Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  • Pekerjaan Gaji Tinggi Tanpa Gelar S1? Ini Contohnya di Indonesia

    Pekerjaan Gaji Tinggi Tanpa Gelar S1? Ini Contohnya di Indonesia

    Jakarta –

    Memperoleh pekerjaan dengan gaji tinggi tidak selalu harus memiliki gelar S1 ke atas. Untuk beberapa profesi, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat bisa juga memperoleh pekerjaan dengan gaji setara atau lebih tinggi dari yang memiliki gelar sarjana.

    Mulai dari sektor transportasi, hiburan hingga kontruksi, semua menyediakan peluang dengan gaji menjanjikan. Bahkan ada juga yang bisa memperoleh penghasilan hingga belasan atau puluhan juta dalam waktu satu bulan.

    Meskipun, tentu dibutuhkan kualifikasi dan pengalaman tinggi untuk mendapatkan posisi tersebut. Tapi yang terpenting, peluang kerja dengan gaji tinggi bisa diakses masyarakat tanpa harus merantau ke luar negeri. Yuk, simak daftar di bawah ini!

    1. Pramugari dan Pramugara

    Profesi pramugari dan pramugara diincar banyak orang karena identik dengan penampilan menarik, gaji besar, dan serta kesempatan bepergian ke sejumlah tempat. Nah, untuk jadi pramugari atau pramugara ternyata tidak harus lulusan S1.

    Hal ini bisa diketahui dari informasi rekrutmen yang diumumkan beberapa maskapai penerbangan. Lion Air, Super Air Jet dan maskapai lainnya membuka peluang bagi lulusan SMA sederajat untuk mendaftar di perusahaan mereka.

    Masing-masing maskapai tentu punya kualifikasi yang berbeda. Namun secara umum, berikut gambaran syarat menjadi pramugari/pramugara:

    – Warga Negara Indonesia (WNI)
    – Belum pernah menikah
    – Belum memiliki pengalaman menjadi Pramugara/Pramugari
    – Menarik, mampu bekerja sama dalam tim, energik, senang membantu & jujur
    – Pendidikan minimal SMA/SMK/Sederajat, diutamakan lulusan D3 ke atas
    – Pria berusia 18-30 tahun & wanita berusia 18-28 tahun.
    – Pria tinggi minimal 170 cm & wanita tinggi minimal 158 cm (Berat Badan Proporsional).
    – Sehat Jasmani dan Rohani.
    – Tidak Buta Warna (Total/Parsial) dan Sudah Vaksin Covid-19 minimal dosis 3.
    – Tidak memakai behel dan tidak berjerawat.

    Besaran gaji pramugari/pramugara disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Namun dalam catatan detikcom, Garuda Indonesia dikabarkan bisa memberikan gaji hingga Rp 30 juta per bulan untuk pramugari/pramugara senior, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan bonus lainnya.

    Sedangkan besaran penghasilan yang diterima level junior adalah sekitar Rp 15 juta per bulan. Selain itu, tunjangan yang diterima pramugari Garuda Indonesia diantaranya mencakup uang makan, uang pergi, tunjangan hari raya (THR), tunjangan kesejahteraan, dan insentif.

    Kemudian untuk Lion Air, bagi yang masih junior bisa memperoleh gaji pokok dan bonus sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Kemudian untuk kalangan pramugari senior, berkisar Rp 5 juta sampai dengan Rp 6 juta per bulan.

    Jika dihitung secara keseluruhan dengan bonus, asuransi, uang terbang, dan jaminan kesehatan, total gaji yang diterima pramugari Lion Air diperkirakan mencapai Rp 15 juta hingga Rp 20 juta.

    2. Marshaller atau Tukang Parkir Pesawat

    Tukang parkir atau marshaller punya peran penting dalam lalu lintas di bandara. Dia bertugas memandu pilot menempatkan pesawat dalam posisi dan spot yang tepat. Penempatan pesawat harus tepat sehingga tidak mengganggu alur di landasan.

    Seorang marshaller dituntut untuk bekerja dengan tepat, cepat, dan tanggap selama memberi arahan kepada pilot. Kecakapan tugas marshaller membantu mengurangi risiko kecelakaan yang tidak diinginkan. Tak heran jika skill marshall diharga tidak murah.

    Sebelum dapat mulai bekerja sebagai seorang marshaller, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dihimpun dari situs resmi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto yang diberitakan detikJogja, persyaratannya adalah sebagai berikut:

    – Usia minimal 18 tahun saat mendaftar pendidikan.
    – Minimal lulusan SMA/sederajat.
    – Tinggi pria minimal 165 cm.
    – Tinggi wanita minimal 160 cm.
    – Tidak buta warna
    – Memiliki tinggi dan berat badan ideal.

    Di Indonesia sendiri ada banyak sekolah yang menyediakan pendidikan untuk menjadi seorang tukang parkir pesawat. Estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan ini adalah kurang lebih 13 juta rupiah.

    Gaji tukang parkir pesawat atau marshaller berbeda-beda di setiap negara. Dikutip dari ZipRecruiter, rata-rata gaji marshaller di Amerika Serikat per 8 November 2023 adalah 26,92 dollar AS per jam atau sekitar Rp 420.000 per jam.

    Dikutip dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, gaji tukang parkir pesawat di Indonesia berkisar Rp 4 juta hingga Rp 7 juta. Apabila dihitung gaji setiap tahunnya, maka akan berkisar Rp 48 juta hingga Rp 84 juta.

    3. Welder atau Tukang Las

    Dilansir dari JobStreet, kamu bisa bekerja sebagai tukang las dengan menyelesaikan pendidikan minimal tingkat SMA/SMK, memiliki sertifikat dengan mengikuti pelatihan atau ujian, dan memiliki pengalaman selama beberapa tahun.

    Memiliki stamina fisik yang memadai juga diperlukan untuk bekerja di posisi ini. Secara umum, berikut sayarat menjadi tukang las:

    – Memiliki gelar pendidikan minimal SMA/SMK dengan jurusan Teknik Pengelasan atau jenjang pendidikan lainnya yang sederajat.
    – Mengikuti pelatihan Tukang Las yang diselenggarakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan atau lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mendapatkan sertifikat.
    – Kamu juga bisa memiliki sertifikat internasional sebagai Tukang Las yang dikeluarkan oleh International Institute of Welding (IIW).
    – Memiliki pengalaman minimal selama 1-2 tahun di bidang pengelasan.

    JobStreet menyebut rata-rata gaji untuk posisi ini adalah Rp 4,5 juta. Namun, gaji tukang las untuk proyek tertentu jelas bisa lebih besar. Sebut saja untuk proyek pengelasan yang dilakukan di air?

    Melansir dari laman Vokasi Kemendikbud, pekerjaan ini disebut dengan underwater welder. Underwater welder atau ahli las bawah air merujuk pada profesi pengelasan yang dilakukan di bawah air. Pengelasan biasanya dilakukan di dalam laut, tepatnya di tengah laut lepas.

    Para ahli las bawah air biasanya akan bekerja untuk melakukan pengelasan pada lambung kapal yang rusak, seperti bocor atau robek. Di unit pengeboran minyak, seorang ahli las bawah air akan bekerja jika terjadi sambungan pipa gas atau minyak yang bocor di tengah laut.

    Melansir dari situs pencari kerja ZipRecruiter, berdasarkan data per 2 Januari 2023, gaji tahunan rata-rata untuk kategori pekerjaan tukang las bawah laut di Amerika Serikat adalah US$ 56.075 atau sekitar Rp 874,77 juta per tahun (kurs Rp 15.600/dolar AS).

    Bila dihitung menggunakan besaran gaji rata-rata tersebut, maka seorang pekerja las bawah laut menghasilkan US$ 26,96 per jam (Rp 420.576). Besaran ini setara dengan US$ 1.078/minggu (Rp 16,81 juta) atau US$ 4.672/bulan (Rp 72,88 juta).

    4. Bekerja di Kedutaan Besar (untuk posisi tertentu)

    Bekerja di kedutaan besar ternyata tidak selalu membutuhkan gelar sarjana. Beberapa posisi teknis seperti sopir (chauffeur), teknisi, atau petugas pemeliharaan justru terbuka untuk lulusan SMA/SMK. Dengan catatan, pelamar harus memenuhi syarat administrasi dan lolos seleksi.

    Kedutaan besar Amerika Serikat (AS) misalnya yang membuka lowongan untuk posisi sopir dengan gaji Rp 6,7 juta per bulan untuk lowongan tahun 2022. Gaji itu lebih besar dari upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2025 yang sebesar Rp 5,39 juta. Selain menerima lulusan SMA, berikut persyaratan yang harus dipenuhi:

    – Minimal memiliki 3 tahun pengalaman di bidang mengemudi.
    – Harus memegang SIM yang masih berlaku.
    – Memahami seluk-beluk kota tempatnya bekerja, termasuk mengerti jalan, tahu kantor polisi, rumah sakit dan pemadam kebakaran terdekat.
    – Bisa membaca/menulis/berbicara dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

    Kedutaan besar Denmark bahkan menawarkan gaji Rp 9,2 juta untuk posisi tersebut. Di Kedubes Denmark, pekerja akan direkrut dengan sistem kontrak 2 tahun. Bagi yang tertarik bekerja di kedubes meski tak punya ijazah S1 bisa mengecek situs Kedubes secara berkala.

    (ily/fdl)

  • Kala Kamus Sejarah Indonesia Tanpa Jejak Hasyim Asyari

    Kala Kamus Sejarah Indonesia Tanpa Jejak Hasyim Asyari

    JAKARTA – Kemunculan Kamus Sejarah Indonesia buatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bawa kehebohan. Kamus itu dianggap tak membuat nama tokoh besar Kiai Haji Hasyim Asyari. Ketiadaan nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) membuat Kemendikbud dikecam banyak pihak.

    Kecaman paling keras muncul dari politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia berang bukan main dengan Kemendikbud. Ia menganggap Kamus Sejarah Indonesia aneh. Nama tokoh besar NU tak ada, sedang tokoh komunis bejibun.

    Hasyim Asy’ari adalah tokoh besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Jejaknya mencerdaskan anak bangsa tak bisa dianggap remeh. Ia jadi sosok yang membawa pendidikan Islam modern ke Nusantara. Ia menegaskan bawa kombinasi agama dan pendidikan barat jadi alat melawan kebodohan dan penjajahan.

    Ia pun mendirikan NU. Ormas itu jadi gerbong utamanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan lembaga pendidikan seperti pesantren di Jawa di era pemerintahan Hindia Belanda. Ia ikut pula menjadi pendidik.

    Ia juga memberikan restu NU melawan penjajah. Ingatan akan perjuangannya begitu melekat. Apalagi, NU terus menjelma jadi organisasi Islam besar di Indonesia. Jejak itu juga hadir pula dengan munculnya tokoh-tokoh NU dalam peta politik nasional.

    Masalah muncul. Kemendikbud di bawah kuasa Nadiem Makarim bak melupakan jejak perjuangan Hasyim Asyari. Narasi itu dibuktikan dengan ketiadaan nama Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia keluaran tahun 2021.

    Ketiadaan nama Hasyim memancing protes. Semuanya karena nama tokoh lain dari tokoh Belanda hingga Komunisme muncul. Mereka yang protes meminta Nadiem minta maaf. Ada juga yang meminta untuk menarik Kamus Sejarah Indonesia jilid I dan II dari peredaran.

    Penarikan itu dilakukan supaya Kemendikbud bisa berbenah dan merevisinya. Langkah itu dianggap opsi paling tepat karena gelombang protes lebih besar bisa muncul belakangan.

    Pendiri NU, Hasyim Asyari. (Wikimedia Commons)

    “Setelah membaca dan mendengar pandangan dari banyak kalangan kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah.”

    “Anehnya di sampul Kamus Sejarah Jilid I ini ada gambar KH Hasyim Asyari, tapi dalam kontennya tidak dimasukkan sejarah dan kiprah perjuangan beliau. Lebih aneh lagi ada nama-nama tokoh lain yang masuk kamus ini, termasuk nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh militer Jepang Harada Kumaichi, yang dipandang berkontribusi dalam proses pembentukan negara Indonesia,” ungkap elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda sebagaimana dikutip laman detik.com, 20 April 2021.

    Protes Fadli Zon

    Kecaman terhadap Nadiem Makarim terus berdatangan. Kemendikbud dianggap sengaja menghilangkan jejak perjuangan Hasyim Asyari. Kecaman paling keras muncul dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon.

    Fadli menganggap Kemendikbud seraya ingin membelokkan sejarah. Ia sendiri tak habis pikir tokoh besar sekaliber Hasyim Asyari tak masuk Kamus Sejarah Indonesia. Ia juga heran bukan main kala tokoh komunisme dan radikal masuk daftar.

    Ia pun punya keinginan sama supaya buku karya Kemendikbud segera direvisi. Ia juga meminta supaya Kemendikbud melakukan investigasi kenapa nama Hasyim Asyari bisa hilang.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dikonfirmasi wartawan usai kunjungan kerja memimpin Komisi I DPR RI ke Kantor LPP RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (24/8/2023). (ANTARA/Nur Imansyah).

    “Harus segera dibuat investigasi kenapa tokoh penting KH Hasyim Asyari pencetus Resolusi Jihad bisa hilang, sementara yang komunis bisa ada. Ini masalah serius. Ada yang hendak membelokkan sejarah,” ungkap Fadli Zon dalam akun Twitter/X @Fadlizon, 20 April 2021.

    Protes dari Fadli dan lainnya mendapatkan hasil. Nadiem mencoba meminta maaf kepada NU dan seluruh rakyat Indonesia. Ia menganggap penyusunan Kamus Sejarah Indonesia bukan pada eranya menjabat Kemendikud karena dilakukan pada 2017.

    Nadiem lalu meminta jajarannya untuk merevisi dan menyempurnakan Kamus Sejarah Indonesia. Ia juga memastikan nama dari Hasyim Asyari hadir. Ia menegaskan respons yang dilakukannya sebagai bentuk dari menjawab kritik yang diarahkan kepada Kemendikbud.

  • Komdigi Sambungkan Internet Cepat 200 Mbps ke Sekolah Rakyat di Yogyakarta

    Komdigi Sambungkan Internet Cepat 200 Mbps ke Sekolah Rakyat di Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan penyediaan akses internet cepat ke dua Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

    Dua sekolah yang menjadi sasaran awal program ini adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya Hafid dikutip dari laman resmi Komdigi pada Sabtu (28/6/2025)

    Adapun SR di Sleman mendapatkan layanan internet berkecepatan 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa dari tiga rombongan belajar. 

    Sementara itu, SR di Bantul menerima koneksi lebih besar, yakni 200 Mbps, yang akan dimanfaatkan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.

    Meutya Hafid menegaskan SR adalah program Presiden yang diamanahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurutnya program ini merupakan bagian dari komitmen Kemkomdigi dalam mendukung agenda besar transformasi digital nasional. 

    “Terutama bagi kelompok rentan. Internet cepat dinilai sebagai elemen vital untuk menunjang konsep smart school yang diusung Presiden,” katanya. 

    Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto yang menegaskan bahwa dukungan teknis terhadap infrastruktur digital sekolah akan terus dipantau dan ditingkatkan. Turut hadir pula Kepala BPSDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto. Di sisi lain, bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico. 

    “Sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” katanya. 

    Peluncuran resmi program Sekolah Rakyat direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 mendatang.

    Target Sekolah Rakyat

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus menciptakan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.

    Agus menjelaskan, sejak perintah turun pada Januari lalu, Kemensos berupaya keras mewujudkan 100 Sekolah Rakyat. 

    “Kami membentuk tim formatur yang diketuai Prof. M. Nur, mantan Menteri Pendidikan, serta satgas-satgas lintas kementerian untuk memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari guru, sarana prasarana, hingga anggaran,” ujar Agus dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Kemensos menargetkan pada tahap 1 akan Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 lokasi dengan total siswa yang dapat ditampung sebanyak 9.755 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga pendidik masing-masing berjumlah 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. 

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkap rencana pengembangan Sekolah Rakyat

    Jika tahap I berjalan baik, akan dilanjutkan  tahap II dengan potensi lokasi sebanyak 167 lokasi.

    Pada tahap ini jumlah siswa yang ditampung targetnya sebanyak 10.600 siswa. Alhasil, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat lebih dari 20.000 siswa.

    Kemudian pada tahap II, jumlah guru dan tenaga pendidik terlibat masing-masing sebanyak 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidik. 

    Agus menjelaskan dalam mewujudkan target tersebut, Kemensos berperan sebagai penyedia data siswa calon peserta didik, sedangkan kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan KemenPUPR terlibat dalam penyediaan guru, fasilitas, dan pendanaan. 

    “Kami juga menginventarisasi aset Kemensos, mengirim surat ke gubernur, bupati, dan walikota untuk dukungan aset daerah, serta memanfaatkan sentra-sentra rehabilitasi sosial untuk direvitalisasi menjadi sekolah,” tambahnya.

  • Kasus Korupsi yang Pernah Ditangani KPK di Sektor Pendidikan Era Nadiem Makarim – Page 3

    Kasus Korupsi yang Pernah Ditangani KPK di Sektor Pendidikan Era Nadiem Makarim – Page 3

    KPK mencatat kasus di sektor pendidikan yang pernah ditangani, seperti korupsi pengadaan pembangunan SMKN 7 Tangsel.

    Dalam kasus ini, Eks Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Ardius Prihantono divonis 4 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan dalam perkara korupsi pengadaan lahan di SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel). Ia dinilai bersalah dalam proses pengadaan lahan yang merugikan negara Rp 10,5 miliar itu.

    “Menjatuhkan pidana terdakwa Ardius Prihantono selama 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan,” kata hakim Atep Sopandi dalam putusannya di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (22/12/2022).

    Dua terdakwa lain yaitu Agus Kartono dan Farid Nurdiansyah juga divonis serupa. Ketiganya dinilai bersalah berdasarkan dakwaan subsidaritas jaksa penuntut umum Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

    Selain itu, KPK juga pernah melakukan OTT di Kemendikbud yang melibatkan rektor Universitas Negeri Jakarta. Operasi senyap ini berkaitan dengan dugaan penyerahan sejumlah uang dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud, Komarudin.

    Uang sebesar Rp27, 5 juta dan US$1.200 diamankan sebagai barang bukti.

    Nadiem Makarim menegaskan pentingnya integritas dan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran prinsip tersebut. Ia berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan agar semua aktivitas di lingkungan Kemendikbudristek sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

  • Begini Cara Daftar Bantuan PIP Secara Online

    Begini Cara Daftar Bantuan PIP Secara Online

    Jakarta –

    Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu bantuan yang diberikan untuk membiayai pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun bagaimana cara untuk bisa mendapatkan bantuan ini?

    Untuk diketahui, program ini memberikan bantuan berupa uang tunai yang dikirimkan melalui tabungan rekening terdaftar milik siswa sekolah dasar hingga menengah atas, termasuk mereka yang bersekolah di madrasah atau mengikuti program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C.

    Dana bantuan PIP diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria tertentu, seperti berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, atau memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga menjadi prioritas penerima program ini.

    Dengan bantuan biaya pendidikan ini, para pelajar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan mereka masing-masing seperti bayar biaya sekolah, membeli buku, seragam sekolah, dan lain sebagainya. Sehingga anak dapat menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

    Cara Daftar Bantuan PIP

    Dalam catatan detikcom, pendaftaran PIP Kemendikbud melalui pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Peserta didik yang ingin mendaftar harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Namun apabila tidak punya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan siswa supaya menjadi bagian dari penerima PIP. Berikut adalah langkah-langkah daftar PIP Kemendikbud yang dikutip detikEdu.

    1. Jika tidak punya KIP, calon peserta harus memiliki KKS dan mengajukannya kepada satuan pendidikan.

    2. Jika tidak memiliki KKS, orang tua siswa harus meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT, RW, kelurahan, atau desa.

    3. Kemudian ajukan KKS milik orang tua siswa untuk verifikasi data.

    Proses Pemadanan Penerima PIP

    Prioritas Penerima PIP adalah peserta didik yang tercatat pada DTKS Kemensos. Begini cara mengetahui mekanismenya:

    1. Seluruh data siswa di Dapodik dipadankan dengan anak-anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di DTKS sebagai penerima bantuan sosial

    2. Hasil pemadanan dimaksud divalidasi kembali berdasarkan kelengkapan data, kevalidan NIK, kelogisan keseluruhan data dan status rekening Simpanan Pelajar

    3. Untuk mengetahui status keluarga penerima bantuan sosial dapat dicek melalui alamat cekbansos.kemensos.go.id.

    Syarat/Kriteria Penerima PIP

    Dana PIP tidak diberikan kepada seluruh siswa sekolah di Tanah Air. Dalam situs resmi Kemendikbud disampaikan hanya mereka yang masuk dalam kriteria tertentu yang berhak mendapatkan bantuan PIP, yakni:

    1. Peserta Didik pemegang KIP

    2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
    – Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan
    – Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
    – Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
    – Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
    – Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah
    – Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah
    – Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

    Sehingga bagi masyarakat atau pelajar yang merasa masuk dalam kriteria ini dapat menggunakan cara cek PIP lewat HP di atas untuk melihat status kepesertaan.

    Cara Cek Penerima PIP Lewat HP

    Cara cek status penerima PIP bisa dilakukan secara online. Sehingga masyarakat atau pelajar dapat menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet seperti handphone (HP), laptop, hingga tablet.

    Mengutip laman PIP Kemdikbud, berikut cara mengecek apakah detikers termasuk penerima dana PIP atau bukan:

    – Buka laman PIP Kemdikbud atau SIPINTAR Enterprise di browser HP
    – Gulir dan temukan bagian “Cari Penerima PIP”
    – Masukkan NISN dan NIK pada kolom
    – Ketik hasil perhitungan pada kolom sebagai kode keamanan
    – Klik “Cari Penerima PIP”
    – Nama siswa akan muncul apabila termasuk sebagai penerima PIP.

    Besaran Dana PIP

    Besaran dana penerima PIP disesuaikan dengan jenjang pendidikan pelajar. Berikut adalah rincian lengkap besaran dana yang diterima berdasarkan jenjang pendidikannya:

    – Siswa SD/SDLB/Program Paket A: Rp450.000 per tahun untuk kelas I, II, III, IV, dan V.
    – Siswa SD/SDLB/Program Paket A Rp225.000 per tahun untuk kelas VI
    – Siswa SMP/SMPLB/Program Paket B: Rp750.000 per tahun untuk kelas VII dan VIII.
    – Siswa SMP/SMPLB/Program Paket B: Rp375.000 per tahun untuk kelas IX
    – Siswa SMA/SMK/SMALB/Program Paket C: Rp1.800.000 per tahun untuk kelas X dan XI.
    – Siswa SMA/SMK/SMALB/Program Paket C: Rp900.000 per tahun untuk kelas XII

    (igo/fdl)

  • Cegah dan Atasi Anak Kecanduan Gadget, Ini Jurus Jitu Kak Seto

    Cegah dan Atasi Anak Kecanduan Gadget, Ini Jurus Jitu Kak Seto

    Jakarta –

    Gadget menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, bahkan bagi anak-anak. Namun, penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan bisa memberikan dampak yang buruk.

    Fenomena ini patut menjadi perhatian serius bagi banyak orang tua. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Pusat, Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto memberikan beberapa tips untuk orang tua dalam mengatasi anak yang kecanduan gadget.

    Dampak Kecanduan Gadget pada Anak

    Dikutip dari laman Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), ada sejumlah dampak negatif yang bisa dirasakan oleh anak yang kecanduan gadget. Berikut di antaranya:

    1. Dampak Fisik

    Masalah penglihatan: Paparan layar yang lama bisa menyebabkan kelelahan mata, sakit kepala, dan kerusakan mataGangguan tidur: Gadget yang digunakan sebelum tidur bisa mengganggu kualitas dan durasi tidur anakObesitas: Saat kecanduan gadget, anak cenderung kurang aktif secara fisik dan mengalami kenaikan berat badan.

    2. Dampak Psikologis

    Depresi: Anak yang kecanduan gadget berisiko mengalami depresi serta harga diri yang rendahKecemasan: Ketika sudah ketergantungan pada gadget, anak merasa cemas saat tidak bisa mengaksesnyaAttention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) atau Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH): Penggunaan gadget berlebihan bisa mengganggu kemampuan anak dalam berkonsentrasi pada tugas yang diberikan

    3. Dampak Sosial

    Isolasi sosial: Cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan lingkungan sekitarnya.Komunikasi buruk: Anak kesulitan dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan orang sekitarJurus Jitu Kak Seto Atasi Anak Kecanduan Gadget

    Kak Seto mengatakan bahwa permasalahan gadget pada anak masih menjadi hal yang pelik di kalangan orang tua. Kak Seto mewajibkan orang tua harus kreatif dalam menyelesaikan permasalahan gadget.

    1. Beri Edukasi bahwa Gadget Bisa Berbahaya

    Orang tua harus menarik perhatian anak agar terlepas dari gadget. Misalnya, dengan mendongeng, main sulap, atau menyanyi dengan edukasi tentang gadget.

    “Kalau bisa nyanyi, misalnya gadget dikenalkan dengan lagu. Misalnya ‘gadget-gadget banyak manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana’,” kata Kak Seto kepada detikcom, Rabu (5/6/2024).

    2. Membatasi Penggunaan Gadget

    Sejak dini, orang tua harus mengajarkan soal kebijaksanaan pada anak. Salah satunya dengan membatasi penggunaan gadget. Dalam hal ini, orang tua harus berperan aktif memberikan waktunya kepada anak sebagai pengganti bermain gadget.

    “Anak bisa bermain yang lain atau jalan-jalan sama Ayah sama Bunda. Jadi gadget bukan satu-satunya pilihan,” terang Kak Seto.

    3. Kenalkan dengan Permainan Tradisional

    Orang tua juga bisa mengenalkan anak tentang permainan-permainan tradisional. Kak Seto mengatakan, permainan ni jauh akan lebih memberikan manfaat yang positif dibandingkan dengan hanya bermain gadget.

    “Kalau perlu mempopulerkan lagi permainan tradisional. Ada engklek, ada gobak sodor, ada main egrang, bekel, dan lainnya,” kata Kak Seto.

    Dengan begitu, ada keseimbangan. Anak bisa mengembangkan kecerdasan fisik, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, moral, dan lain sebagainya.

    “Sehingga anak berkembang secara utuh dan lengkap,” tutupnya.

    (elk/tgm)

  • Kasus Chromebook Kemendikbud, Kejagung Cegah Nadiem Makarim ke Luar Negeri Selama 6 Bulan – Page 3

    Kasus Chromebook Kemendikbud, Kejagung Cegah Nadiem Makarim ke Luar Negeri Selama 6 Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

    Pencegahan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar.

    “Iya (pencegahan Nadiem) sejak 19 Juni 2025,” ujar Harli saat dikonfirmasi, Jumat (27/6/2025).

    Harli menjelaskan bahwa pencegahan dilakukan selama enam bulan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan.

    “Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan,” tambahnya.

    Kasus korupsi ini terkait dengan proyek pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022. Kejagung menduga adanya praktik pemufakatan jahat dalam pelaksanaannya.

    “Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada sistem operasi Chrome,” kata Harli.

    Padahal, menurut hasil uji coba 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek pada 2019, perangkat berbasis sistem operasi Chrome dinilai tidak efektif. Tim teknis semula merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun arahan proyek justru mengubah kajian tersebut.

  • Wamensos Ungkap Seluk-beluk Sekolah Rakyat: Target hingga Harapan

    Wamensos Ungkap Seluk-beluk Sekolah Rakyat: Target hingga Harapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menggenjot pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia. Targetnya, tahun ini Sekolah Rakyat dapat menampung total 20.000 siswa.

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus menciptakan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.

    Agus menjelaskan, sejak perintah turun pada Januari lalu, Kemensos berupaya keras mewujudkan 100 Sekolah Rakyat. 

    “Kami membentuk tim formatur yang diketuai Prof. M. Nur, mantan Menteri Pendidikan, serta satgas-satgas lintas kementerian untuk memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari guru, sarana prasarana, hingga anggaran,” ujar Agus dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Kemensos menargetkan pada tahap 1 akan Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 lokasi dengan total siswa yang dapat ditampung sebanyak 9.755 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga pendidik masing-masing berjumlah 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. 

    Jika tahap I berjalan baik, akan dilanjutkan  tahap II dengan potensi lokasi sebanyak 167 lokasi.

    Pada tahap ini jumlah siswa yang ditampung targetnya sebanyak 10.600 siswa. Alhasil, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat lebih dari 20.000 siswa.

    Kemudian pada tahap II, jumlah guru dan tenaga pendidik terlibat masing-masing sebanyak 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidik. 

    Lokasi 100 titik Sekolah Rakyat

    Agus menjelaskan dalam mewujudkan target tersebut, Kemensos berperan sebagai penyedia data siswa calon peserta didik, sedangkan kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan KemenPUPR terlibat dalam penyediaan guru, fasilitas, dan pendanaan. 

    “Kami juga menginventarisasi aset Kemensos, mengirim surat ke gubernur, bupati, dan walikota untuk dukungan aset daerah, serta memanfaatkan sentra-sentra rehabilitasi sosial untuk direvitalisasi menjadi sekolah,” tambahnya.

    Konsep Boarding School untuk Anak Miskin

    Dia menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan jenjang dari SD hingga SMA. Fasilitas yang disediakan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, dapur, ruang makan, lapangan olahraga, tempat ibadah, hingga perpustakaan. 

    “Walaupun siswanya dari keluarga miskin, fasilitas yang diberikan setara dengan sekolah unggulan. Ini sesuai perintah Presiden,” tegas Agus.

    Benchmark sekolah ini adalah sekolah unggulan milik CT Arsa Sukoharjo dan MAN Insan Cendikia Serpong, yang terbukti mampu melahirkan lulusan berkualitas dan berkarakter. 

    Dia menekankan ada tiga hal penting yang harus didapatkan anak-anak miskin saat bersekolah di Sekolah Rakyat. 

    “Ilmu pengetahuan, karakter kebangsaan dan agama, serta keterampilan hidup,” jelasnya.

    Agus mengatakan selain membangun sekolah dan karakter anak, program ini juga menyasar perbaikan rumah dan pemberdayaan ekonomi 500.000 kepala keluarga miskin. 

    Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan menjadi landasan kuat program ini. Dia berharap Sekolah Rakyat menciptakan harapan dan kebahagiaan baru bagi orang miskin. 

    “Mayoritas mereka adalah buruh informal di sektor pertanian, dengan penghasilan rata-rata Rp900.000–Rp2 juta. Program ini tidak hanya memutus rantai kemiskinan, tapi juga memuliakan dan memberdayakan orang miskin,” tegas Agus.

  • Nadiem Makarim di Pusaran Kasus Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Nasional 23 Juni 2025

    Nadiem Makarim di Pusaran Kasus Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun Nasional 23 Juni 2025

    Nadiem Makarim di Pusaran Kasus Pengadaan Chromebook Rp 9,9 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks Mendikbudristek
    Nadiem
    Makarim  dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kejagung, Senin (23/6/2025).
    Namanya sudah santer disinggung sejak
    Kejaksaan Agung
    mengumumkan kasus ini naik ke penyidikan pada 26 Mei 2025 lalu.
    Sejak dilantik pada Oktober 2019, Nadiem selaku pimpinan kementerian bertugas untuk mengawasi jalannya program-program yang dicanangkan.
    Sebelum program berjalan, terkadang perlu ada pengadaan barang atau jasa yang melibatkan pihak luar.
    Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, hampir semua orang dipaksa untuk berada di rumah.
    Anak-anak tidak bisa sekolah dan pemerintah perlu mengambil tindakan.
    Saat itu, digitalisasi digencarkan, termasuk di dunia pendidikan.
    Untuk mendukung proses digitalisasi ini, Kemendikbudristek membuat program dan memberikan bantuan bagi para sekolah.
    Pengadaan laptop pun dilakukan dan pada akhirnya, dipilih perangkat yang berbasis Chromebook ini.
    Kini, peran Nadiem dalam pengadaan dipertanyakan.
    Apakah ada campur tangannya dalam pemilihan vendor?
    Seperti apa pengawasannya selaku menteri yang menjalankan program?
    Penyidik juga tengah mendalami arahan-arahan Nadiem terhadap para staf khusus yang kala itu diduga terlibat dalam proses penulisan kajian yang memuluskan jalan Chromebook menjadi laptop terpilih.
    Pada awal kasus ini bergulir, ada tiga nama yang menjadi sorotan. Mereka adalah Fiona Handayani, Jurist Tan, dan Ibrahim Arief.
    Ketiganya disebutkan sebagai eks Stafsus Nadiem. Kediaman ketiganya juga telah digeledah penyidik, dan sejumlah barang bukti elektronik ikut disita.
    Namun, ketiganya masih berstatus sebagai saksi hingga saat ini. Fiona Handayani sudah diperiksa dua kali oleh Kejaksaan Agung.
    Ia mengakui, dirinya pernah membantu Nadiem ketika menjadi menteri dulu.
    Namun, kubu Fiona mengaku belum ditanya lebih jauh terkait dengan proses pengadaan yang dilakukan pemerintah untuk program yang memiliki anggaran hingga Rp 9,9 triliun ini.
     
    “Masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya saja. Nanti mungkin lebih mendalam, mungkin di hari yang akan datang,” ujar Kuasa Hukum Fiona, Indra Haposan Sihombing, usai kliennya diperiksa penyidik Kejaksaan Agung selama kurang lebih 13 jam pada Selasa (10/6/2025).
    Berbeda dengan Fiona, Ibrahim yang awalnya juga disebut sebagai stafsus Nadiem justru membantah dan meluruskan posisinya.
    Pada 13 Juni 2025, Ibrahim memenuhi panggilan penyidik dan menegaskan kalau dirinya bukan stafsus, tetapi konsultan dari direktorat di Kemendikbud.
    Ibrahim mengaku sempat memberikan masukan terkait baik buruknya sistem operasi laptop, baik itu Chromebook maupun Windows.
    Namun, ia menegaskan, tugasnya hanya memberikan masukan dan penilaiannya itu tidak mesti diterima oleh Kemendikbudristek.
    Ibrahim juga mengatakan bahwa dirinya bertugas sebagai konsultan dari Jurist Tan yang saat itu menjabat sebagai Stafsus Nadiem.
    Hingga kini, Jurist Tan sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik.
    Ia diketahui sudah berada di luar negeri ketika Kejagung mengajukan pencegahan terhadapnya pada 4 Juni 2025.
    Kejaksaan mengatakan, Jurist tidak bisa kembali ke Indonesia karena ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan.
    Hingga kini, tidak jelas urusan atau kesibukan yang dimaksud.
    Namun, Kejaksaan juga masih belum melakukan jemput paksa terhadap Jurist Tan untuk membuat terang kasus ini.
    Kesaksian para eks Stafsus dan Nadiem diperlukan untuk membuat terang alasan Chromebook dipilih meski banyak hal yang diragukan.
    Kejagung menilai telah terjadi pemufakatan jahat dalam proses pengadaan laptop berbasis Chromebook karena perangkat ini dinilai tidak cocok digunakan di Indonesia.
    Masalah utama yang dihadapi adalah laptop Chromebook perlu digunakan dengan bantuan internet.
    Namun, kondisi jaringan internet di tahun 2019 hingga saat ini masih belum merata ke seluruh daerah di Indonesia.
    Dengan adanya fakta ini, pengadaan laptop yang mewajibkan keberadaan internet agar bisa digunakan sepenuhnya menjadi pertanyaan dan kini ikut didalami oleh Kejaksaan Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Periksa Petinggi Zyrex Indonesia di Kasus Korupsi Chromebook

    Kejagung Periksa Petinggi Zyrex Indonesia di Kasus Korupsi Chromebook

    Kejagung Periksa Petinggi Zyrex Indonesia di Kasus Korupsi Chromebook
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    memeriksa pimpinan perusahaan swasta
    PT Zyrexindo Mandiri Buana
    Tbk dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis
    Chromebook
    oleh
    Kemendikbudristek
    tahun anggaran 2019-2022.
    “ANT selaku Direktur Operasional PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk tahun 2011,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Jumat (19/6/2025).
    Dalam pemeriksaan ini, penyidik juga memeriksa sejumlah petinggi di lingkungan Kemendikbudristek.
    Mereka adalah INRK selaku Plt. Direktur Sekolah Menengah Pertama yang dahulu merupakan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022.
    Lalu, AW selaku Plt. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Tahun 2022.
    Ada juga, HS selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
    Selanjutnya, KR selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2022.
    Serta, ERO selaku ASN pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja Peralatan Elektronik Perkantoran tahun 2020.
    Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik juga memeriksa beberapa pihak dari PT Surveyor Indonesia.
    Mereka adalah RR selaku Project Manager dan ACW selaku Asesor pada PT Surveyor Indonesia.
    “Adapun delapan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019-2022,” lanjut Harli.
    Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kemendikbud Ristek ini baru dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan per tanggal Selasa (20/5/2025).
    “Jajaran Jampidsus melalui penyidik pada tanggal 20 Mei 2025 dengan surat perintah penyidikan nomor 38 dan seterusnya, tanggal 20 Mei 2025 telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dalam dugaan tindakan korupsi pada Kemendikbudristek dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023,” kata Harli.
    Saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih mendalami kasus yang ada dan angka kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan.
    Namun, anggaran untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook ini mencapai Rp 9,9 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.