Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

Jakarta –

Cina mengumumkan serangkaian langkah terhadap Jepang ketika kedua negara terlibat dalam ketegangan terkait Taiwan, pulau yang diperintah sendiri dan dianggap Beijing sebagai salah satu provinsinya.

Perselisihan itu mencuat pada 7 November 2025, ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan bahwa serangan militer Cina ke Taiwan dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan itu berpotensi membuka jalan bagi Tokyo untuk menggunakan hak pembelaan kolektif yang diatur dalam hukum Jepang.

Beijing menolak keras pernyataan tersebut dan mengajukan protes resmi. Namun, isu yang memicu gejolak lebih besar adalah unggahan Xue Jian, Konsul Jenderal Cina di Osaka, yang mengkritik komentar Takaichi dan menyebutnya sebagai jalan menuju kematian yang hanya dipilih oleh politisi bodoh di Jepang.

Dalam unggahan itu, yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap perdana menteri Jepang, Xue menulis bahwa mereka hanya perlu memotong kepala kotor para politisi tersebut. Unggahan itu kini sudah dihapus.

Sebagai respons, Tokyo menyebut komentar Xue sebagai tindakan yang sangat tidak pantas, sementara sejumlah politisi Jepang menyerukan agar Xue diusir dari negara tersebut.

Ketegangan tetap tinggi meski Jepang mengirim pejabat Kementerian Luar Negeri ke Cina awal pekan ini, dalam upaya meredakan situasi.

Cina minta warganya menghindari perjalanan ke Jepang

Di tengah situasi yang memanas, Beijing memperingatkan bahwa Jepang akan menghadapi kekalahan militer yang telak jika ikut campur dalam konflik Taiwan dan menyampaikan keprihatinan serius atas kebijakan keamanan Tokyo.

Pada Rabu (19/11), Cina memberi tahu Jepang bahwa mereka akan menangguhkan impor makanan laut dari Jepang. Otoritas Cina juga mengimbau warganya agar tidak bepergian atau belajar di Jepang. Pemerintah Jepang kemudian mengingatkan warganya di Cina agar tetap berhati-hati.

William Yang, analis senior Asia Timur Laut di International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa Perdana Menteri Takaichi kemungkinan tidak menyangka pernyataannya di parlemen akan memicu respons Beijing yang sangat terkoordinasi.

Namun menurutnya, sebagian besar langkah yang digunakan Beijing dalam perselisihan kali ini, termasuk tekanan terhadap sektor pariwisata Jepang dan peningkatan patroli militer, bukanlah hal baru.

“Saya tidak melihat respons ini sebagai reaksi berlebihan. Ini lebih seperti tekanan yang terukur dan sudah biasa dilakukan,” kata Yang kepada DW.

Ledakan komentar di Cina

Pada saat yang sama, unggahan yang mendukung langkah keras pemerintah terhadap Jepang memenuhi Weibo, platform mikroblog terbesar di Cina.

Para ahli menilai respons keras ini juga ditujukan untuk membangkitkan sentimen patriotik di dalam negeri dan menampilkan citra persatuan nasional.

“Episode ini, dalam batas tertentu, membantu meredakan ketegangan domestik yang muncul akibat perlambatan ekonomi di Cina,” ujar Lim Chuan tiong, peneliti Asia Studies di Universitas Tokyo, kepada DW.

Sejauh apa eskalasi ini akan berjalan?

Meski Taiwan adalah isu yang paling sensitif bagi Cina, Lim menilai bahwa ini adalah pertama kalinya ketegangan terkait pulau itu menjadi pusat perhatian dalam hubungan Cina Jepang.

Fukuda Madoka, profesor di Fakultas Hukum Universitas Hosei, mengatakan kepada DW bahwa tujuan utama Cina adalah menekan pemerintahan Takaichi agar tidak terlalu aktif terlibat dalam isu Taiwan di masa depan.

Namun Lim menambahkan bahwa berdasarkan pola hubungan kedua negara selama ini, ketegangan Cina Jepang cenderung mereda setelah mencapai puncaknya.

“Tujuan Beijing adalah memberi pelajaran kepada Jepang, tetapi pada akhirnya mereka akan kembali ke jalur dialog. Tidak mungkin mereka menghindari hubungan dengan negara tetangga selamanya,” kata Lim.

Ke depan, Lim mengatakan dinamika hubungan kedua negara tampaknya tidak akan dimediasi oleh Amerika Serikat atau pihak ketiga mana pun.

“Dalam jangka pendek, Jepang kemungkinan perlu mengambil langkah nyata untuk meredakan situasi, karena terlihat bahwa Beijing mempertahankan sikap yang terus meningkat,” ujar Yang.

Namun ia menambahkan bahwa Takaichi akan menghadapi dilema, karena jika ia terlalu mudah memberi konsesi, posisinya di dalam negeri bisa terpengaruh dalam jangka panjang.

Bagaimana respons Taipei?

Sementara Beijing dan Tokyo saling melempar kritik, Presiden Taiwan Lai Ching te pada Senin mengatakan bahwa serangan Cina dalam berbagai bentuk terhadap Jepang telah menjadi pukulan besar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik.

Ia meminta komunitas internasional untuk tetap waspada dan mendesak Cina agar menahan diri serta menunjukkan perilaku yang layak bagi negara besar, bukan menjadi pengacau di kawasan.

Namun, sejumlah analis menilai Taiwan sebaiknya menjaga jarak dari ketegangan ini.

Lim mengatakan bahwa ini bukan saat yang tepat bagi Taiwan untuk ikut masuk dalam perselisihan, dan diperlukan pendekatan yang rendah agar situasi tidak semakin memanas.

Fukuda menyampaikan pandangan yang sama.

“Yang dikhawatirkan Cina adalah dukungan Jepang terhadap kemerdekaan Taiwan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Beijing kemungkinan akan semakin sensitif terhadap hubungan Jepang Taiwan.

“Jika pemerintah Taiwan ingin mengambil langkah strategis, mereka sebaiknya tetap menahan diri dalam merespons ketegangan Cina Jepang,” kata Fukuda.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

Editor: Yuniman Farid

(ita/ita)