Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  • Mendikdasmen Sampaikan Skema Baru PPDB ke Presiden Prabowo Nasional 18 Januari 2025

    Mendikdasmen Sampaikan Skema Baru PPDB ke Presiden Prabowo Nasional 18 Januari 2025

    Mendikdasmen Sampaikan Skema Baru PPDB ke Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengakui telah menyampaikan skema baru Penerimaan Peserta Didik Baru (
    PPDB
    ) kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, skema tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis pada Jumat (17/1/2025). Namun, konsep itu belum sempat dibahas lantaran pertemuan dengan Prabowo dan sejumlah menteri lainnya membahas soal makan bergizi gratis.
    “Itu baru kami sampaikan dalam bentuk tertulis. Dan ini tidak sempat dibahas karena ada agenda lain tapi kami tetap meminta supaya itu segera diputuskan,” kata Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat.
    Mu’ti mengungkapkan, keputusan itu perlu segera lantaran ada dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah untuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.
    Kepentingan lainnya, adalah sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat.
    “Nah, konsepnya konsep yang kita sebut sebagai konsep yang baru itu sudah selesai. Konsepnya sudah kami serahkan kepada Bapak Presiden melalui Pak Sekretaris Kabinet,” ucap Mu’ti.
    Kendati begitu, ia belum mau menjelaskan skema baru PPDB ini bakal menghapus zonasi atau sebaliknya. Dia mengatakan bahwa konsep PPDB baru akan dijelaskan pada waktunya.
    “Sampai nanti ada keputusan apakah diputuskan langsung oleh Pak Presiden ataukah nanti lewat sidang kabinet, itu tunggu sampai pada waktunya tiba. Ya semua akan ada penjelasan setelah itu terbit, semua akan indah pada waktunya,” jelas Mu’ti.
    Sebelumnya diberikan, pemerintah mengatur mekanisme penerimaan peserta didik, menyusul belum sempurnanya sistem yang ada saat itu. Tak terkecuali, jalur zonasi yang banyak dikritik banyak pihak.
    Kemudian, isu jalur
    PPDB Zonasi dihapus
    ini muncul saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Kamis (21/11/2024).
    Menurutnya, meski bermanfaat, kebijakan zonasi masih menghadapi tantangan ke depan.
    Hal ini terkait dua hal yang masih harus ditingkatkan. Yaitu pertama distribusi guru dan yang kedua adalah fasilitas pendidikan yang belum merata.
    “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujarnya, dilansir dari rilis Kemendikbud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Habib Syarief Desak Kemdiktisaintek Jangan Hapus Tukin Dosen ASN

    Habib Syarief Desak Kemdiktisaintek Jangan Hapus Tukin Dosen ASN

    BANDUNG – Anggota DPR RI dari Komisi X Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, menyoroti tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum cair hingga saat ini.

    Akibatnya, Habib Syarief meminta agar Ketua Komisi X DPR RI segera memanggil jajaran Kemdiktisaintek untuk menjelaskan soal tukin yang hingga saat ini tidak kunjung dicairkan kepada para dosen ASN.”Kalau belum cair kita mendesak agar dicairkan. Saya mendesak ketua komisi X untuk memanggil Kemendiktisaintek, kalau bisa secepatnya. Walaupun bagaimana ini hak mereka,” kata Habib Syarif kepada awak media di Jalan Yuda, Kota Bandung, Rabu (15/1).
    Habib menginginkan persoalan ini bisa secepatnya diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, sebelumnya sudah disepakati akan mencairkan tukin pada 2025 ini, sesuai Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 447/P/2024 yang ditandatangani oleh Menteri Kemendikbud, era Nadiem Makarim.

    “Jangan sampai dosen turun ke jalan kasihan harus demo dan sebagainya. Mendesak agar dipanggil secepatnya kami minta kejelasan agar tidak simpang siur,” pintanya.

    Selain itu, politikus PKB ini mendorong agar  tukin dosen ASN ditingkatkan, bukan malah dihapuskan.

    Habib Syarief akan mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), agar tidak menghapus tukin dosen ASN. Menurut Habib Syarief, tunjangan kinerja ini merupakan hak para dosen ASN dan tetap harus diberlakukan pada 2025 ini.

    “Saya minta ditingkatkan bukan dihilangkan. Saya merumuskan dua alasan yaitu secara yuridis dan alasan sosiologis,” jelasnya

    Kata dia, jika pemerintah benar-benar menghapus tukin dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap terhadap dosen ASN yang memiliki prestasi. Bahkan, para pengajar di kampus-kampus negeri ini bisa saja beralih ke tempat lainnya.

    “Kalau tukin dihapus akan terjadi eksodus besar-besaran, ilmuan handal bisa beralih ke tempat lain,” pungkasnya. (bbs)

  • 7.463 Orang Terdaftar, Tenaga Teknis Non-ASN Database BKN Diimbau Segera Daftar Seleksi Tes PPPK Gelombang 2

    7.463 Orang Terdaftar, Tenaga Teknis Non-ASN Database BKN Diimbau Segera Daftar Seleksi Tes PPPK Gelombang 2

    Liputan6.com, Bandung – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Sumasna, mengimbau tenaga teknis non aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera mendaftar dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua. Pasalnya, pendaftaran seleksi ini akan ditutup pada 15 Januari 2025 pukul 23.59 WIB.

    Sumasna menegaskan bahwa penting bagi tenaga honorer non-ASN yang terdaftar di database BKN untuk mendaftar dalam seleksi PPPK gelombang kedua, yang akan menentukan status ASN mereka di masa mendatang.

    “Ini sangat penting disampaikan, karena dalam data kami, masih banyak tenaga teknis non-ASN yang terdaftar di database BKN yang belum mendaftar, baik di gelombang 1 maupun gelombang 2. Keikutsertaan dalam seleksi ini akan menentukan status pengangkatan mereka sebagai ASN PPPK paruh waktu,” ujar Sumasna ditulis Bandung, Sabtu (11/1/2025).

    Hingga Jumat malam pukul 24.00 WIB, tercatat jumlah pendaftar tes PPPK gelombang 2 mencapai 7.463 orang. Namun, masih ada lebih dari 400 tenaga non-ASN di database BKN yang belum mendaftar.

    “Kami mengimbau rekan-rekan yang memenuhi syarat tetapi belum mendaftar untuk segera melakukannya. Jika ada yang mengetahui teman atau rekannya belum mendaftar, segera beri tahu. Pendaftaran gelombang kedua ini sangat mudah, hanya perlu melampirkan salinan KTP dan foto diri,” tambahnya.

    Selain itu, Sumasna menjelaskan bahwa bagi tenaga non-ASN yang tidak mendaftar di gelombang pertama karena keterbatasan formasi terkait syarat pendidikan, pada gelombang kedua ini formasi akan dibuka untuk mereka yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

    Sementara itu, mengenai peserta tes gelombang 1 yang lolos. Saat ini sedang dalam proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH), sementara yang belum terperingkat tetap bisa bekerja di instansi masing-masing sambil menunggu regulasi dari pusat untuk pengusulan menjadi PPPK Paruh Waktu.

    “Jadi, mereka tetap bisa bekerja karena anggarannya sudah disiapkan dalam APBD Jabar non-belanja pegawai, sambil menunggu regulasi dari pusat untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Dengan demikian, tidak ada pemberhentian kerja bagi yang tidak masuk dalam pemeringkatan seleksi PPPK gelombang 1,” jelasnya.

    Sumasna mengimbau tenaga non-ASN untuk segera mendaftar dalam seleksi PPPK gelombang 2 dan menyatakan bahwa pihaknya siap melayani pertanyaan atau keluhan terkait proses pendaftaran.

    “Jika ada kendala, pendaftar bisa datang langsung ke BKD Jabar atau ke bagian kepegawaian di perangkat daerah masing-masing. Semua proses ini dilakukan sebagai bagian dari penataan tenaga honorer sesuai dengan program pemerintah pusat,” tukasnya.

    Berikut adalah 5 kelompok yang berhak menjadi pendaftar murni pada seleksi PPPK gelombang kedua:1. Guru non-ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan minimal sudah mengajar selama 2 tahun.2. Lulusan PPG yang terdaftar di Kemendikbud.3. Tenaga kesehatan (nakes) yang sudah bekerja minimal 2 tahun.4. Tenaga teknis yang sudah bekerja minimal 2 tahun.5. Formasi pada gelombang 1 yang belum terisi.

    BKD Jabar juga membuka nomor Tim Layanan Teknis untuk konsultasi, aduan, dan keluhan di 0812 6028 183 (Hanya melalui pesan WhatsApp).

     

    Unik, Balap Lari Panggul Gabah ‘Nyonggah’ Ala Petani Cilacap

  • 8 Pemerintah Upayakan Tukin Dosen ASN Segera Cair Nasional

    8 Pemerintah Upayakan Tukin Dosen ASN Segera Cair Nasional

    Pemerintah Upayakan Tukin Dosen ASN Segera Cair
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
    Pratikno
    menyatakan, pemerintah tengah berupaya agar tunjangan kinerja (tukin) untuk para dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat segera dicairkan.
    “Tukin ASN Dikti ini, sekarang Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) terus berkoordinasi dengan
    Kementerian Keuangan
    untuk implementasinya,” kata Pratikno di Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).
    Pratikno mengatakan, hingga akhir pekan lalu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro untuk mencairkan
    tukin dosen
    ASN.
    “Jadi saya sudah cek juga sampai dengan
    weekend
    kemarin ke Pak Satryo, dan tim beliau lagi koordinasi dengan Kementerian Keuangan,” ujar dia.
    Sebelumnya beredar kabar bahwa tidak ada tukin bagi para dosen ASN pada 2025
    Terkait hal itu, Pratikno menekankan bahwa tukin ASN akan dibahas karena berkaitan dengan anggaran.
    “Nah justru itu. Justru makanya kita bahas. Karena kan itu kan kaitannya nanti juga kan dengan anggaran,” tegas dia.
    Adapun Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pihaknya saat ini tengah meminta anggaran dari Kemenkeu untuk mencaikran
    tukin dosen ASN
    .
    “Kita minta ke Kementerian Keuangan supaya ditambahkan. Sehingga kita bisa bayarkan tunkinya. Bukan semuanya, tapi hanya selisih,” kata Satryo, dikutip dari siaran Ruang Jernih
    Kompas.com
    , Rabu (8/1/2025).
    Diberitakan sebelumnya, dosen yang berada di bawah naungan Kemendikti Saintek melakukan protes karena tunjangan kinerjanya (Tukin) belum dibayarkan selama lima tahun.
    Koordinator Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi) yang juga dosen ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Anggun Gunawan mengatakan, pemerintah sudah berjanji mencairkan tukin pada awal tahun 2025.
    “Regulasi dan Janji ini sudah bergulir selama lima tahun. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda hak yang sudah dijanjikan,” kata Anggun kepada
    Kompas.com
    , Senin (6/1/2024).
    Ditambah lagi, kata Anggun, selama ini ternyata seluruh pegawai Kemendikbud Ristek yang kini sudah dipecah menjadi tiga kementerian di antaranya Kemendikti Saintek sejak tahun 2020 masih tetap mendapatkan tukin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tantangan Hadiah Rumah untuk Buktikan Ijazah Gibran

    Tantangan Hadiah Rumah untuk Buktikan Ijazah Gibran

    GELORA.CO – Polemik mengenai riwayat pendidikan  Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi perbincangan.

    Sebuah surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Nomor: 9149/DD1/KS/2019 yang menyatakan penyetaraan pendidikan Gibran setara dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi sorotan publik. 

    Pasalnya, ada tuduhan bahwa surat tersebut berisi keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini sebagaimana dibongkar kanal YouTube QNCOpposite, Minggu 12 Januari 2025.

    Dalam surat keterangan tersebut, dijelaskan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan Grade-12 di UTS Insearch, Sydney, Australia, yang kemudian dianggap setara dengan lulusan SMK bidang Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. 

    Namun, UTS Insearch disebut bukanlah lembaga pendidikan formal setara SMA, melainkan lembaga kursus (pathway) bagi siswa internasional yang ingin melanjutkan studi ke University of Technology Sydney (UTS).

    Beberapa pihak menyoroti bahwa syarat untuk mengikuti program di UTS Insearch adalah harus terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan Grade-12 atau setara SMA. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Gibran tidak memenuhi syarat akademik tersebut, sehingga dianggap tidak pernah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

    Kritik lainnya mengarah pada isi surat keterangan Kemendikbud yang dinilai memberikan informasi palsu. Surat tersebut dianggap memberikan kesan seolah-olah UTS Insearch adalah lembaga setara SMA, padahal institusi itu adalah kursus persiapan masuk universitas. 

    Dengan adanya klaim ini, beberapa pihak menuding bahwa surat tersebut digunakan untuk menutupi fakta bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA/SMK.

    Channel YouTube ini pun menawarkan hadiah berupa satu unit rumah tiga lantai di BSD City, Tangerang, bagi siapa saja yang bisa menunjukkan ijazah SMA asli atas nama Gibran Rakabuming Raka. 

    Kejelasan mengenai riwayat pendidikan ini tidak hanya menyangkut reputasi pribadi, tetapi juga kredibilitas institusi yang menerbitkan surat keterangan terkait.

    Postingan ini pun mendapat banyak Komentar dari Warganet. Mayoritas merasa pesimistis ada yang bisa membuktikan riwayat pendidikan Gibran. 

    “Apapun ijazahnya, pencalonan Gibran sudah melanggar aturan,” tulis @muskawariror8136.

    “Lulusan SMP bisa jadi Wapres untuk negara besar yang warganya banyak lulusan luar negeri, gila bener,” timpal @mawarslawi.

    “Bukan soal ijazah, tapi soal kejujuran,” tukas Warganet pemilik akun @Ajotap.

  • Langsung Cair Dana Gratis Rp450.000 Pakai Syarat  NIK KTP

    Langsung Cair Dana Gratis Rp450.000 Pakai Syarat  NIK KTP

    JABAR EKSPRES – Informasi tentang cara mendapatkan dana gratis Rp450.000 dengan syarat mudah dan tidak ribet bisa kamu dapatkan dalam tulisan ini.

    Pasalnya untuk mendapat dana gratis ini kamu hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen yang sudah kamu miliki, salah satunya menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Dimana NIK ini pasti sudah dimiliki oleh semua Warga Negara Indonesia, dengan demikian semua WNI memiliki peluang yang sama untuk mendapat dana gratis ini, terutama yang memenuhi semua persyaratannya.

    Baca juga : Tutorial Cara KLAIM Dana Gratis di Aplikasi DANA

    Adapun dana gratis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah dana dari bantuan pemerintah untuk pelajar di Indonesia melalui Program Indonesia pintar (PIP).

    Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah yang dinaungi oleh Kemendikbud, bagi siswa sekolah formal, dan Kemenag, bagi santri sekolah agama atau pesantren.

    Program ini memberikan bantuan berupa uang tunai yang dikirimkan melalui tabungan rekening terdaftar milik siswa sekolah dasar hingga menengah atas, termasuk mereka yang bersekolah di madrasah atau mengikuti program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C.

    Sementara syarat untuk mendapatkan dana gratis dari PIP ini di antaranya:

    1. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)

    Siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar yang didapatkan dari hasil pemadanan data di Dapodik dengan DTKS Kemensos.

    2. Keluarga Miskin/Rentan Miskin

    Siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, dengan pertimbangan khusus, terutama diperuntukan untuk:

    – Siswa berstatus yatim dan/atau piatu, termasuk siswa yang berada di panti sosial atau panti asuhan.
    – Siswa yang baru kembali sekolah akibat putus sekolah.
    – Siswa yang terdampak bencana alam.
    – Siswa korban musibah di daerah konflik.
    – Siswa berkebutuhan khusus.
    – Siswa yang orangtua/walinya sedang berstatus sebagai narapidana.
    – Siswa yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana.

    Baca juga : Pakai KTP Bisa Ambil Dana Gratis Rp225.000 Tarik Langsung di ATM

    Besaran PIP

    Dana gratis yang akan diberikan dari program ini jumlahnya bervariasi tergantung dari jenjang pendidikannya, berikut rinciannya :

  • Daftar Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 dari Berbagai Instansi – Page 3

    Daftar Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 dari Berbagai Instansi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sejak dibuka pada Agustus 2024, proses seleksi CPNS 2024 telah berlangsung selama beberapa bulan dengan tahapan yang cukup ketat. Dimulai dari seleksi administrasi, para peserta diharuskan memenuhi berbagai persyaratan dokumen. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang diajukan oleh pelamar.

    Setelah lolos administrasi, peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menguji kemampuan verbal, logika, dan pengetahuan umum. SKD menjadi gerbang utama untuk menuju tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). SKB dirancang untuk mengukur kemampuan teknis sesuai dengan posisi yang dilamar.

    Proses penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 pun kini memasuki tahap baru. Hari ini, 5 Januari 2025, hasil seleksi CPNS 2024 diumumkan usai tahapan mulai dari seleksi administasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), hingga seleksi kompetensi bidang (SKB).

    Berdasarkan pengumuman BKN berdasarkan surat Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, setelah integrasi nilai SKD dan SKB CPNS pada 17 Desember 2024-4 Januari 2025, tahap selanjutnya yakni pengumuman CPNS 2024.

    Adapun pengumuman hasil CPNS dilakukan mulai Minggu, 5 Januari 2024. Pengumuman hasil seleksi CPNS 2024 itu berlangsung dari 5 Januari-12 Januari 2025. Lantas apa saja link untuk mengakses pengumuman kelulusan CPNS 2024? Berikut daftarnya: 

    Link Cek Pengumuman CPNS 2024 dari Berbagai Kementerian dan Lembaga

    Selain laman utama SSCASN yaitu sscasn.bkn.go.id, pemerintah menyediakan link resmi dari berbagai kementerian dan lembaga. Berikut adalah beberapa link yang dapat Anda gunakan:

    Kementerian Sekretaris Negara (https://www.setneg.go.id/)
    Badan Kepegawaian Negara (https://www.bkn.go.id/)
    Kemenkumham (https://cpns.kemenkumham.go.id/)
    Mahkamah Agung (https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/)
    KPK (https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns)
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (https://casn.brin.go.id/)
    Kementerian ESDM (https://casn.esdm.go.id/)
    Kementerian Agama (https://casn.kemenag.go.id/)
    Kemendikbud Ristek (https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2024)
    Kementerian Perhubungan (https://cpns.dephub.go.id/)
    Kementerian Pertanian (https://casn.pertanian.go.id/)
    Kementerian Kesehatan (https://casn.kemkes.go.id/)
    Kemendagri (https://infocasn.kemendagri.go.id/)

     

  • Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 Hari Ini, Simak Jadwal Lengkap!

    Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 Hari Ini, Simak Jadwal Lengkap!

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengumuman hasil kelulusan CPNS 2024 sudah dapat dilakukan mulai hari ini, Minggu (5/1/2025). Ini merupakan pengumuman kelulusan tahap terakhir.

    Lantas bagaimana cara melihat pengumuman hasil kelulusan CPNS 2024?

    Mengutip detikcom, hasil kelulusan dapat dicek secara online melalui laman SSCASN atau situs resmi instansi yang dilamar. Peserta CPNS 2024 akan mengetahui lulus tidaknya sebagai calon pegawai negeri sipil.

    Ranking menentukan kelulusan pelamar. Jika masuk dalam urutan formasi yang dibutuhkan, pelamar dinyatakan lulus. Hasil perangkingan diperoleh dari integrasi nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

    Untuk mengetahui lulus tidaknya, peserta dapat mencari tahu dengan dua cara yakni lewat laman SSCASN dan instansi yang dilamar. Berikut ini tata caranya mengeceknya:

    1. Cek di SSCASN

    – Buka laman https://sscasn.bkn.go.id/

    – Masukkan NIK dan Password yang didaftarkan

    – Klik “Login”

    – Resume pendaftaran akan ditampilkan

    – Scroll ke bawah untuk mengecek hasilnya

    – Muncul tampilan pemberitahuan peserta lolos SKB atau tidak.

    – Jika lulus, maka berhak lanjut tahapan berikutnya yakni pengisian daftar riwayat hidup (DRH)

    2. Cek Melalui Situs Instansi yang Dilamar

    Untuk mengecek lewat instansi, mesti tahu alamat dari situs resminya. Lalu, cari pengumuman hasil CPNS 2024 pada laman tersebut. Untuk mengetahui nama situsnya bisa cari di internet nama instansi lalu akan muncul tampilan pengumuman hasil CPNS. Jika tidak ada, bisa klik menu “Pengumuman” atau “Berita”.

    Apabila masih juga belum muncul pengumumannya, peserta dapat menunggu hingga batas akhir 12 Januari 2025. Seluruh instansi dipastikan merilis hasil pengumumannya hingga tanggal tersebut.

    Jadwal Pengumuman CPNS 2024

    Merujuk surat Surat Pengumuman Nomor:02/Panpel.BKN/CPNS/IX/2024, pengumuman kelulusan CPNS 2024 dilakukan dari tanggal 5-12 Januari 2025. Peserta dapat mengecek secara online melalui laman SSCASN ataupun instansi yang dilamar.

    Tanda peserta lulus CPNS 2024 ditunjukkan dengan pernyataan “Selamat Anda Lolos SKB” pada laman SSCASN. Bila melihat dari instansi yang dilamar, akan ada daftar perangkingan dan kode lulus berupa huruf “L”.

    Tahapan Setelah Pengumuman Hasil CPNS 2024

    Setelah hasil CPNS diumumkan, ada dua tahapan yang terjadi. Peserta yang lulus dapat menunggu jadwal pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP CPNS. Bagi yang dinyatakan tidak lulus, bisa mengajukan sanggah.

    Proses sanggah dimulai sejak 13 Januari 2025 hingga 19 Januari 2025. Peserta mengisi formulir sanggah sesuai dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh panitia. Setelah itu, dilakukan jawab sanggah dan pengolahan seleksi hasil sanggah.

    Terakhir, pengumuman pasca sanggah dilakukan panitia untuk memutuskan peserta yang berhak lulus CPNS 2024. Berikut ini detail jadwalnya:

    Pengumuman Hasil CPNS 2024: 5-12 Januari 2025

    Masa Sanggah: 13-15 Januari 2025

    Jawab Sanggah: 13-19 Januari 2025

    Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: 15-20 Januari 2025

    Pengumuman pasca sanggah: 16-22 Januari 2025

    Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari-25 Februari 2025

    Usul penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025

    Sementara itu, ada juga beberapa link pengumuman CPNS 2024 yang bisa dipilih sesuai dengan instansi yang dilamar.

    65 Link Pengumuman CPNS 2024

    1. Link SSCASN: https://sscasn.bkn.go.id/

    2. Kementerian Kesehatan (https://casn.kemkes.go.id/Cpns/pengumuman.html)

    3. Badan Kepegawaian Negara (https://www.bkn.go.id/category/publikasi/pengumuman/)

    4. Kemenkumham (https://casn.kemenkumham.go.id/)

    5. KPK (https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns/pengumuman)

    6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (https://casn.brin.go.id/pages/pengumuman)

    7. Kementerian ESDM (https://casn.esdm.go.id/?pg=pengumuman)

    8. Kementerian Agama (https://casn.kemenag.go.id/)

    9. Kemendikbud Ristek (https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2024)

    10. Kementerian Perhubungan (https://cpns.dephub.go.id/site/pengumuman)

    11. Kementerian Pertahanan (https://www.kemhan.go.id/ropeg/category/pengadaan-cpns)

    12. Kementerian Keuangan (https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/pengumuman)

    13. Kementerian Perindustrian (https://rekrutmen.kemenperin.go.id/)

    14. Kementerian Sosial (https://kemensos.go.id/)

    15. Kementerian Bappenas (https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns/news)

    16. Kemenko Bidang Perekonomian (https://rekrutmen.ekon.go.id/cpns/pengumuman)

    17. Kementerian Perdagangan (https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns/landing/main/pengumuman)

    18. Kemenko Polhukam (https://polkam.go.id/casn-polhukam/)

    19. Kemenko PMK (https://kemenkopmk.go.id/pengumuman/cpns)

    20. Kemenkop dan UKM (https://kop.go.id/kepegawaian/)

    21. Kemenpan-RB (https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns)

    22. Kejaksaan RI (https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns)

    23. Kemenparekraf (https://kemenparekraf.go.id/pengumuman)

    24. Kementerian PUPR (https://pu.go.id/pengumuman)

    25. Kemenkominfo (https://casn.kominfo.go.id/seleksi-cpns/2024)

    26. Kementerian Kelautan dan Perikanan (https://ropeg.kkp.go.id/

    27. Kementerian KLHK (https://casn.menlhk.go.id/)

    28. Kementerian Ketenagakerjaan (https://kemnaker.go.id/news/search?tags=pengumuman-dan-info)

    29. Kementerian Luar Negeri (https://e-casn.kemlu.go.id/pengumuman/)

    30. Kementerian Pemuda dan Olahraga (https://www.kemenpora.go.id/rekrutmenasn)

    31. Kementerian BKPM (https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/karir)

    32. Setjen MPR RI (https://setjen.mpr.go.id/pengumumans)

    33. Mahkamah Agung (https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman)

    34. Setjen Komisi Yudisial (https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/announcement)

    35. Badan Pemeriksa Keuangan (https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/)

    36. Setjen Dewan Ketahanan Nasional (https://www.wantannas.go.id/pengumuman)

    37. Badan Siber dan Sandi Negara (https://www.bssn.go.id/cpns-2024/)

    38. Lembaga Administrasi Negara (https://lan.go.id/?cat=125)

    39. Badan Pusat Statistik (https://casn.bps.go.id/)

    40. Arsip Nasional Republik Indonesia (https://anri.go.id/publikasi/pengumuman)

    41. Badan Informasi Geospasial BIG (https://casn.big.go.id/#/pengumuman)

    42. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (https://www.bkkbn.go.id/)

    43. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (https://www.bpkp.go.id/id/pengumuman/WyO)

    44. Perpustakaan Nasional (https://casn.perpusnas.go.id/)

    45. Badan Narkotika Nasional (https://bnpb.go.id/)

    46. Setjen Komisi Pemilihan Umum (https://www.kpu.go.id/berita/11/pengumumanse)

    47. Komnas HAM (https://www.komnasham.go.id/index.php/penerimaan-pegawai/)

    48. BP2MI (https://bp2mi.go.id/pengumuman-list)

    49. Badan Keamanan Laut (https://www.bakamla.go.id/)

    50. Basarnas (https://basarnas.go.id/berita)

    51. LKPP (https://www.lkpp.go.id/pengumuman)

    52. Badan Nasional Penanggulan Terorisme (https://bnpt.go.id/category/berita-artikel)

    53. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (https://www.lpsk.go.id/publikasi?search=cpns)

    54. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (https://bpip.go.id/)

    55. Badan Karantina Indonesia (https://casn.karantinaindonesia.go.id/index.php/cpns)

    56. Badan Pangan Nasional (https://badanpangan.go.id/pengumuman)

    57. Otorita Ibu Kota Nusantara (https://www.ikn.go.id/karier)

    58. Setjen Dewan Nasional KEK (https://kek.go.id/media/press?tag=CPNS+2024)

    59. Bawaslu (https://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/rekrutmen-casn)

    60. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (https://www.bmkg.go.id/cpns/)

    61. Badan Pengawas, Obat dan Makanan (https://casn.pom.go.id/home?type=CPNS)

    62. Kejaksaan Agung (https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/pengumuman)

    63. Setjen DPR (https://www.dpr.go.id/cpns)

    64. Kementerian PPA (https://kemenpppa.go.id/page/view/konten/ODQ)

    65. Kemendagri (https://infocasn.kemendagri.go.id/)

    (fab/fab)

  • Hasil Akhir Seleksi CPNS 2024 Diumumkan Mulai Hari Ini, Ini Link dan Cara Ceknya – Halaman all

    Hasil Akhir Seleksi CPNS 2024 Diumumkan Mulai Hari Ini, Ini Link dan Cara Ceknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut link dan cara cek hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

    Menurut jadwal, hasil akhir seleksi CPNS 2024 diumumkan mulai hari ini, Minggu, 5 Januari 2025.

    Nantinya, masing-masing instansi akan mengumumkan hasil akhir CPNS 2024 secara berkala hingga 12 Januari 2025.

    Peserta dapat mengecek hasil akhir CPNS 2024 melalui laman sscasn.bkn.go.id atau melalui instansi masing-masing.

    71 Link Resmi Pengumuman Hasil Akhir CPNS 2024

    1. Kemenpan-RB (https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns)

    2. Kementerian Sekretaris Negara (https://www.setneg.go.id/)

    3. Kemenkumham (https://cpns.kemenkumham.go.id/)

    4. Mahkamah Agung (https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/)

    5. KPK (https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns)

    6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (https://casn.brin.go.id/)

    7. Kementerian ESDM (https://casn.esdm.go.id/)

    8. Kementerian Agama (https://casn.kemenag.go.id/)

    9. Kemendikbud Ristek (https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2024)

    10. Kementerian Perhubungan (https://cpns.dephub.go.id/)

    11. Kementerian Pertanian (https://casn.pertanian.go.id/)

    12. Kementerian Kesehatan (https://casn.kemkes.go.id/)

    13. Kemendagri (https://infocasn.kemendagri.go.id/)

    14. Kementerian Pertahanan (https://www.kemhan.go.id/ropeg/category/pengadaan-cpns)

    15. Kementerian Keuangan (https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/)

    16. Kementerian Perindustrian (https://rekrutmen.kemenperin.go.id/)

    17. Kementerian Sosial (https://cpns.kemensos.go.id/)

    18. Kementerian Bappenas (https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns)

    19. Kementerian Perekonomian (https://rekrutmen.ekon.go.id/)

    20. Kementerian Perdagangan (https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns/offline/main)

    21. Kemenko Polhukam (https://polkam.go.id/casn-polhukam/)

    22. Kemenko Bidang Perekonomian (https://rekrutmen.ekon.go.id/cpns/pengumuman)

    23. Kemenko PMK (https://kemenkopmk.go.id/pengumuman/cpns)

    24.Kemenkop danUKM (https://www.kemenkopukm.go.id/kepegawaian)

    25. Badan Kepegawaian Negara (https://www.bkn.go.id/)

    26. Kejaksaan RI (https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns)

    27. Kemenparekraf (https://kemenparekraf.go.id/pengumuman)

    28. Kementerian PUPR (https://pu.go.id/pengumuman)

    29. Kemenkominfo (https://casn.kominfo.go.id/seleksi-cpns/2024)

    30. Kementerian Kelautan dan Perikanan (https://ropeg.kkp.go.id/)

    31. Kementerian KLHK (https://casn.menlhk.go.id/)

    32. Kementerian Ketenagakerjaan (https://kemnaker.go.id/news/search?tags=pengumuman-dan-info)

    33. Kejaksaan RI (https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns

    34. Kementerian Luar Negeri (https://e-casn.kemlu.go.id/)

    35. Kementerian Pemuda dan Olahraga (https://www.kemenpora.go.id/rekrutmenasn)

    36. Kementerian BKPM (https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/karir)

    37. Kementerian ATR/BPN (https://www.atrbpn.go.id/pengumuman)

    38. Setjen MPR RI (https://setjen.mpr.go.id/pengumumans)

    39. Mahkamah Agung (https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman)

    40. Setjen Komisi Yudisial (https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/slider_detail/172)

    41. Badan Pemeriksa Keuangan (https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/)

    42. Setjen Dewan Ketahanan Nasional (https://www.wantannas.go.id/pengumuman-penerimaan-cpns)

    43. Badan Siber dan Sandi Negara (https://www.bssn.go.id/cpns-2024/)

    44. Lembaga Administrasi Negara (https://lan.go.id/?cat=125)

    45. Badan Pusat Statistik (https://casn.bps.go.id/)

    46. Arsip Nasional Republik Indonesia (https://anri.go.id/publikasi/pengumuman)

    47. Badan Informasi Geospasial BIG (https://casn.big.go.id/#/pengumuman)

    48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(https://www.bkkbn.go.id/)

    49. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (https://www.bpkp.go.id/id/pengumuman/WyO)

    50. Perpustakaan Nasional (https://casn.perpusnas.go.id/)

    51. Badan Narkotika Nasional (https://bnpb.go.id/)

    52. Setjen Komisi Pemilihan Umum (https://www.kpu.go.id/berita/11/pengumumanse)

    53. Komnas HAM (https://www.komnasham.go.id/index.php/penerimaan-pegawai/)

    54. BP2MI (https://bp2mi.go.id/pengumuman-list)

    55. Badan Keamanan Laut (https://www.bakamla.go.id/publication/detail_news/pengumuman-cpns-bakamla-ri-tahun-anggaran-2024)

    56. Basarnas (https://basarnas.go.id/berita?category=9)

    57. LKPP (https://www.lkpp.go.id/pengumuman)

    58. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (https://bnpt.go.id/)

    59. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (https://www.lpsk.go.id/publikasi?search=cpns)

    60. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (https://bpip.go.id/)

    61. Badan Karantina Indonesia (https://casn.karantinaindonesia.go.id/)

    62. Badan Pangan Nasional (https://badanpangan.go.id/pengumuman)

    63. Otorita Ibu Kota Nusantara (https://www.ikn.go.id/karier)

    64. Setjen Dewan Nasional KEK (https://kek.go.id/media/press?tag=CPNS+2024)

    65. Badan Intelijen Negara (https://www.bin.go.id/Karir)

    66. Bawaslu (https://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/rekrutmen-cpns)

    67. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (https://www.bmkg.go.id/cpns/)

    68. Badan Pengawas, Obat dan Makanan (https://casn.pom.go.id/) 

    69. Kejaksaan Agung (https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/pengumuman/detail/PENGUMUMAN-CPNS-TA-2024)

    70. Setjen DPR (https://www.dpr.go.id/cpns)

    71. Kementerian PPA (https://kemenpppa.go.id/page/view/konten/ODQ)

    Cara Cek Hasil Akhir CPNS 2024 melalui Laman SSCASN

    Akses laman SSCASN
    Pada halaman utama, klik menu ‘masuk’
    Masukkan NIK, password dan kode CAPTCHA
    Kemudian klik ‘Masuk’
    Jika sudah, nantinya sistem akan menampilkan hasil akhir CPNS 2024 peserta

    Jadwal CPNS 2024

    Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS: 17 Desember 2024 – 4 Januari 2025 Pengumuman Hasil CPNS: 5 – 12 Januari 2025 
    Masa Sanggah: 13 – 15 Januari 2025 
    Jawab Sanggah: 13 – 19 Januari 2025 
    Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: 15 – 20 Januari 2025 
    Pengumuman Pasca Sanggah: 16 – 22 Januari 2025 
    Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari – 21 Februari 2025 
    Usul Penetapan NIP CPNS: 22 Februari – 23 Maret 2025

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait CPNS 2024

  • Hari Braille Sedunia, Ini Fakta Braille di Indonesia

    Hari Braille Sedunia, Ini Fakta Braille di Indonesia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Hari Braille Sedunia diperingati setiap 4 Januari. Peringatan global ini hadir sebagai pengingat pentingnya braille sebagai sarana komunikasi dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas sensorik netra (PDSN).

    Mengutip dari berbagai sumber, sistem baca-tulis braille dikembangkan oleh Louis Braille pada 1820-an. Saat itu, ia masih menjadi murid di Royal Institute for Blind Youth di Paris.

    Braille sebenarnya bukan bahasa, melainkan kode taktil atau timbul dengan berbagai kombinasi titik yang mewakili abjad, kata, tanda baca, dan angka. Braille memungkinkan tunanetra ataupun orang dengan gangguan penglihatan untuk membaca dan menulis melalui sentuhan.

    Saat ini, pencatat braille elektronik (braille note taker) dan papan braille (braille display) telah tersedia, sehingga penyandang tunanetra yang menguasai huruf braille dapat menjelajahi internet, membaca halaman web, membaca email, serta menyimpan dan mengedit karya tulis mereka tanpa pembaca layar.

    Bukan itu saja, beberapa game klasik juga telah mengadaptasi versi braille, seperti Monopoly, Scrabble, dan Uno. Ada juga kartu remi braille versi khusus LEGO Braille Bricks.

    Adapun di Indonesia, tulisan braille juga telah lama digunakan. Berikut fakta menarik braille di Indonesia:

    1. Perkembangan braille di Indonesia

    Braille di Indonesia mulai masuk dan digunakan sejak 1901 oleh Dr Westhoff. Ia merupakan pendiri Blinden Institut Bandung.

    Pada 1952, SGPLB Negeri Bandung didirikan dan membuat braille semakin berkembang. Adapun sistem penulisan braille yang mulai dikenal di berbagai daerah di Indonesia adalah sistem tulisan singkat (tulsing) braille yang mulai dikembangkan pada 1960-an.

    Pada 1974, tim dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pembinaan SLB di Jakarta, menyusun Buku Pedoman Menulis Braille Menurut Ejaan Baru Yang Disempurnakan. Sejak 2018, Badan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso dari Kementerian Sosial (Kemensos) mencetuskan dan mencetak KBBI Braille.

    2. Al-Qur’an braille masuk ke Indonesia pada 1954

    Al-Qur’an braille pertama masuk ke Indonesia pada 1954. Al-Qur’an tersebut disumbangkan dari Yordania kepada Departemen Sosial.

    Setelah 10 tahun, Al-Qur’an tersebut baru bisa dibaca, yakni pada 1964. Orang yang membacanya adalah seorang juru ketik braille Depsos Yogyakarta, Supardi Abdi Somad. 
Satu jilid Al-Qur’an braille biasanya hanya terdiri dari satu juz saja. Sehingga, untuk 30 Juz Al-Qur’an braille terdiri dari 30 jilid buku berbeda.