Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • Begini Kondisi 3 WN Malaysia Usai Dikabarkan Hilang Saat Banjir Sumatra

    Begini Kondisi 3 WN Malaysia Usai Dikabarkan Hilang Saat Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga negara (WN) Malaysia yang sempat diberitakan hilang di tengah bencana alam di Pulau Sumatra, dikabarkan telah ditemukan di Aceh, Kamis (4/12/2025).

    Kementerian Luar Negeri Malaysia, melalui Konsulat Jenderal Malaysia di Medan menyampaikan ketiga warga lansia berusia antara 63 hingga 64 tahun, yang sebelumnya tidak dapat dihubungi sejak 27 November, telah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari daerah yang terisolasi akibat banjir.

    Dikutip dari Antara, mereka telah diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele, Takengon, ke Medan, Sumatra Utara, dan tiba di Bandara Kualanamu pada Rabu (3/12) malam.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sedang mengatur kepulangan ketiganya ke Malaysia secepat mungkin.

    Sementara itu satu orang warga Malaysia yang hilang saat terjadi tanah longsor di Padang Panjang, Sumatra Barat, masih belum dapat ditemukan hingga hari ketujuh, hari ini.

    Upaya pencarian terus dilakukan di sepanjang tepi sungai dan area tanah longsor dekat Jambatan Kembar, Padang Panjang.

    Di sisi lain, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan juga menerima informasi satu lagi warga lansia berusia 64 tahun asal Malaysia yang tidak dapat dihubungi di tengah bencana Sumatra.

    Upaya untuk melacak keberadaan warga lansia itu terus dilakukan.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan terus berkoordinasi erat dengan pihak berwenang Indonesia dan memberikan dukungan kepada keluarga, yang saat ini membantu pejabat setempat dalam proses identifikasi yang diperlukan.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan juga menyatakan terus memantau perkembangan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sejak 27 November 2025.

    Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) serta pemulihan masih berlangsung, dengan akses ke beberapa daerah terdampak yang berangsur-angsur membaik.

    Adapun otoritas Indonesia telah mulai membuka kembali beberapa jalur akses darat, sehingga memungkinkan penyaluran bantuan penting seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar secara lebih cepat dan teratur.

    Upaya pemulihan jalur jalan utama juga sedang dilakukan, dengan target penyelesaian perbaikan jalur kunci pada pertengahan Desember untuk mendukung kerja pemulihan wilayah terdampak secara menyeluruh.

  • Membaca Sinyal Kunjungan Putin ke India di Tengah Tekanan AS

    Membaca Sinyal Kunjungan Putin ke India di Tengah Tekanan AS

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan tiba di India pada Kamis (04/12) untuk kunjungan selama dua hari. Hal ini menjadi sebuah sinyal kemitraan antara Moskow dan New Delhi, yang telah bertahan selama hampir delapan dekade di tengah gejolak geopolitik.

    Kunjungan Putin itu merupakan undangan dari Perdana Menteri India Narendra Modi, untuk menghadiri KTT tahunan India–Rusia ke-23 di ibu kota India. Ini merupakan kunjungan pertama Putin ke India sejak Rusia melancarkan invasi penuh ke Ukraina pada 2022.

    Kedua negara telah menyatakan keinginan untuk memperkuat “kemitraan strategis khusus dan istimewa”, istilah resmi hubungan India–Rusia yang diadopsi pada 2010, serta “bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama,” demikian laporan Kementerian Luar Negeri India.

    Menjelang kunjungan tersebut, Juru Bicara Kremlin sekaligus Kepala Staf Putin, Dmitry Peskov, menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan dan perdagangan bilateral Rusia–India. Komentar itu muncul ketika India menghadapi tarif dari Amerika Serikat atas pembelian minyak Moskow, di saat Rusia juga terus berupaya mengatasi semakin banyaknya sanksi Barat terkait perang di Ukraina.

    “Kita harus mengamankan perdagangan kita dari tekanan luar negeri,” ujar Peskov kepada wartawan. Dia menambahkan, pembahasan mengenai mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi juga sedang berlangsung.

    Agenda lain dalam kunjungan ini adalah perpindahan tenaga kerja, seiring semakin banyak warga India yang mencari pekerjaan di Rusia. Peskov juga menyinggung kerja sama pertahanan, termasuk penjualan sistem pertahanan udara S-400, jet tempur Sukhoi-57, dan reaktor nuklir modular kecil.

    India masih menjadi konsumen terbesar bagi Rusia dalam hal pembelian senjata. Selain itu, Rusia kini memasok lebih dari 35% impor minyak mentah India, jumlah ini jauh meningkat dari sekitar 2% sebelum perang Ukraina.

    Tarif AS dorong India dekati Rusia

    Meski ada tekanan Barat, sejumlah pakar dan diplomat yang dihubungi DW mengatakan hubungan India-Rusia tetap bertahan, termasuk ketika Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif terhadap India.

    “Kunjungan Putin mengirim pesan jelas ke blok Barat bahwa Rusia tidak terisolasi dalam urusan global,” ujar Rajan Kumar dari Centre of Russian Studies, Universitas Jawaharlal Nehru.

    Menurut Kumar, India melihat Rusia sebagai mitra strategis untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat dan Cina.

    “Kebijakan Trump menciptakan defisit kepercayaan dengan AS dan meningkatkan arti penting Rusia. Mengisolasi Rusia berarti mendorongnya semakin dekat ke Cina, sesuatu yang tidak diinginkan India,” katanya.

    Di sisi lain, meski Rusia menjaga hubungan kuat dengan Cina, Moskow juga waspada terhadap meningkatnya pengaruh geopolitik Beijing. Karena itu, Rusia mendorong keterlibatan lebih besar India dalam geopolitik Eurasia melalui forum multilateral seperti SCO dan BRICS.

    Tidak seperti negara-negara Barat, Rusia juga tidak mengkritik isu dalam negeri India atau memaksakan syarat dalam kerja sama bilateral.

    “Kunjungan Putin memperkuat kemitraan ‘khusus dan istimewa’ yang dibangun atas keselarasan kepentingan, kepercayaan historis, dan kalkulasi geopolitik bersama,” kata Kumar.

    Alasan kedekatan Rusia dan India

    Hubungan kedua negara berakar sejak kemerdekaan India pada 1947. Rusia (saat itu Uni Soviet) membangun citra positif dengan mendukung industrialisasi India dan memberikan dukungan diplomatik dalam sengketa Kashmir.

    Pada 1971, Moskow secara terbuka mendukung India dalam perang dengan Pakistan, sementara AS dan Cina berada di pihak Islamabad. India kemudian mulai membeli senjata buatan Soviet dalam jumlah besar dan memproduksi beberapa di antaranya secara lokal, termasuk tank T-72.

    Hubungan pertahanan itu tetap bertahan setelah Perang Dingin. Pada 1990-an, ketika Rusia membutuhkan dana, Moskow tetap membantu India memproduksi rudal dan jet tempur rancangan Rusia serta mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir kelas Arihant.

    Pada 2002, kedua negara menandatangani perjanjian eksplorasi luar angkasa. Sejak Modi mulai menjabat pada 2014, kerja sama diperluas ke energi nuklir dan penjualan uranium.

    Ketika perang Ukraina memicu gejolak global pada 2022, India berhati-hati agar tidak memusuhi Rusia maupun Barat, termasuk ketika menyerukan penghentian perang tanpa mengecam langsung invasi Rusia.

    “Sebagai mitra lama, India dan Rusia telah membangun modal kepercayaan yang besar dan hal itu kini sangat berguna ketika keduanya menghadapi tantangan geopolitik dari AS maupun Cina,” kata D Bala Venkatesh Varma, mantan duta besar India untuk Rusia. Dia menambahkan bahwa hubungan kedua negara tetap kuat.

    “KTT ini dapat diperkirakan menjadi momen bagi kedua pemimpin untuk menginvestasikan kembali komitmen dalam kemitraan strategis bilateral,” tambahnya.

    Rusia dan India ingin ‘otonomi strategis’

    Menurut Harsh Pant dari lembaga kajian ORF di New Delhi, “AS mungkin mendorong India untuk mengurangi hubungan dengan Moskow, tetapi India menilai kerja sama pertahanan dan energi dengan Rusia terlalu berharga untuk dikorbankan.”

    Dia menggambarkan sikap diplomasi Washington sebagai hal yang tidak bisa diprediksi, sehingga dapat mendorong India mempertimbangkan secara hati-hati dalam memilih kemitraan.

    “Keseimbangan ini memungkinkan India mempertahankan hubungan kuat dengan Rusia sambil tetap mengelola kemitraan strategis dengan AS,” kata Pant.

    Dengan tujuan mencapai “otonomi strategis”, hubungan India-Rusia dianggap telah berakar jauh lebih dalam dibanding tekanan sesaat dari pemerintahan Trump.

    Kunjungan dua hari yang penuh sinyal politik

    Menurut mantan Menteri Luar Negeri India sekaligus mantan duta besar untuk Rusia, Kanwal Sibal, kunjungan Putin menunjukkan prioritas kebijakan luar negeri India di tengah pergeseran kekuatan global.

    “Momen kunjungan Putin ke Delhi menegaskan pendekatan dasar India sebagai kemitraan strategis, bukan permainan zero-sum,” kata Sibal.

    Dia menambahkan, “AS tidak bisa mendikte kebijakan luar negeri India. Kita harus mengakomodasi sekaligus menolak tekanan jika perlu.”

    Pendapat Sibal terlihat dalam strategi seimbang New Delhi. India sedang menegosiasikan kesepakatan dagang dengan AS untuk menurunkan tarif, menyikapi kekhawatiran Washington soal defisit perdagangan, dan memproses kesepakatan penting senilai US$1 miliar (sekitar Rp15,4 triliun) antara GE Aerospace (AS) dan Hindustan Aeronautics Limited (HAL) untuk memasok mesin jet bagi pesawat tempur Tejas, sementara pada saat yang sama menyambut Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan.

    Menurut Sibal, kerja sama pertahanan dengan Washington terus berlanjut, “tetapi hal ini tidak mengurangi pentingnya strategis Rusia.”

    “India mengakomodasi kemitraan Amerika Serikat di mana hal itu menguntungkan, sambil menahan tekanan untuk meninggalkan Moskow. Kunjungan Putin menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri India beroperasi berdasarkan syaratnya sendiri, bukan preferensi Washington,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalan bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Fika Ramadhani

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • PMI Asal Kediri Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong, Pemkab Pastikan Proses Pemulangan Jenazah

    PMI Asal Kediri Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong, Pemkab Pastikan Proses Pemulangan Jenazah

    Kediri (beritajatim.com) – Seorang Warga Negara Indonesia asal Kediri, Desy Widyana (40), dipastikan menjadi korban kebakaran Apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong Island beberapa waktu lalu, setelah verifikasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri.

    Perempuan yang berasal dari Dusun Muning, Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri itu dinyatakan meninggal dunia berdasarkan informasi resmi yang diterima pemerintah daerah.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menjelaskan bahwa pihaknya langsung bergerak setelah menerima instruksi dari Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di media sosial terkait korban.

    “Ini dapat perintah dari pimpinan dari Mas Bup (panggilan akrab Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana) untuk memastikan terkait dengan informasi ini, kebenaran informasi tersebut. Kedua, kami juga ternyata dari informasi yang beredar kita bisa menemukan bahwa memang di sosial media ada sedikit alamatnya tidak sesuai, tapi kita masih bisa menemukannya, dan hari ini kami pergi ke rumah duka,” ujarnya pada Selasa (2/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Dinas Tenaga Kerja menyampaikan belasungkawa sekaligus memastikan prosedur yang harus dijalani keluarga korban berjalan sesuai aturan.

    Ibnu menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke rumah duka sebagai bagian dari proses pemulangan jenazah.

    “Dan ini saya baru saja menerima perintah dari Mas Bup bahwa besok itu ada tindak lanjut bahwa dari Kemenlu akan ke rumah duka terkait apa untuk proses pemulangan jenazah,” imbuhnya.

    Desy diketahui merupakan pekerja migran asal Kediri yang bekerja sebagai caregiver atau perawat lansia. Berdasarkan keterangan keluarga, saat ini jenazah masih dalam proses otopsi serta penyelidikan oleh kepolisian di Hong Kong Police Force. “Almarhum korban yang meninggal akibat kebakaran di Hongkong ini masih dalam proses terkait dengan otopsi,” kata Ibnu.

    Terkait kemungkinan adanya warga Kabupaten Kediri lain yang terdampak insiden tersebut, Disnaker masih berkoordinasi dengan BP3MI. “BP3MI sudah merilis kontak khusus yang bisa dihubungi apabila ada keluarga PMI asal Kediri yang membutuhkan informasi terkait kebakaran di Hong Kong. Nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat,” tandasnya. [ADV PKP/nm]

  • Dewi Astutik Dibekuk BNN di Kamboja, Kemlu dan Bea-Cukai Dukung Pemulangan

    Dewi Astutik Dibekuk BNN di Kamboja, Kemlu dan Bea-Cukai Dukung Pemulangan

    Tangerang –

    Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap buron kasus sabu senilai Rp 5 triliun, Dewi Astutik (DA), di Kamboja. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan mendukung proses repatriasi atau pemulangan buron Interpol tersebut ke Indonesia.

    “Kami dari Kemenlu sepenuhnya mendukung proses repatriasi dari Saudara DA,” kata Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kemlu, Indra Rosandry, dalam jumpa pers di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (2/12/2025).

    Proses repatriasi itu, kata Indra, sebagai bentuk komitmen kedua negara dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum internasional.

    “Ini juga merupakan refleksi daripada komitmen Indonesia dan Kamboja, karena kedua negara juga merupakan negara pihak daripada Konvensi Antinarkoba tahun 1988,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, juga memastikan akan membantu segala proses pemulangan buron DA sesampai di bandara.

    “Nanti kami akan men-support terkait dengan sarana-prasarana, termasuk penanganannya di Bandara Internasional,” tuturnya.

    Gatot mengungkap buron Dewi Astutik juga pernah didapati membawa narkotika seberat 2,3 kilogram (kg) melalui Bandara Soetta. Namun dia tak menjelaskan lebih detail kapan peristiwa penyelundupan itu terjadi.

    “Kami selaku Bea-Cukai di Soekarno-Hatta juga ada kaitan terkait dengan DA sendiri, bahwa pernah memasuki atau memasukkan NPP (narkotika, psikotropika, dan prekursor) bentuknya kokain atau heroin ya. Pernah heroin 2,3 kilogram, yang kemudian dikembangkan ternyata sampai ke pelaku yang sekarang mungkin lagi ditunggu,” ungkap Gatot.

    Karena itu, pihaknya mendukung upaya penangkapan yang dilakukan oleh BNN. “Kami sangat mendukung sekali dan terima kasih atas kinerja dan kolaborasi selama ini Pak Kepala BNN,” pungkasnya.

    Kepala BNN: Narkoba Isu Kemanusiaan, Bukan Sekadar Kriminalitas

    Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menyatakan pemberantasan narkoba merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia juga mengatakan pemberantasan narkoba menjadi syarat membangun sumber daya manusia unggul.

    “Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa,” kata Suyudi dalam jumpa pers pengungkapan kasus narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

    Mantan Kapolda Banten itu kemudian menyebutkan masalah narkoba merupakan isu kemanusiaan. Dia mengatakan narkoba bukan sekadar kriminal.

    “Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara,” ujarnya.

    (ond/jbr)

  • Iran Tangkap 2 Warga Korsel Atas Dugaan Penyelundupan

    Iran Tangkap 2 Warga Korsel Atas Dugaan Penyelundupan

    Teheran –

    Otoritas Korea Selatan (Korsel) mengatakan sejumlah warga negaranya ditangkap di Iran atas dugaan penyelundupan. Salah satu orang yang ditangkap disebut bekerja untuk lembaga publik Korsel di Teheran.

    Kementerian Luar Negeri Korsel dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Yonhap News dan Reuters, Selasa (2/12/2025), mengonfirmasi adanya penangkapan warganya oleh otoritas Iran. Namun tidak disebutkan secara jelas jumlah warga Korsel yang ditangkap.

    “Tim misi diplomatik kami di Iran telah mengkomunikasikan masalah ini dengan para pejabat Iran dan akan terus memberikan bantuan konsuler yang diperlukan kepada warga negara Korea tersebut,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel.

    Kementerian Luar Negeri Korsel menolak untuk mengonfirmasi detail lainnya terkait penangkapan itu, termasuk soal pekerjaan warga Korsel yang ditangkap atau informasi detail soal tuduhan yang menjeratnya.

    Laporan kantor berita Yonhap News, yang mengutip sumber-sumber diplomatik, menyebut ada dua warga Korsel yang ditangkap di Iran.

    Disebutkan oleh sumber tersebut bahwa kedua warga Korsel itu, bersama dengan seorang warga negara Iran, ditahan sekitar 20 November lalu di wilayah barat daya negara tersebut, atas tuduhan penyelundupan. Tidak diketahui secara jelas soal penyelundupan apa yang menjerat mereka.

    Menurut sumber-sumber diplomatik tersebut, salah satu warga Korsel yang ditahan merupakan pegawai sebuah lembaga publik Korsel, sedangkan satu lainnya merupakan warga Korea yang tinggal di Iran. Ditambahkan sumber-sumber diplomatik itu bahwa ketiganya menghadapi dakwaan yang sama.

    “Sulit untuk mengungkapkan detailnya karena kasus ini masih dalam penyelidikan oleh otoritas setempat,” kata seorang pejabat pemerintah Seoul, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Yonhap News.

    Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari otoritas Iran terkait penangkapan warga Korsel tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kemlu Laporkan 9 WNI Tewas dalam Insiden Kebakaran di Hong Kong

    Kemlu Laporkan 9 WNI Tewas dalam Insiden Kebakaran di Hong Kong

    Hong Kong: Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kebakaran di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa total korban jiwa hingga kini mencapai sembilan (9) orang.

    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan data terbaru tersebut diterima dari otoritas Hong Kong. 

    “Rilis data korban insiden kebakaran dari Hong Kong Police Force sampai dengan Minggu (30/11) pukul 12.20 HKT jumlah WNI korban meninggal dunia bertambah 2 orang dan korban luka-luka bertambah 1 orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).
     

    Dengan penambahan tersebut, total WNI yang dipastikan meninggal dunia menjadi sembilan orang, sementara korban luka tercatat tiga orang.

    Sekitar 140 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik diketahui tinggal di kawasan Wang Fuk Court. Hingga kini, kondisi dan keberadaan 61 orang telah berhasil dipastikan, termasuk para korban yang meninggal.

    Sementara itu, 79 WNI lainnya masih dalam proses verifikasi. Proses pendataan dilakukan melalui konsolidasi data ketenagakerjaan dan pengecekan langsung di lapangan oleh KJRI Hong Kong.

    Hong Kong: Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kebakaran di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa total korban jiwa hingga kini mencapai sembilan (9) orang.
     
    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan data terbaru tersebut diterima dari otoritas Hong Kong. 
     
    “Rilis data korban insiden kebakaran dari Hong Kong Police Force sampai dengan Minggu (30/11) pukul 12.20 HKT jumlah WNI korban meninggal dunia bertambah 2 orang dan korban luka-luka bertambah 1 orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).
     

    Dengan penambahan tersebut, total WNI yang dipastikan meninggal dunia menjadi sembilan orang, sementara korban luka tercatat tiga orang.
     
    Sekitar 140 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik diketahui tinggal di kawasan Wang Fuk Court. Hingga kini, kondisi dan keberadaan 61 orang telah berhasil dipastikan, termasuk para korban yang meninggal.
     
    Sementara itu, 79 WNI lainnya masih dalam proses verifikasi. Proses pendataan dilakukan melalui konsolidasi data ketenagakerjaan dan pengecekan langsung di lapangan oleh KJRI Hong Kong.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Kemlu Laporkan 9 WNI Tewas dalam Insiden Kebakaran di Hong Kong

    Kemlu Laporkan 9 WNI Tewas dalam Insiden Kebakaran di Hong Kong

    Hong Kong: Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kebakaran di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa total korban jiwa hingga kini mencapai sembilan (9) orang.

    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan data terbaru tersebut diterima dari otoritas Hong Kong. 

    “Rilis data korban insiden kebakaran dari Hong Kong Police Force sampai dengan Minggu (30/11) pukul 12.20 HKT jumlah WNI korban meninggal dunia bertambah 2 orang dan korban luka-luka bertambah 1 orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).
     

    Dengan penambahan tersebut, total WNI yang dipastikan meninggal dunia menjadi sembilan orang, sementara korban luka tercatat tiga orang.

    Sekitar 140 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik diketahui tinggal di kawasan Wang Fuk Court. Hingga kini, kondisi dan keberadaan 61 orang telah berhasil dipastikan, termasuk para korban yang meninggal.

    Sementara itu, 79 WNI lainnya masih dalam proses verifikasi. Proses pendataan dilakukan melalui konsolidasi data ketenagakerjaan dan pengecekan langsung di lapangan oleh KJRI Hong Kong.

    Hong Kong: Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kebakaran di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa total korban jiwa hingga kini mencapai sembilan (9) orang.
     
    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan data terbaru tersebut diterima dari otoritas Hong Kong. 
     
    “Rilis data korban insiden kebakaran dari Hong Kong Police Force sampai dengan Minggu (30/11) pukul 12.20 HKT jumlah WNI korban meninggal dunia bertambah 2 orang dan korban luka-luka bertambah 1 orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).
     

    Dengan penambahan tersebut, total WNI yang dipastikan meninggal dunia menjadi sembilan orang, sementara korban luka tercatat tiga orang.
     
    Sekitar 140 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik diketahui tinggal di kawasan Wang Fuk Court. Hingga kini, kondisi dan keberadaan 61 orang telah berhasil dipastikan, termasuk para korban yang meninggal.
     
    Sementara itu, 79 WNI lainnya masih dalam proses verifikasi. Proses pendataan dilakukan melalui konsolidasi data ketenagakerjaan dan pengecekan langsung di lapangan oleh KJRI Hong Kong.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Kebakaran Apartemen Hong Kong Tewaskan 9 WNI, MPR Minta Pemerintah Jangan Abai Pelindungan PMI

    Kebakaran Apartemen Hong Kong Tewaskan 9 WNI, MPR Minta Pemerintah Jangan Abai Pelindungan PMI

    JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan belasungkawa atas tewasnya sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban kebakaran hebat di kawasan Tai Po, Hong Kong.

    Muzani mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) untuk memikirkan tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh, termasuk sosialisasi mitigasi darurat dari kebakaran tempat tinggal di negara penempatan.

    “Ya itu juga sebuah musibah lain yang terjadi pada tenaga kerja kita di Hongkong. Ada satu unit apartemen yang mengalami kebakaran besar. Di dalam apartemen tersebut banyak tenaga kerja kita yang bekerja di dalam apartemen tersebut dan ada sekian orang, sejumlah orang yang menjadi korban dari kebakaran tersebut. Tentu saja ini sebuah keadaan yang memprihatinkan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Desember.

    “Kita semua ikut berbelasungkawa atas wafatnya sejumlah tenaga kerja kita di Hongkong. Tetapi ini juga menurut saya harus sudah mulai dipikirkan tentang mitigasi darurat jika ada hal seperti ini terjadi,” sambungnya.

    Muzani menilai, mitigasi darurat perlu dipikirkan karena rata-rata pekerja migran Indonesia di Hongkong bekerja di sebuah apartemen yang cukup tinggi. Di mana selain kebakaran, juga ada potensi gempa bumi.

    “Dalam apartemen yang tingkatannya cukup tinggi itu resikonya ada kemungkinan terjadi kebakaran seperti yang kemarin ini terjadi, tapi ada juga resiko gempa. Jika dua kemungkinan itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Mitigasi itu harus mulai dipikirkan sebagai sebuah cara untuk menyelamatkan, untuk meminimalkan korban manusia,” kata Muzani.

    Seperti diketahui, Jumlah WNI yang menjadi korban tewas dalam insiden kebakaran apartemen Wang Fuk Court di Tai PO, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan korban jiwa menjadi 9 orang, per Minggu, 30 November, kemarin.

    Insiden ini menjadi salah satu yang paling mematikan di wilayah tersebut. Hingga saat ini total korban tewas dalam insiden kebakaran besar tersebut mencapai 100 orang lebih, dengan ratusan lainnya masih dilaporkan hilang.

    Pemerintah Indonesia melalui KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menangani korban WNI dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Data WNI korban tewas juga terus bertambah seiring berjalannya proses identifikasi.

    Adapun total korban WNI tewas telah terkonfirmasi menjadi 9 orang dan 3 korban luka-luka. Sebelumnya, dilaporkan ada 140 WNI, semuanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik di Wang Fuk Court, dan 61 di antaranya kondisinya telah dikonfirmasi.

  • BNPT Akui 24 Objek Vital dan 13 Fasilitas Penuhi Standar Penanganan Teror Nasional 1 Desember 2025

    BNPT Akui 24 Objek Vital dan 13 Fasilitas Penuhi Standar Penanganan Teror Nasional 1 Desember 2025

    BNPT Akui 24 Objek Vital dan 13 Fasilitas Penuhi Standar Penanganan Teror
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan sertifikat penerapan pedoman perlindungan sarana dan prasarana obyek vital strategis dalam pencegahan tindak pidana terorisme kepada 24 pengelola obyek vital strategis dan 13 pengelola fasilitas publik, Senin (1/12/2025).
    Kepala
    BNPT
    Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa pemberian sertifikat ini diberikan karena pengelola obyek vital strategis dan fasilitas publik telah memenuhi standar minimum pengamanan sesuai Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020.
    “Hari ini beberapa obyek vital dan fasilitas publik yang sudah kami lakukan asesmen, tentunya masuk kepada standar minimal, standar minimum terhadap antisipasi ancaman terorisme,” tegas Eddy di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Jenderal bintang tiga itu mengatakan bahwa upaya ini menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan terhadap obyek vital dan fasilitas publik yang memiliki peran krusial bagi keberlangsungan negara.
    Selain itu, penyerahan sertifikat dinilai mendukung prioritas pemerintah untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan nasional serta mendorong kemandirian bangsa, termasuk di sektor pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, dan ekonomi biru.
    Melalui penyerahan sertifikat ini, BNPT berharap seluruh pengelola obyek vital dan fasilitas publik yang telah memenuhi standar pengamanan dapat terus meningkatkan mitigasi terhadap ancaman terorisme yang semakin kompleks.
    “Ke depan, BNPT akan memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk perusahaan pengelola obyek vital serta pengelola fasilitas publik di Indonesia, guna meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman keamanan,” jelas dia.
    Berikut daftar 24 pengelola
    objek vital
    strategis penerima sertifikat:
    1. PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang
    2. PT PLN Indonesia Power UBP Keramasan – PLTGU Keramasan
    3. PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon – PLTGU Cilegon
    4. PT PLN Indonesia Power UBP Banten 1 Suralaya
    5. PT PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu
    6. PT PLN Indonesia Power UBP Sintang
    7. PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih
    8. PT PLN Indonesia Power UBP Ombilin
    9. PT PLN Indonesia Power UBP Tello – PLTD dan PLTG Tello
    10. PT PLN Indonesia Power UBP Semarang – PLTGU Tambak Lorok
    11. PT PLN Indonesia Power UBP Saguling – PLTA Saguling
    12. PT PLN Indonesia Power UBP Mrica – PLTA PB. Soedirman
    13. PT Jakarta International Container Terminal
    14. PT Pelabuhan Tanjung Priok Branch Tanjung Priok
    15. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cabang Tanjung Priok
    16. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Bali Nusra Cabang Benoa
    17. PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Emas Semarang
    18. PT Pelindo Terminal Petikemas TPK Semarang
    19. PT LRT Jakarta
    20. PT MRT Jakarta (Perseroda)
    21. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi I Jakarta – Stasiun Gambir
    22. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi I Jakarta – Stasiun Pasar Senen
    23. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya – Stasiun Gubeng
    24. Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin – Belitung
    Daftar 13 Fasilitas Publik penerima sertifikat bidang pelayanan publik:
    1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia – Bidang Kepariwisataan
    2. Hotel Indonesia Kempinski Jakarta (PT Grand Indonesia)
    3. Renaissance Bali Nusa Dua Resort (PT Royal Pacific Nusantara)
    4. Sheraton Bali Kuta Resort (PT Indonesian Paradise Island)
    5. Pacific Place Mall
    6. Sarinah (PT Sarinah)
    7. Tunjungan Plaza (PT Pakuwon Jati)
    8. Pakuwon Mall Surabaya (PT Pakuwon Permai)
    9. Royal Plaza (PT Dwi Jaya Manunggal)
    10. Pakuwon Mall Jogja (PT Pakuwon Permai)
    11. Pakuwon Mall Solo Baru (PT Pakuwon Permai)
    12. Pertamina Mandalika International Circuit (PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC) – Bidang Keramaian Tertentu
    13. Sentul International Convention Center (SICC)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Venezuela Kecam Ancaman Trump yang Bakal Tutup Ruang Udaranya

    Venezuela Kecam Ancaman Trump yang Bakal Tutup Ruang Udaranya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi ancaman serius akan menutup ruang udara Venezuela sepenuhnya. Venezuela pun mengecam ancaman Trump tersebut dan menyebutnya sebagai ancaman kolonialis.

    “Venezuela mengecam dan mengutuk ancaman kolonialis yang berupaya memengaruhi kedaulatan wilayah udaranya, yang merupakan agresi yang berlebihan, ilegal, dan tidak dapat dibenarkan terhadap rakyat Venezuela,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (30/11/2025).

    Caracas, yang memandang pembangunan besar-besaran kekuatan militer AS di Karibia sebagai upaya tekanan untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, mengecam peringatan Trump sebagai “ancaman kolonialis.”

    Diketahui, pemerintahan Trump meningkatkan tekanan terhadap Venezuela, dengan pengerahan militer besar-besaran di Karibia yang mencakup kapal induk terbesar di dunia. Kini Trump memberi ancaman serius akan menutup ruang udara negara tersebut sepenuhnya.

    “Kepada seluruh Maskapai, Pilot, Pengedar Narkoba, dan Pelaku Perdagangan Manusia,” tulis Trump di jejaring sosial Truth miliknya

    “Harap anggap RUANG UDARA DI ATAS DAN SEKITAR VENEZUELA SEPENUHNYA DITUTUP,” lanjut Trump.

    (yld/knv)