun-tahun menunggu, dia menyebut kehadirannya tahun ini sebagai momen spesial yang telah lama dinantikan.
    “Saya sudah lama ingin ikut perayaan Natal Nasional, tapi baru tahun ini bisa. Sebelumnya saya tidak sempat karena ada
    baby
    dan balita. Puji Tuhan, akhirnya tahun ini saya bisa hadir,” ujar Olin saat ditemui Kompas.com di lokasi.
    Dia ingin sekali mengikuti perayaan tersebut. Bahkan sejak pagi, dirinya telah mengosongkan seluruh jadwalnya untuk memastikan bisa hadir.
    “Saya mengurus semua urusan rumah, dari mengatur anak-anak sampai pekerjaan rumah selesai lebih awal. Jadi saya bisa datang ke sini dengan hati tenang dan fokus menikmati acara,” kata dia.
    Olin mendapat kesempatan hadir di Perayaan Natal Nasional karena dapat tiket dari instansinya, Kemendikbud Ristek. Dia pun sengaja berangkat lebih awal untuk menghindari keramaian. 
    “Saya naik motor bersama kakak, sementara keponakan naik bus transjakarta. Perjalanan satu jam, tapi kami tiba lebih awal agar bisa istirahat dulu sebelum masuk ke area,” kata dia.
    Selain itu, momen tersebut juga menjadi pengalaman baru baginya setelah bekerja selama lebih dari dua dekade.
    “Selama 24 tahun saya bekerja, ini pertama kalinya saya bisa ikut Natal Nasional. Jadi rasanya sangat spesial,” ungkapnya dengan senyum bahagia.
    Olin berharap acara ini terus diadakan setiap tahun karena menurutnya, perayaan ini menjadi simbol penting bagi umat Kristiani.
    Apalagi dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai sebagai tanda bahwa Indonesia juga milik umat Kristiani.
    “Semoga setiap tahun diadakan lagi. Acara ini membawa pesan kebersamaan dan optimisme untuk menghadapi tahun depan,” ujarnya.
    “Pak Prabowo hadir di sini menjadi simbol bahwa beliau milik semua rakyat Indonesia, termasuk umat Kristiani,” tuturnya.
    Harapan serupa juga diutarakan oleh Yunita Sibarani (47), jemaat asal Bekasi, yang datang bersama keluarga besar. Menurutnya, perayaan tersebut menjadi simbol nyata toleransi dan keberagaman di Indonesia.
    “Semoga acara ini terus diadakan setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa kita adalah negara yang menghormati semua warga untuk beribadah, terutama di hari-hari raya seperti ini,” ujarnya.
    Diketahui, acara Natal Nasional diperkirakan akan dihadiri oleh 12.000 orang.
    Ketua Panitia Natal Nasional 2024, Thomas Djiwandono mengatakan, perayaan natal nasional kali ini mengusung tema “Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem”. Hal ini merujuk pada ayat Alkitab Lukas 2:15.
    Thomas menjelaskan, tema tersebut dipilih karena memiliki nilai-nilai reflektif yang erat kaitannya dengan pengharapan, kesederhanaan, serta kedamaian dan kesejahteraan.
    “Kita diajak merenungkan kesederhanaan melalui simbol lampin kandang domba. Ada gembala, ada raja, bahkan yang suci, semuanya hadir dalam kesederhanaan,” ujar Thomas dalam konferensi pers di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Senin (23/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hidden Gem Jakarta yang Bisa Dikunjungi, Cocok untuk Melepas Penat di Tahun Baru

    Hidden Gem Jakarta yang Bisa Dikunjungi, Cocok untuk Melepas Penat di Tahun Baru

    YOGYAKARTA – Bagi Anda yang sedang berwisata di ibu kota, ada beberapa tempat hidden gem Jakarta yang dapat dikunjungi. Beberapa tujuan-tujuan hidden gem ini adalah destinasi wisata dan juga kafe yang direkomendasikan.

    Pengertian hidden gem sendiri, seperti yang dikutip dari slowtravelblog.com, mempunyai makna sebagai sesuatu yang tidak terkenal atau populer, tetapi memiliki sesuatu yang istimewa atau unik yang menginspirasi dan melahirkan perasaan positif.

    Hidden Gem Jakarta yang Cocok untuk Dikunjungi

    Hidden gem di Jakarta yang cocok untuk dikunjungi di antaranya ada beberapa tempat wisata, misalnya museum dan cagar budaya. Selain itu, Anda juga bisa mengunjungi kafe nyaman dengan suasana tenang yang berdampingan dengan alam.

    Di bawah ini adalah hidden gem yang dapat Anda kunjungi untuk berwisata di Kota Metropolitan ini.

    Gedung Candra Naya

    Tempat selanjutnya adalah rumah peninggalan Mayor Tionghoa pada zaman Hindia Belanda yang terakhir, yaitu Gedung Candra Naya. Bangunan ini menjadi hidden gem, sebab berada di komplek hunian superblok PT. Modernland Realty Tbk. Bangunannya dikelilingi gedung tinggi.

    Namun, bangunan ini merupakan cagar alam milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di tempat ini, Anda dapat menemukan arsitektur rumah bergaya Tiongkok asli, lengkap dengan taman air kecilnya.

    Alamat: Green Central City, Jl. Gajah Mada, Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat

    Jam Buka: 08.00-18.00

    Museum Taman Prasasti

    Dilansir dari website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Taman Prasasti merupakan pemakaman khusus orang asing di Batavia. Taman ini berlokasi di Tanah Abang I, Jakarta Pusat. Banyak yang belum tahu terkait keberadaan museum ini.

    Di tempat ini, banyak dimakamkan orang-orang Belanda yang populer. Mulai dari pejabat pemerintahan, pelaku sejarah, sampai selebritis pada masanya.

    Alamat: Jl. Tanah Abang I No.1, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

    Jam Buka: Selasa-Minggu 09.00-15.00, Senin Tutup

    Red Soldadu Riverside

    Jika Anda ingin melepas penat atau pun bersantai di Kota Jakarta, kafe Red Soldadu Riverside bisa juga menjadi tempat yang dikunjungi. Anda bisa menyesap kopi sambil menikmati suasana kafe pinggir sungai Ciliwung.

    Tempat ini memang tidak berlokasi di tengah Kota Jakarta, tetapi di wilayah Cijantung, Jakarta Timur. Cocok Anda datangi saat pagi atau sore hari.

    Alamat: Jl. Sederhana I No.4A, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur

    Jam Buka: 09.00-22.00

    Museum di Tengah Kebun

    Tempat berikutnya ada Museum di Tengah Kebun, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sesuai namanya, tempat ini memang museum yang berada di tengah kebun. Museum ini menyimpan koleksi barang antik milik pribadi.

    Dikutip dari Instagram resmi museumditengahkebun, almarhum Sjahrial Djalil sudah mengumpulkan banyak barang antik sejak beliau masih aktif bekerja. Hal ini dilakukannya atas dasar hobinya. Beberapa koleksinya, di antaranya fosil kerang purba dan lebah purba.

    Alamat: Jl. Kemang Timur No.66 7, Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan

    Jam Buka: Sabtu dan Minggu 09.30-11.30 dan 12.30-14.30.

    Arborea Cafe

    Tempat terakhir, ada kafe hidden gem di tengah Kota Jakarta. Arborea Cafe menggunakan konsep outdoor cafe. Anda dapat menikmati sensasi menyantap makanan atau ngopi di tengah hutan kota.

    Dikutip dari laman Instagram arboreacafe, lokasi Arborea Cafe berada di Manggala Wanabakti Complex, Jakarta Pusat.

    Alamat: Manggala Wanabakti complex, Jl. Gatot Subroto No.1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

    Jam Buka: 08.00-20.00

    Demikianlah ulasan tentang hidden gem Jakarta yang bisa Anda kunjungi. Semoga informasi ini bermanfaat. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Berbagi Kuasa lewat Kursi Wakil Menteri

    Berbagi Kuasa lewat Kursi Wakil Menteri

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan segera menambah jumlah wakil menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Langkah ini konon sengaja diambil untuk melunasi ‘utang’ politik presiden kepada para pendukung yang belum kebagian jatah.

    Kabar penambahan jumlah wakil menteri ini kali pertama disampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurut Moeldoko, ada enam jumlah wakil menteri yang akan disisipkan ke dalam kabinet. Namun, Moeldoko mengaku belum tahu ke mana keenam wakil menteri itu akan ditempatkan.

    Pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman. Meski membenarkan rencana penambahan wakil menteri, Fadjroel membantah jumlah enam orang yang disampaikan Moeldoko.

    Menurut Fadjroel, saat ini hanya ada satu wakil menteri tambahan, yakni Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bakal diangkat sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Sedangkan satu jabatan tambahan lainnya adalah Wakil Panglima TNI yang pengangkatannya sesuai dengan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

    “Jadi (Perpres) yang sudah terbit kami akan proses secepatnya (pemilihan wamen), ini masih dalam proses,” kata Fadjroel di Jakarta, Minggu, 11 September 2019.

    Komisaris Utama PT Adhi Karya Persero itu menyatakan penambahan jumlah menteri tak semata karena utang politik. Menurutnya, rencana ini didasari pada kebutuhan. “Semuanya pasti menunjuk pada tugas khusus atau prioritas,” ungkap Fadjroel.

    Membebani APBN

    Meski pihak istana mengatakan wakil menteri ini diperlukan untuk membantu kerja para menteri, tapi tidak bagi pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

    Menurutnya, tak perlu lagi ada penambahan wakil menteri yang menambah beban APBN untuk operasionalnya. Apalagi, beberapa waktu yang lalu sudah ada 12 wakil menteri yang dilantik.

    Lagipula, proporsi kebutuhan yang disampaikan pemerintah tak lebih dari dalih belaka. Ujang menganalisis, penambahan wakil menteri di kabinet periode 2019-2024 hanya politik balas budi.

    Jokowi bersama pimpinan parpol pendukung (Istimewa)

    Menurut Ujang, sulit memungkiri adanya upaya mengakomodir kepentingan mereka yang berjasa –namun belum mendapat jatah kekuasaan– kepada Jokowi-Ma’ruf Amin saat masa Pilpres 2019.

    Kalau kamu ingat, pascapelantikan 12 wakil menteri sebelumnya, Jokowi mendapat kritikan dari beberapa partai politik pendukungnya karena tak mendapat jatah.

    Salah satunya adalah Partai Hanura. “Nah, agar mereka diam dan tidak kritik lagi, maka akan dapat jabatan juga. Bisa saja mereka diberi posisi wamen,” kata Ujang saat dihubungi VOI.

    Katanya mau hemat anggaran

    Penambahan posisi wamen ini, menurut Ujang jadi salah satu contoh inkonsistensi pemerintah terkait penghematan anggaran. Padahal, Jokowi dan jajarannya seringkali mengingatkan agar anggaran bisa dihemat agar dinikmati rakyat.

    Tapi, di saat bersamaan, Jokowi dianggap Ujang malah menambah jabatan yang fasilitas dan operasionalnya menggunakan APBN.

    “Di saat bersamaan, demi kepentingan politik, (Jokowi) akan menambah wakil menteri dan itu membebani anggaran. Elite pendukung Jokowi untung, rakyat buntung. Elite pendukung happy, rakyat gigit jari,” tegas dia.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik 12 wakil menteri untuk sebelas kementerian pada Jumat 25 Oktober 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pengumuman nama wakil menteri oleh Jokowi-Ma’ruf (setkab.go.id)

    Mereka yang dilantik saat itu adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo.

    Selain itu ada juga Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.

  • Daftar Bansos, PKH, dan Insentif yang Cair Mulai Januari 2025

    Daftar Bansos, PKH, dan Insentif yang Cair Mulai Januari 2025

    Jakarta –

    Pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan yang akan cair mulai Januari 2025. Bantuan ini diberikan dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, hingga kesehatan.

    Skema berupa bantuan sosial (bansos), PKH, insentif, dan diskon ini diharapkan bisa menjaga daya beli serta kondisi keuangan negara. Berikut penjelasan lengkapnya dikutip dari kementerian terkait dan Portal Informasi Indonesia.

    Daftar Bansos, PKH, dan Insentif di 2025

    Berdasarkan catatan detikcom dan dari buku Informasi APBN 2025 Kementerian Keuangan, ada sejumlah program bantuan dari pemerintah berupa bantuan langsung, insentif, maupun subsidi. Berikut ini 7 jenis bansos di antaranya:

    1. Makan Bergizi Gratis

    Sesuai janji kampanyenya, pemerintahan Prabowo-Gibran akan memulai program makan bergizi gratis pada 2025. Program ini menyasar seluruh siswa di sekolah negeri dan swasta jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, serta pesantren.

    Di tahap awal, program ini diberikan untuk 3 juta anak dengan total anggaran Rp 71 triliun pada tahun 2025. Program makan bergizi gratis juga akan diberikan kepada ibu hamil, menyusui, difabel, dan lansia.

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH sudah diberikan bertahun-tahun dan kini masih berlanjut. Dikutip dari situs Kemensos, PKH diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rencananya, jadwal penerimaan PKH dimajukan dari akhir triwulan I menjadi awal tahun.

    Adapun besaran PKH berbeda-beda sesuai dengan komponen yang terdaftar dan diterima KPM setiap tiga bulan. Misalnya pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun menerima Rp 750 ribu.

    Pada komponen pendidikan, siswa SD/sederajat menerima Rp 225 ribu, Siswa SMP/sederajat menerima Rp 375 ribu, dan siswa SMA/sederajat menerima Rp 500 ribu. Sedangkan pada komponen kesejahteraan sosial, mencakup penyandang disabilitas berat dan lansia 60 tahun ke atas, menerima Rp 600 ribu.

    PKH diberikan sesuai Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data ini diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa meningkatkan standar kesejahteraan penerimanya.

    3. Kartu Sembako

    Dikutip dari Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kartu Sembako termasuk program bansos yang dilanjutkan pada tahun 2025. Kartu Sembako sebelumnya adalah bantuan pangan non tunai yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan.

    Bansos disalurkan pada 20 juta KPM dengan tiap keluarga menerima Rp 200 ribu per KPM per bulan. Jumlah ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 150 ribu per KPM per bulan dengan total penerima 15,2 juta KPM. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp 43,6 triliun.

    Bantuan nantinya disalurkan melalui rekening Himpunan Bank Negara (Himbara). Seperti bansos lain yang diberikan pemerintah pusat, penerima wajib terdaftar dalam DTKS. Calon penerima juga harus menjalani verifikasi data lebih dulu dari Kementerian Sosial, sebelum dinyatakan layak menerima bansos.

    4. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

    Dalam situs Badan Pangan Nasional dijelaskan, pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP). Bantuan akan disalurkan pada Januari-Februari 2025 untuk 16 juta PBP seluruh Indonesia.

    PBP adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Bantuan ini diharapkan dapat mendukung stabilitas harga pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan stimulus ekonomi di tengah kenaikan PPN menjadi 12%.

    5. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

    Pemerintah juga menyalurkan bansos PBI-JK bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, untuk menjamin akses kesehatan bagi semua warga tanpa kecuali. Sesuai Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 67 tahun 2021, bansos PBI-JK disalurkan pada BPJS Kesehatan dan tidak bisa dicairkan penerima. Sehingga, penerima bisa langsung memanfaatkannya di fasilitas kesehatan.

    Besar iuran PBI-JK adalah Rp 42 ribu per penerima per bulan yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menanggung PBI-JK dengan besaran berikut:

    Rp 39.800 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi.Rp 39.900 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi dan sedang.Rp 40.000 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal rendah dan sangat rendah.

    Selebihnya dibayar pemerintah daerah sesuai kapasitas fiskal provinsi terkait.

    6. Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP ditujukan bagi pemegang KIP dari keluarga miskin, rentan, dan prioritas. Dalam situs Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek dijelaskan, PIP menjamin akses pendidikan formal dan nonformal bagi seluruh siswa Indonesia tanpa kecuali.

    Melalui APBN 2025, PIP akan menyasar 20,4 juta siswa sehingga diharapkan tidak ada yang putus sekolah. Besar PIP yang disalukan adalah:

    Rp 450.000 per tahun untuk SD/SDLB/Paket A.Rp 750.000 per tahun untuk SMP/SMPLB/Paket B.Rp 1.800.000 per tahun untuk SMA/SMK/SMALB/Paket C.

    Dana PIP untuk pemegang KIP disalurkan langsung dan utuh ke rekening siswa. Bantuan ini digunakan untuk memenuhi biaya personal pendidikan tiap peserta didik misal membeli alat tulis, buku, transportasi, dan kursus.

    7. KIP Kuliah

    Seperti namanya, KIP ditujukan bagi siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah. Peserta memperoleh biaya pendidikan per semester sesuai besaran biaya pendidikan di program studi (prodi) pada tahun pendidikan yang sama atau setahun sebelumnya. Besar biaya pendidikanya adalah:

    Rp 8 juta untuk prodi unggul, akreditasi A, atau internasional, khusus untuk kedokteran maksimal Rp 12 juta.Rp 4 juta untuk prodi baik sekali atau akreditasi B.Rp 2,4 juta untuk prodi baik atau akreditasi C.

    Peserta juga memperoleh biaya hidup sesuai perhitungan harga di wilayah tiap perguruan tinggi. Besaran biaya hidup dibagi menjadi lima klaster yaitu Rp 800 ribu, Rp 950 ribu, Rp 1,1 juta, Rp 1,250 juta, dan Rp 1,4 juta per mahasiswa per bulan.

    8. BLT Dana Desa

    Selanjutnya ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa (DD). Dana desa 2025 tidak hanya digunakan untuk operasional desa, tetapi juga untuk pemberian BLT DD. Penerima BLT DD adalah warga yang masuk dalam DTKS. Besaran BLT DD adalah Rp 300 ribu per KK.

    9. Diskon Tarif Listrik

    Pemerintah menetapkan potongan tarif listrik bagi pelanggan berdaya kurang dari hingga 2.200 VA. Diskon sebesar 50 persen ini dapat dinikmati pada Januari-Februari 2025. Potongan harga tidak berlaku bagi pelanggan lebih dari 2.200 VA.

    Jumlah pelanggan yang mendapatkan diskon tarif listrik adalah 24,7 juta di 450 VA, 900 VA sebanyak 38 juta pelanggan, 1.300 VA sebanyak 14,1 juta pelanggan, dan 2.200 VA sebanyak 4,6 juta pelanggan.

    10. Insentif untuk Rumah Tangga atau Keluarga

    Pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berupa 1% dari kebijakan PPN 12% untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yaitu minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri. Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat terutama pada kebutuhan pokok.

    11. Insentif bagi Kelas Menengah

    Bantuan untuk kelas menengah dari pemerintah terdiri dari:

    PPN DTP Properti dengan harga jual mencapai Rp 5 miliar dan dasar pengenaan pajak hingga Rp 2 miliar.PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) roda empat dan bus tertentu.PPnBM DTP KBLBB atas impor roda empat secara utuh.Pembebasan Bea Masuk EV Completely Built Up (CBU).PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid dan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja padat karya dengan gaji mencapai Rp 10 juta per bulan.Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).Diskon 50 persen untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ke sektor industri padat karya.

    12. Insentif bagi Pelaku Usaha

    Para pelaku industri tidak luput dari pemberian bantuan menghadapi gonjang-ganjing fiskal di 2025. Insentif bagi pelaku usaha meliputi:

    Perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang memanfaatkannya selama tujuh tahun dan berakhir di 2024.Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 500 juta/tahun.Pembiayaan industri padat karya untuk perbaikan mesin yang meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga 5 persen.

    Bagi masyarakat yang berhak memperoleh bansos, PKH, potongan, dan bentuk insentif lain, wajib mengikuti jadwal pencairan bantuan. Masyarakat juga wajib update info di situs Cek Bansos Kemensos atau kementerian terkait untuk memastikan bantuan telah tersedia dan bisa diakses.

    (bai/row)

  • Simak, Cara Cek Pengumuman Hasil PPG Piloting Tahap 3

    Simak, Cara Cek Pengumuman Hasil PPG Piloting Tahap 3

    Liputan6.com, Bandung – Para peserta PPG Piloting Tahap 3 saat ini tengah menantikan pengumuman hasil ujian yang telah diikutinya. Pengumuman tersebut dijadwalkan untuk dibagikan pada senin (23/12/2024).

    Sebagai informasi, peserta PPG Piloting 3 telah melalui sejumlah tahapan ujian seperti Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) hingga Ujian Kinerja (UKIN). Ujian-ujian tersebut penting untuk mengukur kompetensi para peserta di dunia pendidikan.

    Selain itu, tahapan ujian tersebut tidak hanya jadi tolak ukur sejauh mana kemampuan peserta tetapi juga menjadi syarat utama kelulusan dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Piloting 3.

    Kemudian ujiannya juga penting jadi penentu apakah peserta tersebut berhak mendapatkan sertifikat pendidik yang diakui secara nasional atau tidak. Sertifikatnya juga penting untuk membuka banyak peluang untuk karier pendidikan peserta.

    Adapun peserta yang ingin memeriksa hasil pengumumannya bisa mengecek langsung melalui kanal resminya. Diketahui kanal resminya dibagikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga lembaga terkait.

    Bagi peserta yang ingin memeriksa hasil pengumuman, pastikan data peserta mulai dari nomor ujian dan NIK valid dan akurat. Berikut ini bisa diperhatikan cara cek pengumuman hasil PPG Piloting 3.

  • Begini Cara Cek dan Penarikan Dana PIP Kemdikbud untuk Siswa

    Begini Cara Cek dan Penarikan Dana PIP Kemdikbud untuk Siswa

    JABAR EKSPRES – Berikut cara cek dan penarikan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

    Jika kamu adalah siswa SD, SMP, atau SMA sederajat dan ingin mengetahui apakah kamu termasuk penerima PIP Kemdikbud, cara cek status dan cara penarikan dananya wajib dipahami.

    Baca juga : Daftar Bansos Utama yang Bertahan Tahun 2025, ini Syarat untuk Jadi Penerima Manfaat

    Apa Itu PIP Kemdikbud?

    PIP Kemdikbud adalah bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen).

    Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kelangsungan pendidikan bagi anak-anak yang berisiko miskin atau rentan miskin.

    Agar bisa menerima bantuan ini, siswa harus memenuhi kriteria tertentu dan melakukan pendaftaran.

    Cara Cek PIP Kemdikbud

    Untuk memeriksa apakah kamu terdaftar sebagai penerima PIP Kemdikbud, ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu mandiri melalui aplikasi atau melalui satuan pendidikan di sekolah.

    Berikut adalah langkah-langkah cek status penerima PIP secara online melalui aplikasi SIPINTAR:

    1. Kunjungi situs resmi PIP Kemdikbud di https://pip.kemdikbud.go.id/.

    2. Temukan bagian “Cari Penerima PIP”.

    3. Isi NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan).

    4. Masukkan jawaban dari soal penghitungan yang ditampilkan, lalu klik “Cek Penerima PIP”.

    5. Status penerimaan akan muncul secara otomatis di layar.

    Cara Penarikan Dana PIP Kemdikbud

    Setelah memastikan status sebagai penerima PIP, langkah selanjutnya adalah menarik dana bantuan. Untuk itu, kamu perlu menyiapkan beberapa dokumen berikut:

    1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

    2. Fotokopi KTP orang tua.

    3. Buku tabungan (rekening Simpel).

    Jika kamu belum memiliki rekening, penerima bantuan harus membuka rekening di bank yang telah ditentukan, sesuai dengan jenjang pendidikan:

    – BRI untuk siswa SD dan SMP.

    – BNI untuk siswa SMA dan SMK.

    – BSI untuk siswa yang berada di Aceh.

    Waktu dan Aturan Penarikan Dana PIP Kemdikbud

    Penarikan dana PIP Kemdikbud dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait waktu dan cara penarikan:

  • Kejar Target Bauran EBT 14,1%, 3 Proyek Panas Bumi Target Beroperasi Akhir 2024 – Page 3

    Kejar Target Bauran EBT 14,1%, 3 Proyek Panas Bumi Target Beroperasi Akhir 2024 – Page 3

    Ia mencatat tahun ini, program konversi kendaraan bermotor listrik menunjukkan lonjakan luar biasa, dengan jumlah unit yang dikonversi mencapai hampir 1.400 unit atau 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 145 unit.

    Maka total keseluruhan kendaraan yang berhasil dikonversi mencapai sekitar 1.500 unit. Capaian ini berkat kontribusi berbagai pihak, termasuk industri, pemerintah, dan juga peran aktif dari Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Nah ini tahun ini sudah mencapai 10 kali lipat, jadi tahun lalu hanya 145 unit, tahun ini alhamdulillah hampir mencapai 1.400 unit. Disini 1.352 unit plus 263 unit jadi sekitar 1.500an unit. Alhamdulillah,” ujarnya.

    Capaian program konversi kendaraan juga didukung oleh Pemerintah melalui bantuan subsidi sebesar Rp10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Tentu hal ini sangat berperan besar dalam menurunkan biaya konversi, sehingga kendaraan yang tadinya berbahan bakar fosil kini bisa beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.

    Selain itu, kontribusi dari sektor industri dan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), terutama dalam bidang vokasi, turut mempercepat pengembangan program ini.

    “Industri-industri yang pada satu tahun ini membantu kami, karena ada bantuan pemerintah Rp 10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Kenapa bisa menjadi gratis? Karena bantuan dari CSR. Jadi, industri yang sudah berkontribusi dan juga teman-teman dari Kemedikbud Ristek waktu itu, dari bidang vokasi juga mendukung hal ini,” pungkasnya.

  • Investasi Energi Terbarukan Melonjak Berkat Regulasi Ini, Nilainya Tembus USD 609 Juta – Page 3

    Investasi Energi Terbarukan Melonjak Berkat Regulasi Ini, Nilainya Tembus USD 609 Juta – Page 3

    Ia mencatat tahun ini, program konversi kendaraan bermotor listrik menunjukkan lonjakan luar biasa, dengan jumlah unit yang dikonversi mencapai hampir 1.400 unit atau 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 145 unit.

    Maka total keseluruhan kendaraan yang berhasil dikonversi mencapai sekitar 1.500 unit. Capaian ini berkat kontribusi berbagai pihak, termasuk industri, pemerintah, dan juga peran aktif dari Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Nah ini tahun ini sudah mencapai 10 kali lipat, jadi tahun lalu hanya 145 unit, tahun ini alhamdulillah hampir mencapai 1.400 unit. Disini 1.352 unit plus 263 unit jadi sekitar 1.500an unit. Alhamdulillah,” ujarnya.

    Capaian program konversi kendaraan juga didukung oleh Pemerintah melalui bantuan subsidi sebesar Rp10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Tentu hal ini sangat berperan besar dalam menurunkan biaya konversi, sehingga kendaraan yang tadinya berbahan bakar fosil kini bisa beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.

    Selain itu, kontribusi dari sektor industri dan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), terutama dalam bidang vokasi, turut mempercepat pengembangan program ini.

    “Industri-industri yang pada satu tahun ini membantu kami, karena ada bantuan pemerintah Rp 10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Kenapa bisa menjadi gratis? Karena bantuan dari CSR. Jadi, industri yang sudah berkontribusi dan juga teman-teman dari Kemedikbud Ristek waktu itu, dari bidang vokasi juga mendukung hal ini,” pungkasnya.

  • PNBP Sektor Panas Bumi Capai Rp 2,1 Triliun – Page 3

    PNBP Sektor Panas Bumi Capai Rp 2,1 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani, mengatakan bahwa tahun 2024 sektor EBTKE mencatatkan capaian yang luar biasa. Salah satunya penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor panas bumi yang mencapai Rp 2,1 triliun.

    Pencapaian ini, menurut Eniya, merupakan hasil dari kegigihan tim Direktorat Energi Panas Bumi yang telah berhasil membangun koordinasi yang solid dengan industri panas bumi di Indonesia.

    Hal ini menjadi bukti bahwa sektor energi terbarukan, khususnya panas bumi, mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berpotensi menjadi sumber daya yang besar bagi negara.

    “Saya laporkan untuk penerimaan PNBP, yaitu terdiri dari bidang panas bumi, itu mencapai Rp 2,1 triliun. Ini luar biasa, capaian ini kegigihan dari tim Direktorat Energi Panas Bumi ini luar biasa gigihnya, dan sudah membentuk koordinasi dengan industri-industri panas bumi sedemikian rupa,” kata Eniya dalam Apreasiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Di sisi lain, sektor transportasi juga mengalami perkembangan positif dengan meningkatnya konversi kendaraan bermotor konvensional menjadi kendaraan listrik.

    Konversi Motor Listrik

    Ia mencatat tahun ini, program konversi kendaraan bermotor listrik menunjukkan lonjakan luar biasa, dengan jumlah unit yang dikonversi mencapai hampir 1.400 unit atau 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 145 unit.

    Maka total keseluruhan kendaraan yang berhasil dikonversi mencapai sekitar 1.500 unit. Capaian ini berkat kontribusi berbagai pihak, termasuk industri, pemerintah, dan juga peran aktif dari Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Nah ini tahun ini sudah mencapai 10 kali lipat, jadi tahun lalu hanya 145 unit, tahun ini alhamdulillah hampir mencapai 1.400 unit. Disini 1.352 unit plus 263 unit jadi sekitar 1.500an unit. Alhamdulillah,” ujarnya.

    Capaian program konversi kendaraan juga didukung oleh Pemerintah melalui bantuan subsidi sebesar Rp10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Tentu hal ini sangat berperan besar dalam menurunkan biaya konversi, sehingga kendaraan yang tadinya berbahan bakar fosil kini bisa beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.

    Selain itu, kontribusi dari sektor industri dan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), terutama dalam bidang vokasi, turut mempercepat pengembangan program ini.

    “Industri-industri yang pada satu tahun ini membantu kami, karena ada bantuan pemerintah Rp 10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Kenapa bisa menjadi gratis? Karena bantuan dari CSR. Jadi, industri yang sudah berkontribusi dan juga teman-teman dari Kemedikbud Ristek waktu itu, dari bidang vokasi juga mendukung hal ini,” pungkasnya.